Ideologi Pancasila di tengah Perubahan Dunia

UNIA berkembang dan berubah dengan sangat cepat, dan perubahan yang terjadi

itu ikut mewarnai kehidupan bangsa kita secara fundamental. Ada beberapa penulis

buku yang melalui konsep-konsepnya telah berhasil memotret realitas zaman yang

sedang kita jalani ini. Di antaranya adalah Rowan Gibson (1997) yang menyatakan

bahwa The road stop here. Masa di depan kita nanti akan sangat lain dari masa lalu,

dan karenanya diperlukan pemahaman yang tepat tentang masa depan itu.

New time call for new organizations, dengan tantangan yang berbeda diperlukan

bentuk organisasi yang berbeda, dengan ciri efisiensi yang tinggi. Where do we go

next; dengan berbagai perubahan yang terjadi, setiap organisasi-termasuk

organisasi negara-perlu merumuskan dengan tepat arah yang ingin dituju. Peter

Senge (1994) mengemukakan bahwa ke depan terjadi perubahan dari detail

complexity menjadi dynamic complexity yang membuat interpolasi menjadi sulit.

Perubahan-perubahan terjadi sangat mendadak dan tidak menentu. Rossabeth

Moss Kanter (1994) juga menyatakan bahwa masa depan akan didominasi oleh

nilai-nilai dan pemikiran cosmopolitan, dan karenanya setiap pelakunya, termasuk

pelaku bisnis dan politik dituntut memiliki 4 C, yaituconcept, competence,

connection, dan confidence.

Peran Ideologi

Sejak berakhirnya perang dingin yang kental diwarnai persaingan ideologi antara

blok Barat yang memromosikan liberalisme-kapitalisme dan blok Timur yang

mempromosikan komunisme-sosialisme, tata pergaulan dunia mengalami

perubahan-perubahan yang mendasar. Beberapa kalangan mengatakan bahwa

setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan bubarnya negara Uni

Soviet dan runtuhnya tembok Berlin-di akhir dekade 1980-an- dunia ini mengakhiri

periode bipolar dan memasuki periode multipolar.

Periode multipolar yang dimulai awal 1990-an yang kita alami selama sekitar satu

dekade, juga pada akhirnya disinyalir banyak pihak terutama para pengamat politik

internasional, telah berakhir setelah Amerika Serikat di bawah pemerintahan

Presiden George Bush memromosikan doktrin unilateralisme dalam menangani

masalah internasional sebagai wujud dari konsepsi dunia unipolar yang ada di

bawah pengaruhnya.

Dapat disimpulkan bahwa era persaingan ideologis dalam dimensi global telah

berakhir. Saat ini kita belum dapat membayangkan bahwa dalam waktu dekat akan

muncul kembali persaingan ideologis yang keras yang meliputi seluruh wilayah

dunia ini. Dunia sekarang ini cenderung masuk kembali ke arah persaingan

antarbangsa dan negara, yang dimensi utamanya terletak pada bidang ekonomi

karena setiap negara sedang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

warga bangsanya. Dalam era yang seperti ini, kedudukan ideologi nasional suatu

negara akan berperan dalam mengembangkan kemampuan bersaing negara yang

bersangkutan dengan negara lainnya.

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia

adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsaIndonesia untuk mencapai

cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi

kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun

negara bangsaIndonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi

tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun

pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.

Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara

bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara moderen yang disepakati oleh

para pendiri negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Dengan

ideologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat

diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan

bangsa.

Kesadaran Berbangsa

Sebenarnya, proses reformasi selama enam tahun belakangan ini adalah

kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk merevitalisasi

semangat dan cita-cita para pendiri negara kita untuk membangun negara

Pancasila ini. Sayangnya, peluang untuk melakukan revitalisasi ideologi kebangsaan

kita dalam era reformasi ini masih kurang dimanfaatkan. Bahkan dalam proses

reformasi-selain sejumlah keberhasilan yang ada, terutama dalam bidang politik-

juga muncul ekses berupa melemahnya kesadaran hidup berbangsa.

Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisme, tidak diindahkannya

konsensus nasional, pelaksanaan otonomi daerah yang menyuburkan

etnosentrisme dan desentralisasi korupsi, demokratisasi yang dimanfaatkan untuk

mengembangkan paham sektarian, dan munculnya kelompok-kelompok yang

memromosikan secara terbuka ideologi di luar Pancasila.

Patut disadari oleh semua warga bangsa bahwa keragaman bangsa ini adalah

berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, semangat Bhinneka Tunggal

Ika harus terus dikembangkan karena bangsa ini perlu hidup dalam keberagaman,

kesetaraan, dan harmoni. Sayangnya, belum semua warga bangsa kita menerima

keragaman sebagai berkah. Oleh karenanya, kita semua harus menolak adanya

konsepsi hegemoni mayoritas yang melindungi minoritas karena konsep tersebut

tidak sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 terbentuk dengan karakter

utamanya mengakui pluralitas dan kesetaraan antarwarga bangsa. Hal tersebut

merupakan kesepakatan bangsa kita yang bersifat final. Oleh karenanya, NKRI tidak

dapat diubah menjadi bentuk negara yang lain dan perubahan bentuk NKRI tidak

akan difasilitasi oleh NKRI sendiri.

Cita-cita yang mendasari berdirinya NKRI yang dirumuskan founding fathers telah

membekali kita dengan aspek-aspek normatif negara bangsa yang menganut nilai-

nilai yang sangat maju dan modern. Oleh sebab itu, tugas kita semua sebagai

warga bangsa untuk mengimplementasikannya secara konkret. NKRI yang

mengakui, menghormati keragaman dan kesetaraan adalah pilihan terbaik untuk

mengantarkan masyarakat kita pada pencapaian kemajuan peradabannya.

Perlu disadari oleh semua pihak bahwa proses demokratisasi yang sedang

berlangsung ini memiliki koridor, yaitu untuk menjaga dan melindungi

keberlangsungan NKRI, yang menganut ideologi negara Pancasila yang membina

keberagaman, dan memantapkan keseta-raan. Oleh karenanya, tidak semua hal

dapat dilakukan dengan mengatasnamakan demokrasi.

Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini, adalah kerangka berfikir

yang senantiasa memerlukan penyempurnaan. Karena tidak ada satu pun ideologi

yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat

abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi. Setiap ideologi memerlukan

hadirnya proses dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif

dengan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, setiap warga

negara Indonesia yang mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses

merevitalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh

karenanya, prestasi bangsa kita akan menentukan posisi Pancasila di tengah

percaturan ideologi dunia saat ini dan di masa mendatang. *

Penulis adalah Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Penyegaran Pemahaman terhadap Pancasila

Oleh As’ad Said Ali

Era reformasi menyadarkan bahwa di satu sisi Pancasila telah menyelamatkan bangsaIndonesia dari ancaman disintegrasi selama lebih dari tiga dasawarsa, namun sebaliknya sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari ideologi negara dalam format politik Orde Baru juga membuahkan kritik dan protes terhadap Pancasila.Sejarah implementasi Pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus, bukan dalam pengertian keabsahan substansialnya, tapi dalam konteks implementasinya. Tantangan terhadap Pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga internasional. Banyak ideologi-ideologi mancanegara yang turut bertarung di Indonesia.Kini gelombang demokratisasi, hak asasi manusia, neo-liberalisme, serta neo-konservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa meminggirkan Pancasila dan bisa menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Dalam suasana demikian, bisa saja solidaritas global menggeser kesetiaan nasional. Internasionalisme menggeser nasionalisme.

Ijtihad PolitikPada masa Bung Karno, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka.Dalam mengimplentasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Untuk memberi arah perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 45, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian nasional.Hasil dari ijtihad politik Bung Karno sudah kita ketahui bersama, yakni kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, tapi posisi Indonesia tetap dihormati dunia internasional dan integritas wilayah serta semangat kebangsaan dapat ditegakkan.Pada masa Orde Baru, Pak Harto melakukan ijtihad politik dengan melakukan pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Itu tentu saja didasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa.Situasi internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan ekonomi hampir bangkrut. Kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh Bung Karno.Dilihat dari konteks zaman, ijtihad politik Pak Harto tentang Pancasila, diliputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Istilah terkenal pada saat itu

adalah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi selaras, serasi dan seimbang.Hasil dari ijtihad politik itu seperti kita rasakan bersama, yakni meningkatnya kesejahteraan rakyat dan penghormatan terhadap Indonesia di dunia internasional. Tapi kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan, karena pemerintahan yang sentralistis dan otoritarian.Sesungguhnya, jikalau Pak Harto konsekuen dengan ijtihad politiknya yang antara lain menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka, mungkin tidak mengalami kekacauan pada 1998. Tapi sejarah mencatat Pak Harto memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal pada semua parpol dan ormas sejak tahun 1982.

Ibarat Kapal Tanpa KemudiPada masa Orba, kecenderungan pemaksaan asas tunggal telah membekukan Pancasila. Pancasila seringkali digunakan sebagai legimitator tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi.Bila Pancasila tetap dipegang teguh sebagai ideologi bernegara, seharusnya jebakan-jebakan seperti itu tidak boleh terjadi, karena sesungguhnya Pancasila sangat terbuka terhadap interpretasi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya.Pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, meskipun secara formal Pancasila tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tapi kita rasakan hanya sebatas pada pernyataan politik.Hal ini bisa dipahami karena arus globalisasi dan arus demokratisasi sedemikian keras. Aktivis-aktivis prodemokrasi tidak tertarik merespons ajakan dari siapapun yang berusaha mengutamakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsaIndonesia khususnya para negarawan dan para politisi serta pelaku ekonomi dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan.Hasilnya bisa kita lihat, NKRI ibarat kapal tanpa kemudi, terombang-ambing ombak dan arus globalisasi dalam lautan berbagai ideologi asing. Tidak segan-segan, sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai imbalan dolar. Dalam bahasa intelijen kita mengalami apa yang dikenal dengan ”subversi asing”, yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing.Siapapun yang menjadi pemimpin pada saat ini pasti akan menghadapi atau menerima situasi yang sangat sulit dalam menata bangsa ini. Sudah menjadi kewajiban semua komponen bangsa ini untuk membantu para pemimpin bangsa ini dengan melakukan ijtihad politik tentang Pancasila.Pembangunan politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan beragama harus didasarkan pada pemahaman terhadap Pancasila sesuai dengan situasi yang sedang berjalan. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak perlu dipersoalkan, sedangkan yang harus menjadi ijtihad politik hanya sebatas pada upaya mencari kesepakatan tentang paradigma yang akan digunakan untuk memahaminya. Bung Karno memahami Pancasila dengan USDEK dan Pak Harto dengan P4. Lalu, kita menggunakan paradigma apa?

Pemilihan Ideologi   Pacasila

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku

bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan.

Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang

netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.

Karena itu dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang menjadi

permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama. Sedangkan sejauh ini tidak

ada pihak manapun yang secara terang terangan menentang bunyi dan butir pada

sila kedua hingga ke lima, kecuali Hizbut Tahrir Indonesia yang secara terang

terangan menentang pasal ke 4. Namun hal itu akan dibahas lain kali.

Sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” pada saat perumusan

pernah diusulkan oleh PDU PPP dan FDU (kini PKS) ditambah dengan kata kata “…

dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya“ sejak saat itu

dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun dua ormas Islam terbesar saat itu – hingga

kini yaitu Nahdatul Ulama dan Muahmmadiyah menentang penerapan Piagam

Jakarta tersebut, karena dua ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika penerapan

syariat Islam diterapkan secara tidak langsung namun pasti akan menjadikan

indonesia sebagai negara Islam dan secara “fair” hal tersebut dapat memojokan

umat beragama lain. Yang lebih buruk lagi adalah dapat memicu disintegrasi

bangsa terutama bagi profinsi yang mayoritas beragama non Islam. Karena itulah

sampai detik ini bunyi sila pertama adalah “ketuhanan yang maha esa” yang berarti

bahwa Pancasila mengakui dan menyakralkan keberadaan Agama, tidak hanya

Islam namun termasuk juga Kristen, Katholic, Budha dan Hindu sebagai agama

resmi negara.

Akibat maraknya parpol dan ormas Islam yang tidak mengakui keberadaan

Pancasila dengan menjual nama Syariat islam dapat mengakibatkan disintegrasi

bangsa. Bagi kebanyakan masyarakatindonesia yang cinta atas keutuhan NKRI

maka banyak dari mereka yang mengatasnamakan diri mereka Islam Pancasilais,

atau Islam Nasionalis.

Bedah Butir Pada Pancasila – Sila   Pertama

Ketuhanan Yang Maha Esa

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antra pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yangmenyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing masing

Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa kepada orang lain.

Pemahaman dan Pelanggaran terhadap Pancasila saat ini

Artinya Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan

mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita

sebagai warga negara Indonesiatidak perlu meragukan konsistensi atas

Ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu berusaha mengganti ideologi

Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi

Pancasila bukan ideologi beragama. Ideologi Pancasila adalah ideologi

beragama.

Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong menolong. Tidak perlu

melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda

agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat.

Hanya karena merasa berasal dari agama mayoritas tidak seharusnya kita

merendahkan umat yang berbeda agamaataupun membuat aturan yang

secara langsung dan tidak langsung memaksakan aturan agama yang

dianut atau standar agama tertentu kepada pemeluk agama lainya dengan

dalih moralitas.

Hendaknya kita tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk

dijadikan tolak ukur nilai moralitas bangsaIndonesia. Sesungguhnya tidak ada

agama yang salah dan mengajarkan permusuhan.

Agama yang diakui di Indonesia ada 5, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha dan

Hindu.

Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar

tolak ukur benar salah dan moralitas bangsa. Karena akan terjadi chaos dan

timbul gesekan antar agama. kalaupun penggunaan dasar agama haruslah

mengakomodir standar dari Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu bukan

berdasarkan salah satu agama entah agama mayoritas ataupun minoritas.

