1

IMPLEMENTASI PEMERATAAN GURU PNS DI KOTA BATAM

(Studi Kasus Pada Jenjang Sekolah Dasar )

Desi Ratnasari, Kustiawan, Handrisal

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil merupakan tanggung

jawab setiap daerah. Pelaksanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri

Sipil di daerah menjadi tanggung jawab dari Bupati/walikota hal ini sesuai pasal 4

ayat (2) Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru

Pegawai Negeri Sipil. Namun fenomena yang terjadi jumlah guru dan siswa tidak

seimbang, jumlah siswa yang banyak tidak sesuai dengan jumlah guru PNS yang

ada di Kota Batam, bahkan untuk beberapa mata pelajaran, seperti Agama Budha

dan Kristen masih sangat minim.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Pemerataan Guru

PNS di Kota Batam khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemerataan Guru PNS di Kota

Batam khususnya di Sekolah Dasarn. Pada penelitian ini penulis menggunakan

Edward III. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis data deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan 4 faktor yang mempengaruhi dimensi ini adalah komunikasi

dan disposis, komunikasi ditemukan bahwa kurangnya sosialisasi kepada guru dan

sekolah tentang pentingnya pemerataan guru, sehingga sekolah-sekolah yang

kekurangan guru tidak tahu harus mengajukan ke siapa kekurangan tersebut,

kemudian juga tidak di dukung oleh aturan yang kuat seperti syarat pemerataan

guru, pendanaan, dan lain sebagainya, tidak hanya itu faktor disposisi atau sikap

pelaksana juga masih belum mendukung karena masih banyak kekurangan dari

sekolah yang ada di Batam namun luput dari pengawasan Dinas Pendidikan ini,

seperti banyak sekolah yang masih membutuhkan guru, tidak seimbang antara

guru dengan murid

Kata Kunci : Implementasi, Pemerataan Guru, Pegawai Negeri Sipil

2

PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD

1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa. Pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam UUD

1945 pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan

pendidikan. Selanjutnya pada ayat (3) ditegaskan bahwa pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional (SPN)

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia, dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Di era otonomi daerah saat ini pemerintah pusat telah melibatkan

pemerintah kabupaten/kota dalam mengurus atau mengelolah pendidikan di

daerahnya. Salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan

pendidikan yaitu pada sektor tenaga pendidik serta tenaga kependidikan.

Sebagaimana dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

pasal 41 ayat 3 disebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib

memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang

diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu”.

3

Salah satu urusan pemerintahan yang diatur dan dikelola oleh daerah

adalah bidang pendidikan, sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa

Penyelenggaraan Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu pendidikan merupakan

sektor yang utama dan mendapat perhatian secara kusus dalam penyelenggaraan

pemerintahan di daerah. Hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan

pendidikan dengan ketersedian tenaga pendidik yang memadai. Sebagaimana

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 41 ayat 3 ditegaskan bahwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan

yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, serta peningkatan mutu

pendidikan, pemerintah mengeluarkan UU No14 Tahun 2005 Tentang Guru dan

Dosen, yang dalam pasal 24 ayat 3 dinyatakan “Pemerintah kabupaten/kota wajib

memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun

dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan

dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan

kewenangan”.

Tujuan Utama Penataan dan Pemerataan adalah untuk mengatur kembali

kebutuhan guru pada satuan pendidikan agar rasional guna menciptakan

pendidikan yang merata dan seimbang, proses pendidikan dapat berjalan efektif

dan efesien sehingga pada tujuan akhirnya ada kesamaan standar hasil pendidikan

4

diseluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya standar kelulusannya yang selalu 100

persen, tapi yang jelas standar keilmuannya yang mendekati sama. Agar dapat

berjalan efektif adan esien, maka tinjauan analisis kebutuhan tenaga pendidik

harus benar-benar akurat, dan relistis di lapangan.

Oleh karena pendidikan dijalankan melalui gerakan otonomi daerah atau

desentralisasi, maka menjadi suatu keharusan untuk segera diimplementasikan

dalam sistem bernegara sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah dalam

membangun masyarakat yang demokratis, masyarakat berprestasi dan

peningkatan daya saing bangsa. Sehingga dalam konteks kedaerahan, otonomi

pendidikan harus dapat mengakomodir secara fleksibel berbagai kebutuhan

masyarakat di daerah, mampu menciptakan masyarakat lokal yang berprestasi,

dan mampu meraih kemajuan daerah setempat melalui suatu kebijakan pendidikan

yang tepat.

