TUGAS MAKALAH AGAMA HINDUHUKUM
DISUSUN OLEH :AYU GAYATRI GHEARANY DIV-GIZI 1B
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MATARAM
D-IV GIZI
TA 2014/2015
KATA PENGANTARPuji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa karena dengan rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan
Makalah agama hindu. Pada makalah ini, saya membahas tentang hukum
atau hukum agama hindu. Selanjutnya, kami mohon maaf jika dalam
laporan ini terdapat banyak kekurangan dalam menggali semua aspek
yang menyangkut segala hal yang berhubungan dengan makalah ini.
Karena ini semua disebabkan oleh keterbatasan saya sebagai manusia.
Tetapi, kami berharap makalah ini dapat memberi pengetahuan serta
manfaat kapada para pembaca.
Mataram, 17 Oktober 2014
Penyusun
DAFTAR ISIKATA PENGANTARiDAFTAR ISI.iiI. HUKUM HINDUa.
Pengertian hukum hindub. Sumber hukum hinduc. Sumber hukum hindu di
Indonesiad. VyavaharapadaII. HUKUM ACARAIII. SAKSI-SAKSIIV. SUMPAH
DAN JENIS HUKUMV. HAKIM DAN JAKSAa. Nama/Istilah hakimb.
Integritas/kepribadian seorang hakimVI. KOMITMEN TEGAKNYA
MORALITASDAFTAR PUSTAKA
I. HUKUM HINDU
A. PENGERTIAN HUKUM HINDUHukum Hindu adalah sebuah tata aturan
yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang
menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik
sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial, dan aturan manusia
sebagai warga negara ( tata negara
)(http://sastradahat.wordpress.com)Menurut perspektif Hindu, bahwa
hukum Hindu ada 2 jenis hukum, yaitu hukum yang mengatur
kelangsungan alam semesta yang disebut Rta , dan yang kedua hukum
yang mengatur hidup dan kehidupan manusia yang disebut Dharma. Rta
mengatur jalannya matahari berputar pada sumbunya, bumi mengintari
matahari. Sedangkan dharma mengatur hidup dan kehidupan manusia.
Disamping Dharma mengandung arti hukum atau undang-undang,
peraturan dengan sanksinya, terdapat juga beberapa istilah atau
nama lain dari hukum Hindu, yaitu : Vicara(permasalahan),
Acara(tradisi), Prakara(perkara), Vhyavahara(perkara),
Daupa(pandangan/pegangan/aturan) dan lain-lain.
B. SUMBER HUKUM HINDUSumber tertinggi hukum hindu adalah kitab
suci Veda. Kitab ini merupakan himpunan wahyu Tuhan Yang Maha Esa.
Kitab suci Veda merupakan sumber hukum Hindu yang berasal dari
Tuhan Yang Maha Esa yang kebenaranya tidak diragukan lagi.Veda
sebagai sumber hukum hindu mencakup semua aspek hidup dan kehidupan
umat manusia, karena memang Veda diturunkan oleh Tuhan Yang Maha
Esa untuk kesejahteraan umat manusia. Nilai-nilai yang terkandung
dalam ajaran suci Veda sangat relevan sepanjang jaman, nilai-nilai
yang termuat pada kitab suci Veda, antara lain : pengorbanan
(keikhlasan/ kasih saying yajna), kebenaran (satya), kasih sayang
(ahimsa), kemurahan hati (Daksina),sedekah (dana), menghindari
judian (Akua/nita), jalan kemuliaan (Svastipantham), keharmonisan
(Sayjnanam), persatuan (Samanaa), kewaspadaan (Jagara), kesucian
hati (Daksa), kemakmuran (Jagadhita), kebajikan (Bhadrah),
kemuliaan (Kirti), jasa baik (Yaua), keramahan (Sriyah),
persaudaraan (Maitra), keamanan (Abhayam), tugas dan kewajiban
(Svadharma), keberanian (Varma/Viram), profesi (Varna), tahapan
hidup (Asram), kecerdasan (Prajna), kesatuan dengan Yang Maha Esa
(Yoga), kebaktian (Bhakti), dan lain-lain. Ajaran moralitas
tersebut juga mengandung tentang ajaran tentang
sosial/kemasyarakatan, seperti profesi (Varnasramadharma), tugas
dan kewajiban anggota masyarakat (Catur Aurama), perkawinan
(Vivaha), Swadharma (tugas dan kewajiban bagi setiap individu),
pendidikan (Siksavidya), bahasa (Bhasya), seni budaya (Kala),
kepemimpinan/politik (Niti), ekonomi (Vartta), pengobatan
(Ayurveda), fisika, astronomi (jyotisa), matematika (gaoita), dan
lain-lain mencakup berbagai cabang ilmu.Svami Dayananda Sarasvati
mengelompokkan pokok-pokok isi Veda ke dalam 4 kelompok atau topic
utama, yaitu :1. VijnanaYaitu kelompok pengetahuan yang membahas
tentang segala macam aspek pengetahuan baik itu
pengetahuan-pengetahuan alam termasuk didalamnya berbagai silsilah
penting. Yang paling menonjol dalam aspek Vijnana ini adalah aspek
yang member keterangan dasar mengenai pandangan filsafat dan
metafisika berdasarkan Veda.
2. KarmaYaitu kelompok pengetahuan yang membahas segala aspek
pengetahuan mengenai berbagai jenis karma atau Yajna sebagai cara
dalam mencapai tujuan hidup manusia.3. UpauanaYaitu kelompok
pengetahuan yang membahas segala aspek pengetahuan yang ada
kaitannya dengan petunjuk dan cara melakukan hubungan dengan
tuhan.
4. JnanaYaitu kelompok pengetahuan yang membahas segala aspek
pengetahuan secara umum sebagai ilmu murni.
Sumber hukum lainnya adalah kitab-kitab Dharmasastra, yakni
merupakan kompedium dari hukum hindu. Kitab-kitb tersebut jumlahnya
sebanyak 20 buah dan beberapa yang terkenal adalah:
ManavadharmasastraYang dianggap cocok pada zaman Satyayuga dan
berlaku umum sepanjang masa. YajnavalkyadharmauastraYang dianggap
cocok pada zaman Traitayuga dan berlakunya terbatas diwilayah
tertentu di India Tengah sampai India Selatan
SaykhalikitadharmasastraYang dianggap cocok untuk zaman Dvaparayuga
dan berlaku sangat terbatas pada daerah tertentu saja.
ParasaradharmauastraDianggap cocok pada zaman kaliyuga, tetapi
tidak menentukan batas pengaruhnya.
Diantara 20 jenis kitab Dharmasastra, maka kitab
Manavadharmasastra yang ditulis oleh maharsi Manu ini yang paling
terkenal dan selalu dirujuk oleh kitab-kitab lainya sesudah kitab
ini ditulis. Didalam Veda seperti yang ditulis oleh maharsi Manu
dalam kitab Manavadharmasastra (II.6), disebutkan adanya 6 sumber
hukum hindu, yaitu Sruti (Wahyu Tuhan Yang Maha Esa), Smrti, yakni
kitab-kitab Dharmasastra, Sila, yakni tingkah laku yang baik dari
orang-orang bijaksana dan suci, Sadacara atau Acara, yakni adat
kebiasaan atau tradisi yang baik dari suatu tempat atau daerah dan
Atmanatusti, yakni rasa puas pada diri.
C. SUMBER HUKUM HINDU DI INDONESIAPada zaman kejayaan Majapahit
dikenal beberapa kitab agama sebagai acuan atau sumber tegaknya
hukum saat itu. Kitab-kitab tersebut antara lain : Agama, Adigama,
Purwagama, Purwadigama, Kutaragama, Rajapatigundala ,Kutaramanava,
kitab-kitab sasana seperti Sivasana, Putrasasana dan
lain-lain.Diantara kitab-kitab agama, maka kitab dengan judul agama
yang paling terkenal (diterjemahkan oleh Prof. Slamet Mulyono
dengan nama Perundang-undangan Majapahit). Kitab ini sebenarnya
merupakan terjemahan dari Kutaramanava. Kitab ini mengetengahkan
berbagai azas hukum yang dianut Bhagavan Bhrgu yang bersumber pada
ajaran Manu. Isinya sebagian besar memuat penafsiran dari ajaran
yang terkandung dalam Manavadharmasastra yang setelah
dipertimbangkan diterapkan menurut contoh-contoh atau kondisi di
Indonesia. Kitab ini menjelaskan sejarah dan latar belakang
berlakunya hukum-hukum adat di Indonesia dengan mendasarkan kepada
hukum Manu (Manavadharmasastra). Kitab inilah yang paling luas
isinya dan paling banyak dikenal. Kitab yang kedua adalah Adigama,
kitab ini banyak persamaannya dengan Kutaramanava dan menurut Prof.
Dr. Yamin Adigama lebih tua umurnya dibandingkan dengan
Kuparamanava. Adapun kitab Purwadigama banyak jenisnya dan lebih
umum dikenal dengan nama kitab-kitab sasana seperti Sivasasana,
Putrasasana, Rajasasana dan lain-lain, sifatnya khusus atau
acara.
D. VYAVAHARAPADADi dalam kitab Manavadharmauastra (VIII.4-7)
dikenal dengan adanya 18 titel hukum, dengan nama masing-masing
sebagai berikut :1. Anadana (hutang piutang)2. Niksepa (deposito)3.
Asvamivikraya (penjualan harta tak bertuan)4. Sambhuya (perikatan
antar firma)5. Dattasyayanapakarma (hibah)6. Vetana (upah)7.
Danamsamvida (tidak melaksanakan perjanjian)8. Vyatikrama (
pembagian hasil jual beli)9. Krayavikraya anusaya (perselisihan
antara majikan dengan buruh)10. Simavivada (perselisihan tentang
perbatasan)11. Parusya (penghinaan)12. Danda (ancaman dengan
kekerasan)13. Steya (pencurian)14. Sahasa (perampokan/pencurian
dengan pemberatan)15. Strisaygrahana (perzinahan)16. Stripundharma
(kewajiban suami-istri)17. Vibhaga (waris)18. Dyuta (judi)
II. HUKUM ACARA
Di dalam kitab Manavadharmasastra (VIII.1-2) dinyatakan ketua
majelis hakim yang memutuskan perkara harus memasuki ruang sidang
pengadilan, dengan memelihara wibawanya, diikuti oleh para
anggotanya, para ahli sebagai pembantunya. Disitu, baik dengan cara
duduk/berdiri, dengan mengangkat tangannya dengan tidak
memperlihatkan pakaian serta hiasan. Ia memeriksa berkas perkara
dari mereka yang berperkara.Dinyatakan pula bahwa pengadilan tidak
boleh dipengaruhi oleh kekuasaan (VIII.43,44 dan 45) bukan oleh
karena pemerintah atau aparat pemerintah, mereka dapat menilai
perkara atau merahasiakan sesuatu yang diajukan (kepadanya) oleh
orang lain (yang berperkara). Sebagai seorang pemburu yang
membuntuti menjangan yang luka melalui tetesan-tetesan darahnya,
demikianlah halnya hakim menyelidiki kebenaran dengan
mempertimbangkan bukti-buktinya. Bila melakukan tugas pengadilan,
ia harus penuh perhatian terhadap kebenaran, terhadap hal yang
disengketakan, terhadap dirinya sendiri (kata hatinya), kemudian
terhadap saksi-saksi, tempatnya (tkp) , waktunya dan
segala-galanya.Dinyatakan pula hakim hendaknya memeriksa yang
berperkara dengan cermat : Dengan mengetahui apa yang layak dan
yang tidak layak, kebenaran, tentang apa yang dinamakan adil dan
tidak adil, hendaknya ia memeriksa sungguh-sungguh, sebab-sebab
tuntutan menurut hukum dari mereka yang berperkara menurut hukum
dari golongan yang berlaku. Dengan melihat ekspresi, supaya
diketahui kebenaran batinlah dari mereka yang berperkara, misalnya
pula melalui suara mereka,warna wajah, gerak-geriknya, sorot
pandang matanya dan tingkah laku mereka. Gerak-gerik pikiran
terlihat melalui gejala-gejalanya, lenggak-lenggoknya, tingkah
lakunya, kata-katanya dan perubahan cahaya mata dan air mukanya
(VII.24-26). Disini hakim dituntut pula untuk memahami psikologi
lebih mendalam, sehingga lebih jernih dalam melihat kebenaran.
III. SAKSI-SAKSI Dalam memutuskan perkara, majelis hakim
hendaknya memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti (Manavadharmasastra
VIII.51). Adapun yang dapat dijadikan saksi adalah :a. Orang yang
telah berkeluarga b. Orang yang memiliki keturunan laki-lakic.
Penduduk pribumid. Orang professional, ahli didalam bidangnya
masing-masinge. Orang yang intergritasnya tidak diragukan (tidak
tamak,dengki, angkuh dan sejenisnya)f. Siapapun yang mengetahui
sesuatu perkara lebih lanjut dinyatakan mereka dapat dijadikan
sanksi, adalah : a. Mereka yang mempunyai kepentingan dalam perkara
itub. Teman akrab,sekutu dan lawan dalam bersengketac. Mereka yang
berdosa, pernah dihukum dan orang yang sakit kerasd. Seorang
penguasa (raja), mekanis, dan pemain dramae. Seorang yang belajar
Vedaf. Seorang yang tertekan g. Orang yang namanya tidak baikh.
Orang yang memiliki jabatan tertentui. Orang yang lanjut usiaj.
Seorang anakk. Orang yang cacat panca indranyal. Orang yang sangat
kesedihan m. Orang mabuk n. Orang gilao. Orang yang kelaparanp.
Pemarah dan pencuriseorang saksi yang menyatakan kebenaran dalam
kesaksiannya memperoleh tempat yang terindah (sorga) sebagai rahmat
setelah kematiannya dan di dunia ini memperoleh nama baik yang
tiada melebihi, kesaksian seperti itu diperoleh oleh para pandita.
Ia yang memberikan kesaksian palsu, terambat jerat belenggu dewa
Varuna, tak berdaya selama hidupnya, karena itu hendaknya
orang-orang memberi kesaksian yang benar. Dengan kebenaran seorang
saksi disucikan, dengan kebenaran kebajikannya akan tumbuh, karena
itu, kebenaran harus dikatakan oleh seorang saksi dari semua
profesi. (Manavadharmauastra VIII.81-83)
IV. SUMPAH DAN JENIS HUKUMANDi dalam kitab Manavadharmauastra
dan kitab-kitab Dharmauastra lainya disebutkan adanya beberapa
jenis hukuman, antara lain berupa denda (membayar dengan mata uang
atau benda tertentu), siksaan badan atau pada bagian-bagian badan
tertentu (Manavadharmasastra VIII.125) pembuangan kesuatu tempat
atau daerah tertentu, pemotongan anggota badab dan hukuman
mati.
V. HAKIM DAN JAKSA
a. Nama/istilah hakimDi masa yang silam, kekuasaan yudikatif
diletakan di tangan raja atau kepala Negara. Ia bertugas memutuskan
semua perkara (vyavahara) yang timbul dalam masyarakat. Untuk
praktisnya, raja dibantu oleh majelis hakim yang terdiri dari para
brahmana ahli, baik sebagai lembaga yang berdiri sendiri maupun
sebagai pembantu pemerintah (raja) dalam memutuskan perkara pada
sidang pengadilan (Dharmasabha) untuk menetapkan hukum-hukumnya
yang berlaku pasti.Lembaga lainya yang memegang peranan penting
sebagai badan legislative menurut hukum itu adalah adanya lembaga
parisada (majelis vipra/brahmana). Lembaga ini tidak mempunyai
fungsi yudikatif seperti lembaga sabha , melainkan lembaga parisada
ini menurut Manavadharmauastra dan yang juga diterapkan pada zaman
majapahit, hanya untuk mengatasi pertikaian-pertikaian bila ada dua
peraturan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi bila
dibandingkan dengan tata cara modern, parisada adalah lembaga
legislative agama hindu yang membantu pemerintah (raja) di dalam
menemukan kebenaran kaidah-kaidah yang bertentangan secara intern.
Lembaga pembantu lainnya adalah Vidhata yaitu lembaga dewan
eksekutif yang terbatas pada bidang-bidang tertentu dan lebih kecil
dari pada dewan menteri (cabinet).Mengingat kepala yudikatif adalah
seorang raja, maka istilah untuk hakim adalah
raja,natha,napati,brahmana, yang mengandung makna orang-orang yang
integritasnya tidak diragukan lagi, disamping itu juga dikenal
istilah praorivavaka yang disamping berarti pengadilan tinggi juga
berarti hakim (Manavadharmasastra IX.234). istilah lainnya adalah
Dhamaupapati yang berarti penegak hukum, juga Adhyaksa, yang dalam
perkembangannya kini kata ini berubah menjadi jaksa yakni penuntut
umum.
b. Integritas/Kepribadian seorang hakimIntegritas seorang hakim
sangat menentukan dalam menetapkan suatu keputusan, sebab
keputusannya itu tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada sesame
umat manusia, tetapi lebih dari hal itu dan sangat utama adalah
pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa baik pada masa
hidupnya kini maupun di akhirat nanti. Dalam kitab suci veda maupun
sastra hindu dinyatakan seorang hakim harus memahami kitab suci
veda, karena veda merupakan sumber hukum tertinggi, disamping
fungsi utamanya sebagai kitab suci yang menuntun hidup manusia
untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.Dalam
kitab slokantara 24 disebutkan bahwa Ia yang mengetahui ajaran suci
veda,Berasal dari keluarga baik-baik, dengan sepenuh
hatiMelaksanakan ajaran agama, yang selalu adil, ialah yang patut
dijadikan Penegak kebenaran/ hakim atau jaksa
Berdasarkan uraian tersebut maka integritas seorang hakim harus
mencerminkan pengalaman agama secara murni yang senantiasa
merupakan perwujudan ahlak mulia.
VI. KOMITMEN TEGAKNYA MORALITASBerbicara moralitas, seorang
hakim dituntut untuk memiliki komitmen untuk melaksanakan ajaran
agamanya dengan baik dan ajaran moralitas pada umumnya. Hukuman
yang ditetapkan dengan tidak bijaksana sesuai kebenaran dan rasa
keadilan. Hakim yang menerima suap akan senantiasa sengsara dan
kelak ketika meninggal dunia dibawa kea lam neraka. Demikianlah
seorang hakim berada pada posisi yang dilematis bila ia sangat
terikat oleh godaan duniawi berupa materi atau dorongan nafsu untuk
kaya, menguasai sesuatu dan ingin selalu memuaskan indria, ia akan
mudah menyimpang dari kebenaran dan sanksinya bagi umat beragama,
tidak hanya neraka di kelak kemudian hari, tetapi sesungguhnya
menderita tekanan batin ketika hidup di dunia ini.
DAFTAR PUSTAKA
Pudja, G. 1980. Pengantar Hukum Hindu. Mayasari: Jakarta-----
1981. Hukum Kewarisan Hindu yang diresepir ke dalam hukum adat di
Bali & Lombok, Junasco, Jakarta.---- 1975. Pengatar Tentang
Perkawinan Menurut Hukum Hindu, Mayasari: Jakarta.Sudharta, dan G.
Pudja. 1986. Manavadharmauastra, Kompedium Hukum Hindu, Hanuman
Sakti: JakartaTitib, I Made. 1986. Veda, Sabda Suci Pedoman Praktis
Kehidupan, Paramita: Surabaya