Merebut Ideologi Pancasila dari Monopoli Penguasa

Oleh

Inno Jemabut

JAKARTA-Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila harus terus dimaknai secara

terbuka dan dinamis, berkembang sesuai dengan konteks kehidupan modern yang

penuh dengan tantangan. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan konsep yang final

dan mapan bagi bangsa kepulauan dengan masyarakat semajemuk Indonesia.

Namun, pemaknaan atas Pancasila tentu belum final. Pemaknaan Pancasila terus

disesuaikan dengan konteks, berkembang seiring dengan gerak demokrasi yang

ada di Indonesia. Setiap generasi dan kelompok

masyarakat Indonesia dimungkinkan untuk memberikan makna yang berbeda dan

mewujudkannya dalam keragaman yang akseleratif.

Seperti pencarian akan kebenaran yang tak pernah berhenti, Pancasila adalah

gagasan ideal yang harus didekati secara terus-menerus. Ia harus terus diisi dengan

memakai metode trial and error dalam setiap kontekstualisasinya.

Kebenaran kontekstulisasi hari ini belum tentu masih berlaku esok. Prinsip falsifikasi

dapat kita terapkan dalam pemaknaan Pancasila, yakni dengan menemukan

kelemahan untuk mendapatkan keunggulannya.

Berhadapan dengan globalisasi dan munculnya budaya global seperti

konsumerisme, hedonisme, atau budaya instan lainnya, peran pemaknaan kembali

Pancasila menjadi demikian mendasar. Tentu, kita tidak bermaksud berhadap-

hadapan dalam arti clash of civilization atas pola hidup modern. Sebaliknya, yang

dibutuhkan adalah bagaimana memoderasi nilai-nilai Pancasila agar tetap

mendapat tempat di tengah kehidupan masyarakat modern.

Kepentingan nasional setiap negara anggota tak dapat diabaikan begitu saja. Malah

gerakan anti-Uni Eropa dari tahun ke tahun terus meningkat. Artinya, kita tak dapat

masuk dalam sebuah perkumpulan tanpa kepentingan masing-masing. Kita juga

tidak dapat menolak begitu saja budaya global yang serba-instan tanpa memiliki

pola budaya yang menjadi identitas kita sendiri.

Identitas merupakan ukuran penilaian yang dapat kita gunakan berhadapan dengan

dunia di luar kita. Identitas dalam bentuk ideologi dan semangat nasionalisme

merupakan perjuangan dan diraih dengan perjuangan pula.

Perjuangan merebut kemerdekaan oleh pendiri bangsa Indonesiatidak lepas dari

usaha menemukan identitas bangsa Indonesia. Identitas itu menyatu dalam konsep

Pancasila yang lalu menjadi ideologi negara.

Sayang dan rasanya tak beradab kalau darah dan nyawa pahlawan bangsa untuk

menemukan identitas itu tak dimaknai oleh generasi muda bangsa Indonesia saat

ini. Tidak ada perang dalam sejarah umat manusia yang lebih ganas dari pada

perang menemukan identitas bangsa. Dua perang dunia hingga pertengahan abad

20 antarkelompok manusia justru dipacu oleh konsep nasionalisme sebuah bangsa

dengan ideologi berbeda.

Penemuan TerbesarSekalipun kristalisasi Pancasila dalam wujud teks yang kita inderai sekarang baru muncul setelah kemerdekaan, sebetulnya dari awal dialah yang menjadi pemacu semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Lima sila tersebut menjadi asal-usul keluar dari kungkungan kolonialisme bangsa Eropa selama ratusan tahun.Tidak ada penemuan bangsa Indonesia yang lebih besar saat ini selain Pancasila. Pancasila adalah penemuan idelogi bangsa paling tangguh di zaman modern dengan tingkat heterogenitas penduduk yang sangat tinggi. Persoalannya, mampukah generasi penerusnya untuk mempertahankan?Namun, harus diingat, ideologi dan semangat nasionalisme sebuah bangsa juga selalu bersifat paradoksal. Tidak sekadar sebagai sebuah pegas yang menendang ke kiri dan kanan tetapi tetap akan kembali ke titik keseimbangan.Di satu sisi, keduanya bisa memberikan semangat pembebasan, tetapi pada sisi lain dia dapat menghasilkan efek kekerasan yang luar biasa jika tidak ada pengelolaan yang lebih baik. Pancasila tak punya rupa yang dapat disapa, tetapi hanya dirasakan oleh sebuah pengelolaan negara yang adil dan merata, sejehtera, dan berimbang.Ideologi sebuah bangsa akan bergerak liar manakala perbedaan pemaknaan serta kontekstualisasi tak terakomodasi dengan baik. Ideologi selalu bergerak secara terbuka sesuai konteks tantangan yang dihadapi. Tidak ada pemaknaan yang tetap dan tak berubah. “Make it and test it in a fact!”Pengeolaan perbedaan seperti itulah yang saat ini menjadi tantangan ideologi bangsa kita. Bagaimana perbedaan dikelola menjadi keunggulan, tidak hanya dalam kata tetapi juga dalam laku sehari-hari.Pemaknaan ideologi Pancasila pada prinsipnya sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah mendengar aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, bagaimana negara menciptakan kondisi atau prasyarat yang baik agar warga bisa hidup aman, makmur, adil, dan sejahtera.Ideologi Pancasila adalah sesuatu yang harus selalu direbut oleh rakyat Indonesia dari penguasa. Artinya, bagaimana upaya agar ideologi dan semangat nasionalisme tidak hanya menjadi hak penguasa, tetapi milik bersama masyarakat.

Ideologi Pancasila Harus Dibumikan

Jakarta, Kompas – Usaha merevitalisasi Pancasila harus dilakukan dalam dua

tingkatan, yaitu ide dan praksis. Sebagai ide, Pancasila harus diletakkan sebagai

cita-cita. Pada tataran praksis, Pancasila perlu dibumikan dengan strategi

kebudayaan.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit,

dalam Silaturahmi HUT Ke-5 Gerakan Jalan Lurus yang mengangkat tema

“Revitalisasi Pancasila” di Jakarta Selasa (30/5). Hadir Akbar Tandjung, Solahuddin

Wahid, Quraish Shihab, dan Syafii Ma’arif.

“Sejak Orba (Orde Baru) runtuh, orang segan bicara Pancasila. Ini akibat praktik

politik otoriter Orba yang dipenuhi intimidasi dan kekerasan dengan

mengatasnamakan Pancasila,” ujar Sukardi.

Akibatnya, menurut Sukardi, muncul kelompok yang antisimbolik terhadap

Pancasila. Kelompok inilah yang harus diyakinkan bahwa Pancasila merupakan satu-

satunya pegangan yang bangsa ini punyai untuk mencairkan politik identitas.

Pemilihan Ideologi   Pacasila

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku

bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan.

Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang

netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.

Karena itu dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang menjadi

permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama. Sedangkan sejauh ini tidak

ada pihak manapun yang secara terang terangan menentang bunyi dan butir pada

sila kedua hingga ke lima, kecuali Hizbut Tahrir Indonesia yang secara terang

terangan menentang pasal ke 4. Namun hal itu akan dibahas lain kali.

Sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” pada saat perumusan

pernah diusulkan oleh PDU PPP dan FDU (kini PKS) ditambah dengan kata kata “…

dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya“ sejak saat itu

dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun dua ormas Islam terbesar saat itu – hingga

kini yaitu Nahdatul Ulama dan Muahmmadiyah menentang penerapan Piagam

Jakarta tersebut, karena dua ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika penerapan

syariat Islam diterapkan secara tidak langsung namun pasti akan menjadikan

indonesia sebagai negara Islam dan secara “fair” hal tersebut dapat memojokan

umat beragama lain. Yang lebih buruk lagi adalah dapat memicu disintegrasi

bangsa terutama bagi profinsi yang mayoritas beragama non Islam. Karena itulah

sampai detik ini bunyi sila pertama adalah “ketuhanan yang maha esa” yang berarti

bahwa Pancasila mengakui dan menyakralkan keberadaan Agama, tidak hanya

Islam namun termasuk juga Kristen, Katholic, Budha dan Hindu sebagai agama

resmi negara.

Akibat maraknya parpol dan ormas Islam yang tidak mengakui keberadaan

Pancasila dengan menjual nama Syariat islam dapat mengakibatkan disintegrasi

bangsa. Bagi kebanyakan masyarakatindonesia yang cinta atas keutuhan NKRI

maka banyak dari mereka yang mengatasnamakan diri mereka Islam Pancasilais,

atau Islam Nasionalis.

Pancasila sebagai   Ideologi

Ditulis pada Januari 25, 2008 oleh Sulaimanzen

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh

destutt de trascky pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”.

Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang

segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung), sebagai akal sehat dan beberapa

kecenderungan filosofis, atau sebagai serangkaian ide yang dikemukakan oleh

kelas masyarakat yang dominan kepada seluruh anggota masyarakat (definisi

ideologi Marxisme).

Pancasila sebagaimana kita yakini merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan

hidup bangsa Indonesia. Disamping itu juga telah dibuktikan dengan kenyataan

sejarah bahawa Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan karena

menjadikan bangsaIndonesia bersatu. Kerena Pancasila merupakan ideologi dari

negeri kita. Dengan adanya persatuan dan kesatuan tersebut jelas mendorong

usaha dalam menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan. Ini membuktikan

dan meyakinkan tentang Pancasila sebagai suatu yang harus kita yakini karena

cocok bagi bangsaIndonesia.

Pancasila adalah ideologi Bangsa Indonesia, dengan pedoman Pancasila para

pedahulu kita bisa mempersatukan berbagai golongan dan kelompok. Kini Pancasila

sudah ditinggalkan oleh banyak orang, terutama para kalangan Politikus yang

berbasiskan agama. Apakah kini Pancasila sebagai Dasar Negara telah benar-benar

dilupakan ???

Sangat dibutuhkan! Kecuali untuk orang-orang yang berharap adanya negara Islam

Indonesia atau sejenisnya, atau ada yang berharap adanya negara Bali, negara

Dayak, negara Ambon, negara Batak, negara Minahasa, dan ratusan negara kecil

lain sebagai ganti NKRI. Bukankah orang-orang seperti itu yang tidak menginginkan

lagi Pancasila?

Anda tahu gak sekarang, negara kita berjalan tanpa idiologi. Idiologi Pancasila itu

sudah ditinggalkan di tengah jalan. Karena terasa berat untuk membawanya dan

menerapkan dalam kehidupan pemerintahan pada saat ini.

Jadi, sangat kita butuhkan Kalau tidak, mau pakai idiologi apa, idiologi korupsi,

idiologi penindas atau idiologi kekuasaan.

Walau idiologi pancasila itu kurang sesuai dengan zaman sekarang yang serba

bebas dan tidak tahu arah, tetapi idiologi Pancasila bisa mengayomi para pemimpin

bangsa ini kalau dilaksanakan dengan benar dan dengan hati nurani yang

mengutamakan rakyat.

Zaman sekarang kiranya sudah seperti zaman Jahiliah, dimana kebanyakan orang

sudah tidak mau tahu dengan kebenaran. Malahan mengesampingkan kebenaran

demi yang namanya uang. Begitu juga dengan pergaulan remaja yang sudah tidak

terkendali. Sehingga tidak luput dari kenistaan dan dosa. Berteman dengan

narkoba, bermain dengan minuman keras dan bersenang-senang dengan seks

bebas tanpa mengingat hidup akan mati.

Kiranya itulah contoh martabat bangsa yang sudah mulai pupus dan hilang akibat

idiologi Pancasila yang sudah ditinggalkan di jalan. Generasi tidak lagi memikirkan

bangsanya dan hanya memikirkan kepuasan pribadi semata.

Jadi, Indonesia saat ini sangat membutuhkan sebuah idiologi dalam menjalankan

pemerintahan ini ke depan. Tidak lain idiologi itu adalah Pancasila.

Sebelumnya melangkah lebih jauh, sangat perlu kita memahami apa arti dari

ideologi dan apa itu Pancasila sebenarnya. Ideologi adalah pemikiran yang

mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk

merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikiran

tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain dan metode

untuk menyebarkannya (wikipedia). Pancasila sendiri tindak ada yang salah

padanya, setiap kalimat-kalimatnya jika kita renungkan dengan sangat dan

memaknainya dengan segenap jiwa, maka kita akan meyakini bahwa itu baik bagi

bangsa yang beragam ini. Tapi apakah sebagai ideologi?

Sebenarnya yang membuat citra ‘pancasila sebagai ideologi’ itu buruk adalah

kedzaliman rezim Orde Baru, selama 32 tahun penguasa-penguasa dan pemimpin-

pemimpin bangsa ini atas nama persatuan, menggunakan Pancasila sebagai

resistansi atau sistem pertahanan dari segala macam gangguan yang terjadi, tapi

bukan untuk kebersatuan negara ini,melainkan demi mempertahankan eksistensi

atau keberadaan kedudukan mereka. Dan pengalaman buruk selam 32 tahun itulah

yang membuat kita(atau beberapa orang tepatnya) berpikir bahwa pancasila sudah

tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat dan bagnsa ini. Tapi apa yang

membuat Pancasila itu bertahan selama ini?

Sebuah negara bangsa membutuhkan Weltanschauung atau landasan filosofis. Atas

dasar Weltanschauung itu, disusunlah visi, misi, dan tujuan negara. Tanpa itu,

negara bergerak seperti layangan putus, tanpa pedoman. Itu saja yang membuat

Pancasila bertahan selama ini. Oleh karena itu pemirintah bahkan tidak pernah

sekalipun berani menyinggung atau mempertanyakan relevansi dari Pancasila.

Karena sudah terhujam dengan sangat dalam di hati seluruh rakyat Indonesiaabhwa

“Pancasila-lah” yang mempersatukan kita. Apa benar?

Secara simbolis memang pancasila adalah alat pemersatu bangsa yang merupakan

jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan berdasarkan sejarah

Pancasila juga merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan karena menjadikan

bangsa Indonesia bersatu. Benarkah begitu? Setidaknya itulah yang selalu

dipropagandakan pemerintah.

