Upload
viet
View
118
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
IDA BUDHIATI, SH, MH Anggota KPU 2012 – 2017 Divisi Hukum & Pengawasan. CAKUPAN MATERI. Sistem Pemilu Tahapan Pemilu Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Pemutakhiran Data Pemilih Penataan Daerah Pemilihan Pencalonan Kampanye Penetapan kursi Penetapan calon terpilih Sengketa Pemilu. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
IDA BUDHIATI, SH, MHAnggota KPU 2012 – 2017
Divisi Hukum & Pengawasan
CAKUPAN MATERI
1. Sistem Pemilu2. Tahapan Pemilu3. Pendaftaran dan Verifikasi Parpol4. Pemutakhiran Data Pemilih5. Penataan Daerah Pemilihan6. Pencalonan7. Kampanye8. Penetapan kursi9. Penetapan calon terpilih10.Sengketa Pemilu
Sistem Pemilu 2014
Elemen Strategis
Pemilu 2009 Pemilu 2014
Daerah Pemilihan DPR : provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kotaDPRD prov : kabupaten/kota atau gabungan kab/kotaDPRD kab/kota : kecamatan atau gabungan kecamatan
DPR : provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kotaDPRD provinsi: kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kotaDPRD kabupaten/kota : kecamatan atau gabungan kecamatan
Alokasi Kursi DPR : 3 – 10DPRD provinsi : 3 – 12DPRD kabupaten/kota : 3 – 12
DPR : 3 – 10DPRD provinsi : 3 – 12DPRD kabupaten/kota : 3 – 12
Metode Pencalonan Parpol ajukan calon paling banyak 120% kursi dengan keterwakilan 30% perempuan per dapil. Daftar calon disusun berdasarkan nomor urut. Tiap tiga calon, satu perempuan
Parpol ajukan calon paling banyak 100% kursi dengan keterwakilan 30% perempuan per dapil. Daftar calon disusun berdasarkan nomor urut. Tiap tiga calon, satu perempuan
Metode Pemungutan Suara
Memilih gambar parpol atau nama calon, atau gambar parpol dan nama calon
Mencoblos nomor atau tanda gambar parpol, dan/atau nama calon
Metode Penetapan Kursi DPR : Tiga tahapDPRD provinsi : Dua TahapDPRD kabupaten/kota : Dua Tahap
DPR : Dua tahapDPRD provinsi : Dua TahapDPRD kabupaten/kota : Dua Tahap
Metode Penetapan Calih BPP, bila tidak menembus BPP 30% BPP.Bila tidak menembus 30% BPP nmr urutPutusan MK : Suara Terbanyak
Suara Terbanyak
Ambang Batas Parlemen2009 2014
Parpol harus memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 % dari suara sah nasional untuk diikutkan dalam penetapan kursi DPR
Parpol harus memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % dari suara sah nasional untuk diikutkan dalam penetapan kursi DPR, DPRD provinsi & DPRD kabupaten/kota
Hasil Pemilu 2009
• Partai Demokrat : 20,81 %
• PDIP : 14,01 %
• Partai Golkar : 14,45 %
• PKS : 7,89 %• PAN : 6,03
%• PPP : 5,33 %• PKB : 4,9 %• Partai Gerindra : 4,4 %• Partai Hanura : 3,7 %
TAHAPAN PEMILU
Tahapan Pemilu 2014 meliputi: Tahapan persiapan; Tahapan penyelenggaraan; dan Tahapan penyelesaian.
TAHAPAN PERSIAPANNO. KEGIATAN JADWAL
1 Penataan organisasi 9 Juni s/d 9 Des 2012
2 Pendaftaran pemantau Agust 2012 s/d Maret 2014
3 Pembentukan Badan Penyelenggara
a. PPK dan PPS/PPLN Nov 2012 s/d Jan 2013
b. KPPS/KPPSLN 9 Feb s/d 9 Maret 2014
c. Pantarlih Feb 2013
4 Seleksi Anggota KPU Prov & KPU Kab/Kota Jan s/d Des 2013
5 Pengadaan & distribusi logistik 9 Juni 2013 s/d 8 April 2014
TAHAPAN PENYELENGGARAANNO. KEGIATAN JADWAL
1 Perencanaan program & anggaran 9 Juni 2012 s/d 31 Des 20132 Penyusunan peraturan KPU 9 Juni 2012 s/d 9 Juni 20133 Pendaftaran , verifikasi & penetapan Peserta Pemilu 9 Agust/d 15 Des 2012 a. Pengundian & penetapan nomor urut 16 s/d 18 Des 2012 b. Penyelesaian sengketa TUN 17 Des 2012 s/d 21 Feb
20134 Pemutakhiran data Pemilih & penyusunan daftar
Pemilih 9 Nov 2012 s/d 23 Okt 2013
5 Penataan & penetapan daerah pemilihan 10 Des 2012 s/d 9 Maret 2013
6 Pencalonan anggota DPR, DPD & DPRD 6 April s/d 4 Agust 20137 Kampanye Pemilu 17 Des 2012 s/d 5 April 20148 Masa Tenang 6 s/d 8 April 20149 Pemungutan & penghitungan suara 9 April 2014
10 Rekapitulasi penghitungan suara a. PPS/PPLN 10 s/d 15 April 2014 b. PPK 13 s/d 17 April 2014 c. KPU Kabupaten/Kota 19 s/d 21 April 2012 d. KPU Provinsi 22 s/d 24 April 2014 e. KPU 26 April s/d 6 Mei 2014
11 Penetapan hasil Pemilu secara nasional 7 s/d 9 Mei 201412 Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, & DPRD a. DPRD Kabupaten/Kota Juli s/d Agust 2014 b. DPRD Provinsi Agust s/d Sept 2014 c. DPR & DPD 1 Oktober 2014
TAHAPAN PENYELESAIANNO. KEGIATAN JADWAL
1 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 12 s/d 14 Mei 2014
2 Penyusunan laporan penyelenggaraan Okt s/d Nov 2014
3 Penyusunan dokumentasi 9 April s/d 31 Agust 2014
4 Pengelolaan arsip 1 Sept 2014 s/d 1 Okt 2019
5 Pembubaran Badan Penyelenggara Adhoc 9 Juni 2014
6 Penyusunan laporan keuangan 1 Juli s/d 31 Des 2014
PENDAFTARAN & VERIFIKASI PARPOL MENJADI PESERTA
PEMILU 2014
• Parpol peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional;
• Parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya; atau
• Partai politik baru yaitu partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu.
SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU
SYARAT PARPOL PESERTA PEMILUPasal 17 ayat 1 UU No. 8/2012
parpol yang memenuhi PT melengkapi persyaratan:
a. surat keterangan pemenuhan PT & perolehan kursi di DPR/DPRD provinsi/DPRD kab/kota dari KPU
b. Berita Negara RI sebagai bukti terdaftar sebagai badan hukum;
c. keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota;
d. surat keterangan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol Pusat, Prov & Kab/Kota;
e. surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
f. penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol;
g. nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; dan
h. salinan AD/ART parpol.
Pasal 15 UU No. 8/2012 parpol yang tidak memenuhi PT/parpol baru
melengkapi persyaratan:a. Berita Negara RI sebagai bukti
terdaftar sebagai badan hukum; b. keputusan pengurus pusat parpol
tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota;
c. surat keterangan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol Pusat, Prov?Kab/Kota;
d. bukti keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol di kab/kota dengan kepemilikan KTA
e. surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
f. penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol;
g. nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; danh. salinan AD/ART parpol
Pendaftaran
PENGUMUMAN
9 – 11 Agust 2012
PENDAFTARAN oleh
PENGURUS PARPOL
PUSAT pada KPU
10 Agust – 7 Sept 2012
PARPOL NON PT/PARPOL BARU
(melengkapi persyaratan
sebagaimana Pasal 15 UU No.
