PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : ...../PER/M.KOMINFO/..../2008

TENTANG

SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

b. bahwa dalam implementasinya Peraturan Menteri tersebut belum mengakomodasikan beberapa ketentuan yang dapat meningkatkan proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi secara cepat, efektif, efisien serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan industri telekomunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, maka Peraturan Menteri Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3817);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3821);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62Tahun 2005;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun

2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2007;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40/P/M.KOMINFO/12/2006;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 66 Tahun 2003 tentang Tata Cara Saling Pengakuan Hasil Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 349 Tahun 2003 tentang Pengesahan Badan Penetap (Designating Authority/DA) dalam rangka Mutual Recognition Arragement (MRA) untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 21/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus Di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;

2. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan;

3. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

4. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

5. Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah model atau jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu;

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

7. Label adalah keterangan mengenai alat dan perangkat telekomunikasi yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang mengidentifikasikan informasi tentang alat dan perangkat yang telah bersertifikat;

8. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian antara karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku;

9. Persyaratan Teknis adalah ketentuan yang dibuat oleh instansi yang berisi persyaratan elektrik/elektronik dan atau persyaratan keselamatan dan atau persyaratan electromagnetic compatibility;

10. Surat Pengantar Pengujian Perangkat, yang selanjutnya disebut SP3, adalah surat persetujuan dari Lembaga Sertifikasi kepada balai uji untuk dilakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi;

11. Lembaga Pengujian yang selanjutnya disebut balai uji (test house) adalah laboratorium uji yang melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi;

12. Lembaga Penilai Kesesuaian (Comformity Assesment Body/CAB) adalah Lembaga Sertifikasi dan atau balai uji yang ditetapkan oleh Badan penetap.

13. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang ditunjuk oleh Badan Penetap untuk menerbitkan sertifikat;

14. Lembaga yang berwenang adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang mempunyai kewenangan melaksanakan kegiatan pemberian akreditasi balai uji;

15. Mutual Recognition Arrangement (Kesepakatan Saling Pengakuan) yang selanjutnya disebut MRA adalah kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan hasil penilaian kesesuaian;

16. Badan Penetap (Designating Authority/DA) adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

17. Pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC) adalah pengujian terhadap kemampuan dari suatu alat dan perangkat elektronik/elektrik untuk berfungsi dengan baik di dalam lingkungan medan elektromagnetik tanpa memperngaruhi kondisi lingkungannya maupun peralatan disekitarnya.

18. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jum’at kecuali hari tersebut hari libur dan hari libur nasional.

19. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;

20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

21. Direktur Standardisasi adalah Direktur Standardisasi Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

SERTIFIKASI

Pasal 2

Alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis melalui sertifikasi.

Pasal 3

(1) Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu :

a. jaringan;

b. akses;

c. alat pelanggan (Customer Premices Equipment/CPE);

d. alat dan perangkat pendukung telekomunikasi.

(2) Pengelompokan alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1) Alat dan perangkat pendukung telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, tidak harus disertifikasi.

(2) Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut dan barang pindahan serta barang yang dikirim melalui pos atau jasa titipan, tidak harus disertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. alat/terminal pelanggan (Customer Premices Equipment/CPE);

b. alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan pribadi, tidak untuk keperluan perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan (komersial); dan

c. paling banyak 2 (dua) unit.

(3) Alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan riset, uji coba (field trial), penanganan bencana alam yang tidak untuk diperdagangkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. perangkat yang menggunakan frekuensi radio harus sesuai dengan master plan frekuensi radio;

b. waktu penggunaan perangkat selama 3 (tiga) bulan;c. perangkat untuk ujicoba diberi izin frekuensi maksimal 1

(satu) tahun dan wajib membayar BHP Frekuensi;d. setelah masa berlaku izin penggunaan maupun izin

frekuensi selesai, alat dan perangkat telekomunikasi wajib di re-ekspor ke negara asal.

(4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), alat dan perangkat telekomunikasi lain yang tidak harus disertifikasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 5

Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian.

BAB III

TATA CARA SERTIFIKASI

Pasal 6

Permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi diajukan oleh :

a. pabrikan atau perwakilannya (representative), yaitu produsen sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang;

b. distributor, yaitu badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh pabrikan;

c. importir, yaitu perusahaan pemegang Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK) yang ruang lingkupnya meliputi bidang telekomunikasi;

d. perakit alat dan perangkat telekomunikasi; atau

e. institusi, yaitu badan usaha yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri.

Pasal 7

(1) Surat permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi ditujukan kepada Direktur Jenderal, dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(2) Surat permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. copy anggaran dasar perusahaan atau badan usaha dan

atau dokumen legal lainnya;

b. dokumen asli penunjukan dari pabrikan untuk distributor;

c. copy dokumen Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) bagi pemohon sertifikat B;

d. pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual, kecuali untuk pemohon ;

e. copy dokumen penunjang teknis dan operasional;

f. sampel uji dengan ketentuan sebagai berikut :

1. sebanyak 2 (dua) unit untuk Customer Premices Equipment (CPE) dan sebanyak 1 (satu) unit untuk Non CPE;

2. sebanyak 1 (satu) unit apabila dipergunakan untuk keperluan sendiri dan atau tidak untuk diperdagangkan;

g. copy hasil pengujian EMC dan pernyataan tertulis dari pemohon terhadap kebenaran hasil pengujian EMC tersebut dalam hal pengujian EMC dilakukan melalui uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

h. dokumen tambahan MRA, untuk pelaksanaan uji

dokumen.

Pasal 8

(1) Dalam hal persyaratan untuk permohonan sertifikasi telah diterima dengan lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan SP3 kepada balai uji dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

(2) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi balai uji untuk melaksanakan pengujian.

(3) Penerbitan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan sertifikasi diterima dengan lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Berdasarkan SP3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 balai uji melakukan pengujian dengan cara pengukuran alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 10

(1) Balai uji wajib menyelesaikan pengujian dari setiap pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SP3 dan sampel diterima.

(2) Dalam hal pengujian tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), balai uji wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal dengan disertai alasan-alasannya.

Pasal 11

Balai uji wajib menyampaikan Laporan Hasil Uji (Test Report) alat dan perangkat telekomunikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diselesaikannya pengujian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Laporan Hasil Uji (Test Report) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dievaluasi oleh Direktur Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Hasil Uji (Test Report) dari balai uji.

(2) Evaluasi Laporan Hasil Uji (Test Report) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian hasil pengukuran dengan persyaratan teknis.

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan teknis, Direktur Jenderal wajib memberitahukan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan teknis, Direktur Jenderal wajib menerbitkan Sertifikat A atau Sertifikat B sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV dan V Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi meliputi :a. pengujian; b. penerbitan sertifikat.

BAB IV

PENGUJIAN

Pasal 14

Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

(1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :a. pengujian Conformance; dan ataub. pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC).

(2) Kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang harus melalui pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Dalam hal balai uji karena keterbatasan alat ukur tidak dapat melakukan pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b pengujian dapat dilakukan melalui uji dokumen oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

(1) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan dengan cara :a. pengukuran; atau uji dokumen.

(2) Pengujian dengan cara pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh balai uji yang telah ditunjuk oleh Badan Penetap.

(3) Dalam hal balai uji tidak dapat melakukan pengujian dengan cara pengukuran dari sebagian parameter alat dan perangkat telekomunikasi, maka pengukuran sebagian parameter dimaksud dapat dilakukan oleh balai uji lainnya yang telah ditunjuk oleh Badan Penetap.

Pasal 18

(1) Balai uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari :

a. balai uji milik pemerintah;

b. balai uji lainnya yang telah ditetapkan oleh Badan Penetap.

(2) Tatacara penetapan dan atau pengakuan balai uji diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Pengujian dengan cara pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :

a. uji laboratorium (in house test); dan atau

b. uji lapangan (on-site test).

Pasal 20

(1) Uji laboratorium (in-house test) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan di balai uji.

(2) Balai uji melaksanakan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan SP3 dari Direktur Jenderal.

Pasal 21

Uji lapangan (on-site test) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan di :

a. laboratorium pemohon (pabrik) yang telah diakui dan di otorisasi oleh pemerintahnya atau laboratorium yang telah mendapat sertifikat ISO/IEC 17025 dan revisinya yang mutakhir; atau

b. tempat dipasangnya alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 22

(1) Uji lapangan (on-site test) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan apabila uji laboratorium (in-house-test) berdasarkan evaluasi tidak dapat dilaksanakan.

(2) Untuk pelaksanaan uji laboratorium dibentuk Tim uji lapangan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

Tim uji lapangan (on-site test) mempunyai tugas :

a. Melaksanakan uji lapangan yang dinyatakan dalam bentuk berita acara uji lapangan;

b. Menyusun evaluasi hasil uji lapangan.

Pasal 24

(1) Uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan untuk :

a. pelaksanaan MRA;

b. permohonan sertifikasi terhadap type alat dan perangkat telekomunikasi yang sama dengan negara pembuat yang berbeda dan telah memiliki Sertifikat A, yang diajukan oleh pemegang Sertifikat A;

c. permohonan Sertifikat B terhadap type alat dan perangkat telekomunikasi yang sama dan telah memiliki Sertifikat A atau Sertifikat B dari negara pembuat yang sama.

(2) Uji dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan MRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan melalui uji dokumen hasil pengujian balai uji dari negara yang melakukan MRA dengan Indonesia.

(2) Uji dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pengujian berdasarkan dokumen laporan hasil pengujian dari balai uji negara lain.

(3) Dalam hal dokumen laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat parameter yang belum dilakukan pengukuran, wajib dilakukan pengujian dengan cara pengukuran terhadap parameter tersebut oleh balai uji.

(4) Uji dokumen harus diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.

Pasal 26

Uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan huruf c berdasarkan hasil pengujian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh balai uji dan atau hasil pengujian balai uji negara lain yang diakui oleh Badan Penetap dalam rangka MRA negara lain.

BAB V

PENERBITAN SERTIFIKAT

Pasal 27

(1) Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Hasil Uji (test report) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis diterbitkan sertifikat oleh Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal harus mengumumkan setiap alat dan

perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat.

Pasal 28

Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan terdiri dari :a. Sertifikat A, untuk pabrikan atau distributor;b. Sertifikat B, untuk importir atau perakit atau institusi.

Pasal 29

(1) Sertifikat A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diterbitkan berdasarkan :

a. hasil pengujian dengan cara pengukuran oleh balai uji;b. hasil uji dokumen dari pelaksanaan MRA;c. hasil uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 huruf b.

(2) Sertifikat B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diterbitkan berdasarkan :

a. hasil pengujian dengan cara pengukuran oleh balai uji;b. hasil uji dokumen dari pelaksanaan MRA;c. hasil uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 huruf c.Pasal 30

(1) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) Setelah habis masa berlakunya, maka sertifikat wajib diperbaharui kecuali alat dan perangkat telekomunikasi tersebut tidak dibuat, dirakit dan atau dimasukkan untuk diperdagangkan.

(3) Pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh pemegang sertifikat dengan mengajukan surat permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya sertifikat berakhir.

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

harus melampirkan :

a. sertifikat asli; danb. surat pernyataan yang sah bahwa tidak ada perubahan

spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 31

(1) Direktur Jenderal harus menerbitkan sertifikat yang telah diperbaharui paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima dengan lengkap.

(2) Dalam hal permohonan pembaharuan sertifikat ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan jawaban penolakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung diterimanya permohonan pembaharuan sertifikat dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 32

(1) Apabila Direktur Jenderal belum menerbitkan pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sertifikat dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya sertifikat asli.

(2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak masa berlakunya sertifikat berakhir pemohon tidak memperbaharui sertifikat, maka sertifikat tidak berlaku.

(3) Dalam hal alat dan perangkat telekomunikasi yang sertifikatnya tidak berlaku masih dibuat, dirakit dan atau dimasukkan untuk diperdagangkan, maka wajib mengajukan permohonan sertifikasi baru.

(4) Dalam hal pemegang sertifikat mengajukan permohonan sertifikasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penerbitan sertifikat baru dilakukan melalui uji dokumen sepanjang persyaratan/karakteristik teknis alat dan perangkat telekomunikasi tersebut tidak berubah.

Pasal 33

Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3), sertifikat tidak berlaku apabila :

a. telah ditetapkan kebijakan dan atau peraturan tentang perubahan alokasi frekuensi dan atau peruntukkan frekuensi radio yang baru terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio;

b. terbukti adanya perubahan dan atau ketidaksesuaian alat dan perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi dengan data yang tertera dalam sertifikat.

Pasal 34

(1) Penggantian sertifikat wajib dilakukan dalam hal :a. pemindahtanganan hak atas sertifikat kepada pihak

lain;b. perubahan nama badan usaha;c. perubahan alamat badan usaha; d. sertifikat hilang/rusak.

(2) Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan persyaratan sebagai berikut :a. mengajukan surat permohonan disertai dokumen sah

pemindahtanganan atau perubahan nama badan usaha;b. menyerahkan sertifikat asli;c. menyerahkan surat pernyataan bahwa tidak ada

perubahan spesifikasi teknis; dand. membayar biaya sertifikat baru yang dibebankan kepada

pemegang sertifikat baru.

(3) Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan sebagai berikut :

a. mengajukan surat permohonan disertai dokumen sah;b. menyerahkan sertifikat asli;

c. menyerahkan surat pernyataan bahwa tidak ada perubahan spesifikasi teknis;

d. membayar biaya sertifikat baru.

(4) Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan persyaratan sebagai berikut :

a. mengajukan surat pemberitahuan kehilangan atau membawa bukti sertifikat yang rusak;

b. melampirkan surat keterangan kehilangan sertifikat dari POLRI untuk sertifikat yang hilang;

c. membayar biaya sertifikat baru;

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

Pasal 35

(1) Pemegang sertifikat wajib memberikan label (pelabelan) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat serta kemasan/pembungkusnya sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal label tidak dapat dilekatkan pada alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, maka label dapat dilekatkan pada kemasan/pembungkusnya.

(3) Bentuk label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh yang tercantum pada sertifikat asli.

(4) Pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sebelum alat dan perangkat telekomunikasi diperdagangkan dan atau dipergunakan.

(5) Pemegang sertifikat wajib melaporkan pelaksanaan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan sertifikat dengan melampirkan contoh label.

(6) Pemegang sertifikat wajib bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah diberi label.

Pasal 36

Dalam hal terdapat perubahan spesifikasi teknis terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah mendapat sertifikat, pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi baru kepada Direktur Jenderal.

BAB VII

BIAYA

Pasal 37

(1) Sertifikasi dikenakan biaya yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. biaya pengujian; dan b. biaya sertifikat.

(3) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan untuk :

a. pengujian dengan cara pengukuran oleh balai uji berdasarkan tipe alat dan perangkat telekomunikasi; atau

b. uji dokumen oleh Lembaga Sertifikasi berdasarkan tipe alat dan perangkat telekomunikasi; atau

(4) Biaya pengujian dengan cara pengukuran oleh balai uji milik Pemerintah di bawah Departemen Komunikasi dan informatika ditetapkan berdasarkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan informatika.

(5) Biaya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika setelah pemohon mendapat Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) dari Direktur Jenderal.

Pasal 38

(1) Besaran biaya pengujian dengan cara pengukuran atau uji dokumen adalah sama.

(2) Dalam hal pengujian dilakukan melalui uji lapangan (on site test) selain dikenakan biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dikenakan juga biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi yang besarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

(1) Biaya sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dikenakan untuk penerbitan sertifikat baru atau pembaharuan sertifikat atau penggantian sertifikat.

(2) Biaya sertifikat yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 41

(1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dilakukan pengujian secara sampel terhadap alat dan perangkat telekomunikasi.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 42

Pengaturan koordinasi pengawasan dan pengendalian ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal bersama instansi terkait.

BAB IX

SANKSI

Pasal 43

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang telekomunikasi dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Semua sertifikat yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, masih berlaku sampai dengan berakhir masa berlaku sertifikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T APada tanggal :

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MOHAMMAD NUHSALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;3. Menteri Keuangan;4. Menteri Perindustrian;5. Menteri Perdagangan;6. Menteri Luar Negeri;7. Menteri Dalam Negeri;8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;9. Jaksa Agung Republik Indonesia;

10. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia;11. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen

Komunikasi dan Informatika;12. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen

Komunikasi dan Informatika.

No. JABATAN PARAF

1. Sekjen Depkominfo

2. Dirjen Postel

3. Karo Hukum dan KLN