INFORMASI GEOSPASIAL STRATEGIS NASIONAL

RANCANGAN PENGELOLAAN IG STRATEGIS NASIONAL DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SISTEMATIKA PEMBAHASAN:

1. DASAR HUKUM

2. MEKANISME BERBAGI PAKAI MELALUI JIGN

LATAR BELAKANG 1

LATAR BELAKANG TERMINOLOGI

Informasi Geospasial (IG) Strategis ? Informasi Geospasial : Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. (UU 4/2011)

Strategis (Kamus Besar Bahasa Indonesia): Kata Dasar : Strategi Sinonim kata : Taktik, Penting, … Arti kata : Sesuatu untuk mencapai tujuan;

Langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi;…

Informasi Geospasial Strategis: IG yang diselenggarakan dalam rangka mendukung perwujudan sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam dimensi pembangunan nasional yang meliputi Dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan sesuai dengan RPJMN 2015-2019.

DASAR HUKUM UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2011 INFORMASI GEOSPASIAL

DASAR HUKUM UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2011 INFORMASI GEOSPASIAL

DASAR HUKUM UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2011 INFORMASI GEOSPASIAL

PERATURAN PRESIDEN NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA SKALA 1 : 50.000

PERATURAN PRESIDEN NO 27 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN INFRASTRUKTUR GEOSPASIAL NASIONAL

PERATURAN PRESIDEN NO 27 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN INFRASTRUKTUR GEOSPASIAL NASIONAL

PERATURAN PRESIDEN NO 27 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN INFRASTRUKTUR GEOSPASIAL NASIONAL

PERATURAN PRESIDEN NO 27 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN INFRASTRUKTUR GEOSPASIAL NASIONAL

MEKANISME BERBAGI PAKAI

MELALUI JIGN 2

Infrastruktur IG

JIGN

Hukum

& K

ebija

kan

Pengatu

ran

Kele

mbagaan

SD

M

Sta

ndar

Teknolo

gi

HUKUM & KEBIJAKAN

Hukum & Kebijakan

• Setelah Perpres JIGN diterbitkan pada April 2014, berikut produk hukum & kebijakan yang

dikeluarkan:

• Masih diperlukan kebijakan lebih rinci terkait SOP, tata kelola, dan Grand Design

dengan Kebijakan Satu Peta

Nama Produk Hukum Tanggal Penetapan

Perpres No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial

Nasional

17 April 2014

Keputusan Kepala BIG No. 54 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jaringan Informasi Geospasial Nasional

22 Desember 2014

Perka BIG No. 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap

Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional

2 Januari 2015

Keputusan Kepala BIG No. 18 Tahun 2015 tentang Sekretaris dan

Anggota Sekretariat Jaringan Informasi Geospasial Nasional

10 April 2015

KELEMBAGAAN

• Kelembagaan yang sudah terbentuk:

Sekretariat JIGN di Badan Informasi Geospasial

24 Simpul Jaringan di tingkat pusat

33 Simpul Jaringan di tingkat daerah

• Masih banyak Simpul Jaringan yang perlu dibentuk dan diperkuat:

Sekretariat JIGN perlu penguatan untuk dapat memotori jalannya

penyelenggaraan JIGN

Simpul Jaringan di tingkat pusat perlu dilengkapi

Baru 6% Simpul Jaringan yang terbentuk di tingkat daerah, masih diperlukan

pembentukan 94% SJ tambahan untuk melengkapi

Juga diperlukan pengaturan tata kelola kelembagaan yang jelas dan konsisten

STANDAR

• Terdapat 2 elemen dalam hal standar, yaitu:

1) Penggunaan SNI yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional, dan

2) Spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah

Masih diperlukan pemetaan kondisi eksisting serta prinsip monitoring yang

terstruktur untuk memantau kepatuhan Simpul Jaringan dan Unit Kerja dalam hal

standar yang telah ditetapkan.

Standar dan Spesifikasi Teknis - Mandat dan Realisasi -

- 3 -

13. Data Batimetri adalah data garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang memiliki kedalaman yang sama.

14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan/atau fungsional.

15. Peta Wilayah adalah Peta yang menggambarkan ruang

dalam kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan/atau fungsional.

16. Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Informasi Geospasial.

17. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.

18. Koridor adalah area sepanjang perbatasan yang dibatasi

oleh 2 (dua) garis sejajar dengan garis perbatasan dengan jarak tertentu dimana garis perbatasannya menjadi garis

tengahnya.

BAB II

PERENCANAAN TATA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

(1) Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan:

a. rencana umum tata ruang; dan

b. rencana rinci tata ruang.

(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas: a. rencana tata ruang wilayah nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana

tata ruang wilayah kota.

(3) Rencana . . .

- 2 -

3. Skala adalah perbandingan jarak dalam suatu Peta dengan jarak yang sama di muka bumi.

4. Skala Minimal adalah Skala Peta Dasar terkecil yang boleh digunakan dalam proses Perencanaan Tata Ruang.

5. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan

yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

6. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis,

dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

7. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah

diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

8. Unit Pemetaan adalah merupakan pembagian ruang

terkecil atau hierarki terkecil dalam suatu Peta Tematik yang digunakan untuk menampilkan informasi tematik

dalam penyusunan tata ruang.

9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk

menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

10. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata

Ruang.

11. Peta Dasar adalah Peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di

permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi

tertentu.

12. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema

tertentu yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana tata ruang.

13. Data . . .

Informasi Geospasial serta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi:

STANDAR NASIONAL INDONESIA SPESIFIKASI TEKNIS

Ditetapkan oleh

Badan Standarisasi

Nasional

Ditetapkan oleh pimpinan Instansi

Pemerintah yang memiliki tugas,

fungsi, dan kewenangan sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Realisasi

Contoh: Keputusan Kepala BSN No. 168/KEP/BSN/10/2014

tentang Penetapan 8 Standar Nasional Indonesia yang mencakup

Standar Nasional Indonesia untuk Prosedur Pemotretan udara

digital, dan Spesifkasi Teknis Triangulasi Udara

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETELITIAN PETA

RENCANA TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di

bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala tertentu.

2. Ketelitian Peta adalah ketepatan, kerincian dan

kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, Skala, akurasi, atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna,

arsiran dan notasi, serta kelengkapan muatan Peta.

3. Skala . . .

Contoh: PP No. 8 Tahun 2013 tentang

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

Diperlukan monitoring mengenai kepatuhan terhadap

standar dan spesifikasi

teknis

18

SUMBERDAYA MANUSIA

• Sesuai mandat Perpres JIGN, untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas

Sekretariat JIGN, Penghubung Simpul Jaringan, serta Simpul Jaringan,

maka diperlukan jajaran SDM yang kuat baik dalam hal teknis, maupun

manajemen/strategi untuk memastikan rencana kerja yang terarah dalam

pencapaian penyelenggaraan JIGN

Masih diperlukan pemetaan ketersediaan dan kapasitas SDM dalam

setiap Simpul Jaringan dan Unit Kerja untuk mengidentifikasi

kebutuhan penguatan SDM untuk menyelenggarakan JIGN

TEKNOLOGI

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

• Berbagi-pakai Antar Institusi Pemerintah

UNIT

PENGELOLA

UNIT

PRODUKSI

GEOPORTAL

METADATA

PUSAT

DATA

GEOPORTAL

METADATA

PUSAT

DATA

GEOPORTAL

NASIONAL

GEOPORTAL

KATALOG

METADATA

SIMPUL

KABUPATEN

SIMPUL KOTA

BIG

PROVINSI JAWA BARAT

KEMENPU PERA

UNIT

PENGELOLA

UNIT

PRODUKSI

PUSAT DATA

PROVINSI

PUSAT DATA

KEMENTERIAN

UNIT

PENGELOLA

UNIT

PRODUKSI

GEOPORTAL

KATALOG

METADATA

GEOPORTAL

KATALOG

METADATA

PUSAT DATA

LEMBAGA

PENGUMPULAN DATA

PENGOLAHAN DATA

PENYAJIAN INFORMASI

PENGGUNAAN INFORMASI

PEMILIK DATA (Data Steward)

STANDARDISASI

STANDAR PROSES

STANDAR PRODUK

STANDAR PERSONIL

WALI DATA (Data Custodian)

PENYIMPANAN DATA

PENGAMANAN DATA

LAYANAN INFORMASI

PENGELOLAAN DATA

DINAS/BADAN/DIRJEN PT 007/01 dan BSN BAPPEDA/PUSDATIN/

SEKJEN *)

*) umumnya Menteri/Kepala Daerah menunjuk Sekjen di K/L dan Bappeda di Pemda

TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

ALUR IG STRATEGIS

1. PRODUKSI 1.1 Sistem Produksi 1.2 Sistem Validasi 2. PENGELOLAAN DATAWAREHOUSE 2.1 Sistem Integrasi antar Basisdata 2.2 Sistem Data Acuan 3. LAYANAN DATA DAN ANALISIS

PENUNJANG KEBIJAKAN 3.1 Sistem Pelayanan IG Strategis 3.2 Sistem Pemanfaatan IG

KLASIFIKASI SISTEM :

SIMPUL JARINGAN K/L

PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN

PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN,

BAPPENAS, KSP

ALUR IG STRATEGIS

SISTEM

PENGUMPULAN

DAN

PENGOLAHAN

DATA IG

SISTEM

PENGELOLAAN

IG STRATEGIS

SISTEM

PENYEBARLUASAN

IG

STRATEGIS

GEO-

PORTAL

SIMPUL

JARINGAN

WEBGIS,

MOBILE

GIS

PRODUKSI

PETA

CETAK

PENGGUNA

PENGGUNA BERHAK MENGETAHUI KUALITAS IG

PASAL 49, UU 4/2011

METADATA

IG

25

• 01

• Ina-Geoportal (Indonesia-Geospatial Portal)

adalah portal Geospasial Indonesia yang

dibangun dengan partisipasi berbagai

kementrian dan lembaga serta pemerintah

daerah di Indonesia.

• 02 • Sebagai sarana pencarian metadata

spasial dan meta service

• 03 • Digunakan admin untuk me-

manage Harvesting dengan

standard CSW . Sistem mampu

mengharvest metadata dan data

spasial ke dalam database PSJ

• 04 • Fasilitas pencarian data geospatial

terdistribusi dengan spesifikasi

teknis WFS, WCS, dan WMS

• Fungsi Ina-Geoportal

• Berfungsi sebagai gerbang utama akses

informasi geospatial dan sebagai sarana

berbagi data

Arsitektur Proses Harvesting

26

Offline DatabaseMetadata/

Metaservice

DatabaseMetadata/

Metaservice

OracleDatabase

Oracle Weblogi

c

SOA/OSBSOA/OSB

OSB

SOA

SimpulJaringan

Harvesting By Schedule

Data Harvesting

Ina-Geoportal

ViewDownload

Searching

ViewDownload

1.View2. Search

3. Download

SearchMetadata

SearchMetadata

Proses HarvestingExternal

Harvesting

Developer / AdminUser Public

GetData Harvesting

Arcgis Server /Portal

Arcgis Server /Portal

API / Webservice

Metadata

Database IG

Publik Government Internal IG strategis

Ina-Geoportal

Data Publik

Topologi Ina-SDI

Unit Prod Data

Unit Prod Data

Unit Prod Data

Data Internal

Data Konfidensial

Penghubung Simpul Jaringan

Unit Kliring SJ (K/L)

Unit Kliring SJ (Prov)

Unit Kliring SJ (Kab/Kota)

SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD

internet

Ina-SDI Network WAN

External Producers/Users

Internal Producers/Users

LAN/WAN LAN/WAN LAN/WAN

Usecase Manajemen Harvesting

29

Tambah

Simpul Jaringan

Penarikan Metadata

Proses Harvesting

Database IG Strategis

Metadata/Metaservice

PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL

ACTING

DECISION MAKING

STRATEGIC PLANNING

SURVEY DAN PEMETAAN

ANALISIS

GEO-ACCOUNTING

VISUALISASI

GEOSPATIAL SUPERIORITY

BIG DAN BPS

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

LOCAL GOVERNMENT

TNI-POLRI/POLISI

KOMUNITAS

GEO-MONITORING