HUKUM DAN HUKUM DAN INDUSTRI KONSTRUKSI INDUSTRI KONSTRUKSI

3.1. (1) Tinjauan Hukum3.1. (1) Tinjauan HukumSt. Thomas Aquinas (1225-1274) membedakan hukum menjadi :

Hukum Tuhan, yaitu Lex Aeterna (hukum yang abadi) atau hukum

berkaitan dengan akal ke-Ilahi-an (rasio Tuhan) dan Lex Livina (Hukum

Ketuhanan ),atau petunjuk-petunjuk khusus yang berasal dari Tuhan

(diwahyukan Tuhan).

Hukum Kemanusiaan (Lex Humana), yaitu kesepakatan yang dibuat oleh

sekelompok manusia untuk mengatur kehidupan manusia tersebut.

Dengan demikian hukum tersebut merupakan hukum positif yang berlaku

bagi setiap manusia pada kelompok tersebut.

Hukum Alam (Lex Naturalis), yaitu hukum yang berasal dari Lex Aeterna

yang ada dalam alam pikiran manusia untuk membedakan baik dan buruk

3.1. (2) Tinjauan Hukum3.1. (2) Tinjauan HukumSoerojo Wignojodipoero menyatakan bahwa hukum (kemanusiaan) adalah Himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa,

berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur ketertiban

dalam kehidupan.

Dengan demikian aspek hukum adalah berbagai aspek himpunan peraturan yang mengatur kehidupan manusia.

Sebagai catatan mengenai aspek hukum berikut ini pendapat Sayidina Ali :

“Kebenaran tanpa peraturan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang berperaturan”

3.2. Sumber Hukum & Tingkatan Hukum3.2. Sumber Hukum & Tingkatan Hukum

Menurut Tata urutan perundangan tingkatan sumber hukum di Indonesia adalah sebagai berikut UUD 1945 Ketetapan MPR (TAP MPR) Undang-undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Keputusan Presiden (Keppres) Peraturan Menteri (Permen) Instruksi Menteri (Inmen)

Selain tata urutan perundangan diatas berlaku juga tingkatan hukum daerah dimana hukum daerah harus mengacu pada hukum nasional.

Aspek hukum (kemanusiaan) meliputi yang meliputi berbagai peraturan bidang kehidupan manusia dan mempunyai tingkatan hukum, dimana hukum tingkat diatas merupakan sumber hukum bagi hukum pada tingkat dibawahnya.

3.3. Jenis Hukum dan Pembentukannya 3.3. Jenis Hukum dan Pembentukannya

Dapat diambil kesimpulan ASPEK HUKUM positif di bidang KONSTRUKSI adalah aspek-aspek hukum kemanusiaan

2. Hukum yang dibuat oleh masyarakat dan sesuai dinamika kehidupan masyarakat (The People’s Law) contoh : hukum adat

1. Hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan (The State Law) contoh : Undang-undang, peraturan pemerintah, dsb0

3. Hukum yang dibuat dan terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum disebut doktrin (The Proffesor’s Law) contoh : mazhab Syafi’i sebagai hukum umat Islam di Indonesia.

4. Hukum yang berkembang dalam praktek dan melibatkan peranan para professional dibidangnya (The Proffessional’s Law) contoh : UU Jasa Konstruksi, sertifikasi, Standar Kontrak Konstruksi.

Hukum (kemanusiaan) dibedakan menjadi

3.4. Aspek Hukum Pertanahan3.4. Aspek Hukum PertanahanHukum pertanahan merupakan hukum yang berkaitan dengan : Kepemilikan Tanah

Penggunaan/ pemakaian tanah Bangunan yang berada diatas tanah

3.4. (1) Kepemilikan Tanah3.4. (1) Kepemilikan TanahHak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Beberapa peraturan mengenai hak milik, antara lain :

UU Pokok Agraria

Keputusan Menteri No. 6/1998 : Pemberian Hak Tanah untuk Rumah Tinggal

No. 1/1998 : Pemberian HM Tanah untuk RSS

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 5/1998 : Perubahan HGB untuk Rumah Tinggal

No. 9/1999 : Tata Cara Pemberian & Pembatalan Hak atas tanah & hak

pengelolaan

    3.4. (2) Penggunaan & Pemakaian Tanah 3.4. (2) Penggunaan & Pemakaian Tanah

Hak guna usaha (HGU)

adalah hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan untuk melaukan kegiatan usahanya di Indonesia.

Hak guna bangunan (HGB)

adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri.

Beberapa peraturan mengenai hak guna , antara lain :

UU Pokok AgrariaUU No. 5/1960 : Peraturan Dasar Pokok-pokok agrariaKeputusan Presiden No. 34/2003 Kebijakan Nasional di biang PertanahanPeraturan Pemerintah No. 40/1996 :HGU, HGB, Hak Pakai No. 24/1997 Pendaftaran tanah No. 36/1998 Penertiban & pendayagunaan tanah terlantarPermen Agraria/ Kepala BPN No. 2/1999 : Izin Lokasi

3.4. (3) Bangunan Diatas Tanah3.4. (3) Bangunan Diatas TanahHak pakai

Adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.

UU Pokok AgrariaUU No. 5/1960 : Peraturan Dasar Pokok-pokok agrariaKeputusan Presiden No. 34/2003 Kebijakan Nasional di biang PertanahanPeraturan Pemerintah No. 40/1996 :HGU, HGB, Hak Pakai No. 24/1997 Pendaftaran tanahKeputusan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 16/1997 Perubahan HM Menjadi HGB/hak pakai & HGB menjadi hak pakaiPeraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 3/1999 : Pelimpahan Wewenang Pemberian Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah Negara No. 2/1999 : Izin Lokasi No. 2/2003 : Norma standar dan mekanisme Pemerintah Kota/kabupaten dibidang pertanahan

Beberapa peraturan mengenai hak pakai , antara lain :

3.5. Aspek Hukum Lingkungan3.5. Aspek Hukum Lingkungan

Lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok ;

Lingkungan

adalah tempat terjadinya interaksi antara komponen biotik (makhluk hidup) dan abiotik

Lingkungan Biologis (Biological Environment)

Lingkungan Social (Social Environment)

Lingkungan Fisik (Physical Environment)

3.5. (1) Lingkungan Fisik3.5. (1) Lingkungan Fisik

Beberapa peraturan terkait lingkungan fisik, antara lain :

Lingkungan Fisik (Physical Environment)

Yaitu segala sesuatu disekitar makhluk hidup yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, udara, air dan lain sebagainya.

Undang-undang No. 5/1984 : Perindustrian

No. 4/1992 : Perumahan dan Permukiman

No. 8/1985 : Kebijakan Perumahan Nasional

Peraturan Pemerintah

No. 47/1997 : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

No.98/1993 : Kawasan Industri

Keputusan Menteri No. 311/KPTS/M/2003 : Penetapan Blok Plan Perkantoran

3.5. (2) Lingkungan Biologis3.5. (2) Lingkungan Biologis

Beberapa peraturan terkait lingkungan biologis, antara lain :

Yaitu segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri, misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Lingkungan Biologis

Undang-undang No. 4/1967 : Ketentuan Pokok Pertambangan No. 5/1967 : Ketentuan Pokok Kehutanan No.4/1982 : Ketentuan Pokok Kehutanan No. 9/1985 : Perikanan No. 5/1990 : SDA Hayati dan Ekosistemnya No. 23/1997 : Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 7/2004 : Sumber Daya AirPeraturan Pemerintah No. 33/1970 : Perencanaan Hutan No. 29/1982 : Analisis Dampak Lingkungan No. 20/1990 : Pengendalian Pencemaran air

3.5. (3) Lingkungan Sosial3.5. (3) Lingkungan SosialLingkungan Social (Social Environment)

Yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya, seperti tetangga, teman-

teman dan juga orang lain disekitarnya yang belum kenal.

Beberapa peraturan terkait lingkungan sosial, antara lain :

TAP MPR No. XI/1998 Penyelenggaraan Negara bersih dari KKN

Undang-undang No. 5/1999 Larangan Praktek MonopoliNo. 31/1999 Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPeraturan Pemerintah No. 68/1999 : Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara No. 20/2001 : Pembinaan & pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

Keputusan Presiden No. 74/2001: Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

Instruksi Presiden No. 30/1998 Pemberantasan KKN

3.6. (1) Aspek Hukum Pendanaan 3.6. (1) Aspek Hukum Pendanaan

Hukum Pendanaan atau Pembiayaan

adalah aturan hukum yang mengatur mengenai dana yang dibutuhkan untuk membiayai suatu kegiatan usaha atau bisnis.

Lembaga Keuangan dibedakan atas lembaga bank dan lembaga bukan bank.

Dana tersebut dapat bersumber dari lembaga keuangan : semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan dengan menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat.

3.6. (2) Aspek Hukum Pendanaan3.6. (2) Aspek Hukum PendanaanBerikut ini adalah beberapa aspek hukum mengenai pendanaan :Undang-undang No. 22/1999 : Otonomi Daerah No. 23/1999 : Perimbangan Keuangan Pusat daerah

Keputusan Presiden No. 61/1998 : Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri

Perhub No. KM 82/1988 : Persyaratan Pendaftaran Leasing

Keuangan No. 1256/KMK.00/1989 : Ketentuan & tata cara pelaksanaan lembaga

pembiayaan

Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 : Kegiatan Sewa-Guna-Usaha Leasing

Keuangan No. 634/KMK.013/1990 : Pengadaan Barang Modal Berfasilitas melalui

Perusahaan Leasing

Keuangan No. 448/KMK.017/2000 : Perusahaan Pembiayaan

3.7. (1) Aspek Hukum Ketenaga Kerjaan 3.7. (1) Aspek Hukum Ketenaga Kerjaan

Aturan hukum mengenai ketenaga kerjaan perlu diatur mengingat :   Peran & kedudukan tenaga kerja penting sebagai pelaku & tujuan pembangunan

  Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perlindungan tenaga

kerja dan keluarganya

   Perlu adanya jaminan atas hak-hak dasar buruh(tenaga kerja).

Hukum Ketenaga Kerjaan

adalah aturan hukum yang mengatur mengenai praktek pekerjaan dilapangan, sistem & program K3, sistem pengupahan, hak bekerja, dan hubungan pekerja.

Beberapa peraturan mengenai ketenaga kerjaan, antara lain :

3.7. (2) Aspek Hukum ketenaga Kerjaan 3.7. (2) Aspek Hukum ketenaga Kerjaan

Undang-undang No.1/1970 : Keselamatan Kerja No. 3/1992 : Jamsostek No. 20/1999 : Pengesahan konvensi ILO no. 138 No. 12/2003 : Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No. 28/2002 : penyelenggaraan program Jamsostek

Keputusan Presiden No. No. 21/1993 : penyakit yang timbul akibat hubungan kerja

Peraturan Menteri Naker Trans

No. 01/MEN/1980 : K3 pada konstruksi bangunan

No. Per-05/MEN/1993 : Juknis pendaftaran, pembayaran iuran & santunan jamsostek

3.8. Aspek Hukum 3.8. Aspek Hukum dan Industri Konstruksidan Industri Konstruksi

Aspek Hukum Konstruksi

Adalah aspek hukum yang berkaitan dengan konstruksi atau bangunan, baik sebagai proyek konstruksi atau sebagai investasi dibidang konstruksi.

• Berikut jenis-jenis konstruksi atau bangunan yang dibedakan

• menjadi Bangunan permukiman (residential building)

Bangunan gedung (institutional & commercial building)

Bangunan rekayasa sipil (civil engineering construction)

Bangunan Industri/pabrik (industrial construction)

Bangunan Infrastruktur

3.8.1. Aspek Hukum Jasa Konstruksi 3.8.1. Aspek Hukum Jasa Konstruksi

AV41 / SU41 tentang Syarat-Syarat Umum Untuk Pelaksanaan Bangunan Umum Yang Dilelangkan

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK)

PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi

PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berikut adalah beberapa peraturan yang berkaitan dengan jasa konstruksi.

3.8.2. Aspek Hukum Teknis Konstruksi3.8.2. Aspek Hukum Teknis Konstruksi

Beberapa peraturan mengenai teknis konstruksi atau bangunan, antara lain :

UU No. 28/2002 tentang bangunan gedung

KepMenneg PU no.441/KPTS/1998 : Persyaratan Teknis Bangunan

KepMenneg PU no.10/KPTS/2000 : Pengamanan Terhadap Bahaya

Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

KepMenneg PU no.11/KPTS/2000 : Ketentuan Teknis Manajemen

Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan

Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1981

Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 1977

Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961

Peraturan Perencanaan Gedung Tahan Gempa Indonesia 1991

Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 1983

3.8.3. Aspek Hukum Infrastruktur 3.8.3. Aspek Hukum Infrastruktur Beberapa peraturan berkaitan dengan infrastruktur, antara lain :

Undang-undang No. 11/1974 : Pengairan No. 13/1980 : JalanPeraturan Pemerintah No. 26/1980 : Jalan No. 22/1982 : Tata Pengaturan Air No. 23/1982 : Irigasi No. 35/1991 : Sungai No. 33/PRT/1989 : Pembagian Wilayah Sungai No. 63/PRT/1993 : Garis Sempadan, Daerah Manfaat, Keputusan Presiden No. 7/1998 : Kerjasama Pemerintah & Badan Usaha Swasta dalam pembangunan infrstrukturPeraturan Menteri No. 33/PRT/1989 : Pembagian Wilayah Sungai No. 63/PRT/1993 : Garis Sempadan, Daerah Manfaat, Keputusan Menteri No. 339/KPTS/M/2003 : Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi