LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015sakip.pertanian.go.id/admin/data2/1 ind lakip biro 2015.pdf · Dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2015 ... 2 Laporan

Biro Perencanaan, Sekretariat JenderalKementerian Pertanian

2016

LAPORAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015

KEMENTERIAN PERTANIANJL. Harsono RM No. 3 Ragunan

Jakarta Selatan Telp/Fax. 62-21 7804756

iLaporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 disusun dengan mengacu

kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan

mengenai pencapaian kinerja Biro Perencanaan selama Tahun 2015. Capaian

kinerja Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Biro

Perencanaan. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan

digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Biro

Perencanaan secara berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2016Kepala Biro Perencanaan,

Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc

NIP. 19640521 199003 1 001

iiLaporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas

pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Biro Perencanaan

Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan

melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Biro

Perencanaan Tahun 2015 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan

upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah

dilakukan selama tahun 2015.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53

Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan

program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan serta

Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019. Pada Laporan Kinerja

Biro Perencanaan ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan

maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Biro Perencanaan

pada tahun 2015.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Biro Perencanaan telah

melaksanakan berbagai kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran,

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana

Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019.

Visi Biro Perencanaan adalah Terwujudnya sistem perencanaan yang

berkualitas dan handal guna mendukung pencapaian target pembangunan

pertanian. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Misi yang harus

dilaksanakan adalah: (1) Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan,

program, anggaran dan perencanaan wilayah; (2) Mengkoordinasikan

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan pertanian; serta (3) Mendorong terwujudnya sistem

perencanaan pertanian berbasis kawasan dan pertanian terpadu berkelanjutan.

Sesuai dengan visi dan misi Biro Perencanaan, maka tujuan yang akan

dilaksanakan adalah menyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian

sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, tata penyelenggaraan, dan tata

kewenangan untuk mewujudkan Biro Perencanaan sebagai organisasi yang

efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan umum Biro Perencanaan tersebut akan

iiiLaporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015

diselenggarakan melalui: (1) Penyusunan rumusan kebijakan, program dan

perencanaan wilayah pembangunan pertanian yang selaras dengan

perencanaan pembangunan nasional; (2) Penyusunan anggaran Kementerian

Pertanian dengan menerapkan asas disiplin anggaran; (3) Pemantauan dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian agar sejalan

dengan pencapaian target yang telah ditetapkan; serta (4) Menyediakan data

dan analisis yang mendukung perencanaan pembangunan pertanian,

menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan

Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit kinerja birokrasi.

Sasaran Biro Perencanaan adalah: (1) Meningkatnya kualitas penyusunan

dokumen rumusan kebijakan, program dan wilayah; (2) Meningkatnya kualitas

penyusunan dokumen anggaran; (3) Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan

penyediaan dokumen pemantauan dan evaluasi; serta (4) Meningkatnya

kualitas dan penyusunan dokumen kinerja Kementerian Pertanian.

Dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2015menetapkan 1 sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja. Sasaran kegiatanyang dimaksud adalah Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran,pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanianyang berkualitas baik, dengan 3 (tiga) indikator kinerja, antara lain: (1) NilaiAKIP Sekretariat Jenderal dengan target nilai 82; (2) Jumlah revisi anggaran(DIPA) yang dilakukan dengan target maksimal sebanyak 5 kali; serta (3)Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dengan target 6rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun2015 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian indikatorkinerja Biro Perencaaan Tahun 2015 dengan kriteria sangat berhasil yaituNilai AKIP Sekretariat Jenderal dan berhasil yaitu untuk indikator Jumlah revisianggaran (DIPA) yang dilakukan serta Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yangditindaklanjuti.

Pada tahun 2015, Biro Perencanaan mendapatkan total alokasi anggaransebesar Rp59.587.600.000,- yang bersumber dari Anggaran PembangunanBelanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapaiRp56.587.600.000,- atau 95,21%.

Biro Perencanaan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sertamenyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaiansasaran kegiatan, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaiansemua sasaran kegiatan dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja BiroPerencanaan Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikankinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.

ivLaporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.......................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................ ii

DAFTAR ISI..................................................................................... v

I. PENDAHULUAN ..................................................................... 1

1.1 Latar Belakang................................................................ 1

1.2 Struktur Organisasi ......................................................... 1

1.3 Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan ................................. 3

1.4 Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan............................ 7

1.5 Dukungan Anggaran........................................................ 9

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................... 10

2.1 Visi dan Misi.................................................................... 10

2.2 Tujuan dan Sasaran ........................................................ 11

2.3 Arah dan Kebijakan ......................................................... 12

2.4 Strategi........................................................................... 13

2.5 Penetapan Kinerja 2015.................................................. 13

III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................... 16

3.1 Pengukuran Kinerja ......................................................... 16

3.2 Pencapaian Kinerja.......................................................... 16

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja ............................................ 19

3.3.1 AKIP Sekretariat Jenderal .................................... 19

3.3.2 Jumlah Revisi Anggaran Yang Dilakukan ............... 22

3.3.3 Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Yang

Ditindaklanjuti..................................................... 28

3.4 Akuntabilitas Keuangan ................................................... 30

3.5 Permasalahan ................................................................. 32

3.6 Rekomendasi .................................................................. 32

IV. PENUTUP ............................................................................... 33

LAMPIRAN

vLaporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015................... 14

Tabel 2. Capaian Indikator Biro Perencanaan Tahun 2015.................... 17

Tabel 3. Capaian Kinerja Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun

2015.................................................................................... 19

Tabel 4. Capaian Kinerja Jumlah Revisi Anggaran Tahun 2015 ............. 23

Tabel 5. Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Evaluasi yang

Ditindaklanjuti Tahun 2015 ................................................... 28

Tabel 6. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan TA. 2015 Sampai Dengan

Tanggal 31 Desember 2015 (Sesuai SPM)................................. 31

viLaporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan

Tingkat Pendidikan Tahun 2010-2014 ......................... 8

Gambar 2 Komposisi Pegawai Biro Perencanaan Berdasarkan

Golongan Ruang Tahun 2010-2014 ................................... 9

Gambar 3 dan 4. Pelaksanaan Rakor SAKIP di Bali dan Yogya . ........... 22

Gambar 5 Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

Pembangunan Pertanian Tahun 2016 ............................... 26

Gambar 6 dan 7. Monitoring Kegiatan GP-PTT di Kabupaten

Banyuasin dan Kunjungan ke PT.Gunung Madu

Plantation, Lampung ....................................................... 30

1Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini merupakan perwujudan

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan program Biro

Perencanaan Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PAN RB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dalam rangka

mewujudkan (good governance), transparansi, dan akuntabilitas sekaligus

sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di

lingkungan Biro Perencanaan.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor

61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertanian, disebutkan Biro Perencanaan merupakan satu unsur pelaksana di

Sekretariat Jenderal. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian.

