IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU DALAM …

Volume 2 Nomor 2 Mei - Agustus 2019 147

SPs Uninus

IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU DALAM

PEMBINAAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU EKONOMI

(STUDI KASUS DI TIGA SMA DKI JAKARTA)

oleh Dulakhir, Sutaryat Trisnamansyah, Iim Wasliman, Daeng [email protected]

The need for a study to see the quality of the quality of the development of high school pedagogical competencies from the aspects of policy, planning, organizing, implementing, monitoring and evaluating quality. The study was conducted on 104 high schools, 62 high schools, and 93 high schools. The results of the study; (1) Quality policy should have Pedagogic competency standards by being active in the activities of Subject Teachers’ Consultation; (2) Quality planning is prepared based on the wishes of the principal by adjusting to the needs of the budget year; (3) Organizing quality is carried out by the Principal, Teachers and Education Personnel; (4) Implementation of Quality Management there are still many teachers who have not consistently carried out teaching and learning activities based on the plans made; (5) Quality control uses the concept of supervision attached to clinical supervision and teaching techniques carried out by all relevant parties; (6) Evaluation of the quality program is carried out through evaluation of Daily Values, Mid Semester Values and Final Semester Values.

Kata Kunci: policy, planning, organizing, implementing, monitoring, evaluation.

ABSTRACT

Volume 2 Nomor 2 Mei - Agustus 2019148

SPs Uninus

PENDAHULUAN

Perlunya integrasi antara dunia kerja dengan lulusan dunia pendidikan. Menurut T. Conklin (2012) Wright dan Gilmore (2012) dalam Rita A. Durant, Donna M. Carlon dan Alexis Downs (2016: 853):

“Perhaps one of the more ambitious challenges currently facing instructors of introductory management courses is their desire to make their courses more relevant and meaningful for today’s learners, including students with little or no work experience”.

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen dalam menggagas perbaikan kinerja pendidik, salah satunya diwujudkan dalam bentuk upaya memperbaiki kinerja guru. Beberapa tahun terakhir ini, upaya tersebut mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Secara normatif, hal ini di buktikan dengan lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 khususnya pasal 39 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan nasional, menyatakan : “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.

Rendahnya kinerja guru tercermin dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan setiap tahun yang tidak luput dari praktek-praktek kecurangan. Kasus-kasus mulai dari pembocoran soal, penggunaan jasa joki, dan nyontek bersama, merupakan bukti ketakutan guru dan lembaga pendidikan terhadap kegagalan peserta didik mereka. Belum lagi mengenai nilai rata-rata ujian nasional yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan pada jenjang menengah. Pada tahun 2017 ini terdapat 30.600 peserta didik SMAN jurusan IPS di DKI Jakarta yang mengikuti ujian nasional dan di dapatkan hasil rata-rata nilai sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Mata Pelajaran Ujian Nasional Kelompok IPS

No Mata Pelajaran Nilai Rata-rata

1 Bahasa Indonesia 72,81

2 Bahasa Inggris 68,81

3 Matematika 54,62

4 Ekonomi 67,05

5 Sosiologi 68,79

6 Geografi 64,22Sumber: Data diolah dari http://jendela.data.

kemdikbud.go.id/jendela/

Jika terdapat angka ketidaklulusan yang tinggi, maka dianggap terdapat masalah besar dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Jika terbukti bahwa terdapat masalah dalam proses pembelajaran, maka akan muncul anggapan yang mengatakan bahwa tidak terdapat relevansi antara peningkatan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah di satu sisi dengan peningkatan kinerja guru di sisi lain. Hasil pembelajaran siswa sangat terkait dengan kompetensi pedagogik guru.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat 3).

Kemampuan pedagogik guru salah satunya tercerin dalam hasil Uji kompetensi guru (UKG). Hasil UKG tahun 2015 menguji kompetensi guru untuk dua bidang yaitu pedagogik dan profesional. “Rata-rata UKG nasional 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai profesional 54,77, sedangkan nilai rata-rata kompetensi pendagogik 48,94,” yakni berada di bawah standar kompetensi minimal (SKM) yaitu 55, berarti cara mengajarnya yang kurang baik, cara mengajarnya harus diperhatikan.


SPs Uninus

Berdasarkan hasil UKG tahun 2015 yang dipublikasikan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, hanya ada 7 provinsi yang rata-rata nilai UKG-nya di atas target pemerintah, Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan jawa barat (55,06). Adapun nilai rerata Uji Kompetensi Guru SMAN di DKI Jakarta adalah 61,74 sedangkan kompetensi yang ingin dicapai adalah 80,00 (Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan).

Berdasarkan fenomena tersebut maka dinilai perlu dilakukan pembinaan kompetensi pedagogic guru. Model pembinaan yang dilakukan harus memiliki standar kualitas. Sehingga menerapkan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru dinilai sangat sesuai. Implementasi mutu terpadu di sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan guru. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Stufflebeam et al., (2000) dan Kyriakides and Campbell, 2004) dalam Neelan Govender, Bennie Grobler and Raj Mestry (2016: 997) “quality school improvement appears to support a culture of school audits, the philosophy of which notes that governments are now formally placing increased expectations on school leadership/management teams to integrate self-evaluation into both their strategic and operational structures and procedures.”

Dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan mutu, perencanaan mutu, pengorganisasian mutu, pelaksanaan mutu, pengawasan mutu dan evaluasi program mutu yang dilaksanakan pada Manajemen Mutu Terpadu dalam pembinaan kompetensi pedagogik Guru Ekonomi di tiga SMA Negeri DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan

adalah kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Gay, Mills dan Asian (2012: 7) diartikan sebagai “Qualitative research is the collection, analysis, and interpretation of comprehensive narrative and visual (i.e., nonnumerical) data to gain insights into a particular phenomenon of interest”. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sejalan dengan Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (2009: 700), jadi diharapkan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskripstif dapat menggambarkan hasil pengukuran secara komprehensif.

Lokasi penelitian di SMAN 62, SMAN 93 DAN SMAN 104 yang telah menerapkan standar ISO 9001:2008. Menurut Burhan Bungin (2007: 77) pengumpulan data kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam, obervasi partisipan dan studi dokumen key informan dalam penelitian ini adalah 9 orang. Menurut L R.Gay, Geoffrey E. Mills, and Peter Asian (2012: 143) dalam penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan ketentuan: “(1) extent to which the selected participants in the setting, (2) indicator is the redudancy of the informan form the parcipicants”. Jika dikaji dari perspektif lain, informan penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok, yakni: (1) Kepala Sekolah; (2) Pendidik, (3) Tenaga kependidikan; (4) peserta didik; (5) Pengawas Sekolah. Miles dan Huberman (1992: 16-19) menegaskan bahwa ada tiga tahapan dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data dan membuat kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan MutuKonsep kebijakan mutu berkaitan dengan

proses penentuan standar mutu. Konsep ini dalam Manajemen Mutu Terpadu (MMT)


SPs Uninus

mengandung pengertian bahwa lembaga pendidikan harus memiliki standar mutu yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang searah dengan tujuan pendidikan nasional. Standar mutu tersebut terangkum dalam visi, misi, tujuan dan program pendidikan kedepan sebagai gambaran dari mutu lulusan. Konsep Kebijakan Mutu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta berdasarkan atas kurikulum yang digunakan dan visi misi sekolah. Kurikulum yang digunakan KTSP dan Kurikulum 2013. Penyusunan melibatkan MGMPS Ekonomi, namun belum disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait. Menurut Ball’s dalam SC Ward, C Bagley, J Lumby, T Hamilton, P Woods and A Roberts (2016: 44) menyatakan bahwa view that policies ‘create circumstances in which the range of options available in deciding what to do are narrowed or changed’.

Kebijakan Mutu Pembelajaran Ekonomi Kelas X di dasarkan pada Visi dan Misi sekolah yang di dasarkan pada Permendiknas yang terkait dengan Standar Kelulusan (SKL), Standar Isi, Standar Penilaian, rencana Program Pengajaran (RPP) dan Standar Proses, Pendekatan, scientific dan Berbasis TIK, inovatif dan kreatif. Pihak yang terlibat dalam penyusunan, yaitu Tim Guru dalam MGMP matapelajaran di sekolah, sanggar, wilayah dan provinsi, wakil kepala sekolah, Kepala Sekolah, komite dan pejabat. “policy is mechanistic in its underpinning, the emphasis on ‘standards’ and the ostensible one best way” (Thrupp dan Willmott, 2003: 195). Kebijakan bersifat mekanistik dalam fondasinya, penekanan pada ‘standar’ dan cara terbaik yang salah.

Menurut Merriam-Webster Dictionary, a policy is “a definite course or method of action selected from among alternatives and in light of given conditions to guide and determine present and future decisions (Smart, 2008: 1)”. Sedangkan kebijakan dalam pendidikan menurut Trowler dalam Edward Sallis (2005: 122) yaitu aneducational policy is “a specification of principles and actions, related to educational issues, which are followed or which should be followed and which are designed to bring about desired goals”.

Penetapan tujuan dalam pembinaan

kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta hampir seluruhnya mengacu kepada kompetensi peserta didik berdasarkan kurikulum yang digunakan.Tujuan dari implementasi mutu adalah Terwujudnya insan yang cerdas spiritual, pengetahuan, sosial, dan emosional untuk mengikuti pendidikan lanjut serta terampil dan peduli lingkungan yang disusun secara bersama dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah (MGMPS) Ekonomi, kepala sekolah, dan guru.

Tujuan menurut Kritner (2009: 6), yaitu: “An objective is a target to be strived for and, one hopes, attained. Like individuals, organizations are usually more successful when their activities are guided by challenging, yet achievable”. Pendapat ini lebih diperjelas lagi oleh pendapat Edward Sallis (2005: 122), yaitu “Goals are often expressed as aims and objectives. It is important that they are expressed in a measurable way so that the eventual outcomes can be evaluated against them”.

Implementasi kebijakan dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta mengacu kepada tugas dan kompetensi setiap guru. Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2001: 68) arti implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Evaluasi kebijakan dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, MGMPS Ekonomi dan terkadang melibatkan pihak eksternal dalam rangka pengambilan keputusan terkait manajemen sekolah. Proses evaluasi kebijakan dilakukan oleh kepala sekolah, MGMPS Ekonomi memberikan evaluasi. Evaluasi merupakan proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengambil


SPs Uninus

keputusan agar mencapai tujuan, dengan cara mengkaji kesesuaian antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan implementasinya.

Dari pembahasan teori kebijakan dengan realisasi kebijakan di SMA Negeri di DKI Jakarta ternyata kebijakan yang ditetapkan mencakup masalah dualisme kurikulum (KTSP dan Kurikulum 2013) yang digunakan pada sekolah dan kebijakan mutu yang dilaksanakan di sekolah selama ini bersifat “input oriented” dan bersifat “macro oriented” yang cenderung diatur oleh birokrasi ditingkat pusatsehingga perlu penyeragaman kurikulum dan lebih bersifat desentralisasi dalam perumusan kebijakan mutu sekolah.

Kebijakan mutu dalam kompetensi pedagogik guru ekonomi di SMAN seharusnya memiliki standar Kompetensi Pedagogik, guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi Pedagogik, Guru ekonomi harus aktif dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) baik di tingkat sekolah wilayah maupun propinsi, guru harus mengikuti literasi, bedah buku dan pembelajaran berbasis komputer.

2. Perencanaan MutuPerencanaan mutu dalam pembinaan

kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta terdiri atas konsep perencanaan mutu, tujuan implementasi mutu, strategi implementasi mutu dan pengembangan perencanaan mutu. Perencanaan mutu terkait dengan rencana perubahan organisasi. Perencanaan dalam Manajemen Mutu Terpadu (MMT) berusaha untuk memenuhi nilai Teleologi. Nilai teleologi berkaitan dengan manfaat, efektif, efesien produktif dan akuntabel dalam setiap sisi kehidupan. Islam sangat memperhatikan maslahat dan manfaat dalam syariatnya untuk kepentingan manusia dengan lingkungannya. Banyak larangan dan kewajiban yang hikmahnya adalah manfaat bagi kita.

Sedangkan jika perencanaan dalam mutu diartikan sebagai Planning is the management function that produces and integrates objectives, strategies, and policies (Peter D. Mauch, 2010:

14). Jadi perencanaan mutu harus melibatkan tujuan, strategi dan kebijakan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Oakland (2004: 19) Planning – the development and deployment of policies and strategies; setting up appropriate partnerships and resources; and design- ing in quality.

Konsep perencanaan mutu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta disusun bersama dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran di Sekolah (MGMPS) awal tahun dengan melibatkan Pimpinan, Tim managemen, MGMPS Ekonomi dengan hasil membuat Program tahunan, Program semester, Jadwal, Rencana Program Pengajaran (RPP) dengan melibatkan guru, wakil kurikulum, kepala sekolah, Tenaga Kependidikan. Proses perencanaan mutu pembelajaran Guru membuat perangkat Kegiatan Belajar Menagajar (Program tahunan, Program semester, Rencana Program Pengajaran, Penilaian, Program Pengayan dan Remedial). Konsep perencanaan mutu pembelajaran ekonomi kelas X menghasilkan lulusan yang kompeten dalam mata pelajaran ekonomi dengan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang dilakukan oleh guru bidang studi. Adapun proses perencanaan mutu dilakukan Melalui penyusunan Silabus, Penyusunan Program tahunan dan Program semester serta penyusunan Rencana Program Pengajaran (RPP). Untuk mencapai tujuan sekolah maka disusunlah salah satunya dalam RPP ekonomi Kelas X. Pihak terlibat adalah Kepala sekolah, wakur (wakil kurikulum), guru mapel (mata pelajaran), dinas dimulai dari penyusunan program tahunan, semester, pengembangan silabus, RPP, pembelajaran dikelas, supervisi, penilaian dan pelaporan hasil belajar.

Tujuan implementasi mutu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta mengacu kepada kompetensi peserta didik dan proses pembelajaran. Terwujudnya insan yang cerdas spiritual, pengetahuan, sosial, dan emosional untuk mengikuti pendidikan lanjut serta terampil dan peduli lingkungan. Definisi tujuan menurut Kritner (2009: 6), yaitu “An objective is a target to


SPs Uninus

be strived for and, one hope, attained. Like individuals, organizations are usually more successful when their activities are guided by challenging, yet achievable”.

Strategi dalam manajemen pendidikan menurut De Kluyver & Pearce II (dalam Sylvie Albertand Maurice Grzeda (2015: 652) yaitu describe a strategic framework that includes an analytical process relying on several prescribed tools and expects the student to arrive at a list of strategic options and subsequent recommendations for implementation.

Strategi implementasi mutu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta dilakukan oleh guru bidang studi dengan menggunakan proses Problem Based Learning (PBL). Strategi menurut Fidler (2002: 10), yaitu:

“strategy is the direction and scope of an organisation over the long term which achieves advantage for the organisation through its configuration of resources within a changing environment, to meet the needs of markets and to fulfil stakeholder expectations”.

Pemilihan strategi dalam mutu harus diperimbangkan dengan baik agar sesuai dengan budaya atau iklim dari suatu lembaga. Menurut Mintzberg dalam Manuel Bacerra (2009: 7) Strategi implementasinya; harus disesuaikan dengan kompetensi yang akan dikembangkan, kondisi belajar yang diinginkan, kejelasan rumusan kata kerja operasional dan aktivitas guru dan siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar, waktu yang tersedia dan keterlaksanaannya.

Perencanaan mutu berkenaan dengan visi dan misi sekolah. Identifikasi visi dan misi organisasi adalah langkah pertama dari setiap strategi proses perencanaan. Visi lembaga pendidikan/sekolah menetapkan visi ideal menyatakan bahwa tujuan organisasi untuk mencapai misi, mengidentifikasi sasaran dan tujuan utama kinerja. Keduanya didefinisikan dalam kerangka filsafat lembaga dan digunakan sebagai konteks munculnya pengembangan dan evaluasi strategi.

Dari pembahasan teori perencanaan dengan realisasi di SMAN Negeri di DKI Jakarta ternyata perencanaaan yang ditetapkan mencakup penyusunan perangkat Kegiatan

Belajar Mengajar (Program Tahunan, Program semester, Rencana Program Pembelajaran, Penilaian, Program Pengayan dan Remedial). Temuan ini mengakibatkan sekolah menggunakan pendekatan Problem Based Learning (PBL) sebagai strategi dalam implementasi mutu. Perencanaan mutu yang dilaksanakan pada Manajemen Mutu Terpadu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta disusun berdasarkan keinginan kepala sekolah dan kebutuhan tahun anggaran, oleh karena itu perencanaan mutu belum berorientasi pada perwujudan visi dan misi pada kurun tertentu.

3. Pengorganisasian MutuPengorganisasian mutu memiliki tujuan

untuk menciptakan kerjasama tim yang baik. Dalam Manajemen Mutu Terpadu (MMT), kerja sama tim yang solid menjadi faktor penting untuk menghasilkan produk yang bermutu. Kemitraan dijalin dan dibina baik antar karyawan perusahaan maupun dengan pemasok lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitarnya (Goetsch dan Davis, 2002: 87)

Proses pengorganisasian mutu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta berdasarkan kepada kebutuhan pada struktur organisasi sekolah dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Didasarkan pada kebutuhan dengan tujuan mengontrol keterlaksanaan organisasi yang sedang berjalan disekolah dengan proses pendelegasian wewenang diberikan dari atasan kepada guru atau karyawan atau tim berdasarkan surat tugas.

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta gaya humanistik dan demokratis. Hal ini kurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Kepemimpinan yang efektif dalam dunia pendidikan saat ini adalah model transformasional. Kepemimpinan transformasional dibangun dari dua kata, yaitu kepemimpinan dan transformasional.

Kepala sekolah, dan pengawas merupakan pemimpin pendidikan. Pada pokoknya setiap


SPs Uninus

orang yang mempunyai kelebihan dalam kemampuan dan pribadinya, dan dengan kelebihannya itu dapat mempengaruhi, mengajar, membimbing, mendorong, menggerakan, dan mengkordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah peningkatan atau perbaikan mutu pendidikan dan pengajaran, maka ia telah melaksanakan fungsi kepemimpinan pendidikan, dan ia tergolong sebagai pemimpin pendidikan.

Pengorganisasian pendidikan SMAN yang dilakukan oleh pimpinan adalah merinci tugas yang harus dilakukan oleh guru dan staf untuk mencapai pendidikan kecerdasan jamak, selanjutnya membagi semua beban kerja menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru dan staf sekolah secara rasional dan efisien, menetapkan mekanisme kerja untuk mengoordinasi pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis dengan merumuskan standar operasional pendidikan karakter, terakhir melakukan monitoring dan melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Tugas guru dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta mengajar, membimbing dan administrator. Membuat RPP dan Silabus Ekonomi, agenda guru Mengevaluasi siswa setelah mempelajari materi Ekonomi, Melaporkan hasil evaluasi pelajaran Ekonomi ke tim Kurikulum SMAN 62. Beban mengajar guru Jumlah Jam Mengajar 3 kali dalam sepekan. Karena ada 3 kelas, maka jumlah jam mengajar 9 jam. Tenaga kependidikan dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta bertugas untuk mendukung kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 52 ayat (1) kewajiban guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok. Dalam penjelasan

Pasal 52 ayat (1) huruf (e), yang dimaksud dengan “tugas tambahan”, misalnya menjadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru piket.

Pengorganisasian mutu yang dilaksanakan pada Manajemen Mutu Terpadu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan.

4. Pelaksanaan MutuPada dasarnya Total Quality Management

(TQM) education is process wich involves focusing on meeting and exceeding custumer expectations, continous improvement, sharing responsibilities with employess, and reducasing scraf and rework (Frankin P. Schargel dalam Syafarudin (2002: 35). Artinya bahwa mutu terpadu pendidikan dipahami sebagai suatu suatu proses pelaksanaan mutu yang dipimpin oleh kepala sekolah yang melilibatkan seluruh stakeholders sekolah dengan tujuan untuk kepuasan harapan pelanggan pendidikan, perbaikan terus menerus, pembagian tanggung jawab para pegawai, dan umpan balik. Oleh sebab itu perlu ada transformasi dalam pelaksanaan mutu di sekolah.

Implementasi MMT perlu memperhatikan nilai teologis agar tetap optimal. Nilai Teologis mempunyai arti Nilai Ketuhanan. Dalam Islam Ketuhanan adalah Allah SWT. yang terangkum di dalam Agama Islam. Dalam Islam terdapat tiga bagian, yaitu iman-islam-ihsan. Nilai teologis adalah fitrah azali yang terdapat pada diri manusia terlepas apakah dia Islam ataupun bukan. Nilai inilah menjadi nilai dasar bagi 5 sistem nilai lainnya. Pelaksanaan mutu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta terdiri atas model pelaksanaan mutu, Dimensi pelaksanaan mutu, dan fase dalam pelaksanaan mutu.

Model pelaksanaan mutu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta masih banyak guru yang tidak mengetahui model yang digunakan. Akan tetapi ada sekolah yang menggunakan PDCA (Plan, Do, Check, Action) dan mengacu kepada


SPs Uninus

Permendikbud Nomor 103 tahun 2014. Model PDCA diambil berdasarkan kepada melakukan upaya perbaikan atau penyempurnaan secara terus menerus per tahun ajaran.

Dimensi pelaksanaan mutu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta mayoritas responden belum mengetahui dimensi dari pelaksanaan mutu. Komponen pelaksanaan mutu Peraturan, Konsumen atau masyarakat, PT (Perguruan Tinggi) dengan indikator ketercapaian Pencapaian nilai yag diperoleh UN ekonomi dan keterserapan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Fase dalam pelaksanaan mutu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta berada pada fase pelaksanaan yang mengacu kepada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dari pembahasan teori tentang pelaksanaan dengan realisasi di SMAN Negeri di DKI Jakarta ternyata pelaksanaan menggunakan PDCA (Plan, Do, Check, Action) dan mengacu kepada Permendikbud Nomor 103 tahun 2014. Model PDCA diambil berdasarkan kepada melakukan upaya perbaikan atau penyempurnaan secara terus menerus per tahun ajaran. Temuan lainnya banyak pihak sekolah yang belum mengetahui dimensi pelaksanaan mutu. Sehingga perlu sosialisasi atau pelatihan pembentukan gugus kendali mutu sekolah. Pelaksanaan mutu yang dilaksanakan pada Manajemen Mutu Terpadu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta ditemukan masih banyak guru yang belum konsisten melaksanakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan perencanaan yang dibuat.

5. Pengawasan MutuKonsep pengawasan mutu yang digunakan

harus berlandaskan salah satu karakteristik utama dari Manajemen Mutu terpadu (MMT), yaitu kebebasan yang terkendali. Keterlibatan dan pemberdayaan guru dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab karena merasa

terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dapat memperkaya wawasan dan pandangan dalam suatu keputusan yang diambil, karena pihak yang terlibat lebih banyak, dan keterlibatan tersebut melalui pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik (Goetsch dan Davis, 2002: 87). Pengawasan mutu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta terdiri atas konsep pengawasan mutu, pendekatan proses dalam pengawasan mutu, jenis-jenis supervisi dan tujuan supervisi.

Konsep pengawasan mutu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta adalah konsep melekat yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait. Pengawasan Melekat dengan konsep pengawasan melekat melalui Input – Procces – Out Put dan Plan – Do – Check – Action dengan melibatkan Pendidik, Guru, BK, Manajemen Tenaga Kependidikan, Karyawan, Tenaga Lab, keamanan, kesehatan dan kebersihan. Selain itu Melibatkan pihak luar (MGMP), Komite dan pekar di bidang ke ilmuan. Pengawasan terpadu dengan melibatkan pengawas paket, kepsek, bidang kurikulum dengan melibatkan komite sekolah sebagai pengawas mutu eksternal.

Purushothama (2012: 59) menyatakan, “Pengawasan mutu adalah proses manajerial di mana kinerja proses aktual dievaluasi dan tindakan yang diambil pada kinerja yang tidak biasa. Ini adalah proses untuk memastikan apakah mulai dari input, pelaksanaan, dan output memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tindakan yang diperlukan diambil jika standar tidak terpenuhi”. Pengawasan mutu pendidikan dapat dilaksanakan sejak input/masukan (siswa) masuk sekolah, mengikuti proses belajar mengajar di sekolah dan hingga menjadi lulusan dengan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Definisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh lembaga pendidikan (sekolah) dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah


SPs Uninus

kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah sebelumnya.

Pendekatan proses dalam pengawasan mutu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta menggunakan pendekatan kemitraan secara andragogi dan pelatihan. Pendekatan kemitraan, karena guru pada dasarnya mitra dalam satu sekolah yang dapat saling bekerja sama dalam membangun keberhasilan sekolah. Hambatan yang ditemui jika guru ekonomi yang diawasi tidak kooperatif.

Dari pembahasan teori pengawasan dengan realisasi pengawasan di SMA Negeri di DKI Jakarta ternyata pengawasan yang ditetapkan konsep pengawasan melekat dengan pendekatan supervisi klinis dan akademik sehingga perlu peningkatan kualitas supervisi melalui pelatihan dan workshop untuk tetap menjaga kualitas dari mutu. Namun dalam melakukan pengawasan harus memiliki nilai etik. Nilai etik mempunyai arti hormat, dapat dipercaya, adil semua berkaitan dengan ahlak kita, nilai etik pada saat ini banyak tidak digunakan baik oleh orang yang bodoh ataupun orang yang katanya berpendidikan. Semakin majunya ilmu pengetahuan apabila tidak dibarengi dengan nilai etik menjadi musuh manusia banyak korban dari ilmu pengetahuan seperti adanya peperangan, pengembangan ilmu yang tidak memperhatikan lingkungan. Sehingga tujuan dari pengawasan itu sendiri dapat tercapai dengan baik.

Pengawasan mutu yang dilaksanakan pada Manajemen Mutu Terpadu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta menggunakan konsep melekat dengan teknik supervisi klinis dan pengajaran yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait.

6. Evaluasi Program MutuEvaluasi merupakan tahapan akhir dari

proses mutu yang bertujuan untuk memberikan perbaikan. Jika merujuk kepada Nasution (2005: 28), salah satu unsur dari Manajemen Mutu Terpadu (MMT) adalah perbaikan kualitas

secara berkelanjutan. Secara umum menurut Sze Yin Shirley

Yeung (2011: 38) evaluasi pendidikan terutama di sekolah ada 2 jenis, yaitu:

“In general, school evaluation includes internal evaluation and external evaluation. These are described as ‘two sides of a coin’; both have their specific functions and are necessary elements for an effective system of school evaluation” (Nevo, 2001; MacBeath and McGlynn, 2002).

Penelitian evaluasi implementasi program mutu, maka unit analisis dari berfokus kepada bagaimana prosesnya dan kualitas dalam pelatihan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Dane and Schneider, 1998; Dusenbury et al., Dalam Jason Huff, Courtney Preston and Ellen Goldring (2013: 505) “We discuss how their coaches differed in two key dimensions of implementation: dose and the quality of program delivery”.

Model evaluasi dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta menggunakan model tes tulis lisan, Portofolio dan Tugas intra dan kokurikuler. Sesuai anjuran dalam implementasi kurikulum 2013 hasil revisi. Problem Based Learning (PBL) adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (real world) yang tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbukasebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru.

Tingkatan evaluasi dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta adalah mendapat tingkatan yang baik, yang dimulai dari Nilai Harian, Nilai Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Tahun (PAT). Penelitian evaluasi implementasi program lebih menekankan kepada komponen proses. Hal tersebut didukung oleh Melissa Tuytens and Geert Devos (2014: 157) :

“The further evaluation process focuses on coaching and professional growth of the teacher during at least two evaluation conferences (one formative and one summative). At the end of this process an evaluation report is handed to the teacher. In this report, the teacher receives a final conclusion (two possibilities: satisfactory or unsatisfactory) about his/her performance”.


SPs Uninus

Evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu dan relevansi lulusan termasuk dalam penelitian evaluasi komprehensif. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memperoleh informasi yang akurat tentang program peningkatan mutu pendidikan SMAN di Jakarta dan kelancaran pelaksanaannya, dan pada gilirannya bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh relevansinya dengan perencanaan program dan relevansinya dengan lulusan yang diharapkan setelah program dilaksanakan.

Berdasarkan temuan tersebut diketahui bahwa pihak sekolah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran peserta didik. Hal ini relevan dengan salah satu prinsip dari Manajemen Mutu Terpadu (MMT) yang dikemukakan oleh Goetsch dan Davis (2002: 87), yaitu Penerapan MMT, semua kegiatan fokus tujuan akhir untuk menciptakan mutu, baik tujuan internal maupun eksternal. Obsesi mutu yang ditetapkan tersebut, untuk memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Temuan tersebut juga relevan dengan konsep nilai teologi karena berkaitan dengan manfaat, efektif, efisien dan akuntabel dalam setiap kehidupan. Evaluasi program mutu yang dilaksanakan pada Manajemen Mutu Terpadu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta melalui evaluasi Nilai Harian, Nilai Tengah Semester dan Nilai Akhir Semester.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan (1) Kebijakan mutu dalam kompetensi pedagogik guru ekonomi SMAN di DKI Jakarta seharusnya memiliki standar Kompetensi Pedagogik. Setiap guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi Pedagogik salah satunya dengan cara aktif dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) baik di tingkat sekolah wilayah maupun provinsi. Namun belum semua kebijakan diimplementasikan dengan baik;

(2) Perencanaan mutu yang dilaksanakan pada Manajemen Mutu Terpadu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta disusun berdasarkan keinginan kepala sekolah dengan menyesuaikan pada kebutuhan tahun anggaran, belum berorientasi pada perwujudan visi dan misi sekolah. Hal ini disebabkan dukungan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang terbatas; (3) Pengorganisasian mutu yang dilaksanakan pada Manajemen Mutu Terpadu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan. Namun belum sesuai dengan mekanisme pembagian kerja dengan proses dan prinsip-prinsip pengorganisasian mutu (4) Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta ditemukan masih banyak guru yang belum konsisten melaksanakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan perencanaan yang dibuat; (5) Pengawasan mutu yang dilaksanakan pada Manajemen Mutu Terpadu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta menggunakan konsep pengawasan melekat dengan teknik supervisi klinis dan pengajaran yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait, Namun kontinuitas pengawasannya belum sesuai dengan yang diharapkan; (6) Evaluasi program mutu yang dilaksanakan pada Manajemen Mutu Terpadu dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di SMAN DKI Jakarta melalui evaluasi Nilai Harian, Nilai Tengah Semester dan Nilai Akhir Semester. Namun belum menyentuh pada prestasi yang diharapkan dan perilaku yang lebih baik dari peserta didik.

Rekomendasi

Bertitik tolak dari Ekonomi, maka penulis merekomendasikan sebagai berikut: (1) Kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah


SPs Uninus

yang dibantu oleh Tenaga Pendidik dan kependidikan harus lebih fokus dan serius dalam mengimplementasikan kebijakan mutu; (2) Dalam melakukan perencanaan mutu kepala sekolah harus melibatkan lebih banyak pihak-pihak terkait (guru, wali murid dan komite). Masalah sumberdaya dan pendanaan bisa diatasi dengan koordinasi dengan komite sekolah dan meningkatkan peran serta lingkungan masyarakat; (3) Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah harus lebih memperhatikan mekanisme pembagian kerja dengan proses dan prinsip-prinsip pengorganisasian mutu. Jika memang kurang menguasai atau tidak sanggup perlu mengundang konsultan atau tenaga ahli dari

luar; (4) Ketidakonsistenan yang terjadi dapat disebabkan oleh kemampuan guru yang perlu ditingkatkan, maka perlu dilakukan pelatihan-pelatihan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran seperti RPP; (5) Kepala sekolah harus lebih konsisten dalam melakukan pengawasan. Pengawasan tidak harus selalu masuk ke kelas-kelas tapi bisa juga melalui rapat-rapat pembinaan; (6) Perlu dilakukan evaluasi yang bersifat non tes seperti mengoptimalkan pengisian skala sikap siswa yang dilakukan oleh guru, sosiometri dan observasi yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung.

Daftar Pustaka:

Bacerra, Manuel, (2009). Theory of The Firm For Strategic Management. London: Cambridge University Press.

Burhan, Bungin. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S., (2009). Handbook Of Qualitatif Research, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fidler, Brian. (2002). Strategic Management for School Development. London: SAGE

Gay, L R., Mills, Geoffrey E., and Asian, Peter, (2012). Educational Research:Competencies for Analysis and Applications. Boston: Pearson

http://jendela.data.kemdikbud.go.id/jendela/

Jason Huff, Courtney Preston and Ellen Goldring, Implementation of a Coaching Program for School Principals: Evaluating Coaches’ Strategies and the Results, Educational Management. Journal Administration & Leadership 41(4) 504–526ª The Author(s) 2013 DOI: 10.1177/1741143213485467 emal.sagepub.coma, h. 505.

Kreitner, Robert. (2009). Management, Elevent Edition. (Boston: Hough Mifflin

Harcourt Publishing Company.Mauch, Peter D.. (2010). Quality

Management :Theory and Application. Boca Raton: Taylor & Francis Group

Melissa Tuytens and Geert Devos, The Problematic Implementation Of Teacher Evaluation Policy: School Failure Or Governmental Pitfall?, Journal of Educational Management Administration & Leadership 2014, Vol. 42(4S) 155–174ª The Author(s) 2013, DOI: 10.1177/1741143213502188 emal.sagepub.com, h. 157

Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. (1992). Qualitative Data Analysis, Baverly Hills: SAGE Publication, Inc.

Nasution. 2005. Ditaktik Asas-asas Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara

Neelan Govender, Bennie Grobler and Raj Mestry, Internal Whole-School Evaluation In South Africa: The Influence Of Holistic Staff Capacity, Journal of Educational Management Administration & Leadership 2016, Vol. 44(6) 996–1020 ª The Author(s) 2015, DOI: 10.1177/1741143215595414, h. 997

Oakland, John. (2004). Total Quality


SPs Uninus

Management. Oxford : HainemannPeraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013

tentang Standar Nasional PendidikanPurushothama, Srikanth, B.A. & Narotham,

K.R. (2012). Patient Counceling Tools For Improving Adherence to Antiretroviral Therapy. Indian Journal of Pharmacy Practice, 5 (4), 16-20

Rita A. Durant, Donna M. Carlon dan Alexis Downs, The Efficiency Challenge: Creating a Transformative Learning Experience in a Principles of Management Course, Journal of Management Education 2017, Vol. 41(6) 852– 872 © The Author(s) 2016 DOI: 10.1177/1052562916682789, h. 853

Sallis, Edward. (2005), Total Quality Management in Education. London: Kogan Page Ltd

SC Ward, C Bagley, J Lumby, T Hamilton, P Woods and A Roberts, What Is ‘Policy’ And What Is ‘Policy Response’? An Illustrative Study Of The Implementation Of The Leadership Standards For Social Justice In Scotland, Journal of Educational Management Administration & Leadership 2016, Vol. 44(1) 43–56ª The Author(s) 2015, DOI: 10.1177/1741143214558580, h. 44

Smart, John C., (2008), Higher Education: Handbook Of Theory And Research Volume XXIII, Dordrecht: Springer

Syafaruddin. 2002. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan. Jakarta: PT Grasindo

Sylvie Albert and Maurice Grzeda, Reflection in Strategic Management Education, Journal of Management Education 2015, Vol. 39(5) 650–669 © T,he Author(s) 2014, DOI: 10.1177/1052562914564872, h. 652

Sze Yin Shirley Yeung, A School Evaluation Policy with a Dual Character: Evaluating the School Evaluation Policy in Hong Kong from the Perspective of Curriculum Leaders, Educational Management Administration & Leadership 40(1) 37–68ª The Author (s) 2011 DOI: 10.1177/1741143211420616 emal.sagepub.com, h. 38

Thrupp, Martin & Willmott, Robert. (2003). Education Management in Managerialist Times. Philadelphia: Open University Press

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Documents

IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU DALAM …