Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang

1.SK Pengangkatan sebagai CPNS 2.SK Pengangkatan sebagai PNS 3.SK Pangkat pertama s.d. terakhir 4.SK Jabatan dari Pertama sampai sekarang 5.Berita Acara sumpah jabatan PNS 6.Berita Acara Pelantikan Pejabat 7.Kartu Isteri / Kartu Suami PNS, Karpeg, Taspen 8.Ijazah 9.Sertifikat Pelatihan 10 Berkas kepegawaian lainnya

Sub Bag Umum dan Kepegawaian


1

PERATURA KEPALA BK OMOR 22 TAHU 2007 Tentang OMOR IDE TITAS PEGAWAI EGERI SIPIL

NIP yang baru terdiri dari 18 digit, dengan urutan : 8 digit pertama : angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan dan tanggal lahir 6 digit berikutnya : angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama 1 digit berikutnya : angka pengenal yang jenis kelamin menunjukkan

3 digit terakhir : angka pengenal yang menunjukkan nomor urutContoh :

P S bernama Amir, lahir pada 1 Agustus 1966, diangkat CP S pada 1 Maret 1988, jenis kelamin pria.

Dengan demikian NIP Sdr. Amir adalah : 19660801.198803.1.001Sub Bag Umum dan Kepegawaian


2

KENAIKAN PANGKAT PENGABDIANKenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada P S karena 3 hal : 1. Karena Meninggal Dunia, syarat-syaratnya melampirkan :a. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) b. Salinan/fotokopisah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir c. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP3) dalam 1 (satu) tahun terakhir d. Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa e. Daftar Riwayat Pekerjaan f. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian 2. Karena mencapai Batas Usia Pensiun, syarat-syarat melampirkan : a. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) b. Salinan/fotokopisah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir c. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP3) dalam 1 (satu) tahun terakhir d. Daftar Riwayat Pekerjaan e. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian 3. Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi P S yang dinyatakan cacat karena Dinas, syaratsyarat melampirkan : a. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) b. Salinan/fotokopisah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir c. Berita Acara dari Pejabat yang berwajib tentang kejadian kecelakaan yang menerangkan bahwa CPNS/PNS tersebut mengalami kecelakaan dalam enjalankan tugas kedinasan. d. Laporan dari Pimpinan unit kerja serendah-rendahnya Eselon III kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS yan bersangkutan cacat.


3

KETENTUAN PENSIUN BAGI PNS SAKITPegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan : (Lihat Pasal 11 PP No. 32 Tahun 1979) a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya; atau b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau c. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali. Tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan. Jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan. (Lihat Pasal 17 ayat (2) PP No. 32 Tahun 1979)


4

PROSEDUR PELAYANAN PENSIUNBerkas yang harus dilampirkan sebagai syarat untuk pensiun bagi PN yang mencapai Batas Usia PensiunNO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BERKAS Foto Copy SK CPNS / SK Pengangkatan I Foto Cpy SK Kenaikan Pengkat Terakhir Foto Copy Akta Perkawinan/ Surat Nikah Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pas Photo 4 X 6 sebanyak 5 lembar DP 3 Tahun terakhir Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat atau Sedang dibuat oleh instansi Alamat Sebelum dan Sesudah Pensiun Foto Copy Daftar Susunan Keluarga Foto Copy SK PMK jika pernah dilakukan Peninjauan terhadap masa kerjanya KETERANGAN Untuk menghitung MKP Untuk menghitung MKG Dicantumkan di SK Dicantumkan di SK Ditempel di SK Sebagai Syarat KPP Sebagai Syarat KPP Dicantumkan di SK Dicantumkan di SK Untuk menghitung MKG dan MKP

Kewenangan Penetapan Pensiun : 1. Batas Usia Pensiun dan Meninggal Dunia - Golongan IV/b ke bawah wewenang Cantor Regional BKN - Golongan IV/c ke atas wewenang Presiden dengan Nota Pertimbangan dari Kepala BKN 2. Cacat Karena Dinas ditetapkan oleh BKN Pusat untuk Golongan IV/b ke bawah 3. Anumerta ditetapkan BKN Pusat 4. Pensiun Atas Permintaan Sendiri di bawah usia 56 Tahun untuk Golongan III/d ke bawah Wewenang daerah untuk Gol.IV/a dan Gol. IV/b oleh Gubernur. Golongan IV/c ke atas ditetapkan oleh Presiden. Di atas usia 56 Tahun ditetapkan oleh BKN.


5

KELENGKAPAN PENSIUN PNS

Pensiun Karena BATAS USIA PENSIUN 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Fotocopy Surat nikah dan daftar susunan keluarga 5. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 6. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm

Pensiun Karena BATAS USIA PENSIUN & Kenaikan Pangkat Pengabdian 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Fotocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir 5. Fotocopy Surat nikah dan daftar susunan keluarga 6. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 7. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir 8. DP3 1 tahun terkahir bernilai baik 9. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm


6

Pensiun belum mencapai BUP (Pensiun dini) 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dan atau surat usulan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Fotocopy Surat nikah dan daftar susunan keluarga 5. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 6. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm

Pensiun Janda/Duda 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Surat Keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat 5. Surat Keterangan Janda /Duda dari Kepala Kelurahan /Desa /Camat 6. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 7. Fotocopy surat nikah dan daftar susunan keluarga 8. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm


7

Pensiun Janda/Duda & Kenaikan Pangkat Pengabdian 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Surat Keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat 5. Surat Keterangan Janda /Duda dari Kepala Kelurahan /Desa /Camat 6. Fotocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir 7. Fotocopy Surat nikah dan daftar susunan keluarga 8. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 9. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir 10. DP3 1 tahun terkahir bernilai baik 11. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm


8

KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MEMILIKI

KARTU PEGAWAI (KARPEG) KARTU ISTRI (KARIS), KARTU SUAMI (KARSU) TABUNGAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN)

A. DASAR HUKUM1. Dasar Hukum Karpeg Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1975 tanggal 9 Januari 1975 tentang petunjuk permintaan, penetapan, penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Pegawai Negeri Sipil. 2. Dasar Hukum Karis/Karsu Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983 tentang petunjuk permintaan, penetapan, penggunaan Kartu Istri/Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil. 3. Dasar Hukum Taspen a. PP 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan Kesejahteraan PNS. b. PP 10 Tahun 1963 tentang Kepesertaan PNS dalam Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri berlaku mulai 1 Juli 1961. c. SK Menteri Pertama RI No. 338/MP/1960 tentang Pembentukan Jaminan Sosial PNS/keluarganya setelah mengakhiri pengabdiannya. B. PENJELASAN UMUM 1. Setiap PNS wajib memiliki Kartu Pegawai (Karpeg) sebagai salah satu bukti diri selaku PNS yang diangkat secara sah oleh, pejabat yang berwenang. Selain itu Karpeg merupakan salah satu persyaratan untuk keperluan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pensiun dan lain sebagainya. 2. Setiap istri atau suami PNS yang sah wajib memiliki Kartu Suami (Karsu) atau Kartu Istri (Karis), sebagai salah satu bukti diri selaku istri atau suami yang sah dan PNS yang bersangkutan. Selain itu Karsu maupun Karis merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh hak pensiun dan keperluan administrasi kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.


9

3. Tujuan TASPEN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan bagi PNS pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli waris (suami/istni/anak/orang tua) pada waktu peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun.

C. PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH KARPEG, KARIS / KARSU DAN TASPEN PNS yang memerlukan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen mengajukan permohonan kepada Biro Kepegawaian dengan dilampiri persyaratan, yaitu: 1. Kartu Pegawai (Karpeg) a. Diajukan oleh unit kerja yang bersangkutan. b. Photo copy Surat Keputusan Pongangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang. c. Pas Photo hitam putih ukuran 3x4 cm masing-masing 2 (dua) lembar. d. Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. 2. Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu) a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menikah sebelum tahun 1983 antara lain: Mengisi Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil (blanko disediakan Biro Kepegawaian). Pas Photo istri/suami (hitam putih ukuran 3x4 cm) masing-masing 2 (dua) lembar. b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menikah tahun 1983 s/d sekarang: Mengisi Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil (blanko disediakan Biro Kepegawaian). Pas Photo istri/suami (hitam putih ukuran 3x4 cm) masing-masing 2 (dua) lembar. Laporan perkawinan pertama/janda/duda (blanko disediakan Biro Kepegawaian). Akte nikah masing-masing PNS yang disahkan oleh instansi yang berwenang. 3. Kartu Tabungan Asuransi (Taspen) Foto copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil. Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir. Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala terakhir Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Daftar Keluarga (Blanko disediakan Biro Kepegawaian) Daftar gaji/daftar perician gaji.


10

D. PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH PENGGANTI KARPEG, KARIS / KARSU DAN TASPEN YANG HILANG

1. Pengganti Karpeg a. Foto copy Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. b. Laporan kehilangan dan polisi. c. Mengisi Daftar Keluarga (Blanko disediakan Biro Kepegawaian) d. Pas Photo hitam putih ukuran 3x4 cm masing-masing 2 (dua) lembar. e. Mengisi Lampiran X dan XI (blanko disediakan Biro Kepegawaian).

2. Pengganti Karis / Karsu 1. Photo copy Surat Nikah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. 2. Laporan kehilangan dan polisi. 3. Mengisi Daftar Keluarga (blanko disediakan Biro Kepegawaian). 4. Laporan perkawinan pertama/ janda/ duda (blanko disediakan Biro Kepegawaian). 5. Pas Photo hitam putih ukuran 3x4 cm masing-masing 2 (dua) lembar 6. Mengisi Lampiran XXX dan XXXI (blanko disediakan Biro Kepegawaian).

3. Pengganti Kartu Taspen 1. Foto copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil. 2. Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir. 3. Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala terakhir. 4. Foto copy Kartu Pegawai (Karpeg). 5. Daftar gaji/daftar perincian gaji. 6. Daftar keluarga (SKUMPTK). 7. Laporan kehilangan dan polisi. 8. Keterangan dan yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan bahwa kartu Taspen benar-benar hilang dan tidak diagunkan di bank.


11

Penetapan Pemberian Izin Cuti PNSA. SYARAT CUTI1. Berstatus PEGAWAI NEGERI SIPIL 2. Telah memenuhi bekerja selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus; 3. Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya B. LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN IZIN CUTI 1. CUTI TAHUNAN - Foto kopi SK Pangkat terakhir; - Foto kopi cuti tahunan sebelumnya; - Foto kopi SK Jabatan.

2. CUTI BESAR Syarat : - Berstatus Pegawai Negeri Sipil; - Masa Kerja 6 (enam) tahun; - Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya.Kelengkapan berkas : - Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti besar; - Foto kopi SK Pangkat terakhir; - Foto kopi SK Jabatan (bila ada); - Foto kopi Surat Izin Cuti Besar sebelumnya.

3. CUTI SAKIT Syarat : - Berstatus Pegawai Negeri Sipil; - Dalam keadaan sakit yang memer-lukan perawatan lebih dari 14 (empat belas) hari; - Mengajukan permohonan izin cuti sakit pada atasan langsungnya; - Cuti sakit sampai dengan 14 hari didelegasikan.Kelengkapan berkas : - Surat Keterangan Dokter Pemerintah /Tim Penguji Kesehatan; - Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti sakit; - Foto kopi SK Pangkat terakhir; - Foto kopi SK Jabatan (bila ada).

4. CUTI BERSALIN (telah didelegasikan ke instansi untuk eselon III, IV fungsional sampai dengan jenjang madya, fungsional, umum) Syarat : - Berstatus Pegawai Negeri Sipil; - Mengandung anak pertama dan kedua, ketiga; - Mengajukan permohonan izin cuti bersalin pada atasan langsungnya.Kelengkapan berkas : - Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti Bersalin; - Foto kopi SK Pangkat terakhir.


12

5. CUTI ALASAN PENTING (telah didelegasikan untuk PNS eselon III, IV, fungsional sederajat sampai dengan jenjang madya, non struktural) Syarat : - Berstatus Pegawai Negeri Sipil; - Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya; - Alasan cuti adalah untuk kepentingan pribadi berupa pernikahan pertama, mengurus keluarga sakit, pemakaman dan pengurusan warisan.Kelengkapan berkas : Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti alasan penting; - Foto kopi SK Pangkat terakhir; - Foto kopi SK Jabatan (bila ada); - Surat-surat keterangan lain yang diperlukan. 6. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA Syarat : - Berstatus Pegawai Negeri Sipil; - Masa kerja 5 (lima) tahun secara terus menerus; - Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya; - Alasan cuti adalah pentig dan mendesakKelengkapan berkas : - Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti diluar tanggungan negara; - Foto kopi SK Pangkat terakhir; - Foto kopi SK Jabatan (bila ada); - Surat-surat keterangan lain yang diperlukan.

Dasar Hukum : - Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999; - Undang-undang No. 32 Tahun 2004; - PP No. 24 Tahun 1976; - Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977.


13

PROSEDUR PELAYANAN PENSIUNBerkas yang harus dilampirkan sebagai syarat untuk pensiun bagi PN yang mencapai Batas Usia PensiunNO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BERKAS Foto Copy SK CPNS / SK Pengangkatan I Foto Cpy SK Kenaikan Pengkat Terakhir Foto Copy Akta Perkawinan/ Surat Nikah Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pas Photo 4 X 6 sebanyak 5 lembar DP 3 Tahun terakhir Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat atau Sedang dibuat oleh instansi Alamat Sebelum dan Sesudah Pensiun Foto Copy Daftar Susunan Keluarga Foto Copy SK PMK jika pernah dilakukan Peninjauan terhadap masa kerjanya KETERANGAN Untuk menghitung MKP Untuk menghitung MKG Dicantumkan di SK Dicantumkan di SK Ditempel di SK Sebagai Syarat KPP Sebagai Syarat KPP Dicantumkan di SK Dicantumkan di SK Untuk menghitung MKG dan MKP

Kewenangan Penetapan Pensiun : 1. Batas Usia Pensiun dan Meninggal Dunia - Golongan IV/b ke bawah wewenang Cantor Regional BKN - Golongan IV/c ke atas wewenang Presiden dengan Nota Pertimbangan dari Kepala BKN 2. Cacat Karena Dinas ditetapkan oleh BKN Pusat untuk Golongan IV/b ke bawah 3. Anumerta ditetapkan BKN Pusat 4. Pensiun Atas Permintaan Sendiri di bawah usia 56 Tahun untuk Golongan III/d ke bawah Wewenang daerah untuk Gol.IV/a dan Gol. IV/b oleh Gubernur. Golongan IV/c ke atas ditetapkan oleh Presiden. Di atas usia 56 Tahun ditetapkan oleh BKN.


14

Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

Daftar urut kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, oleh karena itu Daftar Urut Kepangkatan perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus. Dalam DUK tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menetapkan nomor urut yang tepat dalam satu DUK diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut : 1. Pangkat PNS yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK, Jika ada dua orang/lebih yang memiliki pangkat yang sama maka dari mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. 2. Jabatan Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama, maka dari mereka yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dan dilihat yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama tingkatannya. 3. MasaKerja Apabila ada dua orang /lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama, maka dari mereka yang memiliki masa kerja sebagai PNS yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi 4. Latihan Jabatan Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, maka dari mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. 5. Pendidikan Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, dan pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, maka dari mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.


15

Documents

Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang