2.1 Pengertian Norma
Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang
dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.
Istilah norma berasal dari bahasa Latin, atau kaidah dalam bahasan
Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan
pedoman, patokan, atau aturan. Dalam perkembangannya, norma itu
diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam
bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti suatu
norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.
Beberapa pengertian norma menurut para ahli:
a. Robert M.Z. Lawang Norma adalah patokan perilaku dalam suatu
kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan
terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang
lain. Norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung
atau menolak perilaku seseorang.
b. Marvin E. ShawNorma diartikan sebagai suatu peraturan tingah
laku yang ditegakkan ataupun diasaskan oleh anggota kelompok dalam
rangka mengekalkan keselarasan tingkah laku
c. BellebaumNorma adalah alat untuk mengatur masyarakat agar
orang bertingkah laku dalam suatu komunitas berdasarkan keyakinan
dan sikap-sikap tertentu
d. Craig Calhoun (1997)Norma adalah aturan atau pedoman yang
menyatakan tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam
situasi tertentu
e. John J. Macionis (1997)Norma adala aturan-aturan dan
harapan-harapan masyarakat yang memandu perilaku
anggota-anggotanyaDari berbagai pengertian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa norma merupakan aturan-aturan yang terdapat dalam
suatu kelompok masyarakat yang berfungsi untuk mengatur bagaimana
masyarakat harus bersikap dan berperilaku dalam berhubungan dengan
sesamanya maupun dengan lingkungannya. Suatu norma baru ada apabila
terdapat lebih dari satu orang, oleh karena norma itu pada dasarnya
mengatur tata cara bertingkah laku seseorang dengan orang lain,
atau terhadap lingkungannya, atau dengan kata lain suatu norma baru
dijumpai dalam suatu kelompok bermasyarakat. Setiap norma
mengandung suruhan-suruhan yang sering disebut sebagai das Sollen
(ought to be/ought to do) dan didalam bahasa Indonesia sering
dirumuskan dengan istilah hendaknya. (Contoh: Hendaknya engkau
menghormati orang tua).Apabila norma hukum dapat dibentuk secara
tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam pembuatan norma
hukum, norma lainnya seperti norma moral, norma adat, norma agama,
dan lainnya terbentuk secara tidak tertulis melainkan tumbuh dan
berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam kehidupan
masyarakat. kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, mengenai sesuatu yang
baik dan buruk, yang berulangkali terjadi, akan selalu sesuai
dengan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut, berbeda dengan
norma hukum negara yang terkadang tidak selalu sesuai dengan rasa
keadilan atau pendapat masyarakat. Selain itu, perbedaan antara
norma hukum dan norma lainnya juga dapat dilihat dari pemberian
sanki yang diberikan apabila terjadi pelanggaran norma. Apabila
norma hukum memiliki sanksi hukuman yang bersifat nyata dan jelas
seperti denda dan kurungan, sementara norma adat memiliki hukuman
yang bersifat sosial seperti pengucilan atau pengusiran dari suatu
lingkungan masyarakat tertentu.
2.2 Berbagai Norma dalam MasyarakatDi dalam masyarakat, selalu
terdapat berbagai macam norma yang secara langsung maupun tidak
langsung dapat mempengaruhi tata cara seseorang dalam berperilaku
atau bertindak.
Terdapat berbagai norma yang berlaku di Indonesia, seperti:
Norma Adat
Norma adat atau disebut juga norma kebiasaan yaitu norma yang
mengatur kehidupan bermasyarakat yang dipergunakan secara
berulang-ulang dan dibakukan sebagai pedoman adat dalam kelompok
masyarakat tertentu, misalnya adat perkawinan, adat pembagian
warisan, upacara penguburan dan selamatan. Walaupun norma adat
tidak ditetapkan secara tertulis oleh pemerintah, namun norma adat
ini tetap diterima sebagai aturan yang mengikat dalam kehidupan
bermasyarakat. Norma adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral)
dan berhubungan dengan tradisi masyarakat yang sudah turun temurun
dilakukan. Sanksi bagi pelanggar norma adat ini berupa cemoohan
atau pengucilan. Contoh dari norma adat adalah mengadakan tumpengan
saat mengadakan syukuran rumah baru, upacara ngaben dalam
kebudayaan Bali, adanya aturan yang berbeda dalam hal kewarisan
dari setiap daerah seperti pada masyarakat di daerah Tapanuli yang
menganut sistem garis keturunan bapak (patrilineal), di daerah
Minangkabau yang menganut sistem garis keturunan ibu (matrilineal),
dan di Jawa yang menganut sistem garis keturunan ibu dan bapak
(parental). Norma Agama
Norma agama adalah suatu norma yang didasarkan pada ajarah atau
aqidah suatu agama yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari
Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama mengatur hubungan vertical antara
manusia dengan Tuhan (ibadah) dan hubungan horizontal antara
manusia dengan sesama manusia. Norma ini bersifat mutlak dan tidak
dapat ditawar bagi penganut agamanya. Norma agama bersifat abadi
dan universal. Bersifat abadi berarti norma agama akan terus
berlaku selama manusia tersebut masih hidup di dunia, sedangkan
bersifat universal berarti norma agama berlaku bagi semua umat
beragama. Hukuman yang diberikan atas pelanggaran norma agama ini
berupa dosa yang nantinya akan dibalas diakhirat nanti. Contoh dari
norma agama adalah melaksanakan ketentuan agama, menjauhi larangan
agama, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya
masing-masing.
