IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 … · untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul pasca pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

i

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN KEWENANGAN

KABUPATEN/ KOTA DAN DESA

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna

Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

Dila Eka Juli Prasetya

NIM. E0011103

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2015


commit to user

ii

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING






Oleh:


NIM. E0011103

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 23 Maret 2015

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Suranto, S.H., M.H. Adriana Grahani F, S.H., M.H.

NIP. 195608121986011001 NIP. 198107212005012003


commit to user

iii

iii

PENGESAHAN PENGUJI






Oleh:


NIM. E0011103

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 6 April 2015

DEWAN PENGUJI

(1) Aminah, S.H., M.H. : (……..……..……..)

NIP. 195105131981032001

Ketua

(2) Adriana Grahani F, S.H., M.H. : (……..……..……..)

NIP. 198107212005012003

Sekretaris

(3) Suranto, S.H., M.H . : (……..……..……..)

NIP. 195608121986011001

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 195702031985032001


commit to user

iv

iv

SURAT PERNYATAAN

(KEASLIAN PENULISAN HUKUM/SKRIPSI)

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dila Eka Juli Prasetya

NIM : E0011103

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 18 Juli 1993

Alamat Rumah : Rejosari RT 03/RW 08, Sabrang Delanggu, Klaten

No.HP : 081393518088

Judul Penulisan Hukum :

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG

DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM

KONTEKS HUBUNGAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA DAN

DESA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri.

2. Apabila ternyata kemudian hari diketahui Penulisan Hukum yang saya susun

tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/sanduran karya orang lain, maka

saya bersedia menerima sanksi/hukuman berupa :

a. Sebelum dinyatakan lulus: Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji

kembali.

b. Setelah dinyatakan lulus: Pencabutan gelar dan penarikan gelar kesarjanaan

yang telah diperoleh.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yang membuat pernyataan,


NIM. E0011103


commit to user

v

v

MOTTO

Orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada

sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin

(Sukarno)

Ojo ngucap bodho yo ben, golek ngelmu kudu telaten

(Emha Ainun Nadjib)

Kerja jauh dari usai, dan pengharapan selalu lebih panjang dari nafas

(Budiman Sudjatmiko)


commit to user

vi

vi

PERSEMBAHAN

Karya Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis dedikasikan kepada:

Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahNya untuk

membimbing hambaNya untuk beriman dan bertaqwa

Baginda Nabi Muhammad SAW atas segala ajaran dan suri tauladan yang

dijadikan pedoman umat manusia di bumi ini

Keluargaku, Ayahanda Bapak Sartono dan Ibunda Heti Legawati serta

Kedua Adikku Danang dan Dimas yang senantiasa memberikan kasih

sayang, perhatian, inspirasi dan motivasi

Seluruh Masyarakat Desa

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


commit to user

vii

vii

ABSTRAK

Dila Eka Juli Prasetya. E0011103. 2015. IMPLIKASI UNDANG-

UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS

HUBUNGAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA DAN DESA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan

dalam konteks hubungan kewenangan antaran kabupaten/kota dan desa. Selain itu

untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul pasca pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat

preskriptif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan

pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan

dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik analisa bahan hukum yang

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan,

yaitu: Pertama, implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks hubungan kewenangan

antara kabupaten/kota dan desa adalah terbentuknya suatu pola hubungan dimana

otonomi desa berada dalam kerangka otonomi daerah.

Kedua, permasalahan yang timbul setelah diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain: permasalahan kelembagaan desa,

permasalahan desa pakraman di Provinsi Bali, dan permasalahan mekanisme

pengangkatan kepala dusun/dukuh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: desentralisasi, otonomi desa, hubungan kewenangan


commit to user

viii

viii

ABSTRACT

Dila Eka Juli Prasetya. E0011103. 2015. IMPLICATIONS ACT OF

VILLAGE NUMBER 6 OF 2014 TO IMPLEMENTATION OF THE

GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF RELATIONS AUTHORITY OF

DISTRICT / TOWN AND VILLAGE

This study aims to determine the implications of Act No. 6 of 2014 on the

village towards governance in the context of power relations conduction districts /

cities and villages. In addition to knowing the problems that arise after the

implementation Act of Village Number 6 of 2014.

This study is a doctrinal legal research or normative, prescriptive approach

to legislation, the historical approach, and the conceptual approach. Legal material

collection techniques used in this research is the study of documents. Legal

materials analysis techniques used in this study is the method of deduction.

Based on the results of research and discussion resulted in the conclusion,

namely: First, the implications Act of Village Number 6 of 2014 towards

governance in the context of power relations between districts / cities and villages

is the formation of a pattern of relationships which are village autonomy within

the framework of regional autonomy .

Second, the problems that arise after the enactment Act of Village Number 6

of 2014, among others : institutional issues village, problems Pakraman in Bali,

and the problems lifting mechanisms hamlet head / hamlet in the province of

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keywords : decentralization , village autonomy , authority relations


commit to user

ix

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan

taufik, rahmat, hidayah, serta inayahNya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan

Hukum (Skripsi) yang berjudul IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6

TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN


KABUPATEN/ KOTA DAN DESA. Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini

bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana

dalam bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan,

bimbingan, dorongan, saran, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan

bantuannya dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini kepada:

1. Ayahanda Sartono, Ibunda Heti Legawati, dan kedua Adikku Danang dan

Dimas yang senantiasa memberikan kasih sayang dan perhatian kapanpun dan

dimanapun;

2. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta;

3. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

4. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Universitas Sebelas Maret Surakarta;

5. Bapak Suranto, S.H., M.H. dan Ibu Adriana Grahani F, S.H., M.H. selaku

Pembimbing Skripsi I dan Pembimbing Skripsi II yang telah mencurahkan

segenap ilmu dan bimbingan saat penyusunan dan penyempurnaan Penulisan

Hukum (Skripsi);

6. Bapak Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. yang senantiasa memberikan bimbingan

dan mematik pengetahuan Penulis dengan memberikan ulasan-ulasan


commit to user

x

x

permasalahan khususnya tentang desa hingga terjadi dialog santai tetapi

substantif dan penuh inspirasi;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang dengan segala daya dan upaya kemuliaan hati telah memberikan ilmu

kepada Penulis selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta;

8. Bapak dan Ibu di Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Tata

Usaha, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta;

9. Sahabat-sahabatku Aan, Tomi, Dion, Taufan, Herlambang, Fandi, Bastian,

Fauzi, Rifki, Aziz, Bahar, Aryoko, dan Muldianto “Wijaya” cs;

10. Keluarga Besar Desa Nangsri Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten,

Bapak Suwandi dan Keluarga, Ibu Sri Nuryanti, Bapak Suranto, Bapak Wiji

Nugroho, Bapak Gunawan Purwanto, Bapak Sri Mujianto, Bapak Ngatmin,

Mas Hari dan segenap masyarakat Desa Nangsri yang telah memberikan

inspirasi kepada Penulis serta menerima Penulis penuh ketulusan dan

keramahan ketika Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Nangsri Kecamatan

Manisrenggo Kabupaten Klaten;

11. Keluarga Besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Endang Sudirman, Bc.IP., S.Sos., M.M.,

Ibu Dr. Dra. Erni Widyasari, Apt., M.Si., Ibu Enny Purwaningsih, Bc.IP.,

S.H., M.H., Ibu Dra. Sukma Murni Sinulingga, Bapak Ridwanto, S.H.,

M.Hum, Ibu Dra. Retno Indraty, M.M., Bapak Menggung Wijaya, Bc.Hk.,

Ibu Susanti Yuliandari, S.E., M.Hum, Mas Nurman, Mas Agung, Mbak Anita

Mas Wawan, dan segenap pegawai/staf Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah

memberikan bimbingan dan motivasi kepada Penulis ketika melaksanakan

Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) di Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Semua pihak yang telah membantu dalam terlesaikannya Penulisan Hukum

ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu; dan


commit to user

xi

xi

13. Alamamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tiada gading yang tak retak, tiada hal yang sempurna di dunia ini. Penulis

menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu Penulis senantiasa menunggu kritik dan sara dari pembaca sekalian.

Demikianlah, semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak.


Penulis,


commit to user

xii

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 15

1. Implikasi 15

2. Pemerintahan Daerah 15

3. Pemerintahan Desa 16

4. Desentralisasi 19

5. Otonomi Desa 26

6. Hubungan Kewenangan Satuan Pemerintahan 36


commit to user

xiii

xiii

B. Kerangka Pemikiran 40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dalam

Konteks Hubungan Kewenangan Kabupaten/Kota dan

Desa 42

B. Permasalahan-Permasalahan yang Timbul Pasca

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa 70

1. Permasalahan Kelembagaan Desa 70

2. Permasalahan Desa Pakraman di Provinsi Bali 84

3. Permasalahan Mekanisme Pengangkatan Kepala

Dusun/Dukuh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

89

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95


commit to user

xiv

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Kewenangan Desa antara Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 52

Tabel 2 Perbandingan Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan

yang Dimiliki Kabupaten/Kota terhadap Desa menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 61

Tabel 3 Perbandingan Ketentuan tentang Desa antara Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah 63

Tabel 4 Pembagian Tugas dan Wewenang Terkait Desa 79

Tabel 5 Daftar Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 80

Tabel 6 Tipologi Desa Pakraman di Bali 86


commit to user

xv

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan dan Rentang Kendali Organisasi Daerah menurut

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah 44

Gambar 2 Skema Desentralisasi Desa 67

Documents

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 … · untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul pasca pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian