IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53

TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

E-JURNAL

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

EMILIA H.

NIM. 110565201251

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2018

2

ABSTRAK

Nama : Emilia H

NIM : 110565201251

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Implementasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Pegawai Negeri Sipil

yang profesional dan berdedikasi tinggi. Untuk menciptakan Pegawai Negeri Sipil

tersebut Maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hal di atas, maka Penulis

ingin mengetahui bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 3 ayat

11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil yang mengatur tentang bekeranan bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan

adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data yang diperoleh dari

hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Pemeritah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan dengan baik.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan atasan langsung kepada Pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang ada dibawahnya Banyak orang yang

datang terlambat atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah masih mengulangi

pelanggaran disiplin dan tidak tegasnya disiplin yang paling berat sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Kata kunci : kebijakan, implementasi, kinerja, disiplin, birokrasi

3

ABSTRACT

Nama : Emilia H

NIM : 110565201251

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Implementation of PP 53 of 2010 concerning the Discipline of

Civil Servants in the Regional Financial and Asset Management

Agency of Riau Islands Province

To provide services to the public, professional and dedicated civil servants are

needed. To create the Civil Servants, the Government established Government

Regulation Number 53 of 2010 concerning the Discipline of Civil Servants. Based

on the above, the Author would like to know how the Government Regulation

Number 53 of 2010 concerning the Discipline of Civil Servants in the Regional

Financial and Asset Management Agency of Riau Islands Province.

The purpose of this study is to find out how the implementation of Article 3

paragraph 11 of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning the

Discipline of Civil Servants that regulates working in the Regional Financial and

Asset Management Agency of the Riau Islands Province. The research method used

is a qualitative descriptive study that describes the data obtained from the results of

the study. Government Regulation Number 53 of 2010 concerning the Discipline

of Civil Servants in the Regional Finance and Asset Supervisory Agency of

Kepulauan Riau Province 2018.

The results of the study show that the Implementation of Government Regulation

Number 53 of 2010 concerning the Discipline of Civil Servants in the Regional

Financial and Asset Management Agency of Riau Islands Province has not gone

well. This is caused by the lack of supervision of direct supervisors to Civil Servants

and Non-permanent Employees who are under it. Many people who arrive late or

do not enter work without a valid reason still repeat the violation of discipline and

the most severe discipline is not in accordance with Government Regulation

Number 53 Year 2010.

Keywords: policy, implementation, performance, discipline, bureaucracy

4

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk membina kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia maka

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya mangatur kewajiban dan larangan

serta hukuman disiplin bagi setiap Pegawai Negeri Sipil. Kewajiban Pegawai

Negeri Sipil diantaranya adalah masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja

sedangkan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil diantaranya adalah dilarang

menyalahgunakan wewenang.

Hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mematuhi kewajiban dan

larangan sesuai yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

dikenakan sanksi dari yang paling ringan berupa teguran lisan sampai dengan yang

terberat berupa pemecatan dari Pegawai Negeri Sipil.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

5

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 92 Orang dan PTT berjumlah 34

Orang. Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki perilaku yang

berbeda-beda dalam mematuhi peraturan disiplin.

Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan proses bagi kepentingan

kerja yang ditunjukkan pada tindakan setiap Pegawai Negeri Sipil yang bekerja,

namun kurangnya kesadaran dan kesediaan untuk bertindak sesuai dengan

Perundang-Undangan ataupun Peraturan yang ada menyebabkan masih saja

terdapat oknum Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang berbuat

indisipliner.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka Penulis ingin mengetahui

penerapan hukuman atau sanksi bagi Pegawai yang melanggar Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sehingga

penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU”.

6

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penulis memaparkan

data yang diperoleh dari hasil penelitian berkaitan dengan Implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2018.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011:9).

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Komplek Perkantoran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C1 Lantai 1 Sultan Mahmud Riayat

Syah Pulau Dompak – Tanjungpinang.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data

Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku-buku.

7

3. Pembahasan

a. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

1) Standar/Ukuran dan Tujuan

Standar kerja merupakan besarnya tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik tersebut akan

terlaksana dengan baik apabila pegawai yang memberikan pelayanan tersebut hadir

sesuai dengan ketentuan jam kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, masuk kerja dan mentaati ketentuan

jam kerja merupakan salah satu kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Apabila

kewajiban tersebut terlaksana dengan baik akan berakibat pada perilaku disiplin

pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan

Riau semakin meningkat sehingga pelayanan semakin meningkat. Dengan

terciptanya pelayanan yang semakin meningkat maka akan berpengaruh kepada

kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan

Riau dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54

Tahun 2017 Disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil

meliputi disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan ketentuan :

a) Mematuhi jam kerja dengan datang tepat waktu dan pulang tepat waktu;

b) Mengikuti apel pagi;

8

c) Melaksanakan tugas dengan baik dan tuntas sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan;

d) Melaksanakan perintah atasan;

e) Berkoordinasi dengan instansi terkait dengan baik.

Standar kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Kepulauan Riau adalah diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Kepulauan Riau memiliki kesadaran dan tanggung-jawab untuk

melaksanakan disiplin jam kerja sehingga meningkatkan kinerja setiap Pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Sedangkan Tujuan Disiplin Jam Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Kepuauan Riau adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil

dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang taat aturan, berdedikasi tinggi dan

professional.

2) Sumber Daya

Sumber daya diperlukan dalam memperlancar penerapan kebijakan disiplin.

Sumber daya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber daya manusia dan sumberdaya

non manusia. Sumber daya manusia sendiri merupakan komponen utama dalam

mewujudkan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Dalam mencapai

keberhasilan disiplin kerja pada Badan Pengelolaan Keunagan dan Aset Daerah

Provinsi Kepulauan Riau diperlukan sumber daya manusia yang taat aturan,

berdedikasi tinggi dan profesional.

9

Sumber daya dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

pada Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Dearah Provinsi Kepulauan Riau

adalah sebagai berikut :

a. Tersedia sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu Pegawai Negeri Sipil

dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Tidak Tetap yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan

disiplin kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Kepulaauan Riau.

b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan disiplin kerja pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu

adanya mesin absensi yang terletak di sekretariat sebanyak 3 (tiga) unit dan 8

(delapan) unit di lapangan untuk apel pagi yang disediakan oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan

Riau.

c. Tersedianya sumber dana yang medukung pelaksanaan penerapan disiplin jam

kerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Kepulauan Riau yaitu adanya biaya operasional dan biaya pegawai dalam

meunjang pelaksanan penerapan disiplin.

3) Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Ciri-ciri atau karekteristik badan/instansi pelaksana implementasi Peraturan

Pemeirntah Nomor 53 Tahun 2010 yang terlibat adalah Badan Pengelolaan

10

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 merupakan kebijakan yang

memiliki peran untuk merubah pikiran Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak

Tetap untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk melakukan disiplin

kerja sesuai dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itu instansi pelaksana tersebut

harus memiliki karakteristik yang tetap tidak berubah-ubah sehingga dapat

mempengaruhi tindakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk

melakukan disiplin kerja.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan ciri-ciri atau karakteristik

Instansi Pelaksana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah

pemberian sanksi disiplin pada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap

secara konsisten. Pemberian sanksi ini telah diterapkan secara konsisten oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada

pemotongan tunjangan prestasi kerja dan uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil

dan honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap setiap bulan dengan periode absensi

setiap tanggal 21 sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya.

4) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dipengaruhi oleh komunikasi antar

organisasi terkait sehingga menentukan keberhasilan dalam implementasi

kebijakan. Komunikasi disini terkait informasi mengenai pelaksanaan Peraturan

11

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga

meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi

Kepulauan Riau telah melakukan komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau termasuk Badan Pengelolaan

Keangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku instansi pelaksana

berupa Sosialisi Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 54 Tahun 2017

tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017

tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Selain komunikasi terkait informasi pelaksanaan disiplin jam kerja juga

diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik terkait pengawasan pelaksanaan

disiplin jam kerja. seharusnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Provinsi Kepulauan Riau sebagai koordinator pelaksanaan

disiplin jam kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan

monitoring dan pengawasan terhadap pemberian hukuman disiplin apakah telah

sesuai dengan ketentuan, misalnya terhadap pegawai yang melanggar ketentuan

tidak masuk kerja sampai dengan 5 hari kerja, apakah sudah diberikan hukuman

disiplin berupa Teguran Lisan oleh Atasan Langsung pegawai tersebut.

Namun kenyataanya komunikasi dan koordinasi antara Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait

pemberian hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

12

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak berjalan. Hal ini bisa dilihat dari tidak

adanya dokumen tertulis terhadap pemberian hukuman terhadap Pegawai Negeri

Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (hari) kerja sampai

dengan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari

sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.

5) Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana dipengaruhi 3 (tiga) hal, yaitu a). sikap para pelaksana

terhadap kebijakan, terkait dengan kemauan untuk melaksanakan kebijakan, b).

kondisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, c). sikap para

pelaksana kebijakan yang berkesinambungan dan terus menerus.

Sikap para pelaksana terhadap kebijakan disiplin jam kerja dapat dilihat dari

apa yang telah diperbuat oleh Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mentaati penerapan disiplin jam kerja

tersebut, apakah telah paham dengan segala konsekuensinya serta dilaksanakan

secara terus menerus.

Berdasarkan data tabel absensi kehadiran elektronik Pegawai di Lingkungan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode

Januari sampai dengan Juni 2018 masih banyak yang melakukan pelanggaran jam

kerja. Pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah datang tidak tepat waktu

sekaligus tidak ikut apel pagi terjadi sebanyak 1.045 pelanggaran yang dilakukan

oleh 76 orang Pegawai Negeri Sipil dan 311 pelanggaran yang dilakukan oleh 26

13

orang Pegawai Tidak Tetap. Hal ini dapat disimpulkan sebanyak 98 Orang Pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sering terlambat masuk kantor.

Sedangkan yang tidak masuk tanpa keterangan terjadi sebanyak 78

pelanggaran yang dilakukan oleh 24 oleh orang Pegawai Negeri Sipil dengan

rincian 19 Orang Pegawai Negeri Sipil tidak masuk tanpa keterangan sampai

dengan 5 hari kerja, 3 Orang Pegawai Negeri Sipil tidak masuk kantor sampai

dengan 10 hari kerja dan 1 (satu) Orang Pegawai Negeri Sipil tidak masuk kantor

sampai dengan 25 Hari Kerja. sebanyak 4 pelanggaran yang dilakukan oleh 3 orang

Pegawai Tidak Tetap dengan rincian 3 Orang Pegawai Tidak Tetap tidak masuk

kantor sampai dengan 5 hari kerja.

Sesuai dengan pelanggaran yang terjadi diatas, maka hukuman disiplin yang

diterapkan sesuai dengan Pergub 54 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil adalah sebagai berikut :

a) Sebanyak 76 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 26 Orang Pegawai Tidak Tetap

yang terlambat masuk kantor dan tidak ikut apel pagi dikenakan sanksi berupa

pemotongan tunjangan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan

honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap dengan rincian pemtotongan sebagai

berikut sebesar 2% bagi yang tidak ikut apel pagi dan 0,5% keterlambatan 1

menit sampai dengan 60 menit, 1% keterlambatan 61 menit sampai dengan 120

Menit, 1,5% keterlambatatan 121 menit sampai dengan 180 Menit dan 2%

keterlambatan 181 menit sampai dengan 240 Menit dan 4% keterlambatan

lebih dari 240 menit dan sanksi berupa pemotongan uang makan bagi Pegawai

Negeri Sipil sebesar 30% dengan keterlambatan 1 menit sampai dengan 120

14

menit, 50% dengan keterlambatan 121 menit sampai dengan 240 menit dan

100% dengan keterlambatan lebih dari 240 menit.

b) Sebanyak 19 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 26 Orang Pegawai Tidak Tetap

yang tidak masuk kantor tanpa keterangan sampai dengan 5 hari kerja

dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan prestasi kerja dan uang makan

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap dengan

rincian sanksi sebagai berikut : 1 hari sebesar 4%, 2 hari sebesar 8%, 3 hari

sebesar 16%, 4 hari sebesar 32%, 5 hari sebesar 64% dan lebih dari 5 hari

sebesar 100% dan juga diberikan hubuman disiplin ringan berupa teguran lisan.

c) Sebanyak 3 Orang Pegawai Negeri Sipil tidak masuk tanpa keterangan sampai

dengan 10 hari kerja dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan prestasi

kerja sebesar 4% bagi yang 1 hari tidak masuk kerja, 8% bagi yang tidak masuk

kerja 2 hari, 16% bagi yang tidak masuk kerja 3 hari, 32% bagi yang tidak

masuk 4 hari, 64% bagi yang tidak masuk selama 5 hari kerja dan 100% bagi

yang tidak masuk lebih dari 5 hari kerja selama 1 bulan kerja dan juga dijatuhi

hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

d) Sebanyak 1 Orang Pegawai Negeri Sipil tidak masuk tanpa keterangan sampai

dengan 25 hari kerja dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin ringan berupa

Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis dan

hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1

(satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil hanya mengatur hukuman disiplin untuk Pegawai

15

Negeri Sipil saja, dan hukuman disiplin tidak disertai dengan pemotongan

tunjangan pretasi kerja dan uang makan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, penerapan hukuman disiplin

Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melanggar ketentuan jam

kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

adalah sebagai berikut :

a) Hukuman disiplin jam kerja hanya diterapkan untuk pemotongan tunjangan

prestasi kerja dan uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil dan honorarium bagi

Pegawai Tidak Tetap. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2010 tantang Disiplin Pegawai Negeri karena dalam Peraturan

Pemerintah tersebut tidak mengatur terkait sanksi disiplin berupa pemotongan

tunjangan prestasi kerja dan uang makan serta honorarium.

b) Sedangkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan, Teguran Tertulis,

Pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala selama

1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun tidak

dilakukan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen tertulis yang

berkaitan dengan sanksi hukuman disiplin tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kejadian-kejadian diluar jam kerja yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil

dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

melanggar ketentuan jam kerja disebabkan hal-hal sebagai berikut :

16

a. Mengantar anak ke sekolah/penitipan anak.

b. Jalanan macet.

c. Tempat tinggal jauh.

d. Adanya keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan.

e. Mempunyai keluarga yang memiliki Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

f. Kedekatan dengan Pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Kpeulauan Riau.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

a. Faktor Pendukung

1) Tersedianya aturan yang mendukung pelaksanaan penerapan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

yaitu Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2017.

2) Telah tersedianya Sumberdaya Manusia yang mengoperasionalisasikan

absensi kehadiran elektronik (operator).

3) Telah tersedianya sarana dan prasarana berupa abesensi kehadiran

elektronik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Kepulauan Riau.

17

b. Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya menegakkan

peraturan disiplin di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dapat kami simpulkan adalah :

1) Kurang pengawasan atasan langsung kepada Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak Tetap yang berada dibawanya sehingga banyak pegawai

yang datang terlambat maupun tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

masih mengulangi pelanggaran disiplin.

2) Tidak tegasnya pemberian sanksi disiplin mulai dari sanksi disiplin

ringan sampai dengan yang paling berat sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

4. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan

bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang ketentuan jam kerja pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan

dengan baik masih perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan terhadap disiplin

pegawai sebagaimana jika dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

1) Standar dan Tujuan Kebijakan, Standar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 adalah menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk berperilaku disiplin mentaai ketentuan

18

jam kerja, sedangkan tujuannya adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang taat aturan, berdedikasi tinggi dan

professional.

2) Dukungan sumberdaya berupa tersedianya sumberdaya manusia yang

berkualitas, dan sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta anggaran

yang cukup dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

3) Ciri-ciri karakteristik badan instansi pelaksana, yaitu tersedianya mesin

kehadiran elektronik dan pemberian sanksi disiplin secara konsisten.

4) Komunikasi dan koordinasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau belum

berjalan dengan baik terkait pemberian sanksi hukuman disiplin sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil.

5) Sikap para pelaksana implementasi kebijakan berupa pemahaman Pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

masih belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan Peraturan

Pemerintah No 53 Tahun 2010.

19

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik masih mempengaruhi perilaku disiplin

di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Kepulauan Riau sehingga tujuan penerapan disiplin belum tercapai.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat diberikan saran

sebagai berikut:

1) Agar pengawasan dari Atasan Langsung terhadap kehadiran Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang berada dibawanya sehingga tidak ada lagi

yang terlambat masuk kantor (melanggar disiplin jam kerja).

2) Agar penerapan sanksi disiplin mulai dari sanksi disiplin ringan berupa

Teguran Lisan sampai dengan yang paling berat sesuai dengan ketentuan yang

berlaku segera dilaksanakan.

20

DAFTAR PUSTAKA

Agustino Leo, 2008. Dasar-dasar kebijakan publik, Bandung: Alfabeta

Agustino, Leo, 2010, Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta, Penerbit Rajawali

Press.

Ali, Faried, dkk., Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel

Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah, 2012, Bandung, PT. Refika Aditama.

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung,

Penerbit Alfabeta.

Kusumanegara, Salahuddin, 2010, Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan

Publik, Yogyakarta, Penerbit Gava Media.

Mulyadi, Deddy, 2016, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep

dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk

Pelayanan Publik, Bandung, Penerbit Alfabeta.

Nurhasanah, 2013, Pengantar Manajemen, Tanjungpinang, Umrah Press.

Parsons, 2008, Public Policy Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan,

Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai

Negeri Sipil

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih, 2012, Implementasi

Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta,

Penerbit Gava Media.

Suharsono, 2010, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Yogyakarta, UNY Press.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady, 2014, Metodologi Penelitian Sosial,

Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul, 2016. Analisis Kebijakan, Jakarta, PT. Bumi Aksara