Norma Moral/Norma Kesusilaan
Norma kesusilaan merupakan norma yang berasal dari hati nurani
manusia dan merupakan nila-nilai moral yang mengikat manusia. Norma
kesusilaan atau yang disebut juga sebagai norma moral merupakan
aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia.Norma
moral ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya
tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat dari sudut etis
sebagai manusia. Contohnya apabila ada seorang pengedar narkoba,
maka kita akan menganggap mereka sebagai orang yang melanggar
nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan atau terkadang dianggap
sebagai seseorang yang tidak bermoral. Contoh lainnya adalah dengan
perilaku membunuh.
Norma Hukum Negara
Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh
lembaga-lembaga negara yang berwenang, yang bersifat mengikat dan
memaksa, demi terwujudnya ketertiban dalam suatu masyarakat/negara.
Norma hukum ini pada dasarnya bersumber dari pemerintah atau
negara. Pelanggaran yang dilakukan terhadap norma hukum ini akan
dikenakan sanksi yang jelas dan nyata, berbeda dengan tiga norma
sebelumnya. Hukuman yang diberikan dapat berupa kurungan maupun
denda. Demi tegaknya hukum, negara memiliki aparat-aparat penegak
hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Contoh dari norma hukum
adalah pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki Surat Ijin
Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kewajiban
membayar pajak bagi setiap warga negara., dan hukuman pidana bagi
siapa yang mengambil hak milik orang lain untuk dikuasai.
Diantara norma-norma tersebut, mungkin saja terdapat kesamaan
objek materinya, seperti perbuatan mencuri adalah perbuatan melawan
hukum, yang juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma
agama dan norma moral, akan tetapi memiliki perbedaan pada sanksi
yang diberikannya.
2.3 Statika dan Dinamika Sistem Norma
Di dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State,
Hans Kelsen mengemukakan adanya sistem norma yang statik
(nomostatics) dan sistem norma yang dinamik (nomodynamics).
Sistem norma yang statik (nomostatics) adalah sistem yang
melihat pada isi norma. Menurut sistem norma yang statik, suatu
norma umum dapat ditarik menjadi norma- norma khusus, atau norma
khusus dapat ditarik dari suatu norma yang umum. Penarikan norma-
norma khusus dari suatu norma umum tersebut diartikan bahwa, dari
norma umum itu dirinci menjadi norma- norma yang khusus dari segi
isi nya. Contoh dari sistem norma yang statik (nomostatics) adalah
sebagai berikut :
Dari suatu norma umum menyatakan Hendaknya engkau menghormati
orang tua dapat ditarik/dirinci menjadi norma- norma khusus seperti
kewajiban membantu orang tua kalau ia dalam kesusahan, atau
kewajiban merawatnya kalau orang tua sedang sakit dan
sebagainya.
Dari suatu norma umum yang menyatakan Hendaknya engkau
menjalankan perintah agama dapat ditarik/dirinci menjadi norma-
norma khusus seperti kewajiban menjalankan sholat waktu,
menjalankan puasa pada waktunya, membayar zakat fitrah dan lain
sebagainya
Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan sistem norma statik
(nomostatics), dimana norma- norma khusus ditarik dari norma umum
:
Sistem norma yang dinamik (nomodynamics) adalah sistem norma
yang melihat pada berlakunya suatu norma yang melihat pada
berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukannya atau
penghapusannya. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang- jenjang
dan berlapis- lapis dalam suatu susunan hierarki, norma yang
dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih
tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar
pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai
akhirnya regressus ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi
yang disebut dengan norma dasar (Grundnorm) yang tidak dapat
ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya. Norma
dasar atau sering disebut dengan Grundnorm, basicnorm, atau
fundamental norm ini merupakan norma yang tertinggi yang berlakunya
tidak bersumber dan tidak berdasar pada norma yang lebih tinggi
lagi, tetapi berlakunya secara presupposed, yaitu ditetapkan
terlebih dahulu oleh masyarakat.
Dikatakan bahwa norma dasar ini berlakunya tidak bersumber dan
tidak berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, karena apabila
norma dasar itu masih bersumber dan berdasar pada norma yang lebih
tinggi lagi, maka norma itu bukan merupakan norma yang
tertinggi.
Sistem norma yang dinamik ini erat kaitannya dengan hierarki
norma hukum yang lebih dikenal dengan stufenbau theory yang
diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen berpendapat bahwa
norma- norma hukum berjenjang- jenjang dan berlapis- lapis dalam
suatu hierarki, dalam arti suatu norma yang lebih rendah bersumber
dan berasal dari norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya
hingga norma tersebut tidak dapat ditelusuri lagi dan bersifat
hipotetis serta fiktif yang disebut sebagai norma dasar
(grundnorm).
Hans Nawiasky, murid Hans Kelsen kemudian mengembangkan
stufenbau theory, ia menjelaskan bahwa selain berjenjang- jenjang
norma dari suatu negara juga berkelompok- kelompok dan
pengelompokkan norma tersebut terdiri atas empat kelompok besar
:
Kelompok I. Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)
Kelompok II. Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara)
Kelompok III. Formal Gesetz (Undang- undang formal)
Kelompok IV. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana
dan Aturan Otonom)
2.4 Hukum sebagai Norma yang Dinamik
Menurut Hans Kelsen hukum adalah termasuk dalam sistem norma
yang dinamik (nomodynamics) oleh karena hukum itu selalu dibentuk
dan dihapus oleh lembaga- lembaga atau otoritas- otoritas yang
berwenang membentuk atau menghapusnya, sehingga dalam hal ini tidak
dilihat dari segi isi dari norma tersebut, tetapi dilihat dari segi
berlakunya atau pembentukannya.
Hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau
otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar
pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang
lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi
(superior), dan hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis- lapis
membentuk suatu hierarki.
2.5 Dinamika Norma Hukum Vertikal dan HorizontalDinamika dari
suatu norma hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dinamika norma
hukum yang vertikal dan dinamika norma hukum yang horizontal.2.5.1
Dinamika Norma Hukum Vertikal
Dinamika norma hukum yang vertikal adalah dinamika yang
berjenjang dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Dalam
dinamika yang vertical ini suatu norma hukum itu berlaku, bersumber
dan berdasar pada hukum norma hukum diatasnya, norma hukum yang
berada diatasnya berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma hukum
di atasnya, demikian seterusnya samapai pada suatu norma hukum yang
menjadi dasar dari semua norma hukum dibawahnya. Begitu pula
dinamika norma hukum dari atas ke bawah, maka Norma Dasar itu
selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum
dibawahnya, norma hukum dibawahnya selalu menjadi sumber dan
menjadi dasar dari norma hukum yang dibawahnya lagi, dan demikian
seterusnya.
Dinamika yang vertikal ini dapat dilihat dalam tata susunan
norma hukum yang ada di Negara Republik Indonesia, secara berurutan
mulai dari Pancasila sebagai Norma Dasar Negara yang merupakan
sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma dalam Batang Tubuh
UUD 1945; demikian juga norma-norma hukum yang berada dalam Batang
Tubuh UUD 1945 menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya
norma-norma hukum dalam Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat
(Ketetapan MPR) , dan norma-norma yang berada dalam Ketetapan MPR
ini menjadi Sumber dan dasar bagi pembentukan Norma-Norma dalam
Undang-Undang, demikian seterusnya kebawah.2.5.2 Dinamika Norma
Hukum Horizontal
Dinamika horizontal merupakan suatu norma hukum yang bergerak
tidak keatas atau kebawah, tetapi kesamping. Dinamika norma hukum
yang horizontal tidak membentuk suatu norma hukum yang baru, tetapi
bergerak kesamping karena adanya analogi, yaitu penarikan suatu
norma hukum untuk kejadian-kejadian lainnya yang diangap serupa.
Penarikan analogi tersebut dapat diberikan contoh sebagai berikut:
Didalam peraturan hukum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
pencurian adalah apabila seseorang mengambil barang orang lain
untuk dipakai atau dimiliki dengan cara melawan hukum. Pada saat
ini pengertian barang dalam ketentuan tersebut bukan hanya benda
yang dapat diambil tetapi pengertian barang tersebut disamakan juga
untuk aliran listrik, sehingga mereka yang mencuri aliran listrik
untuk dipakai atau dimiliki dengan cara melawan hukum diberikan
sanksi seperti yang dikenakan pada kasus pencurian biasa. Dalam
kasus tentang perkosaan, seorang hakim telah mengadakan suatu
penarikan secara analogi dari ketentuan tentang perusakan barang
sehingga terhadapa suatu perkosaan, selain dikenakan sanksi pidana
dapat juga diberikan pembayaran ganti rugi.2.6 Perbedaan Norma
Hukum dan Norma Lain
Antara norma hukum negara dan norma-norma lainnya (norma moral,
norma adat, norma agama) terdapat persamaan dan perbedaannya.
Persamaan antara norma hukum dan norma yang lainnya adalah bahwa
norma-norma itu merupakan pedoman bagaimana seseorang harus
bertindak atau bertingkah laku, dan selain itu norma-norma itu
berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang lebih tinggi
lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar yang
disebut dengan Grundnorm. Norma-norma hukum dan norma-norma lainnya
itu berjenjang dan berlapis-lapis, serta membentuk suatu
hierarki.
Perbedaan antara norma hukum dan norma lainnya adalah sebagai
berikut:1. Suatu norma hukum bersifat heteronom, dalam arti bahwa
norma hukum itu datangnya dari luar diri kita sendiri. Contohnya
dalam hal membayar pajak, maka kewajiban itu datangnya bukan dari
diri kita sendiri tetapi dari negara, sehingga kita harus memenuhi
kewajiban tersebut senang atau tidak senang. Sedangkan norma-norma
lainnya bersifat otonom dalam arti norma itu datang dari dalam diri
kita sendiri, contohnya apabila seseorang menghormati orang tua
atau seseorang akan berdoa, maka hal itu dilakukan karena kehendak
dan ketakinan seseorang tersebut, seseorang menjalankan norma-norma
tersebut karena kesadarannya sendiri, sehingga tindakan tersebut
tidak dapat dipaksakan dari luar.2. Suatu norma hukum itu dapat
dilekati dengan sanksi pidana ataupun sanksi pemaksa secara fisik,
sedangkan norma lainnya tidak dapat dilekati oleh sanksi pidana
maupun sanksi pemaksaan secara fisik. Contohnya apabila seseorang
melanggar norma hukum, misalnya menghilangkan nyawa orang lain maka
ia akan dituntut dan dipidana, tetapi bila seseorang melanggar
norma lainnya ia tidak dapat dituntut dan dipidana.3. Dalam norma
hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilakanakan oleh aparat
negara (misalnya polisi, jaksa, hakim), sedangkan terhadap terhadap
pelanggaran norma-norma lainnya sanksi itu datang dari diri
sendiri, misalnya adanya perasaan bersalah, perasaan berdosa, atau
terhadap pelanggaran norma-norma moral atau norma adat tertentu,
para pelanggarnya akan dikucilkan oleh masayarakat.Dengan demikian
jelas terlihat, walaupun norma hukum dan norma lainnya itu
mempunyai persamaan yaitu merupakan suatu pedoman dalam hal
bertingkah laku tetapi keduanya juga mempunyai
perbedaan-perbedaan.2.7 Norma Hukum Umum dan Norma Hukum
IndividualApabila suatu norma hukum itu dilihat dari segi alamat
yang dituju, atau untuk siap norma hukum itu ditujukan atau
diperuntukkan, dapat dibedakan antara norma hukum umum dan norma
hukum individual, yang dalam penyebutannya biasa disebut dengan
subyek norma.
Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukam untuk
orang banyak umum dan tidak tertentu. umum di sini dapat berarti
bahwa suatu peraturan itu ditujukan untuk semua orang, atau semua
warga negara. Norma hukum umum ini sering dirumuskan dengan rumusan
sebagai berikut :
Barangsiapa ... dst
Setiap orang ... dst
Setiap warganegara ... dst
Rumusan tersebut dituliskan sesuai dengan addressat yang dituju,
jadi norma hukum umum itu diperuntukkan bagi setp orang, atau
setiap warganegara secara keseluruhan.
Norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau
dialamatkan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang
telah tertentu, sehingga norma hukum yang individual ini biasanya
dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut :
Syafei bin Muhammad Sukri yang bertempat tinggal di Jl.
Flamboyan No. 10 Jakarta... dst.
Para pengemudi bis kota Mayasari Bakti jurusan Blok M-
Rawamangun yang beroperasi antara jam 7.00 sampai jam 8.00 pagi
pada tanggal 1 Oktober 2006... dst.
Dengan contoh tersebut terlihat bahwa dalam norma hukum
individual itu ditujukan untuk orang orang yang telah tertentu
(individual), jadi berbeda dengan addressat dari norma hukum yang
tidak tertentu (umum).
2.8 Norma Hukum Abstrak dan Norma Hukum Konkrit
Suatu norma hukum apabila dilihat dari hal yang diatur atau
perbuatannya / tingkah lakunya, dapat dibedakan antara norma hukum
yang abstrak dan norma hukum yang kongkret.Norma hukum abstrak
adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang
tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Norma hukum abstrak
ini merumuskan suatu perbuatan itu secara abstrak, misalnya
disebutkan dengan kata : .... mencuri... dst. .... membunuh... dst.
.... menebang pohon... dst. dan sebagainya.
Norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat
perbuatan seseorang itu secara lebih nyata ( konkret ). Perumusan
norma hukum konkret ini biasanya dirumuskan sebagai berikut :
...mencuri mobil merk Datsun berwarna merah yang diparkir di depan
toko Sarinah... dst.
...membunuh Si Badu dengan sebuah parang... dst.
...menebang pohon mahoni di pinggir Jl. Sudirman...dst.Dari
sifat sifat norma hukum yang umum individual dan norma hukum yang
abstrak konkret, terdapat empat paduan kombinasi dari norma norma
tersebut, yaitu :2.8.1 Norma Hukum Umum Abstrak.
Norma hukum yang umum dan abstrak adalah suatu norma hukum yang
ditujuan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak (belum
konkret). Norma hukum umum dan abstrak ini dapat dirumuskan sebagai
berikut :
Setiap warganegara dilarang mencuri.
Setiap orang dilarang membunuh sesamanya.
Setiap petani dilarang menebang pohon di hutan.
2.8.2 Norma Hukum Umum Konkret.
Norma hukum yang umum dan konkret adalah suatu norma hukum yang
ditujukan untuk umum dan perbuatannya sudah tertentu (konkret).
Norma hukum umum dan konkret ini dirumuskan sebagai berikut :
Setiap orang dilarang mencuri mobil merk Datsun berwarna merah
yang diparkir di depan toko Sarinah.
Setiap orang dilarang membunuh si Badu dengan parang.
Setiap orang dilarang menebang pohon mahoni di pinggir Jl.
Sudirman, depan Hotel Indonesia.
2.8.3 Norma Hukum Individual Abstrak.Norma hukum yang individual
dan abstrak adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang
atau orang orang tertentu dan perbuatannya yang ditujukan untuk
seseorang atau orang orang tertentu dan perbuatannya bersifat
abstrak (belum konkret). Norma hukum individual dan abstrak ini
dirumuskan sebagai berikut:
Si Badu yang bertempat tinggal di Jl. Mangga No. 15 Jakarta
dilarang mencuri.
Si Polan bin Ali penduduk dari Kampung Pinggir Rt. 01 Rw. 008
dilarang membunuh.
2.8.4 Norma Hukum Individual Konkret.Norma hukum yang individual
dan konkret adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang
atau orang orang tertentu dan perbuatannya bersifat konkret. Norma
hukum individual dan konkret ini dirumuskan sebagai berikut :
Saudara Syafei umur 25 tahun, alamat Jl. Flamboyan No. 12
Jakarta wajib memakai baju dinas.
Si Bady , umur 20 tahun dilarang merokok di kantor tempat ia
bekerja.
2.9 Norma Hukum yang Einmahlig dan Norma Hukum yang
Dauerhaftig
Selain dari segi adresat norma dan hal yang diatur, norma hukum
dapat juga dibedakan dari segi daya lakunya. Daya laku norma hukum
dapat dibedakan antara norma hukum yang berlaku sekali selesai
(einmahlig) dan berlaku terus menerus (dauerhaftig).2.9.1Norma
Hukum yang Berlaku Sekali Selesai (Einmahlig)
Merupakan norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan
setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga
dengan adanya penetapan itu, norma hukum itu selesai. Misalnya
penetapan seseorang ingin membangun rumah,keputusan mengenai
penetapan seseorang sebagai PNS atau diberhentikan, dan
sebagainya.2.9.2Hukum yang Berlaku Terus Menerus (Dauerhaftig)
Merupakan norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu,
artinya dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sehingga
peraturan itu di cabut atau diganti dengan peraturan yang baru.
Norma hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan,
misalnya ketentuan mengenai mengatur tentang lingkungan hidup dan
sebagainya. Contohnya setiap warga negara dilarang mencemari dan
merusak lingkungan hidup.2.10 Norma Hukum Tunggal dan Norma Hukum
Berpasangan2.10.1 Norma Hukum TunggalMerupakan suatu norma hukum
yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum
lainnya. Jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan (das sollen)
tentang bagaimana kita harus bertindak atau bertingkah laku.
Contoh : Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi dan
rehabilitasi (pasal 14 UUD 1945)
2.10.2 Norma Hukum BerpasanganMerupakan suatu norma hukum yang
berpasangan terdiri atas norma hukum primer dan norma hukum
sekunder.
2.10.3 Norma hukum primerMerupakan suatu norma hukum yang berisi
aturan/patokan bagaimana cara kita bertingkah laku di dalam
masyarakat, norma hukum ini biasanya dirumuskan dengan menggunakan
istilah hendaknya.
Contoh : hendaknya engkau tidak menyakiti orang atau mahkluk
hioduplainnya.
2.10.4 Norma Hukum SekunderMerupakan suatu norma hukum yang
berisi tata cara penanggulangannya apabila suatu norma hukum primer
itu tidak dipenuhi. Norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi
seseorang yang tidak memenuhi norma hukum primer.
Contoh : ..jika engakau menganiaya orang lain dihukum 10 tahun
penjara.
Dengan demikian norma hukum pasangan itu dalam berbagai UU dapat
ditemui, seperti : barang siapa yang menghilangkan nyawa orang
lain, dihukum setinggi-tingginya 15 tahun penjara.
BAB IIIPENUTUPAN
3.1Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan, diantaranya:3.1.1 Dari berbagai
pengertian para ahli dan beberapa literatur, dapat disimpulkan
bahwa norma merupakan aturan-aturan yang terdapat dalam suatu
kelompok masyarakat yang berfungsi untuk mengatur bagaimana
masyarakat harus bersikap dan berperilaku dalam berhubungan dengan
sesamanya maupun dengan lingkungannya.3.1.2 Di dalam masyarakat,
selalu terdapat berbagai macam norma yang secara langsung maupun
tidak langsung dapat mempengaruhi tata cara seseorang dalam
berperilaku atau bertindak. Contohnya yang ada di Indonesia adalah
norma agama, norma adat, norma moral atau kesusilaan, dan norma
hukum negara.3.1.3 Saat ini terdapat dua sistem norma yaitu norma
yang statik dan dinamik. Dalam halnya norma hukum, sistem yang
dianut adalah sistem norma yang dinamik. Dinamika dari norma hukum
sendiri ada dua yaitu vertikal dan horizontal. Seperti yang telah
diuraikan dalam pembahasan tentunya norma hukum mempunyai perbedaan
dengan norma lainnya yang ada di masyarakat.3.1.4 Terdapat beberapa
norma hukum yang dapat dilihat dari beberapa segi yaitu, segi
alamat yang dituju (norma hukum umum dan norma hukum individual),
segi hal yang diatur atau perbuatan/tingkah lakunya (norma hukum
abstrak dan norma hukum konkret), dan segi daya lakunya (norma
hukum einmahlig dan norma hukum dauerhaftig).DAFTAR PUSTAKAKelsen,
Hans. General Theory of Law and State. New York: Russell &
Russell, 1945Soeprapto, Maria Farida Indriati. Ilmu
Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta:
Kanisius,
2007http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Nilai%20dan%20Norma_0.pdfhttp://www.fourseasonnews.com/2012/12/pengertian-norma-adat-atau-kebiasaan.htmlhttp://www.artikelsiana.com/2014/08/macam-macam-norma-dan
contohnya.html#_
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York, Russell
& Russell, 1945, hlm. 35.
Ibid, hlm. 112-113
Ibid.
Universitas Indonesia | Hukum dan Pembangunan: Kelompok 2
Administrasi Fiskal Paralel 2013 1