Untuk mengusut sejak kapan ‘Pancasila sebagai Ideologi’ negara ini, cukup sulit

karena sejarah indonesia tidak murni hitam-putih tapi abu-bau atau kelabu. Tidak

pasti mana kejadian yang terjadi, mana yang hanya rekayasa semata. Kejernihan

mata reformasi bahkan tidak sanggup menembus kabut kelamnya masa lalu

bangsa ini(baca: Orde Baru).

Tapi bukan itu yang kita bicarakan sekarang, tapi masih layakkah atau relevankah

jika Pancasila dianggap sebagai ideologi bangsa ini?

Karena seperti yang telah saya sebutkan diatas bahwa secara simbolis Pancasila

benar-benar sencara kuat mempersatukan bangsa ini, dan apabila kita

mempertanyakan keabsahan Pancasila,yang terjadi adalah disintergasi lagi.

Yang perlu kita lakukan sekarang sebagai tindakan nyata adalah merevitalisasi atau

menghidupkan kembali semua fungsi-fungsi dan pelaksanaan Pancasila. Dalam

konteks itulah, Pancasila sebagai faktor pemersatu harus direvitalisasi. Pancasila

perlu direhabilitasi dan direjuvenasi. Jika tidak, ada kemungkinan bangkitnya

ideologi-ideologi lain.

Walaupun demikian pendapat pribadi saya adalah pancasila tidak patut disebut

sebagai ideologi negara, cukupn sebagai kontrak sosial.

Mukadimah dalam konstitusi kita memuat serangkaian cita-cita yang akan

diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi realitas empiris

berbicara lain. Kita semakin terjerumus kedalam lingkaran yang tak menentu dan

menyimpang jauh dari apa yang kita cita-citakan. Karena memuat hal-hal yang

menyangkut sendi-sendi kenegaraan, dan agar tak semakin terperosok dan

menyimpang jauh, diperlukan ruang yang lapang untuk jelajah kritis yang intens.

Demikian pula dengan Pancasila yang menempati posisi sentral sebagai sendi

kenegaraan, karena akan muncul permasalahan maha besar jika kita tak mampu

menghadapinya secara arif, bukan dengan cara yang ‘panas’ (mendewakan)

ataupun dengan cara yang ‘dingin’ (sinis) terhadapnya, apalagi jika dirunut maka

Pancasila seolah-olah ditakdirkan untuk menjadi kontroversiil karena lahir dengan

watak yang kontroversiil.

Kontroversi ini sebenarnya lebih bersumber pada kerancuan dalam alam pikir kita

terhadapnya sehingga menimbulkan kerancuan dalam sikap serta tindakan dan

juga bersumber dari syahwat kita yang berlebihan dalam memakai Pancasila.

Pancasila belum menjadi suatu ideologi karena belum pernah melahirkan suatu

teori tetapi masih merupakan prinsip-prinsip dasar, dan Pancasila tak akan pernah

menjadi suatu konsep yang efektif jika kita memandang dan memperlakukannya

sekaligus sebagai ideologi, falsafah, dan alat dengan totalitas yang sama, karena

masing-masing dapat terbentang jarak yang amat jauh. Dan kita perlu untuk sangat

berhati-hati jika berangkat dari titik tolak ini. Pengertian ideologi yang kita pakai

disini adalah hal-hal yang berada dalam dunia gagasan yang hendak kita wujudkan

dalam realitas, sedangkan falsafah dalam garis besarnya kita kelompokkan dalam

dua kategori: (1) patokan-patokan yang secara individuil kita pandang sebagai

prinsip hidup ideal yang kita gandrungi (berbicara tentang apa yang seharusnya),

yang dalam perwujudannya tidak berbeda dengan ideologi, dan (2) suatu

penafsiran yang menyangkut sistem tata-nilai yang dianggap berlaku dalam realitas

secara relatif konsisten dan terintegrasi (berbicara tentang apa adanya). Atau

secara gamblang, Pancasila sebagai ideologi dapat diibaratkan sebagai ide/angan-

angan dalam otak, misalnya, mengenai suatu gambaran bentuk bangunan;

sedangkan Pancasila sebagai falsafah kategori pertama adalah perwujudan bentuk

bangunan yang diangan-angankan dalam penggambaran diatas kertas, dan

Pancasila sebagai falsafah kategori yang kedua adalah adanya lokasi serta tingkat

ketersediaan bahan-bahan untuk merealisasikan bangunan yang dicita-citakan.

(Untuk meluruskan jalan berpikir dan untuk membedakannya dengan ideologi,

maka istilah falsafah seharusnya digunakan untuk kategori yang kedua). Kerancuan

akan semakin melebar jika Pancasila kita anggap pula sebagai alat secara total,

karena alat selalu bersifat netral tetapi bisa digunakan oleh siapa saja yang

memegangnya dan untuk tujuan apa saja, dan pengalaman sejarah telah

membuktikannya.

Kontroversi dapat pula bersumber pada keragaman pengertian kita terhadap kata

“Weltanschauung” yang dipopulerkan oleh Bung Karno lewat naskah pidatonya

yang melahirkan Pancasila, yang kemudian digunakan oleh banyak orang sebagai

falsafah, tetapi tidak jelas yang dimaksudkan apakah falsafah sebagai “gambar

diatas kertas” ataukah yang sudah menemukan “lokasi dan bahan” untuk

perwujudannya. Padahal sejak awalnya Pancasila bukanlah merupakan suatu

kepribadian yang telah mewujud tetapi suatu alternatif terbaik bagi

bangsa Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno: “Tidak ada satu

Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realitas, jika tidak dengan

perjuangan!”.

Dalam konteks masa kini, Pancasila harus tetap kita pandang sebagai

“Weltanschauung” dalam arti harus ada tempat bagi sekian nilai falsafi, nilai

ideologis, serta nilai praktis yang dikandungnya, dan batasan bagi masing-masing-

masing nilai tersebut harus kita letakkan secara arif. Dalam penjabaran praktis

yang bertujuan memberikan pengertian yang relatif riil, jelas, dan benar untuk

setiap sebutan bagi atau yang berhubungan dengan Pancasila; maka kalau kita

berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi maka yang dimaksud adalah tiap sila

didalamnya belum sanggup berkembang dari dimensi ideologisnya semula, yang

dapat kita masukkan kedalamnya adalah sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,

sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan

Perwakilan, dan terutama sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dan

kalau kita berbicara tentang Pancasila sebagai falsafah yang dimaksudkan adalah

tiap sila didalamnya yang (oleh karena perkembangan sejarah) selain masih tetap

berfungsi sebagai landasan ideologis, iapun telah memperoleh nilai-nilai falsafi

didalam dirinya, yang dapat kita masukkan kedalamnya adalah sila Ketuhanan Yang

Maha Esa dan sila Persatuan Indonesia. Dalam dataran apapun Pancasila sebagai

ideologi tetap sama baiknya dengan Pancasila sebagai falsafah, yang diperlukan

hanyalah bersediakah kita memberikan ruang untuk menentukan apakah suatu sila

sudah termasuk dalam kategori falsafi ataukah masih murni ideologis. Kekacauan

persepsi terhadap realitas akan muncul jika kita mencampur-adukkan keduanya

sehingga memperlakukan yang masih cita-cita sebagai kenyataan, atau yang telah

menjadi kenyataan sebagai cita-cita. Bagaimana dengan Pancasila sebagai alat?

Seringkali disebut Pancasila sebagai alat pemersatu, tetapi mengapa? Untuk

menghindari kecenderungan eskapis menuju ke dunia irasionalitas, maka

jawabannya sangat sederhana, yaitu: karena sila Persatuan Indonesia memang

tercantum sebagai salah satu sila dari Pancasila. Dengan jalan pikiran ini, dan

sebagai suatu kesatuan yang utuh, Pancasila bukan hanya alat pemersatu, ia juga

merupakan alat bagi perwujudan masyarakat Indonesia yang religius, alat bagi

penciptaan kemanusian yang adil dan beradab, alat bagi pembinaan prinsip

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan, dan alat bagi perjuangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atau dalam kalimat lain Pancasila merupakan alat bagi perwujudan kelima sila-

silanya yang dibatasi oleh kebersamaannya. Pada saat ia menjadi alat suatu sila

sekaligus ia tak boleh bertentangan tetapi harus mendukung segenap sila-sila

lainnya. Sejauh Pancasila menjadi alat demi perwujudannya sendiri maka ia tak

akan pernah bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah maupun ideologi.

Pada saat Pancasila dijadikan sebagai alat untuk tujuan yang lain dari tujuan yang

terkandung dalam sila-silanya maka akan terjadi pertentangan. Pancasila hanya sah

sebagai alat selama ia semata-mata menjadi alat bagi dirinya sendiri, bukan bagi

yang selainnya.

Secara keseluruhan, Pancasila tetap mengandung sila-sila yang masih sepenuhnya

bersifat ideologis, dan Pancasila mengandung sila-sila yang telah mengembangkan

dimensinya dari sepenuhnya ideologis menjadi juga bersifat falsafi. Dengan

pandangan yang seperti inilah kita akan terhindar dari kesalahan dalam

memandangnya sebagai sepenuhnya falsafah atau sepenuhnya ideologi dan/atau

sepenuhnya alat, karena masing-masing sila mempunyai sifat-sifat uniknya sendiri,

ada sila-sila yang lebih sulit dan ada sila-sila yang lebih mudah untuk diwujudkan.

Jika ilustrasi tersebut diatas disepakati dan karena Pancasila telah kita pilih sebagai

azas untuk membangun Partai Pergerakan Kebangsaan, dari sinilah titik-tolak

keberangkatan kita. Sebelum sila-sila dalam Pancasila yang sulit untuk diwujudkan

menemukan nilai-nilai falsafinya maka disitulah kancah (titik berat) perjuangan

Partai untuk mewujudkannya, Partai sekaligus akan melakukan kerja etika untuk

menciptakan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kerja politik untuk pembinaan

prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan Perwakilan, dan kerja ekonomi untuk memperjuangkan Keadilan

Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; dan untuk sila-sila yang telah menemukan

nilai-nilai falsafinya Partai berkepentingan mempertahankan serta meningkatkan

kualitas dan kuantitasnya. Sebelum kelima sila dalam Pancasila menemukan nilai-

nilai falsafinya dengan kualitas dan kuantitas yang setara, maka Pancasila belum

menjadi suatu kesatuan yang utuh, dan jangan pernah bermimpi nasionalisme akan

menemukan sebuah ideologi apalagi dapat melahirkan suatu teori tanpa melakukan

kerja-kerja terkait. Inilah sebuah konsekuensi dari pilihan kita!

MASIH RELEVANKAH PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

Catatan Peringatan Hari Lahir Pancasila

———————————————————-

(Rudy Handoko)

Semenjak Orba ditumbangkan oleh gerakan reformasi, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah kehilangan tempatnya yang mapan. Semacam ada phobia dan ke-alergi-an masyarakat negara-bangsa ini untuk mengakui Pancasila apalagi mencoba untuk menelaahnya. Meskipun negara ini masih menjaga suatu konsensus dengan menyatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun secara faktual, agaknya kita harus mempertanyakannya kembali. Karena saat ini debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Apalagi ditengah kegalauan dan kegagalan negara-bangsa menapak dengan tegak jalur sejarahnya sehingga selalu jatuh bangun dan labil.Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang diakui di negeri ini, sempat menjadi semangat perjuangan dan pemikiran setiap warga negara Indonesia.

Namun, sayangnya, di zaman yang lalu, ideologi Pancasila dengan sengaja mengalami disorientasi dan degradasi nilai, yang mana proses penanaman nilai-nilai murni dan luhurnya hanya menjadi sebuah rekayasa politik untuk menciptakan sebuah kesadaran palsu yang berguna untuk mengamankan kekuasaan. Kenaifan yang dilakukan ini, oleh David E. Apter karena “ideologi mencakup lebih dari sekadar doktrin. Ia mengaitkan tindakan-tindakan yang khas dan praktek-praktek duniawi dengan sejumlah makna yang lebih luas, yang memberi penampakkan tingkah laku sosial lebih dihormati dan dihargai. Tentu saja, ini merupakan pandangan umum. Dari sudut pandang lain, ideologi adalah selubung bagi keinginan dan penampakan yang sesungguhnya busuk.”Sedangkan Gramsci menjelaskan, bahwa ideologi tidak bisa dinilai dari kebenaran atau kesalahannya, tetapi harus dinilai dari berhasil atau tidaknya dia menjadi suatu kontrak sosial yang mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda ke dalam satu entitas

dalam hal ini bernama negara dan bangsa. Untuk kasus Pancasila, peranannya sebagai elemen fundamental dalam proses integrasi sosial yang tidak artifisial masih punya potensi yang kuat. Artinya, dalam keadaan negara kita terancam disintegrasi, kita masih bisa berharap ideologi Pancasila akan efektif untuk menjadi perekat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Paling tidak, kita berharap masih bisa berusaha menjadikannya sebagai modal sosial yang masih di-amini oleh sebagian besar rakyat untuk mengatasi berbagai konflik atau kemacetan bangsa, melalui apa yang disebut ideologi sebagai solusi yang disepakati bersama.

Ideologi Pancasila dan Tantangan DuniaTantangan bagi suatu ideologi apalagi seperti Pancasila yang indigenous milikIndonesia, adalah apakah Pancasila masih relevan menghadapi gelombang globalisasi dan demokratisasi yang nyaris melintasi segala tapal batas geografis dan demografis suatu komunitas sosial? Pertanyaan tentang relevansi ideologi dalam dunia yang berubah dinamis, muncul dengan mulai mempertanyakan relevansi ideologi baik dalam konteks negara-bangsa berupa kerangka nasionalisme tertentu dari masing-masing negara-bangsa, maupun dalam tataran ideologi-ideologi besar dunia yang pernah muncul dan berjaya.Dus…kita menyaksikan, gelombang demokrasi yang berlangsung telah mengakibatkan runtuhnya rezim sosialis-komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur, membuat ideologi itu seolah-olah tidak relevan. Sehingga Francis Fukuyama memandang perkembangan seperti itu sebagai “the end of history”, dan menetapkan satu-satunya ideologi yang relevan adalah demokrasi Barat. Ternyata ideologi liberalisme-kapitalisme Barat yang muncul sebagai pemenang sampai saat ini tampil dominan dan mempengaruhi banyak komunitas sosial dan bahkan muncul sebagai kekuatan penindas baru yang hegemonik.Gelombang demokratisasi yang digaungkannya diselipi dengan pemaksaan globalisasi yang nyaris memangkas habis ideologi lainnya dan seakan-akan membuat ideologi lain makin tidak relevan dalam dunia. Globalisasi yang mengandung cacat bawaan dengan berbagai absurditas dan kontradiksi, memang berhasil menyingkirkan banyak ideologi-baik universal maupun lokal. Akan tetapi globalisasi mendorong pula bangkitnya nasionalisme lokal yang sempat terkubur, bahkan dalam bentuknya yang sarkastik, yakni semacam ethno-nationalism dan bahkan tribalism. Nah, hal inilah pula yang juga melanda Indonesia ketika diterpa krisis moneter, ekonomi, dan politik sampai runtuhnya orde baru yang memunculkan euphoria masyarakat karena memang selama ini selalu diam dan tertindas. Juga membuat Pancasila sebagai basis ideologis dan common platform bagi negara-bangsa Indonesia yang plural seolah-olah semakin kehilangan relevansinya.Berbagai kebijakan yang dikeluarkan dan dipaksakan oleh rezim yang memerintah negeri ini di masa lalu dalam memperlakukan Pancasila ternyata memang memberikan kontribusi terhadap resisten-nya Pancasila pasca reformasi. Pancasila dicemari karena kebijakan rezim yang hanya menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaannya. Dominasi dan hegemonisasi interpretasi dan pemahaman Pancasila yang dilakukan meninggalkan benih resistensi itu. Apalagi ketika Pancasila dipaksakan sebagai asas tunggal bukan dimaknai sebagai atau coba dihayati dengan arif sebagai asas bersama. Model-model seragamisasi itu amat menyakitkan, sehingga ketika terjadi keterbukaan sosial-politik yang selama ini dikekang, membuat euphoria itu muncul tak terkontrol dan menafikan Pancasila, karena selama ini Pancasila tidak ditanamkan melalui proses pencerahan fajar budi dan pembelajaran-penyadaran

tapi lewat uniformitas dan represifitas itu tadi. Euphoria ini, memberikan peluang bagi penerimaan atas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama dan sektarianisme lainnya. Pancasila jadinya cenderung tidak laku menjadi common platform dalam kehidupan politik. Hal ini kemudian diperparah dengan arus sektarianisme dan primordialisme yang meningkat menuju local-nationalism yang bisa menggiring kearah ethno-nationalism, seiring desentralisasi.Secara an sich tidak ada yang salah dengan Pancasila. Pemaknaan yang keliru selama ini adalah buah kebijakan dan bukan sesuatu yang melekat, karena nilai-nilai Pancasila sendiri adalah sesuatu yang universal, yang pada dasarnya merupakan penjelmaan dari suara nurani tentang kewajiban ber-Tuhan sebagai sesuatu hak yang paling asasi, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, indahnya kebersamaan dengan persatuan, menghargai dan mendahulukan atau pro-kerakyatan dan hikmah serta mendeklarasikan pula penghargaan, penghormatan dan perjuangan untuk keadilan yang egalitarian. Nilai-nilai seperti ini sangat berharga untuk membangun suatu komunitas sosial bersama.Pancasila dalam Sistem Ekonomi ditengah terjangan dan jeratan sistem liberalis-kapitalistik saat ini, ketika kita kembali terjajah secara ekonomi, nilai-nilai suatu sistem seperti apa sih yang mampu menjatidirikan negara-bangsa ini. Sejatinya, sistem ekonomiIndonesia adalah sistem ekonomi yang mestinya berbasis kerakyatan, bukan sistem yang cenderung melegalisasi liberalisme dan kapitalisme global. Meskipun pasca reformasi terkadang kita enggan untuk mengenali kembali atau memaknai kembali sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis Pancasila sebagai idea moral. Namun jika diletakkan Pancasila sebagai spirit dasar ekonomi kerakyatan, toh tak ada yang salah. Seperti yang dijelaskan oleh Sri Edi Swasono, bahwa…sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi yang harus memuat dan berlandaskan pada berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya sistem ekonomi yang tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Persatuan Indonesia, berarti sistem ekonomi ini mengedepankan kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi. Kerakyatan, yang tentulah maksudnya untuk mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Serta Keadilan Sosial, sebuah sistem ekonomi yang mesti menjamin adanya persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang. Pancasila dalam Konteks Sosial PolitikAkhir-akhir ini diskusi tentang kebhinekaan pun menjadi semakin asyik, karena sedang terjadi ketegangan sosial dan perdebatan tentang berbagai masalah terutama tentang pluralisme dan kebijakan yang berkenaan atau menyentil rasa kebhinekaan. Polemik berkenaan tentang RUU APP misalnya, dan konsistensi menjadikan Pancasila sebagai falsafah/ideologi Negara, telah mengemuka di ruang publik. Pro dan kontra di ikuti dengan ketegangan-ketegangan malah show of force semakin sering terjadi. Ada yang merasa benar, ada yang merasa unggul, ada yang merasa terdiskriminasikan dan adapula yang merasa terancam.Seperti yang di paparkan oleh Imdadun Rahmat, bahwa…salah satu hal yang menjadi kontroversi dari RUU APP adalah penyeragaman nilai dan standar etika. Ukuran susila dan asusila milik satu golongan dipaksakan untuk menjadi ukuran kesopanan bagi semua golongan bangsa ini. Pengertian porno dan tidak porno dibangun dari keyakinan, paradigma dan perspektif tunggal. Bagi bangsa yang plural baik dari sisi budaya, adat maupun agama ini uniformisasi nilai dan etika tidak saja akan menimbulkan masalah, tetapi juga memantik rasa ketidakadilan.

Endingnya bisa muncul problem sektarianisme dan primordialisme sempit.Dalam masalah ini, Pancasila menemukan momentumnya. Pancasila kembali harus dimunculkan sebagai suatu nilai yang sedapat mungkin masih diterima bersama selama Indonesia masih ada. Sesungguhnya Pancasila masih bisa diupayakan menjadi acuan nation state kita yang meletakkan seluruh kepentingan pada posisi yang sama yakni kesetaraan sebagai hal yang utama bagi eksistensiIndonesia. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang teramat rentan, nilai-nilai multikulturalisme yang ada pada Pancasila menjadi faktor penyelamat negara-bangsa. Sekarang…Pancasila seharusnya kembali menjadi suatu milik bersama mulai dari pengkajian sebagai wacana bersama, pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dapat dimaknai secara terus-menerus sampai merumuskan paradigma baru pemikiran dan pemaknaan Pancasila sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila menjadi penting bagi bagi pluralismeIndonesia.*

Pancasila Ideologi yang Teruji Kesaktiannya.

(dr Soewarno)

Sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai luhur nenek

moyang kita (baca bangsa Indonesia) telah terbukti mampu mendorong dan

memotivasi mewujudkan tekad dan semangat melawan penjajah, untuk mendirikan

negara kesatuan yang merdeka. Dengan tekad dan semangat tersebut, para

perintis kemerdekaan yang didukung penuh bangsa Indonesia telah berjuang

sekuat tenaga, tanpa mengenal putus asa untuk merdeka mewujudkan negara

kesatuan.

Perjuangan tersebut berhasil dengan diproklamirkan Negara Kesatuan RepublikIndonesia oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur nenek moyang, seperti yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selama lebih dari 58 tahun Indonesiamerdeka, ternyata Pancasila sebagai ideologi negara tidak terlalu mulus pelaksanaannya. Ada kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan Pancasila sebagai ideologi negara, ada yang ingin mengadakan perubahan atau revisi, bahkan ada yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain.Usaha-usaha untuk merubah dan menolak Pancasila ini dapat dicermati dan diamati dengan timbulnya gejolak dari sebagian masyarakat yang mengadakan pemberontakan di beberapa daerah, gagalnya konstituante dalam melaksanakan tugasnya, pemberontakan G30S/PKI, bahkan pada awal era reformasi pun sempat timbul perbedaan pendapat serta keinginan mengubah atau merevisi sila dalam Pancasila tersebut.Salah satu ideologi yang dipaksakan untuk menggantikan Pancasila adalah ideologi komunis, dengan melakukan pemberontakan yang dikenal dengan G30S. Gerakan atau pemberontakan itu dapat segera diatasi dan ditumpas dengan kembali kepada

ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, dan tanggal 1 Oktober kemudian kita nyatakan sebagai hari Kesaktian Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai tiga tatanan nilai yaitu nilai dasar,

nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar bersifat tetap sepanjang masa,

abstrak, universal, ideal, dan mencakup cita-cita dan tujuan serta tatanan dasar.

Nilai instrumental dan nilai praktis tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Pengembangan pemikiran dan tindakan dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan nilai dasar. Para perumus Pancasila dapat sepakat dan merumuskan lima nilai dasar yang terkandung dalam masyarakat menjadi Pancasila. Kelima nilai dasar tersebut digali dari suasana atau pengalaman kehidupan masyarakat desa, yang bersifat kekeluargaan, kegotong-royongan atau kebersamaan. Sifat kegotong-royongan atau kebersamaan tersebut direkat atau dijalin dengan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa perikemanusiaan, semangat persatuan, musyawarah-mufakat, dan rasa keadilan sosial. Kelima nilai dasar itu harus dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai dasar yang saling berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat dalam satu rangkaian yang utuh, inilah yang merupakan kekhasan, serta keorisinilan Pancasila. Hal ini pulalah yang memberi keyakinan kepada bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik yang diciptakan bangsa Indonesia, yang mempunyai keunggulan terhadap ideologi-ideologi lain.Dengan demikian nilai praktis, sebagai kenyataan di lapangan tidak terlalu jauh atau bertentangan dengan nilai dasarnya. Pancasila akan selalu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan realita kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi berikutnya.

Itulah sebabnya Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang mengandung nilai dasar yang universal dan abadi, yang dapat merangsang pengembangan pemikiran kreatif serta inovatif melalui nilai instrumentalnya, sehingga segala segi kehidupan bangsa dapat diwujudkan secara nyata yang tetap berlandaskan nilai dasar Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu dan bahkan wajib dikembangkan melalui pemikiran-pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif agar Pancasila menjadi dinamis dan operasional. Pancasila sebagai ideologi terbuka telah nyata berhasil dengan baik, yaitu dengan kualitas nilai dasarnya yang prima, telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila.

Sedangkan menyangkut pengembangan pemikiran-pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif nampaknya masih sangat lamban, belum atau tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Kebanyakan pengembangan pemikiran masih sebatas pada pemikiran-pemikiran atau konsep yang membahas tentang nilai instrumentalnya saja, itupun baru dalam bentuk adu pemikiran atau adu konsep yang tidak jarang justru menjadi konflik atau yang polemik berkepanjangan.

Akibatnya nilai praktisnya masih jauh dari nilai idealnya, sebagai contoh kebutuhan masyarakat yang mendasar (baca lapangan kerja, keamanan, pangan, pendidikan, kesehatan, sandang, dan tempat tinggal) masih belum dapat dinikmati oleh

sebagian besar warga bangsa secara layak dan merata. Dalam era reformasi yang berjalan empat tahun ini, nampaknya reformasi baru memberi kesempatan dan kenikmatan bagi sebagian kecil warga bangsa, terutama yang duduk dijabatan aksekutif dan dewan perwakilan serta sebagian pemuka masyarakat tertentu saja.

KESIMPULAN

Pancasila telah diterima secara luas sebagai lima aksioma politik yang disarikan dari

kehidupan masyarakat Indonesiayang majemuk dan mempunyai sejarah yang sudah tua. Namun

ada masalah dalam penuangannya ke dalam sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan, yang

ditata menurut model sentralistik yang hanya dikenal dalam budaya politik Jawa. Doktrin

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional masih mengandung nuansa yang amat sentralistik,

dan perlu disempurnakan dengan melengkapinya dengan Doktrin Bhinneka Tunggal Ika.

Sebelum ini ada diskrepansi antara nilai yang dikandung Pancasila dengan format

kenegaraan dan pemerintahan yang mewadahinya. Penyelesaiannya terasa seakan-akan

merupakan kebijakan ad hoc yang berkepanjangan. Di masa depan, kehidupan politik berdasar

aksioma Pancasila harus terkait langsung dengan doktrin Bhinneka Tunggal Ika, dimana setiap

daerah, setiap golongan, setiap ras, setiap umat beragama, setiap etnik berhak mengatur dan

mengurus dirinya sendiri (souverein in eigen kring). Negara dan Pemerintah dapat memusatkan

diri pada masalah-masalah yang benar-benar merupakan kepentingan seluruh masyarakat, atau

seluruh bangsa, seperti masalah fiskal dan moneter, keamanan, hubungan luar negeri, atau

hubungan antar umat beragama. Pemerintah nasional yang efektif dalam menunaikan dua tugas

pokok negara, beriringan dengan pemerintah daerah yang selain efektif dalam melaksanakan dua

tugas dasar pemerintah daerah, juga melayani aspirasi dan kepentingan khas dari masyarakat

daerah yang bersangkutan.

Agar Pancasila yang telah dikaitkan langsung dengan doktrin Bhinneka Tunggal Ika itu dapat

berjalan dengan stabil, seluruh kaidahnya harus dituangkan dalam format hukum, yang selalu

harus dijaga agar sesuai dengan perkembangan rasa keadilan masyarakat. Kita patut bersyukur,

bahwa empat kali amandemen UUD 1945 dalam era reformasi nasional telah mampu

menampung dinamika bangsa ini, khususnya dengan mengakui kesetaraan antara berbagai unsur

dalam batang tubuh bangsa Indonesia serta mewadahinya dalam sistem dan struktur

pemerintahan yang baru.