I SALINAN I - ombudsman.go.id · Inspektorat. Bagian Kedua Biro Perencanaan dan Keuangan Pasa15 Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan,

I SALINAN I

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

T.ENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

~ bahwa dalam r.angka melaksanakan Peratur.an Presiden

Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat

Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, perlu

menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman

tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Sekretariat

Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;

-. L TJndang-TJndang Nomor 37 Tahun -2008 tentang

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

108 T-ahun -20 17 tentan.g Peru.bahan -at-as Per-atur-an

Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat

Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor B/729/M.KT.01/20,18,

tanggal 15 Oktober 2018

Menetapkan

- 2-

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK

INDONESIA.

BABI

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasall

(1) Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal

Ombudsman adalah perangkat pemerintah yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan

Ombudsman Republik Indonesia.

(2) Sekretariat Jenderal Ombudsman dipimpin oleh seorang

Sekretaris Jenderal.

P.asal2

Sekretariat Jenderal Ombudsman mempunyai

menyelenggarakan dukungan administratif


Pasa13

tugas

kepada

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

P.asal-2., Sekret.ariat Jenderal Ombudsman menyelengg.ar.akan

fungsi:

a. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan

integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut hasil

pengawasan Ombudsman Republik Indonesia;

b. pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan

program kerja Ombudsman Repu blik Indonesia;

c.. pelayanan administrasi dalam kerja sama Ombudsman

Republik Indonesia dengan lembaga pemerintah dan

-3-

lembaga nonpemerintah terkait, baik di dalam negeri

maupun di luar negeri;

d. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan

Ombudsman Republik Indonesia;

e. penyelenggaraan kegiatan

Repu blik Indonesia serta

administrasi Ombudsman

melaksanakan pembinaan

organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana

dan prasarana Sekretariat Jenderal Ombudsman; dan

f. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan

Sekretariat Jenderal Ombudsman.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal4

Sekretariat Jenderal Ombudsman terdiri atas:

a. Biro Perencanaan dan Keu..angan;

b. Biro Hukum, Kerja Sarna, dan Organisasi;

c. Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis;

d. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi;

e. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum; dan

f. Inspektorat.

Bagian Kedua

Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasa15

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan,

pengelolaan keuangan pusat, fasilitasi keuangan perwakilan,

.a.ku.nt.ansi-, dan pelaporan.

-4-

Pasal6


Pasal 5, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan

fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana

tahunan, dan anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan,

perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan

c. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan petwakilan;

d. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan

e. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 7

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;

b. Bagian Keuangan Pusat;

c. Bagian Fasilitasi Keuangan Petwakilan; dan

d . Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasa18

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta

evaluasi dan pelaporan.

Pasa19


P.a-sal 8) Bagi.an Perencan.a.an menyelengg.ar.akan fungsi-:

a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

dan

b . penyiapan evaluasi dan pelaporan.

PasallO

Bagian Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Penyusunan Progr-am dan Anggaran; dan

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

( 1) Subbagian

mempunyai

-5-

Pasalll

Penyusunan Program

tugas melakukan

dan Anggaran

penyiapan bahan

penyusunan rencana, program dan anggaran.

{2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

Pasall2

Bagian Keuangan Pusat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan,

.anggar.an., dan veriflkasi..

Pasall3


P.a.sal 12) Bagian Keuang.a.n Pusat menyelenggarak.a.n fungsi-:

a. pelaksanaan perbendaharaan;

b. pelaksanaan anggaran; dan

c. pelaksanaan verifikasi.

Pasall4

Bagian Keuangan Pusat terdiri atas:

a.. Subbagian Perbendaharaan;

b . Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan

c. Subbagian Verifikasi.

Pasall5

{1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan pengelolaan tata laksana keuangan dan

perbendaharaan.

(2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyru tugas

melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran.

{3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan

verifikasi, pengelolaan administrasi, pembayaran gaji,

tunjangan, dan honorarium pegawai.

-6-

Pasal16

Bagian Fasilitasi Keuangan Perwakilan mempunyai tugas

melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan anggaran

Perwakilan.

Pasal17


Pasal 16, Bagian Fasilitasi Keuangan Perwakilan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan anggaran

Perwakilan;

b. penyiapan koordinasi pengelolaan tata laksana keuangan

perwakilan; dan

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaail anggaran

perwakilan.

Pasa118

Bagian Fasilitasi Keuangan Perwakilan terdiri atas:

a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah I;

b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah II; dan

c. Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah III.

Pasall9

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah I melakukan

penyiapan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi

pelaksanaan anggaran Perwakilan Ombudsman Repu blik

Indonesia Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera

Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan

Ban ten~

(2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah II melakukan


pelaksanaan anggaran Perwakilan Ombudsman Republik

Indonesia Provinsi Jakarta Raya , Jawa Barat, Jawa Tengah,

Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan

-7-

Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Bali.

(3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah III melakukan


pelaksanaan anggaran Perwakilan Ombudsman Republik

Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi

Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Tenggara, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan

Papua Barat.

Pasal20

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai

melaksanak.an pengelola.an .akunta.nsi) pelapor.an,

dokumentasi keuangan.

Pasal21

tugas

dan


Pasal 20, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan

fungsi:

a~ pengelolaan akuntansi; dan

b. penyusunan pelaporan dan dokumentasi keuangan.

Pasal22

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

a. Subbagian Akuntansi; dan

b. Subbagian Pelaporan dan Dokumentasi Keuangan.

Pasa123

(1) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan

penyiapan pengelolaan akuntansi.

(2) Subbagian Pelaporan dan Dokumentasi Keuangan

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan

pelaporan dan pengelolaan dokumentasi keuangan.

-8-

Bagian Ketiga

Biro Hukum, Kerja Sarna, dan Organisasi

Pasal24

Biro Hukum, Kerja Sarna, dan Organisasi mempunyai tugas

melaksan.akan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan

hukum, kerja sarna, penguatan organisasi, dan fasilitasi

reformasi birokrasi.

Pasal25

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 24, Biro Hukum, Kerja Sarna, dan Organisasi

menyelengg.ar.akan f.ungsi-:

a. pelaksanaan analisis, koordinasi, dan penyusunan

peraturan perundang-undangan;

b. pengelolaan dokumentasi, dan diseminasi hukum;

c. koordinasi dan pelaksanaan advokasi, dan fasilitasi

ajudikasi;

d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama;

e. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi., tat-a

laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi;

f. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal26

Biro Hukum, Kerja Sarna, dan Organisasi terdiri atas:

a. Bagian Hukum;

b.. Bagian Kerja Sarna.; d.an

c. Bagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi.

Pasal27

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

analisis, penyusunan peraturan perundang-undangan,

pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hukum, serta

advokasi dan fasilitasi ajudikasi~

-9-

Pasal28


Pasal 27, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan analisis dan penyusunan peraturan

perundang-undangan;

b. pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hukum; dan

c. penyiapan pelaksanaan advokasi dan fasilitasi ajudikasi.

Pasal29

Bagian Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Analisis dan Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan;

b. Subbagian Dokumentasi dan Diseminasi Hukum; dan

c. Subbagian Advokasi Hukum dan Ajudikasi.

Pasal30

(1) Subbagian Analisis dan Penyusunan Peraturan Perundang

undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

ana.lisis dan peny-Y.sunan per~tur-an pernnd.a.ng--Y.nd-ang.an-.

(2) Subbagian Dokumentasi dan Diseminasi Hukum

mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan diseminasi

hukum;

(3) Subbagian Advokasi Hukum dan Ajudikasi mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan advokasi dan

administrasi ajudikasi.

Pasal31

Bagian Keija Sarna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

fasilitasi keija sama dalam negeri dan luar negeri.

Pasa132


P~sal 31) Bagian Kerja Sarna menyelengg.arakan fungsi:

a. penyiapan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan

keija sama dengan lembaga negara, lembaga

-10-

pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, dan

perseorangan dalarn negeri dan luar negeri; dan

b. penyiapan pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan

lembaga negara, lembaga pemerintahan, lembaga

kemasyarakatan~ dan perseorangan dalarn negeri dan luar

negeri.

Pasal33

Bagian Kerja Sarna terdiri atas:

a. Subbagian Fasilitasi Kerja Sarna Dalarn Negeri; dan

b. Subbagian Fasilitasi Kerja Sarna Luar Negeri.

Pasal34

(1) Subbagian Kerja Sarna Dalam Negeri mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pengoordinasian,

sinkronisasi, dan fasilitasi kerja sarna dengan lembaga

negara, lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan,

dan perseorangan dalarn negeri.

(-2) .Subba.gian Kerja Sarna Luar Negeri mempunyai tuga~

melakukan penyiapan bahan pengoordinasian,

sinkronisasi, dan fasilitasi kerja sarna dengan lembaga

negara, lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan,

dan perseorangan luar negeri.

Pasal35

Bagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi

mempuny.ai tuga~ melak~akan pembina-an dan penataan

organisasi, tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi.

Pasal36

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 35, Bagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi


a-. penyiapan pembina-an dan penataan ocg.anisasi;

b. penyiapan pembinaan dan penataan tata laksana; dan

c. fasiltasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

-11-

Pasal37

Bagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi terdiri

atas:

a. Subbagian Kelembagaan;

b. Subbagian Tata Laksana; dan

c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi.

Pasa138

(1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penataan organisasi.

-(-2-) Subbag:ian Tat-a Laksana mempunyai tugas melrurukan

penyiapan bahan penataan tata laksana.

(3) Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi.

Bagian Keempat

Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis

Pasal39

Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis mempunyru tugas

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis

pengawasan pelayanan pu blik.

Pasal40


P.a-Sal 39) BirG F.asilitasi Pelay.an.an Teknis menyelengg.ar.ak-an

fungsi:

a. koordinasi dan fasilitasi pemeriksaan khusus, resolusi, dan

pemantauan laporan masyarakat;

b . koordinasi dan fasilitasi pengendalian mutu dan

pengelolaan laporan masyarakat;

c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi pengawasan pelay.anan publik;

d. pelaporan pengawasan pelayanan publik; dan


-12-

Pasal41

Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis terdiri atas:

a. Bagian Fasilitasi Pemeriksaan Khusus dan Kajian;

b. Bagian Fasilitasi Pengendalian Mutu; dan

c. Bagian Pengelolaan dan Dokumentasi Laporan Masyarakat.

Pasal42

Bagian Fasilitasi Pemeriksaan Khusus dan Kajian mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi administrasi,

perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, evaluasi, pelaporan,

dan pendokumentasian pemeriksaan khusus, resolusi)

pemantauan, dan kajian.

Pasal43


Pasal 42, Bagian Fasilitasi Pemeriksaan Khusus dan Kajian


.a-. penyiapan fasilitasi pemeriksa.an. khusus, resolusi) dan

pemantauan; dan

b. fasilitasi penyusunan Kajian.

Pasal44

Bagian Fasilitasi Pemeriksaan Khusus dan Kajian terdiri atas:

a . Subbagian Fasilitasi Pemeriksaan Khusus, Resolusi, dan

Pemant.auan; dan

b. Subbagian Fasilitasi Kajian.

Pasal45

(1) Subbagian Fasilitasi Pemeriksaan Khusus, Resolusi, dan

Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan fasilitasi administrasi, perencanaan, pelaksanaan,

pen.golahan) ev.aluasi) pel.aporan) dan pendoku.mentasian

pemeriksaan khusus, resolusi, dan pemantauan.

(2) Subbagian Fasilitasi Kajian mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan fasilitasi administrasi, perencanaan,

-13-

pelaksanaan, pengolahan, evaluasi, pelaporan, dan

pendokumentasian kajian pelayanan publik.

Pasal46

Bagian Fasilitasi Pengendalian Mutu mempunyai tugas

melaksanakan peny:iapan koordin.asi dan f.asilitasi

administrasi, perencanaan, pelaksanaan, pengolahan,

evaluasi, pelaporan, dan pendokumentasian pengendalian

mutu.

Pasal47


P-a.sal. 4~ Ba.gian F-asilit-asi Pengend-alian Mutu


a. penyiapan fasilitasi penerimaan dan verifikasi laporan;

b. penyiapan fasilitasi data dan informasi pengawasan

pelayanan publik; dan

c. penyiapan fasilitasi manajemen mutu.

Pasal48

Bagian Fasilitasi Pengendalian Mutu terdiri atas:

a. Subbagian Fasilitasi Penerimaan dan Veriflkasi Laporan

Masyarakat;

b. Subbagian Fasilitasi Data dan Informasi Pengawasan

Pelayanan Pu blik; dan

c. Subbagian Fasilitasi Manajemen Mutu.

Pasal49

(1) Subbagian Fasilitasi Penerimaan dan Veriflkasi Laporan

Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

fasilitasi administrasi, perencanaan, pelaksanaan,

pengolahan, evaluasi, pelaporan, dan pendokumentasian

penerimaan dan veriflkasi laporan masyarakat.

{2) Subbagian Data dan Infonnasi Pengawasan Pelay.anan

Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

fasilitasi administrasi, perencanaan, pelaksanaan,

-14-

pengolahan, evaluasi, pelaporan, dan pendokumentasian

data dan informasi pengawasan pelayanan publik.

(3) Subbagian Fasilitasi Manajemen Mutu mempunyai tugas

melakukan peny1apan bahan fasilitasi administrasi,

perencanaan, pelaksanaan., pengolahan, evaluasi,

pelaporan, dan pendokumentasian manajemen mutu.

Pasal 50

Bagian Fasilitasi Pengelolaan dan Dokumentasi Laporan

Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

administrasi, perencanaan,

ev.alu.asi) pelaporan) dan

masyarakat.

pelaksanaan, pengolahan,

pendokumentasian lapocan

Pasal51


Pasal 50, Bagian Pengelolaan dan Dokumentasi Laporan

Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

-a.. fasilitasi pengelola.an d-at-a lap<;>r-an;

b. fasilitasi pemutakhiran data laporan; dan

c. pengelolaan dokumen laporan.

Pasal52

Bagian Pengelolaan Laporan Masyarakat terdiri atas:

a. Subbagian Fasilitasi Pengelolaan Laporan Masyarakat;

b.. Subbagian Fasilitasi Pemut.akhir-an Laporan Masyar.akat;

dan

c. Subbagian Dokumentasi Laporan.

Pasal 53

(1) Subbagian Fasilitasi Pengelolaan Laporan Masyarakat

mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan data

lapor.an ..

(2) Subbagian Fasilitasi Pemutakhiran Laporan Masyarakat

mempunyai tugas melakukan penyiapan pemutakhiran

data laporan;

-15-

(3) Subbagian Dokumentasi Laporan mempunyai tugas

melakukan penyiapan pengelolaan dokumen laporan.

Bagian Kelima

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Pasal 54

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

mempunyru tugas melaksanakan koordinasi dan

pengembangan hubungan masyarakat dan pengelolaan

teknologi informasi.

Pasal55


Pasal 54, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi


a. koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat;

b. pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;

c. pengelolaan data dan layanan kepustakaan;

d~ pemantauan) evaluasi) dan pelapocan pelaksana-an kegiatan

hubungan masyarakat dan teknologi informasi;


Pasal56

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi terdiri

atas:

.a-. Bagian Hubung.an M.asy.a.r.akat;

b. Bagian Teknologi Informasi; dan

c. Bagian Data dan Layanan Kepustakaan.

Pasal57

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyru tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengembangan

hubung.an masyar.akat..

---------

-16-

Pasal58


Pasal 57, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan pemberitaan, pu blikasi, dan pengelolaan

dokumen tasi;

b. pengelolaan hubungan antar lembaga; dan

c. pengelolaan kemitraan strategis dan jejaring masyarakat.

Pasal59

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a. -Subbagian Pember.it.aan., Publik.asi., dan D~kument.asi;

b . Subbagian Hubungan Antar Lembaga; dan

c. Subbagian Kemitraan Strategis dan Pengembangan Jejaring

Masyarakat.

Pasal60

(1) Subbagian Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi

-memp-unyai tu.gas -melakukan penyiapan penyusu-nan

pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi.

(2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas

melakukan penyiapan pengelolaan dan pengembangan

hubungan antar lembaga.

(3) Subbagian Kemitraan Strategis dan Pengembangan

Jejaring Masyarakat mempunyai tugas melakukan

penyiapan pengel~laan kemitr.aan str.ategis dan jejaring

masyarakat.

Pasal61

Bagian Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan teknologi informasi.

P.asa162


Pasal 61, Bagian Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi

-17-

a. pengelolaan infrastruktur teknologi;

b. pengelolaan pengembangan aplikasi; dan

c. pengelolaan keamanan informasi dan jaringan.

Pasal63

Bagian Teknologi Informasi terdiri atas:

a. Subbagian Infrastruktur Teknologi;

b. Subbagian Pengembangan Aplikasi; dan

c. Subbagian Keamanan Informasi Dan Jaringan.

Pasal64

(1) Subbagian Infrastruktur Teknologi mempunyai tugas

melakukan pengelola.an infr.astru.ktur teknologi.

(2) Subbagian Pengembangan Aplikasi mempunyru tugas

melakukan pengembangan aplikasi.

(3) Subbagian Keamanan Informasi dan J aringan mempunyai

tugas melakukan pengelolaan informasi dan jaringan.

Pasal65

Bagian Data dan Layanan Kepustakaan mempunyai tugas

melaksanakan pengelola.an data dan layanan kepustaka.an.

Pasal66


Pasal 65., Bagian Data dan Layanan Kepustakaan


a. pengelolaan data dan informasi; dan

b. pengelolaan layanan kepustakaan.

Pasal67

Bagian Data dan Layanan Kepustakaan terdiri atas:

a , Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi; dan

b. Subbagian Layanan Kepustakaan.

------ -- - ---------~

-18-

Pasal68

(1) Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai

tugas melakukan pengelolaan data dan informasi.

(2) Subbagian Layanan Kepustakaan mempunyai tugas

melakukan pengelolaan layanan kepustakaan.

Bagian Keenam

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal69

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan sumber daya man usia dan layanan

umum.

Pasal 70


Pasal 69., Biro Sumber Daya Manusia dan Umum


a. pengelolaan urusan kepegawaian;

b. pengelolaan urusan pengembangan sumber daya manusia;

c. pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan layanan

pengadaan;

d . pengelolaan urusan tata usaha dan keprotokolan;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber

daya manusia dan layanan umum; dan

f. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 71

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:

a. Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai;

b.. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.;

c. Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Layanan

Pengadaan;dan

d. Bagian Tata Usaha dan Protokol.

-19-

Pasal 72

Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, mutasi,

disiplin, dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 73


Pasal 72, Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai


a. pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. pengelolaan mutasi dan disiplin pegawai; dan

c. pengelolaan kesejahteraan pegawai.

Pasal 74

Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas:

a~ Subbagian Administrasi Kepegawaian-;

b. Subbagian Mutasi dan Disiplin Pegawai; dan

c. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 75

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

(.2) Subbagian Mutasi dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas

melakukan pengelolaan mutasi dan disiplin pegawai.

(3) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas

melakukan pengelolaan kesejahteraan pegawai.

Pasal 76

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai

tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan

kapasitas sumber daya man usia di lingkungan Ombudsman RI.

Pasal 77


Pasal 76, Bagian Pengembangan Sumber Daya Man usia


-20-

a. penyusunan rencana dan program pengembangan sumber

daya manusia; dan

b. pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya

manusia di lingkungan Ombudsman RI; dan

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 78

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan

Sumber Daya Manusia; dan

h. Subbagian -Pengembangan -Kapasit.as Sumber Day-a

Man usia.

Pasal 79

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan

Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan

penyiapan penyusunan rencana dan program

pengembangan sumbe-r daya -man.Ysia-, pelaksanaan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan

pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya

man usia.

Pasal80

Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Layanan Pengadaan

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan,

penatausahaan aset, pemeliharaan, rumah tangga, dan

layanan pengadaan.

Pasal-81


Pasal 80, Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Layanan

Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

-21-

a. pengelolaan perlengkapan dan penatausahaan aset;

b. pengelolaan pemeliharaan dan rumah tangga;

c . pelaksanaan urusan dalam; dan

d. pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasa182

Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Layanan Pengadaan

terdiri atas:

a. Su bbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Aset;

b. Subbagian Pemeliharaan dan Rumah Tangga; dan

c. Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasa183

(1) Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Aset

mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan

dan penatausahaan aset,

(2) Subbagian Pemeliharaan dan Rumah Tangga mempunyai

tugas melakukan pengelolaan pemeliharaan, rumah

tangga, dan administrasi peijalanan dinas serta urusan

dalam.

(3) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan

pengadaan barang dan jasa,

Pasal84

Bagian Tata U saha dan

melaksanakan pengelGlaan

keprotokolan.

Protokol mempunyai tugas

t-at-a u.saha d~ fasilitasi

Pasa185


Pasal 8 4 , Bagian Tata U saha dan Protokol menyelenggarakan

fungsi:

a-. pengele>laan tata persuratan dan kearsipan.;

b. pengelolaan tata usaha pimpinan; dan

c. pengelolaan fasilitasi keprotokolan.

-22-

Pasal86

Bagian Tata U saha dan Protokol terdiri atas:

a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;

b. Subbagian Tata U saha Pimpinan; dan

c. Subbagian Protokol.

Pasal87

(1) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai

tugas melakukan pengelolaan tata persuratan dan

kearsipan.

(.2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas

melakukan pengelolaan tata usaha pimpinan.

(3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan

fasilitasi keprotokolan.

Bagian Ketujuh

Inspektorat

Pasal88

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman.

Pasal89


pasa.J. 8~ Inspektorat menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kine:rja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

d . pelaksanaan pengawasan lainnya atas penugasan

Sekretaris J ender.al;

e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

f. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

-23-

Pasal90

Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha Inspektorat dan

kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal91

Subbagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan tata usaha.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal9.2

Kelompok J abatan Fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan sesuai bidang keahlian dan keterampilan fungsional

masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang

undangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan unit keijanya.

Pasal93

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 92 terdiri atas Jabatan Fungsional, yang

terbagi dalam berbagai kelompokjabatan fungsional sesuai

dengan bidang keahliannya dan keterampilan masing

masing.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional

sebag.aimana dimaksud pada ayat -( l} dikoordininasikan

oleh Pejabat seorang pejabat fungsional senior yang

ditunjuk Sekretaris Jenderal Ombudsman.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

keija.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1} diatur sesuai per.atur.an

perundang-undangan.

(5) Pertanggungjawaban Jabatan Fungsional sesuai peraturan

perundang-undangan.

