-
INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIADUHAM, ICCPR, ICESCRDJATMIKO
ANOM-ACHMAD
-
HAK-HAK YANG DIAKUI BANGUNAN INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA
SEDUNIAKEWAJIBAN NEGARA(Pasal 28-30)HAK-HAK SIPIL(Pasal
1-11)HAK-HAK POLITIK(Pasal 18-21)HAK-HAK SOSIAL(Pasal 12-17)HAK-HAK
EKONOMI(Pasal 22-27)KOVENAN HAK-HAK SIPIL & POLITIK 1966KOVENAN
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA 1976DEKLARASI UMUM HAK ASASI
MANUSIA SEDUNIARATIFIKASI UNDANG-UNDANG NASIONAL
-
Universal Declaration of Human RughtsDibentuk oleh Komisi HAM
PBB.Disetujui tanggal 10 Desember 1948.Merupakan suatu standart
pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua
negara.
-
ISI UDHR21 pasal pertama berisi hak-hak sipil dan politik
meliputi hak atas perlindungan yang sama dan tidak pandang bulu,
perlindungan hukum dalam proses peradilan, privasi dan integritas
pribadi serta partisipasi politik.Pasal selanjutnya menciptakan
kebiasaan baru yang mengemukakan hak atas tunjangan ekonomi dan
sosial serta pendidikan.
-
Ciri dari UDHRSupaya kita tidak kehilangan gagasan tegas bahwa
HAM adalah hak.Hak hak tersebut bersifat universalHak dipandang ada
dengan sendirinyaHAM dipandang sebagai norma-norma yang
penting.Mengimplikasikan kewajiban bagi individu dan
pemerintah.Menetapkan standart minimal.
-
*SISTEMATIKA DUHAM30 PASALHAK DASAR : 1,2, 28-30HAK DIRUMUSKAN
SECARA NEGATIF: 4 12PROSES PERADILAN: 6 11HAK: 3, 14-17, 21,
22-27HAK KEBEBASAN: 13-20KEWAJIBAN (DUTIES): 29Prof. Haryomataram,
S.H.
-
RINGKASAN DUHAMKesamaan Derajat (Pasal 1)Bebas dari diskriminasi
(Pasal 2)Kehidupan, kebebasan, dan Keselamatan sebagai individu
(Pasal 3)Bebas dari perbudakan (Pasal 4)Bebas dari siksaan dan
hukuman tak manusiawi (Psl 5)Pengakuan sebagai seorang pribadi
dimuka umum hukum (Pasal 6)Mendapatkan persamaan di muka hukum
(Pasal 7)Mendapatkan bantuan/pembelaan di depan pengadilan (Pasal
8)
-
RINGKASAN DUHAMBebas dari proses penangkapan dan penahanan yang
sewenang-wenang (Pasal 9)Atas peradilan yang adil dan terbuka
(pasal 10)Melepaskan diri dari sangkaan/tuntutan sampai kesalahan
terbukti (Presumtion of innocence) (Pasal 11)Bebas dari intervensi
atas urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan hubungan surat
menyurat (Pasal 12)Kebebasan bergerak dan tinggal di daerah di
dalam dan luar negeri (Pasal 13)Suaka politik di negara lain (Pasal
14)Kewarganegaran dan bebas dalam perubahannya (Pasal 15)
-
RINGKASAN DUHAMKawin dan membentuk suatu keluarga (Pasal
16)Memiliki harta (Pasal 17)Bebas memilih dan menentukan
kepercayaan dari agama (Pasal 18)Kebebasan menyatakan pendapat
(Pasal 19)Kebebasan berserikat dan berkumpul demi tujuan damai,
memilih untuk tidak terlibat dalam perkumpulan (Pasal
20)Berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun
dengan perantara wakil-wakilnya termasuk mengambil bagian
pemerintahan negara (Pasal 21)
-
RINGKASAN DUHAMJaminan Sosial (Pasal 22)Bekerja secara lancar,
mendapatkan penghasilan yang adil, memasuki serikat pekerja (Pasal
23)Waktu istirahat dan hari libur diantara waktu kerja (Ps
24)Standar kehidupan yang memadai/ layak (Pasal 25)Hak untuk
mendapatkan pendidikan, (Pasal 26)Ikut serta dalamkehidupan budaya
masyarakat (Psl 27)Setiap orang berhak atas suatu susunan sosial
internasional, (Pasal 28)Terhadap masyarakatnya (Pasal 29)Tak
satupun kenyataan-kenyataan dalam deklarasi ini diselewengkan untuk
tujuan perusakan hak-hak dan kebebasan-kebebasan
-
International Covenant on Civil and Political RightsLatar
BelakangDirumuskan di bawah pengaruh konteks internasional ketika
itu, yakni Perang Dingin;Dirumuskan dalam satu kovenan atau dua
kovenan; perbedaan antara negara kapitalis dgn negara
sosialis;Komprominya dirumuskan dalam dua kovenan, yakni ICCPR dan
ICESCR Adanya DUHAM yang berisi pasal tentang hak sipol dirasa
perlu untuk dimbuat ke dalam instrumen internasional yang bersifat
mengikat secara hukum.
-
Mulai berlaku dan Negara PihakDisahkan pada 16 Desember
1966;Efektif berlaku pada 23 Maret 1976;Diratifikasi oleh 152
Negara (Negara Pihak)Indonesia menjadi Negara Pihak pada 2005
-
Isi ICCPRKovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil
dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi
ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya
mencakup pokok-pokok lain yang terkait.Kovenan tersebut terdiri
dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53
Pasal.
-
Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
PolitikMenentukan nasib sendiriKesetaraan genderAnti
perbudakanPengakuan terhadap hak milik pribadiPersamaan hak di muka
hukum dan pemerintahanHak berkumpul, berserikat, menyampaikan
pendapatHak beragama dan beribadahPengakuan terhadap hak pribadi,
mis: melanjutkan keturunan, dll.
-
MATERI KOVENAN
1 Pembukan dan 6 Bagian:
Bagian I-III (pasal 1-27) berisi tentang ketentuan umum
(larangan diskriminasi, derogation, reservasi, dll) dan hak-hak
yang dilindungi;
Bagian IV-VI (pasal 28-53) berisi tentang pengawasan
internasional, prinsip-prinsip penafsiran, dan penutup.
-
HAK-HAK YANG DILINDUNGIHak atas hidup (Pasal. 6);Hak bebas dari
penyiksaan dan hukuman yang lain yang kejam dan tidak manusiawi
(Pasal. 7 dan 10);Hak bebas dari perbudakan, perhambaan dan kerja
paksa (Pasal. 8);Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal.
9); termasuk bebas dari pemenjaraan karena tidak mampu membayar
utang (Pasal.11);Hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat
tinggalnya (Pasal.12); larangan pengusiran terhadap orang asing
(Pasal.13).
-
HAK-HAK YANG DILINDUNGIJaminan mendapatkan hak-hak prosedural: -
(i) hak mendapatkan pemberitahuan segera apabila ditangkap
(Pasal.9); - (ii) diberitahu dengan cepat tuduhannya, dan dianggap
tidak bersalah sebelum putusan (14); - (iii) secepatnya diajukan ke
muka persidangan (Pasal.9); - hak melawan penahanan melalui
pengadilan (ps 9); - hak atas kompensasi dari penangkapan yg tdk
sah, dan dari hukuman (Pasal.9, 14).
-
HAK-HAK YANG DILINDUNGIHak atas persamaan di depan hukum, bebas
dari pengadilan keduakalinya utk kasus yang sama (Pasal.14); Hak
bebas dikenakan retroactivity (Pasal 15);Hak atas pengakuan sbg
subyek hukum (Pasal.16);Hak atas privacy (Pasal. 17); Hak atas
kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal. 18);Hak atas
kebebasan menyatakan pendapat, ekspresi, dan memperoleh informasi
(Pasal.19);Larangan terhadap propaganda perang, dan menyebarkan
kebencian berdasarkan ras atau agama (Pasal.20).
-
Hak-hak yang DilindungiHak atas kebebasan berkumpul secara damai
(pl. 21);Hak atas kebebasan berserikat, mendirikan dan menjadi
anggota serikat buruh (pl. 22);Hak untuk menikah berdasarkan
persetujuan dan membentuk keluarga (pl.23);Hak anak utk bebas dari
diskriminasi, didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan
mendapatkan satu kewarganegaraan 9pl.24);Hak atas kesempatan yang
sama, baik dalam pemerintahan, memilih dan dipilih, maupun mendapat
pelayanan pemerintah (pl.25).
-
HAK-HAK YANG BOLEH DAN TIDAK DIKURANGIHak-hak yang tidak boleh
dikurangi (non-derogable rights):Hak hidupHak untuk bebas dari
penyiksaanLarangan perbudakanLarangan untuk memenjarakan orang
Karena ketidakmampuan memenuhi kontrakHak pengakuan di depan
hukumHak kebebasan beragama dan berkeyakinan
-
Hak-hak yang boleh dan tidak dikurangiHak-hak yang boleh
dikurangi (derogable rights):- hak atas kebebasan berkumpul- hak
atas kebebasan berserikat;- hak atas kebebasan menyatakan pendapat,
berekspresi, mencari dan memperoleh informasi
-
Pengecualian Pemenuhan Hak Sipil Politik Kondisi darurat yang
mengancam kehidupan dan eksistensi bangsa yang secara resmi di
tetapkanMemenuhi asas proporsionalitas dan non
diskriminasiBerdasarkan aturan yang jelasTidak terhadap non
derogable rightHarus segera memberitahukan kepada Negara-negara
pihak lainnya melaui perantaraan sekretaris jenderal perserikatan
bangsa-bangsa mengenai ketentuan yang di kurangi dan mengenai
alasan-alasan pemberlakuannya.
-
RESERVASISetiap negara yang menjadi Pihak, boleh membuat
reservation terhadap pasal-pasal tertentu dalam Kovenan pada saat
meratifikasi.Reservasi berarti bermaksud mengurangi pada tingkat
tertentu hak-hak yang diakui dalam Kovenan.Reservasi dianjurkan
untuk dikurangi
-
KEWAJIBAN NEGARAMenghormati dan menjamin semua orang tanpa
diskriminasi menikmati hak-hak yang diakui dalam Kovenan;Mengambil
langkah-langkah harmonisasi hukum dan perundangan-undangan;Menjamin
orang yang dilanggar haknya yang diakui Kovenan, harus mendapatkan
ganti rugi;Menjamin persamaan hak antara laki-laki dan
perempuan.
-
Perbedaan Hak Sipil Politik Dan Hak Ekosob
1. Hak sipil dan politik Hak negative, Di dalam perlindungannya
peran negara harus dibatasi karena hak-hak sipil dan politik
merupakan Negative Right (hak dan kebebasan akan terjamin dan
terpenuhi apabila peran negara dibatasi) Hak individualis
Pemenuhannya bersifat mutlak dan harus dijalankan oleh Negara2. Hak
ekonomi social dan budaya Hak positif Hak kolektif Mengupayakan
langkah-langkah dan memaksimalkan sumber daya dalam pemenuhannya
(progessif realization)
-
International Covenant on Economic, Social and Cultural
RightsLatar belakangAdanya DUHAM yang berisi pasal tentang hak
ekonomi sosial dan budaya dirasa perlu untuk dimbuat ke dalam
instrumen internasional yang bersifat mengikat secara
hukum.Pembahasan rancangan selesai pada tahun 1954tanggal 16
Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan
Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
-
Isi ICESCRKovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok
HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam
ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum.Kovenan terdiri dari
pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal.
-
Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan
kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM,
mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras
bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan.
-
Kovenan Internasional tentang Hak EKOSOBBagian dari Piagam HAM
1966, bersama dengan DUHAM dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil
dan Politik Mulai berlaku: 1976Instrumen internasional utama yang
menjamin HAK EKOSOB untuk SEMUA160 Negara Pihak
-
Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
BudayaHak atas pekerjaan dan upah yang layakPemenuhan hak normatif
buruhHak atas jaminan sosialHak atas standart kehidupan yang
layakBebas dari kelaparanHak atas kesehatan fisik dan mentalHak
atas pendidikan yang baikHak partisipasi dalam kebudayaanHak
menikmati dan memperoleh manfaat dari perkembangan ilmu
pengetahuan, dll.
-
KATEGORI HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYAYANG DIATUR DALAM
KOVENAN Hak-Hak Ekonomi1. Hak atas pekerjaan a. hak atas upah yang
layak (pasal 6).b. hak untuk memilih secara bebas atau menerima
suatu pekerjaan (pasal 6). 2. Hak-hak buruh a. hak untuk menikmati
kondisi kerja yang adil dan baik (psl 7)b. hak atas pemberian upah
yang layak untuk hidup (pasal 7a) c. hak untuk membentuk dan
bergabung dengan serikat pekerja (pasal 8). d. hak unt uk melakukan
pemogokan (pasal 8 ayat 1d).
-
KATEGORI HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYAYANG DIATUR DALAM
KOVENAN Hak-Hak Sosial1. Hak untuk mendapatkan standart kehidupan
yang layaka. hak atas standart kehidupan yang layak (psl 11 ayat
1).b. hak atas kecukupan pangan (pasal 11 ayat 1). c. hak atas
pemukiman (pasal 11 ayat 1). d. hak untuk terbebas dari kelaparan
(pasal 11 ayat 2). e. hak atas jaminan sosial (pasal 9). 2. Hak
atas keluarga, ibu dan anaka. hak atas keluarga, ibu dan anak-anak
(pasal 10).b. hak atas perlindungan terhadap keluarga (pasal 9). 3.
Hak atas kesehatan fisik dan mental (pasal 12).
-
KATEGORI HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYAYANG DIATUR DALAM
KOVENAN Hak-Hak Budaya1. Hak atas pendidikan a. hak atas pendidikan
(pasal 13). b. hak untuk mendapatkan wajib belajar tingkat dasar
(pasal 14).2. Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan a.
terhadap kemajuan pengetahuan (pasal 15). b. hak untuk menjadi
bagian dalam kehidupan budaya (pasal 15). c. hak atas
kebebasan.
-
BEBERAPA PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN HAK EKOSOBHak atas pangan,
air, pendidikan, perumahan, dan kesehatanHAM dan Kemiskinan
ParahPengaruh-pengaruh kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural
dan hutang luar negeri terhadap penikmatan sepenuhnya dari seluruh
hak asasi manusiaPerdagangan orangKekerasan terhadap perempuan
**