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah

adalah kebutuhan guru oleh setiap satuan pendidikan. Guru sebagai tenaga

pendidik memiliki kedudukan yang strategis, keberadaan guru merupakan salah

satu kebutuhan untuk menyelenggarakan system pendidikan nasional yang lebih

baik dan professional. Menurut Peraturan Bersama Lima Mentri tentang penataan

dan pemerataan guru PNS yang dimaksud guru adalah pendidik professional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada tingkat anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.

5

Dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan, pemerintah membuat

sebuah kebijakan tentang penataan dan pemerataan guru PNS melalui Peraturan

Bersama Lima Menteri. Kelima kementerian yang terlibat diantaranya adalah

Menteri Pendidikan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

Peraturan ini diundangkan pada tahun 2011 dan berlaku efektif pada tahun 2012.

Kebijakan ini dibuat untuk menjamin pemerataan guru antarjenjang, antarjenis

pendidikan, antar kabupaten, antar kota, antar provinsi untuk mewujudkan

peningkatan mutu pendidikan formal secara nasional.

Penataan dan pemerataan guru PNS merupakan tanggung jawab setiap

daerah. Pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS di daerah menjadi

tanggung jawab dari Bupati/walikota hal ini sesuai pasal 4 ayat (2) Peraturan

Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Ruang

lingkup guru PNS yang dimaksud dalam peraturan bersama ini adalah guru kelas,

guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling pada tingkat pendidikan

Taman Kanak – kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah

menengah atas dan semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah.

Masalah yang muncul tentang dalam hal keguruan di Indonesia adalah

berkaitan dengan tidak meratanya jumlah guru pada daerah perkotaan dengan

daerah yang ada di wilayah pedesaan atau terpencil. Pada umumnya guru yang

bergelar sarjana lebih banyak berada di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan

relative lebih kecil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh World Bank pada

6

tahun 2013 lebih dari setengah jumlah guru SD dan SMP di daerah perkotaan

bergelar sarjana dan hanya 20% guru di daerah terpencil yang bergelar sarjana.

Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa terdapat kekurangan atau

kelebihan guru pada satuan pendidikan, pada suatu kabupaten/kota, dan/atau

provinsi serta adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan

pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan,

antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi. Kekurangan dalam arti jumlahnya

memang kurang, atau bisa jadi kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu.

Demikina juga ada yang kelebihan jumlah guru dan dan kekurangan guru pada

mata pelajaran tertentu. Guna mensikapi fakta di atas jalan yang perlu ditempuh

adalah Penataan guru PNS yaitu proses menata ulang agar rasio, kualifikasi

akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil

masing-masing satuan pendidikan. Jalan yang ditempuh adalah pemindahan guru

PNS yaitu proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis

pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi dalam rangka peningkatan

mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal

yang bersangkutan. dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu

pendidikan formal secara nasional

Kota Batam terbagi menjadi 2 (dua) wilayah, yakni masyarakat yang

bertempat tinggal di daerah mainland dan masyarakat yang bertempat tinggal di

daerah hinterland. Ciri khas masyarakat hinterland adalah mereka pada umumnya

hidup dengan bergantung pada hasil laut disekitar Kota Batam ini. Terutama

masyarakat yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam menggali

7

potensi kelautan yang ada di sekitar kota ini. Memang kehadiran Kota Batam

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat hinterland, meskipun pada

akhirnya harus diakui bahwa perkembangan di lingkungan masyarakat hinterland

tidak sekencang yang ada di daerah mainland.

Pendidikan di wilayah hinterland jauh ketinggalan dengan sekolah –

sekolah yang ada di Batam kurangnya minat Guru PNS untuk mengajar di daerah

pulau akibatnya terjadi penumpukan guru – guru di satu sekolah mainland, Setiap

guru PNS sudah bersumpah untuk bersedia ditempatakan dimana saja bagian

Indonesia.

Tabel 1.1

Persebaran Guru SD Kota Batam 2017

No Kecamatan Jumlah

Guru

Jumlah siswa Rasio

guru dan

siswa

Jumlah

rombongan

belajar

1 Kecamatan Batam Kota 134 9.510 1 : 70 1 : 2

2 Kecamatan Batu Aji 101 7.344 1 : 72 1 : 2

3 Kecamatan Batu Ampar 39 3.647 1 : 93 1 : 3

4 Kecamatan Belakang

Padang

82 2.109 1 : 25 1

5 Kecamatan Bengkong 114 7.630 1 : 66 1 : 2

6 Kecamatan Bulang 27 1.416 1 : 52 1 : 2

7 Kecamatan Galang 82 2.463 1 : 30 1 : 2

8 Kecamatan Lubuk Baja 88 5.091 1 : 57 1 : 2

9 Kecamatan Nongsa 97 5.540 1 : 57 1 : 2

10 Kecamatan Sagulung 210 15.899 1 : 75 1 : 3

11 Kecamatan sei/

sungaiBeduk

55 6251 1 : 113 1 : 4

12 Kecamatan Sekupang 165 9749 1 : 59 1 : 2

Sumber: Dinas pendidikan kota Batam, 2017 dimodifikasi dengan peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Dari tabel menjelaskan bahwa ada persebaran yang tidak merata. Mengacu

pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang

berisi mengenai rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya dan

8

Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses yang mengatur

jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar dengan ketentuan

sebagai berikut: SD : minimal 20 maksimal 28 peserta didik/kelas. Jadi

perbandingannya adalah 1 : 28 peserta. Namun kenyataannya yang ada saat ini

tidak berimbang antara guru dan siswa. Bahkan siswa yang ada melebihi kapasitas

guru yang ada, 1 guru bisa menangani lebih dari 28 siswa. Sehingga 1 guru

memegang 2 rombongan belajar hingga lebih.

Jika dilihat antara jumlah guru dan siswa tidak seimbang, jumlah siswa

yang banyak tidak sesuai dengan jumlah guru PNS yang ada di Kota Batam,

bahkan untuk beberapa mata pelajaran, seperti Agama Budha dan Kristen masih

sangat minim.

Dasar hukum pemerataan guru adalah Untuk menjamin pemerataan guru

antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten,

antarkota, dan antarprovinsi serta dalam upaya mewujudkan peningkatan dan

pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan

pendidikan nasional telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan

Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor

05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011,

158/PMK.01/2011,11 Tahun 2011tentang Penataan dan Pemerataan Guru

Pegawai Negeri Sipil.

9

Kewenangan pemerataan ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS

TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK untuk penataan

dan pemerataan guru antarprovinsi. Kemudian Dalam melakukan penataan dan

pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis

pendidikan, pemerintah provinsi, kemudian Kabupaten Kota melakukan

Penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau

kekurangan guru PNS di wilayah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan

kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD); Pemindahan guru PNS antarsatuan

pendidikan; Penyediaan dana pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan di

wilayah kabupaten/kota

BAHAN DAN METODE

A. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kota Batam

c. Jenis Data

a. Data Primer

b. Data Sekunder

d. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

10

b. Wawancara

HASIL

Dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan, pemerintah membuat

sebuah kebijakan tentang penataan dan pemerataan guru PNS melalui Peraturan

Bersama Lima Menteri. Kelima kementerian yang terlibat diantaranya adalah

Menteri Pendidikan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

Peraturan ini diundangkan pada tahun 2011 dan berlaku efektif pada tahun 2012.

Kebijakan ini dibuat untuk menjamin pemerataan guru antarjenjang, antarjenis

pendidikan, antar kabupaten, antar kota, antar provinsi untuk mewujudkan

peningkatan mutu pendidikan formal secara nasional.

Penataan dan pemerataan guru PNS merupakan tanggung jawab setiap

daerah. Pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS di daerah menjadi

tanggung jawab dari Bupati/walikota hal ini sesuai pasal 4 ayat (2) Peraturan

Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Ruang

lingkup guru PNS yang dimaksud dalam peraturan bersama ini adalah guru kelas,

guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling pada tingkat pendidikan

Taman Kanak – kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah

menengah atas dan semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah.

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dianalisa bahwa sosialisasi pernah

11

dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan kepada seluruh sekolah yang terdiri dari

kepala sekolah dan guru-gurunya. Sosialiasi Penataan Dan Pemerataan Guru

Pegawai Negeri Sipil ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan

pengetahuan, wawasan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya

pendidikan bagi anak usia sekolah dalam menghadapi tantangan sesuai tuntutan

zaman. Dengan komitmen serta profesionalisme dari seluruh pihak terkait,

pemerintah meyakini akan terjadi perubahan serta peningkatan mutu pendidikan

Batam berskala nasional.

2. Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Dinas Pendidikan sudah

memiliki strategi dalam peningkatan mutu pendidikan tersebut. Dari sisi

pelaksanaan pendekatan keatas dilakukan untuk memperluas gambaran

kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi awal Dinas Pendidikan Kota

Batam tetap menyusun Program – program pembangunan pendidikan

berdasarkan jenjang pendidikan serta pengelompokan program. Peningkatan

sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas/mutu dunia Pendidikan di kota

Batam maka Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batam

melakukan kerjasama dengan SKPD lain yaitu Dinas Tata Kota Batam dalam

melakukan pembangunan Sekolah Unit Baru (USB) SD dan SMP. Staregi lainnya

adalah selain melakukan kerjasama dengan lintas SKPD dalam lingkup

pemerintah Kota Batam maka Dinas Pendidikan Kota Batam juga melakukan

kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas

Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam pembangunan Unit Sekolah Baru

12

(USB) SMA dan SMK. dan Subsidi Pembangunan Gedung Sekolah Baru

SMP.SMA.SMK dengan Kementerian Pendidikan Nasional serta subsidi lainnya.

Kemudian agar strategi yang direncanakan dapat berjalan dengan baik, maka

pemerintah Kota Batam menambahkan sumber dana untuk pendidikan

3. Disposisi/Sikap pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa

bahwa komitmen sudah ditunjukan dengan menampung aspirasi dan mencari

jalan dalam kekurangan guru tersebut. Beberapa masalah dalam distribusi guru

diantaranya adalah: 1) kurang berfungsinya pengelolaan sumberdaya pendidik

pada tingkat kabupaten/kota; 2) sekolah hanya melaporkan tentang kekurangan

guru, jika ada kelebihan guru sekolah tidak melaporkan, 3) tidak ada kebijakan

disinsentif bagi sekolah yang kelebihan guru. Tuntutan mutu pendidikan dari

masyarakat dan standarisasi mutu pendidikan yang ditunjukkan dengan adanya

ujian nasional memacu sekolah untuk melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan mutu layanan pendidikan salah satunya adalah menempatkan guru

secara merata.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa untuk menempatkan guru sudah

ada standar yang harus diperhatikan. Isi peraturan bersama tersebut tampak

menyeluruh lengkap dengan berbagai peraturan yang sudah diantisipasi akan

dibutuhkan meskipun masih bersifat umum. Kelemahan dari peraturan bersama

tersebut terkesan tidak ada. Kalau memang masih bersifat umum itu wajar

mengingat peraturan tersebut perlu mewadahi berbagai kondisi guru yang ada di

13

seluruh Indonesia, serta kondisi Indonesia yang (di antaranya) memiliki wilayah

yang luas, berpulau-pulau, memiliki kesenjangan kemajuan pembangunan, dan

jarak antarkabupaten/kota berjauhan. Standard operational procedure (SOP)

merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber

daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan

luas”. (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa

digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik

dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan

waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan

pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat

menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan

peraturan.

HASIL

Peraturan tersebut ditandatangani oleh 5 menteri yang terkait, yaitu

Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara PAN dan RB, Menteri Dalam

Negeri, dan Menteri Keuangan. Kelima Menteri tersebut masing-masing

mempunyai tugas yang terkait erat dengan Peraturan Bersama tersebut.

Kementerian Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang

pendidikan dalam pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pendidikan,

guru merupakan ujung tombak dan memiliki peran yang penting dan utama.

Kementerian Agama, juga melaksanakan fungsi di bidang pendidikan agama baik

di sekolah umum, sekolah keagamaan maupun perguruan tinggi di mana guru juga

memiliki peran penting. Kementerian PAN dan RB adalah yang mengurus PNS

14

dalam hal ini PB tersebut menata guru PNS. Kementerian Dalam Negeri perlu

terlibat mengingat status kepegawaian guru PNS adalah di bawah kewenangan

pemerintah kabupaten/kota tersebut. Kementerian Keuangan perlu dilibatkan

mengingat salah satu tugas kementerian tersebut adalah menyelenggarakan urusan

keuangan. Dalam hal ini gaji dan tunjangan guru PNS adalah bersumber dari

kementerian keuangan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui masih banyaknya guru yang dibutuhkan di

Kota Batam, hal ini dapat dilihat dari data berikut

Tabel 1.1

Persebaran Guru SD Kota Batam 2017

No Kecamatan Jumlah Guru

1 Kecamatan Batam Kota 134

2 Kecamatan Batu Aji 101

3 Kecamatan Batu Ampar 39

4 Kecamatan Belakang

Padang

82

5 Kecamatan Bengkong 114

6 Kecamatan Bulang 27

7 Kecamatan Galang 82

8 Kecamatan Lubuk Baja 88

9 Kecamatan Nongsa 97

10 Kecamatan Sagulung 210

11 Kecamatan sei/

sungaiBeduk

55

12 Kecamatan Sekupang 165

Sumber: Dinas pendidikan kota Batam, 2017

15

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa

jumlah guru yang ada pada saat ini di Kota Batam masih terbatas dan kurang merata di

beberapa daerah bahkan perlu banyak penambahan, Berdasarkana data yang di dapatkan

pada Dinas Pendidikan Kota Batam saat ini Batam kekurangan 505 guru lagi untuk

ditempatkan di berbagai wilayah di Kota Batam agar lebih merata. Penempatan dan

penugasan guru PNS ini dilakukan guna mengatasi permasalahan pemerataan guru di

sekolah-sekolah. Peraturan Bersama 5 Menteri Tahun 2011 Tentang Penataan Dan

Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil berdampak pada pemenuhan jam mengajar guru

bersertifikasi. Pemenuhan kewajiban mengajar selama 24 jam tatap muka per minggu

merupakan sebuah konsekuensi yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk

memperoleh tunjangan sertifikasi. Peraturan Bersama 5 Menteri Tentang Penataan dan

Pemeratan Guru Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap

kualitas profesionalisme guru dan agar dapat memotivasi semangat mengajar guru.

Distribusi guru masih menjadi isu yang selalu muncul dalam masalah

pendidikan. Di Kota Batam juga mengalami masalah dengan besarnya jumlah guru

berkualitas di bawah standar dan tidak layaknya pelatihan profesional bagi mereka. Guru

yang tidak merata dilihat dari indikator :

1. Guru mengajar dengan merangkap lebih dari 1 kelas

2. Guru merangkap mengajar pelajaran tertentu seperti pendidikan jasmani

dan agama

3. Setiap rombongan belajar di isi 1 guru dengan 20 sampai dengan 32 siswa

16

Jika dari 3 syarat diatas ada di sebuah sekolah maka dipastikan sekolah

tersebut distribusi gurunya tidak merata karena berdasarkan Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS,

penempatan guru SD yang ideal adalah sebagai berikut :

1. Setiap rombel 20-32 siswa

2. Setiap rombel diampu oleh 1 (satu) orang guru kelas.

3. Setiap SD harus menyediakan guru agama dan guru pendidikan jasmani

dan kesehatan.

4. Wajib mengajar bagi guru agama dan guru pendidikan jasmani dan

kesehatan (penjaskes) yang digunakan dalam Penghitungan 24 jam tatap

muka perminggu.

5. Setiap SD harus menyediakan guru agama sesuai dengan ragam jenis

agama yang dianut peserta didik.

6. Apabila di SD terdapat anak berkebutuhan khusus dan/atau SD tersebut

menyelenggarakan program pendidikan inklusi, maka SD tersebut harus

menyediakan minimal satu guru pendidikan khusus per enam rombel,

dengan perhitungan jam setara dengan guru kelas

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneltian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi

Pemerataan Guru Pns Di Kota Batam (Studi Kasus Pada Jenjang Sekolah Dasar)

belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi sebagai

berikut :

17

1. Komunikasi ditemukan bahwa Sosialiasi Penataan Dan Pemerataan Guru

Pegawai Negeri Sipil sudah dilakukan, tetapi kurang jelas karena

pemerintah mengharapkan guru itu merata, namun jumlahnya tidak

memadai, ongkos atau biaya yang di keluarkan dalam penambahan serta

penemapatan guru juga tidak di bahas secara khusus, peraturan yang ada

juga tidak mendukung sepenuhnya sehingga masih banyak permasalahn

yang timbul berkaitan dengan peraturan tersebut.

2. Sumber daya ditemukan bahwa pendanaan khusus belum ada tetapi

pegawai yang menjalankan peraturan tersebut sudah memiliki kemampuan

yang baik. hal ini ditunjukkan dari setiap ada permasalahan berkaitan

dengan hal tersebut. Kota Batam mengalami ketidakmerataan jumlah guru,

baik pada guru kelas maupun guru mata pelajaran. Sehingga sesuai dengan

peraturan bersama lima menteri ini pemerintah Kota Batam diwajibkan

melakukan proses penataan ulang seluruh guru PNS yang ada di tingkat

SD dan SMP. Sesuai dengan peraturan bersama, pada tingkat

Kabupaten/Kota Bupati/Walikota memiliki tanggung jawab untuk

melakukan proses penataan dan pemerataan dengan membuat peta

perencanaan serta memfasilitasi pemindahan guru antar satuan pendidikan,

antar jenjang dan antar jenis di dalam wilayah kerjanya.

3. Diposisi atau sikap ditemukan bahwa masih kurangnya kerjasama antara

Dinas Pendidikan Kota Batam dengan sekolah, karena masih banyak

kekurangan dari sekolah yang ada di Batam namun luput dari pengawasan

Dinas Pendidikan ini, seperti banyak sekolah yang masih membutuhkan

18

guru, tidak seimbang antara guru dengan murid, kemudian ruang kerja

yang masih tidak layak, pemerintah sudah berkomitmen namun masih

banyak kendala dalam pelaksanaannya di lapangan

4. Struktur birokrasi ditemukan bahwa bahwa untuk menempatkan guru

sudah ada standar yang harus diperhatikan. Isi peraturan bersama tersebut

tampak menyeluruh jika ada permasalahan memang masih bersifat umum

itu wajar mengingat peraturan tersebut perlu mewadahi berbagai kondisi

guru yang ada di Kota Batam, serta kondisi Batam yang (di antaranya)

memiliki wilayah yang luas, berpulau-pulau, memiliki kesenjangan

kemajuan pembangunan, dan jarak antar kabupaten/kota berjauhan

Berdasarkan 4 faktor yang mempengaruhi dimensi ini adalah

komunikasi dan disposis, komunikasi ditemukan bahwa kurangnya sosialisasi

kepada guru dan sekolah tentang pentingnya pemerataan guru, sehingga

sekolah-sekolah yang kekurangan guru tidak tahu harus mengajukan ke siapa

kekurangan tersebut, kemudian juga tidak di dukung oleh aturan yang kuat

seperti syarat pemerataan guru, pendanaan, dan lain sebagainya, tidak hanya

itu faktor disposisi atau sikap pelaksana juga masih belum mendukung karena

masih banyak kekurangan dari sekolah yang ada di Batam namun luput dari

pengawasan Dinas Pendidikan ini, seperti banyak sekolah yang masih

membutuhkan guru, tidak seimbang antara guru dengan murid

SARAN

Berikut saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

19

1. Harus ada koordinasi yang intensif antara sekolah dan Dinas Pendidikan

untuk menangani permasalahan pemerataan guru, dengan komunikasi dan

koordinasi yang insentif akan diketahui sekolah mana yang membutuhkan

guru dan menjadi prioritas, hal ini bisa dilakukan dengan membuat surat

edaran ke sekolah-sekolah khususnya jenjang SD untuk melaporkan

kekurangan gurunya, atau melaporkan rasio guru yang ada selambat-

lambatnya setiap semester dalam satu tahun.

2. Harus ada biaya dalam pemerataan guru agar pelaksanaannya lebih tepat

sasaran

3. Sebaiknya ada pengawasan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah

melihat pada saat jam belajar mengajar sehingga dapat diketahui tentang

seberapa perlunya penambahan guru di sekolah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha

Arikunto. Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek.

Jakarta: Rineka Cipta.

Flippo, 2002. Personel Management (Manajemen Personalia), Edisi. VII Jilid II,

Terjemahan Alponso S, Erlangga, Jakarta

Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia:Pengertian. Dasar,

Pengertian, dan Masalah. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,

Hasbullah, 2001, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Persada.

Harsono, 2008, Model-model Pengelolaan Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

20

Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi.

Jakarta : PT.Elex Media Komputindo

Nugroho, Riant D. 2012. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi.

Jakarta : PT.Elex Media Komputindo

Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja

Rosdakarya.

Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik.

Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media

Setiawan, Hendrik. (2012). Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan Terhadap

Pemanfaatan Layanan Pada Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya.

(Skripsi).

Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : UNY Press.

Soekidjan. 2009. Manjaemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: BumiAksara.

Wahab. Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo. 2013, Analisa Kebijakan Publik .Malang :Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku

Kita.