IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH · PDF fileKementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah 3 BAB XXII INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 391 (1) Pemerintah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAHREPUBLIK INDONESIA

IMPLEMENTASI SISTEM

INFORMASI KEUANGAN

DAERAH (SIKD)

MENUJU E-GOVERNMENT

Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

Dasar Hukum

Pelaksanaan SIKD1. UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara

2. UU No. 23/2014 ttg Pemerintah Daerah

3. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah

4. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

6. PP No. 65/2010 tentang perubahan atas PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

7. PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

8. PERMENDAGRI No. 64/2013 tentang Penerapan Akutansi berbasis Akrual



3

BAB XXII

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 391(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan

informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri

atas:

a. informasi pembangunan Daerah; dan

b. informasi keuangan Daerah.

(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu

sistem informasi Pemerintahan Daerah.

UU 23 / 2014 :

Pemerintahan Daerah



4

Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 391 ayat (1) huruf a memuat informasi

perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup:

a. kondisi geografis Daerah;

b. demografi; c. potensi sumber daya Daerah;

d. ekonomi dan keuangan Daerah;

e. aspek kesejahteraan masyarakat;

f. aspek pelayanan umum; dan

g. aspek daya saing Daerah.

Pasal 392



5

(1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi

anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

(2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan untuk:

a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran

Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;

b. membantu kepala daerah dalam merumuskan

kebijakan keuangan Daerah;

c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi

kinerja keuangan Daerah;

Pasal 393



6

d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan

Daerah;

e. mendukung keterbukaan informasi kepada

masyarakat;

f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi

keuangan Daerah secara nasional; dan

g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah

(3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 393



7

KEWAJIBAN

(1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1)

WAJIB diumumkan kepada masyarakat.

(2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan Daerah WAJIB

disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 394



8

SANKSI

3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan

informasi pembangunan Daerah dan informasi

keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi

keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran

tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk

bupati/wali kota.

Pasal 394



9

4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali

berturut-turut tetap tidak dilaksanakan,

kepala daerah dikenai sanksi berupa

mengikuti program pembinaan khususpendalaman bidang pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas

dan kewenangannya dilaksanakan oleh

wakil kepala daerah atau oleh pejabatyang ditunjuk.

Pasal 394



Selain informasi pembangunan

Daerah & informasi keuangan Daerah

sbgm dimaksud dalam Pasal 391 ayat

(1), Pemerintah Daerah dapat

menyediakan & mengelola informasi

Pemerintahan Daerah lainnya.

10

Pasal 395



“Informasi Pemerintahan Daerah lainnya”antara lain :

1. informasi mengenai proses

pembentukan Perda,

2. kepegawaian,

3. kependudukan, dan

4. layanan pengadaan barang dan jasa.

11

Pasal 395

Permendagri No 64 TAHUN 2013

Penerapan Akutasi Berbasis

Akrual



PP

71/2010

Kebijakan

Akt &

SAPD

Pendapatan-LO

Beban

Pendapatan-LRA

Belanja

Aset Tetap &

Penyusutan

Aset Lainnya

Kas & Setara Kas

Piutang

Persediaan

Investasi Jangka

Panjang

Kewajiban

Koreksi Kesalahan

Pembiayaan

Dana Cadangan

Konsolidasi

ReStatement Laporan

Keuangan

LRA SAL

LO LPE

Neraca

LAK *)

C

a

L

K

**)

Lap. Keu PPKD

Lap. Keu SKPDPemda

1

LAK disusun berdasarkan

hasil analisis arus masuk dan

keluar kas.

2

3

5

4

6

7

CaLK merupakan penjelasan

deskriptif atas keseluruhan

laporan.

*)

**)

Transaksi

Transitoris ***)

Transaksi Transitoris dapat

berupa Potongan Pajak,

Penyetoran Pajak, PPh21, dll.

***)

PEMDA

Transfer

Permen

dagri

64/2013



PP

71/2010

Permend

agri

64/2013

Pendapatan-LO

Beban

Pendapatan-LRA

Belanja

Aset Tetap &

Penyusutan

Aset Lainnya

Kas & Setara Kas

Piutang

Persediaan

Kewajiban

Koreksi Kesalahan

Konsolidasi

Laporan Pemda

LRA

LO LPE

Neraca

C

a

L

K

**)

1

2

3

5

7SKPD



PP NO 56 TAHUN 2005

Sistem Informasi

Keuangan Daerah



PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah, menyatakan

Pemda wajib menyampaikan Informasi

Keuangan Daerah (IKD) kepada Pemerintah

dalam hal ini Kementerian Keuangan

dan Kementerian Dalam Negeri;

Mandatorial



1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;

2. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) secara nasional;

3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana

Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penegndalian Defisit

Anggaran;

4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,

Pinjaman Daerah, dan Defisit Anggaran Daerah;

Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 9

Tujuan SIKD Nasional




1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;

2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;

3. Laporan Realisasi APBD Semester I;

4. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang terdiri dari;a. Realisasi APBD;

b. Neraca;c. Laporan Arus Kas, dand. Catatan atas Laporan Keuangan;

5. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan

7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskaldaerah.

Data SIKD Nasional



Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 10 (2)

1. Penyusunan standar Informasi Keuangan Daerah;

2. Penyajian Informasi Keuangan Daerah kepada masyarakat;

3. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi;

4. Penyiapan rumusan kebijakan teknis dibidang teknologi

pengembangan SIKD;

5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD;

6. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean,

peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi, dan

7. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran

informasi antar Instansi Pemerintah.

Fungsi

Penyelenggaraan SIKD




1. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah danlaporan pengelolaan keuangan daerah;

2. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangandaerah;

3. membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalammelakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;

4. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;5. menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada

masyarakat; dan6. mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang

dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.


Provinsi / Kabupaten / Kota




1. penyajian informasi anggaran, pelaksanaan

anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang

dihasilkan oleh Sistem Informasi PengelolaanKeuangan Daerah.

2. penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs

resmi Pemerintah Daerah.

3. penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalamrangka mendukung SIKD secara nasional.


Provinsi / Kabupaten / Kota



PRESIDEN

MENDAGRIK/

L

K/

L

K/

L

K/

L

PORTAL DATA KEUANGAN DAERAH

(SIKD NASIONAL)

Website

Keuda

Provinsi

Kabupaten/Kota

Inspektorat

Website

Provinsi

Website

Kab/Kota

Publikasi Konten

KOMINFO/

Pengelola Web

DPPKAD SIKD

Publikasi Konten

Publikasi Rekap

(memastikan)

Fasilitasi

Inspektorat

KOMINFO/

Pengelola Web

DPPKAD

(memastikan)

Fasilitasi

SKPD[verifikasi

]

SKPD[verifikasi

]

[verifikasi

kab/kota]

Oleh Provinsi

[upload kab/kota]SIKD

[upload prov]

[verifikasi prov]

Oleh Ditjen Keuda

(alur data)

(alur publikasi)

(koordinasi)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

Terima kasih

Documents

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH · PDF fileKementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah 3 BAB XXII INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 391 (1) Pemerintah