I. PENDAHULUAN - ristekbrin.go.id...laporan 3. Belanja barang non operasional lainnya Meliputi belanja untuk konsinyering, FGD 4. Belanja jasa profesi Meliputi belanja narasumber,

Panduan Penyusunan Proposal Perumusan dan Pendampingan

Klaster Inovasi - 2018

I. PENDAHULUAN

Konsepsi Model Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan bagian tak

terpisahkan dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Dirancang-

bangun secara holistik dengan melibatkan komponen atau

elemen utama pembangunan yaitu pemerintah, akademisi,

dunia usaha dan masyarakat (ABG+C/quadruple helix) untuk

berkolaborasi, bersinergi dan berkontribusi sesuai peran dan

fungsinya dalam rangka mendorong pengembangan dan

peningkatan daya saing PUD sehingga kompetitif di pasar.

Bagi pelaku ekonomi seperti Industri Kecil dan Menengah

(IKM), pendekatan klaster inovasi dapat membantu upaya yang

lebih fokus bagi terjalinnya kemitraan saling menguntungkan

dalam rangka pengembangan jaringan inovasi dan bisnis yang

luas. Sementara itu, bagi pembuat kebijakan dan/atau pihak

berkepentingan lainnya, pendekatan ini memungkinkan potensi

skala pengaruh dari kebijakan dan program, dan cakupan

dampaknya yang signifikan bagi perekonomian dan daya saing

daerah.

Dengan berkembangnya klaster sistem inovasi akan tumbuh

bisnis-bisnis inovatif yang berdampak kepada peningkatan PAD

dan PDRB, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, adanya

penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya berdampak

terhadap peningkatan daya saing daerah dimana sistem

tersebut dikembangkan.

Untuk menginisiasi dan memacu pengembangan/penguatan

klaster inovasi di daerah diperlukan adanya bantuan pendanaan

dari pemerintah pusat atau daerah, dan hal ini sesuai dengan

UU No. 18 tahun 2002, Pasal 21, dimana pemerintah dan

pemerintah daerah berperan mengembangkan instrumen

kebijakan. Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dapat

berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian



insentif, penyelenggaraan program iptek, dan pembentukan

lembaga.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, maka salah satu

instrumen kebijakan yaitu dengan memberikan bantuan

Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Klaster Inovasi

sebagai kegiatan inisiasi awal yang dapat memacu untuk

pengembangan klaster inovasi di daerah.

Bantuan pendanaan ini diberikan melalui Kemenristekdikti cq

Direktorat Jenderal (Ditjen) Penguatan Inovasi kepada

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Badan

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) atau

lembaga sejenis di pemerintah provinsi yang mempunyai fungsi

yang sama dengan Balitbangda.

Program Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Klaster

Inovasi dilakukan melalui proses seleksi yang dilakukan

berdasarkan proposal yang di ajukan oleh Pemerintah Daerah.

Program Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Klaster

inovasi merupakan program bantuan pendanaan tahun jamak

dengan durasi maksimum 3 tahun untuk 1 (satu) proposal.

Proposal diajukan per 1 (satu) tahun pendanaan. Pendanaan di

tahun kedua diberikan kepada penerima pendanaan tahun

pertama, dengan terlebih dahulu melalui evaluasi sebagaimana

yang dipersyaratkan oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Tim

Pengelola Program Pengembangan Klaster inovasi

Kemenristekdikti.

Agar proposal yang disusun tepat dan sesuai dengan disain

dari Program Pendanaan Perumusan dan Pendampingan

Klaster Sistem Inovasi dan sesuai dengan tujuan dari

pengembangan klaster inovasi, tersebut maka dipandang

perlu untuk menerbitkan Panduan Penyusunan Proposal

Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Klaster Inovasi

Tahun 2018 sebagai petunjuk dan arahan yang jelas bagi

para pihak yang terkait yang akan menyusun proposal.



II. SISTEMATIKA PROPOSAL

Proposal yang diusulkan secara garis besar menggambarkan

pentingnya mengembangkan klaster inovasi untuk meningkat-

kan nilai tambah dan daya saing produk/potensi unggulan

daerah (PUD). Proposal disusun dengan bahasa yang ringkas

(padat dan jelas).

PUD yang diusulkan memenuhi beberapa kriteria sebagai

berikut :

1. Sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Sesuai dengan dokumen RIPIN;

3. Pengembangan komoditas sesuai dengan aktivitas riset

dan pengembangan di perguruan tinggi dan lembaga

litbang setempat;

4. Pengembangan komoditas tersebut memiliki prospek

ekonomi yang luas;

5. Pengembangan komoditas terpilih akan mendukung

program prioritas nasional (contohnya: ketahanan pangan);

6. Didukung dengan kolaborasi ABG+C yang ada di daerah;

7. Berpotensi membangun jejaring antar pemangku

kepentingan;

8. Berdampak dan melibatkan partisipasi luas masyarakat

setempat.

Format penyusunan proposal adalah sebagai berikut :

2.1 Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari :

1. Cover proposal, berisi judul kegiatan, nama dan logo

lembaga pengusul, serta tempat dan tahun penulisan

(contoh terlampir);

2. Lembar pengesahan, berisi judul kegiatan, lokasi kegiatan,

identitas lembaga pengusul/pelaksana, jumlah biaya,

tempat dan tanggal penulisan usulan, tanda tangan



pimpinan lembaga pelaksana, serta tanda tangan Kepala

Daerah (contoh terlampir);

Format dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2 Bagian Isi

Format bagian isi, terdiri dari :

1) Latar Belakang

2) Tujuan dan Sasaran

3) Uraian Teknis

4) Personalia

5) Rincian Biaya

2.3 Bagian Akhir

Bagian akhir proposal berisi lampiran yang menjelaskan hal-hal

yang tidak terurai atau tercantum dalam Bagian Isi namun perlu

untuk disertakan sehingga menambah kredibilitas proposal.

III. PENJELASAN SISTEMATIKA PROPOSAL

1. Latar Belakang

Bagian ini berisi penjelasan dan justifikasi pemilihan

kegiatan yang diusulkan (dilengkapi data dan informasi

pendukung), termasuk uraian tentang besaran potensi yang

ada dan kondisi serta permasalahan PUD yang ada, upaya

apa saja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah,

perguruan tinggi dan pihak-pihak lain dalam masalah itu,

dan uraian tentang potensi yang relevan.



2. Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari

kegiatan yang diusulkan secara rinci dan jelas, dengan

uraian inti pemecahan masalah yang dihadapi beserta

sasaran yang akan dicapai pada akhir kegiatan.

3. Uraian Teknis

1) Deskripsi tentang rencana kegiatan yang akan

dikerjakan untuk mengembangkan dan meningkatkan

daya saing PUD dan jadwal kegiatan;

2) Uraian daya saing (competitiveness) produk yang akan

dihasilkan terhadap produk sejenis yang sudah ada di

pasar dari berbagai aspek, seperti mutu, harga, bentuk,

dan kemasan;

3) Uraian potensi pasar dan cara/strategi pemasaran

produk yang akan dihasilkan;

4) Uraian kemungkinan dampak sosial ekonomi kegiatan.

5) Uraian tentang pelaku ABG+C yang sudah melakukan

kegiatan yang terkait dengan pengembangan PUD.

4. Personalia

Uraian tentang personalia yang akan terlibat dalam

kegiatan, meliputi: nama, pendidikan, kompetensi/bidang

keahlian, jenis kelamin, unit kerja, dan tugas-tugasnya

(format terlampir). Personil kegiatan harus memenuhi unsur

ABG+C.

5. Rincian Biaya

Uraian rincian biaya (format terlampir) yang diperlukan

beserta peruntukannya dan alokasi anggaran akan

diberikan dalam bentuk :



Tabel 1. Kriteria Penyusunan RAB Kegiatan

No. Mata Anggaran Uraian

1. Gaji/Upah Meliputi belanja untuk honorarium pelaksana kegiatan (penanggung jawab, anggota, pendukung) maksimal 20% dari anggaran yang diusulkan.

2. Belanja bahan Meliputi biaya rapat, fotocopy, penjilidan laporan

3. Belanja barang non operasional lainnya

Meliputi belanja untuk konsinyering, FGD

4. Belanja jasa profesi

Meliputi belanja narasumber, moderator untuk kegiatan FGD

5. Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi

Meliputi belanja untuk ATK

6. Belanja perjalanan biasa

Meliputi perjalanan dinas lokal dan luar kota.

Sehubungan pembiayaan kegiatan Program Pendanaan

Perumusan dan Pendampingan Klaster Inovasi bersumber

dari APBN maka penyusunan RAB mengikuti SBM

(Standar Biaya Masukan) tahun 2018.



IV. JADWAL KEGIATAN

Tabel 2. Jadwal Kegiatan

No. Kegiatan Waktu

1. Sosialisasi Program. 26 Maret 2018

2. Pengusulan Proposal 27 Maret – 20 April 2018

3. Seleksi Proposal 23 – 26 April 2018

4. Penetapan Proposal 27 April 2018

5. Presentasi & Penandatanganan MOU

30 April – 4 Mei 2018

6. Penyempurnaan Proposal 7 – 11 Mei 2018

7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 14 Mei – 14 Oktober 2018

8. Rakor I Pembekalan Minggu Kedua Mei 2018

10. Rakor II Penyempurnaan Masterplan Model Pengembangan

Minggu Kedua Juli 2018

11. Rakor III Draft Laporan Akhir Minggu Keempat September 2018

12. Penyampaian Laporan Akhir 30 Oktober 2018



Lampiran 1. Cover Usulan Proposal

PROPOSAL

PROGRAM PENDANAAN PERUMUSAN DAN

PENDAMPINGAN KLASTER SISTEM INOVASI

(…………….Judul………………)

(………………….Nama Lembaga…………….) (………………..Alamat Lengkap…….………..)

Tahun 2018

Logo Lembaga

Pengusul Dana



Lampiran 2. Lembar Pengesahan

Judul Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

Pengusul :

Pelaksana :

Usulan Anggaran :

Penanggung jawab (Kepala Balitbangda)

Nama :

Jabatan :

No. Telp Kantor :

No. Fax kantor :

No. Hp :

Alamat :

Nama Koordinator :

Jabatan :

No. Telp Kantor :

No. Fax kantor :

No. Hp :

Alamat :

Nama Kota, tanggal/bln/tahun

Pengusul

ttd dan stempel

Rektor Universitas/

Mengetahui,

Kepala Daerah

ttd dan stempel



Lampiran 3. Rincian Anggaran Belanja (RAB)

Gaji dan Upah (Maksimum 20 %)

No. Pelaksana Jumlah Jam/Minggu Honor/Jam Total

1.

2.

dst

Jumlah Biaya

Belanja Bahan

No. Bahan Volume Biaya

Satuan Total

1.

2.

dst

Jumlah Biaya

Belanja Barang Non Operasional Lainnya


Satuan Total

1.

2.

dst

Jumlah Biaya

Belanja Jasa Profesi

No. Kegiatan Volume Biaya

Satuan Total

1.

2.

dst

Jumlah Biaya



Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi


Satuan Total

1.

2.

dst

Jumlah Biaya

Perjalanan Dinas Biasa (tidak untuk perjalanan luar negeri)

No. Kegiatan Volume Biaya

Satuan Total

1.

2.

dst

Jumlah Biaya



Lampiran 3. Personil Kegiatan

No Nama Personil Pendidikan

(S0/S1/S2/S3) Kompetensi/

Bidang Keahlian Peran/

Jabatan Jenis Kelamin Instansi

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Documents

I. PENDAHULUAN - ristekbrin.go.id...laporan 3. Belanja barang non operasional lainnya Meliputi belanja untuk konsinyering, FGD 4. Belanja jasa profesi Meliputi belanja narasumber,