Upload
fatimahnurmalasari
View
136
Download
9
Embed Size (px)
DESCRIPTION
problematika pendidikan
Citation preview
1
PEMERATAAN AKSES, WAJIB BELAJAR DAN PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN ANAK INDONESIA
MAKALAH
Disusun untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Problematika Pendidikan Bidang
Studi yang Dibimbing oleh Dr. H. Istamar Syamsuri, M.Pd. dan
Dr. H. Ibrohim, M.Si.
Oleh:
Kelompok II / Kelas A
Atok Masofyan Hadi 130341816224
Dyah Afiat M. 140341807051
Fatimah Nurmalasari 140341807500
Mardiana 140341807227
PENDIDIKAN BIOLOGI PROGRAM MAGISTER
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Januari 2015
ii
KATA PENGANTAR
Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha
Esa karena atas rahmad dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan tugas
penyusunan makalah yang berjudul ―Pemerataan Akses, Wajib Belajar Dan
Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Indonesia‖ ini dengan lancar dan
sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Makalah ini berisi tentang hal-hal yang menyangkut tentang problematika
pemerataan pendidikan di Indonesia. Materi ini penting untuk dipelajari karena
membahas tentang hal-hal yang menyangkut tentang masalah kondisi pendidikan
di Indonesia yang memerlukan pemecahan oleh pemerintah, tenaga pendidikan
dan masyarakat.
Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya
kepada :
1. 1.. Dr. H. Istamar Syamsuri, M.Pd. dan Dr. H. Ibrohim, M.Si., beliau-beliau
ini sebagai pembimbing sekaligus sebagai pengampu mata kuliah
Problematika Pendidikan Bidang Studi yang telah banyak memberikan
wawasan kepada kami dan membimbing kami dalam menyelesaikan makalah
2. Teman-teman offering A yang telah memberikan dukungan kepada kami
untuk menyelesaikan penyusunan makalah ini
Kami selaku penulis sadar bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan, oleh sebab itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang
membangun dari Anda demi perbaikan dalam penyusunan makalah selanjutnya.
Akhirnya, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya
kepada siapa saja yang mencintai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Amin Ya
Robbal Alamin
Malang, 26 Januari 2014
Penulis
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................... ii
Daftar Isi .............................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................
1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................... 2
1.3 Tujuan ............................................................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................
2.1 Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia ................................................... 3
2.2 Wajib Belajar Di Indonesia ............................................................................. 17
2.3 Kualitas Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tuntutan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 .................................................................................................... 21
2.4 Perkembangan Pendidikan Di Indonesia ....................................................... 27
2.5 Upaya Pemerintah Dalam Pemerataan Pendidikan Di Indonesia ................... 31
BAB III PENUTUP ............................................................................................
3.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 35
3.2 Saran ................................................................................................................ 36
DAFTAR RUJUKAN ......................................................................................... 37
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan nasional di Indonesia adalah
adanya pergeseran transformasi dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri yang
perlu didukung oleh sumber daya manusia yang lebih terampil dan dapat dengan
mudah menyesuaikan diri pada dinamika perubahan yang cepat. Perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi telah membawa perubahan
dihampir semua aspek kehidupan manusia. dalam rangka menghadapi berbagai
permasalahan yang ditimbulkan oleh proses globalisasi di satu pihak dan proses
demokratisasi dipihak lain, sangat diperlukan sumber daya manusia yang
berkualitas. tentu saja hal ini (SDM) yang berkualitas ini dapat dibentuk salah
satunya yaitu melalui proses pendidikan.
Pendidikan memainkan peranan sangat penting dan strategis dalam
pembangunan nasional, untuk mencapai bangsa yang maju, mandiri, dan beradab.
Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu
prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional seperti termuat di dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–
2009. Pembangunan pendidikan dipandang penting karena ia memberi kontribusi
signifikan dalam upaya mencapai kemajuan bangsa di berbagai bidang kehidupan.
Menyadari akan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa, Pemerintah
terus berupaya memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan
pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini penting
karena telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang
mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Bahkan pendidikan merupakan
syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam memasuki era global, yang ditandai oleh
persaingan antarbangsa yang sangat ketat.
Berbagai studi di bidang pembangunan ekonomi memperlihatkan betapa
ada korelasi positif antara tingkat pendidikan suatu masyarakat dengan kemajuan
2
ekonomi, yang ditandai oleh tingkat pertumbuhan. Pengetahuan dan keterampilan
yang diperoleh melalui pendidikan memiliki nilai ekonomis, karena dapat
meningkatkan produktivitas yang memacu proses pertumbuhan ekonomi. Namun
kurang meratanya pendidikan di Indonesia menjadi suatu masalah klasik yang
hingga kini belum ada langkahlangkah strategis dari pemerintan untuk
menanganinya.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyusun suatu makalah yang
membahas tentang pemerataan pendidikan, wajib belajar, dam upaya pemerataan
pendidikan di Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang muncul berdasarkan latar belakang di atas adalah.
1. Bagaimana pemerataan akses pendidikan di Indonesia?
2. Bagaimanakah sistem wajib belajar di Indonesia?
3. Bagaimanakah kualitas pendidikan yang sesuai dengan tuntutan Undang-
undang dasar tahun 1945?
4. Bagaimanakah perkembangan pendidikan di Indonesia?
5. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia?
1.3 Tujuan
1. Untuk memahami pemertaan akses pendidikan di Indonesia.
2. Untuk memahami system wajib belajar di Indonesia
3. Untuk memahami kualitas pendidikan yang sesuai dengan tuntutan Undang-
undang dasar tahun 1945.
4. Untuk mengetahui tentang perkembangan pendidikan di Indonesia
5. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan di
Indonesia
3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DI INDONESIA
A. Pengertian pemerataan pendidikan
Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh
pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di
negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya
kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan
bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan
semboyan education for all.
Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu Equalit dan Equity.
Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk
memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh
kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah
telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap
pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara
sama.Mereka yang paling memerlukan layanan pendidikan dalam mengantisipasi
persaingan global di samping penyandang buta huruf adalah masyarakat miskin di
tempat tempat yang jauh dan te rsebar.
Guna mengatasi hal yang tidak mungkin diselenggarakan pendidikan
konvensional atau tatap muka ini perlu ditempuh strategi yang memanfaatkan
potensi dan kemajuan teknologi baru.
Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan
pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang
berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6 persen dari total penduduk. Problem mereka,
kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan.
Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat
perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial.
Mayoritas kaum miskin di Indonesia tinggal di tempat-tempat jauh yang
terpencil. Mereka praktis kekurangan segalanya, fasilitas, alat-alat transportasi dan
4
komunikasi di samping rendahnya pengetahuan mereka terhadap teknologi. Bila
pendidikan ingin menjangkau mereka yang kurang beruntung ini - bila perbaikan
hidup masyarakat yang lebih banyak ini yang menjadi sasaran kita dengan
menyediakan pendidikan yang lebih berkualitas; lebih efektif dan cepat - kondisi
yang proporsional harus diciptakan dengan memobilasasi sumber-sumber lokal
dan nasional
B. Dasar Pemerataan Pendidikan di Indonesia
Dasar Pemerataan Pendidikan di IndonesiaPembangunan pendidikan
merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam
mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan
budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga
negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup
bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan
Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan
menciptakan kesejahteraan umum.
Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan
bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi
era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat
ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi
karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bias memenangi
kompetisi global Sejak tahun 1984, pemerintah Indonesia secara formal telah
mengupayakan pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, dilanjutkan denganwajib
belajar pendidikan sembilan tahun mulai tahun 1994. Upaya-upaya ini nampaknya
lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan
(dimensi equality of access).
Di samping itu pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa
(dimensi equality of survival ) menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian
dengan mendorong keterlibatan masyarakat melalui Gerakan Nasional Orang Tua
Asuh. Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, dan
dewasa ini dengan Program BOS untuk Pendidikan dasar. Hal ini menunjukan
5
bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar tidak hanya
berkaitan dengan penyediaan fasilitas tapi juga pemeliharaan siswa agar tetap
bertahan mengikuti pendidikan di sekolah.
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR
No. IV/MPR/1999) mengamanatkan, antara lain: 1) mengupayakan perluasan dan
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh
rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi
dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, 2) meningkatkan mutu
lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun
pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam
menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni.
Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa ―Setiap warga negara mempunyai hak yang
sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu‖, dan pasal 11, ayat (1)
menyatakan ―Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi
setiap warga negara tanpa diskriminasi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna
meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.
Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan
merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara yakni bukan saja
mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum
dan melaksanakan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai peranan penting dan
strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan
menciptakan masyarakat terpelajar (educated people) yang menjadi prasyarat
terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas
dari kemiskinan.
6
C. Kondisi Umum Pendidikan Dan Kebudayaan di Indonesia
1. Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong
tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk
memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus
dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu
penyelenggaraan PAUD. Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang
PAUD telah menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada
kelompok usia ini telah meningkat dari 25,30% pada tahun 2007 menjadi 34,43%
pada tahun 2011. Disparitas APK PAUD antarwilayah menurun dari 4,20% pada
tahun 2007 menjadi 2,60% tahun 2011 (Tabel 2.1).
(sumber : renstra_kemendikbud 2010-2014)
2. Pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs
Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar,
pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi
pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antarkelompok
masyarakat. APK jenjang SD/MI/SDLB/Paket A terus mengalami peningkatan
dari 115,71% pada tahun 2007 menjadi 115,43% pada tahun 2011. Pada periode
yang sama, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A juga
meningkat dari 94,90% menjadi 95,55%. Selanjutnya, pada jenjang
SMP/MTs/sederajat, APK juga meningkat dari 92,52% pada tahun 2007 menjadi
99,47% pada tahun 2011, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut.
7
(sumber : renstra_kemendikbud 2010-2014)
3. Pendidikan Menengah
APK SMA/SMALB/SMK/MA/MAK/Paket C mengalami peningkatan dari
69,60% pada tahun 2009 menjadi 76,40% pada tahun 2011 (Lihat Tabel 2.3).
Pada periode yang sama, peningkatan angka partisipasi pendidikan jenjang
menengah tersebut juga diikuti dengan menurunnya disparitas APK antara
kabupaten dan kota dari 31,20% menjadi 29,00%
(sumber : renstra_kemendikbud 2010-2014)
8
4. Pendidikan Tinggi
Pada jenjang pendidikan tinggi terjadi peningkatan APK dari 17,25% pada
tahun 2007 menjadi 27,10% pada tahun 2011. Perkembangan proporsi dosen
berkualifikasi S2/S3 secara umum menunjukkan peningkatan, yaitu dari 50,60%
pada tahun 2007 meningkat menjadi 80,90% pada tahun 2011. Sertifikasi dosen
baru dilaksanakan pada tahun 2008 dan tahun 2009 proporsi yang bersertifikat
mencapai 7,50%. Jumlah perguruan tinggi yang berhasil mencapai peringkat 500
terbaik peringkat dunia, perkembangannya dari tahun 2007 sampai tahun 2011
mengalami fluktuasi. Publikasi internasional oleh dosen perguruan tinggi terus
mengalami peningkatan. Selama periode tahun 2007—2011 terjadi peningkatan
jumlah publikasi internasional menjadi sebesar 65,00% tahun 2011. Statistik
tentang paten dan publikasi internasional ini juga menunjukkan bahwa iklim
penelitian yang berkualitas semakin membaik. Rasio gender pad jenjang
pendidikan tinggi juga meningkat dari 95,80% pada tahun 2007 menjadi 108,90%
pada tahun 2011 menunjukkan partisipasi perempuan yang mengikuti jenjang
pendidikan tinggi lebih tinggi dari laki-laki. Capaian indikator kinerja pendidikan
tinggi disajikan pada Tabel 2.4.
(sumber : renstra_kemendikbud 2010-2014)
5. Pendidikan Nonformal
Pendidikan nonformal mempunyai peranan penting untuk
mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan
pengetahuan dan keterampilan fungsional untuk mendukung pendidikan
9
sepanjang hayat. Pendidikan nonformal dan informal juga menunjukkan
perkembangan yang menggembirakan. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun
ke atas menurun dari 7,20% pada tahun 2007 menjadi 4,66% pada tahun 2011.
Rasio kesetaraan gender angka buta aksara pada pendidikan nonformal juga
membaik, yaitu dari 94,90% pada tahun 2007 menjadi 98,50% pada tahun 2011
(Tabel 2.5).
Selain itu pendidikan nonformal juga mengembangkan pendidikan kursus
dan pelatihan kerja yang telah mampu memberikan bekal pengetahuan, sikap dan
keterampilan kepada masyarakat untuk mengembangkan diri, mengembangkan
profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi. Salah satu fungsi kursus dan pelatihan adalah memberikan
pendidikan kecakapan hidup agar lulusannya dapat bekerja pada orang lain atau
berusaha mandiri.
D. Pemerataan Pembangunan Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2010—
2014 berdasarkan Renstra Kemendikbud 2010-2014
Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan
tahun 2010—2014 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis
Kemdikbud, serta mengacu pada RPJMN 2010—2014 dan evaluasi capaian
pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2009. Strategi dan arah
kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi
internasional mengenai pendidikan
Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis
yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan
strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen
penyelenggaraan layanan pendidikan dan kebudayaan yang harus disediakan
untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-
10
komponen tersebut antara lain meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana
dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan
prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan
disparitas antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.
1. Pemerataan akses pendidikan untuk T1 (PAUD)
Tujuan strategis T1, yaitu Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu
dan Berkesetaraan dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.
a. penyediaan tenaga pendidik dan tutor berkompeten yang merata di seluruh
provinsi, kabupaten, dan kota;
b. penyediaan manajemen satuan pendidikan PAUD berkompeten yang
merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
c. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis
riset, standarmutu, dan keterlaksanaan akreditasi, serta pengembangan dan
pembinaan bahasa
untuk PAUD;
d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem
pembelajaran PAUD bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten,
dan kota;
e. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan
pendidikan TK/TKLB
berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
f. penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran
PAUD.
2. Pemerataan akses pendidikan keseteraan untuk T2 (Pendidikan Dasar)
Pada jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan
peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama. Dalam hal ini,
anak-anak yang memerlukan perhatian khusus(children with specialneeds) juga
belum sepenuhnya mendapat layanan pendidikan secara baik, termasuk dalam
pendidikan dasar. Anak-anak yang tergolong ke dalam kelompok ini adalah
11
mereka yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Mengingat pendidikan
merupakan bagian dari hak dasar bagi seluruh penduduk Indonesia, maka layanan
pendidikan harus pula menjangkau anak-anak yang memerlukan pendidikan
khusus tersebut.
Ketersediaan buku juga merupakan salah satu faktor sangat penting dalam
pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, namun buku pelajaran yang
diperlukan itu belum tersedia secara memadai, terutama dalam pendidikan dasar.
Data Susenas 2004 dan sumber-sumber yang lain mengungkapkan bahwa tidak
semua peserta didik dalam pendidikan dasar dapat mengakses buku pelajaran,
baik dengan membeli sendiri maupun mendapat pinjaman dari sekolah. Adanya
sekolah-sekolah yang membolehkan guru mata pelajaran menjual buku yang
berharga tinggi juga menjadi permasalahan tersendiri. Penjualan buku-buku
dengan harga yang cukup tinggi membuat masyarakat yang kurang mampu
merasa terbebani.
Tujuan strategis T2, yaitu Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan
Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan, dicapai dengan menggunakan
strategi sebagai berikut.
a. penyediaan tenaga pendidik pendidikan dasar berkompeten yang merata di
seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
b. penyediaan manajemen satuan pendidikan pendidikan dasar berkompeten
yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
c. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis
riset, dan standar mutu pendidikan dasar, dan keterlaksanaan akreditasi
serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan dasar;
d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem
pembelajaran SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B bermutu yang
merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
e. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan
pendidikan dasar bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan
kota; dan
12
f. penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran
Paket A dan B berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan
kota.
Kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan dasar adalah
1) meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di SD dan MI serta
pembangunan dan meningkatkan sarana dan prasarana di SLTP dan
MTs, termasuk sarana olahraga;
2) memberikan subsidi pendidikan bagi sekolah swasta agar sekolah-
sekolah swasta mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas
dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat
luas;
3) menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat
kurang beruntung (masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi,
terasing, minoritas, dan di daerah bermasalah, termasuk anak jalanan),
seperti SD dan MI kecil satu guru, guru kunjung/sistem tutorial, SD
Pamong, SD-MI terpadu, kelas jauh, serta SLTP-MTs terbuka;
4) melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (regrouping) sekolah-
sekolah terutama SD, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah
yang didukung dengan fasilitas yang memadai;
5) memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga yang tidak
mampu, dengan mempertimbangkan peserta didik perempuan secara
proporsional.
3. Pemerataan akses pendidikan Keseteraan untuk T3 (pendidikan
menengah)
Tujuan strategis T3, yaitu Tersedia dan Terjangkaunya Layanan
Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan, dicapai dengan
menggunakan strategi sebagai berikut.
a. penyediaan tenaga pendidik pendidikan menengah berkompeten yang
merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
b. penyediaan manajemen satuan pendidikan menengah berkompeten
yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
13
c. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi
berbasis riset, dan standar mutu pendidikan menengah, dan
keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa
untuk pendidikan menengah;
d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan
sistem pembelajaran SMA/Paket C bermutu yang merata di seluruh
provinsi, kabupaten, dan kota;
e. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan
sistem pembelajaran SMK/Paket C Kejuruan bermutu yang berbasis
keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di
seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
f. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan
pendidikan SMA/SMLB/SMK/Paket C bermutu yang merata di
seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; dan
g. penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran
Paket C berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan
kota.
Kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan menengah
adalah
1) membangun sekolah dengan prasarana yang memadai, termasuk
sarana olahraga, baik di perkotaan maupun di perdesaan yang
disesuaikan dengan kebutuhan setempat, potensi daerah, pemetaan
sekolah, kondisi geografis, serta memperhatikan keberadaan
sekolah swasta;
2) menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi
masyarakat kurang beruntung yaitu masyarakat miskin, berpindah
pindah, terisolasi, terasing, minoritas, dan di daerah bermasalah,
termasuk anak jalanan;
3) memberikan kepada siswa yang berprestasi dan/atau dari keluarga
yang tidak mampu, dengan mempertimbangkan peserta
didikperempuan secara proporsional;
14
4) memberikan subsidi untuk sekolah swasta, yang diprioritaskan
pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah, seperti
dalam bentuk timbal swadaya dan bentuk bantuan lainnya.
4. Pemerataan akses pendidikan keseteraan untuk T4 (Perguruan Tinggi)
Salah satu program pembangunan pendidikan tinggi adalah meningkatkan
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi khususnya bagi siswa
berprestasi yang berasal dari
keluarga kurang mampu. Kegiatan pokok untuk memperluas kesempatan
memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat adalah
1) meningkatkan kapasitas tampung, terutama untuk bida ng-bidang yang
menunjang kemajuan ekonomi, penguasaan sains dan teknologi, serta
meningkatkan kualitas kehidupan;
2) mendorong peningkatan peran swasta melalui perguruan tinggi swasta;
3) meningkatkan penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari
keluarga kurang mampu; dan
4) menyebarkan kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk
mendukung pembangunan daerah serta memberi kesempatan bagi
kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk kelompok
masyarakat dari daerah bermasalah, dengan menyelenggarakan pembinaan
perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan serta
menyelenggarakan pembinaan program unggul di wilayah kedudukan
perguruan tinggi.
Kebijakan meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah dan
tinggi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesempatan dan
pelayanan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang,terutama sekolah menengah
dan tinggi. Sasarannya adalah
a. meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengahyang
bermutu dan terjangkau, dan
b. meningkatnya kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah
15
Tujuan strategis T4, yaitu Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan
Tinggi Bermutu, Relevan, Berdaya Saing Internasional dan Berkesetaraan, dicapai
dengan menggunakan strategi sebagai berikut.
a. penyediaan dosen berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma
perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing;
b. peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung
pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel;
c. penyediaan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi
dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa
untuk pendidikan tinggi;
d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem
pembelajaran perguruan tinggi bermutu dan berdaya saing yang merata di
seluruh provinsi;
e. peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
yangbermutu, berdaya saing internasional, dan relevan dengan kebutuhan
bangsa dan
f. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan
pendidikan perguruan tinggi bermutu yang merata di seluruh provinsi.
5. Pemerataan akses pendidikan Keseteraan untuk T5
Tujuan strategis T5, yaitu tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang
dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.
a. penyediaan tutor berkompeten yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan
kota yang meliputi pemenuhan tutor keaksaraan fungsional dan pendidikan
kecakapan hidup;
a. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis
riset, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan
kecakapan hidup, homeschooling dan parenting education dan
keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa
untuk satuan pendidikan penyelenggara pendidikan orang dewasa; dan
16
b. penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran
pendidikan orang dewasa berkualitas yang merata di seluruh provinsi,
kabupaten, dan kota.
6. Pemerataan akses pendidikan Keseteraan untuk T6 (Penerapan Nilai-
nilai budaya)
Tujuan strategis T6, yaitu Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Indonesia yang mencerminkan Jati Diri Bangsa Bermartabat, dicapai dengan
menggunakan strategi sebagai
berikut.
a. penyediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan
berkompeten;
b. peningkatan sistem, data dan informasi, standar mutu pelestarian
(pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan
kebudayaan yang berbasis riset, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
c. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan
pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan
pengelolaan kebudayaan yang sistematis, terarah, dan menyeluruh di
wilayah NKRI; dan
d. penyediaan pendanaan untuk peningkatan pelestarian (pelindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan untuk mendukung
tercapainya tujuan sasaran strategis pendidikan.
7. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis Keseteraan untuk T7 (Tata kelola)
Tujuan strategis T7, yaitu Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam
Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan, dicapai
dengan menggunakan
strategi sebagai berikut.
a. penguatan kelembagaan, prosedur kerja, dan sumber daya manusia
Kemdikbud;
b. penguatan sistem perencanaan di lingkungan Kemdikbud; dan
c. penguatan sistem pencatatan di lingkungan Kemdikbud.
17
E. Akselerasi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah
Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana
Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah perbatasan dan tertinggal
termasuk daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin
keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah tersebut. Tuntutan
keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional
tentang pendidikan untuk semua, mengharuskan pemerintah untuk memberikan
layanan pendidikan dan kebudayaan kepada setiap warga negara dimanapun
mereka berada di NKRI ini. Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan
tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut.
a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di
daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
b. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-
SD satu atap, SD-SMP satu atap, dan sekolah berasrama di daerah
perbatasan, tertinggal, dan rawan
bencana; dan
c. penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan
nonformal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.
2.2 WAJIB BELAJAR DI INDONESIA
A. Pengertian Pendidikan
Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar
berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang.
Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada pencapaian
tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu ―mencerdaskan kehidupan bangsa‖.
Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokan sesuai dengan sifat dan
kekhususan tujuannya dan program yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri
atas pendidikan umum, Pendidikan keturunan dan pendidikan lainnya. Serta upaya
pembaharuannya meliputi landasan yuridis, Kurikulum dan perangkat
penunjangnya, struktur pendidikan dan tenaga kependidikan (Ali: 1978).
18
B. Perkembangan Wajib Belajar
Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam
agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena
perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang
kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah
berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh
layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah
bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan
kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk
meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal
dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang
berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak
yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa
untuk bisa memenangi kompetisi global.
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga
negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan
kesejahteraan hidupnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf
pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara yakni
bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan
kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai
peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi
kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial.
Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar (educated people) yang
menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis,
sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.
Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh
warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga
negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup
mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
19
tinggi. Program wajib Belajar pemerintah di dadasarkan pada Permen RI Nomor
47 Tahun 2008.
1. Wajib belajar 9 tahun
Pendidikan dasar adalah jenjang terbawah dari sistem persekolahan
nasional. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan
kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang
diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik
yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Dalam
konteks ini, yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah pendidikan umum
yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah
Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan
pendidikan yang sederajat. Program Wajib Belajar 9 Tahun merupakan
perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 7 – 15 tahun. Pelaksanaan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WajarDikdas) 9 Tahun dicanangkan oleh
Presiden Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994, dan pelaksanaannya dimulai tahun
ajaran 1994/1995 (Sa‘ud:2008).
Program wajib belajar 9 tahun didasarkan pada Undang-undang Pendidikan
Nasional No. 2/1989 tentang peningkatan taraf kehidupan rakyat dengan
mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15
tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3
tahun di SLTP. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar dan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara (Saud:2008).
2. Wajib belajar 12 tahun
Pendidikan dasar 9 tahun sudah bergulir beberapa puluh tahun yang lalu,
boleh dikatakan program tersebut amat sangat lamban, hal tersebut dikarenakan
program sempat mengalami empat kali berganti kepepimpinan. Program ini dirasa
masih belum tuntas, dan selalu akan mendapat perhatian dari semua lapisan
masyarakat. Maka pada tahun 2010 pemerintah pusat mencanangkan peningkatan
setatus dari wajar dikdas 9 tahun menjadi wajar 12 tahun. Penyelenggaraan wajib
belajar 12 (dua belas) tahun pada jalur pendidikan formal dilaksanakan minimal
20
pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain
yang sederajat, sampai dengan pendidikan menengah yang meliputi SMA, MA,
SMK, MAK dan bentuk lain yang sederajat. Wajib belajar 12 tahun didasarkan
pada Permen nomor 2 tahun 2010 (Nuh:2013).
Dasar Hukum Wajib belajar 12 tahun antara lain:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Tap MPR no.9 tahun 2007 Tentang anggaran dana Pendidikan
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembagian
Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Rencana Stratejik
Pembangunan provinsi.
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Provinsi.
Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti
oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.‖ (Pasal 1 ayat 16; Pasal 34); dalam pasal ini dikatakan bahwa
setiap warga Negara yang berumur 6 tahun dapat mengikuti wajib belajar tanpa
dipungut biaya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mewujudkan
kewajibannya dengan memberikan kesempatan kepada warga Negara untuk
menikmati pendidikan, dengan banyak cara. Pemerintah telah mewujudkan
kewajibannya sehingga warga Negara boleh menikmati pendidikan itu.. Berkaitan
dengan program wajar 12 tahun maka setiap pemerintah daerah tingkat II selalu
mengacu kepada program tingkat yang lebih tinggi yaitu program tingkat
provinsi. Pada pelaksanaan merancang semua program tentu saja bayak
pertimbangan yang harus dilakukan, semuanya diserahkan pada tiap daerah tk II
masing-masing dalam mensiasati dan pengaturannya bagaimana sebuah program
dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran (Nuh: 2013).
21
2.3 KUALITAS PENDIDIKAN YANG SESUAI DENGAN TUNTUTAN
UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
A. Kualitas pendidikan
Arti dasar dari kata kualitas menurut Dahlan Al-Barry dalam Kamus Modern
Bahasa Indonesia adalah ―kualitet‖: ―mutu, baik buruknya barang‖. Seperti halnya
yang dikutip oleh Quraish Shihab yang mengartikan kualitas sebagai tingkat baik
buruk sesuatu atau mutu sesuatu.
Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini
mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks ―proses‖
pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar: kognitif,
afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan
kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana
dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Dengan adanya
manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensingkronkan berbagai input
tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar
mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar
kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam
lingkungan substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana
yang mendukung proses belajar pembelajaran.
Kualitas dalam konteks ―hasil‖ pendidikan mengacu pada hasil atau
prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu. Prestasi yang dicapai
atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan
akademis. Dapat pula prestasi dibidang lain seperti di suatu cabang olah raga, seni
atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa
kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban,
saling menghormati, kebersihan dan sebagainya. Selain itu kualitas pendidikan
merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan
maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk
meningkatkan nilai tambah dan factor-faktor input agar menghasilkan output yang
setinggi-tingginya.
Jadi pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga
22
dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan
dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui
pembelajaran yang baik dan kondusif. Pendidikan atau sekolah yang berkualitas
disebut juga sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang
sukses, sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan
bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah.
Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan
kuat.
Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab
berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang
akan datang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan
adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan
sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan
harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif.
B. Standar pendidikan Indonesia yang berkualitas
Standar / parameter adalah ukuran atau barometer yang digunakan untuk menilai
atau mengukur sesuatu hal. Ini menjadi penting untuk kita ketahui, apalagi dalam
rangka mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas. Standar Nasional
Pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta teradaban bangsa
yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan meliputi ; Standar isi, Standar
Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidikan dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.
Secara terperinci, fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan adalah sebagai
berikut :
1. Sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan
dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
2. Bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat.
23
3. Untuk disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai
dengan tuntutan perubahan kehidupan local nasional dan global.
Adapun penjelasan dari masing-masing standar nasional pendidikan sebagai
berikut :
1. Standar Isi
Dalam pengembangannya, Standar Isi telah dikembangkan oleh BNSP
dan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk suatu
pendidikan dasar dan menengah. Standar isi adalah cakupan materi dan
tingkat kompetensi untuk mencapai komptensi lulusan pada jenjang dan
jenis pendidikan tertentu.
2. Standar Proses
Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai
standar kompetensi lulusan, hal ini sebagaimana yang dicantumkan dalam
PPRI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1
ayat 6. Cakupan dalam Standar Proses adalah sebagai berikut :
a. Perencanaan Proses Pembelajaran
b. Pelaksanaan proses pembelajaran
c. Penilaian hasil pembelajaran
d. Pengawasan proses pembelajaran
3. Standar Kompetensi Lulusan
SKL atau Standar Kompetensi Lulusan adalah bagian dari Standar
Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal
yang berlaku di seluruh wilayah hokum Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Fungsi utama SKL yaitu sebagai kriteria dalam
menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan,
rujukan untuk menyusun standar pendidikan lainnya, serta arah
peningkatan kualitas pendidikan.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteri
pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta
24
pendidikan dalam jabatan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyiswara,
tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Standar Sarana dan Prasarana
Standar ini merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
kriteria minimum tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat
beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain,
tempat berkreasi dan berekspresi serta sumber belajar lainnya.
6. Standar Pengelolaan Pendidikan
Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional
agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi :
a. Perencanaan program sekolah/madrasah
b. Pelaksanaan rencana kerja sekolah
c. Monitoring dan evaluasi
d. Kepemimpinan Sekolah/madrasah; dan
e. Sistem informasi manajemen
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan
besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu
tahun. Biaya operasional pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan
yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar
dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar
nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Dalam rinciannya
biaya operasional terdiri dari biaya investasi, biaya operasi dan biaya
personal.
8. Standar Penilaian Pendidikan
Standar Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi
untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, sedangkan evaluasi
25
pendidikan adalah pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu
pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,
jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban
penyelenggaraan pendidikan.
C. Problematika kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia
Di Indonesia, yang paling memerlukan pendidikan adalah mereka
yang berada di daerah miskin dan terpencil. Untuk mengatasi kebutuhan
pendidikan bagi mereka adalah upaya penerapan cara non konvensional.
Cara lain itu adalah memanfaatkan potensi, kemajuan serta keluwesan
teknologi.baru. Sekalipun teknologi baru seperti teknologi komunikasi,
informasi dan adi-marga menawarkan pemerataan pendidikan dengan
biaya yang relatif rendah, penggunaannya masih merupakan jurang
pemisah antara ‗yang kaya‘ dan ‗yang miskin‘.
Bila pendidikan ingin menjangkau mereka yang kurang beruntung
ini - bila perbaikan hidup masyarakat yang lebih banyak ini yang menjadi
sasaran kita dengan menyediakan pendidikan yang lebih berkualitas; lebih
efektif dan cepat - kondisi yang proporsional harus diciptakan dengan
memobilasasi sumber-sumber lokal dan nasional. Ketimpangan
pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis yaitu antara
perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan
kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pendapatan penduduk
ataupun antargender. Berbagai permasalahan dan tantangan yang masih
dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan secara ringkas diuraikan
berikut;
Sebagian besar pendirian lembaga-lembaga pendidikan sekolah
yang diprakarsai oleh masyarakat masih berorientsi di wilayah
perkotaan, sedangkan untuk wilayah-wilayah di pedesaan atau
daerah terpencil dirasakan masih sangat kurang. Hal ini berakibat
pada kurang adanya pemerataan kesempatan untuk pendidikan.
Masih terdapat pendirian/penyelenggaraan pendidikan yang tidak
memenuhi standar minimal baik dari segi sarana dan prasarana
26
maupun mutu dan profesionalisme guru. Laporan pembangunan
dunia tahun 2004 menyatakan bahwa 20% tenaga pengajar
Indonesia tidak masuk sekolah pada saat pengecekan di sekolah-
sekolah yang terpilih secara ranom. Ini berarti 20% dari dana yang
digunakan untuk membiayai tenaga pengajar tidak memberikan
manfaat secara langsung kepada murid, karena ternyata tenaga
pengajar tersebut tidak berada di kelas.
Pemeliharaan sekolah-sekolah tidak dilakukan secara berkala
Selain itu, berdasarkan dari Survei sekolah dari Departemen
Pendidikan Nasional, satu dari enam sekolah di Jawa Tengah
berada dalam kondisi yang buruk, sementara itu sedikitnya satu
dari dua sekolah di Nusa Tenggara Timur juga berada di ruang
kelas tanpa peralatan belajar yang memadai, seperti buku pelajaran,
papan tulis, alat tulis, dan tenaga pengajar yang menguasai materi
pelajaran sesuai kurikulum.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dan daerah
terpencil yang sebagian besar miskin telah menyebabkan kualitas
gizi anak kurang dapat mendukung aktivitas anak didik dalam
bermain sambil belajar.
Banyak penyelenggaraan pendidikan terutama dikota-kota besar,
kurang memperhatikan kurikulum dengan mempraktekkan pola
pendekatan terhadap anak didik terlalu berorientasi akademik dan
memperlakukannya sebagai "orang dewasa kecil" yang dapat
menyebabkan terjadinya proses pematangan emosi anak menjadi
kurang seimbang.
Tidak semua anak semua anak bersekolah.
Indonesia masih belum mampu memenuhi program wajib belajar 9
tahun bagi semua anak. Saat ini masih terdapat sekitar 20% anak
usia sekolah menengah pertama yang masih belum bersekolah.
Perbedaan partisipasi antar daerah yang cukup besar. Pada tahun
2002, sebagai contoh, angka partisipasi murni pada jenjang sekolah
dasar berkisar antara 83,5% di propinsi Gorontalo dan 94,4% di
27
Sumatera Utara. Pada jenjang sekolah menengah pertama, angka
partisipasi murni berkisar antara 40,9% di Nusa Tenggara Timur
dan 77,2% di Jakarta dan pada jenjang sekolah menengah atas
berkisar antara 24,5% di Nusa Tenggara Timur dan 58,4% di
Yogyakarta.
Anak dari kelompok miskin keluar dari sekolah lebih dini.
Pada tahun 2002 angka partisipasi sekolah menengah pertama dari
kelompok penduduk seperlima terkaya, lebih tingggi 69%
dibandingkan dengan angka partisipasi dari kelompok seperlima
termiskin. Sementara pada jenjang sekolah menengah atas, angka
partisipasi murni dari kelompok seperlima terkaya mencapai tiga
setengah kali lebih tinggi dibandingkan dengan angka partisipasi
murni kelompok termiskin. Walaupun hampir semua anak dari
berbagai kelompok pendapatan bersekolah di kelas satu sekolah
dasar, anak dari kelompok pendapatan termiskin cenderung
menurun partisipasinya setelah mencapai kelas enam.
2.4 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
Pendidikan di laksanakan di tiga kelompok tempat yang disebut Tri Pusat
pendidikan, yaitu: (1) Keluarga (Informal), (2) Sekolah (Formal), dan (3)
Masyarakat (Nonformal). Sedangkan jenjang pendidikan di Indonesia meliputi:
(1) Pendidikan Dasar (SD-MI dan SMP-MTs sederajat), (2) Pendidikan
Menengah (SMA, SMK, MA sederajat), (3) Pendidikan Tinggi (Universitas,
Akademi, Institut, dan sederajat).
Pengelolaan pendidikan di Indonesia sudah barang tentu tidak terlepas dari
tujuan pendidikan di Indonesia, sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud di sini
ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa
Indonesia. Aspek ketuhanan sudah dikembangkan dengan banyak cara seperti
melalui pendidikan-pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi,
melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di
asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui
28
radio, surat kabar dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu
akan berintegrasi dalam rohani para siswa/mahasiswa.
Telah kita ketahui, bahwa kualitas pendidikan di Indonesia semakin lama
semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana dan prasarana
belajar, dan siswa-siswanya. Setiap guru tentuya punya harapan terpendam yang
tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini.
kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di
jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah
mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar, mereka
memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan.
Fenomena-fenomena ini jika dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di
Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun,
sedangkan guru muda belum berpengalaman dan dedikasinya masih tergolong
rendah.
Selain itu, sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor penunjang
terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah
terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang
terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dapat dipakai buat hidup dan
kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal
seperti kebanyakan siswa pada umumnya.
Hingga saat ini masalah pendidikan masih menjadi perhatian khusus oleh
pemerintah. Pasalnya Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua
ataueducation for all (EFA) di Indonesia menurun tiap tahunnya. Tahun 2011
Indonesia berada diperingkat 69 dari 127 negara dan merosot dibandingkan tahun
2010 yang berada pada posisi 65. Indeks yang dikeluarkan pada tahun 2011
oleh UNESCO ini lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam (34), serta
terpaut empat peringkat dari Malaysia (65). Selain itu Salah satu tolak ukur
kemajuan suatu bangsa atau negara adalah nilai dari besaran indeks pembangunan
manusia (Human Development Index atau HDI). HDI merupakan indeks yang
menunjukkan tingkat perbandingan kualitas : angka harapan hidup, melek huruf,
pendidikan, dan standar hidup (ekonomi) negara-negara dunia. Berdasarkan data
dari UNESCO tentang HDI, pada tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat
29
108 dari 169 negara dan pada tahun 2011 Indonesia berada pada peringkat 125
dari 187 negara.
Salah satu penyebab rendahnya indeks pembangunan pendidikan di
Indonesia adalah tingginya jumlah anak putus sekolah. Sedikitnya setengah juta
anak usia sekolah dasar (SD) dan 200 ribu anak usia sekolah menengah pertama
(SMP) tidak dapat melanjutkan pendidikan. Data pendidikan tahun 2010 juga
menyebutkan 1,3 juta anak usia 7-15 tahun terancam putus sekolah. Bahkan
laporan Departeman Pendidikan dan Kebudayaan menunjukan bahwa setiap menit
ada empat anak yang putus sekolah.
Menurut Staf Ahli Kemendikbud Prof. Dr. Kacung Marijan, Indonesia
mengalami masalah pendidikan yang komplek. Selain angka putus sekolah,
pendidikan di Indonesia juga menghadapi berbagai masalah lain, mulai dari
buruknya infrastruktur hingga kurangnya mutu guru. Masalah utama pendidikan
di Indonesia adalah kualitas guru yang masih rendah, kualitas kurikulum yang
belum standar, dan kualitas infrastruktur yang belum memadai.
Dalam dunia pendidikan guru menduduki posisi tertinggi dalam hal
penyampaian informasi dan pengembangan karakter mengingat guru melakukan
interaksi langsung dengan peserta didik dalam pembelajaran di ruang kelas.
Disinilah kualitas pendidikan terbentuk dimana kualitas pembelajaran yang
dilaksanakan oleh guru ditentukan oleh kualitas guru yang bersangkutan.
Secara umum, kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia masih
belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga
saat ini dari 2,92 juta guru baru sekitar 51% yang berpendidikan S-1 atau lebih
sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1. Begitu juga dari persyaratan
sertifikasi, hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5% guru yang memenuhi syarat
sertifikasi sedangkan 861.670 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi.
Dari segi penyebarannya, distribusi guru tidak merata. Kekurangan guru
untuk sekolah di perkotaan, desa, dan daerah terpencil masing-masing adalah
21%, 37%, dan 66%. Sedangkan secara keseluruhan Indonesia kekurangan guru
sebanyak 34%, sementara di banyak daerah terjadi kelebihan guru. Belum lagi
pada tahun 2010-2015 ada sekitar 300.000 guru di semua jenjang pendidikan yang
30
akan pensiun sehingga harus segera dicari pengganti untuk menjamin kelancaran
proses belajar.
Banyak sekali faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di
Indonesia. Faktor-faktor tersebut diantaranya rendahnya kualitas guru, rendahnya
sarana dan prasarana, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa,
rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan,
kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun sebenarnya yang menjadi
masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di
Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek. Dalam artian yang
hanya mengikuti berjalannya zaman yaitu tidak bisa memilih mana yang baik dan
yang buruk. Padahal sebagai manusia Indonesia yang memiliki budaya bisa kritis
terhadap zaman ada. Maka disinilah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan
mesyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. (
bappenas, 2013)
Permasalahan klasik di dunia pendidikan dan sampai saat ini belum
ada langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mengatasinya adalah
a. Kurangnya Pemerataan kesempatan pendidikan.
Sebagian besar masyarakat merasa hanya memperoleh kesempatan
pendidikan masih terbatas di tingkat sekolah dasar.
b. Rendahnya tingkat relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Hal ini dapat dilihat dari jumlah angka pengangguran yang semakin
meningkat di Indonesia, yang kenyataanya tidak hanya dipengaruhi oleh
terbatasnya lapangan kerja. Namun adanya perbedaan yang cukup besar
antara hasil pendidikan dan kebutuhan kerja.
c. Rendahnya mutu pendidikan.
Untuk indikator rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat dari tingkat
prestasi siswa. Menurut data dari PISA (Programme for International Student
Assessment) pada tahun 2009, Indonesia baru bisa menduduki 10 besar terbawah
dari 65 negara anggota diantaranya pada tingkatan Reading mendapat peringkat
31
ke-57, Matematika mendapat peringkat ke-61 dan Sains mendapat peringkat ke-
60.
2.5 UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN DI
INDONESIA
Untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan berbagai
langkah akan diambil seperti peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan
pendidikan, akses terhadap pendidikan ini dihitung berdasarkan angka partisipasi
mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum. Selain itu
pemerintah akan mengurangi tingkat disparitas atau ketidakmerataan akses baik
spasial kota non kota dan yang bersifat gender.
Berikut ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan
pemerataan pedidikan di Indonesia.
1. Wajib Belajar
Dalam sektor pendidikan, kewajiban belajar tingkat dasar perlu
diperluas dari 6 ke 9 tahun, yaitu dengan tambahan 3 tahun pendidikan
setingkat SLTP seperti dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah 2 Mei 1994.Hal
ini segaris dengan semangat "Pendidikan untuk Semua" yang
dideklarasikan di konferensi Jomtien di Muangthai tahun 1990 dan Deklarasi
Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia Artikel 29 yang berbunyi: "Tujuan pendidikan
yang benar bukanlah mempertahankan 'sistem' tetapi
memperkaya kehidupan manusia dengan memberikan pendidikan lebih
berkualitas, lebih efektif, lebih cepat dan dengan dukungan biaya negara yang
menanggungnya" Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk
meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia termasuk pelaksanaan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun
2008 yang dapat diukur antara lain dengan peningkatan angka partisipasi kasar
jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan yang sederajat menjadi 95
persen. Namun demikian sampai dengan tahun 2006 belum seluruh rakyat dapat
menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.
32
2. Bidang Teknologi
Kemajuan teknologi menawarakan solusi untuk menyediakan akses
pendidikan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di
daerah terpencil. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-
orang yang kurang beruntung ini secara ekonomi ketimbang menyediakan akses
yang tak terjangkau oleh daya beli mereka. Televisi saat ini digunakan sebagai
sarana pemerataan pendidikan di Indonesia karena fungsinya yang dapat
menginformasikan suatu pesan dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu yang
bersamaan. Eksistensi televise sebagai media komunikasi pada prinsipnya,
bertujuan untuk dapat menginformasikan segala bentuk acaranya kepada
masyarakat luas.
Hendaknya, televisi mempunyai kewajiban moral untuk ikut serta
berpartisipasi dalam menginformasikan, mendidik, dan menghibur masyarakat
yang pada gilirannya berdampak pada perkembangan pendidikan masyarakat
melalui tayangan-tayangan yang disiarkannya. Sebagai media yang memanfaatkan
luasnya daerah liputan satelit, televisi menjadi sarana pemersatu wilayah yang
efektif bagi pemerintah. Pemerintah melalui TVRI menyampaikan program-
program pembangunan dan kebijaksanaan ke seluruh pelosok tanpa hambatan
geografis yang berarti.
Saat ini juga telah dirintis Televisi Edukasi (TV-E), Media elektronik
untuk pendidikan itu dirintis oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi
Pendidikan (Pustekkom), lembaga yang berada di bawah Departemen Pendidikan
Nasional (Depdiknas). Ini untuk memberikan layanan siaran pendidikan
berkualitas yang dapat menunjang tujuan pendidikan nasional. Tugasnya
mengkaji, merancang, mengembangkan, menyebarluaskan, mengevaluasi, dan
membina kegiatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
pendidikan jarak jauh/terbuka. Ini dalam rangka peningkatan kualitas dan
pemerataan pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai
dengan prinsip teknologi pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
Menteri Pendidikan Nasional.
33
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan,
maka diperlukan langkah dan tindak lanjut terutama fokus pada (i) pemerataan
dan perluasan akses pendidikan, (ii) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan,
dan (iii) pemantapan good governance, yang dirinci sebagai berikut:
1) Memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan
memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat
yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah
konflik, wilayah kepulauan, dan masyarakat penyandang cacat melalui
penyediaan BOS, pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan
termasuk pembangunan SD-SMP dan MI-MTs satu atap, serta pembangunan
asrama murid dan mess guru di daerah terpencil. Selain itu, akan dilaksanakan
uji coba Bantuan Tunai Bersyarat bidang pendidikan.
2) Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan menengah seluas-luasnya baik
melalui jalur formal maupun nonfomal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan
sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kerja sama
dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan
relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja.
3) Meningkatkan pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi dengan
memperkuat otonomi perguruan tinggi dan peningkatan intensitas penelitian
yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, untuk membangun daya saing
nasional yang didukung dengan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas
pendidikan.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan untuk secara bertahap mencapai
standar nasional pelayanan pendidikan melalui penataan perangkat lunak
(software) seperti perbaikan kurikulum, pemantapan sistem penilaian dan
pengujian, dan penyempurnaan sistem akreditasi.
5) Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini
melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan
sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dilakukan oleh
sektor-sektor pembangunan terkait dan peningkatan peranserta masyarakat.
34
6) Memperbaiki distribusi guru dan meningkatkan kualitas guru berdasarkan
kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku melalui pendidikan lanjutan, diklat profesi, dan sertifikasi serta
peningkatan kesejahteraan guru.
7) Meningkatkan intensitas penyelenggaraan pendidikan keberaksaraan
fungsional, yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk
membangun masyarakat membaca (literate society).
8) Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan
penerapan prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntablitas,
dan partisipatif, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan
sumber daya pendidikan.
9) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan baik
dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan, termasuk yang
diwadahi dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
10) Mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan melalui : (1)
pelatihan pengelola perpustakaan dan taman bacaan, (2) penyelesaian peraturan
perundang-undangan di bidang perpustakaan, (3) pengembangan model
layanan perpustakaan termasuk perpustakaan keliling dan perpustakaan
elektronik, (4) supervisi, pembinaan dan stimulasi pada semua jenis
perpustakaan, (5) penyusunan program pengembangan perpustakaan, (6)
penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah, (7)
pelatihan cara penulisan kesastraan dan penelitian kebahasaan, (8)
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi kepustakaan, (9)
pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar, serta (10) publikasi dan sosialisasi dalam
rangka meningkatkan minat dan budaya baca.
35
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh
pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di
negara-negara sedang berkembang
2. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu Equalit dan Equity.
Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk
memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam
memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok
dalam masyarakat
3. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh
warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat.
4. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan
lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat
mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan
cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui
pembelajaran yang baik dan kondusif
5. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan
diantaranya adalah
meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan
meningkatkan fasilitas pendidikan hingga di daerah pelosok
meningkatkan peran teknologi untuk pendidikan
meningkatan kualitas pendidik
meningkatkan kerjasama antara pemerintah, penyelenggara pendidikan dan
masyarakat untuk sadar membantu dan mendukung adanya upaya peningkatan
pendidikan
36
3.2 Saran
Masalah pendidikan dan pemerataannya di Indonesia merupakan maslaah warga
Indonesia, Bukan hanya pemerintah yang wajib memikirkan solusinya melainkan seluruh
warga Indonesia harus ikut serta mendukung pembangunan dan peningkatan utu
pendidikan Di Indonesia
37
DAFTAR RUJUKAN
Ali, Muh. 1978. Guru Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru.
Amalia.2007. kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia (online)
https://amalia07.files.wordpress.com/2008/07/kondisi-pemerataan-
pendidikan.pdf (diakses 23 Januari 2015)
Anonim1. 2014. Kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia. (Online)
http://repository.upi.edu/1861/4/T_ADP_1102701_Chapter1.pdf, diakses
tanggal 22 januari 2015
Anonim2. 2014. Peningkatan akses pendidikan lebih berkualitas untuk Indonesia.
(Online) http://www.bappenas.go.id/files/2513/5098/8841/bab-27---
peningkatan-akses-pendidikan-lebih-
berkualitas__20090202213335__1758__27.pdf, diakses tanggal 22 Januari
2015
Departemen Pendidikan Nasional. 2009. Rencana strategis Departemen
Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. Jakarta : Depdiknas.
Direktorat Pembinaan SMP, 2008. Panduan Pelaksanaan Sosialisasi Wajib
Belajar 9 Tahun yang Bermutu. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Eka, R. 2007. Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia. http://edu-
articles.com, diakses tanggal 22 Januari 2015
Nuh, Muhammad. 2013. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Jakarta:
PT Kompas Media Nusantara.
Renstra Kemendikbud tahun 2010-2014. (online)
http://kemdikbud.go.id/dokumen/renstra-2010-2014/ (diakses 23 Januari
2015)
Saud, Udin (2008). Sunstansi Pendidikan Dasar Dalam Program Wajib Belajar 9
Tahun. UPI: JICA. (makalah disampaikan pada seminar dan lokakarya
Kontribusi Ilmu pendidikan dalam Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun).
Sutiyono. 2013. Pentingnya peningkatan Kualitas pendidikan di Indonesia.
(Online) https://sutiyonokudus.files.wordpress.com/2013/07/pentingnya-
peningkatan-kualitas-pendidikan-sutiyono-2013.pdf, diakses tanggal 22 Januari
2015
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
Jakarta