FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Implementasi MP3EI dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan

dan Hak – hak Dasar Masyarakat:

Studi Kasus Koridor Ekonomi Sulawesi

MAKASSAR, 26 NOVEMBER 2013

LATAR BELAKANG

• Pada tanggal 27 Mei 2011, pemerintah melaunching Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

• Not Business as Usual?

• MP3EI berbasis pada pembangunan enam koridor ekonomi (regional based development)

• Muncul efek MP3EI terhadap masyarakat dan pemerintahan di daerah seperti sinkronisasi kebijakan, konflik lahan, ketimpangan ekonomi, penguasaan ekonomi oleh kelompok kapitalis, ketenagakerjaan dan lain – lain.

Aktivitas

Ekonomi

Koridor Ekonomi

Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali – Nusa

Tenggara

Papua – Kep.

Maluku

Steel © ©

Food and beverages ©

Textiles ©

Transportation equipment ©

Shipping © ©

Nickel © ©

Copper ©

Bauxite ©

Palm oil © ©

Rubber ©

Food agriculture © ©

Tourism ©

ICT ©

Coal © ©

Oil and gas © © ©

Jabodetabek area ©

Sunda SNS area ©

Defense equipment ©

Animal husbandry ©

Timber ©

Cocoa ©

Fishery © © ©

PEMETAAN AKTIVITAS EKONOMI DI SETIAP KORIDOR EKONOMI

Koridor

Ekonomi

Nilai Investasi

(Rp. Triliun)

Persentase

(%)

Sumatera 714 18

Jawa 1.290 32

Kalimantan 945 24

Sulawesi 309 8

Bali – Nusa Tenggara 133 3

Papua – Kep. Maluku 622 15

Total 4.012 100

Pemerintah 401 10

BUMN 722 18

Sektor Swasta 2.046 51

PPP 843 21

Total 4.012 100

Koridor

Ekonomi

Nilai Investasi

(Rp. Triliun)

Persentase

(%)

Steel 100 2.49Food and beverages 25 0.62Textiles 9 0.22Transportation equipment 32 0.80Shipping 16 0.40Nickel 183 4.56Copper 197 4.91Bauxite 137 3.41Palm oil 92 2.29Rubber 3 0.07Food agriculture 108 2.69Tourism 58 1.45ICT 4 0.10Coal 213 5.31Oil and gas 463 11.54Jabodetabek area 352 8.77Sunda SNS area 150 3.74Defense equipment 2 0.05Animal husbandry 7 0.17Timber 32 0.80Cocoa 1 0.02Fishery 41 1.02Total Main Activities 2.226 55.48Infrastructure 1.786 44.52Total Investment 4.012 100.00

NILAI INVESTASI MP3EI

NO PROYEK NILAI INVESTASI

(Rp. Milyar)

SUMBER

INVESTASI

1 Peningkatan jalan dari Siwa - Pare-pare - Barru - Maros - Makassar (293 km) 971 Pemerintah

2 Satker Sementara Pembangunan Faspel Laut Garongkong 252 Pemerintah

3 Peningkatan Jalan Maros-Watampone-Pelabuhan Bajoe (150,74 km) 235 Pemerintah

4 Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Gorongkong, Sulawesi Selatan 217 Pemerintah

5 Peningkatan jalan dari Batas Sultra - Malili - Masamba - Palopo - Siwa (318 km) 213 Pemerintah

6 Pembangunan PLTM Ratelimbong-Kolaka 2MW, PLTU Sulsel Baru 2,50MW, PLTG

Sulsel Baru 50MW & 100MW, PLTD Selayar 2MW

5.174 BUMN

7 Pembangunan Jaringan Transmisi Prov. Sulawesi Selatan 757 km 917 BUMN

8 Pembangunan Gardu Induk di Prov. Sulawesi Selatan 552 BUMN

9 Perluasan Pelabuhan Makassar 2.220 PPP

10 Mengembangkan device bagi end-user di Sulawesi 19.110 PPP

11 Pembangunan dan pengembangan Backhaul, Access, NOC, Service Center,

Ecosystem Development, Infrastructure

10.580 PPP

12 Membangun jaringan Backbone Nasional (Palapa Ring) berbasiskan active network

sharing, baik jaringan bawah laut maupun terestrial yang bisa dipakai bersama di

Sulawesi

3.847 PPP

PROYEK INFRASTRUKTUR DALAM MP3EI UNTUK MENDUKUNG KONEKTIVITAS DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

IMPLIKASI MASALAH

• Belum terbentuknya harmonisasi antar kebijakan

• MP3EI bukan menurunkan kesenjangan kesejahteraan tapi justru berpotensi memperlebar kesenjangan kesejahteraan dalam masyarakat.

• MP3EI mendorong terjadi krisis terhadap pangan nasional.

• MP3EI makin memperbesar peluang terjadinya konflik lahan.

• Prinsip – prinsip Public Private Partnership (PPP) akan mendorong semakin kuatnya cengkraman kapitalisme terhadap aset – aset masyarakat dan lebih menguntungkan para pemilik modal besar.

• Keterbukaan akses dan konektivitas dalam pasar kerja untuk mencapai target MP3EI mendorong mobilisasi tenaga kerja asing sehingga tenaga kerja lokal menjadi kalah bersaing bila tidak ada perlindungan

DISKUSI PERTAMA

APAKAH PEMERINTAH DAERAH IKUT DILIBATKAN DALAM PENYUSUNAN MP3EI OLEH PEMERINTAH PUSAT?

DISKUSI KEDUA

BAGAIMANA PERKEMBANGAN KONDISI TERKINI IMPLEMENTASI MP3EI DI PROPINSI SULAWESI SELATAN?

DISKUSI KETIGA

APA YANG PEMERINTAH DAERAH LAKUKAN UNTUK MENGINTEGRASIKAN PROGRAM MP3EI DENGAN

PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH TERUTAMA SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT - DAERAH?

DISKUSI KEEMPAT

APAKAH PROGRAM MPE3I INI MAMPU MENDORONG PERBAIKAN PEMBANGUNAN DI SULAWESI SELATAN?

DISKUSI KELIMA

KENDALA APA SAJA YANG TERJADI KETIKA PEMERINTAH DAERAH MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM MP3EI DI

SULAWESI SELATAN DAN BAGAIMANA PEMERINTAH DAERAH MENYIKAPINYA?

DISKUSI KEENAM

APA YANG PEMERINTAH DAERAH USULKAN PADA PEMERINTAH PUSAT AGAR TERJADI PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI SULAWESI

SELATAN SEBAGAI BAHAN MASUKAN UNTUK MEMPERBAIKI PROGRAM MP3EI?

TERIMA KASIH