IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESABUMIRATU KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU

(Skripsi)

Oleh :

RIRIN FITRIANTI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG2018

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FINANCE SYSTEM (SISKEUDES)

IN BUMIRATU VILLAGE DISTRICT PAGELARAN PRINGSEWU

REGENCY

By

RIRIN FITRIANTI

Village finances earned from village income sources should be managed well for

the achievement of village development. Through the village fund policy, the

economy and community welfare are expected to increase. The budget allocation

provided by the government continues to increase but the increase in the

allocation of village funds is actually accompanied by increased corruption.

Implementation of priority use of village funds used for development and

community development must be in accordance with the rules of Standard

Operating Procedures (SOP), if the village does not have a good SOP is not

possible SOP can run well without any human resources who have competence in

the field of accounting in running it . It is necessary to optimize the human

resources with the placement of employees in accordance with their competence.

The Village Financial System (Siskuedes) is the first application implemented in

2015 throughout Indonesia. Siskuedes is a financial application developed by the

Financial and Development Supervisory Board (BPKP) in cooperation with the

Ministry of Home Affairs (Mendagri) and the Ministry of Village Development

for Disadvantaged and Transmigration Areas (PDTT) for use by village

governments throughout Indonesia in the management of village funds. The

purpose of this Siskuedes implementation is that village governments can realize

clean, orderly, effective and efficient village financial management. The process

of monitoring and auditing of village financial accountability is also easier to

implement. This research aims to describe the implementation of Siskuedes

implementation in Bumiratu Village, Pagelaran Sub-district, Pringsewu District.

The type of research used is descriptive research type with qualitative approach.

Then the technique of data collection is done by interviews, documentations, and

observations. The results and discussion related to the implementation of Village

Finance System (Siskuedes) in Bumiratu Village which is seen from the model of

Charles O Jones research indicates that the three indicators of policy

implementation Siskuedes can run well, because in the implementation of

Siskuedes to date Bumiratu Village has reported its finances with the application

Siskudes . Obstacles in the implementation of this Siskuedes is the internet

network for the village that has not accessed the internet and still need facilitator

or companion from team of district Pagelaran.

Keywords: Implementation, policy, village financial system (Siskeudes)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA

BUMIRATU KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

RIRIN FITRIANTI

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola

dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa,

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Alokasi

anggaran yang disediakan pemerintah terus bertambah namun peningkatan alokasi

dana desa ternyata malah diiringi peningkatan korupsi. Pelaksanaan penetapan

prioritas penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan

pengembangan masyarakat harus sesuai dengan aturan Standar Operasional

Prosedur (SOP), apabila desa tidak mempunyai SOP yang baik tidak mungkin

SOP ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya SDM yang memiliki kompetensi

di bidang akuntansi dalam menjalankannya. Maka diperlukan adanya

pengoptimalisasian sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang

sesuai dengan kompetensinya. Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) merupakan

aplikasi baru yang diimplementasikan pertama kali pada Tahun 2015 di seluruh

Indonesia. Siskuedes adalah aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkerjasama dengan

Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementrian Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk digunakan oleh pemerintah

desa diseluruh Indonesia dalam pengelolaan dana desa. Tujuan diimplementasikan

Siskuedes ini pemerintah desa dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa yang

bersih, tertib, efektif dan efisien. Proses pengawasan dan pemeriksaan

pertanggungjawaban keuangan desa juga lebih mudah diterapkan. Peneliti ini

bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan implementasi Siskuedes di Desa

Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Tipe penelitian yang

digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi,

dan observasi. Hasil dan pembahasan terkait implementasi Sistem Keuangan Desa

(Siskuedes) di Desa Bumiratu yaitu dilihat dari model Charles O Jones penelitian

menunjukkan bahwa dari tiga indikator implementasi kebijakan Siskuedes dapat

berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan Siskuedes sampai saat ini Desa

Bumiratu sudah melaporkan keuangannya dengan aplikasi Siskudes. Hambatan

dalam pelaksanaan Siskuedes ini adalah jaringan internet untuk desa yang belum

terakses internet dan masih membutuhkan fasilitator atau pendamping dari tim

kecamatan pagelaran.

Kata Kunci: Impelementasi, Kebijakan, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DCESABUMIRATU KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh :

RIRIN FITRIANTI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ririn Fitrianti, dilahirkan di

Pringsewu, pada tanggal 20 Februari 1996, merupakan anak

keempat dari pasangan Bapak Susanto dan Ibu Rustiati

(Almh). Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-

kanak (TK) Aisyah 3 yang diselesaikan pada tahun 2002, dilanjutkan dengan

menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Pringsewu Selatan lulus

pada tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama dijalani penulis di SMPN 02

Pringsewu tahun 2008-2011, kemudian melanjutkan studi pada tahun 2011-2014

di Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Pringsewu.

Pada tahun 2014 penulis diterima menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Ujian

Masuk Lokal (UML), dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi

Negara (HIMAGARA). Pada tanggal 18 Januari 2017 hingga 26 Februari 2017

penulis mengitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Lampung Tengah

tepatnya di Kecamatan Kalirejo Desa Watu Agung selama 40 hari, penulis

mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena bisa belajar secara langsung dan

bisa menerapkan bidang ilmu penulis kepada masyarakat setempat. Pada bulan

bulan Agustus 2017 peneliti mulai menyusun skripsi.

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(QS. AL Insirah:5)

“Implementasi harus diiringi dengan proses yang baik agar dapat sebandingdengan hasil yang dicapai

(Ririn Fitrianti)

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertaidengan doa, karena sesungguhnya nasib seorang manusia tidak akan berubah

dengan dirinya sendiri tanpa berusaha

(Ririn Fitrianti)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah, rahmat

dan hidayah-Nyan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orangtuaku

Susanto

Rustiati (Almh)

Yang telah memberikan cinta dan kasihnya, memberikan semangat, dukungan, serta motivasi.

Terimakasih ataS keikhlasan dan ketulusan serta doa yang tak henti-hentinya selalu kalian

berikan walaupun ibu sudah tenang di alamnya tetapi kasih sayang yang tidak pernah

terlupakan selalu memberikan semangat buat saya agar bisa lebih baik dan lebih mandiri.

Kakakku tersayang serta ponakanku tercinta

Terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya.

Untuk Keluarga besarku, Sahabat-sahabat tercinta, dan Teman-teman seperjuanganku.

Para pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati

Almamater Tercinta,

Universitas Lampung

SANWANCANA

Assalamuala’ikum warahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas

rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti tercurah, sehingga penulis dapat

menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Implementasi Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu”

yang penyajiannya tersusun secara sistematis dan mendalam.Skripsi ini

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi

Negara di Universitas Lampung.

Selama penyusun skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan

pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya

dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah

turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah menciptakan seluruh alam semesta berupa isinya,

dengan rasa syukur selalu kupanjatkan atas limpahan rahmat serta hidayah-

Nya.

2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Noverman Duaddji., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Negara Universitas Lampung.

4. Ibu Intan Fitria Meutia, M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu

Administrasi Negara Universitas Lampung.

5. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H., selaku dosen pembimbing utama penulis.

