Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

Embed Size (px)

Text of Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

  • 5/17/2018 Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

    1/59

    PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    INSTRUKSI PRESIDENREPUBLIKINDONESIANOMOR 3 TAHUN 2010

    TENTANGPROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

    PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

    Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pernbangunan yang berkeadilan, dan untukkesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimanatermuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang PercepatanPelaksanaan Prioritas Pernbangunan Nasional Tahun 2010, dengan iru

  • 5/17/2018 Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

    2/59

    Untuk

    PERTAMA

    PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    -2 -

    Mengarnbil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsidan kewenangan masing-rnasing, dalam rangka pelaksanaanprogram-program pernbangunan yang berkeadilan sebagaimanatermuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputiprogram:1. Pro rakyat;2. Keadilan untuk semua (justice for a11);

  • 5/17/2018 Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

    3/59

    PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    - 3 -

    c. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;d. Program keadilan di bidang bantuan hukum;e. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;

    f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;3. Untuk program pencapaian Tujuan Pernbangunan Milenium,

    memfokuskan pada:a. Program pemberantasan kerniskinan dan kelaparan;b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;

  • 5/17/2018 Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

    4/59

    KEEMPAT

    PRESIDENREPUBLIK !NDONESIA

    -4-

    Rakyat Daerah Provinsi se-Indonesia, serta hasil diskusi yangmendalam dengan para pakar, perwakilan dunia usaha, danpernangku kepentingan lainnya, pada tanggal 19-21 April 2010 diIstana Tarnpak Siring, Bali.

    Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, para MenteriKoordinator mengoordinasikan program-program KementerianlLernbaga yang berada di bawah ruang lingkup tugas dan koordinasimasing -rnasing,

  • 5/17/2018 Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

    5/59

    KEENAM

    K E T U J U H

    PRESIDEI'!REPUBLIK INDONESIA

    - 5 -

    Para Gubernur:1. melaksanakan program-program yang menjadi tanggung

    jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAi2. mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan program-

    program di wilayahnya masing-rnasing.

    Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapatprogram yang berkaitan dengan kewenangan Mahkarnah Agung danlatau Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar

  • 5/17/2018 Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

    6/59

    PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    -6-

    Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

    ,

    Dikeluarkan di Tampaksiring, Balipada tanggal 21 April 2010PR ES ID EN R EP UB LIK INDONE SIA ,

    ttd,DR. H. SUS1LO BAMBANGYUDHOYONO

  • 5/17/2018 Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

    7/59

    PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    LAMP lRAN

    I. R ENCANA T INDA K P ERC E PA TAN P ENCA PA I AN S A SA RAN P ROGRAM P RO -R A KYA T

    INSTRUKS I PRES IDEN REPUBL IK INDONESIANOM OR : 3 Tahun 2010T AN GG AL : 21 A pril 2010

    PROGRAM TINDAKAN KELUARAN) TARGLTPENYELESAIAN1 SASARAN INSTANSIPENANGGUNG PEMERINTAH2010 2011 JAWAB DArRAH(1) (2 ) (3 ) (4) (5 ) (6 ) (7 ) (8 )Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis KeluargaPenyempumaan A. Memperbaiki ProsedurPelaksanaan VerifikasiProgram Keluarga Tersedianya formulirarapan (PKH) 1. Menyempumakan 100% 100% Pelaksanaan PKH Kementerian Sosialformulir verifikasi untuk: verifikasi yang telah sepenuhnya (Koordinator),ibu hamil, pemeriksaan mencakup semua sebagai program Kementerian Kesehatan,anak ke puskesmas, dan kernungkinan status anak, pemberian uang Kementerian Pendidikanpemeriksaan tingkat termasuk anak putus tunai bersyarat Nasional,kehadiran anak di satuan sekolah, anak jalanan, Kementerian Tenaga Kerjapendidikan pckcr ja anak, dan anak dan Transmigrasi,bcrkcbutuhan khusus Kementerian Dalam Negeri,Kemcntcrian Agarna,Kementerian PPN/Bappenas

    2. Mempcrbaiki jadwal Tersedianya jadwal 100% 100% Kemcntcrian Sosialpencctakan formuIir pcncctakan formulir koordinasi denganr r r es Indonesia

  • 5/17/2018 Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

    8/59

    PRESIDENREPUBLIK INDOI'.IESIA-2-

    Menyempurnakanrnekanisme pelaksanaandistribusi fonnulir keunit pelayanan

    4. Menyempupelaksanaan verifikasiterhadap peserta PKH

    5. 11pelaksanaan verifikasikepada pegawai di unitpelayanan

    Tersusunnya mekansimepelaksanaan distribusiformulir verifikasi ke unitpelayanan

    1. Tedan hasil verifikasikehadiran ibu hamil dipuskesmas dankehadiran anak balita dipuskesmas

    2. Tersedianya informasidan hasil verifikasikehadiran anak di satuanpeza yanghandal dalam melakukanverifikasi pada unitpelayanan (puskesmas dansekolahl rnadrasah)

    100%

    4

    100%

    ]00%

    ]00%

    Kemente(Koordinator), KementerianKesehatan (Koordinator)Bupati/Walikota

    Kernenterian(Koordinator),Kementerian Kesehatan,Kernenterian PendidikanNasional,Kementerian Agama,Kementerian Dalam Negeri

    ur(Koordinator),Bupati/Walikota

  • 5/17/2018 Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

    9/59

    PRESIDEN:',t;PlJBLlK INDONESIA-3-

    1. Menyempurnakan Tersusunnya mekanisme 100% 100% Kemenlerian Sosial Gubernurmekanisrne pengernbalian forrnulir koordinasi dengan (Koordinator),pengembalian formulir verifikasi dari unit PT POS Indonesia Bupati/Walikotaverifikasi dari unit pelayanan ke Kantor UPPKHpelayanan ke KantorUrPKH2. Menyempurnakan Tersusunnya 100%mekanisme pembayaran pembayaran termasuk (Koordinator) dan (Koordinator) ,tennasuk pencairan pencairan anggaran agar Kementerian Keuangan, BupatilWalikotaanzgaran agar pembayaran dapat koordinasi dengan PTPOSpembayaran dapat dilaksanakan 4 kali dalam Indonesiadilaksanakan 4 kali setahun yaitu pada bulandalam selahun yaitu Maret.juni, September danpada bulan Maret.juni, DesemberSeptember dan Desember3. Menyempurnakan Tersusunnya III 100% 100% rmekanisrne pelaksanaan pelaksanaan dislribusi dana (Koordinator) dan (Koordinator),distribusi dana ke ke keluarga peserta PKHdi Kementerian BUMN, Bupati/Walikotakeluarga peserta PKHdi daerah terpencii koordinasidengandaerah terpencil PTPOS Indonesia.

  • 5/17/2018 Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

    10/59

    PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-4-

    Antar Kementerian danPemerintah Daerah1. Menyusun mekanisme Tersusunnya mekanisme 100% 100% Kernenterian Sosial Gubernurverifikasi untuk anak agar anak jalanan dan (Koordinator), Kementerian (Koordinator) ,jalanan dan pekerja anak pekerja anak siap kcmbali ke Tenaga Kerja dan Bupati/Walikotayang sedang dipersiapkan satuan pendidikan Transmigrasi,untuk kernbali ke satuan Kernenterian Pendidikanpendidikan Nasional,Kementerian Agama,Kernenterian PPNIBappenas

    2. nruma 50% 100% Kernenterian Sosial Gubernursinggah bagi anak jalanan (Koordinator), Kementerian (Koordinator),dan peker ja anak di lokas i Tenaga Kerja dan Bupati/Walikotaterdekat, dimana PKH Transmigrasidilaksanakan

    3. Menyusun mekanisme n 100% 100% Kementerian Sosial Gubernuruntuk memastikan agar keluarga peserta PKHdapat (Koordinator), Kementerian (Koordinator),anak dari keluarga kembali ke satuan Pendidikan Nasional, Bupati/Walikotapeserta PKHdapat pendidikan Kementerian Agama,diterima kembali di Kementerian PPN/Bappenassatuan pendidikan

  • 5/17/2018 Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

    11/59

    PRESIOENREPUBLI!< !NDO~\lESI.A.-5-

    4. Menyusun meuntuk memastikan azaranak keluarga pesertaPKHmernperolehbantuan pendidikan100% 100%

    Kementerian(Koordinator) ,Kementerian Dalam Negeri

    5. Melaksanakan tusanMenkes tentang PedomanPelaksanaan JaminanKesehatan Masyarakat(JAMKESMAS)untukmemastikan agar anakkeluarga peserta PKHmemperoleh JAMKESMAS

    Memastikan agar semuaanggota keluarga pesertaPKHmernperolehJAMKESMAS

    6. ,obat-obatan, pelayanankesehatan dasar dankcluarga berencana7. rencanapenyediaan fasilitaspendukung pelaksanaanPKHdi daerah

    nyaobatan, dan pelayanankesehatan dasar dankeluarga berencana bagiauak keluarga peserta PKIITersusunnya rencanapenyediaan fasilitaspendukung pelaksanaanPKHdi daerah

    100% 100%

    100% 100%

    (Koordinator), KernenterianKesehatan, Kementer ianFPN/Bappcnas

    Kementerian Sosial(Koordinator) , KementerianKesehatan

    r(Koordinator) ,Bupati/Walikota

    r(Koordinator) ,BupatilWalikota

  • 5/17/2018 Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

    12/59

    PRESIDENn~::p;J8U!{ INDONESIA-6-

    penyempumaanpelaksanaan sosialisasiPKH9. menyusunrencana t indakpeningkatan jumlahpendamping

    KontribusiPemer in tah Daerahterhadap PNPMMandiri

    Peraturan MenteriKeuangan No.] 6 8/PMK.07/ 2009 ten tangPedoman Pendanaan UrusanBersama Pusa t dan Daerahuntuk PenanggulanganKerniskinan

    Tersusunnya rencanadan penyempurnaanpelaksanaan sos ia lis as i PKH

    K eme nt er ia n K omi nf o(Koordinator), KernenterianDalam Negeri,Kementerian Sosial

    Gubernur(Koordinator),BupatilWalikota

    100%ersusunnya rencana tindakpeningkatan jumlahpendamping100%

    Program Penanggu l a.nga .n Kemis k ina .n Be rb s si s Pcmbe rday san MasyaralaJt--------r=~----~~~----.---~~--r_~~~_.~~~~--_,~--~~~~~-------~~----------~Tersusunnya mekanisme 100% 100% Kernyang sudah disempurnakan cakupan kegiatan Rakyat (Koordinator),ten tang penetapan DDUB dan alokasi BlJI.,1 Kem