-24-

BABIV

TATA KERJA

Pasal94

Selcretaris Jenderal Ombudsman dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya wajib melakukan koordinasi, sinlcronisasi, dan

integrasi dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang


Pasal95

Setiap prmpman satuan organisasi bertanggung jawab

memimpin dan meng00rdinasik.an bawahan masing-masing

dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahan.

Pasal96

Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung

jawab kepada atasan masing-masing dan menyam.paikan

laporan berkala tepat pada waktunya.

BABV

ESELONISASI

Pasal97

(1) Selcretaris Jenderal Ombudsman merupakan jabatan

Pimpinan Tinggi .Madya atau ja.batan struktural eselon Ia..

(2) Kepala Biro dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon Ila.

(3) Kepala Bagian merupakan jabatan Administrator atau

jabatan struktural eselon Ilia.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan Pengawas atau

jabatan struktural eselon IVa.

-25-

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal98

Perubahan atas Organisasi dan Tata Keija Selcretariat Jenderal

Ombudsm.an ditetapk.an Sekretaris Jenderal Ombudsman

setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

bertangung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birolcrasi.

Pasa199

Sejak Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Selcretaris

Jen.der.al Ombudsman No.mor 1/0RI-SEKJEN-PR/IV /-2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Selcretariat

Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Selcretaris

Jenderal Ombudsman Nomor 3/0RI-SEKJEN-PR/III/2017

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Selcretaris Jenderal

Ombudsman Nomor 1/0RI-SEKJEN-PR/IV /2010 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Ombudsman Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

-26-

Pasal100

Peraturan Selcretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

diteta.pkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Diteta.pkan di Jakarta.

pada tanggal 16 Oktober 20 18

SEKRET~SJENDERAL

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

TID

SUGANDA -PANDAPOTAN -PASARIEU

KEPALA BIRO ADMINISTRASI DAN SISTEM INFORMASI LAPORAN

OMBUDSMAN REPUEUK INDONESIA

? __ , -1{?_ DWI CIPTANINGSIH

NIP.19631 0021990032003

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

I I I I

I I

Biro Biro I Biro I Perencanaan dan Hukum, Kerja Sarna, I Fasilitasi Pelayanan

Keu angan dan Organisasi I Teknis I

I

! ; tlt I I

~i-1+1 - ,....,-- ·- l H+ --:

·- .:f: ~W~r; ~~Pr-fa n ,Jngf.\a a' I c+ lj±J H- -

Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 20 18 Tanggal: 16 Oktober 2018

Inspektorat

I I Biro Biro

Hubungan Masyarakat Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi dan Umum

I

.-L I

Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Biro Ombudsman Republik Indonesia

Perencanaan dan Nomor :1 Tahun 2018 Keuangan Tanggal :16 Oktober 2018

Bagian Bagian Bagian Bagian

Fasilitasi Keu angan Akuntansi dan Per en canaan Keuangan Pusat

Perwakilan Pelaporan

I Subbagian Subbagian

Subbagian Subbagian - Penyusunan Program - - Pelaksanaan Anggaran ,..._ Akuntansi

dan Anggaran Perbendaharaan Wilayah I

Su bbagian Subbagian Subbagian Subbagian '- Evaluasi dan - Pelaksanaan Anggaran '- Pelaporan dan

Pelaksanaan Anggaran '-

Pelaporan Wilayah II Dokumentasi Keuangan

Subbagian Subbagian '--- Veriflkasi '- Pelaksanaan Anggaran

Wilayah III

Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Biro Ombudsman Republik Indonesi a

Hukurn, Kerja Sarna, dan Nomor :1 Tahun 2018 Organisasi Tanggal :16 Oktober 2018

I I

Bagian Bag ian Bagian

Hukurn Kerja Sarna Organisasi dan Fasilitasi Reforrnasi Birokrasi

I I Subbagian Subbagian

1-Analisis dan Penyusunan 1-- Fasilitasi Kerja Sarna 1--

Subbagian

Peraturan Perundang- Kelernbagaan Undangan Dalarn Negeri

Subbagian Subbagian Subbagian - Dokurnentasi dan '-- Fasilitasi Kerja Sarna 1--

Tata Laksana Diserninasi Hukurn Luar Negeri

Subbagian Subbagian - Advokasi Hukurn dan '--

Fasilitasi Reforrnasi Birokarsi Ajudikasi

Biro Fasilitasi Pelayanan

Teknis

l

Bagian Bagian Fasilitasi Pemeriksaan FasilitasiPengendalian

Khusus dan Kajian Mutu

Subbagian Subbagian Fasilitasi Pemeriksaan Fasilitasi Penerimaan dan r-- t--Khusus, Resolusi, dan Veriflkasi Laporan

Pemantauan Masyarakat

Subbagtan Subbagian Data dan Informasi

'---- t--Pengawasan Pelayanan Fasilitasi Kajian

Publik

Subbagian '---- Fasilitasi Manajemen

Mutu

I

I I I I I I I I I

-~ : , I

I+' i

Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor :1 Tahun 2018 Tanggal :16 Oktober 2018

Bagian Fasilitasi Pengelolaan dan

Dokumentasi Laporan Masyarakat

I Subbagian

1- Fasilitasi Pengelolaan Laporan Masyarakat

Subbagian 1- Fasilitasi Pemutakhiran

Laporan Masyarakat

Subbagian - Dokumentasi Laporan

Masyarakat

Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal

Biro Ombudsman Republik lndonesi

Hubungan Masyarakat dan Nomor :1 Tahun 2018

Teknologi Informasi Tanggal: 16 Oktober 20 18

a

I l T I Bagian Bagian Bagian

Hubu ngan Masyarakat Teknologi Informasi Data dan Layanan Kepustakaan

I I 1 Subbagian Su bbagian Subbagian 1-- Pemberitaan, Publikasi, f-

Infrastruktur Teknologi ..._

Pengelolaan Data dan dan Dokumentasi I

Informasi

Subbagian Subbagian f- Hubungan Antar f- Pengembangan Subbagian

L_

Lembaga Aplikasi Layanan Kepustakaan

Subbagian Kemitraan Su bbagian L_ Strategis dan L_ Keamanan Informasi

Pengembangan Jejaring dan J aringan Masyarakat

Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Biro Ombudsman Republik Indonesia

Sumber Daya Manusia Nomor :1 Tahun 2018 dan Umum Tanggal :16 Oktober 2018

Bagian Bagian Bagian Bagian Administrasi dan Pengembangan Rumah Tangga dan Tata U saha dan

Kesejahteraan Pegawai Sumber Daya Manusia Layanan Pengadaan Protokol

I I Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian

1-- Administrasi 1-- Perencanaan dan Evaluasi 1-- Pemeliharaan dan ~ Tata Persuratan dan Pengembangan Sumber

Kepegawaian Daya Manusia Rumah Tangga Kearsipan

Subbagian Mutasi dan Subbagian Subbagian

Subbagian ~ L- Pengembangan Kapasitas '-- Perlengkapan dan I--

Disiplin Pegawai Sumber Daya Manusia Penatausahaan Aset Tata Usaha Pimpinan

Subbagian Subbagian

Subbagian L- Layanan Pengadaan L-

Kesejahteraan Pegawai Barang dan J asa Protokol

Inspektorat

I ~ +~t~l I ··~ itlql l

+- ~~ p l

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan Ombudsman Republik Indonesia,

Dwi Ciptanings· NIP .196310021990032003

) n:r ~~

1il H-'.k ar a ~~

~it ) ~ : A f-'

;

--

.... ....

Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor :1 Tahun 2018 Tanggal :16 Oktober 2018

.

Kepala Subbagian Tata Usaha

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Documents

I SALINAN I - ombudsman.go.id · Inspektorat. Bagian Kedua Biro Perencanaan dan Keuangan Pasa15 Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan,