KODE ETIK, KODE PERILAKU,

SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITASANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SUWARDI MANINGGESA, S.H.I.DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

KPU KABUPATEN PANGANDARAN

DASAR HUKUMPEMILIHAN

UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANGPENETAPAN PERPPU

NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

MENJADI UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG8 TAHUN 2015

PERUBAHAN PERTAMA

UNDANG-UNDANG10 TAHUN 2016

PERUBAHAN KEDUA

Pasal 18 ayat (4)

PENYELENGGARA PEMILU

KETENTUAN LEBIH LANJUT…

ASAS PEMILIHANUU 1 2015

Langsung

Umum

BEbas

Rahasia

JUjuR

aDIL

PRINSIP PENYELENGGARAANPEMILU/PEMILIHAN

UU 7 2017

MANDIRI

JUJUR

ADIL

BERKEPASTIAN HUKUM

TERTIB

TERBUKAPROPORSIONAL

PROFESIONAL

AKUNTABEL

EFEKTIF

EFISIEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN

STRUKTUR KPUDALAM

PENYELENGGARAANPEMILIHAN

KPU

KPU Provinsi

KPU Kabupaten/Kota

PPK

PPS

PPLN

KPPS

KPPSLN

WAJIB BERDASARKAN….PERATURAN P’UUan PEMILU/PEMILIHAN,KODE ETIK, KODE PERILAKU,SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS

PERATURAN DKPP 2 2017

MENJAGA INTEGRITAS

MENJAGA PROFESIONALITAS

KODE PERILAKUANGGOTA PPK

PKPU 8 2019

PASAL 74TUGAS

PASAL 75TUGAS

PASAL 76TUGAS

PASAL 77PRINSIP MANDIRI

PASAL 78PRINSIP JUJUR

PASAL 79PRINSIP ADIL

PASAL 80PRINSIP

BERKEPASTIAN HUKUM

PASAL 81PRINSIP TERTIB

PASAL 82PRINSIP

KEPENTINGAN UMUM

PASAL 83PRINSIP TERBUKA

PASAL 84PRINSIP

PROPORSIONAL

PASAL 85PRINSIP

PROFESIONAL

PASAL 86PRINSIP

AKUNTABEL

PASAL 87PRINSIP EFEKTIF

PASAL 88PRINSIP EFISIEN

PASAL 89PRINSIP

AKSESIBILTAS

PASAL 90PRINSIP

INTEGRITAS

SUMPAH/JANJIANGGOTA PPK

PAKTA INTEGRITASANGGOTA PPK

BAGAIMANAJIKA ADA ANGGOTA PPK

YANG MELANGGAR KODE ETIK,KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI,

DAN PAKTA INTEGRITAS???

(PKPU 8 2019)

KPU KABUPATEN MELAKUKAN RAPAT PLENO

DILAKUKAN VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI KEPADA YBS

JIKA DITEMUKAN ADANYA DUGAAN PELANGGARAN, KPU KABUPATEN MEBENTUK TIM PEMERIKSA

JIKA TIDAK DITEMUKAN ADANYA PELANGGARAN, KPU KABUPATEN MENGHENTIKAN PROSES PENANGANANNYA

PEMERIKSAAN

JIKA TERBUKTI, KPU KABUPATEN MEMBERIKAN SANKSI BERUPA PERINGATAN TERTULIS (PEMBINAAN) ATAU PEMBERHENTIAN SEMENTARA

JIKA TIDAK TERBUKTI, YBS DIBERIKAN REHABILITASI

JIKA DIBERHENTIKAN SEMENTARA, KPU KABUPATEN MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN RAPAT PLENO KEPADA KPU MELALUI KPU PROVINSI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA DKPP

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 101 - 113

JIKA PUTUSAN DKPP TERBUKTI,

YBS DIBERHENTIKAN

JIKA PUTUSAN DKPPTIDAK TERBUKTI,KPU KABUPATEN

MEREHABILITASI YBS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMKPU KABUPATEN PANGANDARAN

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

HATURNUHUN