IMPLEMENTASIKEWENANGAN PENGELOLAANDATA PENDIDIKAN …sdm.data.kemdikbud.go.id/upload/files/Diskusi Kel IV edit.pdf · usia dini dan pendidikan nonformal. ... Sastra yang penuturnya

IMPLEMENTASI KEWENANGANPENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN

KELOMPOK IV

Dasar Hukum• Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

• PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

• Perpres No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

• Permendikbud No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan

Kebudayaan

• Permendikbud No. 61 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan

Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 9 ayat (3) UU 23 Tahun 2014

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan

Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat danDaerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan KONKUREN yang menjadi

kewenangan Daerah terdiri atas URUSAN PEMERINTAHAN

WAJIB yang berkaitan dengan PELAYANAN DASAR dan

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan

Pemerintah Pilihan.

Pasal 11 UU 23 Tahun 2014


Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan denganPelayanan Dasar meliputi:

a. PENDIDIKAN

b. Kesehatan

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindunganmasyarakat

f. Sosial

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSIDAERAH

KABUPATEN/KOTA

1 Manajemen

Pendidikan

a. Penetapan standar nasional

pendidikan.

b. Pengelolaan pendidikan tinggi

a. Pengelolaan pendidikan

menengah.

b.Pengelolaan pendidikan

khusus

a. Pengelolaan pendidikan dasar.

b. Pengelolaan pendidikan anak

usia dini dan pendidikan

nonformal.

2 Kurikulum Penetapan kurikulum nasional

pendidikan menengah, pendidikan

dasar, pendidikan anak usia dini, dan

pendidikan nonformal.

Penetapan kurikulum muatan

lokal pendidikan menengah

dan muatan lokal pendidikan

khusus.

Penetapan kurikulum

Muatan lokal pendidikan

Dasar, pendidikan anak usia

Dini, dan pendidikan

Nonformal

3 Akreditasi Akreditasi perguruan tinggi,

Pendidikan menengah,

Pendidikan dasar, pendidikan anak usia

dini, dan pendidikan nonformal.

-- --

4 Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

a. Pengendalian formasi pendidik,

pemindahan pendidik, dan

pengembangan karier pendidik.

b. Pemindahan pendidik dan tenaga

kependidikan

Lintas daerah provinsi.

Pemindahan pendidik dan

tenaga kependidikan lintas

daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) daerah provinsi.

Pemindahan pendidik dan

Tenaga kependidikan dalam

Daerah kabupaten/kota.

NO. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSIDAERAH

KABUPATEN/KOTA

5. Perizinan

Pendidikan

a. Penerbitan izin perguruan

tinggi swasta yang

diselenggarakan oleh

masyarakat.

b. Penerbitan izin

penyelenggaraan satuan

pendidikan asing.

a.Penerbitan izin pendidikan

menengah yang


masyarakat.

b.Penerbitan izin pendidikan

khusus yang


masyarakat.

a. Penerbitan izin

pendidikan dasar yang


masyarakat.

b. Penerbitan izin

pendidikan anak usia dini

dan pendidikan nonformal

yang diselenggarakan

oleh masyarakat.

6. Bahasa dan Sastra Pembinaan bahasa dan

Sastra indonesia.

Pembinaan bahasa dan

sastra yang penuturnya

lintas daerah kabupaten/

kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi.

Pembinaan bahasa dan

Sastra yang penuturnya

dalam daerah

Kabupaten/kota.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi

kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:

a. sendiri oleh Daerah provinsi;

b. dengan cara menugasi Daerah Kabupaten/kota

berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau

c. dengan cara menugasi Desa.


Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi

kewenangan Daerah kabupaten/kota

diselenggarakan sendiri oleh Daerah

kabupaten/kota atau dapat ditugaskan

sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota

9

Psl 209

ayat (3)

•MELAKSANAKAN KEWENANGAN DAERAH

•MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

Psl 210

• Hubungan kerja bersifat koordinatif dan fungsional (dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kab/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang sama)

Perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota

10

Psl 211

ayat (1)

• Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk daerah kabupaten/kota

Psl 211

ayat (2)

• NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBUAT DENGAN MEMPERHATIKAN PEDOMAN DARI KEMENTERIAN/LPNK YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT

Perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota

11

Psl 212

ayat (1)

• PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH

Psl 212

ayat (2)

• PERATURAN DAERAH TERSEBUT BERLAKU SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENTERI DALAM NEGERI BAGI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DARI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL DARI PEMERINTAH PUSAT BAGI PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA.

Psl 212 ayat (3)

•PERSETUJUAN MENTERI ATAU GUB. SBG WAKIL PEMERINTAH PUSAT TSB DIBERIKAN BERDASARKAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Psl 212 ayat (4)

•KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN PERINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERKADA

Psl 109

ayat (1)

•PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH MENETAPKAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN MEMPERHATIKAN PEDOMAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT

Psl 109

ayat (2)

•KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN MENETAPKAN PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN PENDEKATAN FUNGSI PADA SETIAP SUB URUSAN DAN KEWENANGAN DARI URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH BERKOORDINASI DENGAN MENTERI.

PP NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA

PASAL 22 PP 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan UrusanPemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah Provinsi dapat dibentukCABANG DINAS di kabupaten/kota

Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat MELIPUTI SATU ATAU LEBIH KABUPATEN/KOTA

Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakandalam dua klasifikasi, yang terdiri atas: cabang dinas kelas A (beban kerja yang besar) dan kelas B (beban kerja yang kecil)

PASAL 22 PP 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Pembentukan CABANG DINAS ditetapkan dengan Pergub setelahdikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dinas diaturan denganPeraturan Menteri SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN TERTULIS DARI MENTERI TERKAIT dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparaturnegara.

PP 18/2016

PSL 109

AYAT (2)

•PERMENDIKBUD TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016)

UU NO 23/14

PSL 24

•PERMENDIKBUD TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PERMENDIKBUD NO. 61 TAHUN 2016)

PERMENDIKBUD TERKAIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK:

1.MENETAPKAN KEBIJAKAN DALAM PENENTUAN NOMENKLATUR SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

PUSAT YAITU PENDIDIKAN DIINTEGRASIKAN DENGAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMUDAHKAN KOORDINASI. DI

SAMPING ITU, KEBUDAYAAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INSTRUMEN PENDIDIKAN, DAN SEBALIKNYA,

PENDIDIKAN JUGA MERUPAKAN INSTRUMEN UNTUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN.

2.MEMPERHATIKAN AZAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PP NO. 18

TAHUN 2016, YAITU:

a.URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH;

b.INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN POTENSI DAERAH;

c.EFISIENSI;

d.EFEKTIVITAS;

e.PEMBAGIAN HABIS TUGAS;

f. RENTANG KENDALI;

g.TATA KERJA YANG JELAS; DAN

h.FLEKSIBILITAS .

KEBIJAKAN KEMENDIKBUD TERKAIT

PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3. MENAMPUNG ASPIRASI DAERAH YANG MENGINGINKAN AGAR NOMENKLATUR, TUGAS,

DAN FUNGSI SKPD BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MEMPUNYAI KESELARASAN

DENGAN KEMENDIKBUD SEHINGGA MEMUDAHKAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS

4. MENINGKATKAN KETERPADUAN CAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

5. MEMILIH OPSI TUGAS PEMBANTUAN KARENA BEBERAPA KELEBIHAN YAITU :

a. PERTIMBANGAN EFISIENSI (A.L. TIDAK HARUS MEMBENTUK KANTOR BARU)

b. SDM YANG MENANGANI SUDAH TERSEDIA

c. MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PROVINSI DAN

KABUPATEN/KOTA, DAN

d. SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI KEINGINAN KABUPATEN/KOTA UNTUK TETAP DAPAT

BERPERAN SERTA DALAM PENANGANAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN

KHUSUS

KEBIJAKAN KEMENDIKBUD TERKAIT

PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 5 (lima) Bidang

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 4 (empat) Bidang

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe B

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota Tipe A dengan 5 (lima) Bidang

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota Tipe A dengan 4 (empat) Bidang

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota Tipe B

LAMPIRAN PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI

1. Dinas Tipe A dengan 5 (lima) Bidang, terdiri atas 1 sekretariat dan 5 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 Subbagian dan bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi

2. Dinas Tipe A dengan 4 (empat) Bidang terdiri atas 1 sekretariat dan 4 bidang, secretariat terdiri dari 3 subagian dan bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi

3. Dinas Tipe B terdiri atas 1 secretariat dan 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi.

4. UPTdinas Daerah Provinsi:

Kelas A terdiri atas 1 subbagian TU dan paling banyak 2 seksi

Kelas B dapat terdiri atas 1 subbagian Tu dan

Susunan UPT tidak berlaku bagi UPT yang berbentuk satuan pendidikan

LAMPIRAN PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA

1. Dinas Tipe A dengan 5 (lima) Bidang, terdiri atas 1 sekretariat dan 5 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 Subbagian dan bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi

2. Dinas Tipe A dengan 4 (empat) Bidang terdiri atas 1 sekretariat dan 4 bidang, secretariat terdiri dari 3 subagian dan bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi

3. Dinas Tipe B terdiri atas 1 sekretariat dan 3 bidang, secretariat terdiri dari 2 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi.

4. UPTdinas Daerah Provinsi:

Kelas A terdiri atas 1 subbagian TU dan paling banyak 2 seksi

Kelas B dapat terdiri atas 1 subbagian Tu dan

Susunan UPT tidak berlaku bagi UPT yang berbentuk satuan pendidikan

TUGAS PEMBANTUAN CABANG DINAS

KELEBIHAN

• Tidak Menambah Struktur

• Efisiensi Anggaran

• SDM yang akan menangani sudah

tersedia di Kab/Kota

• Alternatif solusi keinginan kab/kota

untuk tetap dapat berperan serta

dalam penangan pendidikan

menengah dan pendidikan khusus

• Pengendalian dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Urusan

Lebih Terkontrol

PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUGAS PEMBANTUAN CABANG DINAS

KEKURANGAN

• Penyelenggaraan Urusan

Berpotensi Kurang Maksimal

• Menambah Beban Anggaran

Keuangan Daerah dan

Negara/Tidak Efisien

• Menambah Jumlah Instansi dan

Memperpanjang Rentang

Kendali Penyelenggaraan

Urusan

• Perlu pengadaan sumber daya

PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MODEL STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

24

Kepala Dinas

Sekretariat

Bidang Pembinaan

SMA

Bidang Pembinaan

SMK

Bidang Pembinaan Pddk

Khusus

Bidang Kebudayaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan

SeksiKurikulum

dan Penilaian

Subbagian Perencanaan,

Keuangan, danBMD

SubbagianUmum dan

Kepegawaian

SeksiKelemb dan Sarana dan Prasarana

SeksiKurikulum

dan Penilaian

Seksi Cagar Budaya

dan Permuseuman

SeksiPTK SMA dan Pddk Khusus

SeksiSejarah dan

Tradisi

SeksiKesenian

SeksiPTK SMK


SeksiTenaga

Kebudayaan

Seksi Peserta Didik

dan Pembangunan

Karakter

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI TIPE A (5 BIDANG)

SeksiPeserta Didik

dan Pembangunan

Karakter

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Satuan Pendidikan

UPT Dinas*

SeksiKurikulum dan

Penilaian


SeksiPeserta Didik

dan Pembangunan

Karakter

Catatan:

*sesuai kebutuhan

SubbagianPenyelenggaraan

TugasPembantuan

25

Kepala Dinas

Sekretariat

BidangPembinaan SMA dan Pendidikan

Khusus

BidangPembinaan

SMK

BidangPembinaan Ketenagaan

SeksiKurikulum

dan Penilaian

SeksiKurikulum dan

Penilaian

Seksi PTK SMA danPddk Khusus

Seksi PTK SMK

SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana


STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI TIPE A (4 BIDANG)


Satuan Pendidikan

UPT Dinas*

SeksiPeserta Didik

dan Pembangunan

Karakter

SeksiPeserta Didik

dan Pembangunan

Karakter

SeksiTenaga

Kebudayaan

Bidang Kebudayaan

SeksiCagar Budaya

danPermuseuman

SeksiSejarah dan

Tradisi

SeksiKesenian

Catatan:

*sesuai kebutuhan


Keuangan, danBMD

SubbagianUmum dan

Kepegawaian


TugasPembantuan

26

Kepala Dinas

Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan

Khusus

Bidang Pembinaan SMK

Bidang Kebudayaan

STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI TIPE B

SeksiCagar Budaya

danPermuseuman

SeksiSejarah,

Tradisi, danKesenian

SeksiTenaga

Kebudayaan

Seksi

Kurikulum dan

Peserta Didik

SeksiKelembagaan dan SaranaPrasarana

SeksiPendidik dan

Tenaga Kependidikan

Seksi

Kurikulum dan

Peserta Didik


SeksiPendidik dan

Tenaga Kependidikan


Satuan Pendidikan

UPT Dinas*

Sekretariat

Subbagian

Tata Usaha


Tugas Pembantuan

Catatan:

*sesuai kebutuhan

27

Kepala Dinas

Sekretariat

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan

Nonformal

Bidang Pembinaan SD

Bidang Pembinaan SMP

Bidang Pembinaan Ketenagaan


Keuangan, dan

BMD

SubbagianUmum dan

Kepegawaian


Tugas Pembantuan

Seksi PTK PAUD dan

Pend. Nonformal

Seksi PTK Dikdas

SeksiTenaga

Kebudayaan

STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB/KOTA TIPE A (5 BIDANG)

SeksiKurikulum

dan Penilaian


SeksiPeserta Didik

danPembangunan

Karakter

SeksiKurikulum

dan Penilaian


SeksiPeserta Didik

dan Pembangunan

Karakter

SeksiKurikulum

dan Penilaian


SeksiPeserta Didik

dan Pembangunan

Karakter

Bidang Kebudayaan

SeksiCagar Budaya

danPermuseuman

SeksiSejarah dan

Tradisi

SeksiKesenian

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Satuan Pendidikan

UPT Dinas*

Catatan:

*- sesuai kebutuhan

28

Kepala Dinas

Sekretariat

Bidang Pembinaan PAUD

dan Pend. Nonformal

Bidang Pembinaan

Pendidikan Dasar

Bidang PembinaanKetenagaan

SeksiPTK PAUD dan

Pendidikan Nonformal

Seksi PTK Dikdas

STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB/KOTA TIPE A (4 BIDANG)

Seksi Tenaga

Kebudayaan

SeksiKurikulum

dan Penilaian


SeksiPeserta Didik

danPembangunan

Karakter

SeksiKurikulum

dan Penilaian


SeksiPeserta Didik

dan Pembangunan

Karakter

Bidang Kebudayaan

SeksiCagar Budayadan Museum

SeksiSejarah dan

Tradisi

SeksiKesenian

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Satuan Pendidikan

UPT Dinas*

Catatan:

*- sesuai kebutuhan


Keuangan, dan

BMD

SubbagianUmum dan

Kepegawaian


Tugas Pembantuan

29

Kepala Dinas

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan

Nonformal

Bidang Pembinaan

Pendidikan Dasar

STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB/KOTA TIPE B

SeksiKurikulum dan Peserta Didik


SeksiPendidik dan

Tenaga Kependidikan

SeksiKurikulumdan Peserta

Didik


SeksiPendidik dan

Tenaga Kependidikan

Bidang Kebudayaan

SeksiCagar Budaya

danPermuseuman

SeksiSejarah,

Tradisi, danKesenian

SeksiTenaga

Kebudayaan

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Satuan Pendidikan

UPT Dinas*

Sekretariat

Subbagian

Tata Usaha


Tugas Pembantuan

Catatan:

*- sesuai kebutuhan

TUGAS-TUGAS KOORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH PROVINSI DI BIDANG PAUD, DIKDAS, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

1. PENYUSUNAN SOAL UJIAN SEKOLAH DASAR;

2. PENYIAPAN TUGAS-TUGAS KOORDINASI :

a. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL UNTUK SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA;

b. PELAKSANAAN AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

SEKOLAH/MADRASAH, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL; DAN

c. PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

3. PELAKSANAAN LOMBA TINGKAT PROVINSI

4. PERSIAPAN PELAKSANAAN LOMBA TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL

5. PENGUKURAN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI) DI SEMUA JENJANG PENDIDIKAN (TERMASUK PAUD DAN DIKDAS)

6. BOS DIKDAS DI PROVINSI

7. PEMBINAAN DAN KOORDINASI BIDANG PAUD, NONFORMAL, DAN DIKDAS

TUGAS-TUGAS KOORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH PROVINSI DI BIDANG PAUD, DIKDAS, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

INVENTARISASI TUGAS PEMBANTUAN DARI PROVINSI KE KAB/KOTA DI BIDANG DIKMEN DAN PENDIDIKAN KHUSUS

1. USUL KENAIKAN PANGKAT PTK DIKMEN DAN PENDIDIKAN KHUSUS

2. USUL PENINGKATAN KOMPETENSI PTK DIKMEN DAN PENDIDIKAN KHUSUS

3. PENDATAAN DIKMEN DAN PENDIDIKAN KHUSUS (SARANA PRASARANA, KETENAGAAN, KESISWAAN)

4. PELAKSANAAN KEGIATAN KESISWAAN/FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN KESISWAAN:

a. OSN (OLIMPIADE SAINS NASIONAL)

b. O2SN (OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL)

c. FLS2N (FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL)

d. LKS (LOMBA KOMPETENSI SISWA)

e. DEBAT BAHASA

f. CERDAS CERMAT

g. UKS DAN KESEHATAN REMAJA

h. SEPAKBOLA PELAJAR

i. PENDIDIKAN KARAKTER:

◦ PRAMUKA

◦ KAWAH KEPEMIMPINAN PELAJAR

1. FASILITASI URUSAN PERFILMAN

2. FASILITASI PEMBINAAN LEMBAGA KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN

YANG MAHA ESA

3. FASILITASI PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA NASIONAL DAN DUNIA

*sesuai kebutuhan

TUGAS-TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEBUDAYAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS

◦ UPT DAPAT DIBENTUK UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS

OPERASIONAL DAN/ATAU TUGAS TEKNIS PENUNJANG DI LINGKUNGAN

DINAS

◦ SYARAT PEMBENTUKAN UPT:

a.MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT

PELAKSANAAN / OPERASIONAL DAN MENJADI TANGGUNG

JAWAB DINAS SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

b.MEMBERIKAN KONTRIBUSI DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT

DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;

c.MENUNJANG KEBERHASILAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI

DINAS;

d.TERSEDIANYA SUMBER DAYA (PEGAWAI, PENDANAAN, SARANA

DAN PRASARANA); DAN

e.TERSEDIANYA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS SESUAI TUGAS DAN

FUNGSI UPT YANG BERSANGKUTAN.

BIDANG PENDIDIKAN

A. PROVINSI

1. BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI

PENDIDIKAN (BTIKP)

2. BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK)

B. KABUPATEN/KOTA: KANTOR DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

BIDANG KEBUDAYAAN

A. PROVINSI

1. MUSEUM

2. TAMAN BUDAYA

B. KABUPATEN/KOTA: MUSEUM

UNIT PELAKSANA TEKNIS

36

KepalaUPT

SubbagianTata Usaha

ALTERNATIF STRUKTUR ORGANISASIUPT KELAS A (PROVINSI)


Seksi ………….

Seksi………..

37

KepalaUPT

SubbagianTata Usaha

ALTERNATIF STRUKTUR ORGANISASIUPT KELAS B (PROVINSI)


38

KepalaUPT

SubbagianTata Usaha

ALTERNATIF STRUKTUR ORGANISASIUPT KELAS A (KABUPATEN/KOTA)


39

KepalaUPT

ALTERNATIF STRUKTUR ORGANISASIUPT KELAS B (KABUPATEN/KOTA)


ESELONISASI PERANGKAT DAERAH (PP 18 TAHUN 2016)

No. PERANGKAT DAERAH KET.

NAMA JABATAN PROVINSI KAB/KOTA

1. Kepala Dinas II a/Jabatan

pimpinan tinggi

pratama

II b/Jabatan

pimpinan tinggi

pratama

2. Sekretaris Dinas III a/Jabatan

Administrator

III a/Jabatan

Administrator

3. Kepala Bidang III a/Jabatan

Administrator

III b/Jabatan

Administrator

4. Kasubbag dan

Kepala Seksi

pada Dinas

IV a/Jabatan

Pengawas

IV a/Jabatan

Pengawas(Kasubb

ag)

IV b/Jabatan

Pengawas(Kasi)

5. Kepala Cabang

Dinas Kelas A

III b/Jabatan

Administrator

-

6. Kepala Cabang

Dinas Kelas B

IV a/Jabatan

Pengawas

-

ESELONISASI PERANGKAT DAERAH (PP 18 TAHUN 2016)

No. PERANGKAT DAERAH KET.

NAMA JABATAN PROVINSI KAB/KOTA

7. Kasubbag/Kasi

pada cabang

dinas kelas A

IV a/Jabatan

Pengawas

-

8. Kasubbag pada

cabang dinas

kelas B

IV b/Jabatan

Pengawas

-

9. Kepala UPT Kelas

A

III b/Jabatan

Administrator

IV a/Jabatan

Pengawas

10. Kepala UPT Kelas

B

IV a/Jabatan

Pengawas

IV b/Jabatan

Pengawas

11. Kasubbag/Kasi

pada UPT Kelas A

IV a/Jabatan

Pengawas

IV b/Jabatan

Pengawas

BAHAN DISKUSI

1. APABILA PEMERINTAH PROVINSI MEMILIH UNTUK MEMBENTUK CABANG DINAS DENGAN WILAYAH KERJA SATU ATAU LEBIH DARI SATU KAB/KOTA, TUGAS-TUGAS APA YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH CABANG DINAS?

2. APABILA PEMERINTAH PROVINSI MEMILIH MENUGASI PEMERINTAH KAB/KOTA DENGAN TUGAS PEMBANTUAN, TUGAS-TUGAS APA YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN?

42

ITEM-ITEM DALAM LAPORAN HASIL SIDANG KELOMPOK

A. TEMA

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hari dan Tanggal Kegiatan:

2. Tempat Kegiatan :

3. Penanggung jawab Kelompok :

4. Ketua Kelompok :

5. Sekretaris Kelompok :

6. Jumlah peserta diskusi :

C. HASIL DISKUSI KELOMPOK

1. Sub-sub tema-1;

2. Sub tema-2;

3. Dst…

D. KESIMPULAN

E. SARAN-SARAN DAN REKOMENDASI

DISAJIKAN DALAM BENTUK POWER POINT

Hasilnya Dicetak Satu Eksemplaruntuk Disampaikan KepadaBapak Sesjen melalui Ketua

Panitia Penyelenggara

:

:

1 2 4

Pengelolaan dan

Pendayagunaan

Data Pendidikan

Berbasis

Dapodik

Integrasi

Data dan

Informasi

Pusat dan

Daerah

Implementasi

Kewenangan

Pengelolaan

Data

Pendidikan

Dasar dan

Menengah

NO

PEMECAHAN

MASALAH/

SOLUSI

REKOMENDASI

(1) (4) (5)

Keterangan: Jakarta, Maret 2017

Pengusul,

(Nama)

1. *) = Pilih salah satu item sesuai dengan kondisi yang Saudara inginkan dengan

melingkarinya

2. Apabila dirasa masih diperlukan lembar tambahan, Saudara dapat menghubungi

Panitia

(2) (3)

3

Unit Kerja

Provinsi/Kab./

Kota *)

Pengaliran

Arus Data

Pusat Ke

Daerah

melalui

Jaringan

Utama

Masukan

untuk

Kelompok *):

KONDISI SAAT INI PERMASALAHAN

LEMBAR MASUKAN DISKUSI KELOMPOK

TERIMA KASIH

PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2017

Documents

IMPLEMENTASIKEWENANGAN PENGELOLAANDATA PENDIDIKAN …sdm.data.kemdikbud.go.id/upload/files/Diskusi Kel IV edit.pdf · usia dini dan pendidikan nonformal. ... Sastra yang penuturnya