Manajemen Integritas – Kontribusi terhadap aparatur negara ... · PDF fileManajemen Integritas – Kontribusi terhadap aparatur 3 negara yang bersih, transparan dan berdedikasi Tantangan

1. Latar belakang

Reformasi birokrasi mensyaratkan integritas tinggi dari seluruh pegawai yang bekerja di sektor publik. Ini mengharuskan seluruh staf untuk menerapkan suatu pendekatan manajerial dan standardisasi pemberantasan korupsi. Tidak semua PNS Indonesia memahami implikasi integritas1 dan nilai intinya seperti kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efi siensi. Sejalan dengan pemberlakuan PermenPAN tentang integritas (60/2012), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB) meminta GIZ mendukung penyusunan, perencanaan dan penerapan manajemen integritas di KemPAN-RB. Bersama KPK, KemPAN-RB menjadi pelopor di bidang ini.

2. Tantangan dan Tanggapan

Sebelum memulai prakarsa pro-integritas, KemPAN bekerjasama dengan GIZ mengidentifi kasi sejumlah tantangan, seperti misalnya inkonsistensi antara kerangka hukum dan tindakan; kurangnya contoh pemimpin yang dapat ditiru, kurangnya penegakan hukum, dan kurangnya dukungan dari sistem integritas nasional. Tantangan ditangani dengan cara sebagai berikut:

1 Berbuat atau berperilaku sesuai dengan nilai moral, norma dan aturan yang berlaku pada konteks di mana seseorang bertugas.

Tantangan 1: Manajemen Integritas sebagai Pendekatan Baru

Meskipun istilah “integritas” menjadi terkenal sejak gerakan pemberantasan korupsi mulai aktif di Indonesia pada awal tahun 2000, konsep ‘Manajemen Integritas’ masih baru bagi banyak PNS. Setelah mengeluarkan PermenPAN 60/2012 tentang kawasan integritas di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan setelah menandatangani pakta integritas yang wajib untuk semua kementerian nasional, serta PNS membuat komitmen integritas secara individu, pada awalnya pengertian tentang apa artinya sesungguhnya integritas tersebut masih terbatas dan jarang ditindaklanjuti.

Tanggapan: Pertama, KemPAN-RB dan GIZ menugaskan Universitas Paramadina untuk menilai sistem manajemen integritas KemPAN-RB dengan menggunakan prinsip-prinsip OECD sebagai benchmark. Temuan menunjukkan bahwa inisiatif yang ada belum mengikuti pola yang jelas. Semenjak itu, GIZ mendukung penyusunan regulasi tentang isu-isu terkait integritas (sistem whistle blowing internal, surat edaran tentang pengembangan kawasan integritas dan pembentukan unit integritas), dan membantu KemPAN dengan membuat instrumen integritas seperti sistem whistle blowing, yang dapat diakses melalui www.wbs.menpan.go.id.2 Selain itu, GIZ melatih lebih dari 50% staf KemPAN dari Eselon 1 sampai staf pendukung tentang gratifi kasi, pelaporan kekayaan (LHKPN) dan komitmen individualnya. KemPAN dan GIZ bersama-sama melaksanakan suatu kampanye pro-integritas (melalui spanduk, t-shirts dll.)

2

2 Sistem ini memungkinkan individu-individu melapor korupsi, gratifi kasi dan penipuan lain di kementerian. Unit Inspektorat KemPAN yang mengurus sistem ini.

Manajemen Integritas – Kontribusi terhadap aparatur negara yang bersih, transparan dan berdedikasi

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Programme April 2014

2 Manajemen Integritas – Kontribusi terhadap aparatur negara yang bersih, transparan dan berdedikasi

Tantangan 2: Keterlibatan dan partisipasi

KemPAN dan GIZ sepakat bahwa instrumen dan manajemen integritas harus memiliki keterlibatan dan partisipasi staf sebanyak mungkin, dari seluruh divisi. Tanpa keterlibatan dan partisipasi, pengetahuan tentang integritas tidak dapat mencapai semua tingkatan pada kementerian dan tidak akan membawa perubahan perilaku yang diharapkan.

Tanggapan: KemPAN dan GIZ melibatkan staf dari berbagai tingkat dalam diskusi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam penerapan manajemen integritas. Selain itu, ada upaya untuk mengarusutamakan isu ini supaya diterapkan di semua bidang KemPAN, misalnya di bidang sumber daya manusia, tata laksana, dan kelembagaan. ‘Pendekatan trickle down’ berhasil, karena semua staf mengidentifi kasi sejumlah bidang resiko integritas di unit kerjanya masing-masing.

Tantangan 3 Institusionalisasi Manajemen Integritas

KemPAN memutuskan untuk membangun suatu Unit Penggerak Integritas (UPI) berdasarkan PermenPAN 60/2012, namun belum ada kemajuan terkait pembangunan unit ini.

Tanggapan:KemPAN dan GIZ mendorong pembentukan UPI melalui beberapa langkah. Selain menyediakan dukungan dalam pengembangan kerangka UPI (membedakan antara struktur pengarah kebijakan dan bagian operasionalnya), kedua belah pihak juga mengembangkan sejumlah rancangan instrumen dalam rangka mendukung kegiatan UPI. Apabila sudah dijalankan, UPI akan mengembangkan program dan kegiatan dalam rangka mendorong pengarusutamaan integritas di internal Kementerian, mengembangkan instrumen integritas, mendorong implementasi, memonitor dan mengevaluasi kebijakan terkait integritas, menyusun rekomendasi tentang integritas berdasarkan pengumpulan dan analisis data dan memberikan saran kepada staf, terkait isu dan masalah integritas. Perbedaan antara auditor dan ‘staf yang mengurus integritas’ masih tampak kurang jelas, dan kriteria seleksi untuk staf UPI belum dikembangkan.

Core Integrity

Management Instruments

Determining and defi ning integrity, lobbyist

registration

Risk analysis

Codes

Confl ict of interest

Training

Advice and counseling

Declaration

Lobbyist registration

Whistle blowing

Complaints policies

Investigation

Sanctions

Guiding

Monitoring

Enforcing

3Manajemen Integritas – Kontribusi terhadap aparatur negara yang bersih, transparan dan berdedikasi

Tantangan 4: Komitmen jangka panjang nasional terkait integritas

Manajemen integritas yang efektif memerlukan sejumlah prasyarat. Salah satu prasyarat utama adalah meyakinkan pejabat tinggi dan pemimpin lainnya agar merencanakan dan menerapkan program ini.

Tanggapan:Berbagai pertemuan baik resmi maupun tidak resmi diselenggarakan untuk meyakinkan dan membantu pejabat tinggi dan para pemimpin dalam pengenalan konsep manajemen integritas. Acara-acara ini juga digunakan untuk menyiapkan pembentukan dialog kebijakan nasional tentang integritas (antara KemPAN-RB, Bappenas dan KPK). Hasil dari dialog kebijakan nasional akan dimasukkan ke dalam sistem integritas nasional, yang akan dikembangkan oleh KPK dan Bappenas sesuai PerPres 55/2012.

3. Diagram KemPAN-RB Integrity System

Review of Integrity Management

Development of draft regulations

(Confl ict of interest, whistleblowing etc)

Development of instruments

Whistleblower systemPro-integrity campaign etc.

Directive Policy Structure

Vice-Minister/Deputies

Opera

tiona

l Stru

cture

Inspe

ctorat

e

Training Gratifi cation, Whistleblower

system, Personal commitment LHPKN

Development of Integrity Unit (UPI) framework

Establishment of national policy dialogue (KemPAN, Bappenas, KPK, UKP4)

Continuation through UPIPerPres

55/2012

KemPANPerMen60/2012

Capaian (sampai 02/2014) • Komitmen terhadap integritas diperkuat melalui pelatihan (misalnya pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel) dan pemerintah daerah memberikan laporan bahwa staf KemPAN menjadi lebih berhati-hati menerima ‘oleh-oleh’• Berdasarkan pelatihan dan diskusi, staf mengidentifi kasi bidang resiko potensial pada unit kerjanya masing-masing• Terdapat regulasi internal tentang gratifi kasi, konfl ik kepentingan, sistem whistleblowing dll. • Banyak pihak di luar pemerintah menggunakan whistleblowing KemPAN.• Aturan tentang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) telah dirubah, praktek perjalanan fi ktif yang mana PNS menerima tunjangan karena berkunjung ke Jakarta dihentikan.

Dampak yang diharapkan• Staf melembagakan konsep integritas dan bertindak sesuai dengan konsep tersebut• KemPAN-RB menjadi benchmark penerapan manajemen integritas untuk kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah di Indonesia• Dialog kebijakan nasional tentang integritas dimulai dan sistem integritas nasional didirikan untuk memastikan integritas di seluruh sektor publik sangat mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi secara nyata.

As a federal enterprise, GIZ supports the German Government in achieving its objectives in the fi eld of international cooperation for sustainable development.

Published byDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHRegistered offi ces, Bonn and Eschborn, Germany Transforming Administration – Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Programme Doris BeckerProgramme Director

Menara BCA, 46th FloorJl.MH.Thamrin No.1Jakarta 10310 - IndonesiaT. +62-21-235 87 - 121/ -122/ -123F. +62-21-235 87 120E. [email protected]

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Programme

1. Latar belakang

Mengingat lambatnya Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB) memprakarsai ‘One Agency One Innovation/ OAOI’ (satu lembaga satu inovasi), untuk mendorong 600+ lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah mendokumentasikan dan berbagi praktek RB terbaik. Ini akan mempercepat perbaikan pelayanan publik. Prakarsa ini dikumpulkan oleh KemPAN melalui www.sinovik.menpan.go.id, digunakan sebagai benchmarking berdasarkan kriteria yang diambil dari praktek internasional. Prakarsa ini akan didiseminasi dan direplikasi melalui jaringan pertukaran pengetahuan yang sedang dibentuk, di mana KemPAN memainkan peran sebagai fasilitator. KemPAN meminta dukungan GIZ dalam pengembangan OAOI.

2. Tantangan dan Tanggapan

GIZ telah mendukung KemPAN dalam pengembangan proses OAOI yang akuntabel dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan publik.

Tantangan 1: Persoalan dalam mempercepat jalannya RB

Jalannya reformasi birokrasi belum sesuai dengan kebutuhan warga dan dunia usaha dalam situasi ‘emerging economy’. KemPAN mempertimbangkan berbagai cara untuk mempercepat kemajuan RB. Menurut pengamatan, kementerian dan pemerintah daerah kurang mendapat penghargaan dan dukungan dalam melaksanakan RB tersebut.

Tanggapan: Didukung oleh GIZ, KemPAN mengembangkan platform online One Agency One Innovation, yang dipakai oleh lembaga publik untuk mendokumentasikan inovasinya terkait pelayanan publik dalam bersaing untuk mendapatkan penghargaan. GIZ juga membantu pengembangan pedoman untuk pengajuan beserta proses seleksinya, termasuk pembentukan panel dari pakar independen. Pakar independen berasal dari para akademis, organisasi masyarakat sipil dan kementerian lainnya. Proses ini memastikan tidak terjadi konfl ik kepentingan, menjamin kerahasiaan dan melibatkan ‘mystery shoppers’ yang meverifi kasi inovasi melalui kunjungan lapangan. KemPAN mengelompokkan praktik inovasi dalam tiga bidang: 1) pencegahan korupsi, 2) perbaikan akuntabilitas aparatur sipil negara, dan 3) peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada putaran pertama, 515 lembaga menyerahkan inovasinya.

One Agency One Innovation: Identifi kasi dan replikasi inovasi pelayanan publik

April 2014

Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo, didampingi Deputi Pelayanan Publik PANRB Mirawati Sudjono melauching kompetisi inovasi

pelayana publik di lingkungan Kementerian/lembaga/pemerintah daerah, Jakarta, (18/12)

Sumber foto: http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2126-pemerintah-gelar-lomba-inovasi-pelayanan-publik

2 One Agency One Innovation: Identifi kasi dan replikasi inovasi pelayanan publik

Hasil dari tiap langkah proses evaluasi ditampilkan secara online, bersama dengan database praktek terbaik yang juga dapat diakses masyarakat. Sebelum meluncurkan platform, buku panduan praktek terbaik sebagai alat berbagi pengetahuan telah diterbitkan untuk menginspirasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pemenang OAOI akan dimasukkan ke dalam buku panduan kedua, kesembilan praktek terbaik telah diserahkan kepada UN untuk ikut bersaing dalam kompetisi Public Service Award dan forum-forum internasional lainnya. Institusi yang menang akan mendapatkan pelatihan. Pada kompetisi yang akan datang, para inisiator ingin melibatkan masyarakat sipil untuk mengawasi hasil dan keberlanjutan dari praktek yang diserahkan.

Tantangan 2: Keberlanjutan OAOI

Sebagian besar proses OAOI dan platform sedang dikelola oleh GIZ. Kapasitas dalam mengarahkan evaluasi dan transfer pengetahuan di tingkat nasional dan daerah masih belum memadai. Tahun mendatang, KemPAN akan mengambil alih tanggungjawab untuk instrumen ini dan pada waktu yang bersamaan harus memastikan bahwa proses seleksi tetap berjalan mandiri dan terbuka.

Tanggapan:Melalui OAOI dan proses lain (misalnya membentuk ‘BR knowledge hub’ di antara 19 pemerintah daerah), GIZ membantu KemPAN dalam penguatan perannya sebagai fasilitator dalam pengelolaan pengetahuan terkait inovasi sektor publik. KemPAN menyediakan biaya untuk platform OAOI dan proses evaluasi dan telah memutuskan untuk mengelola OAOI sesuai kebijakannya untuk mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini akan mempercepat proses kedepannya.

Langkah berikutnya, KemPAN-RB dan GIZ bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) akan menganalisa alat dan instrumen yang dipakai pada praktek terbaik yang ada (misalnya teknologi yang dipakai). Informasi tersebut selanjutnya akan disediakan untuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan suatu mekanisme akan dikembangkan dalam rangka mereplikasi inisiatif tersebut. Pada akhirnya, KemPAN ingin mengembangkan suatu sistem pertukaran pengetahuan yang mandiri dan replikasi praktek terbaik terkait inovasi pelayanan publik.

Tantangan 3: Fragmentasi inisiatif pengetahuan dan kurangnya pengalaman internasional

Saat ini terdapat beberapa penghargaan dan jaringan dalam rangka mendorong inovasi sektor publik. Akan tetapi prakarsa tersebut belum selaras. Di Indonesia saja terdapat beberapa penghargaan pelayanan publik (selain OAOI ada Open Government Indonesia award, BKPM award, Jawa Pos Otonomi Award dan pembelajaran yang diidentifi kasi oleh APEKSI). Selain itu, Indonesia belum membawa pengalamannya ke tingkat internasional dan jarang menggunakan praktek internasional terbaik.

Tanggapan:Bekerjasama dengan GIZ, KemPAN ingin menciptakan dan memfasilitasi suatu jaringan di antara organisasi nasional yang mengumpulkan pembelajaran untuk menganalisa lingkup luas praktek yang sudah ada dan memperluas kesempatan mereplikasinya. Dalam rangka mendorong pembentukan jaringan pengetahuan di tingkat internasional, KemPAN-RB dan GIZ sepakat untuk menjadi pilot proyek OECD Knowledge Sharing Alliance (KSA), di mana OECD menyediakan pengetahuan konsep internasional dan KemPAN dan GIZ menyediakan pengalaman “dari lapangan”. Pengalaman dari Indonesia akan muncul dalam OECD’s Observatory of Public Sector Reform (OPSI). Jaringan nasional, KSA dan integrasi pengalaman Indonesia ke dalam OPSI diharapkan dapat ikut berperan dalam mengidentifi kasi kebutuhan dan alat berbagi pengetahuan, merangsang inovasi dan membangun kapasitas daerah.

3One Agency One Innovation: Identifi kasi dan replikasi inovasi pelayanan publik

3. Diagram: Menciptakan birokrasi berbasis pengetahuan

BR learning hub among 19 local governments

Practicing knowledge transfer

Impulse: 12 local best practices

Exchange and intl. exposure

Citizens feel the change

Better international standing and ranking on public service delivery

A performance-based bureaucracy with a long-term commitment to reform

One Agency One Innovation

Platform

515 submissions in fi rst round

Pencapaian (02/2014)• Menciptakan mekanisme transparan untuk memperkuat dan mempercepat implementasi RB• Penyerahan praktek terbaik oleh sebagian besar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (515 dari kurang lebih 600) • Pembentukan suatu aliansi berbagi pengetahuan di antara KemPAN-RB, OECD-OPSI dan GIZ untuk menciptakan mekanisme berbagi pengetahuan nasional dan internasional yang kuat terkait inovasi sektor publik

Dampak yang diharapkan: • Warga merasa adanya perubahan: Pelayanan publik membaik• Menjaga dinamisme: Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membuat komitmen jangka panjang terhadap reformasi, misalnya dengan menyerahkan praktek terbaik secara reguler dan bertukar pengalamannya terkait praktek tersebut• Pertukaran pengetahuan secara berkelanjutan tentang RB dan pelayanan publik yang difasilitasi oleh KemPAN di tingkat nasional dan internasional • Birokrasi berbasis pengetahuan, kedudukannya meningkat: Birokrasi Indonesia bergerak dari tingkat fokus pada peraturan ke tingkat fokus pada kinerja dan pengetahuan. Hal ini akan meningkatkan kedudukannya pada peringkat internasional seperti misalnya ‘Ease of Doing Business’ dll.




1. Latar Belakang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB) memimpin upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang efektif, efi sien, akuntabel dan berorientasi pelayanan untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Struktur dan sumber daya manusia pada sekitar 600 instansi pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan agenda reformasi birokrasi (RB). KemPAN-RB telah melakukan upaya untuk mereformasi institusinya dan juga memfasilitasi perubahan di kementerian/lembaga lainnya serta di pemerintah daerah. Kepemimpinan baru telah memperkenalkan gagasan baru tentang RB, melalui pengkajian ulang desain strategis reformasi, menyediakan pedoman yang lebih jelas dan memperkuat jaringan serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. KemPAN-RB meminta dukungan GIZ untuk proses ini.

2. Tantangan dan tanggapan

GIZ memberikan dukungan kepada KemPAN-RB dalam kerangka “reform the reformers” dengan membawa perubahan melalui penguatan peran fasilitasi KemPAN.

Tantangan 1: Kurangnya mekanisme berbagi pengetahuan mengenai Reformasi Birokrasi

Pada masa yang lalu, KemPAN berusaha untuk mereformasi 600+ lembaga pemerintah, tanpa dukungan kuat kementerian lain.

Pada tingkat daerah, beberapa pertemuan dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan yang ada, akan tetapi instansi daerah belum memiliki mekanisme umpan balik dalam memberikan masukan mengenai pengalamannya. Hasil yang dicapai kurang memuaskan, karena sumber daya manusia KemPAN terbatas dan dukungan politis di tingkat nasional maupun daerah kurang memadai.

Tanggapan: KemPAN, didukung oleh GIZ, telah mengembangkan strategi baru dalam memfasilitasi RB melalui kerangka multi-pihak. Strategi ini memfokuskan berbagai tingkat intervensi: pengambilan kebijakan, membangun jaringan dan pertukaran pengetahuan. Tim RB yang telah dibentuk di beberapa kementerian dan lembaga pemerintah (daerah) didorong untuk ikut bertanggungjawab terhadap reformasi. Pejabat tinggi sangat mendukung agenda RB, sementara pegawai menengah tidak selalu mendukung pendekatan komprehensif ini. Upaya lain untuk membangun jaringan adalah ‘reform corner’, suatu forum pertukaran pengetahuan di antara tim RB dari berbagai kementerian. Para tim RB diundang untuk berbagi praktek terbaik (best practices) dan membicarakan issu-issu bersama. Setiap pertemuan berfokus pada topik tertentu dengan menggabungkan elemen-elemen teoretis dan praktis. ‘Reform corner’ mendorong konsistensi dan kerjasama di antara lembaga pemerintah. Di tingkat daerah, GIZ mendukung KemPAN dalam pengembangan suatu ‘BR learning hub’ antar 19 pemerintah daerah yang mana telah dibentuk kelompok-kelompok untuk saling berbagi pengetahuan. Melalui pertukaran ini, pemerintah daerah dapat memberikan pengalamannya kepada tingkat nasional.

Reformasi Birokrasi Indonesia: Fasilitasi perubahan melalui praktik

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Programme April 2014

2 Reforming Indonesia’s Bureaucracy Reform: Facilitating change in practice

Tantangan 2: Kapasitas institusi dan perorangan yang masih kurang

Baik di tingkat nasional maupun daerah, pegawai negeri sipil (PNS) kurang mempunyai pengalaman dalam memenuhi kebutuhan warga dan bagaimana menerapkan kebijakan RB menjadi hal praktis.

Respon: KemPAN, didukung oleh GIZ, menggunakan pendekatan ganda, melengkapi pendekatan berbasis perorangan dengan pembelajaran secara organisasi. Guna meningkatkan kapasitas internal KemPAN, suatu coaching clinic telah dikembangkan, di mana PNS mendapat dukungan dalam menyelesaikan masalah teknis perencanaan dan implementasi. Di samping itu, KemPAN telah menerbitkan suatu leadership dashboard, karena reformasi di seluruh Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat dan mampu mempercepat jalannya reformasi tersebut. Panduan yang diintegrasikan ke dalam kurikulum lembaga pelatihan nasional untuk sektor publik, LAN, menyediakan perangkat untuk membangun kapasitas para pemimpin dalam mengarahkan proses kunci dalam organisasinya, bagaimana bekerjasama dengan pihak lain dan bagaimana membuat reformasi menjadi berorientasi pelanggan. Di samping itu, GIZ mendukung penerbitan buku berisi know-how tentang reformasi birokrasi. Di tingkat daerah, 19 kepala daerah telah mendapat pelatihan kepemimpinan dan dukungan pakar dalam implementasi RB.

Tantangan 3: Menyempurnakan kerangka peraturan

Pada masa yang lalu, KemPAN tidak selalu memiliki orientasi kebijakan yang jelas dan berdasarkan penilaian kebutuhan; artinya kegiatan yang dilakukan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Pemerintah daerah dituntut untuk membentuk tim RB dan mengembangkan roadmap RB untuk kabupaten/kotanya (di samping roadmap nasional yang sudah ada), akan tetapi tidak semua pemangku kepentingan mengerti tujuan dan bagaimana membuat rencana tersebut.

Tanggapan:KemPAN, didukung oleh GIZ, menugaskan Tempo melakukan penelitian tentang reformasi birokrasi untuk memperoleh pendapat tentang kekurangan sistemiknya dan untuk lebih mengerti kebutuhan masyarakat. Penelitian ini ikut mempertajam orientasi kebijakan KemPAN. Di tingkat daerah, GIZ memfasilitasi pengembangan roadmap RB di 19 kabupaten berdasarkan rancangan PermenPAN 37/2013 tentang roadmap RB daerah. Pemerintah daerah mengembangkan roadmap sesuai kondisi masing-masing yang berbasis kebutuhan setempat dan quick wins1 daerah. Pembelajaran dari pengalaman pemerintah daerah dalam membuat roadmap ini berkontribusi terhadap hasil akhir PermenPAN 37/2013.

1

1 Tindakan yang diimplementasikan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan dan menghasilkan dampak yang jelas.

3Reforming Indonesia’s Bureaucracy Reform: Facilitating change in practice

3. Memfasilitasi perubahan dalam praktik

Strategy Policy Practice Expected impact

KemPAN: Well-trained engine for reform

K/L mindset change: learning BR from and with each other

Feedback loop between sub-and national level works

Coaching Clinic

BR learning hub

Komite Pengarah RBN

Tim RBN

Keppres 23/2010

Unit Pengelola RBN Strengthening BR

implementation

Multi-stakeholder framework

Reform Corner

Leadership dashboard

Provide strategic direction

Local BR roadmap

Strategy for BR

facilitation

KemPANKep

83/2013

BR Teams at K/L

BR Teams at local govs

Acts as a facilitator for

Feedback loop

Pencapaian (02/2014)• Pembentukan jaringan RB antar-kementerian yang dipakai secara luas,• Pembentukan kerjasama dan jalur komunikasi informal untuk mengoptimalkan koordinasi (19 pemerintah daerah membentuk jalur komunikasinya sendiri di luar yang ditawarkan GIZ)• Inovasi sektor publik melalui quick-wins terjadi di sebagian besar dari 19 kabupaten terpilih (di Banyuwangi, misalnya, warga mendapat akte kelahiran dalam waktu 1 hari)• Penyempurnaan rancangan PermenPAN 37/2013 berdasarkan umpan balik dari jaringan 19 pemerintah daerah yang difasilitasi oleh GIZ • Akses informasi yang lebih baik untuk pemerintah daerah melalui jaringan yang dibentuk bersama KemPAN • Pembangunan kapasitas tim RB di tingkat daerah

Dampak yang diharapkan • Perubahan pola pikir: KemPAN sendiri tidak dapat membawa perubahan. Kerjasama yang erat antar-kementerian dan pertukaran dengan pemerintah daerah terinstitusionalisasi. • KemPAN sebagai penggerak reformasi: Staf KemPAN memiliki kapasitas memfasilitasi perubahan didalam dan diluar institusinya. • Mekanisme umpan balik antara tingkat nasional dan daerah berfungsi: Pemerintah daerah diberikan kesempatan secara teratur untuk menyampaikan pengalamannya kepada pemerintah nasional. Pengalaman tersebut dipakai dalam penyempurnaan rancangan peraturan. Hal ini merupakan langkah penting ke arah pembuatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).• Perbaikan kualitas pelayanan publik • Lembaga pemerintah lainnya mampu menunjukan hasil reformasi.




Documents

Manajemen Integritas – Kontribusi terhadap aparatur negara ... · PDF fileManajemen Integritas – Kontribusi terhadap aparatur 3 negara yang bersih, transparan dan berdedikasi Tantangan