IKATAN AKUNTANSI INDONESIA

Aturan Etika ini harus diterapkan oleh anggotaIkatan Akuntan Indonesia - KompartemenAkuntan Publik (IAI-KAP) dan stafprofesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik(KAP).

Dalam hal staf profesional yang bekerja padasatu KAP yang bukan anggota IAI-KAP melanggar Aturan Etika ini, maka rekanpimpinan KAP tersebut bertanggung jawabatas tindakan pelanggaran tersebut.

1. Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang ataulebih anggota IAI - KAP atau KAP tempat Anggotabekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilahpemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orangatau badan yang mempekerjakan Anggota.

2. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bilaada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikansumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajibansuatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atasaktiva dan atau kewajiban selama suatu periodetertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlakuumum atau basis akuntansi komprehensif selainprinsip akuntansi yang berlaku umum.

Data keuangan lainnya yang digunakan untuk

mendukung rekomendasi kepada klien atau yang

terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan

yang diatur dalam standar atestasi dalam

penugasan atestasi, dan surat pemberitahuan

tahunan pajak (SPT) serta daftar-daftar

pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan.

Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat

SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas

laporan keuangan.

3. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentukorganisasi akuntan publik yang memperoleh izinsesuai dengan peraturan perundangan-undanganyang berusaha di bidang pemberian jasaprofesional dalam praktik akuntan publik.

4. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) adalah wadahorganisasi profesi akuntan Indonesia yang diakuipemerintah.

5. Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen AkuntanPublik (IAI-KAP) adalah wadah organisasi paraakuntan Indonesia yang menjalankan profesisebagai akuntan publik atau bekerja di Kantor Akuntan Publik.

6. Anggota adalah semua anggota IAI-KAP.

7. Anggota Kantor Akuntan Publik (anggota KAP)

adalah anggota IAI-KAP dan staf professional (baik

yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota

IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP.

8. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin

dari Menteri Keuangan untuk menjalankan praktik

akuntan publik.

9. Praktik Akuntan Publik adalah pemberian jasa

profesional kepada klien yang dilakukan oleh

anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit,

jasa atestasi, jasa akuntansi dan review,

perpajakan, perencanaan keuangan perorangan,

jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya yang

diatur dalam standar profesional akuntan publik.

100. INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS

101. Independensi.

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalumempertahankan sikap mental independen di dalammemberikan jasa profesional sebagaimana diaturdalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independentersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance).

102. Integritas dan Objektivitas.

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harusmempertahankan integritas dan objektivitas, harusbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya ataumengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannyakepada pihak lain.

200. STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI.

201. Standar Umum.

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini besertainterpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badanpengatur standar yang ditetapkan IAI:

A. Kompetensi Profesional. Anggota KAP hanya bolehmelakukan pemberian jasa profesional yang secara layak(reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengankompetensi profesional.

B. Kecermatan dan Keseksamaan Profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengankecermatan dan keseksamaan profesional.

C. Perencanaan dan Supervisi. Anggota KAP wajibmerencanakan dan mensupervisi secara memadai setiappelaksanaan pemberian jasa profesional.

D. Data Relevan yang Memadai. Anggota KAP wajibmemperoleh data relevan yang memadai untuk menjadidasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasisehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

202. Kepatuhan terhadap Standar.

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa

auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi

manajemen, perpajakan atau jasa profesional

lainnya, wajib mematuhi standar yang

dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang

ditetapkan oleh IAI.

203. Prinsip-Prinsip Akuntansi.

Anggota KAP tidak diperkenankan:

(1) menyatakan pendapat atau memberikan

penegasan bahwa laporan keuangan atau data

keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau

(2) menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunyamodifikasi material yang harus dilakukan terhadaplaporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsipakuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebutmemuat penyimpangan yang berdampak materialterhadap laporan atau data secara keseluruhan dariprinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badanpengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaanluar biasa, laporan atau data mungkin memuatpenyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisitersebut anggota KAP dapat tetap mematuhiketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapatmenunjukkan bahwa laporan atau data akanmenyesatkan apabila tidak memuat penyimpanganseperti itu, dengan cara mengungkapkanpenyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis),serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsipakuntansi yang berlaku umum akan menghasilkanlaporan yang menyesatkan.

300. TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN

301. Informasi Klien yang Rahasia.

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan

informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari

klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk :

(1) membebaskan anggota KAP dari kewajiban

profesionalnya sesuai dengan aturan etika

kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip

akuntansi

(2) mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan

cara apapun untuk mematuhi peraturan

perundang-undangan yang berlaku seperti

panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau

melarang kepatuhan anggota KAP terhadap

ketentuan peraturan yang berlaku

(3) melarang review praktik profesional (review

mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan

IAI atau

(4) menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan

keluhan atau pemberian komentar atas

penyidikan yang dilakukan oleh badan yang

dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin

Anggota.

Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review

diatas, tidak boleh memanfaatkannya untuk

keuntungan diri pribadi mereka atau

mengungkapkan informasi klien yang harus

dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan

tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi

Anggota dalam pemberian informasi sehubungan

dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin

sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di

atas atau review praktik profesional (review mutu)

seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.

302. Fee Profesional.

A. Besaran Fee

Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung

antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa

yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan

untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya

KAP yang bersangkutan dan pertimbangan

profesional lainnya.

Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan

klien dengan cara menawarkan fee yang dapat

merusak citra profesi.

B. Fee Kontinjen

Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk

pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya

fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan

atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung

pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee

dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh

pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal

perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil

penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk

menetapkan fee kontinjen apabila penetapan

tersebut dapat mengurangi indepedensi.

400. TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN

SEPROFESI

401. Tanggung jawab kepada rekan

seprofesi.

Anggota wajib memelihara citra profesi,

dengan tidak melakukan perkataan dan

perbuatan yang dapat merusak reputasi

rekan seprofesi.

402. Komunikasi antar akuntan publik.

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan

akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan

audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau

untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan

publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan

yang berlainan.

Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara

tertulis permintaan komunikasi dari akuntan

pengganti secara memadai.

Akuntan publik tidak diperkenankan

menerima penugasan atestasi yang jenis

atestasi dan periodenya sama dengan

penugasan akuntan yang lebih dahulu

ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan

tersebut dilaksanakan untuk memenuhi

ketentuan perundang-undangan atau

peraturan yang dibuat oleh badan yang

berwenang.

500. TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN

501. Perbuatan dan perkataan yang Mendiskreditkan.

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan

dan/atau mengucapkan perkataan yang

mencemarkan profesi.

502. Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan

publik diperkenankan mencari klien melalui

pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran

dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak

merendahkan citra profesi.

503. Komisi dan Fee Referal.

A. Komisi

Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barangatau bentuk lainnya yang diberikan atau diterimakepada/dari klien/pihak lain untuk memperolahpenugasan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidakdiperkenankan untuk memberikan/menerima komisiapabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapatmengurangi independensi.

B. Fee Referal (Rujukan).

Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyediajasa profesional akuntan publik.

Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagisesama profesi.

504. Bentuk Organisasi dan Nama KAP.

Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik

dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan

citra profesi.