Upload
khoirul-anwar
View
51
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
hubungan Industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa disuatu perusahaan.
Citation preview
Dr. Alimatus Sahrah, M.Si, MM
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
YOGYAKARTA
PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Hubungan Kerja adalah hubungan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan
perintah.
Hubungan industrial adalah:
hubungan antara semua pihak yang
berkepentingan atas proses produksi
atau pelayanan jasa di suatu
perusahaan.
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Sumber:
UU NO. 13 TAHUN 2003 tentang KETENAGAKERJAAN
UU NO. 2 TAHUN 2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Prinsip hubungan industrial didasarkan
pada persamaan kepentingan semua
unsur atas keberhasilan dan
kelangsungan perusahaan.
PRINSIP HUBUNGAN INDUSTRIAL
PRINSIP PRINSIP HUBUNGAN
INDUSTRIAL
1. Pengusaha dan pekerja, demikian Pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sama-sama mempunyai
kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan
perusahaan.
2. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang.
3. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang
berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas.
PRINSIP PRINSIP HUBUNGAN
INDUSTRIAL
4. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan.
5. Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah
menciptakan ketenangan berusahan dan
ketentraman bekerja supaya dengan demikian
dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
6. Peningkatan produktivitas perusahaan harus
dapat meningkatkan kesejahteraan bersama,
yaitu kesejahteraan pengusaha dan
kesejahteraan pekerja.
SARANA
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Serikat pekerja/serikat buruh
Organisasi Pengusaha
Lembaga kerja sama bipatrit
Lembaga kerja sama tripatrit
Peraturan Perusahaan
Perjanjian Kerja Bersama
Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
PERATURAN PERUSAHAAN
Adalah peraturan yang dibuat secara
tertulis oleh pengusaha yang memuat
syarat-syarat kerja dan tata tertib
perusahaan.
Peraturan Perusahaan disusun oleh dan
menjadi tanggung jawab dari pengusaha
yang bersangkutan.
PERATURAN PERUSAHAAN
Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang wajib membuat
peraturan perusahaan yang mulai
berlaku setelah disahkan oleh Menteri
atau pejabat yang ditunjuk.
PERATURAN PERUSAHAAN
Peraturan Perusahaan disusun dengan memperhatikan
saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di
perusahaan yang bersangkutan.
Dalam hal di perusahaan telah terbentuk Serikat
Pekerja/Buruh maka wakil pekerja/buruh adalah
pengurus serikat pekerja/serikat buruh.
Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat
pekerja/buruh, maka wakil pekerja/buruh dipilih
secara demokratis untuk mewakili kepentingan
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan
PERATURAN PERUSAHAAN SEKURANG-
KURANGNYA MEMUAT
a. Hak dan kewajiban pengusaha
b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh
c. Syarat kerja
d. Tata tertib perusahaan
e. Jangka waktu berlakunya peraturan
perusahaan
PERATURAN PERUSAHAAN
Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
Perubahan Peraturan Perusahaan sebelum berakhir masa berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh
PERATURAN PERUSAHAAN
Selama masa berlakunya peraturan perusahaan,
apabila serikat pekerja/serikat buruh di
perusahaan menghendaki perundingan
pembuatan perjanjian kerja bersama, maka
pengusaha wajib melayani.
Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak
berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki
perjanjian kerja bersama.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh
atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang
tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau
beberapa pengusaha atau perkumpulan
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak
dan kewajiban kedua belah pihak
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT
a. Hak dan kewajiban pengusaha
b. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh
c. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama
d. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
Perundingan Kerja Bersama atau
disingkat PKB merupakan langkah
pertama karyawan untuk bekerja, dan
memperoleh kompensasi dari
organisasi.
PERUNDINGAN KERJA BERSAMA (PKB)
PKB
Perjanjian kerja Bersama ini dibuat ataspersetujuan pemberi kerja dan Karyawan
yang bersifat individual. Pengaturan
persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat
dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP)
atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
PKB Perjanjian Kerja Bersama atau PKB
sebelumnya dikenal juga dengan istilah
KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) / CLA
(Collective Labour Agreement) adalah
merupakan perjanjian yang berisikan
sekumpulan syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban para pihak yang merupakan
hasil perundingan antara Pengusaha,
dalam hal ini diwakili oleh Managemen
Perusahaan dan Karyawan yang dalam hal
ini diwakili oleh Serikat Karyawan, serta
tercatat pada instansi yang bertanggung
jawab dibidang ketenagakerjaan.
Dibedakan Menjadi 2 kelompok :
1. pada tingkat perusahaan ialah serikat,
pekerja/serikat buruh, Kesepakatan Kerja
Bersama/Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan
Perusahaan, lembaga kerjasama
bipartit, pendidikan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan industrial.
SARANA UTAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL
2. sarana yang bersifat makro, yaitu serikat
pekerja/serikat buruh, organisasi
pengusaha, lembaga
kerjasama tripartit, peraturan perundang-undangan, penyelesaian
perselisihan industrial, dan pengenalan
Hubungan Industrial bagi masyarakat luas.
SARANA UTAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL
FUNGSI PEMERINTAH
Menetapkan kebijakan, memberikan
pelayanan, melaksanakan pengawasan,
dan melakukan penindakan terhadap
pelanggaran peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan.
FUNGSI SERIKAT BURUH
Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan ketrampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
FUNGSI
ORGANISASI PENGUSAHA
Menciptakan kemitraan,
mengembangkan usaha,
memperluas lapangan kerja,
memberikan kesejahteraan
pekerja/buruh secara terbuka,
demokratis, dan berkeadilan
SKEMA HUBUNGAN TRIPARTITE
Pemerintah
Manajemen Serikat Pekerja
Kesempatan kerja
Kinerja kerja yang efektif
Perlindungan tindakan
legal
Aktifitas Serikat
Pekerja
Aktifitas
Manajemen
Perlindungan tindakan
legal
Kontrak Manajemen Serikat Pekerja
HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BAIK
MENGACU KEPADA:
Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan:
UU no.13 tahun 2003 (Ketenagakerjaan), UU no.21 tahun 2000 (Serikat
Pekerja), UU no.40 tahun 2004 (Sistem Jaminan Sosial Nasional) PER
-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, dst
Pemerintah, Serikat Pekerja dan Perusahaan/Pemilik:
Bentuk/pola kerjasama dan konsultasi; Tripartite body: Menakertrans SPSI
APINDO
Nilai-nilai Nasional:
Konsensus dan harmoni Pancasila
Saling
percaya
dan
pengertian
Dapat
berdiskusi
secara terbukaPertemanan dan Persaudaraan yang
kuat (tim kerja yang
kuat)
Seluruh pekerja bersemangat dan committed untuk
mencari metode terbaik bagi perbaikan /
peningkatan kinerja
Bersikap positif
dan senantiasa
siap menghadapi
setiap perubahan Jika perusahaan untung maka seluruh pekerja akan dapat bonus yang adil, dan manfaat lain yang berguna
PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIALAdalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
Seandainya penyelesaian ini tidak tercapai,maka penyelesaian dilakukan melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial yang diatur dengan Undang-Undang.
Saat ini sudah terdapat undang-undang yang mengaturnya yakni UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
KASUS PERBURUHAN
1. Solidaritas terhadap sesama pekerja yangdinilai telah diperlakukan secara kurang adil
oleh perusahaan
2. Perbedaan persepsi tentang perundangandan peraturan pemerintah
3. Menuntut kepala personalia yang dinilaibersikap keras terhadap pekerja/buruh dan
berpihak pada perusahaan dan diminta agar
mundur
4. Perubahan manajemen perusahaan yangdinilai tidak memperhatikan kepentingan
dan kesejahteraan pekerja
5. Menuntut adanya transparansiperusahaan (terutama berkaitan dengan
keuntungan perusahaan yang mungkin
dapat menjadi bagian pekerja/buruh dalam
bentuk upah yang lebih tinggi atau
peningkatan kesejahteraan)
6. Pelaksanaan peraturan uang pesangon;perusahaan dianggap tidak terbuka tentang
keuntungan perusahaan
7. Kecurigaan mengenai adanya penyalahgunaan dana Jamsostek
8. Ketidaksabaran pekerja dalam menunggu hasilperundingan atau
9. Tuntutan-tuntutan baru lainnya yangmuncul seiring dengan meningkatnya
pengetahuan pekerja tentang hak-hak
mereka setelah SP-TP terbentuk di
tempat kerja mereka.
TUGAS E-LEARNING
Klipinglah satu kasus HUBUNGAN INDUSTRIAL
Beri analisis dan saran saudara.
Kumpulkanlah saat UAS.
.........................................selamat belajar.............................
TERIMA KASIH