2.1 Pengertian Norma

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa Latin, atau kaidah dalam bahasan Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan. Dalam perkembangannya, norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.

Beberapa pengertian norma menurut para ahli:

a. Robert M.Z. Lawang Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain. Norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.

b. Marvin E. ShawNorma diartikan sebagai suatu peraturan tingah laku yang ditegakkan ataupun diasaskan oleh anggota kelompok dalam rangka mengekalkan keselarasan tingkah laku

c. BellebaumNorma adalah alat untuk mengatur masyarakat agar orang bertingkah laku dalam suatu komunitas berdasarkan keyakinan dan sikap-sikap tertentu

d. Craig Calhoun (1997)Norma adalah aturan atau pedoman yang menyatakan tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu

e. John J. Macionis (1997)Norma adala aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat yang memandu perilaku anggota-anggotanyaDari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa norma merupakan aturan-aturan yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat yang berfungsi untuk mengatur bagaimana masyarakat harus bersikap dan berperilaku dalam berhubungan dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, oleh karena norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang dengan orang lain, atau terhadap lingkungannya, atau dengan kata lain suatu norma baru dijumpai dalam suatu kelompok bermasyarakat. Setiap norma mengandung suruhan-suruhan yang sering disebut sebagai das Sollen (ought to be/ought to do) dan didalam bahasa Indonesia sering dirumuskan dengan istilah hendaknya. (Contoh: Hendaknya engkau menghormati orang tua).Apabila norma hukum dapat dibentuk secara tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam pembuatan norma hukum, norma lainnya seperti norma moral, norma adat, norma agama, dan lainnya terbentuk secara tidak tertulis melainkan tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, mengenai sesuatu yang baik dan buruk, yang berulangkali terjadi, akan selalu sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut, berbeda dengan norma hukum negara yang terkadang tidak selalu sesuai dengan rasa keadilan atau pendapat masyarakat. Selain itu, perbedaan antara norma hukum dan norma lainnya juga dapat dilihat dari pemberian sanki yang diberikan apabila terjadi pelanggaran norma. Apabila norma hukum memiliki sanksi hukuman yang bersifat nyata dan jelas seperti denda dan kurungan, sementara norma adat memiliki hukuman yang bersifat sosial seperti pengucilan atau pengusiran dari suatu lingkungan masyarakat tertentu.

2.2 Berbagai Norma dalam MasyarakatDi dalam masyarakat, selalu terdapat berbagai macam norma yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tata cara seseorang dalam berperilaku atau bertindak.

Terdapat berbagai norma yang berlaku di Indonesia, seperti: Norma Adat

Norma adat atau disebut juga norma kebiasaan yaitu norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang dipergunakan secara berulang-ulang dan dibakukan sebagai pedoman adat dalam kelompok masyarakat tertentu, misalnya adat perkawinan, adat pembagian warisan, upacara penguburan dan selamatan. Walaupun norma adat tidak ditetapkan secara tertulis oleh pemerintah, namun norma adat ini tetap diterima sebagai aturan yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi masyarakat yang sudah turun temurun dilakukan. Sanksi bagi pelanggar norma adat ini berupa cemoohan atau pengucilan. Contoh dari norma adat adalah mengadakan tumpengan saat mengadakan syukuran rumah baru, upacara ngaben dalam kebudayaan Bali, adanya aturan yang berbeda dalam hal kewarisan dari setiap daerah seperti pada masyarakat di daerah Tapanuli yang menganut sistem garis keturunan bapak (patrilineal), di daerah Minangkabau yang menganut sistem garis keturunan ibu (matrilineal), dan di Jawa yang menganut sistem garis keturunan ibu dan bapak (parental). Norma Agama

Norma agama adalah suatu norma yang didasarkan pada ajarah atau aqidah suatu agama yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama mengatur hubungan vertical antara manusia dengan Tuhan (ibadah) dan hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Norma ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar bagi penganut agamanya. Norma agama bersifat abadi dan universal. Bersifat abadi berarti norma agama akan terus berlaku selama manusia tersebut masih hidup di dunia, sedangkan bersifat universal berarti norma agama berlaku bagi semua umat beragama. Hukuman yang diberikan atas pelanggaran norma agama ini berupa dosa yang nantinya akan dibalas diakhirat nanti. Contoh dari norma agama adalah melaksanakan ketentuan agama, menjauhi larangan agama, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

Norma Moral/Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan norma yang berasal dari hati nurani manusia dan merupakan nila-nilai moral yang mengikat manusia. Norma kesusilaan atau yang disebut juga sebagai norma moral merupakan aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia.Norma moral ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat dari sudut etis sebagai manusia. Contohnya apabila ada seorang pengedar narkoba, maka kita akan menganggap mereka sebagai orang yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan atau terkadang dianggap sebagai seseorang yang tidak bermoral. Contoh lainnya adalah dengan perilaku membunuh.

Norma Hukum Negara

Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, yang bersifat mengikat dan memaksa, demi terwujudnya ketertiban dalam suatu masyarakat/negara. Norma hukum ini pada dasarnya bersumber dari pemerintah atau negara. Pelanggaran yang dilakukan terhadap norma hukum ini akan dikenakan sanksi yang jelas dan nyata, berbeda dengan tiga norma sebelumnya. Hukuman yang diberikan dapat berupa kurungan maupun denda. Demi tegaknya hukum, negara memiliki aparat-aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Contoh dari norma hukum adalah pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kewajiban membayar pajak bagi setiap warga negara., dan hukuman pidana bagi siapa yang mengambil hak milik orang lain untuk dikuasai.

Diantara norma-norma tersebut, mungkin saja terdapat kesamaan objek materinya, seperti perbuatan mencuri adalah perbuatan melawan hukum, yang juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma moral, akan tetapi memiliki perbedaan pada sanksi yang diberikannya.

2.3 Statika dan Dinamika Sistem Norma

Di dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State, Hans Kelsen mengemukakan adanya sistem norma yang statik (nomostatics) dan sistem norma yang dinamik (nomodynamics).

Sistem norma yang statik (nomostatics) adalah sistem yang melihat pada isi norma. Menurut sistem norma yang statik, suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma- norma khusus, atau norma khusus dapat ditarik dari suatu norma yang umum. Penarikan norma- norma khusus dari suatu norma umum tersebut diartikan bahwa, dari norma umum itu dirinci menjadi norma- norma yang khusus dari segi isi nya. Contoh dari sistem norma yang statik (nomostatics) adalah sebagai berikut :

Dari suatu norma umum menyatakan Hendaknya engkau menghormati orang tua dapat ditarik/dirinci menjadi norma- norma khusus seperti kewajiban membantu orang tua kalau ia dalam kesusahan, atau kewajiban merawatnya kalau orang tua sedang sakit dan sebagainya.

Dari suatu norma umum yang menyatakan Hendaknya engkau menjalankan perintah agama dapat ditarik/dirinci menjadi norma- norma khusus seperti kewajiban menjalankan sholat waktu, menjalankan puasa pada waktunya, membayar zakat fitrah dan lain sebagainya

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan sistem norma statik (nomostatics), dimana norma- norma khusus ditarik dari norma umum :

Sistem norma yang dinamik (nomodynamics) adalah sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukannya atau penghapusannya. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang- jenjang dan berlapis- lapis dalam suatu susunan hierarki, norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya regressus ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar (Grundnorm) yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya. Norma dasar atau sering disebut dengan Grundnorm, basicnorm, atau fundamental norm ini merupakan norma yang tertinggi yang berlakunya tidak bersumber dan tidak berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, tetapi berlakunya secara presupposed, yaitu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat.

Dikatakan bahwa norma dasar ini berlakunya tidak bersumber dan tidak berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, karena apabila norma dasar itu masih bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, maka norma itu bukan merupakan norma yang tertinggi.

Sistem norma yang dinamik ini erat kaitannya dengan hierarki norma hukum yang lebih dikenal dengan stufenbau theory yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma- norma hukum berjenjang- jenjang dan berlapis- lapis dalam suatu hierarki, dalam arti suatu norma yang lebih rendah bersumber dan berasal dari norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga norma tersebut tidak dapat ditelusuri lagi dan bersifat hipotetis serta fiktif yang disebut sebagai norma dasar (grundnorm).

Hans Nawiasky, murid Hans Kelsen kemudian mengembangkan stufenbau theory, ia menjelaskan bahwa selain berjenjang- jenjang norma dari suatu negara juga berkelompok- kelompok dan pengelompokkan norma tersebut terdiri atas empat kelompok besar :

Kelompok I. Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)

Kelompok II. Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara)

Kelompok III. Formal Gesetz (Undang- undang formal)

Kelompok IV. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana dan Aturan Otonom)

2.4 Hukum sebagai Norma yang Dinamik

Menurut Hans Kelsen hukum adalah termasuk dalam sistem norma yang dinamik (nomodynamics) oleh karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga- lembaga atau otoritas- otoritas yang berwenang membentuk atau menghapusnya, sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi isi dari norma tersebut, tetapi dilihat dari segi berlakunya atau pembentukannya.

Hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior), dan hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis- lapis membentuk suatu hierarki.

2.5 Dinamika Norma Hukum Vertikal dan HorizontalDinamika dari suatu norma hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dinamika norma hukum yang vertikal dan dinamika norma hukum yang horizontal.2.5.1 Dinamika Norma Hukum Vertikal

Dinamika norma hukum yang vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Dalam dinamika yang vertical ini suatu norma hukum itu berlaku, bersumber dan berdasar pada hukum norma hukum diatasnya, norma hukum yang berada diatasnya berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma hukum di atasnya, demikian seterusnya samapai pada suatu norma hukum yang menjadi dasar dari semua norma hukum dibawahnya. Begitu pula dinamika norma hukum dari atas ke bawah, maka Norma Dasar itu selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum dibawahnya, norma hukum dibawahnya selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum yang dibawahnya lagi, dan demikian seterusnya.

Dinamika yang vertikal ini dapat dilihat dalam tata susunan norma hukum yang ada di Negara Republik Indonesia, secara berurutan mulai dari Pancasila sebagai Norma Dasar Negara yang merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma dalam Batang Tubuh UUD 1945; demikian juga norma-norma hukum yang berada dalam Batang Tubuh UUD 1945 menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR) , dan norma-norma yang berada dalam Ketetapan MPR ini menjadi Sumber dan dasar bagi pembentukan Norma-Norma dalam Undang-Undang, demikian seterusnya kebawah.2.5.2 Dinamika Norma Hukum Horizontal

Dinamika horizontal merupakan suatu norma hukum yang bergerak tidak keatas atau kebawah, tetapi kesamping. Dinamika norma hukum yang horizontal tidak membentuk suatu norma hukum yang baru, tetapi bergerak kesamping karena adanya analogi, yaitu penarikan suatu norma hukum untuk kejadian-kejadian lainnya yang diangap serupa. Penarikan analogi tersebut dapat diberikan contoh sebagai berikut: Didalam peraturan hukum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah apabila seseorang mengambil barang orang lain untuk dipakai atau dimiliki dengan cara melawan hukum. Pada saat ini pengertian barang dalam ketentuan tersebut bukan hanya benda yang dapat diambil tetapi pengertian barang tersebut disamakan juga untuk aliran listrik, sehingga mereka yang mencuri aliran listrik untuk dipakai atau dimiliki dengan cara melawan hukum diberikan sanksi seperti yang dikenakan pada kasus pencurian biasa. Dalam kasus tentang perkosaan, seorang hakim telah mengadakan suatu penarikan secara analogi dari ketentuan tentang perusakan barang sehingga terhadapa suatu perkosaan, selain dikenakan sanksi pidana dapat juga diberikan pembayaran ganti rugi.2.6 Perbedaan Norma Hukum dan Norma Lain

Antara norma hukum negara dan norma-norma lainnya (norma moral, norma adat, norma agama) terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaan antara norma hukum dan norma yang lainnya adalah bahwa norma-norma itu merupakan pedoman bagaimana seseorang harus bertindak atau bertingkah laku, dan selain itu norma-norma itu berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar yang disebut dengan Grundnorm. Norma-norma hukum dan norma-norma lainnya itu berjenjang dan berlapis-lapis, serta membentuk suatu hierarki.

Perbedaan antara norma hukum dan norma lainnya adalah sebagai berikut:1. Suatu norma hukum bersifat heteronom, dalam arti bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri kita sendiri. Contohnya dalam hal membayar pajak, maka kewajiban itu datangnya bukan dari diri kita sendiri tetapi dari negara, sehingga kita harus memenuhi kewajiban tersebut senang atau tidak senang. Sedangkan norma-norma lainnya bersifat otonom dalam arti norma itu datang dari dalam diri kita sendiri, contohnya apabila seseorang menghormati orang tua atau seseorang akan berdoa, maka hal itu dilakukan karena kehendak dan ketakinan seseorang tersebut, seseorang menjalankan norma-norma tersebut karena kesadarannya sendiri, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dipaksakan dari luar.2. Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana ataupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma lainnya tidak dapat dilekati oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksaan secara fisik. Contohnya apabila seseorang melanggar norma hukum, misalnya menghilangkan nyawa orang lain maka ia akan dituntut dan dipidana, tetapi bila seseorang melanggar norma lainnya ia tidak dapat dituntut dan dipidana.3. Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilakanakan oleh aparat negara (misalnya polisi, jaksa, hakim), sedangkan terhadap terhadap pelanggaran norma-norma lainnya sanksi itu datang dari diri sendiri, misalnya adanya perasaan bersalah, perasaan berdosa, atau terhadap pelanggaran norma-norma moral atau norma adat tertentu, para pelanggarnya akan dikucilkan oleh masayarakat.Dengan demikian jelas terlihat, walaupun norma hukum dan norma lainnya itu mempunyai persamaan yaitu merupakan suatu pedoman dalam hal bertingkah laku tetapi keduanya juga mempunyai perbedaan-perbedaan.2.7 Norma Hukum Umum dan Norma Hukum IndividualApabila suatu norma hukum itu dilihat dari segi alamat yang dituju, atau untuk siap norma hukum itu ditujukan atau diperuntukkan, dapat dibedakan antara norma hukum umum dan norma hukum individual, yang dalam penyebutannya biasa disebut dengan subyek norma.

Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukam untuk orang banyak umum dan tidak tertentu. umum di sini dapat berarti bahwa suatu peraturan itu ditujukan untuk semua orang, atau semua warga negara. Norma hukum umum ini sering dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut :

Barangsiapa ... dst

Setiap orang ... dst

Setiap warganegara ... dst

Rumusan tersebut dituliskan sesuai dengan addressat yang dituju, jadi norma hukum umum itu diperuntukkan bagi setp orang, atau setiap warganegara secara keseluruhan.

Norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu, sehingga norma hukum yang individual ini biasanya dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut :

Syafei bin Muhammad Sukri yang bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No. 10 Jakarta... dst.

Para pengemudi bis kota Mayasari Bakti jurusan Blok M- Rawamangun yang beroperasi antara jam 7.00 sampai jam 8.00 pagi pada tanggal 1 Oktober 2006... dst.

Dengan contoh tersebut terlihat bahwa dalam norma hukum individual itu ditujukan untuk orang orang yang telah tertentu (individual), jadi berbeda dengan addressat dari norma hukum yang tidak tertentu (umum).

2.8 Norma Hukum Abstrak dan Norma Hukum Konkrit

Suatu norma hukum apabila dilihat dari hal yang diatur atau perbuatannya / tingkah lakunya, dapat dibedakan antara norma hukum yang abstrak dan norma hukum yang kongkret.Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Norma hukum abstrak ini merumuskan suatu perbuatan itu secara abstrak, misalnya disebutkan dengan kata : .... mencuri... dst. .... membunuh... dst. .... menebang pohon... dst. dan sebagainya.

Norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata ( konkret ). Perumusan norma hukum konkret ini biasanya dirumuskan sebagai berikut : ...mencuri mobil merk Datsun berwarna merah yang diparkir di depan toko Sarinah... dst.

...membunuh Si Badu dengan sebuah parang... dst.

...menebang pohon mahoni di pinggir Jl. Sudirman...dst.Dari sifat sifat norma hukum yang umum individual dan norma hukum yang abstrak konkret, terdapat empat paduan kombinasi dari norma norma tersebut, yaitu :2.8.1 Norma Hukum Umum Abstrak.

Norma hukum yang umum dan abstrak adalah suatu norma hukum yang ditujuan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak (belum konkret). Norma hukum umum dan abstrak ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Setiap warganegara dilarang mencuri.

Setiap orang dilarang membunuh sesamanya.

Setiap petani dilarang menebang pohon di hutan.

2.8.2 Norma Hukum Umum Konkret.

Norma hukum yang umum dan konkret adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya sudah tertentu (konkret). Norma hukum umum dan konkret ini dirumuskan sebagai berikut :

Setiap orang dilarang mencuri mobil merk Datsun berwarna merah yang diparkir di depan toko Sarinah.

Setiap orang dilarang membunuh si Badu dengan parang.

Setiap orang dilarang menebang pohon mahoni di pinggir Jl. Sudirman, depan Hotel Indonesia.

2.8.3 Norma Hukum Individual Abstrak.Norma hukum yang individual dan abstrak adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang orang tertentu dan perbuatannya yang ditujukan untuk seseorang atau orang orang tertentu dan perbuatannya bersifat abstrak (belum konkret). Norma hukum individual dan abstrak ini dirumuskan sebagai berikut:

Si Badu yang bertempat tinggal di Jl. Mangga No. 15 Jakarta dilarang mencuri.

Si Polan bin Ali penduduk dari Kampung Pinggir Rt. 01 Rw. 008 dilarang membunuh.

2.8.4 Norma Hukum Individual Konkret.Norma hukum yang individual dan konkret adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang orang tertentu dan perbuatannya bersifat konkret. Norma hukum individual dan konkret ini dirumuskan sebagai berikut :

Saudara Syafei umur 25 tahun, alamat Jl. Flamboyan No. 12 Jakarta wajib memakai baju dinas.

Si Bady , umur 20 tahun dilarang merokok di kantor tempat ia bekerja.

2.9 Norma Hukum yang Einmahlig dan Norma Hukum yang Dauerhaftig

Selain dari segi adresat norma dan hal yang diatur, norma hukum dapat juga dibedakan dari segi daya lakunya. Daya laku norma hukum dapat dibedakan antara norma hukum yang berlaku sekali selesai (einmahlig) dan berlaku terus menerus (dauerhaftig).2.9.1Norma Hukum yang Berlaku Sekali Selesai (Einmahlig)

Merupakan norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga dengan adanya penetapan itu, norma hukum itu selesai. Misalnya penetapan seseorang ingin membangun rumah,keputusan mengenai penetapan seseorang sebagai PNS atau diberhentikan, dan sebagainya.2.9.2Hukum yang Berlaku Terus Menerus (Dauerhaftig)

Merupakan norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, artinya dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sehingga peraturan itu di cabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Norma hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan, misalnya ketentuan mengenai mengatur tentang lingkungan hidup dan sebagainya. Contohnya setiap warga negara dilarang mencemari dan merusak lingkungan hidup.2.10 Norma Hukum Tunggal dan Norma Hukum Berpasangan2.10.1 Norma Hukum TunggalMerupakan suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya. Jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan (das sollen) tentang bagaimana kita harus bertindak atau bertingkah laku.

Contoh : Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi (pasal 14 UUD 1945)

2.10.2 Norma Hukum BerpasanganMerupakan suatu norma hukum yang berpasangan terdiri atas norma hukum primer dan norma hukum sekunder.

2.10.3 Norma hukum primerMerupakan suatu norma hukum yang berisi aturan/patokan bagaimana cara kita bertingkah laku di dalam masyarakat, norma hukum ini biasanya dirumuskan dengan menggunakan istilah hendaknya.

Contoh : hendaknya engkau tidak menyakiti orang atau mahkluk hioduplainnya.

2.10.4 Norma Hukum SekunderMerupakan suatu norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipenuhi. Norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi norma hukum primer.

Contoh : ..jika engakau menganiaya orang lain dihukum 10 tahun penjara.

Dengan demikian norma hukum pasangan itu dalam berbagai UU dapat ditemui, seperti : barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain, dihukum setinggi-tingginya 15 tahun penjara.

BAB IIIPENUTUPAN

3.1Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, diantaranya:3.1.1 Dari berbagai pengertian para ahli dan beberapa literatur, dapat disimpulkan bahwa norma merupakan aturan-aturan yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat yang berfungsi untuk mengatur bagaimana masyarakat harus bersikap dan berperilaku dalam berhubungan dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya.3.1.2 Di dalam masyarakat, selalu terdapat berbagai macam norma yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tata cara seseorang dalam berperilaku atau bertindak. Contohnya yang ada di Indonesia adalah norma agama, norma adat, norma moral atau kesusilaan, dan norma hukum negara.3.1.3 Saat ini terdapat dua sistem norma yaitu norma yang statik dan dinamik. Dalam halnya norma hukum, sistem yang dianut adalah sistem norma yang dinamik. Dinamika dari norma hukum sendiri ada dua yaitu vertikal dan horizontal. Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan tentunya norma hukum mempunyai perbedaan dengan norma lainnya yang ada di masyarakat.3.1.4 Terdapat beberapa norma hukum yang dapat dilihat dari beberapa segi yaitu, segi alamat yang dituju (norma hukum umum dan norma hukum individual), segi hal yang diatur atau perbuatan/tingkah lakunya (norma hukum abstrak dan norma hukum konkret), dan segi daya lakunya (norma hukum einmahlig dan norma hukum dauerhaftig).DAFTAR PUSTAKAKelsen, Hans. General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell, 1945Soeprapto, Maria Farida Indriati. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Nilai%20dan%20Norma_0.pdfhttp://www.fourseasonnews.com/2012/12/pengertian-norma-adat-atau-kebiasaan.htmlhttp://www.artikelsiana.com/2014/08/macam-macam-norma-dan contohnya.html#_

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York, Russell & Russell, 1945, hlm. 35.

Ibid, hlm. 112-113

Ibid.

Universitas Indonesia | Hukum dan Pembangunan: Kelompok 2 Administrasi Fiskal Paralel 2013 1