8/2012)3 rangkap
PARPOL PT(melengkapi persyaratan
sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU No. 8/2012)
2 rangkap
Pengurus parpol tingkat cabang
menyerahkan daftar nama anggota &
fotokopi KTA kepada KPU Kab/Kota
• KPU menerima pendaftaran, mencatat dalam register & memberi tanda bukti pendaftaran• Parpol dapat
melengkapi persyaratan dalam masa pendaftaran
1.Verifikasi Administrasi: penelitian terhadap dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu
2.Verifikasi Faktual: pencocokan & penelitian terhadap kebenaran dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu
VERIFIKASI
KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota Administrasi Faktual
KPU Melaksanakan verifikasi administrasi pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 8 ayat (2) UU No. 8/2012
Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan & kantor parpol tingkat pusat
KPU Provinsi - Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan & kantor parpol tingkat provinsi
KPU Kabupaten/Kota
• Melaksanakan verifikasi administrasi daftar nama parpol & fotokopi KTA• Menyampaikan hasil
verifikasi pada KPU melalui KPU Provinsi
• Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan & kantor parpol tingkat kab/kota• Melaksanakan verifikasi
faktual keanggotaan parpol
VERIFIKASI
ALUR VERIFIKASIMelaksanakan verifikasi administrasi
pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 15 & Pasal 17 ayat
(1) UU No. 8/2012KPU melakukan verifikasi dan menetapkan parpol yang
memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
KPUKPU menyampaikan hasil
verifikasi administrasi kepada parpol
Parpol memperbaiki syarat administrasi
KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual
Parpol memperbaiki/melengkapi hasil
verifikasi faktual
KPU melakukan verifikasi faktual
KPU melakukan verifikasi faktual pengurus,
keterw.perempuan & kantor parpol tingkat pusat
KPU menyusun berita acara hasil verifikasi faktual &
rekap nasional
Parpol memperbaiki/melengkapi hasil
verifikasi faktual
KPU Prov melakukan verifikasi faktual
KPU Prov melakukan verifikasi faktual pengurus,
keterw.perempuan & kantor parpol tingkat prov
KPU Prov menyusun berita acara hasil verifikasi
faktual
Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual
KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual
KPU Kab/Kota melakukan:~ verifikasi admin keanggotaan
parpol ~ verifikasi faktual pengurus,
keterw.perempuan & kantor parpol tingkat kab/kota
~ verifikasi faktual KTA
KPU Kab/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual &
menyampaikan pada KPU melalui KPU Provinsi
KPU Prov menyampaikan hasil
verifikasi faktualKPU Kab/Kota menyampaikan
hasil verifikasi faktual
Verifikasi Keanggotaan ParpolKPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual dengan metode: Metode Sensus digunakan untuk
verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol sampai dengan 100 orang.
Metode Sampel Acak Sederhana digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol lebih dari 100 orang.
KPU Provinsi melakukan supervisi terhadap pengambilan sampel.
Simulasi METODE SENSUSParpol menyerahkan syarat keanggotaan sebanyak 100, KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh keanggotaan parpol tersebut.
Contoh:100 orang keanggotaan parpol diverifikasi faktual, terdapat 15 orang tidak memenuhi syarat.Parpol menyampaikan perbaikan keanggotaan sekurang-kurangnya 15 orang.KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan parpol hasil perbaikan.Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan parpol hasil perbaikan jumlahnya kurang dari 100, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Simulasi METODE SampelKasus II. Jika Partai Politik menyerahkan 1500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu
kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 25 sampel. A. Metode Proyeksi:
Populasi : 1.500Sampel 10% dari Populasi : 150KTA tidak memenuhi syarat : 25Syarat minimal KTA : 1.000Hasil Verifikasi: Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10
= (150 – 25) x 100/10 = (125) x 100/10 = 1.250 KTA
B. Kesimpulan: Memenuhi syaratProyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.
Lanjutan…II. Kasus II
Jika Partai Politik menyerahkan 1.000 Kartu Tanda Anggota di sebuah kabupaten/kota dan setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 15 Kartu Tanda Anggota, maka jumlah populasi baru dari partai tersebut adalah : A. Metode Proyeksi:
Populasi : 1.000Sampel 10% dari Populasi: 100KTA tidak memenuhi syarat: 15Syarat minimal KTA: 1.000Hasil Verifikasi:Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x
100/10 = (100 – 15) x 100/10
= (85) x 100/10 = 850 KTA
B. Kesimpulan : Tidak memenuhi syaratProyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. Jadi, Partai Politik itu harus menyerahkan kembali KTA Perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.
III. Kasus IIIJika partai politik menyerahkan 500 KTA di sebuah kabupaten. Jumlah penduduk di kabupaten itu adalah 400.000 orang. Ketika diverifikasi terdapat kesalahan KTA sebanyak 20. A. Metode Proyeksi:
Populasi : 500Sampel 10% dari populasi : 50 KTA yang tidak memenuhi syarat : 20Syarat minimal keanggotaan di kabupaten: 1.000 atau 400.000 x 1/1000 = 400 Hasil verifikasi: Jumlah KTA memenuhi syarat = (jumlah sampel – KTA tidak memenuhi
syarat) x 100/10 = (50 – 20) x 100/10 = (30) x 10 = 300
B. Kesimpulan: Tidak memenuhi syaratProyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.
Lanjutan…
A. Jika Partai Politik menyerahkan 1.500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kab/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Cara pengambilan 150 sampel adalah sebagai berikut:1. Dari list daftar anggota ditentukan sampel pertama
secara acak yang akan menentukan pengambilan sampel berikutnya.
2. Untuk menentukan sampel yang akan dicuplik berikutnya ditentukan berdasarkan interval tertentu dengan rumus yaitu: interval sampel = jumlah populasi
jumlah sampel contoh: interval sampel = 1500 = 10
150B. Jika pada pencuplikan sampel pertama didapat anggota
pada list nomor tertentu (misalnya 17) maka sampel berikutnya adalah kelipatan dari 10 yaitu nomor 27 dan seterusnya sampai diperoleh sejumlah 150 sampel.
PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN Sampel
DAERAH PEMILIHAN
KPU provinsi menentukan jml kursi yg diperoleh setiap kabupaten/kota dg cara membagi jml penduduk kab/kota dg kuota setiap kursi DPRD provinsi KPU kabupaten/kota selanjutnya menentukan jml kursi yg diperoleh setiap kecamatan dg cara membagi jml penduduk kecamatan dg kuota setiap kursi DPRD kabupaten/kota.Bila hasil pembagian ini berupa pecahan, jangan langsung dibulatkan.
Penetapan kuota kursi DPRD Provinsi dihitung dg cara sbb:
JUMLAH PENDUDUK PROVINSIKUOTA KURSI DPRD PROV= JUMLAH KURSI ANGG DPRD PROV.
KUOTA KURSIDPRD PROVINSI
KUOTA KURSI DPRD Provinsi = 32.114.306
100 = 321.143
CONTOH PENETAPAN KUOTA KURSI DPRD PROV JATENG
DARI KOTA SEMARANG
1.392.739 KUOTA KURSI DPRD JATENG = = 4,3DARI KOTA SEMARANG 321.143
KUOTA KURSI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DARI DAERAH PEMILIHAN KOTA SEMARANG ADALAH 4 (EMPAT) KURSI.MENGINGAT KOTA SEMARANG BERDIRI SENDIRI NENJADI DAERAH PEMILIHAN KARENA MENDAPATKAN 4 KURSI YANG BERADA PADA RANGE 3 SAMPAI 12 KURSI.
CONTOH PENETAPAN KUOTA KURSI DPRD KAB/KOTA
1 JML PENDUDUK KAB/KOTA
KUOTA SETIAP KURSI =
JUMLAH KURSI DPRD
1.050.843
= 50 = 21.017KAB. KENDAL
JML PDDK KECAMATAN
PEROLEHAN SETIAP KURSI
KUOTA (21.017)2
Berdasarkan hasil pembagian tsb dlm langkah kedua, KPU Provinsi menyusun daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dg ketentuan :Kab/Kota yg memperoleh antara 3 sampai 12 kursi ditentukan sebagai suatu daerah pemilihan, sedangkan Kab/Kota yg tidak mencapai 3 digabung dg Kab/Kota lain dan bagi Kab/Kota yg memperoleh lebih dari 12 kursi ditentukan sbg satu daerah pemilihan; dan KPU Kab/Kota juga melakukan hal yg sama, yaitu menyusun daerah pemilihan angg DPRD Kab/Kota dg ketentuan: Kecamatan yg memperoleh antara 3 sampai 12 kursi dijadikan sbg suatu daerah pemilihan sedangkan Kecamatan yg memperoleh kurang dari 3 digabung dg Kecamatan lain dan kecamatan yg memperoleh lebih dari 12 kursi dijadikan sbg satu daerah pemilihan.3 > DAPAT MENJADI DP
< 3 TDK DAPAT MENJADI DPDAERAH PEMILIHAN
10 DAERAH PEMILIHAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Yogyakarta
Banyumas
Cilacap 10Kebumen
Bamjarnegara
Purbalingga
9Purworejo
Wonosobo
Temanggung
Kab Magelang
Kot. Magelang
11Sragen
Wonogiri
Karanganyar
8
Grobogan
Blora
Rembang
12Pati
Kendal
Semarang
Salatiga
Kot Semarang
10Pemalang Kab Pekalongan
Kota Pekalongan
Batang10BrebesTegal
Kot. Tegal
11
SuraartaBoyolali
KlatenSukoharjo10
Jepara
Kudus
Demak
9
DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2003 KPU MEMBUAT KEBIJAKAN DAERAH PEMILIHAN BERKISAR ANTARA 6 SAMPAI 12 KURSI
(MENENGAH BESAR) DENGAN ALASAN:
Agar administrasi pengadaan dan distribusi logistik Pemilu masih dalam batas yang dapat dikelola oleh KPU.
Pertama :
Sejalan dengan sistem Pemilu Proporsional, maka makin besar Daerah Pemilihan, makin tinggi derajat proporsionalitasnya sehingga menjamin keterwakilan penduduk.
Kedua :
Untuk membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok minoritas lainnya dan bagi partai lama dan baru untuk berkompetisi mendapatkan kursi di setiap Daerah Pemilihan.
Ketiga :
DP4 Susun bahan DPS COKLIT
DPSTanggapanDPS HP
Tanggapan DPT Pemilih tambahan
Pemilih khusus
Alur Pemutakhiran Data Pemilih
Parpol melakukan penjaringan
balon
Parpol Susun
daftar balonDaftar ke
KPU
VerifikasiPerbaikan Pengumuman kuota
perempuan
DCS Tanggapan
KlarifikasiDCT
PENCALONAN
Verifikasi
MASA KAMPANYE• Kampanye dalam bentuk iklan
media cetak dan elektronik serta rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang
• Kampanye dalam bentuk lainnya dilaksanakan 3 hari setelah penetapan Peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang
Pembukuan 3 H setelah penetapan
sbg peserta pemilu
Laporan dana kampanye tiap
tingkat 14 H sebelum
kampanye
Serahkan KAP paling lama 15 H setelah
terima laporan dana kampanye
Audit selama 30 H
Sampaikan hasil pada peserta
pemiluPengumuman
LAPORAN DANA KAMPANYE
LEMBAGA PERWAKILA
NPEMILU 2009 UU PEMILU BARU
DPR 1. Parpol tidak penuhi ambang batas tidak diikutsertakan pada penghitungan kursi DPR
1. Parpol tidak penuhi ambang batas tidak diikutsertakan pada penghitungan kursi DPR, DPRD provinsi & DPRD kabupaten/kota
2. Penghitungan kursi DPR di satu dapil adalah jumlah suara sah seluruh parpol dikurangi jumlah suara sah parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas
2. Penghitungan kursi DPR di satu dapil adalah jumlah suara sah seluruh parpol dikurangi jumlah suara sah parpol yang tidak memenuhi ambang batas
3. Hasil penghitungan angka 2 ditetapkan BPP dengan cara membagi suara sah kursi pada satu dapil
3. Hasil penghitungan angka 2 ditetapkan BPP dengan cara membagi suara sah dengan jumlah kursi di satu dapil
4. Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan Tahap II dengan cara membagi sisa kursi yang belum terbagi pada parpol yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP
5. Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan Tahap III dengan cara seluruh sisa suara parpol dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR baru di provinsi yang bersangkutan
PENETAPAN KURSI
LEMBAGA PERWAKILA
NPEMILU 2009 UU PEMILU BARU
DPR D Provinsi
1. Perolehan kursi parpol peserta Pemilu untuk Anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan cara membagi perolehan suara sah yang ditetapkan KPU provinsi dengan angka BPP DPRD di masing-masing dapil
1. Parpol tidak penuhi ambang batas tidak diikutsertakan pada penghitungan kursi DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota
2. Dalam hal masih terdapat sisa kursi, maka perolehan kursi parpol dilakukan dengan membagi sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak
2. Penghitungan kursi DPR di satu dapil adalah jumlah suara sah seluruh parpol dikurangi jumlah suara sah parpol yang tidak memenuhi ambang batas
3. Hasil penghitungan angka 2 ditetapkan BPP dengan cara membagi suara sah dengan jumlah kursi di satu dapil
PENETAPAN KURSI
LEMBAGA PERWAKI
LANPEMILU 2009 UU PEMILU BARU
DPRD kabupaten/kota
1. Perolehan kursi parpol peserta Pemilu untuk Anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan denagn cara membagi perolehan suara sah yang ditetapkan KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di masing-masing dapil
1. Parpol tidak penuhi ambang batas tidak diikutsertakan pada penghitungan kursi DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota
2. Dalam hal masih terdapat sisa kursi, maka perolehan kursi parpol dilakukan dengan membagi sisa kursi berdasarkan susa suara terbanyak
2. Penghitungan kursi DPR di satu dapil adalah jumlah suara sah seluruh parpol dikurangi jumlah suara sah parpol yang tidak memenuhi ambang batas
3. Hasil penghitungan angka 2 ditetapkan BPP dengan cara membagi suara sah dengan jumlah kursi di satu dapil
PENETAPAN KURSI
NO. PARPOL PEROLEHAN SUARA PERSENTASE1. PARTAI PADI 3.000 6,38%2. PARTAI JAGUNG 4.500 9,57%3. PARTAI UBI 2.000 4,26%4. PARTAI LABU 7.500 15,96%5. PARTAI SEMANGKA 1.500 3,19%6. PARTAI DURIAN 9.000 19,15%7. PARTAI MANGGIS 8.000 17,02%8. PARTAI ANGGUR 500 1,06%9. PARTAI DUKU 10.000 21,28%
10. PARTAI SALAK 1.000 2,13%JUMLAH 47.000 100%
SIMULASI PENETAPAN KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA
Langkah 1 Penetapan Ambang Batas Parlemen
Langkah 2 Suara sah seluruh parpol DPRD Kabupaten/Kota – suara sah parpol yang tidak memenuhi ambang batas= 47.000 – 3.000= 44.000 suara
Langkah 3= Hasil pengurangan pada langkah 2 Jumlah kursi di dapil 1 Kab. Kendal= 44.000 suara 10 kursi= 4.400 suara
NO PARPOL PEROLEHAN SUARA BPP
PENETAPAN KURSI
Tahap I Sisa suara
Tahap II
1. PARTAI PADI 3.000 = Suara sah seluruh parpol DPRD Kabupaten Kendal – suara sah parpol yang tidak memenuhi ambang batas / Jumlah kursi di dapil 1 Kabupaten Kendal= 47.000 – 3.000 / 10 kursi= 4.400 suara
- 3.000 1 kursi2. PARTAI
JAGUNG 4.500 1 kursi 100 -
3. PARTAI UBI 2.000 - 2.000 -4. PARTAI LABU 7.500 1 kursi 3.100 1 kursi6. PARTAI
DURIAN 9.000 2 kursi 200 -
7. PARTAI MANGGIS 8.000 1 kursi 3.600 1 kursi
9. PARTAI DUKU 10.000 2 kursi 1.200 -JUMLAH
47.000 7 kursi 13.200 3 kursi
CONTOH PENETAPAN KURSI DPRD KABUPATEN KENDAL 1 – 10 kursi
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI &
DPRD KABUPATEN/KOTACalon terpilih ditetapkan berdasarkan
suara terbanyak Dalam hal terdapat calon memperoleh suara yang sama, calon terpilih ditentukan
berdasarkan persebaran perolehan suara
calon di dapil “yang sama” dengan memperhatikan keterwakilan
perempuan.
PENGGANTIAN CALON TERPILIHDilakukan bila:1.Meninggal dunia2.Mengundurkan diri3.Tidak lagi memenuhi syarat4.Melakukan tindak pidana pemilu (politik uang, pemalsuan dokumen) berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
Calon terpilih diganti dengan calon dari dapil yang sama berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya
SENGKETA HUKUM PEMILU
1. Untuk memastikan proses Pemilu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Menjamin hasil Pemilu berintegritas.
JENIS SENGKETA HUKUM PEMILU
PEMILU 2009 PEMILU 2014Pelanggaran pidana Pemilu
Pidana Pemilu:1.Pelanggaran2.Kejahatan
Pelanggaran administrasi Pemilu
Pelanggaran administrasi Pemilu
Perselisihan hasil Pemilu
Sengketa Pemilu
Perselisihan hasil Pemilu
PENEGAKAN HUKUM PEMILU
1. Sengketa Tata Usaha Negara (obyek sengketa KPTS KPU tentang penetapan Parpol Peserta Pemilu atau penetapan DCT)
2. Sengketa TUN dapat diajukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan
3. Sengketa TUN diajukan di PTUN4. Putusan PTUN hanya dapat diajukan
kasasi ke MA
S E K I A N&
T E R I M A K A S I H