Embed Size (px)
Citation preview
I. Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebuah tata cara melakukan pengelolaan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja agar mendapatkan hasil yang efektif dan efisien dalam mendukung jalannya suatu bisnis tanpa memberikan dampak kepada pelaku bisnis baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Seperti halnya Sistem Manajemen yang lain, maka Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bentuk dari bagian elemen-elemen dasar dari sistem manajemen yaitu:
1. Tekad dan Kebijakan:
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Pemeriksaan Pelaksanaan
5. Peninjauan dan Perbaikan sistem
II. Elemen-Elemen Dasar yang Diperlukan Dalam Penerapan Program K3
Apa yang dimaksud Program keselamatan dan kesehatan kerja
(K3/OH&S)?
Program keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah rencana tindakan yang dirancang untuk mencegah kecelakaan dan penyakit kerja. Beberapa bentuk aktivitas dalam program tersebut merupakan persyaratan dalam undang-undang/peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, oleh karenanya sebuah program kesehatan dan keselamatan kerja minimum harus mencakup unsur-unsur yang dipersyaratkankan oleh undang-undang/peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.
Dikarenakan suatu organisasi berbeda dengan organisasi lainnya, sebuah program yang dikembangkan untuk satu organisasi belum tentu dapat memenuhi kebutuhan organisasi lainnya baik dari sisi kebutuhan pemenuhan persyaratan undang-undang/peraturan K3 ataupun pemenuhan terhadap kebutuhan sesuai dengan jenis dan karakteristik serta budaya kerjanya.
Dalam hal ini kami mencoba meringkas elemen-elemen umum dari sebuah program keselamatan dan kesehatan agar dapat dipergunakan oleh organisasi
menengah dan kecil untuk mengembangkan program K3 sesuai dengan kebutuhan organisasinya secara spesifik. Sebuah program yang unik dan specific dapat dikembangkan dengan cara melibatkan karyawan secara mendalam dalam perancangan Program kesalamatan dan Kesehatan Kerja, hal ini merupakan syarat mutlak yang dalam kondisi tertentu mungkin keterlibatan karyawan harus diusahakan dan jika diperlukan keterlibatan karyawan ini dirancang dengan upaya lebih komprehensif dan tegas atau merupakan suatu bagian dari uraian tugas dan tanggung gugatnya.
Apakah yang dimaksud dengan Elemen – elemen Dasar Penerapan Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3/OH&S)?
Walaupun Kebutuhan, ruang lingkup dan karakteristik organisasi berbeda satu dengan yang lainnnya namun Elemen dasar penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:
Elemen ke 1 Tekad dan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)Elemen ke 2 Tanggung jawab, wewenang dan tanggung gugatElemen ke 3 P2K3,partisipasi, konsultasi dan komunikasiElemen ke 4 Peraturan umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Elemen ke 5 Prosedur Kerja Aman dan Analisa keamanan metoda kerjaElemen ke 6 Orientasi Kerja untuk KaryawanElemen ke 7 Pelatihan dan KesadaranElemen ke 8 Inspeksi tempat kerjaElemen ke 9 Pelaporan dan Analisa Kecelakaan KerjaElemen ke 10 Pengendalaian Tanggap DaruratElemen ke 11 Penyediaan dan Penanganan P3K/pertolongan pertama gawat darurat(PPGD) perawatan medisElemen ke 12 Promosi keselamatan dan Kesehatan Kerja Elemen ke 13 Pengendalian Operasional Keselamatan dan Kesehatan kerja
Elemen Program ke: 1 Tekad dan Kebijakan tertulis.
Apakah yang dimaksud dengan Pernyataan Kebijakan?
Pernyatan Kebijakan Suatu organisasi keselamatan dan kesehatan kerja adalah pernyataan prinsip dan aturan umum yang berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Manajemen senior harus berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan tanpa pengecualian.
Kebijakan kesehatan dan keselamatan harus memiliki kepentingan/arah yang sama dengan kebijakan organisasi, secara lebih tepat kebijakan K3 harus merupakan penjabaran secara spesifik dari kebijakan organisasi terhadap kebutuhan organisasi tersebut dilihat dari sisi pandang kepentingan perusahaan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
Pernyataan kebijakan dapat singkat, tetapi harus menyebutkan: komitmen manajemen untuk melindungi keselamatan dan kesehatan
karyawannya tujuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja Filosofi/prinsif dasar keselamatan dan kesehatan kerja organisasi seperti:
bahwa kesehatan dan keselamatan tidak akan dikorbankan untuk demi keuntungan, bahwa bekerja dengan pengabaian terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja adalah kinerja tidak dapat diterima dan tidak ditoleransi
Penunjukan penanggung jawab untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja baik seara menyuluruh ataupun bagian perbagian, jabatan khusus atau jabatan pada level tertentu organisasi tsb, serta penegasan secara umum peran dan tanggung jawab dari semua karyawan, pihak-pihak terkait terhadap kepatuhan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
Kebijakan tersebut harus:
dinyatakan dalam istilah yang jelas, tidak dengan kata yang bias, tegas dan lugas ditandatangani oleh Top Manajemen organisasi terus ditinjau dan dimutakhirkan dikomunikasikan kepada setiap karyawan melekat dalam seluruh kegiatan kerja
Berikut ini adalah contoh dari kesehatan dan keselamatan pernyataan kebijakan:
PT. Usaha Makmur MandiriKebijakan Manajemen
Perihal: Penerapan Keselamatan dan Keehatan kerjaKepada : Seluruh KaryawanBerlaku sejak: 2 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pt. Usaha Makmur Mandiri merupakan prioritas utama dalam rangka melindungi karyawan dan kepentingan keberlangsungan perusahaan dari sisi perlindungan sumber daya manusia sebagai asset penting perusahaan. Maka Manajemen berkomitmen untuk melakukan semua upaya dan daya untuk melindungi karyawannya dari kecelakaan, penyakit akibat kerja, bahaya kebakaran serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.
Oleh karenanya: 1) Semua Supervisor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua bawahannya mendapatkan pelatihan yang diperlukan untuk menghasilkan output yang optimal tanpa mengakibatkan kecelakaan, dan memastikan semua bawahannya mengikuti metoda kerja yang aman serta mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.
2)Semua karyawan diwajibkan untuk mendukung penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjadikannya bagian dari tugas rutin harian, mengikuti semua aturan keselamatan dan kesehatan kerja serta melaksanakan metoda kerja yang aman berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan.
3) Semua karyawan yang tidak mematuhi dan mengabaikan kebijakan ini dan tidak menjalankan dengan baik keselamatan dan kesehatan kerja di area yang menjadi tanggung jawabnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kesepakatan kerja bersama.
4) Peraturan perundangan keselamatan kesehatan kerja yang berlaku di Indonesia adalah merupakan standard minimum perusahaan yang harus dilaksanakan dan ditaati.
5)Semua karyawan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
6)perbaikan terus menerus Keselamatan dan kesehatan kerja harus diupayakan dan menjadi tanggung jawab seluruh karyawan dan manajemen perusahaan.
Budi Prasetio Amukresa,
Presiden Direktur Pt. Usaha Makmur Mandiri
III. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan KerjaApa yang dimaksud dengan Komitmen?Komitmen adalah gambaran dari tekad suatu organisasi untuk melakukan/mencapai sesuatu pada level tertentu. Komitmen dalam suatu sistem manajemen merupakan landasan pijakan untuk membangun sistem manajemen itu sendiri. tanpa adanya komitmen sebagai suatu gambaran dari tekad suatu organisasi untuk melakukan atau mencapai sesuatu maka mustahil suatu sistem akan terbentuk atau dapat memberikan hasil yang optimal.
Untuk itu komitmen juga harus dapat dibuktikan dan diukur serta dilakukan peninjauannya terhadap keselarasan dengan kondisi baik di dalam organisasi ataupun diluar organisasi.
Agar komitment dapat di buktikan dan diukur serta dapat di tinjau kesesuaiannya dengan jenis organisasinya maka komitmen ini harus dituliskan, disyahkan dengan dibubuhi tandatangan dari penanggungg jawab organisasi tersebut.
Apa yang dimaksud dengan Kebijakan?
Kebijakan adalah gambaran secara tertulis tentang Komitmen atau tekad dari organisasi. maka dengan kata lain Kebijakan adalah merupakan perwujudan dari komitmen suatu organisasi dalam wujud tulisan yang di syahkan oleh penanggung jawab organisasi. sebagai bentuk pengesyahan Komitmen tersbut harus di berikan tanggal dan dibubuhi tanggal dari orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.
CONTOH Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Safety Policy of Production Department
Dikeluarkan : September, 3rd 2002Perbaikan : – draft-Tgl Berlaku : February, 2003Halaman : 1/1Distribusi : All Production EmployeeDepartemen Produksi xxxxxxxxxxxx berkomitment secara bersungguh-sungguh untuk melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh proses produksi.
Kami berkeyakinan bahwa seluruh karyawan adalah aset yang sangat berharga bagi perusahaan, oleh karena itu merupakan prioritas utama kami untuk melindungi seluruh karyawan dari penyakit kerja, kecelakaan kerja dan cidera.
Untuk dapat menjamin pelaksanaan yang efesien maka kami menerapkan Sistem pengelolaan Keselamtan dan Kesehatan Kerja dengan semangat perbaikan secara berkelanjutan dan mentaati peraturan pemerintah, Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan dan persyaratan keselamatan lainnya.
Merupakan perhatian perusahaan untuk menyediakan program, pelatihan dan semua yang berhubungan dengan anggaran untuk menjamin pemenuhan terhadap persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Ini adalah Kebijakan kita untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap karyawan produksi termasuk kontraktor dan suplier harus mengikuti Kebijakan
Keselamatan dan Kesehatan kerja Departemen Produksi ini.
Jakarta, February 3rd 2003
Production Manager Operation Manager
IV. Perencanaan SMK3
Perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperlukan untuk menentukan arah dan batasan alur dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di suatu organisasi atau instansi.
Perencanaan ini meliputi:
1. Gambaran saat ini dan Gap analysis-nya terhadap standar SMK3 yang akan diraih (Standard SMK3 dimaksud adalah standard Lokal ataupun dari Luar. contoh, SMK3 berdasarkan PERMENAKER, SNI dan dari Luar contohnya five star ILCI/ISRS, ataupun OHSAS 18001.
2. Identifikasi dan gambaran pemenuhan terhadap persyaratan Tekhnis dan non tekhnis Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam hal ini persyaratan Internal organisasi/instansi dan persyaratan Eksternal organisasi baik berlaku secara lokal ataupun inernasional.
3. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko dari seluruh aktifitas bisnis organisasi/instansi baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta rencana tindakan pengendaliannya baik sementara ataupun permanen.
4. Identifikasi dan Penentuan Arah Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dalam hal ini Tujuan dan sasaran SMK3.
5. Penetapan Metoda, tata cara, pembiayaan, penanggung jawab serta tindak-tindakan/kegiatan dalam penerapan keselamatan dan
kesehatan kerja agar poin no. 1 sampai dengan no. 4 jelas tergambarkan sistematis pelaksanaannya.
a. Prosedur Identifikasi Peraturan Perundangan K3
1. Tujuan/Purpose
Prosedur ini dibuat untuk memberikan panduan dalam melakukan identifikasi peraturan, perundangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (termasuk identifikasi persyaratan lainnya jika diperlukan) dan evaluasi terhadap kesesuaian materi peraturan perundangan dengan kegiatan bisnis xxxx serta evaluasi terhadap status pemenuhannya.The objective of this procedure is to give clear guidance to identify the regulation, occupational health and safety legislation (include other requirements identification, if needed) and evaluation the suitability of its substance with xxxxx business activities, also the evaluation of compliance.
2. Ruang Lingkup/Scope
Prosedur ini melingkupi semua jenis kegiatan xxxxx baik yang dilakukan secara langsung maupun kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor. Ruang lingkup identifikasi peraturan perundangan meliputi identifikasi terhadap peraturan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia serta identifikasi terhadap persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja lainya yang berlaku di Indonesia seperti SNI jika diperlukan.
This procedure applies to all activities in xxxxxx, directly and activities conducted by contractors. The scope covers the identification of regulation related to occupational health and safety issued by Government of Indonesia Republic, also identification of other occupational health and safety requirements applied in Indonesia, such as SNI, if needed.
3. Referensi Dokumen/Document Reference
3.1 ISO 9001:2000 Klausul/Clause:
#6.4. Lingkungan Kerja/Work Environment
3.2 OHSAS 18001:2007 Klausul/Clause:
#4.3.2. Peraturan perundangan dan persyaratan lain/Legal and other requirements
3.3 SOP Risk Assessment
#3.4 SOP Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi
4. Definisi & Singkatan/Definition & Abbreviation
4.1 Peraturan perundangan/Legal requirementsPeraturan Perundang-undangan adalah suatu acuan yang dipakai oleh xxxxx dalam menentukan kesesuaian suatu aktivitas dalam batasan-batasan kontrol dan pengaruh suatu parameter dan atau proses kunci untuk menilai kecukupan kinerja K3. Peraturan perundang-undangan meliputi peraturan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah setempat.Legal requirements is a reference for xxxxxx to make suitability of justification for activities of keys parameter and or keys process in related with boundaries of control and influences. It’s purpose to appraisal of performance adequate of OSH. Legal Requirements cover of Central Government, Province and Local Government’s Legal.
4.2 Other requirements/Persyaratan lainnyaPersyaratan lainnya adalah suatu acuan lainnya, selain peraturan perundang-undangan yang dipakai xxxxx dalam menentukan kesesuaian suatu aktivitas dalam batasan-batasan kontrol dan pengaruh suatu parameter dan atau proses kunci untuk menilai kecukupan kinerja K3. Persyaratan lainnya meliputi permintaan dari pihak-pihak terkait xx, dan standar terkait lainnya.Other Requirements is others reference beside legal requirements for xxxxx to make suitability of justification for activities of keys parameter and or keys process in related with boundaries of control and influences. It’s purpose to appraisal of performance adequate of OSH. Others requirements cover of interest parties requirement,x and other related standard.
5. Kriteria Kinerja Proses/KPI
Tingkat pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.Level of legal and other requirements compliance.
6. Uraian Prosedur/Procedure Description
6.1 Identifikasi/Identification
6.1.1 Sekretaris P2K3 berkoordinasi dengan EHS Secretariat harus mengidentifikasi peraturan dan persyaratan lainnya terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang berupa:P2K3 Secretary and EHS Division Head must identify the legal and other requirements related to OSH issued by Government of Indonesia Republic, such as :
6.1.1.1 Undang-undang RI/Act of Indonesia Republic6.1.1.2 Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah/Government Regulation, Ministry Regulation, and Local Regulation6.1.1.3 Surat Keputusan/Decision Letter6.1.1.4 Surat Edaran atau Intruksi/Orbital or Instruction Letter
6.1.2 Identifikasi peraturan dan persyaratan lainnya harus dicatatat/direkam kedalam Form Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3Legal and other requirements identification must be documented/recorded into Identification and Evaluation of OHS Legal Compliance Form6.1.3 Untuk menjamin kemutakhiran daftar peraturan, Sekretaris P2K3 bersama dengan EHS Secretariat harus meninjau ulang dan secara aktif mencari informasi tentang peraturan K3 yang terkait dengan Bahaya dan Resiko sebagai akibat dari kegiatan bisnis xxxx setiap 6 bulan sekali dan paling lambat setiap 1 tahun sekaliTo ensure the update of regulation list, P2K3 Secretary and EHS Division must review and actively search for information about OHS legal related to hazard and risk result from xxxxx business activities every six months and latest once a year.
6.1.4 Catatan identifikasi peraturan harus disimpan dengan masa penyimpanan 1 tahun dari tanggal terbitnya Daftar Identifikasi Peraturan terbaru (jika terjadi perubahan terhadap catatan dimaksud).
Regulation identification record must be kept with time interval one year from issued date of newest Legal Identification List (if there is any change in the record as mentioned)
6.2 Pengkajian kesesuaian/Review for suitability
6.2.1 Setiap peraturan yang teridentifikasi harus dikaji secara menyeluruh terhadap kemungkinan dapat diterapkan kaitannya dengan Bahaya dan Resiko yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis xxxxx.Every legal identified must comprehensively reviewed for the possibility to be implemented regarding hazard and risk result from xxxxxx business activities.
6.2.2 Hasil Pengkajian tersebut harus dicatat/direkam ke dalam Form Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3 (xEHS/006-FM-001)Result of the review must be documented/recorded into Identification and Evaluation of OHS Legal Compliance Form (x/EHS/006-FM-001)
6.2.3 Hasil pengkajian harus dengan jelas menyatakan apakah suatu peraturan dapat dipergunakan atau tidak, dengan memberikan keterangan “applicable” untuk yang dapat dipergunakan dan “not applicable” untuk yang tidak sesuai menjadi acuan.Result of the review must clearly state whether a legal requirement can be used or not, by adding remark “applicable” for legal that can be used, and “not applicable” for legal that can’t be used.
6.3 Evaluasi pemenuhan peraturan/Evaluation of legal compliance
6.3.1 Seluruh peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang mempunyai status “applicable” harus dievaluasi tingkat pemenuhannya dengan menguraikan hal-hal yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan di xxxx kemudian mencatumkan perkiraan terhadap pemenuhannya dengan satuan persentase.All legal requirements related to OSH that “applicable” must be evaluated for the compliance with describing things that become obligation to be
implemented in xxxxx, then put approximation for the compliance in percentage.
6.3.2 Jika dari hasil evaluasi pemenuhan/ketaatan terdapat peraturan yang tingkat pelaksanaan dibawah 100% maka harus dimasukkan ke dalam Formulir Laporan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (x/MSC/004-FM-001) dan dipertimbangkan menjadi tujuan dan program K3 baik secara bertahap ataupun secara langsung disesuaikan dengan adanya konsekuensi dari pelaksanaan peraturan perundangan tersebut terhadap kelangsungan bisnis xxxxx.If from evaluation of legal compliance there is legal requirement with implementation level <100%, shall be mentioned in Corrective and Preventive Action Report Form (x/MSC/004-FM-001) and considered to be OHS objective and program, in several stage or directly appropriate with consequence result from legal implementation concerning xxxxx business continuity.
6.4 Informasi, komunikasi, dan konsultasi/Information, communication, and consultation
6.4.1 Sekretaris P2K3 dan EHS Sekretariat harus menginformasikan dan mendistribusikan daftar peraturan K3 dan status pemenuhannya, serta segala bentuk perubahannya kepada Kepala Divisi/Kepala Departemen/Kepala Seksi dan HS Representative.P2K3 Secretary and EHS Secretariat must inform and distribute OSH legal list, OSH legal compliance status, and all changes form to Division Head/Department Head/Section Head and HS Representative.
6.4.2 Semua karyawan berhak untuk mengakses peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang diacu oleh xxxxx baik melalui program pelatihan, ataupun meminta hard copy dari Sekretaris P2K3, HS Representative di unit kerja masing-masing atau langsung melalui Divisi EHSAll employess have right to access occupational health and safety legal list as xxxxx reference by training programme, or request the hard copy from P2K3 Secretary, Health and Safety Representatives in each department or directly through EHS Division
7. Lampiran/Attachment
7.1 xxx/EHS/006-FM-001 Identification and Evaluation of OHS Legal Compliance
Attach : a. Form-identifikasi-peraturan-k3
b. nfpa_nec-1.pdf
c. nfpa_nec-2.pdf
b. Prosedur HIRARC
1. Tujuan/Purpose
Prosedur ini dibuat untuk memberikan panduan dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja baik karyawan maupun pihak-pihak luar yang terkait dalam kegiatan PT XXXX, serta menentukan pengendalian yang sesuai.
The objective of the procedure is to give clear guidance to conduct hazard identification and risk assessment relates occupational health and safety result from employees and external parties activities in PT XXXx, also determining appropriate controls.
2. Ruang Lingkup/Scope
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko serta pengontrolannya harus dilakukan di seluruh aktifitas XXXX, termasuk aktifitas rutin dan non rutin, baik pekerjaan tersebut dilakukan oleh karyawan langsung maupun karyawan kontrak, suplier dan kontraktor, serta aktifitas fasilitas atau personal yang masuk ke dalam tempat kerja. Identifikasi bahaya dan penilaian resiko harus dilakukan oleh karyawan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh XXXX.
Hazard identification, risk assessment, and control include all activities in XXXX, routine and non routine activities done by direct or temporary workers, suplier and
contractors, also activities by facilities or personal who come in workplace area. Hazard identification and risk assessment must conduct by employee who have competency according to competency standard established by XXXX.
3. Persyaratan/Requirement
3.1 ISO 9001:2000 Klausul/Clause :
# 6.4. Lingkungan Kerja/Work Environment
3.2 OHSAS 18001:2007 Klausul/Clause :
#4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Menetapkan
Pengendalian/Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining
Control
3.3 Persyaratan Perusahaan Induk/Affiliated Company Requirement 3.3.1 Environement Safety Standard
3.4 Manual Sistem Manajemen Terintegrasi/Integrated Management System Manual
4. Definisi & Singkatan/Definition & Abbreviation
4.1 Bahaya/HazardSumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan luka atau gangguan kesehatan, atau kombinasi keduanya.Source, situation,or act with a potential for harm in terms of human injury or ill health, or a combination of these.
4.2 Gangguan kesehatan/Ill healthKondisi fisik atau mental yang dapat diidentifikasi dan merugikan, timbul dari dan atau diperburuk oleh aktivitas kerja dan atau situasi yang berhubungan dengan kerja.Identifiable, adverse physical or mental condition arising from and/or made worse by a work activity and/or work-related situation.
4.3 Identifikasi bahaya/Hazard identificationProses mengenali bahaya dan menentukan karakteristiknya.Process of recognizing that a hazard exists and defining its characteristics.
4.4 Aktivitas Rutin/Routine activitiesAktivitas yang dilakukan secara rutin (setiap hari) termasuk kegiatan
administrasi, tata rumah tangga (contoh: pemeliharaan taman, pembersihan kantor).Activity which conducted in daily basis including administration, housekeeping (example: gardening, office cleaning)
4.5 Aktivitas Non-Rutin/Non-routine activitiesAktivitas yang dilakukan secara periodik, kadang-kadang, dan atau dalam situasi darurat. Contoh aktivitas non-rutin adalah :- perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana (contoh: pembersihan reservoar, perawatan berkala kendaraan operasional, perawatan berkala pompa dan lain-lain)- kunjungan lapangan / inspeksi- situasi darurat (contoh: banjir, gempa bumi, kebocoran klorin)Activities which conducted periodically, occasionally, and or in emergency situations. Examples of non-routine activities are :- facilities and equipment maintenance (example: reservoar cleaning, periodic maintenance of operasional car, periodic maintenance of pump, etc.)- field trips / inspection- emergency situations (example: flood, earth quake, chlorine leak)
4.6 Resiko/RiskKombinasi dari kemungkinan kejadian dari suatu bahaya atau paparan dan keparahan yang timbul dari luka atau gangguan kesehatan yang diakibatkan dari kejadian atau paparan.Combination of the likelihood of an occurrence of a hazardous event or exposure(s) and the severity of injury or ill health that can be caused by the event or exposure(s).
4.7 Penilaian resiko/Risk assessmentProses evaluasi resiko yang ditimbulkan oleh bahaya, memastikan kecukupan pengendalian yang ada, dan menetapkan apakah resiko dapat diterima atau tidak.Process of evaluating the risk(s), arising from a hazard(s), taking into account the adequacy of any existing controls, and deciding whether or not the risk(s) is acceptable.
4.8 Resiko yang dapat diterima/Acceptable riskResiko yang telah diturunkan ke level yang dapat ditoleransi berdasarkan kewajiban hukum dan kebijakan K3 perusahaan.Risk that has been reduced to a level that can be tolerated having regard to its legal obligations and company’s OH&S policy
4.9 Insiden/IncidentsKejadian berhubungan dengan kerja dimana luka atau gangguan kesehatan atau kejadian fatal terjadi, atau bisa terjadi.Work-related event(s) in which an injury or ill health or fatality occurred, or could have occurred.
4.10 Kesehatan dan keselamatan kerja/Occupational health and safetyKondisi dan faktor yang mempengaruhi, atau dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja sementara dan kontraktor), pengunjung, atau orang lain di tempat kerja.Conditions and factors that affect, or could affect, the health and safety of employees or other workers (including temporary workers and contractor personel), visitors, or any other person in the workplace.
4.11 Tempat kerja/WorkplaceSetiap lokasi dimana terdapat aktivitas yang berhubungan dengan kerja, dan dilakukan dibawah kendali organisasi.Any physical location in which work related activities are performed under the control of the organization.
4.12 Orang yang kompeten/Competence personelOrang yang berwenang atau ditunjuk manajemen untuk melakukan PeKriteriaan Resiko dan telah lulus dari ujian pelatihan PeKriteriaan Resiko.Authorized personel to conduct risk assessment and pass the risk assessment training examination.
5. Kriteria Kinerja Proses/KPINA
6. Uraian Prosedur
6.1 Pelatihan dan Kompetensi/Training and CompetencyPersyaratan pelatihan untuk Penilai Resiko yang kompeten, manajer senior atau manajer bertanggung jawab untuk menjamin bahwa orang yang ditunjuk sebagai Penilai Risiko harus :Training requirements for competence Risk Assessor, manager or senior manager are responsible to ensure that appointed person as Risk Assessor must :
6.1.1 Berhasil secara lengkap mengikuti pelatihan identifikasi bahaya dan penilaian resiko dan pengendaliannyaCompletely succeeded in hazard identification anf risk assessment and control training6.1.2 Menguasai pekerjaan atau aktifitas, tempat kerja, sarana, material, dan prosedur kerjaGood knowledge about work or activities, workplace, equipments, materials, and work procedure6.1.3 Mendapat beberapa training mengenai bahaya yang spesifik dengan tempat kerja masing-masing sebelum seseorang ditunjuk sebagai orang yang kompeten untuk melakukan penilaian risiko. Training khusus yang diperlukan tersebut adalah :Possess several training about specific hazard in each workplace before someone is appointed as a competence personel to conduct risk assessment. Specific training needed are :
6.1.3.1 Bahan berbahaya dan beracun/Hazardous and toxic material6.1.3.2 Pekerjaan di ruang tertutup/Work in confine space6.1.3.3 Alat pelindung diri/Personel protective equipment6.1.3.4 Penanganan secara manual/Manual handling6.1.3.5 Pekerjaan menggunakan sumber panas/Hot work6.1.3.6 Standar kualitas lingkungan kerja/Work environment quality standard6.1.3.7 Bahaya Bekerja di Jalan (termasuk Keselamatan Bekerja di Area Umum/Working on the road hazard (include Work safety in public area)
6.2 Identifikasi bahaya dan analisa resiko/Hazard identification and risk analysis
6.2.1 Ketentuan umum/General certaintyIdentifikasi bahaya dan penilaian resiko perlu dilakukan di semua jenis aktifitas termasuk kegiatan administrasi dan perkantoran, termasuk perkejaan rutin dan tidak rutin, dan dilakukan peninjauan ulang secara berkala paling sedikit 2 tahun sekali. Identifikasi bahaya dan penilaian resiko harus dilakukan jika:
Hazard identification and risk assessment should be conducted in all activities include administration and office, routine and non-routine, and to be reviewed at least once in two years. Hazard identification and risk assessment are conduct if :
Adanya rekayasa teknik, mendesign ulang fasilitas, atau menata ulang ruang, perubahan peralatan, metode atau gedung.Any technical engineering, facilities design review, changes (layout, equipment, method, or building)
Adanya proyek baruAny new project
Adanya penggantian material atau penggunaan material baru termasuk bahan kimiaAny material substitution or new material include chemical
Adanya perubahan prosedur, instruksi kerja, atau standar baruChanges in procedure, work instruction, or new standard
Setelah tindakan perbaikan dilakukanAfter corretive action implemented
Adanya indikasi bahaya yang berpotensi menimbulkan gangguan kepada manusia.Any indication about hazard potential in which harm to humanIdentifikasi bahaya dan penilaian resiko resiko harus di dokumentasikan kedalam “form no 5.3.1-01 Identifikasi bahaya dan peKriteriaan resiko “Hazard identification and risk assessment must documented in “form no 5.3.1-01 Hazard identification and risk assessment “
6.2.2 Identifikasi bahaya dan analisa resiko/hazard identification and risk analysisLangkah dalam identifikasi bahaya dan analisa resiko:Steps in hazard identification and risk analysis :
6.2.2.1 Tentukan ruang lingkup identifikasi bahaya dan peKriteriaan resikoDetermine the scope of hazard identification and risk assessment6.2.2.2 Identifikasi jenis bahaya yang mungkin ada dan berpotensi membahayakan/menimbulkan kerugian. Jenis bahaya yang harus diidentifikasi termasuk :Identify the type of hazard that probably exist and potential to harm or causing loss. Type of hazard that must identified includes :
6.2.2.2.1 Bahaya fisik/Physical hazard6.2.2.2.2 Bahaya kimia/Chemical hazard6.2.2.2.3 Bahaya biologi/Biological hazard6.2.2.2.4 Bahaya ergonomi/Ergonomy hazard6.2.2.2.5 Bahaya psikologis/Phychological hazard
6.2.2.3 Menganalisa potensi konsekuensi/Potential consequence analysisAnalisa potensi konsekuensi dimaksud adalah menganalisa terhadap potensi dari tingkat kerugian, analisa ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi keparahan dampak yang terjadi dan potensi jumlah yang terkena dampak, dan jika diperlukan pada kasus tertentu dapat pula dipertimbangkan tingkat gangguan terhadap kelangsungan bisnis.Perkiraan konsekuensi dapat merujuk pada table berikut :
Potential consequence analysis is how to analyze potential from loss level, by consider the potential severity occured and potential number affected. In certain case, could also consider affect to business continuity. Consequence approximation assessed with the following table :
Kriteria (Criteria) Potensi Kerugian/Potential LossCidera/gangguan kesehatan(injury/ill health)
1. Sangat berbahaya/Very dangerous (S3) Cacat permanent/kematian 1 orang atau lebih atau menyebabkan penyakit akutPermanent disability or causing death (one od more person) or causing acout disease.
2. Berbahaya/Dangerous (S2) Perlu perawatan medis lebih lanjut atau menyebabkan penyakit kronis dan atau hari kerja hilang akibat cidera tanpa cacatNeed more medical treatment or causing chronic disease and or work day lost cause by injury without disability
3. Sedikit berbahaya/Not too dangerous (S1) Cidera ringan atau gangguan kesehatan hanya perlu P3K, tidak menyebabkan hari kerja hilangSlightly injury or illhealth, only need first aid, not causing day lost
Kriteria Keparahan/ Konsekuensi (S)
Severity/Consequences Criteria (S)
Kriteria S = Kriteria terbesar dari S1, S2, S3S Criteria = highest criteria from S1, S2, S3
6.2.2.4 Menganalisa kemungkinan/Likelihood analysisLangkah berikutnya adalah menentukan tingkat kemungkinan terjadinya bahaya yang dapat membahayakan. Ada tiga hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menganalisa tingkat kemungkinan potensi kerugian terjadi:
The next step is to determine the Likelihood of the occurence which can cause harm. There are three things to consider in loss potential likelihood analysis :1. Frekuensi kegiatan/Activities frequency Yaitu interval pengulangan waktu dari suatu kegiatan yang di identifikasi
bahaya dan dinilai resikonya. Dalam hal ini ditentukan : Is time reoccurence interval from activities which hazard are identified an
risk are assessed. In this term determined as :a. Rutin / routine Kegiatan atau pekerjaan dilakukan setiap hari, mingguan, atau bulanan Activity or task conducted daily, weekly, or monthlyb. Jarang / seldom Kegiatan/pekerjaan dilakukan per-tiga bulanan atau maksimum per tahun Activity or task conducted every three month or maximum per yearc. Sangat jarang / rarely Kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan interval waktu lebih dari setahun Activity or task conducted with time interval more than one year
2. Frekuensi kejadian/Incident frequency Yaitu potensi terjadinya konsekuensi/resiko dari suatu kegiatan. Dalam hal ini
ditentukan : Is potential occurence of consequences/risk result from each activities. In this
term determined as :a. Mungkin terjadi /Berdasarkan pengalaman dan pengamatan konsekuensi/kerugian pernah terjadi dengan interval waktu 1 bulan yang lalu sampai 1 tahun yang laluBase on experience and observation on consequence/loss which occured in time interval from one month until one year ago.b. Jarang terjadi /Berdasarkan pengalaman dan pengamatan konsekuensi/kerugian pernah terjadi dengan interval waktu lebih dari 1 tahun yang lalu sampai 2 tahun yang laluBase on experience and observation on consequence/loss which occured in time interval from one year until two years ago.
c. Tidak mungkin terjadi /Berdasarkan pengalaman dan pengamatan konsekuensi/kerugian pernah terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.Base on experience and observation on consequence/loss which occured in time interval five years.
3. Perilaku manusia/Human behaviorFaktor perilaku dimaksud dalam prosedur ini lebih fokus kepada tiga dasar pembentuk perilaku manusia seperti pengalaman kerja, ketrampilan teknis yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dan pengetahuan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari pelaku kegiatan. Faktor perilaku manusia diklasifikasikan menjadi :Behavior factors in this procedure are focused to three basic relates human behavior like work experience, technical skill to do the activities, and knowledge about Occupational Health and Safety from personel. Human behavior are classified as :
a. Tidak cukup terampilPelaku kegiatan dapat melakukan kegiatan, mempunyai pengalaman tetapi tidak terlatih dan tidak memahami Kesehatan dan Keselamatan Kerja.The performer can do the activities, have experience but not trained, and not understand about occupational health and safety.b. Cukup terampilPelaku kegiatan dapat melakukan kegiatan, mempunyai pengalaman, mendapat pelatihan mengenai teknis pekerjaannya dengan cukup tetapi tidak memahami Kesehatan dan Keselamatan Kerja.The performers can do the activities, have experience, and possess enough training about his/her technical job, but not understand about occupational health and safety.
c. TerampilPelaku kegiatan dapat melakukan kegiatan, berpengalaman, mendapat pelatihan teknis pekerjaannya dengan cukup dan memahami aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja.The performer can do the activites, experienced. Possess enough training about his.her technical job, and understand about occupational health and safety
Berdasarkan tiga hal tersebut diatas maka kriteria kemungkinan dari potensi konsekuensi/kerugian terjadi adalah kriteria tertinggi yang teridentifikasi dari salah satu faktor tersebut diatas, sehingga kriteria
kemungkinan tersebut dapat merujuk pada tabel berikut dibawahAccording to three things above, the likelihood criteria from consequece or loss potential occur the highest criteria which are identified from one of the factors. Likelihood criteria can be seen as following tabel :
Kemungkinan/LikelihoodTinggi/ High P3 : Mungkin terjadi – terjadi secara regularSedang /Medium P2 : Tidak mungkin terjadi – terjadi kadang-kadangRendah /Low P1 : Sangat tidak mungkin terjadi – jarang terjadi
6.2.3 Penilaian resiko/Risk assessmentKriteria risiko adalah hasil perkalian dari kriteria kemungkinan dan kriteria konsekuensi.Risk criteria is combination between Likelihood kriteria and consequence criteria.
Resiko (R) = Kemungkinan (P) x Konsekuensi (C)
R=P x CRisk (R) = Likelihood (P) X Consequence (C)
Kriteria resiko bisa diketahui dengan melihat matriks dibawah.Risk Criteria can be determined by the following matrix.
KEPARAHAN / KONSEKUENSI SEVERIRY/ CONSEQUENCESTinggi/High - Sedang/Medium - Rendah/LowS1 S2 S3KEMUNGKINAN : LIKELIHOOD Tinggi /High P3: 3 6 9KEMUNGKINAN : LIKELIHOOD Sedang/Medium P2 : 2 4 6KEMUNGKINAN : LIKELIHOOD Rendah/Low P1 : 1 2 3
Tingkat resiko dan tindakan yang diperlukanRisk rating and action needed1. Tingkat Resiko/Risk Rating 1-2 Risiko dapat diterima, tidak dibutuhkan tindakan control tambahan, tindakan kontrol yang
ada diteruskan dan dimonitor Acceptable risk, no need additional control, continue and monitor the existing control2. Tingkat Resiko/Risk Rating 3-4 Risiko menengah – Tindakan kontrol yang ada harus
dimonitor dan jika diperlukan di tambah sistem pengontrol yang baru agar resiko residualnya
pada level resiko yang rendah Medium risk – Monitoring the existing control, additional control to achieve lower level if
needed3. Tingkat Resiko/Risk Rating 6-9 Resiko tinggi – Risiko yang tidak dapat diterima. Kontrol tambahan
diperlukan sebelum pekerjaan dilaksanakan High risk – unacceptable risk. Need additional control before work commisioning
6.2.4 Pengendalian resiko/Risk controlPenentuan tindakan control untuk mengurangi resiko harus mengikuti hirarki tindakan pengendalian sebagai berikut :Controls determination to reduce risk must follow the controls hierarchy :
6.2.4.1 Pemusnahan/EliminationMenghilangkan bahaya dengan cara mengerjakan pekerjaan dengan cara lain/ cara berbeda.Eliminate hazard with different or other way when doing task
6.2.4.2 Substitusi/SubstitutionMenurunkan resiko dari sumbernya atau menggunakan alternatif yang lebih amanReduce risk from its source or using safer alternatives
6.2.4.3 Rekayasa desain atau teknik/Engineering controlTindakan kontrol ini biasa dilakukan sebagai tindakan pencegahan secara kolektif melalui rekayasa teknik termasuk dalam tindakan ini adalah1. Pengisolasian/Pemisahan2. Pemasangan Ventilasi3. Pemberian Alat PengamanThis control usually taken as collective preventive action through enginnering control, these are include :
1. Isolation/separation2. Install ventilation3. Safety guard
6.2.4.4 Pengendalian administrative/Administrative controlTindakan yang bersifat administratif seperti misalnya tindakan yang berkaitan dengan pembatasan waktu kerja, jumlah paparan, pemberian pelatihan, rotasi kerja, papan informasi, pemasangan label, prosedur kerja dan intruksi kerja, serta pengawasan.Administrative controls include time work or exposure limitation, training, job rotation, information board, labelling, work procedure and work instruction, also monitoring.
6.2.4.5 Tindakan pengamanan perorangan/Individual protectionTindakan kontrol yang bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian kepada karyawan secara pribadi/perorangan, seperti penyediaan:· Alat Pelindung Saluran Pernapasan· Alat Pelindung Tangan· Alat Pelindung Kepala· Alat Perlindungan Jatuh· Alat Pelindung Kaki· Alat Pelindung Mata
The purpose of control is to reduce potential loss to employees individually, as providing :· Respiratory protection· Hand protection· Head protection· Fall protection· Foot protection· Eye protection
Saat tindakan kontrol telah diterapkan, harus dilakukan evaluasi tingkat resiko untuk memastikan bahwa resiko turun ke tingkat yang dapat diterima/rendah.
When controls have been implemented, risk rating evaluation must conducted to ensure that the risk are reduced to lower or acceptable risk
6.3 Pengelolaan resiko/Risk management
6.3.1 Tindakan pengontrol resiko/Risk controlTindakan pengontrol resiko harus dimuat kedalam penyusunan tujuan dan program sebagai mana diatur dalam manual sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 5.3. Tujuan dan Program dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek pemenuhan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam manual sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 5.2. Peraturan dan Persyaratan lainnya serta dalam prosedur SP-5.2-1,”Peraturan, Perundangan & Persyaratan lain.Risk control action must included in establishing objective and program as arranged in Occupational Health and Safety System Manual, section 5.3 Objective and Program with considering legal compliance aspect as in section 5,2. Legal and other requirements, and procedure SP-5.2-1,”Legal and other requirements”
Hal ini menjadi tanggung jawab mulai dari Direktur Perusahaan, Kepala Divisi, Kepala Departemen, serta Kepala Seksi untuk membuat tujuan dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di area yang menjadi tanggung jawabnya dan hal tersebut menjadi bagian dari performance review bagi personel yang bersangkutan.This is the responsibility form Corporate Director, Head of Division, Head of Department, also Section Head to establish occupational health and safety objective and program in each area responsible and it is part of preformance review to pertinent personel.
Dan dalam kasus adanya pekerjaan kontrak, administrator kontrak mempunyai tanggung jawab memastikan bahwa kontraktor/sub kontraktor sangat mengerti dengan bahaya dan risiko yang mereka hadapi dan tindakan pengontrol yang diperlukan untuk menurunkan resiko ke level resiko yang dapat diterima.In contractor work case, contractor administrative are responsible to ensure
that contractors/subcontractors understand about hazard and risk they are deal with and control action needed to reduce the risk to accepteble risk.
Untuk mengawasi status pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan menggunakan “Form no 5.3.1 – 02 Lembar Status tindakan perbaikan HIRA”.To monitor the corrective action implementation status, using Form no. 5.3.1 – 02 Hazard identification and risk assessment corrective action status sheet.
6.3.2 Komunikasi dan konsultasi/Communication and consultationRisiko yang tidak dapat diterima dan tindakan pengontrolnya harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada karyawan yang mempunyai kemungkinan terkena resiko. Tata cara komunikasi dan konsultasi dilakukan sebagai mana diatur dalam manual sistem manajemen K3 pasal 6.3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi serta dalam prosedur SP-6.3 –1. Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan prosedur SP 6.3 –2 Konsultasi dan partisipasi dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerjaThe unacceptable risk and its controls must communicated and consulted to employees who have probability affected by risk. The way how to communicate and consultation arranged in Occupational Health and Safety Manual, section 6.3 Communication, Participation, and Consultation, Procedure SP-6.3 –1. Occupational Health and Safety Communication, and Procedure SP 6.3 – 2 Consultaion and Participation in occupational health and safety implementation
7. Lampiran/Attachment7.1 Lembar Catatan Penilaian Resiko7.2 Matrikulasi Penilaian Resiko7.3 Form Identifikasi Bahaya dan Evaluasi Resiko7.4 Form Rencana Kerja Tindakan Perbaikan (Objective & Target) dan Progres Pencapaian
Attach : d. Format HIRARC-rencana-dan-status-tindakan-perbaikan.xlsm
e. Risk-assessmen.xlsb
CONTOH Matrix HIRARC
Kriteria(Criteria)
Potensi Kerugian/Potential Loss
Cidera/sakit penyakit
(injury/ill health)
Sangat berbahaya
Very dangerousS3
Cacat permanent/kematian 1 orang atau lebih atau menyebabkan penyakit akut
Permanent disability or causing death (one od more person) or causing acout disease
Berbahaya
DangerousS2
Perlu perawatan medis lebih lanjut atau menyebabkan penyakit kronis dan atau hari kerja hilang akibat cidera tanpa cacat
Need more medical treatment or causing chronic disease and or work day lost cause by injury without disability
Sedikit berbahaya
Not too dangerousS1
Cidera ringan atau sakit penyakit hanya perlu P3K, tidak menyebabkan hari kerja hilang
Slightly injury or illhealth, only need first aid, not causing day lost
Kriteria Keparahan/ Konsekuensi (S)
Severity/Consequences Criteria (S)
Kriteria S = Kriteria terbesar dari S1, S2, S3
S Criteria = highest criteria from S1, S2, S3
<!--[if gte mso 9]> Normal 0 <![endif]-->
Kemungkinan/Likelihood
Tinggi
HighP3 Mungkin terjadi – terjadi secara regular
Sedang
MediumP2 Tidak mungkin terjadi – terjadi kadang-kadang
Rendah
LowP1 Sangat tidak mungkin terjadi – jarang terjadi
contoh : Tabel Matrix HIRARC
KEPARAHAN / KONSEKUENSI
SEVERIRY/ CONSEQUENCES
Rendah/Low Sedang/Medium Tinggi/High
S1 S2 S3
KEMUNGKINAN LIKELIHOOD
Tinggi
HighP3 3 6 9
Sedang
MediumP2 2 4 6
Rendah
LowP1 1 2 3
Tingkat resiko
Risk rating
Tindakan diperlukan
Action needed
1-2
Risiko dapat diterima, tidak dibutuhkan tindakan control tambahan, tindakan kontrol yang ada diteruskan dan dimonitor
Acceptable risk, no need additional control, continue and monitor the existing control
3-4
Risiko menengah – Tindakan kontrol yang ada harus dimonitor dan jika diperlukan di tambah sistem pengontrol yang baru agar resiko residualnya pada level resiko yang rendah
Medium risk – Monitoring the existing control, additional control to achieve lower level if needed
6-9
Resiko tinggi – Risiko yang tidak dapat diterima. Kontrol tambahan diperlukan sebelum pekerjaan dilaksanakan
High risk – unacceptable risk. Need additional control before work commisioning
Tingkat resiko dan tindakan yang diperlukanRisk rating and action needed
Pelaksanaan Penerapan SMK3
Partisipasi, Komunikasi dan Konsultasi
Prosedur Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi1. Tujuan/Purpose
Prosedur ini dibuat untuk menjelaskan tata cara mengkomunikasikan, berpartisipasi, serta mengkonsultasikan tentang isu isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik isu-isu secara internal maupun eksternal.The objective of this procedure is to explain how to communicate, participate, and consult regarding Occupational Health and Safety issues, internally and externally.
2. Ruang Lingkup/Scope
Ruang lingkup komunikasi yang dimaksud disini adalah mengatur komunikasi, partisipasi, dan konsultasi secara internal antara manajemen dan karyawan, serta antara xxxx dengan pihak eksternal terkait.The scope of communication includes communication, participation, and consultation, internally between management and employees, also between xxxxxx and external parties.
3. Referensi Dokumen/Document Reference
3.1 ISO 9001:2000 Klausul/Clause§ 6.4. Lingkungan Kerja/Work environment
3.2 OHSAS 18001:2007 Klausul/Clause§ 4.4.3. Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi/Communication, Participation, and Consultation
3.3 Prosedur Risk Assessment (PLJ/EHS/SOP-005)
3.4 Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundangan K3 (PLJ/EHS/SOP-006)
4. Definisi & Singkatan/Definition & Abbreviation
4.1 Pihak terkait/Interested PartyOrang atau kelompok didalam atau diluar tempat kerja yang tertarik dengan atau terpengaruh oleh kinerja K3 xxxxx. Sebagai contoh dari pihak terkait meliputi badan pemerintah atau yang berwenang, kelompok masyarakat, organisasi lingkungan, pemasok, kontraktor, surat kabar dan organisasi karyawan.Person or group, inside or outside the workplace, concerned with or affected by xxxxx OHS performance. Examples of interested parties include regulatory agencies or authorities, community groups, environmental organizations, supplier, contractor, the press and employee organizations.
4.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)/Occupational Health and Safety (OHS)Kondisi dan faktor yang mempengaruhi, atau dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan dan pekerja lainnya (termasuk pekerja sementara dan kontraktor), pengunjung, atau orang lain di tempat kerjaConditions and factors that affect, or could affect, the health and safety of employees or other workers (including temporary workers and contractor personnel), visitors, or any other person in the workplace.
5. Kriteria Kinerja Proses/KPI
Semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam prosedur ini harus dilaksanakan secara konsistenAll of requirement stated in the procedure to be applied consistently
6. Uraian Prosedur/Procedure Description
6.1 Komunikasi Internal/Internal Communication6.1.1 Manajemen xxxxx berkewajiban untuk menyediakan sarana komunikasi, partisipasi, dan konsultasi terhadap isu-isu K3 secara internal baik yang bersifat :xxxxx management obliged to provide communication, participation, and consultation regarding occupational health and safety internally, which have characteristic :6.1.1.1 Aktif (pelatihan dan drill, rapat, briefing)Active (training and drill, meeting, briefing)6.1.1.2 Pasif (papan informasi, sekilas info K3, simbol dan label K3, dokumentasi dan catatan K3)Pasive (information board, OHS flash, OHS sign and label, documentation, and record)
6.1.2 Segala hal perubahan yang berkaitan erat dengan K3 harus dikomunikasikan kepada karyawan dengan menggunakan media komunikasi sebagaimana disebut dalam point 6.1.1 diatas.Any changes related to OHS must be communicated to employess with communication media as mention in point 6.1.1 above.
6.1.3 Sekretaris P2K3 dan Kepala Divisi EHS berkoordinasi dengan HS Representative harus menginformasikan secara aktif kepada karyawan isu-isu K3 seperti:P2K3 Secretary and EHS Division Head coordination with HS Representative must actively inform employess regarding OHS issues, such as :
6.1.3.1 Notulen Rapat P2K3P2K3 Minutes of Meeting6.1.3.2 Hasil identifikasi bahaya dan penilaian resikoHazard identification and risk assessment result6.1.3.3 Ketidaksesuaian, insiden, status tindakan pengendalian resiko, dan tindakan perbaikan dari hasil analisa insiden ataupun ketidaksesuaianNonconformity, incident, risk control action satus, and corrective action from incident or nonconformity analysis result.6.1.3.4 Kebijakan K3, tujuan dan program termasuk perubahan dari hasil
peninjauan ulangOHS policy, objective and programme includes changes from review
6.1.4 Jika diperlukan karyawan dapat secara aktif untuk mendapatkan informasi K3 dengan meminta secara langsung kepada HS Representative, Sekretaris P2K3 ataupun kepada Divisi EHS.If needed, employess can actively to get OHS information by asking directly to Health and Safety Representative, P2K3 Secretary, or EHS Division.
6.2 Konsultasi dan partisipasi internal/Internal consultation and participation
6.2.1 Konsultasi dan partisipasi karyawan dapat dilakukan baik melalui rapat P2K3 ataupun keterlibatan secara langsung dalam unit kerja/tim dengan melakukan konsultasi dan partisipasi aktif dalam pengkajian jika terjadi adanya perubahan terhadap:Consultation and participation can be done through P2K3 meeting or direct involvement in work unit/team by actively consult and participate in review if there are any changes in :6.2.1.1 Proses kerja, metoda kerja, alat kerja, material, ataupun tata letak kerja yang berpotensi terhadap timbulnya bahaya dan resiko dari pekerjaan tersebut.Work process, work method, equipment, material, or layout which potential for hazard and risk result from its activities.6.2.1.2 Kebijakan, tujuan dan program K3Policy, objective, and OHS programme
6.2.2 Jika karyawan memerlukan konsultasi isu-isu K3, dapat dilakukan baik melalui HS Representative diareanya ataupun secara langsung mengkonsultasikannya kepada Kepala Divisi EHS secara tertulis menggunakan Form Komunikasi dan Konsultasi K3 (xxxxx/EHS/007-Ehsp-010) ataupun dengan fasilitas elektronik mail yang telah disediakan oleh perusahaan.If employees need to consult regarding OHS issues, can be done through Health and Safety Representative in their area or directly to EHS Division Head in written using OHS Communication and Consultation Form (xxxx/EHS/007-ehsp-010) or by electronic mailing facility provided by company.
6.2.3 Partisipasi aktif dapat disalurkan dalam kegiatan seperti lomba saran, lomba poster dan lomba kinerja K3 di masing-masing bagian/areanya
Active participation can be accessed though activities such as suggestion contest, poster contest, and OHS performance contest in each area.
6.3 Komunikasi, partisipasi dan konsultasi eksternal/Communication, participation, and external consultation
6.3.1 xxxxx melalui sekretaris P2K3 dan Kepala Divisi EHS berkomunikasi, berpartisipasi, dan berkonsultasi secara aktif dengan cara korespondensi kepada pihak terkait seperti Departemen Tenaga Kerja atau institusi lainnya dalam hal:xxxxx through P2K3 Secretary and EHS Division Head are communicating, participating, and consulting actively by correspondency with interesred party like Man Poser Department or other institution regarding :6.3.1.1 Peraturan perundangan K3/OHS legal or regulation6.3.1.2 Laporan kegiatan P2K3/P2K3 activities report6.3.1.3 Ijin dan sertifikasi/Permit and certification
6.3.2 Jika pihak terkait memerlukan konsultasi isu-isu K3, dapat dilakukan baik melalui HS Representative di unit kerja xxxxx ataupun secara langsung mengkonsultasikannya kepada Kepala Divisi EHS secara tertulis menggunakan Form Komunikasi dan Konsultasi K3 (xxx/EHS/007-xxxx-010) ataupun dengan fasilitas elektronik mail yang telah disediakan oleh perusahaan.If external parties need to consult regarding OHS issues, can be done through Health and Safety Representative in their area or directly to EHS Division Head in written using OHS Communication and Consultation Form (xxxx/EHS/007-xxx-010) or by electronic mailing facility provided by company.
6.3.3 Dalam kondisi tertentu yang dikategorikan kedalam situasi gawat darurat maka semua komunikasi, partisipasi dan konsultasi di koordinir oleh Head of Coorperate Communication xxxxx.In certain condition categorized in emergency situation, all communication, participation, and consultation are coordinated by xxxx Head of Cooperate Communication
7. Lampiran/Attachment
7.1 xxxx/EHS/007-xxx-001 OHS Communication, Participation and Consultation
Pengendalian Dokumentasi dan Catatan (blank)
Tanggung Jawab, Wewenang dan Tanggung gugat
Apakah yang dimaksud dengan Tanggung Jawab, Wewenang dan Tanggung gugat?
Tanggung jawab siapakah K3?
Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah tanggungjawab bersama antara karyawan dan manajemen perusahaan. Manajemen bertanggungjawab terhadap konsekuensi dari kesesuaian dan kepatuhan perusahaan kepada peraturan K3 yang berlaku.
Semua aktifitas K3 minimumnya harus didasarkan pada tanggung jawab pribadi secara khusus sesuai dengan peranannya dan resiko yang mungkin ada dari pekerjaannya di perusahaan tersebut.
Beberapa kendala yang sering ditemukan adalah peran dan tanggungjawab ini tidak diketahui atau tidak dijabarkan dalam uraian yang cukup jelas sebagai bagian yang utuh dari tanggung jawab, wewenang dan uraian tugas yang ada. Untuk memperjelas tanggung jawab, wewenang dan tanggung gugat
Tanggung jawab dapat didefinisikan sebagai sebuah kewajiban individu untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan. Walaupun seringkali dibenarkan seorang atasan dalam melaksanakan tugas dapat memberikan Otoritasnya kepada bawahan yang di anggap mampu dan mempunyai kualifikasi untuk menjalankannya. Dengan suatu syarat delegasi ini, seorang atasan menyiratkan memberikan hak untuk membuat keputusan dan bertindak atas nama atasannya. Penting untuk dicatat bahwa, ketika beberapa tanggung jawab didelegasikan, atasan tetap bertanggung jawab untuk memantau bahwa semua tanggungjawab, wewenang dan tanggung gugat dilakukan sesuai dengan yang seharusnya.
Tanggung jawab individu harus ditetapkan dan berlaku untuk setiap karyawan di tempat kerja pada setiap level tidak ada terkecuali, hal ini sangat penting dalam budaya Indonesia dimana pemimpin akan dilihat sebagai suri tauladannya sehingga kunci kesuksesan K3 terletak dari suri tauladan para pimpinan perusahaan.
Perusahaan dapat saja menunjuk seorang koordinatorK3 tetapi alangkah baiknya koordinator ini bertugas dengan focus kepada bagaimana caranya semua tugas dan tanggung jawab K3 secara pribadi semua karyawan dapat dijalankan dan diawasi. Jangan biarkan koordinator yang ditunjuk menjadi dalih untuk melepaskan tanggung jawab K3 secara individu diperusahaan tersebut sehingga semua orang dapat menunjuknya untuk bertanggungjawab terhadap permasalahan K3 maka ketidak efektifan dan kontraproduktif akan terjadi. ( Melepaskan tanggung jawab dan menimpakan kesalahan pada koordinator K3)
Keterlibatan secara aktif dalam pelaksanaan K3 sangatlah mutlak dan tidak terbantahkan jika kita mengharapkan program K3 memberikan hasil yang diharapkan perusahaan. Dengan menuliskan tanggung jawab, wewenang dan tanggung gugat semua karyawan disemua level pada masing-masing Job Description/Uraian tugasnya semua orang akan mengetahui dengan jelas posisinya dalam pelaksanaan K3.Untuk memenuhi tanggung jawab individu mereka, orang harus:
1. Tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya (komunikasi diperlukan)
2. Memiliki kewenangan yang cukup untuk menjalankan tanggungjawabnya (berkaitan dengan keorganisasian)
3. Memiliki kemampuan yang dibutuhkan dan kompetensi (pelatihan atau sertifikasi yang dipersyaratkan)
Jika ketiga hal tersebut diatas telah dengan cukup disediakan maka, kinerja keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi salah satu kriteria penilaian kinerja individu tahunan disamping kriteria penilaian lainnya.
Apa saja contoh tanggung jawab pekerja?Contoh tanggung jawab pekerja meliputi:
1. Menggunakan pelindung diri dan peralatan keselamatan seperti yang dipersyaratkan oleh perusahaan.
2. Mengikuti prosedur kerja yang aman.
3. Mengetahui dan mematuhi semua peraturan
4. Melaporkan kejadian cidera, kecelakaan atau sakit sekecil apapun dan sesegera mungkin.
5. Melaporan tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman
6. Berpartisipasi dalam komite keselamatan dan kesehatan kerja
Apa saja contoh tanggung jawab pengawas (Leader / supervisor / manager )? Contoh tanggung jawab pengawas meliputi:
1. Memerintahkan pekerja untuk mengikuti tatacara kerja yang aman 2. Menegakkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja 3. Mengoreksi tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman 4. Memastikan hanya pekerja yang berwenang dan terlatih yang
mengoperasikan peralatan 5. Melaporkan dan menyelidiki semua kecelakaan / insiden.6. Memeriksa daerah sendiri dan mengambil tindakan perbaikan untuk
mengurangi atau menghilangkan bahaya 7. Memastikan peralatan dipelihara dengan benar
8. Mempromosikan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada pekerja
Apa saja contoh tanggung jawab manajemen? Contoh tanggung jawab manajemen meliputi:
1. Menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat 2. Membangun dan mempertahankan program keselamatan dan
kesehatan kerja 3. Memastikan pekerja dilatih atau bersertifikat, seperti yang
dipersyaratkan 4. Pelaporan kasus kecelakaan dan penyakit kerja kepada otoritas yang
tepat 5. Menyediakan fasilitas bantuan PPGD / P3K dan medis 6. Memastikan APD tersedia, cukup dan baik sesuai peraturan 7. Menyediakan informasi keselamatan dan kesehatan bagi karyawan 8. Mendukung supervisor dalam kegiatan keselamatan dan kesehatan
kerja mereka 9. Mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan pengawas
Apa saja contoh tanggung jawab koordinator keselamatan (HSE Officer)? Contoh tanggung jawab koordinator K3 meliputi:
1. Menjelaskan masalah keselamatan dan kesehatan pada semua karyawan
2. Koordinasi kegiatan keselamatan dan kesehatan antar departemen 3. Mengumpulkan dan menganalisis statistik K3 4. Menyediakan pelatihan K3 5. Melakukan penelitian tentang masalah-masalah khusus 6. Menghadiri pertemuan K3 komite sebagai narasumber
Training dan kompetensi
Kompetensi adalah kemampuan personnel dalam melakukan tugas tugasnya dalam keseharian dalam sebuah organisasi.
level kompetensi adalah derajat kemampuan yang diperlukan oleh seseorang sesuai dengan fungsi dan jabatannya.
EHS Competency Matriculation (see file attachment)
EHS Competency level (see file attachment)
Kendali Operasional (blank)
Sistem Dokumentasi (blank)
Perencanaan Persiapan Tanggap Darurat (blank)
Pemantauan dan Pemeriksaan (blank)
Peninjauan dan Perbaikan Menejemen System (blank)