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri dari empat bagian, 12 sub

bagian dan satu kelompok jabatan fungsional, terdiri dari: (1) Bagian

Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, meliputi (i) Sub Bagian

Penyusunan Kebijakan, (ii) Sub Bagian Penyusunan Program, dan (iii) Sub


BIROPERENCANAAN

BAGIANPENYUSUNAN

KEBIJAKANPROGRAM DAN

SubbagianPenyusunanKebijakan

SubbagianPenyusunan Program

SubbagianPerencanaan Wilayah

BAGIANPENYUSUNAN

ANGGARAN

SubbagianFasilitasi Pengelolaan

Anggaram

SubbagianAdministrasiAnggaran I

SubbagianAdministrasiAnggaran II

BAGIANPEMANTAUAN DAN

EVALUASI

SubbagianPemantauan dan

Evaluasi I

SubbagianPemantauan dan

Evaluasi II

SubbagianTata Usaha

Biro Perencanaan

BAGIANPELAPORAN

SubbagianData dan Analisis

SubbagianPelaporan

Kementerian

SubbagianPelaporan

Kinerja

KelompokJabatan Fungsional

Bagian Perencanaan Wilayah. (2) Bagian Penyusunan Anggaran, meliputi (i)

Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaran, (ii) Sub Bagian Administrasi

Anggaran I, dan (iii) Sub Bagian Administrasi Anggaran II; (3) Bagian

Pemantauan dan Evaluas, meliputi (i) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi I,

(ii) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, dan (iii) Sub Bagian Tata Usaha

Biro; (4) Bagian Pelaporan, meliputi (i) Sub Bagian Data dan Analisis, (ii) Sub

Bagian Pelaporan Kementerian, dan (iii) Sub Bagian Pelaporan Kinerja; dan (5)

Kelompok Jabatan Fungsional.

SSTTRRUUKKTTUURR OORRGGAANNIISSAASSII BBIIRROO PPEERREENNCCAANNAAAANN TTAAHHUUNN 22001155


1.3. Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan

Sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan

mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal yaitu Dukungan

Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.

Biro Perencanaan mempunyai tugas: melaksanakan koordinasi perencanaan

penyusunan rencana kegiatan dan program Kementerian Pertanian. Fungsi

yang dilaksanakan Biro Perencanaan mencakup: (1) Koordinasi dan penyiapan

penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan pertanian; (2)

Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; (3)

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian; (4)

Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan

pertanian, dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut, Biro Perencanaan

melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian

Pertanian, dengan sub kegiatan: (1) Koordinasi penyusunan kebijakan,

program dan wilayah; (2) Koordinasi penyusunan anggaran; (3) Koordinasi

pemantauan dan evaluasi; dan (4) Koordinasi pelaporan kinerja Kementerian

Pertanian. Indikator Kegiatan Biro Perencanaan berupa output, yaitu: (1)

Terumuskannya dokumen kebijakan, program dan wilayah; (2) Terumuskannya

dokumen anggaran; (3) Tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi; dan

(4) Tersusunnya laporan kinerja Kementerian Pertanian. Uraian tugas menurut

bagian disajikan sebagai berikut:

1.3.1. Tugas dan Fungsi Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah

Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, mempunyai

tugas pokok dan fungsi, melaksanakan: (1) Penyiapan penyusunan kebijakan

pembangunan pertanian; (2) Penyiapan penyusunan rencana program dan

kegiatan pembangunan pertanian; dan (3) Penyiapan perencanaan


pengembangan wilayah berbasis pertanian. Bagian Penyusunan Kebijakan,

Program dan Wilayah terdiri dari: (1) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan,

bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembangunan

pertanian; (2) Sub Bagian Penyusunan Program, bertugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan

pertanian; (3) Sub Bagian Perencanaan Wilayah, bertugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan pengembangan wilayah berbasis pertanian.

Indikator Kegiatan Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah: (1)

Tersusunnya dokumen kebijakan Pembangunan Pertanian; (2) Tersusunnya

dokumen program dan kegiatan Kementerian Pertanian; (3) Tersusunnya

dokumen perencanaan pengembangan wilayah berbasis pertanian.

1.3.2. Tugas dan Fungsi Bagian Penyusunan Anggaran

Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas dan fungsi,

melaksanakan: (1) Penyiapan fasilitasi pengelolaan anggaran Kementerian

Pertanian; (2) Penyiapan penyusunan administrasi anggaran Kementerian

Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas

Pembantuan; dan (3) Penyiapan penyusunan administrasi anggaran

Kementerian pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi

Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit

program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18.

Bagian Penyusunan Anggaran terdiri dari: (1) Sub Bagian Fasilitasi

Pengelolaan Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

fasilitasi pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian; (2) Sub Bagian

Administrasi Anggaran I, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian

Anggaran 18 meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana

Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; dan (3) Sub Bagian Administrasi


Anggaran II, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi

anggaran Kementerian pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran

18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO),

kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18.

Indikator Kegiatan Bagian Penyusunan Anggaran: (1) Tersusunnya dokumen

fasilitasi anggaran Kementerian Pertanian; (2) Tersusunnya dokumen

administrasi anggaran I Kementerian Pertanian; dan (3) Tersusunnya dokumen

administrasi anggaran II Kementerian Pertanian.

1.3.3. Tugas dan Fungsi Bagian Pemantauan dan Evaluasi

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas dan fungsi,

melaksanakan: (1) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi dan Dana

Tugas Pembantuan; (2) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18

meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO),

kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18;

dan (3) Penyiapan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari: (1) Sub Bagian

Pemantauan dan Evaluasi I, bertugas melakukan penyiapan bahan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang

bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; (2) Sub

Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, bertugas melakukan penyiapan bahan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang

bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK),

subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya

anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18; dan (3) Sub Bagian Tata Usaha Biro,


bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga,

perlengkapan dan surat menyurat, serta kearsipan Biro Perencanaan. Indikator

Kegiatan Bagian Pemantauan dan Evaluasi: (1) Tersusunnya dokumen

pemantauan dan evaluasi I program Kementerian Pertanian; (2) Tersusunnya

dokumen pemantauan dan evaluasi II program Kementerian Pertanian; dan (3)

Tersusunnya laporan ketatausahaan Biro Perencanaan.

1.3.4. Tugas dan Fungsi Bagian Pelaporan

Bagian Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan

tugas, Bagian Pelaporan menyelenggarakan fungsi: (1) Pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan

Kementerian Pertanian; (2) Penyusunan laporan pelaksanaan program

pembangunan pertanian; dan (3) Penyusunan laporan kinerja Kementerian

Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan.

Bagian Pelaporan terdiri dari: (1) Sub Bagian Data dan Analisis,

mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan

penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Pertanian; (2)

Sub Bagian Pelaporan Kementerian, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan

(3) Sub Bagian Pelaporan Kinerja, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal

dan Biro Perencanaan. Indikator Kegiatan Bagian Pelaporan: (1) Tersusunnya

laporan data dan analisis; (2) Tersusunnya laporan Kementerian Pertanian; dan

(3) Tersusunnya laporan kinerja Kementerian Pertanian.


1.3.5. Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Perencana

Fungsional Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di

unit-unit perencanaan, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyiapkan,

melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan yang meliputi: identifikasi

permasalahan; perumusan alternatif kebijakan perencanaan; pengkajian

alternatif; penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan; pengendalian

pelaksanaan; dan penilaian hasil pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam pasal

4 Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001.

Ruang lingkup pejabat fungsional perencana adalah mendukung tugas

unit kerja struktural dalam menyusun dan menyiapkan bahan formulasi

kebijakan, menyusun dan menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan,

memberikan masukan-masukan dan analisis kebijakan, menyusun rekomendasi

dan rencana, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan yang dapat digunakan

oleh pimpinan unit kerja beserta jajarannya untuk mengambil langkah-

langkah/kebijakan lebih lanjut.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas 4

(empat) Jabatan Fungsional Perencana, yakni: Pertama, Muda, Madya dan

Utama, yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Kepala Biro Perencanaan.

1.4. Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan

Berdasarkan data kepegawaian, pegawai di Biro Perencanaan pada

Tahun 2015 masih sama dengan jumlah Tahun 2014 yakni mencapai 107

orang. Bila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka tingkat pendidikan S1

keatas mencapai 85 % dari total pegawai di Tahun 2015, meningkat dibanding


pada Tahun 2010 yang hanya mencapai 77 persen dari total pegawai yang

ada. Komposisi yang meningkat cukup besar adalah pegawai yang

berpendidikan S2 yang pada Tahun 2010 sebanyak 14 orang, maka pada

Tahun 2015 sebanyak 25 orang (Gambar 1).

Gambar 1. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan TingkatPendidikan, Tahun 2010-2014

Sedangkan bila dilihat berdasarkan golongan ruang, maka komposisi

pegawai Biro Perencanaan semakin meningkat pada golongan IV, sebaliknya

pada golongan III mengalami penurunan. Hal ini karena adanya kenaikan

pangkat pegawai dari golongan III menjadi golongan IV atau memasuki

purnabakti.

0

10

20

30

40

50

60

70

SLTP SLTA Diploma 3 S1 S2 S3

Peg

awai

(ora

ng)

Jenis Pendidikan

2010 2011 2012 2013 2014


Gambar 2. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Golongan Ruang,Tahun 2010-2014.

1.5. Dukungan Anggaran

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan mempunyai

tugas untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program

Kementerian Pertanian. Maka, dalam pencapaian sasaran dengan sejumlah

target indikator yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan pada Tahun Anggaran

2015 mengelola anggaran sebesar Rp59.587.600.000,- yang selanjutnya

dikelola oleh empat (4) bagian dengan rincian sebagai berikut:

(1) Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, dengan pagu

anggaran sebesar Rp16.089.092.000,-;

(2) Bagian Penyusunan Anggaran, dengan pagu anggaran sebesar

Rp16.872.570.000,-;

(3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi, dengan pagu anggaran sebesar

Rp18.394.728.000,- ; serta

(4) Bagian Pelaporan, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.231.210.000,-.

0

20

40

60

80

100

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV

ora

ng

2010 2011 2012 2013 2014


BAB. II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Dalam rangka menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen

seluruh jajaran Biro Perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

maka ditetapkan visi dan misi. Adapun visi Biro Perencanaan yang diharapkan

mampu memberi arah ke masa depan yaitu:

Misi Biro Perencanaan telah disusun secara jelas dan sesuai dengan

tugas dan fungsinya, juga terkait dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai

peraturan perundang-undangan. Perumusan misi ini telah memperhatikan

masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan

peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan

lingkungan strategis.

Kriteria dalam penentuan misi Biro Perencanaan lain adalah (1) sejalan

dengan upaya pencapaian visi Sekretariat Jenderal, (2) sebagai penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naional (RPJMN) Tahun 2015-

2019 serta tugas yang dibebankan oleh undang-undang, (3) menggambarkan

tindakan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan.

Terwujudnya Sistem Perencanaan Yang Berkualitas

dan Handal


1) Mengkoordinasikan Penyusunan Rumusan Kebijakan,

Program, Anggaran dan Perencanaan Wilayah

2) Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan pertanian

3) Mendorong terwujudnya sistem perencanaan

pertanian berbasis kawasan dan pertanian terpadu

berkelanjutan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan

Pertanian

Berdasarkan acuan tersebut di atas, misi Biro Perencanaan, antara lain:

2.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Unit Kerja Biro Perencanaan, maka

ditetapkan tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

a. Tujuan

(1) Menyusun rumusan kebijakan, program dan perencanaan wilayah

pembangunan pertanian yang selaras dengan perencanaan

pembangunan nasional.

(2) Menyusun anggaran Kementerian Pertanian dengan menerapkan asas

disiplin anggaran.


(3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan

pertanian agar sejalan dengan pencapaian target yang telah

ditetapkan.

(4) Menyediakan data dan analisis yang mendukung perencanaan

pembangunan pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan

bahan laporan pimpinan Kementerian Pertanian untuk memenuhi

kebutuhan audit kinerja birokrasi.

b. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang akan dicapai

adalah:

(1) Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen rumusan kebijakan,

program

dan wilayah.

(2) Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen anggaran

(3) Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan penyediaan dokumen

pemantauan

dan evaluasi.

(4) Meningkatnya kualitas dan penyusunan dokumen kinerja Kementerian

Pertanian.

2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan koordinasi dan

kebijakan teknis, antara lain: 1) perencanaan program dan anggaran

kementerian; 2) penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran

kementerian; 3) pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kementerian; 4)

laporan akuntabilitas kinerja kementerian; serta 5) kelembagaan, kepegawaian

dan ketatalaksanaan Biro Perencanaan.


2.4. Strategi

(1) Mengembangkan sistem dan prosedur manajemen perencanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang mudah diterapkan oleh

Pusat dan Daerah;

(2) Mengembangkan instrumen dan metode perencanaan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah teknis, sosial

ekonomi dan peraturan perundangan;

(3) Mengefektifkan berfungsinya forum perencanaan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian di Pusat dan Daerah;

(4) Meningkatkan kapasitas perencana dan evaluator bidang pertanian di

Pusat dan Daerah;

(5) Memanfaatkan sarana, teknologi, data dan informasi pembangunan

pertanian;

(6) Meningkatkan tatakelola manajemen administrasi yang baik.

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome

yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.


Untuk Tahun 2015, Biro Perencanaan telah menetapkan target kinerja

program dan kegiatan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015

yang telah ditandatangani oleh pejabat Eselon II dengan pejabat Eselon I.

Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 adalah sebagaimana Tabel

berikut:

Tabel 1: Penetapan Kinerja Biro Perencanaan, Tahun 2015

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

Dokumen perencanaan kebijakan,anggaran, pemantauan danevaluasi, serta pelaporanKementerian Pertanian yangberkualitas baik

1. Nilai AKIP SekretariatJenderal

82

2. Jumlah revisi anggaranyang dilakukan

5 Kali

3. Jumlah rekomendasi hasilevaluasi yang ditindaklanjuti

6

Sumber: Biro Perencanaan, 2015

Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015, Biro Perencanaan

menggunakan Indikator Kinerja dengan 2 (dua) jenis sasaran target yaitu

maximize target dan minimize target. Yang dimaksud maximize target adalah

semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik sedangkan

minimize target adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja

semakin baik. Indikator kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 yang

menggunakan maximize target adalah Nilai AKIP Setjen dengan target 82 dan

Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dengan target 6

rekomendasi. Sedangkan Indikator kinerja Biro Perencanaan yang

menggunakan minimize target adalah Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan

dengan target 5 kali revisi.


Dalam menentukan capaian kriteria keberhasilannya, khusus untuk

indikator dengan target minimize, Biro Perencanaan menggunakan metode

scoring sebagai berikut:

Melakukan revisi 0-1 kali: Sangat berhasil, capaiannya sebesar 100%

Melakukan revisi 2-3 kali: Berhasil, capaiannya sebesar 80%

Melakukan revisi 4-5 kali: Cukup berhasil, capaiannya sebesar 60%

Melakukan revisi > 5 kali : Kurang berhasil, capaiannya sebesar 50%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Manajemen kinerja merupakan proses organisasi untuk membangun

kesepakatan bersama tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran

pencapaiannya dan bagaimana cara mencapainya. Manajemen kinerja

organisasi akan selaras dengan strategi organisasi di setiap tingkat jabatan di

dalam organisasi.

Biro Perencanaan telah menetapkan kriteria ukuran keberhasilan

pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan-kegiatan Biro Perencanaan pada

Tahun 2015, berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, seperti

berikut: (1) sangat berhasil (capaian>100%), (2) berhasil (capaian 80-100%),

(3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%)

terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Pencapaian Kinerja

Biro Perencanaan telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari

sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai

Tahun 2015. Standar kinerja tersebut telah diselaras dengan standar kinerja

jangka menengah seperti yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis

Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019. Standar kinerja ini juga merupakan

Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Jenderal

Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretaris

Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015.

Evaluasi kinerja Biro Perencanaan tidak hanya menganalisis

perbandingkan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis


juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum

memenuhi harapan, serta membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2015

dengan kinerja beberapa Tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk

upaya perbaikan kinerja Biro Perencanaan sehingga peningkatan kinerja secara

berkesinambungan (continuous improvement) dapat terwujud. Pencapaian

kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 dapat dijabarkan pada Tabel 2, berikut

ini.

Tabel 2. Capaian Indikator Biro Perencanaan Tahun 2015

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian %

Dokumen perencanaankebijakan, anggaran,pemantauan danevaluasi, sertapelaporan KementerianPertanian yangberkualitas baik

1. Nilai AKIPSekretariat Jenderal

82 86,91 105,98

2. Jumlah revisianggaran yangdilakukan

5 Kali 3 kali 80

3. Jumlah rekomendasihasil evaluasi yangditindaklanjuti

6Rekomendasi

6Rekomen

dasi100


Secara umum, pencapaian kinerja Biro Perencanaan dapat dikatakan

berhasil, dengan rata-rata capaian sebesar 95,32%. Jika dilihat berdasarkan

capaian indikator kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015, seluruh indikator

kinerja Biro Perencanaan tercapai targetnya. Detail pencapaian masing-masing

Indikator akan dibahas pada sub bab berikutnya.

Biro Perencanaan Kementerian Pertanian telah melakukan peningkatan

kualitas indikator kinerja pada Tahun 2015 ini dalam rangka peningkatan

kinerja secara berkesinambungan. Jumlah indikator kinerja sasaran kegiatan


yang digunakan dalam 5 (lima) tahun terakhir semakin efisien. Indikator

kinerja sasaran program yang digunakan pada Tahun 2015 hanya sebanyak 3

(tiga) indikator, dimana pada Tahun 2011-2013 jumlah indikator yang

digunakan sebanyak 4 indikator dan 2014 sebanyak 6 indikator.