Terimakasih untuk ilmu, waktu, nasihat, serta saran yang diberikan kepada

penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, semoga segala

keikhlasan dan ketulusan inu dalam membimbing serta mendidik saya selama

ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.

6. Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A., selaku dosen pembimbing kedua

penulis. Terimakasih untuk ilmu, waktu, nasihat, serta saran yang diberikan

kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, semoga segala

keikhlasan dan ketulusan ibu dalam membimbing serta mendidik saya selama

ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.

7. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S., selaku dosen pembahas penulis. Terimakasih

atas waktu, tenaga, bimbingan dan segala saran dan masukan yang diberikan,

semoga segala keikhlasan dan ketulusan bapak dalam membimbing serta

mendidik saya selama ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.

8. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A., selaku dosen Pembimbing Akademik (PA)

yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan serta motivasi selama

masa perkuliahan.

9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala

ilmu yang diberikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh

pada saat perkuliahan dapat menjadi bekal dan bermanfaat dalam kehidupan

penulis kedepannya.

10. Ibu Nur’aini dan Bapak Azhari sebagai Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara

yang selalu sabar memberikan pelayanan bagi penulis berkaitan dengan

administrasi dalam penyusunan skripsi.

11. Segenap informan penelitian yaitu Bapak David Yusuf selaku sekretari Desa

Bumiratu, Bapak Basroni, S.E selaku Camat Pagelarann, Bapak Witroyono,

S.E selaku kasih PMD, Bapak Ismali selaku kepala Desa Bumiratu, dan Ibu

Sunarni selaku tim Siskuedes. Terimakasih telah memberikan infomasi dan

waktunya demi kelancaran selama proses penelitian ini.

12. Kedua orang tuaku, Babeng Susanto dan Ibu Rustiati (Almh), terimakasih atas

segala kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do’a yang tiada hentinya

untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih untuk segala

kasih sayang yang terus diberikan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini

dan seterusnya, semoga Babeng senantiasa sehat, diperlancar rezekinya dan

selalu dalam lindungan Allah SWT dan untuk Ibu Rustiati (Almh) semoga

selalu diberikan jalan terbaik, tempat terbaik dan di terima disisi Allah SWT.

13. Kakah tercintaku Papa Ari, Ayah Adi, Mama Weni terimakasih atas segala

semangat dan dukungan, serta do’a yang selalu diberikan kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan

untuk kita.

14. Keponakanku tersayang Diva Thalita Zahra, Bilqis, Dea Kharisma Putri,

Nesya, Anindya Putri Verio, Rausyan Rafisqi Alfarezel yang selalu

membuatku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Sepupu tercintaku Dita Rosalina, Nanda Dwi Wahyuni, Garin Pratiwi, Lucky

Lukman Hakim, dan Mutiara Alfisa terimakasih atas segala semangat dan

dukungan memberikan nasihat serta do’a kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

16. Sahabat terbaikku selama dalam perkuliahan yaitu Marselin Daiska

Wulandhari (Tiwul) yang tidak pernah lelah menasihati diriku, Septika Tri

Garmanti yang tiap hari berangkat pulang bareng terus selama kuliah, Fatriany

Maulyta Rozi yang doyan banget makan, Roihanah Saidah (Umi) yang

terheboh suka bikin kita ketawa dengan tingkah dia yang lucu, Athiyatun

Nasyiah (Ncess) yang selalu semangat, Ni’mah Aulia Hidayah, Oktavia Dwi

Sakti, Mutiara SEP, Rani Isnaini terima kasih kita sudah berproses bersama

dan banyak membantu aku dalam berbagai hal, semoga kita semua sukses,

Tufik Imam Ashari (Babe) terimakasih kebaikan selama ini membantu aku

dalam mengurus berbagai surat yang harus diselesaikan.

17. Gelas Antik (Adi Black, Adi kurniawan, Alvin, Ana, Andra, Andriyanto,

Anggi Lestari, Anggi Setiawan, Annisa Yurida, Annisa Utami, Vita, Arif,

Arizal, Astri, Bella, Binter, Deni, Desriyanto, Desy, Dian, Dinda, Dira, Ditho,

Sari, Anung, Ely, Adon, Fadly, Faiz, Fatra, Fatwa, Ferdian, Ferry, Gusty,

Herwan, Hiro, Holil, Idris, Istiqomah, Istie R, Intan Destrilia, Rian, Tije,

Julian, Reza, Nana, Nur Muharany, Meli, Mia, Fazry, Ma’ruf, Nabila Aisyah,

Nabila Cho, Nadya, Nihan, Niza, Fungki, Nur Arifah, Asih, Hasan, Idin,

Laila, Oci, Refi, Regi, Rifki, Robi, Rydho, Pranitha, Sandi, Sangga, Satria,

Sintong, Sisca, Sondang, Tengku, Tiyasz, Trias Cininta, Triaz, Tuti, Yunia,

Wahyu Hidayat, Wahyu Syawaldi, Widi, Yumas, Heni). Serta keluarga besar

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara terutama untuk Gelas Antik yang tidak

bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaan dan

dukungannya selama proses perkuliahan. Semoga kita sukses semua, Amin.

18. Temanku terbaik Rt Dwi Septya dan Helda Sari yang dari awal perkuliahan

sampai sekarang masih masih seperti keluarga terimakasih atas segala

semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

19. Teman terbaik Mutiara Citra Ramadhani, Adisthi Selviana, Fani Filio, dan

Garin Pratiwi terimakasih sudah menjadi teman baikku, menjadi pendengar

setia dari semua cerita yang intinya itu-itu aja tidak ada hentinya mendukung

serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih ya

guys, semoga sukses selalu untuk kita.

20. Keluarga Besar “Gelas Antik”, terimakasih untuk kebersamaannya dan

kekompakan selama dibangku perkuliahan, terimakasih untuk doa, semangat,

uluran tangan kalian selama ini.

21. Keluarga Besar HIMAGARA FISIP Universitas Lampung, Terimakasih sudah

menjadi keluarga selama masa perkuliahan.

22. Teman-teman KKN Desa Watu Agung, Kecamatan Kalirejo, Lampung

Tengah yaitu Adi, Edwin, Iqbal, Ratu Dwi, Riva, dan Kak Puja yang telah

menjadi keluarga baru selama 40 hari.

23. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas bantuannya.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada

penulis mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa

ta’ala. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan skripsi

ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,

akan tetapi sedikit harapan semoga karya ilmiah sederhana ini dapat berguna

dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 09 April 2018

Penulis

Ririn Fitrianti

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACKABSTRAKDAFTAR ISIDAFTAR GAMBARDAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1A. Latar Belakang ..................................................................................... 1B. Rumusan Masalah ................................................................................ 8C. Tujuan .................................................................................................. 8D. Manfaat ................................................................................................ 8

II. TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 10A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik .................................................... 10

1. Pengertian Kebijakan Publik.......................................................... 102. Ciri-Ciri Kebijakan Publik ............................................................. 113. Tahap-Tahap Kebijakan Publik...................................................... 12

B. Tinjauan Implementasi Kebijakan ....................................................... 141. Pengertian Implementasi Kebijakan .............................................. 142. Model Implementasi Kebijakan ..................................................... 16

a. Model Charles O.Jones ............................................................ 16b. Model Edwards III .................................................................. 18c. Model Implementasi Kebijakan Donal S. van Meter

dan Carl E. van Horn................................................................ 19d. Model Merilee S. Grindle ........................................................ 21e. Model Mazmanian dan Sabatier............................................... 22f. Model Hoogwood dan Gunn.................................................... 23

C. Tinjauan Tentang Desa ........................................................................ 251. Pegertian Desa................................................................................ 252. Otonomi Desa ................................................................................ 26

D. Tinjauan Tentang Sistem Keuangan Desa (Siskuedes)....................... 28

1. Pengertian Siskuedes...................................................................... 282. Tujuan Siskuedes ........................................................................... 29

E. Kerangka Pikir ..................................................................................... 30III.METODE PENELITIAN ....................................................................... 33

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian ........................................................... 33B. Fokus Penelitan ................................................................................... 34C. Lokasi Penelitian................................................................................. 35D. Informan Penelitian.............................................................................. 35E. Sumber Data ........................................................................................ 36F. Teknik Pengumpulan Data .................................................................. 38G. Teknik Analisis Data............................................................................ 39H. Teknik Keabsahan Data ...................................................................... 41

IV.GAMBARAN UMUM HASIL DAN PEMBAHASAN ........................ 43A. Gambaran Umum Desa Bumiratu........................................................ 43

1. Sejarah Desa Bumiratu ………………………………….............. 432. Kondisi Geografis dan Iklim.......................................................... 443. Kondisi Pembangunan .................................................................. 464. Bidang Kemasyarakatan................................................................. 455. Struktur Organisasi dan Mekanisme Pemerintahan Desa

Bumiratu......................................................................................... 486. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Desa Bumiratu ............................. 497. Kondisi Demografis (Kependudukan) ........................................... 50

B. Hasil Penelitian .................................................................................... 531. Organisasi ...................................................................................... 532. Interprestasi .................................................................................... 623. Aplikasi (Penerapan) ..................................................................... 66

C. Pembahasan Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes)di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.......... 691. Organisasi....................................................................................... 692. Interprestasi .................................................................................... 783. Aplikasi (Penerapan)...................................................................... 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

V. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 99A. Kesimpulan .......................................................................................... 99B. Saran..................................................................................................... 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi KebijakanMenurut Charles O.Jones ......................................................... 17

Gambar 2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi KebijakanMenurut Edwads III.................................................................. 19

Gambar 3 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi KebijakanMenurut Van Meter dan Van Horn....................................... 21

Gambar 4 Fitur Aplikasi Siskuedes........................................................... 29

Gambar 5 Kerangka Pikir.......................................................................... 32

Gambar 6 Struktur Organisasi dan Mekanisme Pemerintahan DesaBumiratu ................................................................................... 48

Gambar 7 Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa ...... 61

Gambar 8 Flowchart Penyusunan APB Desa............................................ 64

Gambar 9 Sekretaris Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran KabupatenPringsewu Mengimplementasikan Siskuedes........................... 68

Gambar 10 Tujuh Aspek Pengelolaan Aset Kekayaan Desa ...................... 71

Gambar 11 Sebelas Stakeholders Desa ...................................................... 79

Gambar 12 Tampilan Aplikasi Siskuedes dari PermintaanPembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan ...................... 93

Gambar 13 Tampilan Aplikasi Siskuedes Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja dalam Bidang Penyelenggaraan PemerintahPekon ....................................................................................... 93

Gambar 14 Tampilan Aplikasi Siskuedes Kwitansi Pengeluaran DesaBumiratu .................................................................................. 94

Gambar 15 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa …………………………. 96

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1 Daftar Pekon/Kelurahan Yang Menyelesaikan Input APBDesa............................................................................................... 5

Tabel 2 Daftar Informan Penelitian............................................................ 36

Tabel 3 Dokumen terkait Implementasi Program Siskuedes ..................... 37

Tabel 4 Jadwal Penyusunan APB Desa...................................................... 65

Tabel 5 Harapan Pemerintah dalam Aplikasi Siskuedes............................ 75

Tabel` 6 Tabel 6 Perbandingan Desa di Kecamatan Pagelaran …………... 92

Tabel 7 Tabel 7 Masalah Sebelum Adanya Siskeudes ………………........ 97

1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan

Desa, dikatakan bahwa: “Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban

desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau

barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban Desa”. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang

disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Ruang

lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang

keseluruhannya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan desa demi

terwujudnya pembangunan.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah

dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Melalui kebijakan

dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa

meningkat. Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pun terus bertambah.

Pada tahun 2017 total dana desa seluruh Indonesia dari APBN sebesar Rp. 60

2

triliun, bertambah Rp13,1 triliun dari tahun sebelumnya. Jika dibagi rata, setiap

desa setidaknya akan mengelola uang sebesar Rp 800 juta.

Pengembangan dan perbaikan infrastruktur, prasarana ekonomi, dan

pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan

perempuan dan anak. Dalam pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan dana

desa yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat harus

sesuai dengan aturan. Maka diperlukan adanya pengorganisasian yang jelas

dalam melaksanakan suatu kebijakan dan pengoptimalisasian sumber daya

manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya. Jika

desa tidak memiliki pengorganisasian yang baik, maka pengorganisasian tersebut

seringkali terjadinya masalah yaitu korupsi kepada aparatur desa yang tidak

memiliki rasa tanggung jawab yang baik.

Peningkatan alokasi dana desa ternyata malah diiringi peningkatan korupsi.

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata,

mengatakan laporan penyelewengan dana desa sangat tinggi. Sampai akhir 2016

saja, KPK menerima 300 laporan masyarakat soal dugaan penyelewengan dana

desa yang terus bertambah. (sumber http://www.antikorupsi.org/id/ content/

korupsi-mengepung-desa yang diakses pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 15.06).

Tetapi, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagaian besar berasal dari

bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa

merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan

pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu

meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. Dalam

3

hal ini perlu pengelolaan dan manajemen yang baik untuk mengelola pendapatan

asli desa dan keuangan desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib

menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan

dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan

dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Salah satu strategi dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah pusat

mengimplementasikan aplikasi yang berbasis daring (online) untuk pemerintahan

desa yaitu aplikasi Siskeudes. Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan

bersama dengan Permendagri sebagai regulator sehingga hasil dari penggunaan

aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan adanya kebijakan Siskeudes dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi agar

implementasi kebijakan Siskeudes dapat sesuai dengan apa yang diharapkan

pemerintah dan masyarakat. Sesungguhnya, sebuah implementasi kebijakan

merupakan tahap dalam proses kebijakan, dimana implementasi dilaksanakan

ketika sebuah kebijakan dengan tujuan yang jelas. Dalam sebuah kebijakan,

implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas yang bertujuan untuk mewujudkan

apa yang sudah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Siskeudes ini ruang

lingkupnya masih sederhana yang hanya terbatas pada ruang lingkup desa.

Siskeudes memiliki fungsi sesuai dengan tujuan pengimplementasian Siskeudes,

yaitu mengelola keuangan desa dan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas.

4

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pengemban amanat

untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara

sebagaimana tercantum berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan

dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi tata kelola keuangan desa

ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada bulai Mei 2015. Aplikasi

Siskeudes ini telah diimplementasikan secara perdana di seluruh Indonesia pada

bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya

diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan

Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA). Terhitung

mulai tanggal 13 Juli 2015 aplikasi keuangan desa ini telah diambil ahli

penanganannya oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan

Daerah BPKP di Jakarta. Program Siskeudes merupakan program dari Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini telah diaplikasikan dari 18.000 desa

di Indonesia. Dengan disahkannya UU Nomor 6 tahun 2014, aplikasi Siskeudes

yang berbasis daring dapat membuat desa lebih baik lagi dengan memenuhi

kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemberian kesempatan yang lebih besar

bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan

pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan

kualitas hidup masyarakat desa sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar

wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

5

Dalam mengimplementasikan aplikasi Siskeudes ini tim BPKP dan

perwakilan Pemerintah Kabupaten yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten

Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah. Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Lampung menyebutkan

bahwa satu kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pringsewu seluruh

desanya telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes. Kabupaten Pringsewu

merupakan kabupaten yang paling cepat menyampaikan laporan keuangan

desanya, artinya aplikasi siskeudes ini terbukti dapat meningkatkan kinerja

pemerintah desa. Kabupaten Pringsewu setelah diterapkannya sistem keuangan

desa ini Kabupaten Pringsewu terdapat beberapa kendala yaitu masih kurangnya

pelatihan dalam menjalankan aplikasi dan Sumber Daya Manusia yang kurang

memadai dalam aplikasi Siskeudes tersebut walaupun di Kabupaten Pringsewu

program ini sudah berjalan.

Adapun beberapa desa yang telah menyelesaikan input APBDes di Siskeudes

di Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Pekon/Kelurahan Yang Menyelesaikan Input APBDes

No Nama Pekon/ Kelurahan Kecamatan1 Bumiratu Pagelaran2 Sukaratu Pagelaran3 Pamenang Pagelaran4 Margodadi Ambarawa5 Kutawaringin Adiluwih6 Banyuwangi Banyumas7 Banyuurip Banyumas8 Bumirejo Pringsewu9 Banjarsari Sukarjo10 Sukamulya Banyumas11 Sukorejo Adiluwih12 Waringinsari Barat Sukoharjo13 Waringinsari Timur Adiluwih14 Bandung Baru Adiluwih16 Gadingrejo Utara Gadingrejo

6

No Nama Pekon/ Kelurahan Kecamatan17 Srikaton Adiluwih18 Sidoharjo Pringsewu

Sumber: Kantor Kecamatan Pagelaran Tahun 2017

Desa yang sudah menerapkan program siskeudes di Kabupaten Pringsewu

namun mengalami kendala dalam mengimplemetasikan aplikasi siskeudes untuk

pelaporan keuangan desanya. Tetapi dari beberapa desa di atas peneliti memilih

untuk di Kecamatan Pagelaran karena di antara desa yang berada di Kecamatan

Pagelaran ada desa yang menjadi perwakilan Kabupaten Pringsewu dalam

mengimplementasian aplikasi Siskeudes untuk pertama di Provinsi Lampung.

Desa Bumiratu, Desa Sukaratu, Desa Pamenang, Desa Sukoharum, dan Desa

Padangrejo, dan Desa Wangison merupakan desa dari Kecamatan Pagelaran.

Meskipun pekon tersebut merupakan pekon yang paling cepat dalam

menyelesaikan laporan APBDes pada aplikasi siskeudes, namun kenyatanya

ditemukan banyak kendala teknis.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Kecamatan Pagelaran untuk di

Kecamatan Pageleran desa sangat bervariasi, yaitu artinya desa untuk di

Kecamatan Pagelaran ada yang baik dan yang kurang baik yaitu bahwa kesulitan

dalam mengimplementasikan aplikasi Siskeudes adalah jaringan internet dan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai peran dan tanggung jawab

yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan SDM yang memadai baik dari

segi kuantitas maupun kualitas dan belum menguasai aplikasi tersebut. Hal ini

dimungkinkan dalam aplikasi siskeudes yang rumit, sehingga pemahaman para

aparatur mengenai aplikasi tersebut masih rendah. Salah satu usaha yang bisa

dilakukan untuk bisa mengelola Siskeudes yaitu pelatihan SDM secara efektif

7

adalah dan pengembangan untuk aparatur desa yang masih belum menguasai

aplikasi Siskeudes. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa

memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya khususnya bagi aparatur

pemerintah desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip

akuntabilitas dalam tata pemerintahannya dimana semua akhir kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dari berita di atas, terlihat bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh aparatur

desa dalam pelaksanaan laporan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi

Siskeudes tersebut sumber daya manusia dan jaringan internet yang kurang

memadai. Selain itu, minimnya pelatihan dalam pelaksaan aplikasi Siskeudes

kepada aparatur desa. Dalam setiap implementasi sebuah program, sarana dan

prasarana menjadi suatu unsur yang diperlukan untuk mendukung berjalannya

implementasi tersebut. Implementor yang melaksanakan harus mengerti apa yang

harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi

tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang memadai maka

implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dalam hal ini implementasi

sistem keuangan desa (Siskeudes) membutuhkan SDM yang baik dan koneksi

internet yang baik agar pelaporan keuangan desa pada setiap tahun dapat berjalan

dengan baik dan transparansi.

Peneliti tertarik untuk menganalisis Desa Bumiratu dalam

mengimplementasikan aplikasi program Siskeudes disebabkan karena desa

Bumiratu tersebut termasuk dalam desa tercepat dalam menyelesaikan input

APBDes di Kabupaten Pringsewu dan salah satu desa yang menjadi perwakilan

8

untuk Kabupaten Pringsewu dalam mengimplementasian pertama aplikasi

Siskeudes di Provinsi Lampung. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Siskeudes di desa

Bumiratu dengan judul “Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang

akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa

Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam

penelitian ini, maka ada tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

Untuk menganalisis implementasi program Sitem Keuangan Desa (Siskeudes) di

Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

D. Manfaat

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan peneliti, dan

menambah penelitian/kajian yang berguna bagi perkembangan ilmu

administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi

kebijakan, Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik, Administrasi

Keuangan Negara.

9

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan informasi dan masukan kepada

pemerintah desa yang terkait yaitu Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran

Kabupaten Pringsewu dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Keuangan

Desa (Siskeudes) di desa tersebut.

10

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

a. Menurut Singadilaga dalam Sahya (2012:499) mendefinisikan bahwa

kebijakan publik merupakan keputusan atas sejumlah atau serangkaian

pilihan (set of choosing) yang berhubungan suatu sama lain yang

dimaksud untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Sedangkan menurut

Islamy dalam sahya (2012:501) Kebijakan publik merupakan

serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorintasi pada tujuan tertentu

demi kepentingan seluruh masyarakat.

b. Menurut Anderson dalam Subarsono (2016:2) mendefinisikan

kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan

dan aparat pemerintah. Walupun disadari bahwa kebijakan publik

dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

c. Menurut Dunn dalam Syafiie (2010:106) Kebijakan publik adalah

suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat

oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang

menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi,

11

kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas,

perkotaan.

d. Menurut Dye dalam Waluyo (2007:42) menegaskan bahwa kebijakan

publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk

melakukanatau tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah dalam upaya menyesejahterakan masyarakat, atau segala

upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan publik.

2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2013:14-15), ciri-ciri khusus yang melekat pada

kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu

dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah

pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba

acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem

politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang

saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang

dilakukan oleh pejabat- pejabat pemerintah dan bukan merupakan

keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup

keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu,

12

melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut

paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

c. Kebijakan terkait dengan apa yang senyatanya dilakukan

pemerintah dalam bidang tertentu.

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan sarana sekaligus

pembingkaian pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Dengan itu

kebijakan publik merupakan gambaran dari arah dan isi pelaksanaan

fungsi dalam pemerintahan tersebut dan merupakan produk dari

lingkungan pemerintahan, pada gilirannya juga memberi pengaruh

terhadap perkembangan lingkungan pemerintah tersebut.

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Nugroho (2014:269)

adalah sebagai berikut:

a. Tahapan penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada

agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu

untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada

tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali,

sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan,

atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk

waktu yang lama.

13

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas

oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan

untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan

(policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan

kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih

sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam

tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk

mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif,

konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif

pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan

oleh badan-badan administratif maupun agen-agen pemerintah

ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh

unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya

finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai

14

kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan

mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain

mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau

dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk

meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang

dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuranatau

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan

publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan

yang diinginkan atau belum.

B. Tinjauan Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap yang paling sangat menentukan dalam

proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan

pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

a. Menurut Wahab dalam Sahya (2012:530) Implementasi kebijakan

suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam

bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan,

perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Selanjutnya Wahab juga

mengemukakan beberapa pandangan dari Pressman dan

b. Menurut Jones (1996:166) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan

adalah suau kegiatan yang dimaksud untuk mengoperasikan sebuah

program dengan memperhatikan tiga aktovitas utama kegiatan.

15

c. Menurut Solichin dalam Sahya (2012:531) Implementasi kebijakan

merupakan batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas organisasi

birokrasi, adalah birokrasi pemerintah belum merupakan kesatuan

yang efektif, efisien, dan berorientasi pada tujuan.

d. Dalam Suharno (2013:169) Implementasi kebijakan publik secara

konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan

pemerintahan. Sebab pada dasarnya merupakan upaya pemerintah

untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan

pelayanan publik (public service). Kebijakan yang baik tidak memiliki

arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Implementasi adalah

suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah

disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya

dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap sempurna. Apabila

sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan

menginjak tahapan implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian

kebijakan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai

pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang digunakan,

staf yang akan melaksanakan program pelayanan-pelayanan yang akan

diberikan anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang

akan dievaluasi.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan

implementasi adalah salah satu proses dalam sebuah kebijakan publik

yang berisikan pencapaian dari kebijakan tersebut, implementasi juga

merupakan aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memliki

16

peran yang penting dalam keberhasilan dari kebijakan publik.

2. Model Implementasi Kebijakan

Perkembangan implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan guna

memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan Top-Down dan

Bottom Up. Pendekatan yang bersifat top-down dipakai untuk

mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika berfikir dari

‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat

keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Menurut

Nugroho (2014:680) model “top-downer” mudahnya ialah berupa pola

yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih

berbentuk mobilisasi. Sedangkan pendekatan bottom-up menggunakan

logika berfikir dari ‘bawah ke atas’ dan menekankan pentingnya

memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan,

yaitu birokrat pada level bawah (street level bureaucrat), dan kelompok

sasaran kebijakan. Model “bottom-upper” bermakna meski kebijakan

dibuat oleh pemerintah, namun pelaksaan oleh rakyat.

Beberapa model implementasi kebijakan dari beberapa para ahli:

a. Model Charles O.Jones

Menurut Jones (1996:296) ketiga aktivitas tersebut dapat

mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :

1) Organisasi

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya

sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana

dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan

17

perangkat hukum yang jelas.

2) Interpretasi

Mereka yang bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya

dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan atau ketentuan

yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai

dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku begitu dengan

pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang.

3) Aplikasi (penerapan)

Peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk

teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan untuk dapat melihat

ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas,

program kerja serta jadwal kegiatan disiplin.

Gambar 1 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi KebijakanMenurut Charles O.Jones

Sumber: Charles O.Jones dalam Jones (1996:296)

Organisasi

InterpretasiAplikasi

ImplementasiKebijakan

18

b. Model Edwards III

Menurut Edwards dalam (Subarsono 2013:90) implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

1) Komunikasi

Agar dapat menjamin keberhasilan implementasi kebijakan,

pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya

berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu

kelompok sasaran juga harus diinformasikan mengenai apa yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini penting untuk

menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.

2) Faktor sumberdaya

Tanpa sumber daya yang memadai, tentunya implementasi

kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya dapat

berupa sumberdaya manusia, yaitu kompetisi implementator dan

sumber daya finansial.

3) Faktor disposisi

Disposisi yang dimaksud adalah watak dan karakter yang dimiliki

implementator, seperti kejujuran dan komitmen. Disposisi

implementator menjadi variabel penting dalam implementasi

kebijakan. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik,

maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik,

sebagaimana diharapkan oleh pembuat kebijakan.

19

4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas

mengimplementasikan kebijakan. Birokrasi memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan

standard operational procedur (SOP). Sebagai pedoman bagi

setiap implementator kebijakan.

Gambar 2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi KebijakanMenurut Edwads III

Sumber: Edward III dalam Subarsono (2013:91)

c. Model Implementasi Kebijakan Donal S. van Meter dan Carl E.van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:99)

terdapat 5 variabel yang mempengaruhi implementasi kebiajakan

yaitu:

1) Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur karena

ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk

20

menimbulkan multiinterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi

pada sulitnya implementasi kebijakan.

2) Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang

memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya non-

manusia. Kurangnya sumberdaya akan menyulitkan implementasi

kebijakan

3) Hubungan antar organisasi

Jalinan hubungan kerja sama yang sinergis diperlukan antar

instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi

kebijakan.

4) Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang

dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh

mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan

bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipasan, yakni

mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada

di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi

kebijakan.

5) Disposisi implementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting yaitu;

1) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan

mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan.

2) Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijkan, dan

21

3) Intensitas disposisi implementor yaitu, preferensi nilai yang

dimiliki oleh implementor.

Gambar 3 Faktor Yang Mempengaruhi ImplementasiKebijakan

Menurut Van Meter dan Van HornSumber: Van Meter dalam Subarsono (2013:91)

d. Model Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2013: 93) terdapat

dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan,

yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi

(context of implementation. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target

groups termuat dalam isi kebijakan

2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group

3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;

4) Apakah letak sebuah program sudah tepat

5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementor

dengan rinci

22

6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang

memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa

besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik

institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan

responsivitas kelompok sasaran.

e. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam Subarsono (2013:94)

ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi yaitu:

1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan

Kategori tractability of the problem mencakup variabel-variabel

yang disebutkan oleh Subarsono (2013:95) :

(a) Tingkat kesulitan teknis dari maslah yang bersangkutan

(b) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran

(c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi

(d) Cakupan perubahan prilaku yang diharapkan.

2) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasi proses implementasi

(ability of statue to structure implementation). Kategori ability of

statue to structure implementation mencakup variabel-variabel

antara lain :

(a) Menjelaskan isu kebijakan

(b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis

23

(c) Besarnya alokasi sumberdaya fianansial terhadap kebijakan

tersebut

(d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi

pelaksana

(e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan

pelaksana

(f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan

(g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk

berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3) Variabel di luar kebijakan

Kategori nonstatutory variables affecting implementation

mencakup variabel yang terdiri dari :

(1) Kondisi sosial masyarakat dan tingkat kemajuan ekonomi

(2) Dukungan publik terhadap kebijkan

(3) Sikap dari kelompok pemilih

(4) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan

implementator

f. Model Hoogwood dan Gunn

Menurut Hoogwood dan Gun dalam Nugroho (2014:668) untuk

melakukan implementasi kebijakan memerlukan beberapa syarat.

1) Syarat yang pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi

eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak

akan menimbulkan masalah yang besar.

2) Syarat yang kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia

24

sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu.

3) Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan

benar-benar ada.

4) Syarat keempat yaitu apakah kebijakan yang akan

diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.

5) Syarat kelima, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.

6) Syarat keenam apakah hubungan saling ketergantungan kecil.

7) Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan

kesepakatan terhadap tujuan.

8) Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan

ditempatkan dalam urutan yang benar.

Model ini mendasarkan kepada konsep manajemen strategi yang

mengarah kepada praktek manajemen yang sistematis dan tidak

meninggalkan kaidah-kaidah pokok.

Dari beberapa model implementasi yang berbeda-beda diatas, dapat

disimpulkan bahwa terdapat dua model pendekatan yaitu model top

down dan model bottom up. Menurut Erwan (2015:37) Pendekatan

yang bersifat top-down dipakai untuk mengklasifikasikan para

peneliti yang menggunakan logika berfikir dari ‘atas’ kemudian

melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan atau

kegagalan implementasi suatu kebijakan. Sedangkan pendekatan

bottom-up menggunakan logika berfikir dari ‘bawah ke atas’ dan

menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam

25

implementasi suatu kebijakan, yaitu birokrat pada level bawah

(street level bureaucrat), dan kelompok sasaran kebijakan.

Peneliti menggunakan model implementasi dari Charles O.Jones,

karena implementasi Sistem Keuangan Desa tersebut mempunyai

karakteristik yang sesuai dengan tipe Charles O.Jones.

C. Tinjauan Tentang Desa

1. Pegertian Desa

Konsep Desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling

bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan

berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan

Pemerintahan Desa. Keberadaan Desa diakui oleh Pemerintah dalam

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan

bahwa :

a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011:4)

Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat danhukum adat

yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-

batasnya,memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena

seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik,

26

ekonomi, sosial, dan keamanan, memilki susunan pengurus yang dipilih

bersama, memliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak

menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

c. Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011:4)

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan

masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan

Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan

bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Dari uraian diatas, peneliti dapat mentimpulkan Desa adalah suatu wilayah

memilki batas tertentu yang ditempati oleh sejumlah orang yang disebut

masyarakat yang memiliki satu kesatuan dan adat istiadat yang hidup

saling mengenal dan bergotong-royong. Masyarakat desa sebagai besar

mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani atau nelayan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Desa ditempati oleh masyarakat yang

saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, kepentingan

politik,sosial, ekonomi dan keamanan yang menjadikan sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat, sehingga akan

terwujud ikatan lahir batin diantara warga masyarakat.

2. Otonomi Desa

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

27

asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat, artinya desa tersebut memilki otonomi untuk membuat

kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan

pelaksanaan. Namun otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi

yang berdasarkan usul-usul dan adat istiadat. Artinya otonomi desa bukan

merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal

dari asal-usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan

digunakan oleh masyarakat desa dari dahulu hingga sekarang.

Menurut Waluyo (2007:207) menjelaskan bahwa agar otonomi daerah

dapat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai , maka pemerintah wajib

melakukan pembinaaan, fasilitasi, supervisi dan advokasi berupa

pemberian arah dan pedoman yang jelas melalui beberapa peraturan

perundang-undangan yang dibutuhkan, terkait dengan perencanan,

pelaksanaan dan pengawasan serta pengembangan kedepan. Secara

bersamaan pemerintah wajib memberikan fasilitas peluang kemudahan,

bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi

daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian otonomi

daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan

kesejahteraan kepada masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas

pengelolaan sumber daya daerah dan mendorong proses percepatan

28

perwujudnya pemberdayaan masyarakat di daerah serta partisipasi aktif

masyarakat dalam pengelolaan pembangunan daerah.

D. Tinjauan Tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

1. Pengertian Siskeudes

Telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa

diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya, termasuk

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sesuai

UU Nomor 6 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang

berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya

berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi

Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/

Kabupaten/Kota.

Pengembangan aplikasi keuangan merupakan hal yang wajar dalam

sebuah sebuah organisasi atau pemerintahan, termasuk dalam tata kelola

pemerintahan desa agar mutu pelaporan keuangan semakin profesional,

berkualitas, efektif dan efesien. Sebagaimana diketahui, Siskeudes adalah

aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh BPKP berkerjasama dengan

Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kemendesa PDTT untuk

digunakan oleh pemerintah desa diseluruh Indonesia dalam pengelolaan

dana desa.

Pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk

Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih baik lagi dalam

29

mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki,

termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut,

pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan.

Gambar 4 Fitur Aplikasi SiskeudesSumber: www.bpkp.go.id

2. Tujuan Siskeudes

a. Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi

UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat

dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.

b. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan

desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Pendirian dan pengelolaan Siskeudes merupakan perwujudan pengelolaan

ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif,

emansipatif, transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya

serius dalam menjalankan pengelolaan Siskeudes tersebut dapat berjalan

efektif, efesien, proporsional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan

30

Siskeudes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan

konsumtif masyarakat .

E. Kerangka Pikir

Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan

anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan

penghargaan Negara kepada desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah

kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran

untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang

beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa

tentunya menuntut tanggung jawab yang besar oleh Aparatur Pemerintah

Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata

kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance). Untuk dapat

menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya

dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten

serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat

diandalkan. Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta

dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta

kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

31

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang

dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa supaya

akuntabilitas dan transparan.. Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini aparatur

desa dapat mudah untuk dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan

desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Untuk menganalisis

pelaksanaan program Siskeudes tersebut, selama peneliti melakukan

penelitian, peneliti memperoleh data dan informasi melalui pengamatan dan

observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara awal kepada

pihak yang bersangkutan dengan implementasi program Sistem Keuangan

Desa (Siskeudes) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten

Pringsewu. Dari temuan dilapangan peneliti menemukan beberapa kendala

dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa tersebut mungkin karena Siskeudes

merupakan aplikasi baru dan aparatur desa yang menggunakan aplikasi

tersebut harus menguasai akutansi, kendalanya antara lain aparatur desa

masih banyak yang belum menguasai tentang aplikasi sistem keuangan desa

Siskeudes tersebut, dan jaringan internet yang kurang stabil sehingga

menghambat untuk proses laporan keuangan desa.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan

publik menurut Charles O.Jones, karena ada kesesuaian antara masalah yang

terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan dalam teori

tersebut. Kesesuaian yang muncul antara lain dilihat dari indikator yang

terdapat dalam proses implementasi kebijakan publik khususnya

32

implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bumiratu

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, karena dalam pelaksanaan

Siskeudes tersebut dibutuhkan komunikasi serta tata cara pelaksanaan

aplikasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan Desa

Bumiratu relevan dengan masalah Siskeudes yang belum berjalan dengan

baik.

Berdasarkan deskripsi diatas, peneliti akan menggambarkan skema

kerangka konsep dalam kaitannya dengan program Sistem Keuangan

Desa (Siskeudes) sebagai berikut:

Gambar 5 Kerangka PikirSumber: Diolah oleh peneliti tahun 2017

Sistem KeuanganDesa :

1. Tidaktransparan

2. Korupsi3. SDM yang

lemah

Model implementasiCharles O.Jonesdalam (Jones1996:296) yaitu :

1. Organisasi2. Interpretasi3. Aplikasi

(penerapan)

Aplikasi SistemKeuangan Desa

(Siskeudes)

Kendala Siskeudes :

1. SDM yang kurangmenguasaiSiskeudes

2. Jaringan Internet

33

BAB IIIMETODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono

(2016:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme,

digunakan untuk meniliti pada kondisi obyek yang alamiah. Artinya data yang

dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari

naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan

dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif

ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara

mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif

dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan

teori yang berlaku dengan menggunakan tipe deskriptif.

Tipe deskriptif menurut Sugiyono (2016:11) adalah tipe yang dilakukan

untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel

satu dengan variabel yang lain.

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan pemahaman bagaimana

34

implementasi program Siskeudes di Desa Bumiratu dalam melaporkan keuangan

desa melalui proses wawancara mendalam kepada aparatur pemerintah kecamatan

dan Desa Bumiratu dan hambatan-hambatan yang terkait, serta data-data lainnya

yang peneliti dapatkan.

B. Fokus Penelitan

Penelitian ini difokuskan kepada proses implementasi dengan

menggunakan model implementasi dengan pendekatan top-down yang

dikemukakan oleh Charles O.Jones, alasan peneliti menggunakan model ini ialah

karena program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan program yang

diimplementasikan oleh pemerintah dan dilaksanakan untuk aparatur desa supaya

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam melaporkan keuangan desa. Top-down

dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika berfikir

dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan

atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Tiga variabel utama dari model

tersebut adalah:

1. Organisasi

Dalam penelitian ini aspek yang digunakan dalam organisasi yang hendak

dianalisis terkait dengan Sistem Keuangan Desa Bumiratu organisasi yang

memilki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang

berkualitas untuk pelaksanaan aplikasi Siskeudes tersebut.

2. Interpretasi

Dalam penelitian ini aspek yang digunakan dalam interpretasi yang

hendak dianalisis terkait dengan Sistem Keuangan Desa Bumiratu,

kemampuan aparatur desa dalam menangani pelaksanaan Siskeudes

35

tersebut dengan peraturan yang berlaku dan harus bertanggungjawab.

3. Aplikasi

Dalam penelitian ini aspek yang digunakan dalam aplikasi sistem

keuangan desa (Siskeudes) yang hendak dianalisis yaitu penerapan berupa

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai ketentuan

peraturan atau kebijakan pemerintah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di desa yaitu Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran

Kabupaten Pringsewu. Penulis memilih instansi tersebut karena Desa Bumiratu

desa tercepat dalam menyelesaikan input APBDes di dalam Sistem Keuangan

Desa (Siskeudes) dan Desa Bumiratu merupakan desa terbaik dalam

menyampaikan laporan keuangan desanya sehingga Desa Bumiratu menjadi salah

satu desa perwakilan Kabupaten Pringsewu dalam pelatihan Siskeudes di Provinsi

Lampung pada saat pertamakali aplikasi Siskeudes di implementasikan.

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke

lokasi penelitian oleh peneliti, yakni di desa Bumiratu dipilih secara purposive

sampling, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan

atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang

implementasi Siskeudes sehingga mereka akan memberikan informasi secara

tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan penjelasan tersebut,

maka pihak- pihak yang telah dijadikan informan oleh peneliti diantaranya yaitu

36

dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Informan Penelitian

No Nama Jabatan Tanggal Wawancara

1 Basroni, S.E Camat Pagelaran 30 Oktober 20172 Witroyono, S.E Kasih PMD 30 Oktober 20173 Sunarni Tim Siskeudes Kecamatan

Pagelaran30 Oktober 2017

4 Ismali Kepala Desa Bumiratu 31 Oktober 20175 David Yusuf Sekretaris Desa Bumiratu 31 Oktober 2017

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2017

E. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofl dalam Moleong (2011:157) sumber data

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah

data tambahan seperti dokumen. Sumber data merupakan suatu benda, hal

atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk

mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus

penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:

1. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau

lokasi penelitian, baik melalui pengamatan secara langsung maupun

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa narasumber. Dengan

demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan melalui observasi

dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang

akan di bahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah

dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara

berlangsung.

37

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian

dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang

berkenaan dengan penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan,

pedoman pelaksanaan, literatur, artikel, koran dan yang berkenaan dengan

implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Bumiratu.

Tabel 3 Dokumen terkait Implementasi Program Siskeudes

No Dokumen Keterangan

1. UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenanganuntuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat, artinya desatersebut memilki otonomi untuk membuatkebijakan yang mengatur dan berwenanguntuk membuat aturan pelaksanaan.

2. PP Nomor 60 Tahun 2014juncto PP Nomor 22 Tahun2015 tentang Dana Desa yangBersumber dari APBN.

Dana Desa adalah dana yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara yang diperuntukkan bagi Desayang ditransfer melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerahkabupaten/kota dan digunakan untukmembiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat.

3. Permendagri Nomor 113Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkanasas-asas transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertibdan disiplin anggaran.Pengelolaan keuangan desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dikelola dalammasa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulaitanggal 1 Januari sampai dengan tanggal31 Desember

4. PP Nomor 43 Tahun 2014juncto PP Nomor 47 Tahun2015 tentang PeraturanPelaksanaan UU Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa.

Mengatur tentang :1. Pendirian dan organisasi pengelola.2. Sumber modal dan kekayaan desa.3. AD/ART.4. Pengembangan kegiatan usaha.

38

5. Siskeudes Desa BumiratuKecamatan PagelaranKabupaten Pringsewu

Aplikasi Keuangan yang dikembangkan oleh BPKPberkerjasama dengan KementerianDalam Negeri (Mendagri) danKemendesa PDTT

Sumber: diolah peneliti 2017

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan salah satu pekerjaan yang

sangat menentukan dalam suatu penelitian. Teknik yang pengumpulan data yang

dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan cara

melakukan tanya jawab dengan tatap muka kepada informan yang telah

ditetapkan. Untuk melakukan wawancara, peneliti langsung datang dan

tatap muka dengan informan yang telah terpilih dan dirasa mampu

memberikan informasi mengenai program Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes). Pada proses ini, peneliti mewawancarai informan-informan

yang berasal dari kantor Kecamatan Pagelaran dan Aparatur Desa

Bumiratu.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang

sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan dan

terdapat beberapa tipologi pengamatan. Teknik observasi ini digunakan

untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung terkait dengan

implementasi atau penerapan program Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten

39

Pringsewu.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang

penerapan Sistem Keuangan Desa Siskeudes. Instrumen yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu dengan meng-copy data-data yang dimiliki oleh

Kantor Kecamatan Pagelaran dan Kelurahan Desa Bumiratu Kabupaten

Pringsewu yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dokumen

didapat langsung dari Kantor Kecamatan Pagelaran dan Kelurahan Desa

Bumiratu Kabupaten Pringsewu. Dokumen yang digunakan untuk

mendukung penelitian mengenai implementasi sistem keuangan desa

(Siskeudes) antara lain UU Desa Nomor 6terkait desa, PP 43 (2014) JUC

pp 47 (2015) terkait Dana Desa dari APBN, Permendagri 113 (2014) dan

114 (2014) dan PMK 247 (2015) terkait tentang pengelolaan keuangan

desa.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis datayang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto

dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat

kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono

2010:244). Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif, yaitu:

40

1. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data dapat diartikan sebagai tahap pemilihan, pemusatan perhatian

dan penyederhanaan, merangkum dan memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya

bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama

pelaksanaan penelitian berlangsung.

Hal-hal pokok yang peneliti rangkum di sini salah satunya yaitu

wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa instansi yaitu Kasih

PMD, Camat Pagelaran, Kepala Desa Bumiratu, Bendahara Desa

Bumiratu, Tim Siskeudes di Kecamatan Pagelaran, Sekretari Desa

Bumiratu dengan menggunakan pertanyaan yang sama dan disesuaikan

dengan kriteria setiap informan untuk mencari jawaban yang sesuai

dengan apa yang diteliti dan memisahkan jawaban yang tidak sesuai

dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data (data display)

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran

secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.

41

Dalam penelitian ini maka peneliti menyajikan data dalam bentuk teks

deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis, data

tersebut berupa hasil wawancara yang dilakukan di Kantort Kecamatan

Pagelaran dan Desa Bumiratu diikuti dengan menyajikan bagan, tabel,

dokumen-dokumen dan foto atau gambar sejenisnya untuk memperjelas

data tersebut sehingga nantinya akan dapat mempermudah peneliti untuk

menarik suatu kesimpulan.

3. Kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data.

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang

telah diperoleh dari observasi, wawancara,dan dokumentasi. Dengan

adanya kesimpulan maka penulis dapat mengetahui sejauh mana

implementasi Siskeudes yang telah dilakukan oleh Desa Bumiratu dalam

menyampaikan laporan keuangan desanya sehingga peneliti dapat

mengetahui inti dari setia p kegiatan yang dilakukan selama melakukan

penelitian ini.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan

penelitian dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data

dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Berdasarkan teknik-teknik

keabsahan, maka peneliti menggunakan teknik keabasahan data Derajat

kepercayaan, dengan menempuh teknik:

42

a. Kecukupan Refrensi

Kecukupan refrensi yang dimaksud di sini adalah adanya alat pendukung

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian

yang dilakukan oleh peneliti, kecukupan refrensi yang peneliti gunakan yaitu

barupa alat perekam wawancara. Rekaman wawancara tersebut peneliti

gunakan untuk mendukung dan memudahkan peneliti dalam mencatat data

dan membandingkan data yang peneliti kumpulkan dan dapatkan dari para

informan di lapangan. Sehingga bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat

digunakan sebagi patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan

penafsiran data.

b. Triangulasi

Teknik triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat

kepercayaan informan melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil

wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan

informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan

kepercayaan yang sesuai.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber

adalah teknik menguji data dan informasi dengan mencari data yang sama dengan

informan satu dan lainnya. Data dari informan akan dikomplikasikan dengan hasil

dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber

bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang

tinggi.

99

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa Implementasi Sistem Keuangan Desa (Sikuedes) dalam

menyampaikan laporan keuangan, jika dilihat dari inidikator yang telah

dikemukakan oleh Charles O.Jones yaitu selama proses pelaksanaan

Implementasi program Sistem Keuangan Desa di Desa Bumiratu:

a. Tahap Pengorganisasian

Pelaksana atau brainware yang menjalankan Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes) juga menunjukkan kemampuan yang baik. Adapun, dari segi

sarana dan prasarana pelaksanaan Implementasi Sistem Keuangan Desa di

Desa Bumiratu juga sudah memadai. Hal ini dapat ditunjukkan dengan

penggunaan hardware, software dan jaringan telekomunikasi yang dapat

menunjang pelaksanaan Impelementasi program Sistem Keuangan Desa di

Desa Bumiratu tanpa mengalami kendala yang berarti.

b. Tahap Interpretasi

Selain itu, prosedur kerja yang dilaksanakan selama proses

pengimplementasian Sistem Keuangan Desa di Desa Bumiratu sudah

dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

100

c. Tahap Aplikasi

Secara keseluruhan Implementasi program Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes) di Desa Bumiratu sudah dijalankan dengan baik. Hal ini

ditunjukkan dengan tercapainya tujuan pengaplikasian Sistem Keuangan

Desa yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu untuk membantu aparatur

desa dalam membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

secara efektif dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, diusulkan beberapa saran dalam penerapan

program Sistem Keuangan Desa, yaitu:

1. Desa Bumiratu lebih baik meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak

yang terlibat dalam pelaksanaan Siskeudes, agar nantinya pelaksanaan

Siskeudes tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

2. Aparatur Desa Bumiratu harus lebih memahami potensi dan sumber daya

yang ada di Desa Bumiratu agar tidak salah dalam menentukan BUMDes

yang akan dilaksanakan di Desa Bumiratu.

3. Memberikan pelatihan yang cukup dan pengawasan yang rutin agar

pelaksanaan Sistem Keuangan Desa bisa berjalan dengan maksimal tidak

hanya di Desa Bumiratu akan tetapi juga di desa lain di Kabupaten

Pringsewu

101

DAFTAR PUSTAKA

102

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Erwan, Agus Purwanto.2015. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:GavaMedia.

Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi.Bogor: Ghalia Indonesia.

Hasibun, Malayu. 2016. Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah. Jakarta:Bumi Aksara.

Jones, Charles O.1996.Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Kusdi. 2016. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Maleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT RemajaRosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: `Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2014. Public Policy.Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.Jakarta: Erlangga.

Sahya, Anggara.2012.Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, danFakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance).Bandung:CV PustakaSetia.

Subarsono. 2016. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.

103

Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: kajian proses dan analisakebijakan. UNY Press.

Syafiie, Inu K. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Wahab, Solichin Abdul. 2012.Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke PenyusunanModel-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahyono, Teguh. 2004 . Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisi Desain danImplementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waluyo. 2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya DalamPelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung:Mandar Maju.

Sumber lainnya :

http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-mengepung-desa

http://www.bpkp.go.id

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBNPermendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa