ii

IMPLIKASI PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN

YANG TIDAK BERASAL DARI DAERAH KONSTITUEN

DITINJAU DARI TUGAS DAN WEWENANG

DALAM UNDANG– UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh :

BAYU PRAKOSO

NIM. E0005117

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012

ii

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha

Pengasih lagi Maha Penyayang

iii

iv

v

PERNYATAAN

Nama : BAYU PRAKOSO

NIM : E0005117

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

“IMPLIKASI PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN

YANG TIDAK BERASAL DARI DAERAH KONSTITUEN

DITINJAU DARI TUGAS DAN WEWENANG

DALAM UNDANG– UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD”

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan

gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 30 Juli 2012

Yang membuat pernyataan,

BAYU PRAKOSO

NIM. E0005117

vi

MOTTO

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka

Apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Q.S. Al Insyirah: 5-7)

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman

diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

(Q.S. Al-Mujadilah ayat 11)

“… Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian

dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian,

Allah maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui”

(Q.S. Al Baqarah : 216)

“Sesungguhnya tak seorangpun dilahirkan berilmu.

Ilmu diperoleh dengan belajar”

(H.R. Ibnu Mas’ud, r.a)

vii

PERSEMBAHAN

Karya ini akan senantiasa penulis persembahkan

Kepada Rabb alam semesta, Allah SWT

penguasa langit dan bumi yang mengatur seluruh makhluk-Nya

Aku memuji-Nya atas segala karunia yang diberikan-Nya

Aku memohon tambahan karunia dan kemudahan dari-Nya

Subhanallah wal Hamdulillah wa Laa illa ha illallah wallahu akbar

Laa Haula Wa Laa Quwwata Illa Billah

Baginda Rosulullah, Muhammad SAW,

Beliau adalah sebaik-baik makhluk yang menjadi suri tauladan

Semoga shalawat serta salam selalu tercurah kepada beliau, keluarga beliau,

sahabat beliau serta pengikut beliau yang istiqomah

Kepada bapak dan ibu atas semua doa-doa yang tiada henti terucap

yang dengan ketulusan hati mendidik dan menyayangi penulis

yang dengan segala pengorbanannya sampai kapan pun takkan

mampumembalasnya

yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dengan caranya

Ya Allah sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku

kecil

Berikanlah mereka kebahagiaan dunia mapun akherat

Kepada kakak-kakak dan adik penulis yang senantiasa menjadi motivator bagi

penulis

Yang dengan canda dan tawa mereka mampu menghilangkan kelelahan ini

Semoga Allah senantiasa meridhai cita-cita kita baik dunia maupun akherat

Kepada keluarga besar dan sahabat penulis yang selalu memberikan

doa dan semangat untuk penulis

Kepada almamater... Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

viii

ABSTRAK

Bayu Prakoso, E0005117, 2012 IMPLIKASI PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN YANG TIDAK BERASAL DARI DAERAH KONSTITUEN DITINJAU DARI TUGAS DAN WEWENANG DALAM UNDANG– UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD. Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana pencalonan anggota DPRD Kabupaten yang tidak berasal dari daerah konstituennya, dan bagaimana implikasi pelaksanaan tugas dan wewenang anggota DPRD Kabupaten yang tidak berasal daerah konstituen apabila terpilih nantinya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan teknik analisis interaktif (reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada Bab III yang mengacu pada rumusan masalah, maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dalam mekanisme pencalonan anggota DPRD Kabupaten yang mencalonkan diri di daerah yang bukan dari tempat asalnya atau konstituennya, diatur juga didalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun apabila terpilih anggota DPRD Kabupaten tersebut dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dimana masyarakat yang terus berkembang, menenutut anggota DPRD Kabupaten yang kompeten dan akuntabel, untuk mewujudkan check and balances antara wakil rakyat dengan wakil rakyat.

ix

ABSTRACT

Bayu Prakoso, E0005117, 2012 IMPLICATIONS NOMINATION PARLIAMENT DISTRICT MEMBER DID NOT COME FROM THE REGION OF THE REVISED CONSTITUENT’S, BE REVIEWED FROM POWERS AND DUTIES IN LAW NUMBER 27 OF 2009 CONCERNING MPR, DPR, DPD, and PARLIAMENT. Faculty of Law Sebelas Maret Surakarta.

This study aims to examine the problem of how the nomination of members of local parliament who did not come from the constituents, and how the implications of the implementation of the duties and authority of the district parliament member who is elected from the constituency.

This study is a kind of normative research is descriptive. The type of data used are secondary data, including primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary. Data collection techniques used is the study of engineering documents with interactive analysis (data reduction, presentation of data, and drawing conclusions).

Based on the results of research and discussion that has been the writer explained in Chapter III, which refers to the formulation of the problem, then it can be stated as follows:

In the nomination mechanism legislators who ran for the District in an area that is not from the place of origin or its constituents, are also regulated in Article 51 paragraph (1) letter c of Law No. 8 Year 2012 on Elections for the DPR, DPD, and the Parliament. However, if the elected members of local parliament can perform tasks and responsibilities in accordance with Law Number 27 Year 2009 on the MPR, DPR, DPD, and the Parliament. Where the community is growing, demands local parliament members who are competent and accountable, to create checks and balances between the representatives of the people with the representatives of the people.

x

KATA PENGANTAR

Alhamdullilahirrabil’alamin. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan

selain Engkau. Dengan mengharap penuh keridhaan-Nya, akhirnya penulis

dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul IMPLIKASI

PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN YANG TIDAK

BERASAL DARI DAERAH KONSTITUEN DITINJAU DARI TUGAS

DAN WEWENANGDALAM UNDANG–UNDANG NOMOR 27

TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD” dengan baik,

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah

SAW,keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya terkasih hingga suatu

hari yangtelah Allah SWT janjikan.

Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-

syarat guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Banyak permasalahan dan

hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang penulis alami

dalam menyusun penulisan hukum ini, akhirnya selesai juga berkat bantuan

dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil maupun non-materiil.

Oleh karena itu dengan ketulusan hati dan ketulusan yang mendalam, penulis

ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

2. Ibu M. Madalina, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata

Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

3. Bapak Sunarno Danusastro, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dalam

penulisan hukum (skripsi) penulis, yang penuh kesabaran memberikan

arahan, bantuan serta meluangkan waktu beliau demi keberhasilan

penyusunan skripsi ini;

xi

4. Ibu Aminah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan hukum

(skripsi) penulis yang yang penuh kesabaranmemberikan arahan, bantuan

serta meluangkan waktu beliau demikeberhasilan penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik (PA)

selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta;

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff karyawan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

7. Bapak, Ibu, dan Adik (Alm) penulis, atas segala doa yang tiada henti

terucap, kasihsayang serta dukungan yang tak ternilai;

8. Buat Istri dan Anaku tercinta terima kasih atassemangat, kesabaran dan

kasih sayang..

9. Sahabat: Agung, Baim, Ghandi , Arip, Danang, Lilik, Rieant, Simon, Rio,

Hayek, Topik, Giman, Kambing, Nano, terima kasih atas dukungan,

bantuan dan kebersamaannya selama ini;

10. Seluruh rekan-rekan di Dclan, Sonic, Dragon

11. Seluruh teman-teman angkatan 2005,2006,2007,2008 yang tidak dapat

disebutkan satupersatu;

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun penulisan

hukum (skripsi) ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, oleh karenanya penulis

menyadari ketidaksempurnaan dalam karya ini. Namun penulis berharap

dari karya yang tidak sempurna ini tetap dapat memberikan manfaat dan

wawasan bagi setiap orang yang membacanya. Saran dan kritik yang

membangun sangat penulis harapkan.Terimakasih.

Surakarta, Juli 2012

Penulis

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ iii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iv

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................. v

HALAMAN MOTTO .......................................................................................... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... vii

ABSTRAK ............................................................................................................ viii

KATA PENGANTAR.......................................................................................... x

DAFTAR ISI......................................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................... 3

C. Tujuan Penelitian .................................................................... 4

D. Manfaat Penelitian .................................................................. 5

E. Metode Penelitian ................................................................. 6

F. Sistematika Penulisan Hukum..... .......................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori ............................................................................. 11

1. Tinjauan Umum Mengenai Negara Hukum... ................. 11

2. Tinjauan Umum Mengenai Kedudukan DPRD

Kabupaten dalam Sistem Ketatanegaraan Negara

Republik Indonesia (NKRI) ............................................. 17

3. Tinjauan tentang Demokrasi ............................................ 22

4. Tinjauan umum tentang Partai Politik (Parpol) .............. 34

5. Tinjauan Umum tentang Pemilu Legislatif ..................... 39

B. Kerangka Pemikiran................................................................ 50

xiii

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten yang

tidak berasal dari daerah Konstiuen ...................................... 53

1. Persyaratan Bakal Calon.. ................................................ 53

2. Pendaftaran Bakal Calon .................................................. 57

3. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon

DPRD Kabupaten/Kota .................................................... 58

4. Penyusunan Daftar Calon Sementar ................................ 60

5. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap .......... 60

B. Pelaksananan tugas dan wewenang anggota DPRD

Kabupaten yang tidak berasal dari daerah konstituennya

sesuai dengan Undang-undang nomor 27 tahun 2009

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ................................... 62

1. Kewenangan DPRD Kabupaten dalam menjalankan

Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi

Pengawasan ....................................................................... 62

2. Implikasi pelaksanaan tugas dan wewenang anggota

DPRD Kabupaten yang tiak berasal dari daerah

Konstituen ......................................................................... 65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .............................................................................. 70

B. Saran ........................................................................................ 71

DAFTAR PUSTAKA

xiv

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar IAlur Pemikiran ......................................................................... 9

2. Gambar II Kerangka Berpikir....................................................... ........ 50

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir semua negara di dunia menyatakan pemerintahannya

berdasarkan demokrasi. Dimana demokrasi diyakini mampu

mengantarkan rakyatnya pada kehidupan yang lebih baik. Selain itu,

demokrasi juga dapat dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan

dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dimana sistem ini juga

dapat dikenal dengan pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Seperti halnya pendapat dari Moh. Yamin, bahwa negara demokrasi

menempatkan rakyat pada posisi sangat penting, karena didalam suatu

negara, rakyatlah yang memegang kedaulatan. (Moh.Yamin,1954:56),

Untuk mencapai kedaulatan rakyat tersebut, dapat dilaksanakan

dengan melalui sistem perwakilan. Dimana sistem perwakilan tersebut,

diwujudkan dengan menempatkan wakil-wakil rakyat di lembaga

perwakilan rakyat. Di Indonesia sendiri lembaga perwakilan rakyat

terdiri atas MPR, DPR, dan DPD yang berada di tingkat pusat, DPRD

yang berada di tingkat provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana

nantinya wakil-wakil rakyat tersebut harus bertindak atas nama rakyat.

Salah satu bentuk perwujudan demokrasi adalah dengan

diadakannya Pemilihan Umum (pemilu) yang dilakukan secara berkala

dalam waktu-waktu tertentu. Hal ini diatur di dalam Pasal 22E ayat (1)

UUD 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Salah satunya adalah pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan menduduki

kursi di parlemen.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2009:415), pentingnya pemilu untuk

diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab;

1

2

1. Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan negara.

2. Disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal manusia.

3. Perubahan-perubahan aspirasi pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka terutama para pemilih baru (new voters) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Lagi pula,

4. Pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara baik di cabang eksekutif maupun legislatif. (Jimly Asshiddiqie, 2009: 415)

Pada hakikatnya sistem pemilu dibuat dalam rangka menegakkan

prinsip­prinsip demokrasi, sehingga konsepsi dalam sistem pemilu yang

tercantum dalam peraturan perundang­undangan dan segala proses

teknis pelaksanaanya pun harus berlandaskan prinsip­prinsip demokrasi

tersebut.

Dalam demokrasi perwakilan, kualitas demokrasi sangat

ditentukan oleh sejauh mana ditaatinya prinsip­prinsip demokrasi dalam

mekanisme penentuan wakil rakyat. Yang nantinya wakil-wakil rakyat

yang telah dipilih tersebut, dapat menunjukkan akuntabilitasnya sebagai

wakil rakyat yang duduk di parlemen.

Akuntabilitas wakil rakyat, dapat dilihat dalam setiap keputusan

atau kebijakan, apakah keputusan atau kebijakan tersebut dapat

mencerminkan aspirasi rakyat atau tidak. Wakil rakyat bisa dikatakan

akuntabel apabila memiliki hubungan kesalingan dengan masyarakat

yang diwakilinya, artinya

1. Dia mampu bertindak demi sekelompok warga negara yang

diwakilinya, dan

3

2. Yang diwakilinya mempunyai kemampuan untuk memberi

sanksi atau imbalan atas kinerjanya. (Haryatmoko 2009:169)

Namun pada kenyataannya, akuntabilitas wakil-wakil rakyat yang

telah dipilih oleh konstituen dalam menjalankan tugasnya masih

dipertanyakan. Hal ini disebabkan, oleh masyarakat yang bersifat

dinamis, sehingga mengakibatkan timbulnya permasalahan atau

dinamika antara rakyat dengan pemerintah. Apabila hal ini tidak diikuti

dengan kecakapan wakil-wakil rakyat dalam menyikapi permasalahan-

permasalahan yang timbul tersebut, padahal diketahui bahwa wakil

rakyat adalah penyalur aspirasi rakyat. Banyak faktor yang menyebabkan

permasalahan tersebut, salah satunya adalah faktor domisili dari wakil

rakyat. Wakil rakyat yang tidak berdomisili atau berasal dari daerah

konstituennya, tentu saja tidak dapat secara cepat dan tepat dalam

menanggapi suatu permasalahan antara rakyat dengan pemerintah.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian dan menyusun menjadi sebuah skripsi

dengan judul ”IMPLIKASI PENCALONAN ANGGOTA DPRD

KABUPATEN YANG TIDAK BERASAL DARI DAERAH

KONSTITUEN DITINJAU DARI TUGAS DAN WEWENANG

DALAM UNDANG–UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan

masalah-masalah apa yang hendak diteliti, sehingga memberikan

kemudahan dalam mencapai sasaran yang akan dicapai. Mengacu pada

latar belakang yang telah di uraikan diaatas, maka penulis merumuskan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencalonan anggota DPRD Kabupaten yang tidak

berasal dari daerah konstituennya?

4

2. Bagaimana pelaksananan tugas dan wewenang anggota DPRD

Kabupaten yang tidak berasal dari daerah konstituennya sesuai

dengan Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai

solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk

memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Berangkat dari

permasalahan diatas maka penulis menetapkan tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui bagaimana pencalonan anggota

DPRD Kabupaten yang tidak berasal dari daerah

konstituennya

b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksananan tugas dan

wewenang anggota DPRD Kabupaten yang tidak

berasal dari daerah konstituennya sesuai dengan

Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD

2. Tujuan Subyektif

a. Sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas

pengetahuan, wawasan dan pemahaman penulis

mengenai pencalonan anggota DPRD Kabupaten yang

tidak berasal dari daerah konstituenya dan didalam

menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan

Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD.

b. Untuk memperoleh data­data yang relevan, lengkap dan

jelas sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan

hukum, guna memenuhi syarat untuk menperoleh gelar

5

kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap kegiatan penelitian yang dilaksanakan dalam

penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin

ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara

pada khususnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan

mengenai pencalonan anggota DPRD Kabupaten yang

tidak berasal dari daerah konstituenya dan didalam

menjalankan tugas dan wewenangnya.

c. Hasil penelitian ini dapat dipake sebagai acuan

terhadap penulisan maupun penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dan masukan bagi para

pengambil kebijakan terkait penataan, pengembangan,

dan pemantapan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

b. Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan

pemahaman dan kesadaran bagi para pengambil

kebijakan akan tugas dan tanggung jawabnya dalam

melindungi hak-hak politik dan memberikan edukasi

politik kepada rakyat.

c. Hasil penelitian diharapkan dapatmeningkatkan

kesadaran kritis masyarakat akan hak-hak politiknya.

6

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan adalah berupa

serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis,

sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data secara lengkap dapat

dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat

dicapai.

Penelitian hukum merupakan suatu proses intuk menemukan

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

guna menjawab isu hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud, 2006:35)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah

penelitian doktrinal atau juga disebut penelitian hukum

normatif. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum

yang bersifat perspektif bukan deskriptif. (Peter Mahmud,

2006:33)

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder yang disusun secara sistematis, kemudian ditarik suatu

kesimpulan (Soerjono Soekanto, 2006:15)

2. Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu

penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap

dan jelas mengenai obyek penelitian, dapat berupa manusia atau

gejala dan fenomena sosial tertentu (Soerjono Soekanto 2006:

10). Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini

termasuk penelitian deskritif kerena penelitian ini dimaksudkan

7

untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang

diperoleh.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan

undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang

dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan

menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam

penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis

yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh

karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada

peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan

masalah yang diteliti. Selanjutnya pendekatan analitis

merupakan suatu pendekatan yang menguraikan secara

deskriptif dengan menelaah, menjelaskan, memaparkan,

menggambarkan, serta menganalisis permasalahan atau isu

hukum yang diangkat, seperti apa yang telah dikemukakan

dalam perumusan masalah.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

data sekunder, yaitu informasi dari hasil penelaahan dokumen,

bahan kepustakaan seperti buku-buku, koran, majalah, jurnal-

jurnal, kamus hukum, komentar-komentar, arsip-arsip yang

sesuai dengan permasalahan yang diteliti Jenis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa

keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh

melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan

seperti UUD 1945, peraturan perundangan lainnya yang terkait,

yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah

8

yang diteliti seperti putusan dan tulisan-tulisan ilmiah, sumber-

sumber tertulis lainnya

5. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif),

sehingga bahan dari penelitian ini adalah data-data hukum

sekunder. Data sekunder dibidang hukum ditinjau dari kekuatan

mengikatnya dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Bahan hukum primer:

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Ketetapan MPR

3) Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder terdiridari buku-buku referensi,

jurnal-jurnal hukum yang terkait, dan media massa

yang mengulas tentang pencalonan anggota DPRD

Kabupaten yang tidak berasal dari daerah konstiuennya

dalam menjalankan tugas dan kewenangan.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

misalnya bahan dari internet, ensiklopedia, kamus

hukum (Soerjono Soekanto, 2001:13)

Dalam hal ini penulis mengunakan sumber data berupa

bahan hukum Primer, Sekunder maupun Tersier.

6. Teknik analisis data

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dari

telaah pustaka, maka teknik analisisnya dilakukan dengen

menggunakan model analisis interaktif (Miller dan Huberman

dalam HB Sutopo, 2000 : 186)

9

Dalam Model analisis ini, tiga komponen analisisnya

yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Dalam

melaksanakan proses analisis data ini, peneliti aktif diantara

komponen analisis dengan pengumpulan datanya selama proses

pengumpulan data masih berlangsung. Peneliti hanya aktif

diantra tiga komponen analisis tersebut, sesudah pengumpulan

data selesai pada setiap unitnya dengan menggunakan waktu

yang masih tersisa dalam penelitian ini.

Gambar I : Alur pemikiran

F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam bagian ini, Penulis mensistematiskan bagian-bagian yang

akan dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat berkaitan dan

lebih tersistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling

mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh Sistematika

penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah yang akan

ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup kajian pustaka berkaitan

dengan judul dan masalah yang diteliti yang

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penarikan Simpulan

Sajian Data

10

memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai

kerangka pemikiran yaitu berupa Tinjauan Umum

Pertama Mengenai Negara Hukum yang meliputi;

Pengertian Negara Hukum, Ciri-ciri negara Hukum,

dan Macam-macam Tipe Negara Hukum, Tinjauan

umum Kedua mengenai kedudukan DPRD

Kabupaten dalam sistem ketatanegaraan Negara

Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi : pendapat

para ahli tentang kedudukan DPRD Kabupaten di

Indonesia, Tinjauan Umum Ketiga tentang

Demokrasi yang meliputi: Sejarah dan pengertian

Demokrasi, Teori Kedaulatan Rakyat, Tinjauan umum

Kempat tentang Partai Politik (Parpol) yang

meliputi; Pengertian Parpol, Fungsi Parpol, Kelemahan

Parpol, Parpol dan Pelembagaan Demokrasi, Tinjauan

Umum Kelima tentang Pemilu Legislatif yang

meliputi; Pengertian pemiliu, Sistem Pemilu Legislatif,

Komponen Pemiliu Legislatif

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil dari penelitian dan

pembahasan yang berkaitan dengan

1. Pencalonan anggota DPRD Kabupaten yang

tidak berasal dari daerah konstituennya

2. Implikasi tugas dan wewenang anggota DPRD

yang tidak berasal dari daerah konstituen

sesuai Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

BAB IV : PENUTUP

Berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian dan

pembahasan yang dilakukan penulis.

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Negara Hukum

a. Pengertian Negara Hukum

Sudargo Gautama sebagaimana dikutip oleh Budiyanto

berpendapat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat

pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan (Sudargo

Gautama dalam Budiyanto, 1999: 50). Sehingga sebuah negara

tidak maha kuasa dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Tindakantindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh

hukum. R. Djokosutono sebagaimana dikutip Budiyanto

berpendapat bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah

negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (R Djokosutono

dalam Budiyanto, 1999: 50-51). Hukumlah yang berdaulat atas

negara tersebut. Negara merupakan subjek hukum dalam arti

Rechtstaat (badan hukum publik).

Menurut Budiyanto, teori negara hukum secara umum

dibagi ke dalam dua jenis, yaitu teori negara hukum formal dan

teori negara hukum material. Pertama, teori negara hukum

formal, dipelopori oleh Immanuel Kant. Teori mengakibatkan

negara bersifat pasif, artinya tugas negara hanya mempertahankan

ketertiban dan keamanan negara saja, atau negara hanya sebagai

”penjaga malam”, sedangkan dalam urusan sosial maupun

ekonomi, negara tidak boleh mencampurinya. Kedua, teori negara

hukum material (welfare state), yang dipelopori oleh Kranenburg.

11

12

Teori ini menyatakan bahwa negara selain bertugas membina

ketertiban umum, ia juga ikut bertanggungjawab dalam membina

dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Teori ini banyak

dipraktekkan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia

(Budiyanto, 1999: 51).

b. Ciri-ciri Negara Hukum

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum, maka di

dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku

(due process of law). Secara garis besar dapat dikatakan bahwa

pengertian negara hukum adalah negara yang segala kegiatannya

dalam rangka penyelenggaraan negara didasarkan pada ketentuan

peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Immanuel Kant sebagaimana dikutip Budiyanto,

ada empat prinsip yang menjadi ciri negara hukum, yaitu:

1) pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia;

2) pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi

manusia;

3) pemerintahan berdasarkan hukum, dan

4) pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul

sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia. (Immanuel

Kant dalam Budiyanto, 1999: 51)

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, berpendapat bahwa

unsu-runsur negara hukum dapat dilihat pada negara hukum

dalam arti sempit maupun formal. Dalam arti sempit, pada negara

hukum hanya dikenal 2 (dua) unsur penting, yaitu (M. Kusnardi

dan Harmaily Ibrahim, 1988: 156) :

13

1) perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;

2) pemisahan kekuasaan.

Negara hukum dalam arti formal, unsur-unsurnya lebih

banyak, yaitu mencakup antara lain:

1) perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;

2) pemisahan kekuasaan;

3) setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada

peraturaran perundang-undangan; dan

4) adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua belas prinsip pokok

negara hukum (Rechtstaat), yaitu (Jimly Asshiddiqie, 2006: 154):

1) Supremasi hukum (Supremacy of Law);

2) Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law);

3) Asas Legalitas (Due Process of Law);

4) Pembatasan Kekuasaan;

5) Organ-Organ Eksekutif Independen;

6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;

7) Peradilan Tata Usaha Negara;

8) Mahkamah Konstitusi;

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia;

10) Bersifat Demokratis (Democratische Rechtstaat);

14

11) Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan

Bernegara (Welfare Rechtstaat);

12) Transparansi dan Kontrol Sosial.

Di Indonesia simposium mengenai negara hukum, yang

pernah diadakan pada tahun 1966 di Jakarta yang diselenggarakan

oleh PERSAHI sebagimana dikutip oleh M. Kusnardi dan

Harmaily Ibrahim. Menurut simposium ini, alat perlengkapan

negara hukum hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada

aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat

perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu

(prinsip the rule of law) (PERSAHI dalam M. Kusnardi dan

Harmaily Ibrahim, 1988: 162)

Dari berberapa pendapat tersebut, kemudian Ismail Suny

sebagaimana dikutip oleh Budiyanto menyimpulkan bahwa

prinsip-prinsip negara hukum adalah sebagai berikut (Ismail Suny

dalam Budiyanto, 2003: 53) :

1) Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi

manusia yang mengandung persamaan dalam bidang

politik, ekonomi, hukum, sosial dan kebudayaan. Hal

ini berdasarkan ketentuan hukum.

2) Peradilan yang bebas, tidak memihak serta tidak

dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan apapun. Artinya,

ada kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan

pemerintah untuk menjamin hak-hak asasi sehingga

hakim betul-betul memperoleh putusan yang objektif

dalam memutuskan perkara.

15

3) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Dengan ini suatu tindakan harus sesuai dengan yang

dirumuskan dalam peraturan hukum.

Jika ciri-ciri tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum

yang berlaku di Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa secara

umum Indonesia sudah memenuhi persyaratan sebagai negara

hukum dapat terlihat dari Konstitusi Indonesia. Maka dapat

dijabarkan sebagai berikut yaitu adanya pengakuan dan

perlindungan atas hak-hak asasi manusia, bisa ditemukan

jaminannya di dalam pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945,

yaitu di dalam Pembukaan alinea I bahwa kemerdekaan adalah

hak segala bangsa, kemudian di dalam alinea IV disebutkan pula

salah satu dasar yaitu ”kemanusiaan yang adil dan beradab”,

sedangkan di dalam Batang Tubuh UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dapat ditemui dalam Pasal 27 (persamaan

kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta

persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak),

Pasal 28 (jaminan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul

serta mengeluarkan pendapat), Pasal 29 (kebebasan memeluk

agama), Pasal 30 (kewajiban melakukan usaha pertahanan dan

keamanan negara), dan Pasal 31 (jaminan hak untuk mendapatkan

pengajaran). Ciri kedua yaitu peradilan yang bebas dari pengaruh

sesuatu kekuasaan, dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa

”kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan”. Ciri selanjutnya mengenai legalitas dalam arti hukum

segala bentuknya dan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas

prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakannya harus

berdasarkan ketentuan hukum (due process of law) saling

16

keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Macam-macam Tipe Negara Hukum

Antara negara satu dengan lainya memiliki perbedaan

negara hukum. Menurut Budiyanto, di dunia ini terdapat dua tipe

negara hukum yang berbeda pula, yaitu Tipe Anglo Saxon dan

Tipe Eropa Kontinental (Budiyanto, 2003: 52)

1) Tipe Anglo Saxon, tipe ini bertumpu pada the rule of law.

Menurut A.V. Dicey, menyatakan the rule of law terbagi ke

dalam 3 (tiga) unsur pokok berikut (A.V. Dicey dalam

Budiyanto, 1999: 52).

a) Supremacy of the law, yaitu hukum memiliki kedudukan

yang paling tinggi (kedaulatan hukum), baik penguasa

maupun rakyat harus tunduk pada hukum. Ciri khas

supremacy of the law adalah

(1) hukum berkuasa penuh terhadap negara dan rakyat;

(2) negara tidak dapat disalahkan, yang salah adalah

pejabat negara;

(3) hukum tidak dapat diganggu gugat, kecuali oleh

Supreme ofCourt atau Mahkamah Agung

b) Equality before the law, yaitu semua warga negara

memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

c) Constitution based on Human Rights, yaitu adanya

jaminan hak-hak asasi warga negara di dalam konstitusi.

17

2) Tipe Eropa Kontinental, pada tipe ini yang berdaulat adalah

hukum sehingga hukum memandang negara sebagai subjek

hukum yang dapat dituntut apabila melanggar hukum.

2. Tinjauan Umum Mengenai Kedudukan DPRD Kabupaten dalam

Sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI)

Di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 “Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang

diatur dengan undang-undang”. Pemerintah daerah provinsi

mempunyai Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, daerah kabupaten memiliki Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), dan daerah kota

memiliki Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

Secara lebih khusus, dijelaskan didalam Pasal 18 ayat (3)

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Artinya bahwa di

setiap pemerintah daerah kabupaten terdapat DPRD Kabupaten yang

bersama-sama dengan Bupati merupakan satu pengertian pemerintah

daerah kabupaten.

Seperti halnya pengaturan mengenai hubungan antara

Gubernur dengan DPRD Provinsi sesuai dengan Undang-undang

nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hubungan antara

Bupati dengan DPRD Kabupaten juga diatur dengan pola yang

sama. (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 309).

18

Berdasarkan pasal 41 Undang-undang nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten memiliki tiga fungsi

yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara umum

yang dimaksudkan dengan fungsi legislasi adalah fungsi untuk

membuat peraturan daerah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 42, UU

No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan

bahwa :

a. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk

peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah

untuk mendapatkan persetujuan bersama.

b. DPRD membahas dan menyetujui rancangan peraturan

daerah tentang APBD bersama dengan Kepala daerah.

(Haryatmoko, 2009 : 58)

Fungsi anggaran (budgeting) dilaksanakan dalam

pembentukan racangan peraturan daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala

daerah yang di bahas dan ditetapkan bersama. Sedangkan fungsi

pengawasan (control) adalah kewenangan untuk melakukan kontrol

dalam tiga hal, yaitu (i) kontrol atas pemerintahan (control of

executive), (ii) control atas pengeluaran (control of expenditure), (iii)

kontrol atas pemungutan pajak (control of taxation).

(JimlyAsshiddiqie, 2009 : 302)

Adapun tugas dan wewenang DPRD Kabupaten sesuai

dengan pasal 42 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 2008

tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah yaitu ;

a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepaladaerah

untuk mendapatkan persetujuan bersama.

19

b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang

APBD bersama dengan kepala daerah.

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda

dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan

kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah

dalam melaksanakan programpembangunan daerah,

dan kerja sama internasional di daerah.

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala

daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui

Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD

Kabupaten/Kota;

e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi

kekosongan jabatan wakil kepala daerah;

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada

pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian

internasional di daerah;

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama

internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban

kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;

i. Dihapus

j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU

provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam

k. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

l. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama

antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani

masyarakat dan daerah.

Adapun hak-hak DPRD Kabupaten adalah

a. Hak interpelasi

20

b. Hak angket

c. Menyatakan pendapat

Sedangkan hak anggota DPRD adalaah

a. Mengajukan rancangan PERD

b. Mengajukan Pertanyaan

c. Menyampaikan usul dan pendapat

d. Memilih dah dipilih

e. Membela diri

f. Imunitas

g. Protokoler

h. Keuangan dan administratif

Secara umum, apa yang berlaku bagi DPRD provinsi berlaku

pula bagi DPRD Kabupaten. Misalnya, alat kelengkapan DPRD,

diatur didalam pasal 46 ayat (1), yaitu terdiri atas:

a. Pimpinan

b. Komisi

c. Panitia musyawarah

d. Panitia anggaran

e. Badan kehormatan

f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan

Menurut ketentuan pasal 47, Badan Kehormatan DPRD

Kabupaten tersebut dipilih dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten

dengan ketentuan, “untuk DPRD Kabupaten Kota yang

beranggotakan sampai dengan 34 berjumlah tiga orang dan untuk

DPRD yang beranggotakan 35 sampai dengan 45 berjumlah lima

21

orang”. Adapun tugas Badan Kehormatan itu, seperti ditentukan

dalam pasal 48 :

a. Mengamati, mengawasi disiplin, etika, dan moral para

anggota DPRD dalam rangka menjagamartabat dan

kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD

b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota

DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik

DPRD serta sumpah/janji.

c. Melakukan peyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas

pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau

pemilih.

d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan,

verfikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada

huruf c sebagai rekomendasi untuk ditinjak lanjuti oleh

DPRD. (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 310-311)

Terkait masalah fraksi, sedikit negara yang mengenal fraksi

dalam parlemennya. Di seluruh dunia hanya ada empat negara yang

mengenal fraksi di parlemennya yaitu Jerman, Netherland,

Leichteinstein, dan Indonesia. Untuk negara-negara yang tidak

mengenal sistem fraksi, dikenal adanya whip yang bertugas

mengarahkan anggota parpol agar satu suara dengan kebijakan

parpolnya dan Caucus. Sistem fraksi sebenarnya berfungsi untuk

memudahkan kerja-kerja parlemen dalam berkoordinasi

menghasilkan keputusan bersama, akan tetapi dalam praktek

keparlemenan selama ini, keberadaan fraksi seringkali dipaki sebagi

instrument kontrol yang efektif terhadap anggota DPR agar tidak

keluar atau bertentangan dengan kebijakan parpol tersebut. Hal ini

dikarenakan fraksi masih dianggap sebagai kepanjangan struktur

parpol di parlemen yang dijadikan sarana memperjuangkan

22

kepentingan, visi dan misi parpol dari pada kepanjangan tangan

rakyat sebagai konstituen. (http://www.djpp.depkumham.go.id)

3. Tinjauan umum tentang Demokrasi

a. Sejarah dan Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu paduan

“demos” dan “cratein”. Demos berarti rakyat atau penduduk dan

cratein berarti kekuasaan/berkuasa. Sehingga dari segi bahasa,

demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government of role by the

people. Sementara itu, demokratisasi secara bahasa dapat diartikan

sebagai proses untuk mencapai demokrasi.

Konsep demokrasi di tumbuhkan pertama kali dalam

praktek Negara kota Athena di Yunani (450 SM­350 SM). Dalam

tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan terkenal dari Athena,

mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa ciri

yaitu:

1) Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat

yang penuh dan langsung;

2) Kesamaan didepan hukum;

3) Pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat,

keinginan, dan pandangan; serta

4) Penghargaan terhadap pemisahan dan wilayah pribadi

untuk memenuhi dan mengekspresikan kehidupan

individual.

Dizaman yang sama, sejumlah tokok pemikir yang turut

menjadi peletak dasar bagi pengertian demokrasi. Diantara tokoh

tersebut adalah Plato, Aristoteles Polybius dan Cicero. Dalam

perkembanganya, istilah demokrsi mengalami pertumbuhan dinamis

23

dan pergeseran kearah pemodernan pada masa kebangunan kembali

renaissance.

Masa ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran

besar tentang hubungan antara penguasa/negara dengan rakyat.

diantaranya adalah Niccolo Machiavelli (1469-1527), serta

pemikiran tentang kontrak sosial dan pembagian kekuasan dari

Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesqieu

(1689-1755), dan J.J Rousseau (1712-1778). Pemikiran-pemikiran

besar ini telah memberikan andil didalam konsepsi demokrasi yang

masih bertahan sampai saat ini. Pemikiran – pemikiran ini

mempunyai kerangka teoritik yang kuat dengan melihat secara tepat

realitas dilapangan, sehingga aktual dan bertahan lama sebagi

konsep demokrasi yang ideal. (Hartoyo : 15-16 )

Salah satu kesimpulan dari studipenelusuran istilah

demokrasi adalah bahwa ia akan senantiasa tumbuh sejalan dengan

pertumbuhan ddan perkembangan masyarakat. Dimana semakin

tinggi kompleksitas kehidupan masyarakat maka semakin rumit dan

tidak sederhana pula demokrasi di definisikan. Salah satu hasil

akomodasi pendefinisian demokrasi terhadap tingkat perkembangan

masyarakat adalah semakin tergesernya kriteria partisipasi langsung

rakyat dalam formulasi kebijakan model perwakilan. Secara

fungsional, posisi dan peran penguasa atau negara juga mengalami

pergeseran kearah posisi dan peran yang lebih besar dan

menentukan.

Dalam studinya Robert A.Dahl mengajukan lima criteria

demokrasi sebagi sebuah ide politik, yaitu:

1) Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan

kolektif yang mengikat;

24

2) Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi

semua warga negara dalam pembuatan keputusan

kolektif;

3) Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang

sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian

terhadap jalanya proses politik pemerintahan secara

logis;

4) Control terakhir terhadap agenda, yaitu adanya

kekuatan ekslusif bagi masyarakat untuk menentukan

agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan

melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan

kekuasaan itu pada orang laimn atu lembaga yang

mewakili masyarakat;

5) Pencakupan yaitu terliputinya semua masyarakat

termasuk orang dewasa dalam kaitanya dengan hukum.

Dalam definisi ini tampak bahwa Dahl lebih mementingkan

keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya

pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminya persamaan

perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagi unsur-unsur

pokok demokrasi (Robert A. Dahl, 1985:10-11)

Sejumlah tokoh yang mempunyai pemikiran sejalan dengan

Dahl adalah April Carter, William Ebenstein, dan Edwin

Fogelman. Carter mendefiniskan demokrasi secara ringkas, padat,

dan tepat dalam kalimat pendek yaitu “membatasi kekuasaan”.

Pemadatan pendefinisian itu merupakan kesimpulan dari uraian

panjang demokrasi dalam konsepsi yang di bangun Carter.

Sementara Ebenstein dan Fogelman lebih melihat demokrasi sebagi

penghargaan atas sejumlah kebebasan tertentu yang dilakukan oleh

setiap orang dalam mengekspresikan diri dan lingkungannya.

(William Ebenstein dan Edwin Fogelman, 1987: 185­198)

25

Sedangkan definisi demokrasi menurut Lyman Tower

Sargent dimana demokrasi berada pada nuansa yang sama.Menurut

Sargent, demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam

mengambil keputusan, adanya persamaan hak diantara warga

negara, adanya kebebasan kemerdekaan yang diberikan pada atau

dipertahnkan dan dimiliki oleh warga negara, adanya sistem

perwakilan efektif, dan akhirnya adanya sistem pemilihan yang

menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas. (Lyman Tower

Sargent, 1987; 29-50)

Mengambil pandangan Sri Soemantrie, demokrasi modern

adalah demokrasi perwakilan rakyat dimana dalam pelaksanaanya

terlihat nyata unsur formal dan unsur material dari demokrasi itu

sendiri. Unsur formal dari demokrasi mengacu pada demokrasi

sebagi ideologi, sebagai way of life atau sebagi teori, sdangkan unsur

material dari demokrasi dala prakteknya meminjam istilah Robert K-

Carr dkk. Adalah demokrasi actual govermental mechanism atau

demcrcy in action. (Sri Soemantri, 1971:26)

Pikiran Sri Soemantri ini dielaborasikan lebih lanjut oleh I

Made Pasek Diantha yang menyatakan bahwa unsur foral dari

demokrasi dapat diartikan “dassein”. Jadi, perwakilan dan peranan

dari badan perwakilan ini adalah untuk mewujudkan deokrasi dalam

arti formal dan material. Lebih lanjut Pasek menyatakan bahwa

sebagai suatu negara demokrasi moderndengan pemerintahanya

yang disebut “repersentative goverment” dapat diatakan mengakui

demkokrasi sebagai suatu asas apabila repersentative goverment”

tersebut terlihat ciri-ciri:

1) Adanya proteksi konstitusional;

2) Adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak

melihat;

26

3) Adanya pemilihan umum yang bebas;

4) Adanya kebebasan menyampaikan pendapat dan

berserikat;

5) Adanya pendidikan civics. (I Made Pasek Diantha,

1990 ; 1-2)

Kriteria demokrasi yang lebuh menyeluruh diajukan oleh

Gwendolen M. Carter, John H. Herz, dan Henry B. Mayo. M.Carter

dan Herz mengkonsep-tualisasikan demokrasi sebagi pemerintahn

yang di cirikan oleh berjalannya prinsip-prnsip berikut :

1) Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk

memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok

dengan menyusun pergantian pimpinan secara

berkala,tertib dan damai, dan melalui alat-alat

perwakilan yang efektif;

2) Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang

berlawan;

3) Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan

sikap tunduk terhadap rule of law tanpa membedakan

kedudukan politik;

4) Adanya pemillihan yang bebbasdengan disertaiadanya

model perwaakilan.

5) Diberinya kebebasan berpartisipasi dan beroposisi bagi

partai polotik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat,

dan perseorangan serta pendapat umum semacam pers

dan media massa.

6) Adanya penghormatan terhadap rakyat untuk

menyatakan pandanganya betapapun tampak sah dan

tidak populernya pandangan itu;

27

7) Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas

dan perseorangan dengan lebih menggunakan cara-cara

persuasi dan diskusi daripada koersi dan represi.

(Miriam Budiardo, 1992 : 86-87)

Sementara itu, Henry B. Mayo dalam mendefinisikan

demokrasi mencoba menyebutkan nilai­nilai yang harus dipenuhi

sebagai berikut:

1) Menyelesaikan pertikaian­pertikaian secara damai dan

sukarela;

2) Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam

suatu masyarakat yang selalu berubah;

3) Pergantian penguasa secara teratur;

4) Penggunaan paksaan sesedikit mungkin;

5) Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai

keanekaragaman;

6) menegakkan keadilan;

7) memajukan ilmu pengetahuan; dan

8) pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

(Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo, 1992:

165­191)

Begitu juga seorang sarjana ilmu pemerintahan yaitu Austin

Ranney menyebut adanya empat prinsip dari demokrasi yaitu :

1) Popular Sovereignty (kedaulatan rakyat);

2) Political Equality ( persamaan di bidang politik)

3) Popular Consultation (kehendak rakyat sebagai

penentu);

4) Majority Rule (aturan suara terbanyak).

28

Kempat prinsip demokrasi dari Ranney tersebut

dikemukakannya dalam sebuah definisi tentang demokrasi sebagai

berikut “As we shall use the term in this book, democracy is a form

of government organized in accordance with the principles of

popular sovereignty, political equality, popular colsultation and

majority rule”.(Austin Ranney, 1960: 176)

Melalui penelusuran berbagai definisi dan kriteria mengenai

demokrasi, Eep Saefullah Fatah merumuskan tiga permasalahan

demokrasi yang cukup krusial, yaitu bagaimana menjawab paradoks

yang inhern dalam demokrasi, yaitu antara kebebasan dan konfik di

satu sisi dengan keteraturan, stabilitas,dan consensus disisi lain,

kemudian sejauh mana demokrasi sebagai ide politik dengan

demokrasi sebagai praktek politik telah berpisah satu sama lain, dan

selanjutnya apakah sebenarnya hakikat demokrasi jika diterjemah

kan dari ide normatig kedalam praktek politik. Ketga pokok

permasalahan tersebut adalah merupakan entitas yang tidak

terpisahkan.

Entitas permasalahan pertama, adalah demokrasi sebuah

paradoks. Disatu sisi ia mensyaratkan adanya jaminan kebebasan

serta peluang berkompetisi dan berkonflik namun di sisi lain ia

mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan dan consensus.

Bagaiman paradoks ini dijwab dan di rasionalkan ? Ini merupakan

satu tema krusial tentang demokrasi sebagai ide politik kunci untuk

mendamaikan semacam ini, menurut Eep Saefullah adalah terletak

pada kira memperluangkan demokrasi. Sewajarnya ia diperlakukan

semata sebagai sebuah cara atau proses, dan bukan sama sekali

sebagai tujuan, apalagi di sakralkan. Ketika demokrasi kita perlukan

sekedar cara, maka keteraturan, kita diperlikan , stabilitan dam

consensus tidak kita tempatkan pula sebagai sebuah tujuan yang

akral. Dengan begitu, keteraturan, stabilitas, dan consensus yang

29

dicita-citakan dan dibentukpun, diposisikan sebagai hasil bentukan

dari proses yang penuh kebebasan, persuasi, dan dialog yang bersifat

konsensual. Berbedahalnya keteraturan, stabilitas, dan konsensus

diposisikan sebagai sebuah tujuan yang sakral, maka boleh dibentuk

secara ironis dan paradoksal oleh pemaksaan, koersi, represi, dan

intimidasi. Kenyataan akhir inilah yang seringkali muncul dalam

praktek politik demokrasi, sehingga demokrasi sebagai idea politik

menjadi satu kotak yang terpisah dari kotak lain, yaitu kotak

demokrasi sebagai praktek politik.

Hampir tak ada satupun negara didunia saat ini yang tidak

mengklaim dirinya menjalankan demokrasi. Sejak tahun 1917

misalnya, kita mengeenal istilah “demokrasi proletar” atau

“demokrasi Soviet” di Uni Soviet, sekalipun praktek politik yang

dijalankan negara jauh di idea demokrasi. “Demokrasi rakyat” di

Eropa Timur seusai Perang Dunia II, “Demokrasi Nasional” di

negara-negara Asia Afrika sejak tahun 1950-an, dan lain-lain.

Peristilahan praktek politik demokrasi ini akan bertambah panjang

jika kita sertakan istilah yang pernah dipakai di Dunia I, Dunia II,

Dunia III (untuk menyebut pemisahan dunia produk era perang

dingin) (Eep Saefullah Fatah, 2000 : 10-20)

Dilihat dari sudut sejarah, praktek politik demokrasi kita

dapat mengidentifikasi telah terjadinya beberapa tahapan

transformasi. Robert A.Dahl, dalam hal ini membaginya menjadi

tiga tahapan transformasi. Transformasi demokrasi pertama adalah

demokrasi yang kecil ruang lingkupnya, berbentuk demokrasi

langsung. Tahap ini terjadi dalam praktek politik Yunani dan

Athena. Transformasi demokrasi yang kedua diwujudkan dengan

diperkenalkanya praktek republikanisme perwakilan dan logika

persamaan. Transformasi ketiga dicirikanoleh belum adanya

kepastian apakah kita akan kembali kemasyarakat kecil semacam

30

Yunani kuno dan Athena ataukah kebentuk lain. Yang pasti, kembali

secara persis kemasa Yunani kuno dan Arhena sangatlah tiak

mungkin. Tahapan-tahapan ini bagaimana membawa Dahl pada

penegasan bahwa yang akan dicapai dimasa epan adalah sebuah

bentuk demokrasi yang lebih maju. Yaitu demokrasi yang

memusatkan diri pencarian sumber-sumber ketidaksamaan aripada

berusaha melaksanakan persamaan dalam masyarakat. Untuk ini

jalan yang ditempuh demokrasi maju adalah penyebar luasan

sumberdaya ekonomi, posisi, dan kesempatan melalui penyebar

luasan pengetahuan, informasi, dan keterampilan. (Robert A. Dahl,

1992: 165-167)

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington, sejarah praktek

demokrasi dunia dibagi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama

berakar padda revolusi Amerika dan Prancis dan ditandai oleh

tumbuhnya institusi–institusi nasional demokratis, sebagi sebuah

fenomena abad ke-19. Gelombang kedua dimulai pada perang dunia

II yang ditandai dengan perimbangan baru dalam kostelasi

antarbangsa akibat perang serata bermunculannya negara-negara

koonial. Sementara gelombang ketiga dimulai pada tahun 1974.

Dengan ditandai oleh berakhirnya kediktatoran Portugal dan terus

berlanjut dengan gelombang besar demokratisasi di seluruh bagian

dunia secara spektakuler hingga tahun 1990. Diantara satu

gelombang dengan gelombang lain, menurut Hungtington terjadinya

fase “pembalikan” pertama terjadi pada tahun 1920-an dan 1930-an

dengan kembainya bentuk-bentuk totaliterisme. Gelombang kedua

terjadi pada tahun 1950-an ketika terjadi pertumbuhan otoriterisme

terutama dalam kasus Amerika Latin (Samuel P. Huntington, 1997:

13-26)

31

Praktek demokrasi dalam tahap transformasi (menurut Dahl)

atau gelombang (menurut Hutington) dimana demokrasi itu berada.

Terdapat empat kriteria praktek politik demokrasi Eep Saefulah;

1) Partisipasi politik yang luas dan otonom. Praktek politik demokrasi pertama mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari seluruh elemen masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok. Demana sebuah pembatasan partisipasi merupakan praktek anti –demokrasi. Praktek politik demokrasi juga mensyaratkan adanya partisipasi politik yang luas, dalam arti tidak ada pembatasan dan eksklusifitas dalam penentuan sumber-sumber rekruitmen politik dan tidak ada pula eksklusivitas dalam formulasi kebijakan-kebijakan politik.

2) Sirkulasi kepemimpinan poltik secara efektif dan kompetitif. Praktek demokrasi mensyaratkan jaminan adanya sirkulasi kepemimpinan politik secara berkala, selektif, dan kompetitif,dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam prosesnya. Baik keberkalan, selektivitas, maupun sifat kompetitif dari sirkulasi kepemimpinan politik merupakan kriteria operasional yang amat penting. Namun, kriteria tersebut hanya akan memenuhi persyaratan demokrasi apabila melibatkan semua warga negara dalam keseluruhan prosesnya.

3) Kontrol terhadap kekuasaan yang efektif. Persyaratan praktek demokrasi yang lain tidak kalah pentingnya adalah adanya control efektif terhadap kekuasaan. Control terhadap kekuasaan ini dinilai efektif ketika ia dijalankanbaik oleh kelembagaan politik ditingkat infrastruktur (media massa, partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lain-lain). Disamping itu. Masyarakat secara perseorangan dan kelompok tak terorganisasi juga di berikan keluasan untuk mengoontrol kekuasaan. Dalam kerangka ini, oposisi adalah prasyarat demokrasi yang penting.

4) Kompetisi politik yang leluasa dan sehat dalam suasana kebebasan. Kriteria terakhir dari demokrasi adalah adanya kompetisi antar elemen Negara, antar elemen-elemen didalam Negara secara leluasadan sehat. Dalam kerangka ini, pembentukan kepentingan dan nilai politik dimungkinkan terjadi sejauh tidak menghancurkan sistem

32

politik itu sendiri. Suasana yang melingkupi kompetisi ini adalah suasana yang penuh kebebasan dan salaing penghargaan, sehingga kompetisi di posisikan sebagai “konflik yang fungsional positif”. (Eep Saefullah Fatah, 2000 : 14-15)

Sementara itu Teuku May Rudi memberikan pandangannya

bahwa sistem pemerntahan demokrasi berkaitan eratdengan faktor-

faktor seperti: adanya sistem perwakilan, adanya pemilihan umum

secara berkala, adanya keterbukaan dan adanya pengawasan sosial

(social control) dari rakyat atau masyarakat dimana hal ini

merupakan bagian dari ciri karakteristik demokrasi.

Namun hakikat serta prasyarat dari semua itu adalah

terdapatnya kondisi keseimbangan diantara suprasturktur politik

dengan infrastruktur politik. Pada umumnya suprastruktur adalah

mencakup:

1) Pemerintah ;

2) Lembaga Tinggi Negara,

3) Lembaga­lembaga Negara (di pusat dan di daerah); dan

4) Aparatur Pelaksana Administrasi Pemerintahan.

Infrastruktur adalah mencakup saluran­saluran

organisasi untuk penyaluran aspirasi rakyat, yaitu:

1) Orsospol/Parpol;

2) Kelompok Kepentingan (Interest Groups);

3) Kelompok Penekan/Pendesak (Pressure Groups); dan

4) Pendapat Umum (Public Opinion) bersama­sama

media massa.

Kesimpulannya adalah bahwa prasyarat berlangsungnya

demokrasi adalah kuatnya dan berperannya infrastruktur dalam

mengimbangi suprastruktur. Pelaksanaan demokrasi sama sekali

33

bukan soal sipil atau militer, bukan soal besar kecilnya dominasi

kelompok atau golongan tertentu. Sungguh kurang tepat jika kita

meninjau dari segi itu, karena yang penting dalam hal demokrasi

dan demokratisasi adalah interaksi positif yang seimbang antara

suprastruktur dengan infrastruktur. (http://www.republika.co.id)

b. Teori Kedaulatan Rakyat

Seperti dikemukakan oleh Moh.Kusnardi dan Harmaily

Ibrahim, dalam paham kedaulaktan rakyat (democracy), rakyatlah

yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi

dalam negara. (Jimly Asshidiqie, 2009 : 413)

Dimana di dalam suatu negara hukum, hukum yang

mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah

diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau

kedauatan rakyat (Ni’matul Huda, 2006 : 76). Meskipun rakyat

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat tetap harus mematuhi

hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Salah satu cabang kekuasaan yang pertama-tama

mencerminkan kedaulatan rakyat adalah cabang kekuasaan legislatif.

Dimana kewenangan untuk menetapkan peraturan harus diberikan

kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga

legislatif. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh peara wakil

rakyat melalui parlemen, yaitu : (i) pengaturan yang dapat

mengurangi hak dan kebebasan warga negara; (ii) pengaturan yang

dapat membebani harta kekayaan warga negara; dan (iii) pengaturan

mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara.

Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas

persetujuan dari warga negara itu sendiri, yaitu melalui perantara

34

wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

(Jimly Asshidiqie, 2009 : 298-299)

4. Tinjauan Umum tentang Partai Politik (Parpol)

a. Pengertian Parpol

Partai poitik merupakan salah satu sarana bagi warga negara

untuk turut serta dalam proses pengelolaan negara. Secara umum

dapat dikatakan bahwa partai politik adaah suatu kelompok

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai nilai-nilai, dan

cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan

cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Banyak definisi mengenai partai politik menurut Carl J.

Friedrich, “partai politik adalah sekelompok manusia yang

terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan

partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada

anggota partainya kemanfaata yang bersifat idiil serta

materiil”,sedangakan menurut Sigmund Neuman, “partai politik

adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk

menguasai kekkuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat

melalui persaingann dengan suatu golongan atau golongan-golongan

lain yang mempunyai pandangan berbeda” (Miriam Budiardjo, 2008

: 404)

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik, partai politik didefinisikan sebagai :

organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok

warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

35

kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

b. Fungsi Partai Politik

Para ilmuwan politik pada umumnya biasa menggambarkan

adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik

menurut Miriam Budiardjo meliputi sarana :

1) Komunikasi politik (political communication);

2) Sosialisasi politik (political socialization);

3) Rekruitmen politik (political recruitment); dan

4) Pengatur konflik (conflict management).

Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai

politik mencakup fungsi :

1) Mobilisasi dan integrasi;

2) Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku

memilih (voting patterns);

3) Sarana rekrutmen politik; dan

4) Sarana elaborasi pilihan­pilihan kebijakan.

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait antara satu dan

yang lainya. Sebagai sarana komunikasi poltik partai berperan

sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interest

articulation) atau political interest yang terdapat atu kadang-kadang

yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu

diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan

kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu

ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan

36

sehingga diharapkan dapat mempengaruhi atu bahkan menjadi

materi kebijakan kenegaraan yang resmi. (Jimly Asshidiqie, 2009 :

406-407)

Dalam menjalankan fungsi komunikasi inilah partai politik

disebut sebgai perantara (broker) dalam satu bursa ide-ide (clearing

house ideas) kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik

bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi

warga masyarakat sebagai “pengeras suara”. (Miriam Budiardjo,

2008 : 406)

Terkait dengan komunikasi politik, partai politik juga

berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (political

socialization). Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan

partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk

mendapatkan feedback berupa dukungan dari masyarakat luas.

Terkait dengan sosialisasi politik ini partai juga berperan penting

dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur

antara atau intermediate structure yang harus memainkan peran

dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif

masyarakat warga negara.

Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekruitmen politik

partai dibentuk memang dimaksudkan untuk dijadikan kendaraan

yang sah untuh menyeeksi kader-kader pemimpin negara pada

jenjang dan posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih

langsung oleh rakyat dan ada pula yang tidak dipilih secara tidak

langsung, seperti oleh dewan perwakilan rakyat ataupun melalui

cara-cara yang tidak langsung lainya.

Fungsi keempat sebagai pengatur dan pengelola konflik,

partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan yang

menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda­beda itu melalui

37

saluran kelembagaan politik partai. Oleh karena itu, dalam kategori

Yves Meny dan Andrew Knap, fungsi pengelola konflik dapat

dikaitkan dengan fungsi integrasi partai-politik. Partai

mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu

dengan cara menyalurkan dengan sebaik­baiknya untuk

mempengaruhi kebijakan­kebijakan politik kenegaraan. (Jimly

Asshidiqie, 2009 : 406-407)

Sedangkan menurut pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor

2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 20011 tentang

Partai Politik, partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana :

1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas

agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan

hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan

kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan

masyarakat.

3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik

masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan

kebijakan negara.

4) Partisipasi politik warga negara.

5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan

politik melalui mekanisme demokrasi dengan

memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

c. Kelemahan Partai Poltik

Adanya organisasi itu, tentu dikatakan juga mengandung

beberapa kelemahan. Diantaranya adalah bahwa organisasi

cenderung bersifat oligarkis. Organisasi dan termasuk juga

38

organisasi partai poitik, kadang-kadang bertindak dengan lantang

untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataanya

dilapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri.

Terkait oligarki ini Robert Michael mengemukakan :

“organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para

pemilihnya, antara si mandatarisdengan si pemberi mandat, dan

antara si penerima kekuasaaan dengan si pemberi. Siapa saja yang

berbicara dengan organisasi , maka sebenarnya ia berbicara

tentang oligarkh”. (Jimly Asshidiqie, 2009 : 410)

d. Partai Politik dan Pelembagaan Demokrasi

Di Indonesia partai politik telah merupakan bagian dari

kehidupan politik selama kurang lebih seratus tahun. Di Eropa Barat,

terutama Inggris partai politik telah muncul jauh sebelumnya

sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat, yang

kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa.

Saat ini partai politik ditemukan di hampir semua negara di dunia.

(Miriam Budiardjo, 2008: 422)

Banyak pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai

politik. Pandangan yang paling serius diantaranya menyatakan

bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan

politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau berniat memuaskan

kekuasaanya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat

bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil

memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk

memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu at the

expense of the general willatau kepentingan umum.

39

Proses pelembagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat

ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian

yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena

itu, menurut Yves Meny dan Andrew Knapp, “A democratic system

without political parties or with single party is imposible or at any

rate hard to imagine”. (Jimly Asshidiqie, 2009 : 404)

5. Tinjauan Umum tentang Pemilu Legislatif

a. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum (general election) merupakan salah satu

sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.

Oleh karena, itu dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negaa

adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya

penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal

ketatanegaraan yang telah ditentukan. (JimlyAsshidiqie, 2009: 416)

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Pemilu didefinisikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945.

Pemilu Legislatif itu sendiri adalah pemilu untuk memilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di jelaskan dalam Pasal 1 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota

40

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kabupaten/ kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945.

Pemilu legislatif yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi,

yaitu sisi proses dan sisi hasilnya. Dari sisi proses, Pemilu dapat

dikatakan berkualitas apabila Pemilu tersebut berlangsung

demokratis, jujur dan adil, serta aman, tertib dan lancar. Apabila

dilihat dari sisi hasilnya, Pemilu dapat dikatakan berkualitas, apabila

Pemilu dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin

negara, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta

meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara di mata

masyarakat internasional.

b. Sistem Pemilu Legislatif

Dalam ilmu politk dikenal bermacam-macam sistem

pemilihan umum dengan berbagai variasinya bergantung pada

kondisi dan situasi negara, akan tetapi umumnya berkisar pada dua

prinsip pokok, yaitu ; Pertama, sistem distrik, pada prinsipnya sistem

ini menggariskan bahwa dalam satu daerah pemilihan hanya

diperbolehkan memilih satu wakil saja. Kedua, sistem perwakilan

berimbang atau sistem Proporsional Dalam sistem ini dalam satu

daerah memilih banyak wakil. Sistem pemilu ini akan dijabarkan

lebih lanjut dibawah ini.

41

1) Sistem Distrik, biasa dinamakan juga sistem single member

constiuences atau sistem winner,s take-all. Dinamakan

demikian karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik

pemilihan atau daerah-daerah pemilihan (dapil) yang

jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan

rakyat yang diperlukan untuk dipilih. (JimlyAsshidiqie, 2009:

424)

Hasil perhitungan suara dalam sistem ini ditentukan

dengan suara terbanyak sebagai pemenang, sementara calon

lain dengan suara yang lebih kecil dari pemenang, berapapun

jumlah calonya dan sekecil apaun selisih suaranya akan

tereliminasi. Akan tetapi sistem ini memiliki beberapa

keuntungan dan kelemahan, Menurut Prof. Miriam Budiardjo

keuntungan sistem ini adalah :

a) Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan. Maurice Duveger berpendapat bahwa dalam negara seperti Inggris dan Amerika, sistem ini telah menunjang bertahanya sistem dwi-partai.

b) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya. Lagi pula kedudukanya terhadap pimpinan partainya akan lebih independen, karena faktor kepribadian seseorang merupakan faktor penting dalam kemenangannya dan kemenangan partai. Sekalipun demikian, ia tidak lepas sama sekali dari disiplin partai, sebab dukungan serta fasilitas partai diperlukannya baik untuk nominasi maupun kampanye.

c) Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilihan lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian partai pemenang sedikit banyak mengendalikan parlemen.

42

d) Sistem ini sederhana dan mudah diselenggarakan.

Disamping kelebihan sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya yaitu :

a) Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam berbagai distrik.

b) Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara idieologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini. (Miriam Budiardjo, 2008: 466-467)

2) Sistem Proporsional atau sistem perwakilan berimbang,

suatu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan dan dalam

wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang

diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa

menghiraukan distribusi suara itu. Dimana persentase kursi di

lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai

politik, sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh

tiap-tiap partai politik. Misalnya adalah jumlah pemilih yang

sah pada suatu pemilihan umum tercatat 1000.000 orang, dan

misalnya jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat

ditentukan 100 kursi, berarti untuk satu urang wakil rakyat di

butuhkan suara 10.000. pembagian kursi di badan perwakilan

rakyat tersebut tergantung kepada berapa jumlah suara yang

didapat setiap partai politik yang ikut pemilu.

http://www.kompas.com/kompas-

cetak/0210/08/opini/sist04.htm

Menurut pandangan Prof. Miriam Budiardjo, sistem

proporsional ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya,

sistem proporsional dianggap representatif, karena jumlah

kursi dlam paremen sesuai dengan jumlah suara masyarakat

43

dalam pemilihan umum. Selain itu, sistem proporsional

dianggap lebih demokratis, dimana semua golongan

masyarakat termasuk yang kecilpun, memperoleh peluang

untuk menampilkan wakilnya di parlemen. Akan tetapi,

disamping kelebihan sistem proporsional ini, tentunya

memiliki kelemahan, diantaranya :

a) Lemahnya intregritas antar partai untuk bekerjasama,

akan tetapi sebaliknya, justru mempertajam

perbedaan-perbedaan antar partai.

b) Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan

merupakan pemicu timbulnya partai-partai baru.

c) Hubungan antara wakil yang terpilih kemungkinan

renggang ikatanyadengan konstituen, karena wilayah

pemilihan yang lebih luas, wakil yang terpilih kurang

dikenal oleh orang banyak.

d) Peran partai yang lebih besar dibanding kepribadian

seseorang wakil, menyebabkan si wakil akan lebih

terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai

serta masalah-masalah umum ketimbang kepentingan

distrik serta warganya.

Selain dua sistem diatas, sekarang cukup banyak negara yang

menggunakan penggabungan prinsip dari dua sistem tersebut. Di

satu sisi terdapat wakil rakyat yang merupakan perwakilan ruang

(sistem proporsional). Disisi lain terdapat wakil yang merupakan

perwakilan orang (sistem distrik). Dalam pemilu tahun 2004,

Indonesia menganut sistem perwakilan demikian atau biasa disebut

sistem campuran yang dipisahkan. Dimana ada wakil DPR (Dewan

Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Namun,

sistem ini tidak seutuhnya sistem campuran, sebab sistemcampuran

murni berkaitan dengan pengambilan secara seimbang prinsip distrik

44

dan sebagian prinsip proporsional untuk kemudian digabungkan.

Salah satu sistem campuran itu adalah prinsip asal domisili, yang

merupakan salah satu ciri sistem distrik, yang dilekatkan dalam

sistem proporsional. Sehingga dengan begitu terjadi proses

penggabungan dua sistem, antara sistem distrik dan sistem

proporsional. (Miriam Budiarjo dalam Hartoyo, 2004:39)

c. Komponen Pemilu Legislatif

Dilihat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dapat kita ketahui siapa saja

pihak-pihak yang terkait secara langsung didalam pelaksanaan

pemilu. Pihak-pihak yang terkait secara langsung tersebut

merupakan komponen-komponen yang terlibat didalam pemilu.

Komponen tersebut terdiri dari Peserta Pemilu (Perseorangan

maupun Parpol), Pemilih, Penyelenggara (Komisi Pemilihan

Umum), Pengawas (Badan Pengawas Pemilu).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara

yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri diatur didalam pasal 1 ayat

6. Agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif KPU

membentuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang

merupakan kepanjangan tangan dari KPU. Dan didalam

penyelenggaraan pemilu dilapangan dijalankan oleh Panitia Pemilih

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat

desa/kelurahan. Sedangkan untuk pemilihan umum yang dilakukan

diluar negeri, dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri.

1) Tinjauan Umum tentang Komisi Pengawas Pemilihan

Umum Daerah (KPUD)

45

Komisi Pengawas Pemilihan Umum Daerah

(KPUD) dalam hal ini yang dimaksud adalah KPU

Kabupaten/Kota dimana didalam pasal 10 No. 22

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dalam

penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

a) Menjabarkan program dan melaksanakan

anggaran serta menetapkan jadwal di

kabupaten/kota;

b) Melaksanakan semua tahapan

penyelenggaraan di kabupaten/kota

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam

wilayah kerjanya;

d) Mengoordinasikan dan mengendalikan

tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan

KPPS dalam wilayah kerjanya;

e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data

kependudukan dan menetapkan data pemilih

sebagai daftar pemilih;

f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU

Provinsi;

g) Menetapkan dan mengumumkan hasil

rekapitulasi penghitungan suara Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di PPK dengan membuat

berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat

rekapitulasi suara;

46

h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi

hasil penghitungan suara Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di

kabupaten/kota yang bersangkutan

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi

penghitungan suara di PPK;

i) Membuat berita acara penghitungan suara

serta membuat sertifikat penghitungan suara

dan wajib menyerahkannya kepada saksi

peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota,

dan KPU Provinsi;

j) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota

untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

k) Mengumumkan calon anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi

setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota

yang bersangkutan dan membuat berita

acaranya;

l) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan

adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan

oleh PPK, PPS, dan KPP

m) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan

laporan yang disampaikan oleh Panwaslu

Kabupaten/Kota;

n) Menonaktifkan sementara dan/atau

mengenakan sanksi administratif kepada

47

anggota PPK, PPS, sekretaris KPU

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya

tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang

berlangsung berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

o) Menyelenggarakan sosialisasi

penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

p) Melakukan evaluasi dan membuat laporan

setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

q) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang

diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau

undang-undang.

Sedangkan dalam pengawasan penyelenggaraan

Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, yang terdiri dari

Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan

Pengawas Pemilu Luar Negeri.

2) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota

Panitia pengawas pemilu Kabupaten/Kota

meliliki tugas dan wewenang yang telah diatur didalam

pasal 78 undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu mengawasi

jalanya penyelenggaraan Pemilu meliputi :

48

a) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data

kependudukan dan penetapan daftar pemilih

sementara dan daftar pemilih tetap;

b) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan

dan tata cara pencalonan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dan pencalonan kepala dan wakil kepala

daerah kabupaten/kota;

c) proses penetapan calon anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dan pasangan calon kepala daerah dan wakil

kepala daerah kabupaten/kota;

d) penetapan pasangan calon kepala daerah dan

wakil kepala daerah kabupaten/kota;

e) pelaksanaan kampanye;

f) perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;

g) pelaksanaan pemungutan suara dan

h) penghitungan suara hasil Pemilu;

i) mengendalikan pengawasan seluruh proses

penghitungan suara;

j) pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai

ke PPK;

k) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh

KPU Kabupaten/Kota dari seluruhkecamatan;

l) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan

suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu

susulan; dan

m) proses penetapan hasil Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota

49

B. Kerangka Pemikiran

Gambar II : Kerangka Berpikir

Sebagaimana kita ketahui pengertian dasar demokrasi adalah

pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Karena pemerintahan dari,

untuk, dan oleh rakyat maka tegaslah bahwa rakyatlah yang berkuasa

dan memegang kedaulatan tertinggi. Dalam era demokrasi modern yang

juga disebut demokrasi perwakilan, perwujudan dari pelaksanaan

Pemerintah Kabupaten

(UU No 32 Tahun 2004)

(UU No 12 Tahun 2008)

DPRD

Kabupaten

(UU No 27 Tahun 2009)

Masyarakat/ Konstituen

Pemilu Caleg

DPRD Kabupaten

(UU No. 8 Tahun 2012)

(PerKPU No. 18 2008)

Caleg dari daerah Konstituen

(UU No. 8 Tahun 2012)

Caleg yang tidak berasal dari daerah

Konstituen ((UU No. 8 Tahun

2012)

50

kedaulatan rakyat adalah melalui proses pemilu. Dimana pemilu

merupakan ciri dari negara demokrasi dan melalui pemilu pula rakyat

memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga eksekutif maupun

dilembaga legislatif.

Didalam praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu

adalah wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan. Para wakil

rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang

menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuannya

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Agar wakil-wakil

rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-

wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan

umum. Dimana wakil rakyat yang telah terpilih nantinya akan bekerja

sama dengan pemerintah didalam menjalankan pemerintahan.

Permasalahan yang sering timbul berkaitan dengan

akuntabilitas wakil rakyat diantaranya adalah masalah antara masyarakat

dengan pemerintah. Masyarakat yang bersifat dinamis diperlukan wakil

rakyat yang tanggap terhadap situasi kondisi konstituennya, didalam

menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah.

Akan tetapi, akuntabilitas wakil-wakil rakyat tersebut juga

dipertanyakan. selain kecakapan wakil rakyat di dalam menyelesaikan

masalah, wakil rakyat seharusnya mengenal baik kondisi masyrakat atau

konstituennya. Salah satu faktor terkait dengan wakil rakyat adalah

domisili. Wakil rakyat yang tidak berasal ataupun tidak mengenal kondisi

konstituennya tentunya tidak dapat mencerminkan sistem demokrasi

perwakilan tersebut. Dimana wakil rakyat yang dipilih tersebut

merupakan salah satu bentuk perwujudan rakyat didalam pemerintahan

maupun di parlemen.

Pertanyaan dari perspektif demokrasi adalah pencalonan wakil

rakyat yang tidak berasal dari daerah konstituennya, apakah pada saat

terpilih nantinya dapat menjalankan tugas dan wewenang yang dapat

mencerminkan aspirasi konstituennya? Pertanyaan ini bisa dijawab

51

dengan jalan menganalisa tugas dan wewenang serta kewajiban wakil

rakyat dan sistem demokrasi perwakilan. Apakah hal ini selaras dengan

prinsip, kaidah dari perspektif demokrasi. Dan apabila sudah terjawab,

dapat ditentukan pula apa implikasinya terhadap kualitas demokrasi

perwakilan di Indonesia.

52

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten yang tidak

berasal dari daerah Konstiuen.

1. Persyaratan Bakal Calon

Konstitusi kita, UUD 1945 pasca amandemen mengatur

perihal pemilihan umum (Pemilu) secara variatif. Termasuk adalah

pengaturan pemilu anggota DPRD Kabupaten, yaitu terdapat didalam

Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 dimana disebutkan, “pemerintah daerah

provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang

anggotanya dipilih melalui pemilu”. Lebih lanjut, bakal calon

anggota DPRD yang mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten

harus memenuhi persyatan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun

2008 tentang pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. (Jurnal

Konstitusi Volume 4 nomor 1 : 72).

Salah satu perwujudan dari tindakan demokratis adalah

berupa partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Apapun tingkat partisipasi warga, suasana demokrasi yang

sesungguhnya tergantung pada partisipasi aktif dan penuh kesadaran

oleh warganya. Hak-hak dasar yang tidak bisa ditolak, seperti

kebebasan berbicara, berserikat dan beragama adalah inti untuk

melakukan partisipasi bagi warga negara. (Malik Haramain dan MF.

Nurhuda. Y 2000:3)

Salah satu bentuk partisipasi bagi warga negara dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjadi anggota DPRD

Kabupaten. Akan tetapi, terdapat syarat-syarat ataupun ketentuan

yang harus dipenuhi, misalnya adalah syarat-syarat mencalonkan diri

sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten adalah harus

53

53

memenuhi persyaratan didalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan

DPRD disebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua

puluh satu) tahun atau lebih;

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa

Indonesia;

e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah

Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah

Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih;

h. Sehat jasmani dan rohani;

i. Terdaftar sebagai pemilih;

j. Bersedia bekerja penuh waktu;

54

k. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil,

anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik

daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber

dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat

pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;

l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,

advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah

(PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia

barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan

negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan

konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak

sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;

m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai

pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha

milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan

lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara;

n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan

Selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut bakal calon

tersebut juga harus memenuhi kelengkapan administratif dalam pasal

51 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang di buktikan dengan :

a. Kartu tanda Penduduk Warga Negara Indonesia.

55

b. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB,

syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang

dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program

pendidikan menengah.

c. Surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari

Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;

d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;

e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja

penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas

bermeterai cukup;

g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik

sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris,

pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak

melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang

berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan

lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang

ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali

sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional

Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara

dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada

badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara;

i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

56

j. Surat penyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan

oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga

perwakilan yang ditandatangani di atas kertas

bermeterai cukup;

k. Surat penyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan

oleh 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di

atas kertas bermeterai cukup

2. Pendaftaran Bakal Calon

Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini KPU Kabupaten,

memberikan sosialisasi pencalonan sesuai dengan Peraturan KPU

Nomor 18 tahun 2008 tentang pedoman teknis pencalonan anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu pasal 17

yaitu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan

sosialisasi kepada pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya

mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota.

Apabila telah memenuhi persyaratan bakal calon yang telah

diseleksi atau dipilih oleh Parpolnya, sesuai dengan pasal 51 Undang-

undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD,

dan DPRD, partai politik peserta Pemilu juga melakukan seleksi

bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan

mekanisme internal partai politik. Bakal calon yang telah memenuhi

persyaratan dapat mengajukan pendaftaran dengan mengisi formulir

yang diserahkan kepada KPU Kabupaten.

57

3. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon DPRD

Kabupaten/Kota

Bakal calon calon yang telah memenuhi persyaratan di

verifikasi kelengkapan administrasinya oleh KPUD Kabupaten/Kota.

Sesuai Pasal 58 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang

Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana disebutkan “KPU

melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen

persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dan

verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30%

(tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan

KPU Nomor 18 tahun 2008 tentang pedoman teknis pencalonan

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang

dimaksud verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah

verifikasi/penelitian terhadap keabsahan pemenuhan syarat pengajuan

bakal calon dan keabsahan pemenuhan syarat bakal calon anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan

oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten adalah

verifikasi sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan KPU Nomor 18

tahun 2008 tentang pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu

a. Meneliti jangka waktu pengajuan bakal calon anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

b. Meneliti kebenaran surat pencalonan yang

ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris

Jenderal/Sekretaris partai politik;

58

c. Meneliti kebenaran jumlah calon anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan

untuk setiap daerah pemilihan , sebanyakbanyaknya

120% (seratus dua puluh per seratus) dari jumlah kursi

yang ditetapkansetiap daerah pemilihan;

d. Meneliti kebenaran jumlah bakal calon anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang

diajukan untuk setiap daerah pemilihan berkenaan

dengan prosentase keterwakilan perempuan sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah

bakal calon yang diajukan

e. Meneliti kebenaran nama-nama bakal calon anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, berkenaan

dengan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa setiap 3

(tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1

(satu) orang perempuan.

Didalam proses verifikasi KPU Kabupaten diawasi oleh

Panwaslu Kabupaten sesuai dengan pasal 61 ayat (1) Undang-undang

8 tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD

yaitu “Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota,

melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan

administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU

kabupaten/kota.

59

4. Penyusunan Daftar Calon Sementara

Bakal calon yang telah lulus verifikasi disusun oleh KPU

sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-undang 8 tahun

2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu; Bakal

calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

disusun dalam daftar calon sementara oleh:

a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR.

b. KPU provinsi untuk daftar calon sementara anggota

DPRD provinsi.

c. KPU kabupaten/kota untuk daftar calon sementara

anggota DPRD kabupaten/kota.

Kemudian daftar calon sementara anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tersebut diumumkan oleh KPU,

KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sekurang-kurangnya pada

satu media massa cetak harian, media massa elektronik baik nasional

maupun daerah selama 5 (lima) hari. Dimana masukan dan

tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU provinsi,

atau KPU kabupaten/kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar

calon sementara diumumkan.

5. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap

Selanjutnya untuk menentukan daftar calon tetap diumumkan

oleeh KPU sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-undang 8 tahun

2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu ;

a. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.

b. KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota

DPRD provinsi.

60

c. KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap

anggota DPRD kabupaten/kota.

d. Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor

urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.

Sedangkan pengumuman daftar calon tetap diatur sesuai

dengan ketentuan pasal 67 Undang-undang 8 tahun 2012 tentang

Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu ;

a. Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan

KPU kabupaten/kota.

b. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

mengumumkan persentase keterwakilan perempuan

dalam daftar calon tetap partai politik masingmasing

pada media massa cetak harian nasional dan media

massa elektronik nasional.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis

pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU.

Menilik pengaturan tentang tata cara pencalonan anggota

DPRD berdasarkan Undang-undang 8 tahun 2012 tentang Pemilihan

Anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut, jelaslah bahwa calon yang

tidak berasal dari daerah konstituen dapat mencalonkan diri di

wilayah yang bukan daerah asalnya. Hal ini ditur didalam pasal 50

ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang

Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa salah

satu syarat pendaftaran bakal calon adalah bertempat tinggal di

61

wilayah Indonesia. Jadi, meskipun bakal calon tersebut tidak berasal

dari daerah konstituen (daerah pemilihannya), juga dapat

mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten tertentu atau daerah

lain.

Meskipun dapat mencalonkan diri, dan akhirnya terpilih, apakah nantinya anggota DPRD yang tidak berasal dari daerah konstituennya selama 5 tahun masa jabatan dapat menjalankan tugas dan wewenang nya secara baik, sedangkan kondisi masyarakat yang bersifat dinamis dan selalu berubah, dibutuhkan lebih banyak kesigapan anggota DPRD didalam menghadapi suatu permasalahan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Rousseau,

JJ. Rousseau maintained that the shared evaluative standpoint of the general will is completely dependent on cultural, geographic and historic factors." In his essay On the Social Contract, for example, Rousseau says "the same laws cannot be suitable to so many diverse provinces which have different customs, live in contrasting climates, and which are incapableof enduring the same form of government (Appalachian Journal of Law, Vol. 3 :48)

Berdasarkan pendapat Rousseau tersebut, dapat disimpulkan bahwa

suatu aturan atau kebijakan disuatu daerah belum tentu dapat

diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, wakil rakyat sebagai

pembuat kebijakan ataupun aturan seharusnya mengenal betul kondisi

masyarakat atau konstituennya.

B. Pelaksananan tugas dan wewenang anggota DPRD Kabupaten yang

tidak berasal dari daerah konstituennya sesuai dengan Undang-

undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sebelum masuk kedalam substansi pokok, yaitu pelaksanaan

pelaksananan tugas dan wewenang anggota DPRD Kabupaten yang tidak

berasal dari daerah konstituennya, penulis akan sedikit menguraikan

kembali tentang tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD

Kabupaten sesuai dengan Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

62

1. Kewenangan DPRD Kabupaten dalam menjalankan Fungsi

Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan

DPRD Kabupaten memiliki kewenangan dalam menjalankan

fungsi legislasi. Melalui fungsi legislasi ini sesungguhnya

menempatkan DPRD pada posisi yang sangat strategis dan terhormat,

karena DPRD ikut menentukan keberlangsungan dan masa depan

daerah Kabupaten. Hal ini juga dimaknai sebagai amanah untuk

memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara

umum yang dimaksudkan dengan fungsi legislasi adalah fungsi untuk

membuat peraturan daerah. Hal ini ditegaskan pada Pasal 344 ayat

1A, dan 1B, Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa :

a. DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan

wewenang membentuk peraturan daerah

kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

b. DPRD kabupaten/kota membahas dan memberikan

persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai

anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.

Mengingat arti penting dari fungsi legislasi bagi

penyelenggaran pemerintahan daerah yang produknya berbentuk

peraturan daerah. Peranan peraturan daerah tersebut meliputi :

a. Peraturan daerah menentukan arah pembangunan dan

pemerintahan daerah.

b. Peraturan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan

publik daerah.

c. Peraturan daerah sebagai kontrak sosial daerah.

d. Peraturan daerah sebagai pendukung pembentukan

perangkat daerah dan susunan perangkat daerah ( Sadu

Wasistiono, Yonantan Wiyoso, 2009: 59)

63

DPRD Kabupaten memiliki kewenangan dalam menjalankan

fungsi Anggaran. Penyusunan anggaran secara transparan, partisipatif

dan akuntabel, merupakan suatu tuntutan rakyat, dimana setiap input

tertentu harus menghasilkan output. Bahkan diharapkan mampu

menentukan outcome, benefit dan impact. Demi kesejahteraan rakyat

khususnya.

Proses pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan

sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Adapun

prinsip yang mendasari proses pengelolaan keuangan daerah yaitu;

a. Transparansi

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama

untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut

aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama

pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

b. Akuntabilitas

Prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti

proses penganggaran mulai dari perencanaan,

penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan

dan di pertanggung jawabkan kepada masyarakat.

c. Value of Money, prinsip ini sesungguhnya merupakan

penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi dan

efektifitas.

Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan

sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu.

Effisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat

menghasilkan output yang maksimal.

Efektif, penggunaan anggaran harus mencapai target-

target atau tujuan kepentingan publik. (Mardiasmo,

2002:105)

64

DPRD Kabupaten memiliki kewenangan dalam menjalankan

fungsi Pengawasan. Tugas dan wewenang pengawasan secara khusus

tercantum dalam Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD Pasal 344 ayat 1C yang berbunyi :

“DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota”

Pengawasan ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan

demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mekanisme checks

and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif demi

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 secara umum ruang lingkup pengawasan DPRD oleh

DPRD meliputi tiga hal yaitu :

a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah

dan Peraturan perundang-undangan lainya (Peraturan

kepala daerah, Keputusn kepala daerah dan lain

sebagainya), pengawasan ini meliputi pengawasan

terhadap pencapaian tujuan awal saan ditetapkan

peraturan daerah.

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, pengawasan

ini merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan

awal saat ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

c. Pengawasan terhadap Perjanjian Kerjasama dengan

Pihak Ketiga, pengawasan ini meliputi pengwasan

terhdap kerjasama daerah oleh pemerintah daerah

dengan pihak ketiga baik lokal maupn internasional,

materi meliputi : bidang yang dikerjasamakan, jangka

waktu kerjasama, manfaat bagi daerah, dan sumbar

65

pembiayaan. ( Sadu Wasistiono, Yonantan Wiyoso,

2009: 146)

2. Implikasi pelaksanaan tugas dan wewenang anggota DPRD

Kabupaten yang tiak berasal dari daerah Konstituen

Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa dalam Pasal

50 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dimana salah satu syarat

untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD adalah “Bertempat

tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini

menegaskan bahwa seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai

calon legislatif didaerah yang bukan merupakan daerah asalnya.

Sebagaimana dibahas didalam Bab II Pemilu legislatif yang

berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi

hasilnya. Dari sisi proses, pemilu dapat dikatakan berkualitas apabila

Pemilu tersebut berlangsung demokratis, jujur dan adil, serta aman,

tertib dan lancar. Apabila dilihat dari sisi hasilnya, Pemilu dapat

dikatakan berkualitas, apabila Pemilu dapat menghasilkan wakil-

wakil rakyat dan pemimpin negara, yang mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan harkat dan martabat

bangsa dan negara di mata masyarakat internasional.

Peran KPU dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas,

sangat menentukan. Penyelenggaraan Pemilu secara langsung, bebas,

rahasia, jujur dan adil hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan

oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU, yang mempunyai

integritas, profesionalitas dan akuntabel. Namun, banyaknya calon

anggota legislatif yang kurang berkualitas, bukan karena kesalahan

KPU sebagai penyelenggara Pemilu, karena KPU hanya menyeleksi

caleg berdasarkan persyaratan formal sebagaimana diatur dalam

undang-undang. Sedangkan masalah yang bersifat substansial, yang

66

menyangkut sikap dan perilaku caleg, tentunya partai politik di mana

mereka bernaung adalah pihak yang lebih tahu.

Seperti diketahui bahwa caleg yang berkualitas itu sekurang-

kurangnya harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu:

a. Memiliki kualitas moral

b. Memiliki kualitas intelektual

c. Memiliki keterampilan profesional.

Sedangkan masuknya caleg-caleg yang kurang berkualitas ke

DPR/ DPRD antara lain disebabkan oleh:

a. Proses pengkaderan di sebagian partai politik tidak

berjalan dengan baik, malah mungkin tidak jalan sama

sekali. Kebanyakan partai politik sesudah Pemilu boleh

dikatakan tidak ada kegiatan sama sekali, malahan

kantornya tidak diketahui lagi entah dimana, apalagi

partai politik yang baru dibentuk dekat Pemilu. Dalam

kondisi semacam ini, sulit diharapkan proses kaderisasi

akan berjalan dengan baik.

b. Proses rekruitmen caleg di internal partai politik tidak

berjalan secara demokratis. Penetapan caleg lebih

banyak ditentukan oleh seberapa banyak kontribusi

yang dapat diberikan oleh caleg kepada partai politik,

baik berupa dana ataupun popularitas yang dimiliki

oleh caleg, yang diharapkan akan dapat mendongkrak

perolehan suara partai politik yang bersangkutan.

Dalam hal ini kualitas caleg sering diabaikan. (Jurnal

Konstitusi Volume 2 nomor 1 : 13-15)

Selain masalah tentang pengkaderan calon legislatif, bukankah

permasalahan tentang domisili akan berpengaruh terhadap kinerja

67

anggota legislatif (anggota DPRD Kabupaten khususnya) dimana

DPRD Kabupaten mempunyai ruang lingkup yang lebih kecil.

Dapat kita pahami masyarakat akan lebih mengenal sikap dan

perilaku calon legislatif apabila berasal dari daerah pemilihannya itu

sendiri dibanding calon yang berasal dari luar daerah pemilihan.

Sehingga nantinya masyarakat akan lebih selektif didalam memilih

anggota legislatif.

Didalam undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD yaitu didalam pasal 351 huruf (k) dimana

anggota DPRD kabupaten memiliki kewajiban, “Memberikan

pertanggungjawaban secara moral dan politis konstituen di daerah

pemilihannya”. Bentuk pertanggung jawaban moral dan politis

tersebut akan berbeda apabila anggota legislatif tersebut berasal dari

daerah konstituennya. Dimana masyrakat mengenal betul siapa wakil

rakyatnya, dan wakil rakyatnya mengenal betul kondisi masyarakat

(konstituen) secara penuh. Hal ini merupakan perwujudan check and

balances antara anggota legislatif dengan konstituennya.

Dalam menjaankan tugas dan wewenangnya anggota legislatif

hendaknya mengenal betul kondisi masyarakat sepenuhnya. Dimana

masyarakat yang trus berkembang secara dinamis, permasalahan-

permasalahan yang timbul di masyarakat. Dibutuhkan anggota

legislatif yang sigap dan tanggap dalam mennyelesaikan

permasalahan di masyarakat. Yang mengenal betul kondisi masyrakat

dan lebih cepat di dalam menyelesaikan permasalahan.

Pada kenyataannya kinerja anggota legislatif pada saat ini tidak

memberikan hasil yang maksimal. Belum lagi masalah-masalah yang

menerpa beberapa orang anggota legislatif, antara lain terlibat

korupsi/suap, skandal seks, perjudian, narkoba dan lain-lain, telah

menimbulkan kekecewaan masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan

banyak pertanyaan tentang akuntabilitas wakil rakyat.

68

Cara terbaik untuk menjamin akuntabilitas harus mulai jauh

sebelum pelaksanaan suatu mandat, artinya harus mulai dari saat

rekrutmen partai. Haryatmoko berpendapat bahwa, untuk

mengangantisipasi akuntabilitas caleg adalah sebelum mandat dan

dalam masa jabatan yaitu berupa :

a. Desain Kontrak, sarana ini merupakan persetujuan antara wakil rakyat dan konstituen tentang tugas dalam jangka waktu tertentu yang harus dipenuhi, misalnya, setelah masa bakti dua tahun tidak berhasil memperjuangkan upaya perbaikan fasilitas pendidikan atau penciptaan lapangan kerja didaerah mereka, mandat akan dilihat kembali. Memang, persetujuan semacam itu belum memiiki kekuatan hukum, tetapi bisa menjadi mekanisme kontrol untuk mengukur akuntabilitas wakil rakyat.

b. Mekanisme penyaringan dan seleksi. Mekaisme penyaringan berjalan asal ada kompetisi dari beberapa kandidat. Ada tiga kemungkinan dalam proses penyaringan ini ; pertama, konstituen mengorganisir diri untuk memberi informasi ke partai politik tentang catatan calon wakil rakyat. Kedua, kompetisi tidak berhasil karena informasi yang tidak cukup tentang kandidat yang sudah tersaring, bahkan meski sudah mencari informasi dari pihak ketiga. Ketiga, seleksi kurang informasi atau ada unsur manipulasi sehingga mereka yang memenuhi tuntutan kompetensi justru tidak terpilih. Apabila dalam seleksi atau penyaringan syarat terpenuhi, calon wakil rakyat bisa diandalkan, maka salah satu unsur utama akuntabilitas sudah dipenuhi, yaitu integritas wakil rakyat.

c. Monitor dan pelaporan. Partai politik akan meningkatkan kepercayaan rakyat bila memiliki komisi etika yang akan meberikan pelatihan etika yang akan memberi pelatihan etika publik, membantu menjamin akuntabilitas dan mengawasi anggota partai yang menjadi wakil rakyat atau pejabat publik. Selain itu, pengawasan dari pehak independen diluar organisasi, civil society, parliament watch dan pelaporan secara terbuka atau konfidensial akan membantu memberi informasi tentang apakah yang dialakukan wakil rakyat berhasil atau gagal.

d. Pengecekan secara institusional. Komisi etik, Komisi Kerja DPP partainya merupakan lembaga-lembaga yang berperan juga untuk menuntut akuntabilitas wakil

69

rakyat. Agar akuntabilitas instusional ini efektif, perlu membangun mekanisme untuk menampung masukan, keluhan atau laporan dari organisasi independen, atau civil society. (Haryatmoko, 2011 : 176-177)

Dapat kita pahami bersama berdasarkan pendapat Haryatmoko

tersebut bahwa domisli anggota DPRD Kabupaten tersebut berperan

penting untuk terciptanya akuntabilitas kerja. Dimana model

antisipasi akuntabilitas sebelum mandat dan dalam masa jabatan

sangat sesuai dengan kondisi di Indonesia saat ini dapat berjalan

apabila hubungan anggota DPRD Kabupaten dan Konstituen tercipta

secara baik. Hal ini dapat dipermudah apabila anggota DPRD

tersebut berasal dari daerah Konstituen.

70

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis

paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah,

maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa didalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten yang

tidak berasal dari daerah konstituen diatur didalam sebelumnya

disebutkan bahwa 51 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8

tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD,

dimana salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai

anggota DPRD adalah “Bertempat tinggal di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini menegaskan bahwa

seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif

didaerah yang bukan merupakan daerah asalnya.

2. Bahwa didalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota

DPRD Kabupaten yang tidak berasal dari daerah konstituen,

akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Hal ini dapat kita lihat

kenyataannya kinerja anggota legislatif pada saat ini tidak

memberikan hasil yang maksimal. Belum lagi masalah-masalah

yang menerpa beberapa orang anggota legislatif, antara lain

terlibat korupsi/suap, skandal seks, perjudian, narkoba dan lain-

lain, telah menimbulkan kekecewaan masyarakat. Didalam

undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD

dan DPRD yaitu didalam pasal 351 huruf (k) dimana anggota

DPRD kabupaten memiliki kewajiban, “Memberikan

pertanggungjawaban secara moral dan politis konstituen di

71

71

daerah pemilihannya”. Bentuk pertanggung jawaban moral dan

politis tersebut akan berbeda apabila anggota legislatif tersebut

berasal dari daerah konstituennya. Dimana masyrakat mengenal

betul siapa wakil rakyatnya, dan wakil rakyatnya mengenal betul

kondisi masyarakat (konstituen) secara penuh. Hal ini

merupakan perwujudan check and balances antara anggota

legislatif dengan konstituennya. Hal-hal tersebut dapat kita

kurangi apabila wakil rakyat berasal dari daerah konstituen.

Dimana masyarakat merupakan kontrol alami, baik sebelum

mandat dan dalam masa jabatan

B. Saran

1. Walaupun pelaksanaan pemilu legislatif telah banyak

mengalami kemajuan yang berarti. Namun, harus ada

pembenahan dan penyempurnaan aturan hukum mengenai

pencalonan anggota DPRD Kabupaten yang tidak berasal dari

daerah konstituen. Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c tahun 2012

tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dimana

salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD

adalah “Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia”. Untuk mewujudkan check and balances antara

wakil rakyat dan konstiuen, wakil rakyat seharusnya berasal dari

daerah konstituenya, sehingga masyrakat tentunya akan lebih

selektif lagi di dalam memilih anggota DPRD Kabupaten yang

berasalah dari daerahnya.

2. Didalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota DPRD

Kabupaten yang tidak berasal dari daerah konstituen dibutuhkan

suatu sistem antisipasi yaitu antisipasi akuntabilitas sebelum

72

mandat dan dalam masa jabatan, hal ini dapat diwujudkan secara

maksimal apabila wakil rakyat tersebut berasal dari daerah

konstituen. Dimana wakil rakyat merupakan salah satu bentuk

penjelmaan rakyat di parlemen akan tetapi masyarakat juga

merupakan sistem kontrol akan kinerja DPRD Kabupaten

tersebut.

73

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara

Pasca Reformasi. Jakarta: Setjen MKRI.

______ . 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Konstitusi Press.

______, 2007, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta

_______. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press.

Budiardjo, Miriam. 1992. Masalah Kenegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama.

Budiyanto. 2003. Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta:

PT. Gelora Aksara Pratama

_______. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dahl, Robert A. 1992. Demokrasi dan Para Pengkritiknya. Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia.

_______. 1992. Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi.

Yogyakarta: UII Press.

_______. 2006. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Diantha, I Made Pasek. 1990. Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam

Demokrasi Modern. Bandung: Putra Abardin

Fatah, Eep Saefullah. 2000. Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru; Masalah

dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya.

74

_______. 2000. Zaman Kesempatan; Agenda­Agenda Besar Demokratisasi Pasca

Orde Baru. Bandung: Penerbit Mizan.

Haryatmoko. 2009. Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Haramain, Malik dan MF. Nurhuda. Y. 1999. Mengawal Transisi Refleksi Atas

Pemantauan Pemilu, Jakarta : JAMPI PB.

Huntington, Samuel P. 1997. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: Pustaka

Grafiti Press.

Mahmud, Peter. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Persada Media Grup.

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Maleong, Lexy J. 1993. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

_________. 2006. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:

Andi.

Soekanto, Soerjono. 2006. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: Pustaka

Grafitti Press.

Soetopo, HB. 2000. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press

_________. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia

Press.

Pandoyo, Toto S. 1981. Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945,

Proklamasi dan Kekuasaan MPR. Yogyakarta: Liberty.

Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso.2009. Meningkatkan Kinerja DPRD.

Bandung : Fokus Media.

75

Ramlan Surbakti, Sistem Proporsional http://www.kompas.com/kompas-

cetak/0210/08/opini/sist04.htm

Rudy, Teuku May. Demokrasi dan Demokrasi Politik.

http://www.republika.co.id/9703/31/31DEMO.063.html diakses 17

desember 2011.

Wacipto Setiadi, Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang

Aspiratif dan Demokratis. http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-

puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-

aspiratif-dan-demokratis.html

Jurnal

Mirza Nasution, Mempertegas Sistem Presidensial. Jurnal Konstitusi Volume 4

Nomor 1. Juni 2009. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Widada, Sutapa Mulja, Problematika Implementasi Demokrasi Dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Langsung. Jurnal Konstitusi

Volume 4 Nomor 1. Juni 2011. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Ritchie, David. T, Critiquing Modern Constitutionalis. Appalachian Journal of

Law, Volume 3. 2004 Mercer University - Walter F. George School of

Law

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)

76

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik jo.UU No.2 Tahun

2008 tentang Partai Politik

Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Umum

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

DPR,DPD, dan DPRD

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan

Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Dalam Pemilu

tahun 2009