Kualitas indikator kinerja sasaran kegiatan juga mengalami

peningkatan, dimana secara umum kualitas indikator kinerja dapat

dikelompokkan menjadi 2 jenis indikator, yaitu lead indicators dan lag

indicators. Lead indicators merupakan indikator kinerja yang relatif mudah,

dimana pencapaiannya cenderung berada dibawah kendali organisasi. Contoh

lead indicators adalah jumlah laporan, jumlah kegiatan dan jumlah sertifikat

yang dikeluarkan. Pencapaian indikator tersebut tergantung kepada kegiatan

(process) yang dilakukan organisasi, bukan kepada hasil (output) maupun

dampak (outcome) yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.

Lag indicators merupakan indikator kinerja yang pencapaiannya berada

diluar kendali organisasi, berbentuk hasil (output) atas suatu aktifitas yang

dilakukan atau dampak (outcome) atas hasil (output) yang dihasilkan

organisasi. Contoh lag indicators adalah nilai SAKIP Sekretariat Jenderal,

Jumlah revisi anggaran yang dilakukan, serta Jumlah rekomendasi hasil

evaluasi yang ditindaklanjuti. Berdasarkan tabel perbandingan jumlah dan

kualitas indikator kinerja sasaran program, seluruh indikator kinerja sasaran

kegiatan Tahun 2015 adalah Lag indicator. Sedangkan tahun-tahun

sebelumnya, seluruh indikator yang digunakan adalah lead indicator.

Sehingga, dengan jumlah indikator yang semakin sedikit dengan kualitas

indikator yang semakin tinggi diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pengelolaan kinerja di lingkungan Biro Perencanaan Kementerian

Pertanian.


3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran

kinerja masing-masing indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis

Biro Perencanaan tahun 2015 Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari masing-

masing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.3.1. AKIP Sekretariat Jenderal

Biro Perencanaan bertugas mengawal agar nilai AKIP Sekretariat

Jenderal yang diperoleh sesuai dengan target yaitu sebesar 82. AKIP dievaluasi

dan dianalisa oleh Inspektorat Jenderal dengan berdasarkan kepada

pencapaian atas lima komponen besar manajemen kinerja yang meliputi:

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pemanfaatan hasil

evaluasi dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Hasil evaluasi dituangkan

dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d 100.

Tahun 2015, unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

memperoleh nilai sebesar 86,91 dengan kategori sangat baik (A), dan dapat

dikatakan pencapaian sasaran indikator mencapai 105,98% (sangat berhasil).

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5,70 poin atau 9,34%

dibanding perolehan pada Tahun 2014 (penilaian SAKIP Tahun 2013) yang

mencapai 81,21 poin.

Tabel 3: Capaian Kinerja nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASIPERSENTASE

CAPAIAN(%)

Nilai AKIP Sekretariat Jenderal 82 86,91 105,98



Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen

manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu

Biro Umum dan Humas, Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian,

Biro Hukum dan Informasi Publik; Biro Keuangan dan Perlengkapan; Pusat

Kerjasama Luar Negeri; Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian; serta Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Hal ini berarti

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sudah melakukan beberapa

perbaikan dalam pelaksanaan SAKIP baik di tingkat unit kerja Eselon I maupun

di tingkat unit kerja Eselon II, antara lain untuk:

1) Menyempurnakan tujuan dan sasaran dalam renstra agar seluruhnya

berorientasi hasil, memperbaiki indikator kinerja tujuan (outcome) dan

sasaran (outcome dan output) agar memenuhi kriteria indikator kinerja

yang baik.

2) Menambahkan dokumen penetapan kinerja di dalam renstra dan

melakukan review secara berkala terhadap renstra.

3) Menambahkan komponen program, serta target kinerja dalam dokumen

PK agar ditetapkan dengan baik degan menyajikan target jumlah, selain

itu dokumen PK dimonitor pencapaiannya secara berkala.

Kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan yang mendukung keberhasilan

dalam pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP Setjen adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Tindak Lanjut Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP)

2015-2045

dengan pagu anggaran Rp674.000.000,- dan realisasi Rp542.349.570,-

(80,47%).

b. Kegiatan Penyusunan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019

Kegiatan Renstra Pertanian 2015-2019 menghasilkan tiga dokumen yang

terdiri dari: Renstra Kementan, Renstra Setjen dan Renstra Biro

Perencanaan 2015-2019. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar

Rp981.290.000,- dengan realisasi Rp808.102.050,- (82,35%).


c. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 dengan pagu

anggaran sebesar Rp97.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp83.146.000,-

(85,54%).

d. Koordinasi Trilateral Meeting dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun

2016.

dengan pagu anggaran Rp186.180.000,- dan realisasi Rp177.947.000,-

(95,58%).

e. Penyusunan Standar Baku Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

2015-2019 dengan pagu anggaran Rp690.004.000,- dan realisasi

Rp662.196.000,- (95,97%).

f. Koordinasi Pelaksanaan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Pertanian Nasional dan

Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Pertanian

Nasional Tahun 2015 dengan

pagu anggaran sebesar

Rp1.066.660.000,- dan realisasi

sebesar Rp1.052.631.360,-

(98,68%).

g. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal

dengan alokasi anggaran sebesar Rp131.630.000,- dan realisasi sebesar

Rp125.000.000,- (94,96%).

h. Koordinasi serta peningkatan kapasitas penyusun Laporan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di lingkup

Kementerian Pertanian, maka Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian mengadakan Rapat Koordinasi SAKIP Kementerian

Pertanian Tahun 2015 di 2 (dua) wilayah yaitu: Wilayah Timur yang

dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Bali pada tanggal 21-23 Oktober 2015 dan

Wilayah Barat yang telah diselenggarakan pada tanggal 28-30 Oktober 2015

bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Peserta dalam Rakor ini

adalah para penyusun Laporan Kinerja dari Eselon I dan perwakilan UPT


Lingkup Kementerian Pertanian serta menghadirkan narasumber dari

KemenPAN RB, Inspektorat Jenderal, dan Konsultan VA2

dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp806.900.000,

sebesar Rp781.239.100,- (96,82%).

Gambar 3 dan 4. Pelaksanaan Rakor SAKIP di Bali dan Yogya

i. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014

Rp842.750.000,- dengan serapan sebesar Rp802.961.850,

Dalam mencapai indikator Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2015,

dialokasikan pagu anggaran sebesar

sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar

91,95%.

3.3.2. Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan

Salah satu indikator ketepatan perencanaan anggaran adalah berapa

banyak revisi yang dilakukan. Revisi anggaran yang dimaksudkan adalah revisi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Perencanaan Tahun 2015.

