ikft.kemenperin.go.idikft.kemenperin.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Renkin-IKTA-2018.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Keberhasilan program pembangunan nasional tidak

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA

TAHUN 2018

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA

JAKARTA, MEI 2018

i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan implementasi program penumbuhan dan pengembangan industri kimia, tekstil, dan aneka tahun 2018 yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan untuk memantapkan akuntabilitas kinerja, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (Ditjen IKTA) perlu menyusun Rencana Kinerja (Renkin) Ditjen IKTA Tahun 2018. Dokumen Renkin memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, dan indikator kinerja yang diharapkan dapat mengarahkan perumusan program kegiatan Ditjen IKTA Tahun 2018 sehingga dapat menjadi perwujudan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

Memasuki tahun 2017, Ditjen IKTA menyusun Rencana Kinerja Ditjen IKTA Tahun 2018 yang mencakup Rencana Strategis, Hasil-Hasil Pembangunan, Arah Kebijakan Pembangunan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, Rencana Kinerja Ditjen IKTA Tahun 2018 ini disusun sebagai bahan masukan bagi Ditjen IKTA guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Mei 2017 Direktur Jenderal

Ttd.

Achmad Sigit Dwiwahjono

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................... ii DAFTAR TABEL .................................................................... iii DAFTAR GAMBAR .................................................................. iv

I. PENDAHULUAN ............................................................. 1 1.1 Latar Belakang ........................................................ 1 1.2 Maksud dan Tujuan .................................................. 6 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................. 6 1.4 Ruang Lingkup ........................................................ 10

II. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ........................... 11 2.1 Hasil – Hasil Pembangunan .......................................... 11 2.2 Arah Pembangunan .................................................. 18

III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................. 21 3.1 Sasaran ................................................................ 21 3.2 Indikator Kinerja ..................................................... 22

IV. PENUTUP .................................................................... 27

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Kinerja Ditjen IKTA Tahun 2018 ........................... 23

Tabel 3.2 Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Industri

Kimia, Tekstil, dan Aneka Tahun 2018 ...................................... 26

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bangun Industri Nasional ......................................... 2

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberhasilan program pembangunan nasional tidak terlepas dari implementasi prinsip

– prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi,

akuntabilitas, dan visi strategis. Prinsip – prinsip tersebut dituangkan dalam

manajemen pemerintahan yang mencakup kegiatan komitmen, perencanaan,

koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Salah satu aspek penting yang menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan adalah kualitas komitmen dan

perencanaan. Komitmen pembangunan umumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan,

dan perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, tujuan

pembangunan industri adalah untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing,

dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan

Undang – Undang tersebut, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

(RIPIN) yang berlaku lima tahun, Kebijakan Industri Nasional, dan Rencana Kerja

Pembangunan Industri yang berlaku satu tahun.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri

Nasional, perencanaan pembangunan industri dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan

masyarakat;

2. Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses

industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang

kepada nilai-nilai luhur bangsa;

3. Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di

bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan

daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia;

2

4. Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam pertahanan diri

dalam menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa, serta ikut menunjang

penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (Ditjen IKTA) adalah salah satu

unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bertanggung jawab terhadap

pengembangan basis industri manufaktur yang meliputi sektor industri kimia dasar,

industri kimia hilir, industri tekstil dan produk tekstil, dan industri aneka. Subsektor

Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) berkontribusi cukup signifikan pada

perindustrian nasional, yaitu sebagai basis industri manufaktur untuk menunjang

industri andalan masa depan. Hal ini terlihat dalam Bangun Industri Nasional

sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1

Bangun Industri Nasional

Industri Hulu Agro Industri Hulu

Mineral Tambang Industri Hulu Migas dan

Batubara

Industri Barang Modal

Industri

Farmasi dan

Kosmetik

Industri Alat

Transportasi

Industri

Elektronika &

Telematika

Prasyarat

Industri Pendukung

Industri Andalan

Modal Dasar

Industri Tekstil

dan Alas Kaki

& household

Industri Komponen

VISI & MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

Industri

Pembang

kit Energi

Industri Bahan Penolong &

Aksesoris

Industri

Pangan

Pembiayaan Infrastruktur Kebijakan & Regulasi

Teknologi, Inovasi & Kreativitas Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia

Industri

Pembangkit

Energi

Industri Hulu

Dalam Bangun Industri Nasional, basis industri manufaktur dipandang sebagai tulang

punggung sektor industri nasional. Tantangan yang dihadapi pengembangan basis

industri manufaktur di masa kini adalah keberadaannya masih sangat tergantung pada

ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi,

3

Inovasi & Kreativitas. Keadaan basis industri manufaktur saat ini masih dihadapkan

pada beberapa masalah terkait SDA, SDM dan Teknologi, Inovasi & Kreativitas, yaitu :

1. Kekurangan pasokan bahan baku. Hal ini seperti yang dialami oleh industri pupuk

yang kekurangan bahan baku gas, industri besi baja yang kekurangan scrap, dan

industri tekstil yang memenuhi kebutuhan kapasnya dari impor.

2. Terputusnya rantai nilai pengolahan SDA, yaitu misalnya dialami oleh industri

aluminium dimana bauksit sebagai bahan baku diekspor dan diolah di luar negeri

dan kita mengimpor alumina untuk diolah menjadi produk aluminium hulu, antara,

hilir, dan lainnya.

3. Kurangnya ketersediaan SDM terampil. Hal ini seperti yang terjadi pada industri

petrokimia dimana SDM yang sudah ahli/terampil mayoritas berpindah ke industri

petrokimia asing di luar negeri. Demikian pula dengan SDM industri plastik, alas

kaki, dan tekstil dimana masih banyak dibutuhkan SDM terampil, serta tenaga ahli

untuk inovasi desain dan material.

Oleh karena itu, ke depan, industri kimia, tekstil, dan aneka diharapkan menjadi

sumber pertambahan nilai melalui proses pengolahan yang mengarah ke penguatan

dan pendalaman struktur industri, serta hilirisasi industri. Cita-cita tersebut mutlak

membutuhkan peran serta aktif pemerintah. Oleh karena itu, pada periode Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, arah kebijakan

pembangunan industri nasional secara umum diwujudkan melalui :

1. Pengembangan perwilayahan industri, khususnya di luar Pulau Jawa yang terdiri dari :

(1) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dalam Koridor ekonomi; (2) Kawasan

Peruntukan Industri dalam Kawasan Ekonomi Khusus; (3) Kawasan Industri; (4) Sentra

IKM; (5) Kawasan Berikat / Export Processing Zone (EPZ); (6) Kawasan Perdagangan

Bebas (FTZ).

2. Penumbuhan populasi dan persebaran industri

Investasi untuk menambah populasi industri paling tidak sekitar 12 ribu usaha industri

berskala besar dan sedang

3. Peningkatan produktivitas (nilai tambah per tenaga kerja):

Dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi teknis, pengembangan industri dengan

kandungan teknologi yang lebih tinggi, dan meningkatkan kemampuan industri

mengembangkan produk baru (New Product Development, NPD).

4

Dalam rangka mengoperasionalkan arah kebijakan tersebut, pada periode tahun 2015 –

2019, sektor industri diharapkan dapat melakukan efisiensi teknikal melalui strategi :

1. Revitalisasi permesinan industri, dijalankan melalui Pembaharuan mesin produksi

sehingga lebih efisien dengan kualitas produk lebih tinggi (mengurangi waste) dan

mendorong penerapan best practice dalam mengelola usaha industri

2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja, dilaksanakan melalui fasilitasi pengem-bangan

ketrampilan tenaga kerja pada saat “entry”, fasilitasi peningkatan keterampilan bagi

yang sudah bekerja (long life learning), serta implementasi standar kompetensi tenaga

kerja

3. Pemanfaatan economic of scope, dilaksanakan melalui fasilitasi terjadi-nya aglomerasi,

pembinaan terbangunnya klaster industri, serta mendorong dan memfasilitasi

transaksi antar perusahaan domestik

Industri Kimia, Tekstil dan Aneka merupakan subsektor industri yang bercirikan padat

modal, padat teknologi, padat karya, memiliki keterkaitan tinggi mulai dari hulu hingga

hilir, dan menjadi komoditas unggulan ekspor penghasil devisa negara. Dengan

memerhatikan karakteristik tersebut, Ditjen IKTA berupaya untuk mengembangkan

industri binaannya melalui program kegiatan yang aspiratif, fasilitatif, dan akomodatif.

Kondisi Sub Sektor IKTA yang diharapkan dalam jangka menengah pada tahun 2015 -

2019 adalah sebagai berikut :

1. Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program

revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri subsektor IKTA yang terkena

dampak krisis;

2. Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi bahan baku industri;

3. Semakin meningkatnya daya saing industri subsektor IKTA yang berorientasi ekspor;

4. Tumbuhnya industri - industri subsektor IKTA potensial yang akan menjadi basis

pengembangan industri di masa depan;

5. Tumbuhnya industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak

pertumbuhan industri di masa depan;

6. Tumbuhnya industri subsektor IKTA yang mampu menciptakan lapangan kerja yang

besar.

5

Untuk membangun daya saing industri yang berkelanjutan, Ditjen IKTA telah

merumuskan kebijakan pembangunan industri kimia, tekstil, dan aneka yang

berkeunggulan kompetitif dengan nilai tambah tinggi yang diarahkan utamanya pada

revitalisasi industri strategis dan pengembangan kebijakan yang bersifat fasilitasi untuk

menyelesaikan masalah-masalah aktual. Selanjutnya fungsi pelaksanaan kebijakan

diimplementasikan melalui pembinaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap

para pelaku industri melalui berbagai bantuan dibidang manajemen, teknologi,

sosialisasi kebijakan/memasyarakatkan peraturan, memberikan perlindungan kepada

pelaku pasar, mengembangkan sistem dan jaringan informasi ekspor dan perluasan

pasar. Upaya pengamanan kebijakan, lebih ditekankan pada kegiatan monitoring

terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti monitoring produksi,

ekspor, suplai bahan baku, pengawasan penerapan standarisasi, dan Iain-lain.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Perindustrian mengamanatkan agar setiap Unit Eselon I dan II menyusun

dokumen Rencana Kinerja, yaitu suatu dokumen perencanaan kinerja tertentu

berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Sedangkan perencanaan kinerja

merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dalam rangka

meningkatkan implementasi program pengembangan IKTA tahun 2018 yang lebih

berdayaguna, berhasilguna, dan untuk memantapkan akuntabilitas kinerja, Ditjen IKTA

perlu menyusun Rencana Kinerja (Renkin) Ditjen IKTA Tahun 2018. Dokumen Renkin

memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, hasil-hasil pembangunan yang

telah dicapai, dan indikator kinerja yang diharapkan dapat mengarahkan perumusan

program kegiatan Ditjen IKTA Tahun 2018, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Ditjen IKTA sehingga kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 memenuhi kualitas

akuntabel dan berkelanjutan.

6

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan

bahwa dokumen Rencana Kinerja merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam

penyusunan dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan

kinerja/kontrak kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumberdaya tertentu pada suatu

instansi. Demikian pula dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa dokumen

Rencana Kinerja disusun seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran,

serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Perindustrian, dijelaskan bahwa Rencana Kinerja adalah suatu dokumen

perencanaan kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Oleh karena itu, berdasarkan amanat tersebut, maka maksud dan tujuan penyusunan

penyusunan dokumen Rencana Kinerja Ditjen IKTA Tahun 2018 adalah untuk

menjabarkan sasaran dan program jangka menengah yang termuat dalam Rencana

Strategis Ditjen IKTA Tahun 2015 – 2019 menjadi indikator kinerja yang dapat

dioperasionalkan untuk pencapaian sasaran kegiatan Ditjen IKTA Tahun 2018.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil,

dan Aneka (Ditjen IKTA) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri,

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,

7

standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri

hijau, serta peningkatanpenggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu,

industri kimia hilir, industri bahan galian nonlogam, serta industri tekstil dan industri

aneka. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen IKTA menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri,

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa

industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri

strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri

pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri bahan galian nonlogam,

serta industri tekstil dan industri aneka;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri,

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa

industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri

strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri

pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri bahan galian nonlogam,

serta industri tekstil dan industri aneka;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan

penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,

promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,

pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir,

industri bahan galian nonlogam, serta industri tekstil dan industri aneka;

4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan

daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,

standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan

industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri

kimia hulu, industri kimia hilir, industri bahan galian nonlogam, serta industri

tekstil dan industri aneka;

8

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan

struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi

industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,

pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir,

industri bahan galian nonlogam, serta industri tekstil dan industri aneka;

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka;

dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka terdiri atas Direktorat Industri

Kimia Hulu, Direktorat Industri Kimia Hilir, Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki,

dan Aneka, Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam serta Sekretariat Direktorat

Jenderal dimana masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Direktorat Industri Kimia Hulu (Dit. IKHU)

Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan

industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan

sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri,

penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan

industri di bidang industri kimia hulu.

Dit. IKHU memiliki unit kerja pembantu yang dibagi berdasarkan jenis komoditas

dan fungsinya, yaitu sebagai berikut :

a. Sub Direktorat Industri Kimia Organik

b. Sub Direktorat Industri Kimia Anorganik

c. Sub Direktorat Industri Kimia Hulu Lainnya

d. Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu

e. Sub Bagian Tata Usaha

9

2. Direktorat Industri Kimia Hilir (Dit. IKHI)






industri di bidang industri kimia hilir.

Dit. IKH memiliki unit kerja pembantu yang dibagi berdasarkan jenis komoditas


a. Sub Direktorat Industri Plastik dan Karet Hilir

b. Sub Direktorat Industri Farmasi dan Kosmetik

c. Sub Direktorat Industri Kimia Hilir Lainnya

d. Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir


3. Direktorat Industri Teksil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Dit. ITKAA)






industri di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.

Dit. ITKAA memiliki unit kerja pembantu yang dibagi berdasarkan jenis komoditas


a. Sub Direktorat Industri Tekstil

b. Sub Direktorat Industri Pakaian Jadi dan Produk Tekstil lainnya

c. Sub Direktorat Industri Kulit, Alas Kaki dan Aneka

d. Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Teksil, Kulit, Alas Kaki dan

Aneka.


10

4. Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam (Dit. IBGNL)






industri di bidang industri bahan galian nonlogam.

Dit. IBGNL memiliki unit kerja pembantu yang dibagi berdasarkan jenis komoditas


a. Sub Direktorat Industri Semen dan Barang DariSemen

b. Sub Direktorat Industri Kaca dan Keramik

c. Sub Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam lainnya

d. Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Bahan Galian Nonlogam


5. Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen)

Tugas : melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan

organisasi di lingkungan organisasi Ditjen IKTA.

Setditjen memiliki unit kerja pembantu yang dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu

sebagai berikut :

a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

b. Bagian Hukum dan Kerjasama

c. Bagian Keuangan

d. Bagian Kepegawaian dan Umum

1.4 RUANG LINGKUP

Rencana Kinerja Ditjen IKTA Tahun 2018 merupakan bagian dari perencanaan jangka

menengah pengembangan industri kimia, tekstil dan aneka memiliki ruang lingkup yang

meliputi pencapaian hasil pengembangan kimia, tekstil dan aneka tahun 2015 - 2019,

penetapan sasaran dan indikator kinerja, serta perumusan program kegiatan dan

anggaran penumbuhan dan pengembangan kimia, tekstil dan aneka tahun 2018.

11

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1 HASIL-HASIL PEMBANGUNAN

Pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2015 - 2019, pada tahun

pertama periode tersebut Ditjen IKTA telah mencapai progress sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengurangan Ketergantungan Impor Bahan Baku kapas dan Kulit

- Fasilitasi Kajian Manajemen dan MOU dalam rangka pendirian logistic Base For

Cotton

Dalam perdagangan kapas (cotton) secara internasional, komoditi kapas

merupakan future commodity dan diperdagangkan secara future dengan

penyerahan kemudian. Meskipun Indonesia merupakan pembeli potensial,

namun posisi tawarnya masih kurang kuat, sehingga sering terjadi dispute baik

dalam hal pemahaman terhadap kontrak maupun aspek teknis. Hal ini

disebabkan oleh kurangnya kebersamaan para spinners dalam bernegosiasi

dan belum tersedianya panduan standar kontrak supply kapas.

Untuk itu diperlukan terbangunnya kebersamaan industri pemintalan (spinners)

Nasional, sehingga diperlukan suatu lembaga yang akan berfungsi sebagai

Logistic Base suplai kapas dalam negeri yang nantinya akan mewakili industri

pemintalan dalam perdagangan kapas internasional serta menjadi pusat

distribusi kapas ke industri pemintalan dalam negeri.

Revisi PP 32 Tahun 2009, baru keluar pada akhir Desember 2015 dengan PP 85

Tahun 2015 Tentang Pusat Logistik Berikat, sehingga Dasar Hukum Pelaksanaan

Pendirian Pusat Logistik Berikat untuk Kapas/Bufferstock Bahan Baku Kapas

belum dapat direaliasikan pada TA 2015. Selain itu juga pada TA 2015 sedang

dilaksanakan kegiatan Kajian Manajemen Bufferstock Bahan Baku.

- Fasilitasi Kajian Manajemen dan MOU pendirian Material Center Kulit Untuk

Industri Alas Kaki

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan keterkaitan industri alas kaki dan

melihat permasalahan dalam pengadaan bahan baku maka diperlukan adanya

12

Buffer Stock Kulit untuk mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan

bahan secara efisien sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar global.

Saat ini akan dilaksanakan Kajian Manajemen dan MOU serta telah dilakukan

Koordinasi Fasilitasi Bufferstock Bahan Baku Kulit (Material Center) dengan

Calon Lokasi Material Center yaitu Pasar Turi Surabaya dan di Bandung serta

dengan Asosiasi Terkait yaitu APRSISINDO, APAI, APKI, Dinas dan Pengurus

Pasar Turi.

2. Fasilitasi pengembangan komplek industri petrokimia di Papua Barat.

Kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan gas bumi dari lapangan gas bumi

Tangguh untuk kepentingan industri petrokimia akhir-akhir ini, merupakan suatu

langkah baru dan sangat strategis bagi tumbuh dan berkembangnya industri

petrokimia nasional dimasa datang. Hal ini sekaligus merupakan langkah konkrit

Pemerintah menuju terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya

pengembangan sektor industri ke wilayah Indonesia Bagian Timur terutama

Papua Barat.

Lapangan gas bumi Tangguh mempunyai cadangan gas bumi sebesar 14,4 TCF

dengan pemanfaatan sebesar 10,4 TCF untuk LNG dan sisanya 4 TCF berupa

uncommitted gas. Produksi LNG memiliki nilai tambah yang sangat kecil jika

dibandingkan dengan pemanfaatan gas bumi untuk produksi pupuk dan

petrokimia. Dengan kondisi tersebut, Ditjen IKTA bermaksud memanfaatkan

uncommitted gas untuk menjadi pupuk dan produk turunan petrokimia seperti

ammonia, methanol dan Dimethyl Eter (DME) dan telah dilakukan Penyusunan FS

Pengembangan komplek industri petrokimia terpadu di Papua Barat pada tahun

sebelumnya. Namun fasilitasi pembangunan industri amonia dan urea yang telah

mendapatkan alokasi gas, saat ini belum tercapai kesepakatan harga. Proses

selanjutnya tidak dapat dilakukan selama tidak ada kesepakatan harga gas.

Sedangkan industri methanol belum mendapatkan alokasi gas.

13

Calon investor yang berminat untuk berinvestasi di Teluk Bintuni diantaranya:

1. PT. Pupuk Indonesia (Persero), berminat untuk berinvestasi di industri

ammonia dan pupuk dengan nilai investasi ± US$ 2 miliar

2. Ferostaal AG, berminat untuk berinvestasi di industri methanol dan olefin

dengan nilai investasi ± US$ 1,9 miliar

3. PT. LG, berminat untuk berinvestasi di industri methanol

4. Sojitz, KNI, berminat untuk berinvestasi di industri methanol

Disisi lain terdapat program pengembangan klaster industri petrokimia yang

telah dilakukan fasilitasi investasi Polietilene, Polipropilene dan DME di Papua

Barat namun terkendala pasokan gas bumi.

Sampai Tahun 2016 proyek pembangunan pabrik belum dapat dilaksanakan

karena belum mendapatkan izin AMDAL dan tender EPC karena belum ada

penatapan harga gas. Disamping itu, rencana pabrik Teluk Bintuni yang tidak

hanya akan memproduksi pupuk, tetapi juga produk petrokimia masih harus

ditinjau kesesuaiannya dengan Instruksi Presiden tentang Revitalisasi Industri

Pupuk. Masalah lainnya yang mungkin timbul adalah perlunya penambahan

pasokan gas 90 MMSCFD pada tahun 2021 menjadi 130 MMSCFD yang

merupakan jumlah pasokan on-stream minimal industri petrokimia. Untuk itu,

Ditjen IKTA telah berkoordinasi dengan SKK Migas agar industri di Teluk

Bintuni memperoleh pasokan gas dari BP Tangguh dan Genting Oil Kasuri Pte.

Ltd. (GOKPL). Disamping itu, Ditjen IKTA dan pemangku kepentingan lainnya

perlu membahas kembali roadmap pengembangan industri petrokimia di

Teluk Bintuni.

3. Kegiatan Restrukturisasi Industri Tekstil dan Aneka

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempertahankan keberadaan dan mendukung

pengembangan potensi industri TPT, industri alas kaki dan penyamakan kulit

nasional. Upaya peningkatan daya saing yang dilakukan adalah dengan

meluncurkan Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Melalui

Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil yang dimulai

sejak tahun 2007 Serta Industri Alas Kaki dan Penyamakan Kulit sejak Tahun 2009.

14

Upaya peningkatkan daya saing industri TPT, Alas Kaki dan Penyamakan Kulit

Nasional dilakukan melalui peningkatan teknologi/peremajaan mesin/peralatan,

sehingga diharapkan tercapai peningkatkan teknologi, efisiensi dan produktivitas

industri tersebut yang pada gilirannya meningkatkan daya saing industri Nasional.

Adapun rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program Restrukturisasi

ini adalah sebagai berikut :

Program ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan Sosisalisasi program

restrukturisasi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi pelaksanaan

program dan prosedur pemberian bantuan beserta persyaratan yang

dibutuhkan untuk dapat mengikuti program ini. Selain mengadakan

Sosialisasi Direktorat Industri Tekstil dan Aneka juga mengadakan kegiatan

Workshop Pengisian Form-form bagi perusahaan yang belum pernah ikut

dalam rangka mempercepat dan memperdalam kemampuan perusahaan

tersebut apabila berminat mengikuti program restrukturisasi.

Pelaksanaan Program Restrukturisasi ini juga didukung 2 lembaga

independen yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan operasional

Program (LPOP) yang dalam hal ini ditangani oleh PT Sucofindo dan Lembaga

Penilai Independen yang ditangani oleh PT Surveyor Indonesia.

Pada Tahun 2015, jumlah industri TPT, alas kaki dan penyamakan kulit yang

telah mengajukan permohonan sebanyak 144 perusahaan dengan nilai

permohonan bantuan sebesar Rp 155,12 miliar dengan nilai investasi sebesar

Rp 1,89 triliun (ITPT sebanyak 125 perusahaan dengan nilai permohonan

bantuan sebesar Rp 131,48 miliar dengan nilai investasi sebesar Rp 1,63

triliun dan Industri Alas Kaki dan Penyamakan Kulit sebanyak 19 perusahaan

dengan nilai permohonan bantuan sebesar Rp 23,64 miliar dengan nilai

investasi sebesar Rp 259,39 miliar). Terdapat lima perusahaan mengundurkan

diri dari daftar pemohon. Realisasi permohonan bantuan pada tahun ini

sebanyak 115 perusahaan dengan nilai bantuan Rp99,96 miliar dan nilai

investasi sebesar Rp1,18 triliun.

Namun mengingat kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan

belum ada evaluasi dan pengukuran terhadap sigifikansi dampak program

15

maka BPK dan pimpinan di Kementerian Perindustrian mendorong untuk

kegiatan ini untuk dihentikan sementara dan dievaluasi. Untuk itu, Ditjen

IKTA telah melakukan evaluasi kinerja restrukturisasi permesinan dengan

kerjasama tenaga ahli, praktisi, akademisi, internal pemerintah dan Asosiasi

serta beberapa stakeholder terkait. Dokumen telah tersusun pada akhir

tahun 2016 dengan hasil Program restrukturisasi mesin/peralatan terbukti

cukup berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, dan Insentif-insentif yang

diberikan pemerintah selama ini terbukti berpengaruh positif terhadap

peningkatan daya saing.

4. Revitalisasi Industri Pupuk

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Ditjen IKTA

melaksanakan program revitalisasi industri pupuk yang dimaksudkan untuk

mengganti pabrik pupuk yang sudah tua dengan pabrik berteknologi maju yang

lebih hemat tingkat konsumsi bahan baku maupun energinya serta ramah

lingkungan. Hasil yang diharapkan adalah Indonesia dapat memenuhi kebutuhan

pupuk dalam negeri. Guna mewujudkan hal ini, beberapa langkah telah diambil

diantaranya dengan melakukan fasilitasi pembangunan revitalisasi 5 pabrik

pupuk. Program revitalisasi meliputi penggantian 4 pabrik urea berusia tua yaitu:

2 pabrik PUSRI yaitu pabrik PUSRI II (menjadi IIB), dan (III & IV menjadi IIIB), satu

pabrik pupuk Kaltim yaitu pabrik Kaltim 1 (menjadi Kaltim V) dan satu pabrik

pupuk Kujang yaitu Kujang IA (menjadi IC), serta pembangunan satu pabrik urea

baru PT. Petrokimia Gresik (Amonia Urea II). Berikut perkembangan dari program

revitalisasi industri pupuk:

1. Pembangunan Pabrik Kaltim-5

- Target progres proyek Kaltim-5 pada triwulan IV adalah Pabrik beroperasi

normal. Realisasi sampai dengan Desember 2015, perkembangan proyek

mencapai 100 persen.

- Produksi Amoniak sudah mencapai diatas 2500 ton/hari dan produksi tertinggi

sebesar 2737 ton/hari.

16

- Produksi Urea Granul sudah mencapai diatas 3500 ton/hari dan produksi

tertinggi sebesar 3621 ton/hari.

- Performance test telah berhasil dilaksanakan selama 15 hari mulai tanggal 5

Oktober 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015. Pabrik telah beroperasi

normal.

- Kegiatan tahun 2015 ini telah berhasil mencapai tahap Serah terima Pabrik

dari Kontraktor ke PKT dilakukan tanggal 9 November 2015, mengalami

kemajuan dari tahap pembangunan yang mencapai 99.24 persen di Tahun

2014.

2. Pembangunan Pabrik Pusri IIB

- Kegiatan tahun 2015 telah mencapai Progres pembangunan pabrik Pusri IIB

pada triwulan IV yang mencapai 98,2% dengan target sebesar 97 persen,

mengalami kemajuan dari tahap pembangunan yang mencapai 67 persen di

Tahun 2014.

- Tahun 2016 proyek pembangunan Pusri IIB sudah mencapai 100 persen diluar

Mechanical Acceptance & Plant Acceptance. Urea dan amoniak telah berhasil

diproduksi sejak September dan November 2016. Menurut rencana, produksi

seratus persen akan dicapai setelah persiapan start purifier untuk

menyediakan steam yang mencukupi. Potensi permasalahan yang mungkin

muncul adalah rate produksi amoniak dan urea tidak memenuhi target karena

kurangnya pasokan gas dari Pertamina EP akibat adanya masalah pada

kompresor di pemasok gas.

3. Pembangunan Pabrik Ammoniak-Urea II PT. Petrokimia Gresik

- Tahun 2014 masih dalam tahap masa sanggah dari peserta lelang, pada

Tahun 2015 ini kegiatan yang dilakukan telah mencapai progres

pembangunan pabrik pada tahap Engineering, Procurement & Construction

sampai 28 Desember 2015 telah mencapai 29,36 persen.

- Proyek pembangunan pabrik Amurea II tahun 2016 telah mencapai progres

82,57 persen dari target sebesar 80 persen. Permasalahan yang mungkin

muncul adalah kemunduran pasokan gas dari Husky-CNOOC Madura Limited

(HCML) yang seharusnya on-stream pada Bulan Januari 2018 menjadi kwartal

17

ke-1 tahun 2019. Untuk itu Ditjen IKTA akan terus berkoordinasi dengan

HCML agar dapat memenuhi komitmen permintaan gas, sembari

memfasilitasi PKG bersama SKK Migas agar dapat memperoleh pasokan gas

dari Kangean Energy Indonesia (KEI) dari lapangan Pagerungan.

4. Pembangunan Pabrik Kujang 1C PT. Pupuk Kujang

- Saat ini masih menunggu penandatanganan HoA sebagai proses tindak lanjut

dari pembahasan antara Direksi PKC dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas.

- Tahun 2016 PKC belum melaksanakan kontrak Engineering, Procurement,

dand Construction (EPC) karena belum ada penetapan harga gas. Oleh karena

itu PKC berencana mengganti Pabrik Kujang 1A dengan Pabrik Kujang 1D

sebagai alternatif pengganti proyek Kujang 1C. PKC telah mengajukan

rencana tersebut ke Menteri ESDM agar memperoleh dukungan pasokan

tambahan gas dari PHE ONWJ dan sumber lainnya.

Penciptaan Iklim Usaha Kondusif

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah industri kimia, teksil dan aneka, Ditjen

IKTA juga mengajukan usulan insentif untuk pengembangan industri. Insentif

tersebut berupa pemberian Tax Holiday, Tax Allowance, dan Bea Masuk

Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

nomor 130 Tahun 2011, Tax Holiday diberikan untuk industri perintis (pioneer)

yang melakukan investasi senilai Rp. 1 Triliun atau lebih. Tujuan pemberian Tax

Holiday dan Tax Allowance adalah untuk meningkatkan investasi industri strategis

yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan. Rincian Kegiatan Ditjen IKTA dalam

menyelenggarakan upaya dalam rangka penciptaan iklim usaha kondusif adalah

sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 Ditjen IKTA mengupayakan investasi ekspansi dan investasi

baru pada sektor IKTA melalui penyusunan profil investasi sektor IKTA, serta

koordinasi pemberian insentif fiskal tax allowance dan tax holiday. Adapun

fasilitas tax holiday pada sektor IKTA hanya akan diberikan untuk industri

kimia organik yang berasal dari minyak bumi dan gas alam. Sedangkan industri

yang memperoleh fasilitas tax allowance adalah industri pakaian jadi dari

18

tekstil, industri pakaian jadi dari kulit, industri alas kaki, industri sepatu

olahraga, dan industri sepatu teknik lapangan. Investasi Industri yang masuk

ke Indonesia cukup baik dengan adanya upaya dari Pemerintah Pusat untuk

menjalin kerjasama, namun pada pelaksanaannya masih sulit untuk dapat

merealisasikan investasi tersebut. Hal ini dikarenakan kesulitan pembebasan

lahan atau permasalahan pembangunan fisik lainnya

2. Telah disusun tiga kebijakan kerjasama internasional, yaitu RCEP, QFDF, dan

AKFTA;

3. Ditjen IKTA pada tahun ini juga melaksanakan kegiatan penunjang industri

seperti koordinasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). BMDTP

merupakan salah satu instrumen fiskal Ditjen IKTA yang bertujuan untuk

penciptaan iklim usaha kondusif. Pada tahun 2015 Ditjen IKTA menganggarkan

pagu BMDTP sebesar Rp.312.430.000.000 dengan Rencana Impor Barang (RIB)

sebesar Rp.251.322.940.271. Realisasi sebesar 53,40 persen atau Rp.

166.837.490.000,- untuk 46 perusahaan dari sektor industri plastik, karpet,

resin, alat tulis, dan CPC. Realisasi ini lebih besar dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

Pada tahun 2016 Ditjen IKTA menganggarkan pagu BMDTP sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 sebesar Rp.

285.639.000.000, namun dikarenakan adanya pemotongan anggaran maka

pagu menjadi Rp191.786.000.000,-. Total nilai yang telah terrealisasi sebesar

137.940.230.000 atau 71,92 persen dari pagu. BMDTP untuk 65 perusahaan

dengan produk amplas, Bahan Kimia (aquaclear series), blowing agent, karpet,

katalis, kokas, plastik, dan resin. BMDTP paling besar untuk produk plastik.

2.2 ARAH PEMBANGUNAN

Dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian Perindustrian beserta sasaran

strategis dan IKU-nya, sebagai unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian

Perindustrian maka Ditjen IKTA berkewajiban menyukseskan pencapaian sasaran

strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian. Ditjen IKTA

adalah pembina industri-industri pilar yang merupakan mata rantai hulu bagi

19

pengembangan industri lainnya, yaitu industri barang modal, industri kecil

menengah, industri alat angkut, industri agro, dan industri telematika.

Dari penjabaran arah kebijakan Kementerian Perindustrian dan berdasarkan Visi dan

Misi Ditjen IKTA, maka disusun rencana strategis yang akan dicapai dalam kurun

waktu lima tahun 2015-2019, maka disusun arah kebijakan Ditjen Industri Kimia,

Tekstil, dan Aneka yang menggambarkan visi dan misi jangka panjang industri

berbasis manufaktur nasional. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 28

Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, industri berbasis manufaktur

nasional memegang peranan penting dalam pembangunan industri nasional menuju

Negara Industri Maju Baru pada tahun 2020 dan Menjadi Negara Industri Tangguh

Dunia pada tahun 2025. Melalui penyusunan Peta Strategi tersebut, diharapkan

kinerja pelaksanaan tupoksi Ditjen IKTA semakin fokus dan kontributif terhadap

pembangunan industri nasional.

Arah kebijakan dalam rencana strategis Ditjen IKTA mencakup beberapa hal pokok

sebagai berikut :

1. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan industri

prioritas nasional melalui rencana aksi pembangunan industri prioritas

direktorat jenderal industri kimia, tekstil, dan aneka.

2. Mendukung melancarkan Program Prioritas Nasional untuk dapat memenuhi

kebutuhan akan bahan baku/ bahan penolong.

3. Melaksanakan Pembangunan Sumber Daya Industri, baik sumber daya manusia,

sumber daya alam maupun pengembangan dan pemanfaatan teknologi

industri.

4. Melaksanakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri, baik standardisasi

industri maupun sistem informasi industri.

5. Menyusun peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian dan

perlindungan hukum dalam pembangunan industri nasional.

6. Mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa

7. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam

mendukung pembangunan industri nasional.

20

Selain itu, secara khusus sebagai tindak lanjut dari program yang dilaksanakan pada

tahun sebelumnya ialah Arahan Presiden Republik Indonesia dimana anggaran harus

menyesuaikan program, maka program disesuaikan yang mendukung prioritas

nasional. Adapun untuk tahun 2018 Rencana kerja dan Arsitektur dan Informasi

Kinerja telah dalam satu sistem yang terintegrasi serta menyesuaikan Program

Prioritas yang telah tercatat di Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.

21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 SASARAN

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya populasi industri

Meningkatnya populasi industri kimia, tekstil dan aneka diindikasikan

dengan peningkatan jumlah unit industri kimia, tekstil dan aneka serta

penyerapan tenaga kerja industri besar sedang (IBS) pada sektor industri kimia,

tekstil dan aneka khususnya. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran

strategis ini adalah:

1). Jumlah unit industri kimia, tekstil dan aneka.

2). Nilai investasi di sektor industri kimia, tekstil dan aneka.

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya daya saing dan produktivitas

sektor industri

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan

untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan

seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya

saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan

teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas,

nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja

sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1). Kontribusi ekspor produk industri kimia, tekstil dan aneka terhadap ekspor

nasional.

2). Produktivitas SDM industri kimia, tekstil dan aneka.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku

kepentingan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal

Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka.

22

2. Perspektif Proses Internal

a. Sasaran Strategis 1 : Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang

efektif

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke

depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu

dokumen perencanaan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung tercapainya

rencana tersebut. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

1). Jumlah Peraturan Perundangan.

b. Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang

perindustrian yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri

dan produktivitas dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

1. Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

2. Infrastruktur Kompetensi yang terbentuk

1.2 INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Ditjen IKTA menyusun Rencana Kinerja Tahun

2018 yang disusun dalam rangka pencapaian target jangka menengah disertai

beberapa penyesuaian. Hal ini dikarenakan pada perkembangannya Rencana Strategis

Ditjen IKTA mengalami beberapa review yang dipengaruhi oleh kondisi iklim bisnis.

Rencana Kinerja Ditjen IKTA Tahun 2018 memuat beberapa indikator kinerja yang

ditetapkan berdasarkan perspektif pemangku kepentingan dan pelaksanaan tupoksi.

Rencana kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

23

Tabel 3.1

Rencana Kinerja Ditjen IKTA Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

1 Meningkatnya populasi

industri

Jumlah unit industri kimia,

tekstil, dan aneka Unit 930

Nilai investasi PMDN dan PMA

sektor industri kimia, tekstil,

dan aneka

Rp triliun 135,61

2 Meningkatnya daya

saing dan produktivitas

sektor industri

Kontribusi ekspor produk

industri kimia, tekstil, dan

aneka terhadap ekspor

nasional

Persen 26,09

Produktivitas dan kemampuan

SDM industri Juta Rupiah/

orang per tahun

372,5

3 Tersedianya kebijakan

pembangunan industri

yang efektif

Jumlah Peraturan

Perundangan. Perpres/ PP/

Permen/ Perdirjen

1

4 Terselenggaranya

urusan pemerintahan di

bidang perindustrian

yang adil, berdaya saing

dan berkelanjutan

Produk industri yang

tersertifikasi Tingkat

Komponen Dalam Negeri

(TKDN)

Sertifikat 350

Infrastruktur kompetensi yang

terbentuk RSKKNI 5

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui program Penumbuhan dan Pengembangan

Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka serta kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri

Tekstil dan Aneka, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir, Penumbuhan dan

Pengembangan Industri Kimia Hulu, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Galian

Nonlogam, dan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan

Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka.

24

1. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu

(1) Revitalisasi Industri Pupuk, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional

sehingga dapat memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri.

(2) Pengembangan Industri Petrokimia, sebagai suatu langkah baru dan sangat

strategis bagi tumbuh dan berkembangnya industri petrokimia nasional dimasa

datang.

(3) Rsni, Penerapan Sni Wajib Dan Pengawasan Sni Wajib, sebagai non tariff barrier

dalam rangka perlindungan konsumen, produk dan industrinya sendiri

(4) Peningkatan Kompetensi Sdm Industri Dan Rskkni, sebagai salah satu upaya untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memperoleh peningkatan

produktivitasnya dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang terjadi dalam

era perdagangan bebas. Perencanaan Dan Evaluasi Program Industri serta

Evaluasi Fasilitasi Iklim Usaha Dan Investasi

Sasaran kegiatan / output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah

terbangunnya pabrik baru industri kimia dasar, bantuan dalam bentuk fisik maupun

non-fisik, Rancangan SNI dan pengawasan SNI, pelatihan-pelatihan SDM, Standar

Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI), regulasi, serta promosi industri.

2. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir

(1) Pengembangan Industri Barang Karet, Barang Plastik, dan Industri Kimia hilir

lainnya.


dalam rangka perlindungan konsumen, produk dan industrinya sendiri.




era perdagangan bebas.

(4) Perencanaan Dan Evaluasi Program Industri serta Evaluasi Fasilitasi Iklim Usaha

Dan Investasi

Sasaran kegiatan / output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah

terbangunnya pabrik baru industri kimia hilir, bantuan dalam bentuk fisik maupun

25

non-fisik, Rancangan SNI dan pengawasan SNI, pelatihan-pelatihan SDM, Standar


3. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Aneka

(1) Kegiatan Restrukturisasi Industri Tekstil dan Aneka, untuk mempertahankan

keberadaan dan mendukung pengembangan potensi industri TPT, industri alas

kaki dan penyamakan kulit nasional.








Dan Investasi

Sasaran kegiatan / output yang dihasilkandari kegiatan ini antara lain adalah

terbangunnya pabrik baru industri tekstil, bantuan dalam bentuk fisik maupun non-

fisik, Rancangan SNI dan pengawasan SNI, pelatihan-pelatihan SDM, Standar


4. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Galian Nonlogam

(1) Pengembangan Industri Semen/Batu Kapur, Keramik, Kaca dan Gelas.








Dan Investasi

Sasaran kegiatan / output yang dihasilkandari kegiatan ini antara lain adalah

terbangunnya pabrik baru industri tekstil, bantuan dalam bentuk fisik maupun non-

26

fisik, Rancangan SNI dan pengawasan SNI, pelatihan-pelatihan SDM, Standar


5. Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri

Manufaktur

Sasaran kegiatan / output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah peningkatan

pengunaan produk dalam negeri, tersusunnya perencanaan program dan anggaran,

laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta layanan manajemen dalam

mendukung pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia,

Tekstil, dan Aneka.

Tabel 3.2 Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Tahun 2018

Dalam Rp Juta

NO PROGRAM 2018

1 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Galian Nonlogam

96.400.000.000

2 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu 24.447.600.000

3 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir 47.205.000.000

4 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Aneka

142.016.700.000

5 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka

56.842.300.000

TOTAL 366.911.600.000

27

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka implementasi tata kepemerintahan yang baik (good governance) yang salah

satunya diwujudkan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Ditjen IKTA

melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Kementerian Perindustrian sebagai instansi induk Ditjen IKTA juga telah

mewajibkan pelaksanaan SAKIP di lingkungannya, yaitu melalui penerbitan Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen

Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Sejauh ini,

Ditjen IKTA tengah berproses mengimplementasikan amanat tersebut. Dengan sedang

disusunnya Rencana Strategis Ditjen IKTA Tahun 2015 - 2019 yang berlandaskan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka SAKIP Ditjen IKTA juga akan memuat

kerangka strategis jangka menengah yang mengacu kepada Draft Rencana Induk

Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dengan akan melakukan penyusunan dokumen-

dokumen tahunan yang diharapkan dapat mengawal perumusan dan pelaksanaan program

kegiatan dan anggaran. Dokumen tersebut adalah Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja,

Laporan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan yang disusun secara triwulanan,

dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dokumen Rencana Kinerja Ditjen IKTA Tahun 2018 ini disusun dengan harapan dapat

digunakan sebagai pedoman dalam perumusan dan penganggaran program kegiatan Ditjen

IKTA tahun 2018. Sasaran strategis dan target IKU yang termuat didalamnya diharapkan

dapat mengarahkan dan mengawal pelaksanaan program kegiatan sehingga dapat

mencapai kinerja sebagaimana ditargetkan. Untuk itu, Ditjen IKTA mengharapkan dokumen

Rencana Kinerja Tahun 2018 ini dapat berhasil guna bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berorientasi kinerja menuju

tercapainya sektor industri kimia, tekstil dan aneka yang dapat menjadi tulang punggung

perekonomian nasional.

Documents

ikft.kemenperin.go.idikft.kemenperin.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Renkin-IKTA-2018.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Keberhasilan program pembangunan nasional tidak