Pendidikan KewarganegaraanHubungan InternasionalRemedial

MUHAMMAD FITRA SAPUTRA

XI IPA 1

A. Hakikat Hubungan Internasional

1. Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

Unsur hubungan internasional:

a. Sifat dan berlakunya sistem ketatanegaraan.

b. Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kekuatan suatu negara.

c. Posisi internasonal dan politik luar negeri dari negara besar.

d. Sejarah hungan internasional yang lampau.

e. Pembentukan tata tertib dunia.

2. Pentingnya Hubungan Internasional

a. Faktor Internal: Adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik kudeta atau intervensi dari negara lain.

b. Faktor eksternal: Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dari negara lain

3. Sarana Hubungan Internasionala. Sarana formal: Sarana yang pasti digunakan oleh setiap negara, memiliki dan

terikat oleh aturan baku. (Departemen luar negeri, Perwakilan Diplomatik, dan perwakilan Konsuler)

b. Informal : Sarana yang penggunaannya tidak dimonopoli oleh negara, tetapi memberi ruang gerak bebas kepada pelaku dalam praktik hubin. (Alat komunikasi canggih, Event olahraga internasional, Sarana informasi lainnya)

B. Perjanjian Internasional

1. Definisi Perjanjian Internasionala. Konvensi Wina, perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang

bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.

b. Mochtar kusumaatmaja, perjanjian antar anggota masyarakat bangsa yang mengakibatkan berlakunya hukum tertentu.

c. UU no 24 tahun 2004, perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum politik.

2. Istilah dalam perjanjian Internasionala. Traktat, perjanjian yang dilakukan dua negara atau lebih, yang merupakan

perjanjian paling formal karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

b. Konvensi, persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi. Tetapi haru di delegasikan oleh wakil kuasa penuh.

c. Pakta, istilah yang menunjukan suatu persetujuan yang lebih khusus.

3. Penggolongan Perjanjian Internasionala. Menurut Jumlahnya: Perjanjian Bilateral dan Multilateral

b. Menurut Subjeknya: Perjanjian antar-negara, antara negara dan subjek hukum internasional, dan antar-sesama subjek hukum internasional.

c. Menurut Prosesnya: Perjanjian bersifat penting, dan perjanjian sederhana.

d. Menurut isinya: Bidang politik dan militer (NATA, SEATO), ekonomi (APEC, AFTA, NAFTA), hukum (Perjanjian ekstradisi), Kewilayahan (laut teritorial, batas daratan, dan lautan), dan sosial budaya (Budaya, pertukaran pelajar)

e. Menurut Fungsinya: Law Making Treaties dan Treaty contract)

4. Pembuatan Perjanjian Internasional

Pembuatan perjanjian internasional di Indonesia, diatur dalam UUD’45 pasal 11:

a. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. (Amandemen III)

b. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menibulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terikat dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR. (Amandemen III)

c. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan UU. (Amandemen III)

Pembuatan perjanjian melalui beberapa tahap:

d. Penjajakan

e. Perundingan

f. Perumusan naskah

g. Penerimaan

h. Penandatanganan

Tahap perjanjian menurut konvensi Wina tahun 1969:

a. Perundingan

b. Penandatanganan

c. Pengesahan (ratifikasi):

1) Ratifikasi

2) Aksesi

3) Penerimaan

4) Perjanjian internasional yang tidak memerlukan pengesahan dan berlaku setelah penandatanganan

Pengesahan PI dilakukan dengan UU apabila menyangkut hal-hal seperti berikut:

5. Berlakunya Perjanjian Internasional

Berdasarkan UU No.24 tahun 2000, yaitu:

a. Disahkan dengan UU atau Kepres

b. Setelah penandatangan atau pertukaran perjanjian

c. Melalui cara-cara lain sebagaimana yang disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.

d. Setelah memenuhi ketentuan sebagaimana yang itetapkan dalam perjanjian tersebut.

6. Perubahan Perjanjian Internasional

Berdasarkan UU No.24 tahun 2000, yaitu:

a. Berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut.

b. Perubahan tersebut mengikat para pihak melalui tatacara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

c. Peraturan tersebut yang telah disahkan pemerintah RI dilakukan dengan peraturan perUU yang setingkat.

d. Perubahan yang bersifat teknis administratif dan pengeaahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana

7. Pembatalan Perjanjian Internasional

Berdasarkan konvensi wina tahun 1969, yaitu:

a. Negara peserta melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.

b. Adanya unsur kesalahan saat perjanjian itu dibuat.

c. Adanya unsur penipuan dari negara peserta terhadap negara peserta lain.

d. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan.

e. Adanya unsur paksaan

f. Bertentangan dengan kaidah dasar hukum internasional.

8. Berakhirnya Perjanjian InternasionalMenurut Prof.Dr. Mochtar Kusumaamaja, S.H, yaitu:

a. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.

b. Masa berlaku perjanjian itu sudah habis.

c. Salah satu peserta PI hilang atau punahnya objek perjanjian itu.

d. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu

e. Syarat tentang berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah terpenuhi.