11

Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

22

Hukum Kepailitan Romawi dan YunaniHukum Kepailitan Romawi dan Yunani

Perlindungan terhadap kreditor lebih dominanPerlindungan terhadap kreditor lebih dominan Pribadi Debitor secara fisik bertanggungjawab (Gijzeling)Pribadi Debitor secara fisik bertanggungjawab (Gijzeling) Kreditor dapat menyita jenazah DebitorKreditor dapat menyita jenazah Debitor Kreditor dapat menjual Debitor sebagai budakKreditor dapat menjual Debitor sebagai budak Kreditor memberikan waktu 60 hari sebelum menjual DebitorKreditor memberikan waktu 60 hari sebelum menjual Debitor Adagium “Missio in Bona” diperkenalkanAdagium “Missio in Bona” diperkenalkan

(Harta kekayaan debitor dapat dijual sebagai pelunasan utang)(Harta kekayaan debitor dapat dijual sebagai pelunasan utang) Asas Umum Utang diperkenalkanAsas Umum Utang diperkenalkan

(Setiap utang harus selalu dapat ditagih oleh Kreditor dan (Setiap utang harus selalu dapat ditagih oleh Kreditor dan harus di lunasi oleh Debitor)harus di lunasi oleh Debitor)

Pengawasan utang oleh HakimPengawasan utang oleh Hakim Asas ‘Asas ‘Pari paso pro rata partePari paso pro rata parte’ diperkenalkan’ diperkenalkan

33

Hukum Kepailitan PerancisHukum Kepailitan Perancis

Ketentuan Pidana mulai di terapkan terhadap debitor Ketentuan Pidana mulai di terapkan terhadap debitor yang ingkar janjiyang ingkar janji

Ordonannce du CommerceOrdonannce du Commerce (Peraturan Dagang) 1673 (Peraturan Dagang) 1673 Bab khusus Bab khusus Des failites et BanqueroutesDes failites et Banqueroutes

Diperkenalkan perbedaan kreditor preferen dan Diperkenalkan perbedaan kreditor preferen dan kreditor konkurenkreditor konkuren

Code de Commerce 1807 menbatasi kepailitan hanya Code de Commerce 1807 menbatasi kepailitan hanya untuk para pedaganguntuk para pedagang

Debitor dengan itikad jahat dapat dikenakan pidanaDebitor dengan itikad jahat dapat dikenakan pidana

44

Hukum Kepailitan InggrisHukum Kepailitan Inggris

The Statute of bankruptcyThe Statute of bankruptcy 1570 1570Mengatur ketentuan terhadap debitor yang berbuat curang Mengatur ketentuan terhadap debitor yang berbuat curang

((defaruding atau hinderingdefaruding atau hindering)) Hanya berlaku untuk para pedagangHanya berlaku untuk para pedagang Lord Chancellor membentuk komisi penyitaan harta Lord Chancellor membentuk komisi penyitaan harta

((wise, honest & discreetwise, honest & discreet)) Komisi berwenang untuk memenjarakan debitorKomisi berwenang untuk memenjarakan debitor Prinsip Prinsip PilloryPillory dan potong kuping diberlakukan dan potong kuping diberlakukan Insolvency Act 1986 di sahkan oleh parlemenInsolvency Act 1986 di sahkan oleh parlemen

55

Hukum Kepailitan Amerika SerikatHukum Kepailitan Amerika Serikat The The Bankruptcy ActBankruptcy Act 1800 disahkan pemerintah 1800 disahkan pemerintah

FederalFederal Prinsip Prinsip Voluntary BankruptcyVoluntary Bankruptcy diperkenalkan dalam diperkenalkan dalam

Bankruptcy ActBankruptcy Act 1841 1841 Bankruptcy ActBankruptcy Act 1898 disahkan, prinsip Liquidasi 1898 disahkan, prinsip Liquidasi

perusahaan di masukkan dalam ketentuanperusahaan di masukkan dalam ketentuan Bankruptcy CodeBankruptcy Code 1979 disahkan kongres, 1979 disahkan kongres,

Prinsip Reorganisasi perusahaan diperkenalkan (Prinsip Reorganisasi perusahaan diperkenalkan (Chapter Chapter 1111))

Perusahaan KA, Asuransi dan Bank dikecualikanPerusahaan KA, Asuransi dan Bank dikecualikan Badan hukum Municipal (kota praja/pemda) dapat Badan hukum Municipal (kota praja/pemda) dapat

dibangkrutkandibangkrutkan Prinsip Fresh Start di terapkan terhadap Debitor yang Prinsip Fresh Start di terapkan terhadap Debitor yang

beritikad baikberitikad baik

66

Hukum Kepailitan BelandaHukum Kepailitan Belanda

Awalnya menggunakan Awalnya menggunakan Code do CommerceCode do Commerce Perancis Perancis Kepailitan pedagang diatur dalam WvK (Hukum Kepailitan pedagang diatur dalam WvK (Hukum

Dagang)Dagang) Kepailitan bukan pedagang diatur dalam WvBRKepailitan bukan pedagang diatur dalam WvBR FaillisementwetFaillisementwet 1893 diterbitkan 1893 diterbitkan Perubahan Fv 1925 memperkenalkan prinsip PKPUPerubahan Fv 1925 memperkenalkan prinsip PKPU Prinsip Perdamaian paksa di muat dalam Fv 1925Prinsip Perdamaian paksa di muat dalam Fv 1925

77

Krisis MoneterKrisis Moneter

Pra Krisis Moneter 1998Pra Krisis Moneter 1998 Hanya 20 perkara yang diajukan ke PNHanya 20 perkara yang diajukan ke PN Perkara diajukan oleh Debitur sendiriPerkara diajukan oleh Debitur sendiri

Pasca Krisis Moneter 1998Pasca Krisis Moneter 1998 Banyak pihak tidak tahu bahwa Indonesia memiliki aturan Banyak pihak tidak tahu bahwa Indonesia memiliki aturan

tentang kepailitantentang kepailitan Tidak percaya dengan lembaga peradilanTidak percaya dengan lembaga peradilan

88

Desakan IMFDesakan IMF

Mengatasi masalah hutang yang telah jatuh tempoMengatasi masalah hutang yang telah jatuh tempo

Proses Peradilan yang terlalu lamaProses Peradilan yang terlalu lama

Membuat Undang Undang Kepailitan BaruMembuat Undang Undang Kepailitan Baru

Membentuk Pengadlian NiagaMembentuk Pengadlian Niaga

Membentuk Hakim Khusus dan Hakim Ad hocMembentuk Hakim Khusus dan Hakim Ad hoc

99

Undang Undang Kepailitan LamaUndang Undang Kepailitan Lama

Staatsblad 1905 -217 jo Staatsblad 1906 – 348 Staatsblad 1905 -217 jo Staatsblad 1906 – 348 jarang digunakanjarang digunakan

Kewenangan mengadili perkara pailit adalah Kewenangan mengadili perkara pailit adalah Pengadilan NegeriPengadilan Negeri

Prosedur permohonan seperti perkara biasaProsedur permohonan seperti perkara biasa Hukum Acara : HIRHukum Acara : HIR

1010

UU No 4 Tahun 1998 tentang KepailitanUU No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Perpu No. 1 Tahun 1998Perpu No. 1 Tahun 1998

Merubah Ketentuan Merubah Ketentuan Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15(2), 18(1), Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15(2), 18(1), dst…..dst…..

Menghapus Ketentuan Menghapus Ketentuan Pasal 14A, 45, dst….Pasal 14A, 45, dst….

Menambah Ketentuan BaruMenambah Ketentuan BaruPasal 56A, dst…..Pasal 56A, dst…..

1111

Kelemahan Kelemahan Undang Undang Kepailitan 1998Undang Undang Kepailitan 1998

1212

Multi interpretasiMulti interpretasi

Expresis VerbisExpresis Verbis Pengertian UtangPengertian Utang Jumlah Minimum UtangJumlah Minimum Utang Pengertian KreditorPengertian Kreditor Utang yang telah jatuh tempoUtang yang telah jatuh tempo VerzetVerzet (perlawanan) terhadap sita jaminan (perlawanan) terhadap sita jaminan

1313

Hukum AcaraHukum Acara

Hukum Acara yang belum jelasHukum Acara yang belum jelas

Pengadilan Niaga berwenang menangani, Pengadilan Niaga berwenang menangani, memeriksa, memutuskan perkara lainmemeriksa, memutuskan perkara lain

Putusan Pengadilan Niaga : tanpa alat paksaPutusan Pengadilan Niaga : tanpa alat paksa

1414

UU 37 2004 tentang Kepailitan UU 37 2004 tentang Kepailitan

Definsi Utang, kreditor, debitor diperjelasDefinsi Utang, kreditor, debitor diperjelas Definisi pailitDefinisi pailit Jangka waktu proses pailit yang lebih singkatJangka waktu proses pailit yang lebih singkat Perusahaan asuransi menjadi pengecualianPerusahaan asuransi menjadi pengecualian Harus menggunakan AdvokatHarus menggunakan Advokat dlldll