Revisi DIPA tersebut untuk memperlancar rencana kegiatan.

revisi DIPA maka kinerja Biro Perencanaan semakin baik, dengan kata lain

perencanaan mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tahun 2015 telah dilakukan revisi DIPA Biro Perencanaan Tahun 2015

Lingkup Kementerian Pertanian serta menghadirkan narasumber dari

KemenPAN RB, Inspektorat Jenderal, dan Konsultan VA2. Anggaran yang

kegiatan ini adalah Rp806.900.000,- dengan serapan

. Pelaksanaan Rakor SAKIP di Bali dan Yogya

Laporan Kinerja Tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar

sebesar Rp802.961.850,- (95,28%).

Dalam mencapai indikator Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2015,

dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp5.476.614.000,- dengan realisasi

sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp5.035.572.930,- atau sebesar

Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan

Salah satu indikator ketepatan perencanaan anggaran adalah berapa

Revisi anggaran yang dimaksudkan adalah revisi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Perencanaan Tahun 2015.

untuk memperlancar rencana kegiatan. Semakin sedikit

maka kinerja Biro Perencanaan semakin baik, dengan kata lain

perencanaan mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Hingga akhir

DIPA Biro Perencanaan Tahun 2015


sebanyak 3 kali atau bisa dikatakan ukuran keberhasilan mencapai 80%

(berhasil).

Tabel 4: Capaian Kinerja Jumlah Revisi Anggaran Tahun 2015


CAPAIAN(%)

Jumlah Revisi Anggaran 5 Kali 3 Kali 80

Revisi DIPA yang dilakukan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang

dilakukan oleh Menteri Pertanian, berdasar pada:

1) Surat Menteri Keuangan No. S-794/ MK.02/ 2014 tanggal 1 Desember

2014, sebagai tindak lanjut penghematan anggaran perjalanan

dinas/meeting konsinyering Kementerian/Lembaga TA. 2015 dan

refocusing belanja untuk mendukung Upsus Swasembada Pangan Padi,

Jagung, dan Kedelai. Anggaran Biro Perencanaan yang semula

Rp51.587.600.000,- bertambah Rp71.587.600.000,-

2) Surat Menteri Keuangan No. S-18/MK.02/2015 tanggal 9 Pebruari

2015, perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA.

2015. Anggaran Biro Perencanaan yang semula Rp71.587.600.000,-

berkurang menjadi Rp63.587.600.000,-

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 134 Tahun 2015 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian

sebesar 70%. Anggaran Biro Perencanaan yang semula

Rp63.587.600.000,- kembali berkurang menjadi Rp59.587.600.000,-

Pada Tahun 2015 ini, telah keluar beberapa peraturan-peraturan baru

yang juga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran sehingga perlunya

dilakukan revisi DIPA. Peraturan-peraturan tersebut adanya kebijakan yang

terkait dengan proses revisi yang harus dipatuhi, yakni adanya: 1) PMK No: S-

798/PB/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pemantauan dan Pengendalian


Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015, dan 2) PMK No: 140/PMK/ 2015

tanggal 6 Oktober 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

No. 257/PMK.02/2014 yakni Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015.

Revisi-revisi tersebut sangat menyita waktu, bahkan berdampak pada

penundaan kegiatan sehingga realisasi menjadi rendah. Selain itu, revisi ini

dapat mengakibatkan pagu minus, karena beberapa kegiatan yang sedang

berjalan dan belum dibayar terkena penghematan, hal ini berdampak juga

pada rendahnya serapan anggaran sampai dengan triwulan III.

Proses revisi juga tidak terlepas dari fasilitasi software "Aplikasi RKA-KL

Online" yang terkadang bermasalah dan mengalami kegagalan dalam proses

(upload) nya. Keluarnya beberapa peraturan-peraturan baru terhadap

penggunaan anggaran, menyebabkan perlunya revisi DIPA. Tahun 2015,

terdapat kebijakan terkait terkait proses revisi yang harus dipatuhi, yakni

adanya PMK No: S-798/PB/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pemantauan

dan Pengendalian Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 dan PMK No:

140/PMK/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan No. 257/PMK.02/2014 yakni Tata Cara Revisi Anggaran

Tahun 2015. Proses revisi juga tidak terlepas dari fasilitasi software "Aplikasi

RKA-KL Online" yang terkadang bermasalah dan mengalami kegagalan dalam

proses (upload) nya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi/memecahkan permasalahan tersebut diatas

dapat dilakukan, antara lain: 1) sejak DIPA diserahkan oleh Presiden kepada

Kementerian/Lembaga, masing-masing Satker segera melakukan pengecekan

RKA-KL dan menyegerakan proses revisi agar rencana kerja/jadwal kerja tidak

terganggu; 2) mematuhi kaidah-kaidah penyusunan anggaran agar tidak

terjadi kesalahan dalam peletakan akun belanja; 3) melakukan koordinasi

dengan Kementerian Keuangan yang membidangi proses revisi, sehingga

apabila terjadi kesalahan di dalam aplikasi RKA-KL atau kegagalan proses revisi


dapat segera diatasi; 4) petugas/pejabat pengelola keuangan sebaiknya tidak

melegalisasi setiap Tahunnya, sehingga tidak perlu melakukan revisi

administratif pergantian pejabat pengelola keuangan; 5) selalu mengikuti

perkembangan aplikasi RKA-KL Online melalui jaringan internet

http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan revisi di tahun-tahun

sebelumnya, pada Tahun 2014 hanya 1 kali terjadi revisi DIPA terkait Instruksi

Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun Anggaran 2014 tentang Langkah-

Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanjan Kementerian/Lembaga

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2014. Adanya kebijakan tersebut menyebabkan pagu awal alokasi

anggaran Biro Perencanaan Tahun 2014 sebesar Rp40.099.900.000,- menjadi

Rp36.551,455.000,-.

Sedangkan pada Tahun 2013, terjadi revisi DIPA sebanyak 6 kali yang

hal ini disebabkan adanya: 1) perubahan nama Pejabat Pengelola Keuangan

(KPA) Satker; 2) pencairan tanda bintang satker Biro Perencanaan terkait

kendaran roda empat sebanyak 2 unit; 3) penambahan akun transport dalam

kota sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No: S-2056/MK.5/2013 tanggal 18

Maret 2013 tentang Langkah-Langkah Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan

Transparasi Belanja Perjalanan Dinas; 4) pergeseran anggaran satker pada

kegiatan yang sama; 5) pergeseran anggaran antar belanja pada satker yang

sama; 6) pergeseran anggaran belanja perjalanan lainnya sesuai akun yang

telah ditetapkan sesuai Surat Menteri Keuangan No: S-4599/PB/2013 tentang

Penjelasan Lebih Lanjut Penggunaan Akun Perjalanan Dinas.


dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan

adalah sebagai berikut:


a. Koordinasi Penyusunan APBN-P 2015 Lingkup Kementan

dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar

Rp292.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp292.344.108,- (99,86%).

b. Koordinasi dan Penelitian RKA-KL Kementan TA 2016 Mendukung PJK

dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.173.440.000,- dan

terealisasi sebesar Rp1.169.347.900,- (99,65%).

c. Penyusunan Rancangan APBN Pagu Anggaran Lingkup Kementan Tahun

2016 dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp697.805.000,-

dan terealisasi sebesar Rp690.294.500,- (98,94%).

d. Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2015 dengan alokasi anggaran

kegiatan ini sebesar Rp. 410.541.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

406.551.530,- (99,03%).

e. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pembangunan Pertanian TA. 2016 dan

Rakersus.

Gambar 5. Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan

Pertanian Tahun 2016

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp821.550.000,- dengan Realisasi

anggaran sebesar Rp818.346.500,- (99,61%).

f. Rapat Kerja Nasional Upaya Khusus Percepatan Swasembada Pangan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp405.260.000,- dan Realisasi anggaran

sebesar Rp404.656.125,- (99,85%).


g. Workshop Upaya Percepatan Serapan Anggaran 2015 dan Rekonfirmasi

Kegiatan dan Anggaran 2016 dengan Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar

Rp1.174.815.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp1.174.163.300,-

(99,94%) sedangkan sisa anggaran adalah Rp651.700,- (0,06%).

h. Penyusunan Data Base Satker DIPA Kementerian Pertanian Tahun 2015.

Capaian kegiatan ini

adalah Rekapitulasi

jumlah DIPA Satker

lingkup Kementerian

Pertanian Tahun 2015

sebagai dokumen

pelaksanaan anggaran

pembangunan pertanian

baik di Pusat maupun di

Daerah. Dengan adanya

database DIPA satker ini

menjadi acuan dan

diharapkan semua pihak dapat saling berkoordinasi, mendukung dan

bersinergi dalam pengendalian dan pembatasan jumlah DIPA satker

Kementerian Pertanian. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar

Rp200.030.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp197.415.200,-

(98,69%) sedangkan sisa anggaran adalah Rp2.614.800,- (1,31%).

i. Penyusunan Standar Biaya Keluaran Kementerian Pertanian Tahun 2016

dengan alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp239.890.000,- dan

Realisasi anggaran sebesar Rp235.893.550,- (98,33%).

j. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Anggaran Kementan Tahun 2016

dengan lokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp194.719.000,- dan Realisasi

anggaran sebesar Rp175.011.825,- (89,88%).

k. Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2016 Lingkup Kementerian

Pertanian. Dengan alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp60.300.000,-

dan Realisasi anggaran sebesar Rp59.354.000,- (98,43%).

Dalam mencapai indikator Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan

Tahun 2015, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp5.671.110.000,- dengan

realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp5.623.378.538,- atau

sebesar 99,16%.


3.3.3. Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti

Salah satu fungsi Biro Perencanaan adalah melakukan Pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian. Hasil evaluasi

diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai feedback bagi perencanaan ke depan

maupun yang sedang berjalan. Rekomendasi hasil evaluasi Tahun 2014

ditindaklanjuti Tahun 2015. Salah satu evaluasi yang dilakukan oleh Biro

Perencanaan pada Tahun 2014 adalah monev terpadu. Evaluasi tersebut tidak

hanya dilakukan oleh Biro Perencanaan tetapi melibatkan pula Eselon I terkait.

Sampai dengan akhir Tahun 2015, ada sebanyak 6 (enam) rekomendasi hasil

evaluasi yang ditindaklanjuti, atau dengan kriteria ukuran keberhasil mencapai

100% (berhasil).

Tabel 5: Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Evaluasi Yang DitindaklanjutiTahun 2015


CAPAIAN(%)

Jumlah Rekomendasi HasilEvaluasi yang Ditindaklanjuti

6 Rekomendasi6

Rekomendasi100

Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti ini

merupakan indikator baru di Biro Perencanaan yang bersifat outcome. Tahun-

tahun sebelumnya kami masih menggunakan indikator yang bersifat output

berupa dokumen evaluasi.

Dari target yang ditetapkan sebanyak 6 rekomendasi hasil evaluasi yang

ditindaklanjuti, tercapai 100 % (sebanyak 6 rekomendasi), yakni:

1) Merekomendasikan kepada Ditjen Perkebunan untuk memberikan

bantuan peralatan berupa alat/mesin penebang tebu agar panen tebu

tidak terlambat;


2) Merekomendasikan kepada Ditjen Tanaman Pangan agar Program SL-

PTT yang sudah berakhir, segera ditindaklanjuti dengan Program GP-

PTT;

3) Merekomendasikan kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Inseminasi Buatan (IB),

termasuk peningkatan produksi dan distribusi semen beku yang

merupakan kegiatan prioritas pada Tahun 2015;

4) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar

menginstruksikan kepada Balai Veteriner Denpasar untuk membantu

Dinas Peternakan Provinsi, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan

Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam penyidikan,

pengujian dan pengobatan/pemberantasan penyakit pada kelompok

peternak terkait dengan kasus kematian sapi bantuan;

5) Merekomendasikan kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

agar kegiatan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang semula berjumlah

500 SPR menjadi 50 SPR (sebagai pilot project). Hal ini karena kegiatan

tersebut bersifat jangka panjang sehingga harus dijabarkan lagi dalam

tahapan setia tahun dengan sasaran yang terukur dan jelas serta

memperhatikan realitas sosial budaya masyarakat;

6) Merekomendasikan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terkait

perbaikan sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi

dengan mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis internet yang

memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam

mengawasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi, dan pengawasan

dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat pusat hingga ke level

desa.


dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang

Ditindaklanjuti adalah : Swakelola pemantauan dan evaluasi pembangunan

pertanian; pemantauan dan evaluasi pembangunan pertanian; evaluasi


pelaksanaan Upsus dalam rangka peningkatan produksi komoditas pertanian;

dan pemantauan dan evaluasi subsidi pupuk dan benih kredit program asuransi

pertanian tahun 2014 dan 2015.

Gambar 6 dan 7: Monitoring Kegiatan GPKunjungan ke PT. Gunung Madu Plantation, Lampung

Dalam mencapai indikator Jumlah

Dilakukan Tahun 2015, dialokasikan pagu anggaran sebesar

dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar

atau sebesar 92,37%.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka pengelolaan anggaran Biro Perencanaan

telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan anggaran mengacu

pada peraturan-peraturan yang berlaku. Dari anggaran sebesar

Rp59.587.600.000,- dengan realisasi sampai dengan posisi 31 Desember 2015

mencapai sebesar Rp56.587.600.000,- (95,21%), dengan rincian anggaran per

bagian sebagai berikut:

(1) Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, sebesar

Rp16.089.092.000,- dengan realisasi

(2) Bagian Penyusunan Anggaran, sebesar

Rp16.613.109.374,- (98,46%);

pelaksanaan Upsus dalam rangka peningkatan produksi komoditas pertanian;

subsidi pupuk dan benih kredit program asuransi

Monitoring Kegiatan GP-PTT di Kabupaten Banyuasin danKunjungan ke PT. Gunung Madu Plantation, Lampung

Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang

Tahun 2015, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp3.829.815.000,-

realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp3.537.850.500,-

Dalam rangka pengelolaan anggaran Biro Perencanaan Tahun 2015,

telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan anggaran mengacu

peraturan yang berlaku. Dari anggaran sebesar

dengan realisasi sampai dengan posisi 31 Desember 2015

(95,21%), dengan rincian anggaran per

ijakan, Program dan Wilayah, sebesar

dengan realisasi Rp14.723.043.812,- (91,51%);

Bagian Penyusunan Anggaran, sebesar Rp16.872.570.000,- realisasi


TOTAL PAGU ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN

Rp Rp Rp

1 Penyus. Kebijakan Program dan Wilayah 16,089,092,000 14,723,043,812 91.51 1,366,048,188 8.49

- Belanja Barang 15,511,592,000 14,157,945,062 1,353,646,938 8.73

- Belanja Modal 577,500,000 565,098,750 12,401,250 2.15

2 Penyusunan Anggaran 16,872,570,000 16,613,109,374 98.46 259,460,626 1.54

- Belanja Barang 16,499,820,000 16,244,344,730 255,475,270 1.55

- Belanja Modal 372,750,000 368,764,644 3,985,356 1.07

3 Pemantauan dan Evaluasi 18,394,728,000 17,494,256,774 95.10 900,471,226 4.90

- Belanja Barang 16,690,998,000 15,803,912,774 887,085,226 5.31

- Belanja Modal 1,703,730,000 1,690,344,000 13,386,000 0.79

4 Pelaporan 8,231,210,000 7,904,799,676 96.03 326,410,324 3.97

- Belanja Barang 7,733,860,000 7,411,134,676 322,725,324 4.17

- Belanja Modal 497,350,000 493,665,000 3,685,000 0.74

Jumlah 59,587,600,000 56,735,209,636 95.21 2,852,390,364 4.79

NO BAGIAN % %

(3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi, sebesar Rp18.394.728.000,- realisasi

Rp17.494.256.774,- (95,10%); dan

(4) Bagian Pelaporan, sebesar Rp8.231.210.000,- realisasi

Rp7.904.799.676,- (96,03%)

Tabel 6: Realisasi Anggaran Biro Perencanaan TA. 2015 Sampai DenganTanggal 31 Desember 2015 (Sesuai SPM)

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 yang besarnya 90,18%,

kinerja realisasi keuangan Tahun 2015 telah menunjukan kenaikan yang

cukup signifikan. Pada Tahun 2014 alokasi anggaran untuk mendukung

pelaksanaan program operasional di Biro Perencanaan sebesar Rp

36.551.455.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan posisi 31

Desember 2014 sebesar Rp32.962.060.814,- atau mencapai 90,18%.


3.5. Permasalahan

Meskipun capaian Indikator Kinerja sudah banyak yang telah

memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala

yang dihadapi, seperti dalam pelaksanaan baik itu perencanaan kebijakan

program kegiatan maupun dalam pemantauan pelaporan dan evaluasinya

melibatkan seluruh unit kerja di lingkup Sekretariat Jenderal ataupun lingkup

Kementerian Pertanian, sehingga kinerja Biro Perencanaan sangat tergantung

koordinasi dengan unit lainnya. Namun demikian dalam pelaksanaannya

koordinasi ini masih belum seperti yang diharapkan.

3.6. Rekomendasi

Memperhatikan capaian dan kendala yang dihadapi saat ini,

rekomendasi untuk perbaikan ke depan agar dilakukan antara lain dengan

meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lainnya lingkup Sekretariat Jenderal

maupun lingkup Kementerian Pertanian, baik itu melalui penyusunan aplikasi

yang terintegrasi untuk perencanaan kebijakan dan program kegiatan maupun

dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang melibatkan seluruh unit kerja

lainnya.


BAB IV

PENUTUP

Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun

2015, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa dari beberapa

indikator kinerja, target yang ditetapkan sudah dapat dicapai seluruhnya,

dengan rata-rata pencapaian mencapai 95,32% ini menggambarkan bahwa

kinerja Tahun 2015 menunjukan hasil kinerja Biro Perencanaan dapat

dikatakan berhasil. Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan di Biro Perencanaan adalah sebesar

Rp59.587.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp56.587.600.000,-

atau mencapai 95,21%.

Memperhatikan kendala yang dihadapi dan rekomendasi sebagaimana

diuraikan pada Bab III, serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Biro

Perencanaan Tahun 2015, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara

lain mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi yang terintegrasi untuk

perencanaan kebijakan program kegiatan maupun dalam pemantauan

pelaporan dan evaluasinya yang melibatkan seluruh unit kerja lingkup

Kementerian Pertanian.

Documents

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015sakip.pertanian.go.id/admin/data2/1 ind lakip biro 2015.pdf · Dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2015 ... 2 Laporan