TENTAPA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN

DAN PEREDARAN GELAP NAPJ(OTIKA DI LINGKUNGAN TNI

DENGAN RkHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengimplementasikan Tnstruksi Presiden Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemb erantasan Penyalahgunaan dan Pere daran Gelap Narkotika perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang berisi Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan TNT.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

2. Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2

2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemb entukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Panglima TNI Nomor 174 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI LINGKUNGAN TNI.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima TNT mi yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalab zat atau obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman, balk sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golon gan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

2. Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan TNT yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Aksi adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan dalam rangka pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

3

3. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyeb abkan ten adinya penyalahgunaan narkotika.

4. Pemberantasan Narkotika adalab suatu proses dan penegakan hukum untuk mencegah dan memusnahkan p enyalahgunaan serta p ere daran gelap narkotika

5. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

6. Penyalahgunaan adalah setiap perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

7. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

8. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

9. TNT adalah Tentara Nasional Indonesia.

10. Personel TNT adalah Prajurit dan PNS di Lingkungan TNT.

11. Prajurit TNT yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

12. Pegawai Negeni Sipil Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disingkat PNS TNT adalah Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya sama dengan pegawal negeri sipil lainnya yang pembinaannya disamping berdasarkan pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk pegawai negeri sipil pada umumnya juga berdasarkan pada ketentuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Panglima TNT.

13. Panglima TNT selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.

Pasal 2

(1) Pencegahan, Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan TNT b ertuj u an untuk mence gah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta memberikan sanksi terhadap pelakunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindakan pencegahan dan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rencana Aksi Nasional di Lingkungan TNI.

BAB II RENCANA AKST NASIONAL DI LINGKUNGAN TNT

Pasal 3

(1) Rencana Aksi Nasional di Lingkungan TNT merupakan upaya nyata dalam rangka pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan TNT.

(2) Rencana Aksi Nasional di Lingkungan TNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada pembinaan personel di lingkungan TNT yang meliputi kegiatan pencegahan dan pemberantasan dalam rangka mendukung kebijakan nasional mengenai Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Pasal 4

Kegiatan pencegahan dalam Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

3

a. penyuluhan dan pelatihan tentang Penariggulangan dan Pencegahan, Pemberantasan terhadap Penyalah gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

b. pemeriksaan melalui screening test narkotika untuk mencegah penggunaan narkotika pada personel TNT;

C. pelaksanaan sweping secara terus-menerus terhadap personel TNT maupun tempat- tempat yang diduga rawan terjadi penyalahgunaan narkotika oleh personeT TNT;

d. sosialisasi tentang regulasi terkait dengan TNI dalam rangka Penanggulangan dan Pencegahan, Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; dan

e. ikut serta dan mendukung aksi Kementerian/lembaga terkait.

Pasal 5

Kegiatan pemberantasan dalam Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi proses penegakan hukum yaitu:

a. upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pengawasan tahanan, penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika;

b. upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum yang terlibat kegiatan terkait dengan narkotika; dan

C. upaya peningkatan kerja sama antar penegak hukum dalam rangka terlaksananya upaya Pencegahan, Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

rel

BAB 111 PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 di Lingkungan Mabes TNI direncanakan oleh Staf Personel TNT sebagai leading sector dan mengikutsertakan satuan terkait.

(2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di Lingkungan Mabes Angkatan direncanakan oleh Staf Personel Angkatan sebagai leading sector dan mengikut sertakan satuan terkait

Pasal 7

(1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang ditentukan masing-masing.

(2) Pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lingkungan Mabes TNT dilaksanakan dalam bentuk pemberantasan dengan cara:

a. kegiatan pencegahan dilaksanakan oleh Sintel TNI, Spers TNT, Babinkum TNT, Puspen TNI, Puskes TNI, Pusbintal TNT, Ssuspom TNT, dan Para Pang/ Komandan/Kepala/ Dir Satuan Kerja; dan

b. kegiatan penindakan dilakukan oleh Ankum, Polisi Militer dan Oditur.

(3) Pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lingkungan Mabes Angkatan diatur melalui Peraturan Kas Angkatan masing-masing.

(4) Pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

7

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 senantiasa dievaluasi oleh Spers TNI selaku leading sector.

(2) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Panglima TNT selaku Penanggung jawab Rencana Aksi.

Pasal 9

Segala dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Rencana Aksi tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BABV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Rencana Aksi tentang Pencegahan, Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan Angkatan dilaksanakan oleh Angkatan masing-masing.

(2) Peraturan Panglima TNT mi merupakan pedoman bagi masing-masing Angkatan dalam menyu sun Peraturan Kepala Staf Angkatan tentang Pencegahan, Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan Angkatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Panglima TNT mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

NO

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Panglima TNT mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2013

PANGLIMA TNT,

tertanda

MOELDOKO JENDERAL TNT

Autentikasi JA SETUM TNT,

ARMINI, M.M. JENDERAL TNT