Upload
others
View
30
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Holding OfficeGedung Agro PlazaJl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950Telp : +6221 2918 3300Fax : +6221 520 3003
Operational OfficeJl. Sei Batanghari No. 2Medan - 20122IndonesiaTelp : +6261 845 2244, 854 3100Fax : +6261 845 5177, 845 4728
HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA(NUSANTARA PLANTATION HOLDING COMPANY)PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Email : [email protected]
EnhancingGroup Performance,ImprovingGroup ConfidenceEnhancing G
roup Performance, Im
proving Group C
onfidence
LAPORAN TAHUNAN
2017
LAPORAN TAHUNAN
2017LA
PORA
N TA
HU
NA
N2017
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)2
Daftar Isi
IKHTISAR KINERJA
Ikhtisar Keuangan 04
LAPORAN MANAJEMEN
Laporan Dewan Komisaris
Profil Dewan Komisaris
Laporan Direksi
Profil Direksi
09
14
21
26
ANALISIS DANPEMBAHASAN MANAJEMEN
Tinjauan Umum
Tinjauan Industri
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Analisis Kinerja Keuangan Komprehensif
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
Struktur Modal
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2017
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Prospek Usaha, Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi
Aspek Pemasaran
Kebijakan Dividen
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran U m u m
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan
Perubahan Kebijakan Akuntansi
Informasi Kelangsungan Usaha
72
73
74
90
102
128
129
130
130
131
131
135
136
137
137
137
140
143
143
144
PROFIL PERUSAHAAN
Data Perusahaan
Sejarah Singkat Perusahaan
Jejak Langkah
Kegiatan Usaha
Produk
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan
Paradigma Bisnis Perseroan
Paradigma Bisnis Perseroan
Kronologis Pencatatan Saham (Termasuk Private Placement) dan/atau Pencatatan Saham dari Awal Penerbitan sampai dengan Akhir Tahun Buku
Struktur Organisasi
Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya dari Awal Penerbitan sampai dengan Akhir Tahun Buku
Struktur Grup Perusahaan
Informasi Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Wilayah Operasi dan Pengembangan
Alamat Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Penghargaan SMK3
Sumber Daya Manusia
Teknologi Informasi
32
33
34
36
36
37
38
38
39
39
40
42
43
44
46
48
50
51
60
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 3Laporan Tahunan 2017
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Tata Kelola Perusahaan
Struktur Tata Kelola Perusahaan
Penilaian Tata Kelola Perusahaan
Rapat Umum Pemegang Saham
Dewan Komisaris
Direksi
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Informasi Pertemuan Dewan Komisaris dan
Direksi
Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Hubungan Afiliasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham
Keberagaman Komposisi
Komite Audit
Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Pemantau Risiko
Sekretaris Perusahaan
Audit Internal
Sistem Pengendalian Internal
Akuntan Publik
Manajemen Risiko
Kode Etik
Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (Whistleblowing System)
148
151
152
153
155
164
172
172
176
176
177
178
183
184
188
190
196
200
201
204
211
TANGGUNG JAWABSOSIAL PERUSAHAAN
Sosial Perusahaan dan Kemasyarakatan
Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan
Tanggung Jawab Kepada Konsumen
Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun Buku 2017
218
220
221
222
224
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)4
IkhtisarKinerja
Laporan Tahunan 2017
Kami terus mendorong peningkatan
produktivitas di seluruh mata rantai
pasokan kami agar dapat melayani
pasar yang semakin dinamis dan
beragam secara lebih efisien, dengan
tetap berupaya untuk terus meningkatkan
standar kualitas dan keselamatan, dan
mencapai tujuan keberlanjutan kami.
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)6
Ikhtisar KeuanganDalam Jutaan Rupiah
Laporan Laba Rugi 2017 2016* 2015 2014 2013Pendapatan 35.216.436 33.897.160 36.212.111 39.497.963 38.549.707
Beban Pokok Penjualan 24.225.320 25.354.999 27.743.718 30.660.468 29.366.547
Laba Kotor 10.991.116 8.542.161 8.468.394 8.837.495 9.183.160
Beban Usaha 6.839.643 7.662.821 9.240.855 6.225.489 6.394.322
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1.912.905 (1.038.438) (240.281) 1.292.246 2.070.497
Manfaat (Beban) Pajak 1.176.901 698.835 310.453 848.645 817.342
Laba Tahun Berjalan 736.004 (1.737.272) (1.082.915) 347.918 367.303
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada:Pemilik Entitas IndukKepentingan non-pengendali
764.471(28.467)
(1.524.873)(212.400)
(955.086) (127.829)
325.444 22.474
369.665(2.361)
Laba Komprehensif (277.083) (2.432.362) 37.588.363 (571.606) 367.303
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:
Pemilik Entitas IndukKepentingan non-pengendali
(149.427)(127.657)
(2.150.539)(281.823)
34.006.886 3.579.476
(673.854) 102.247
369.665(2.361)
Laba (Rugi) per saham dasar(Dalam Rupiah)
22.445 (47.526) (70.686) 55.452 111.600
* Restatement
Dalam Jutaan Rupiah
Laporan Posisi Keuangan 2017 2016* 2015 2014 2013Aset Lancar 14.471.389 14.850.375 14.578.683 13.189.716 14.256.520
Aset Tidak Lancar 98.135.210 95.964.525 94.445.758 51.932.239 47.570.530
Jumlah Aset 112.606.599 110.814.900 109.024.441 65.121.955 61.827.050
Liabilitas Jangka Pendek 23.236.973 21.701.381 21.090.042 21.025.737 16.937.972
Liabilitas Jangka Panjang 41.845.628 41.306.316 34.759.000 31.602.207 24.426.327
Jumlah Liabilitas 65.082.601 63.007.698 55.849.043 52.627.944 41.364.299
Jumlah Ekuitas 47.523.998 47.807.202 53.175.398 12.494.011 20.462.751
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 112.606.599 110.814.900 109.024.441 65.121.955 61.827.050
Investasi pada Entitas Asosiasi 372.574 251.217 177.258 255.458 376.243* Restatement
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 7Laporan Tahunan 2017
Dalam %
Rasio Keuangan 2017 2016* 2015 2014 2013Profitabilitas
Marjin Laba Kotor 31,21 25,20 23,39 24,28 23,82
Marjin Laba Usaha 11,79 2,59 4,38 6,68 7,87
Marjin Laba Bersih 2,09 (5,12) (2,99) 1,71 3,25
Rentabilitas
Tingkat Pengembalian Aktiva (ROA) 0,65 (1,57) 1,01 3,24 2,43
Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) 1,54 (3,63) (1,55) 2,78 1,81
Likuiditas
Rasio Lancar 62,28 68,43 69,13 70,74 84,17
Solvabilitas
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas (DER) 136,95 131,80 105.03 215.89 202.14
Rasio Kewajiban terhadap Aset (DAR) 57,80 56,86 51.23 68.34 66.90* Restatement
Dalam Jutaan Rupiah
Laporan Arus Kas 2017 2016* 2015 2014 2013Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi 5.267.937 4.892.382 3.733.798 3.293.863 1.177.858
Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Investasi (3.618.224) (4.816.738) (8.551.354) (5.359.324) (6.451.290)
Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (1.916.960) (153.928) 3.752.380 1.452.811 4.435.241* Restatement
Laporan Manajemen
Melalui kinerja dan pencapaian
saat ini, holding perkebunan terbukti
mampu melalui tantangan dan siap
lepas landas meraih peluang masa depan
melalui integrasi usaha dan manajemen
sumber daya yang berjalan baik.
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)10
Joefly J. BahroenyKomisaris Utama
Kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)
tergambar dari realisasi pendapatan sebesar Rp35,22 triliun,
laba tahun berjalan sebesar Rp736 miliar. Sementara itu total
aset mencapai Rp112.606,60 miliar meningkat 1,62% dari tahun
2016. Total liabilitas mencapai Rp65.082,60 miliar diatas 3,29%
dari realisasi tahun 2016. Total ekuitas mencapai Rp47.523,99
miliar diatas 0,59% dari realisasi tahun 2016.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 11Laporan Tahunan 2017
Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh karyawan PTPN III (Persero)
yang telah berupaya keras untuk mencapai berbagai indikator kinerja operasional dan keuangan, sebagai
bagian integral dari upaya perusahaan untuk mencapai visi perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Agribisnis
Kelas Dunia dengan Kinerja Prima dan Melaksanakan Tata Kelola Bisnis Terbaik” dan Misi perusahaan yaitu:
(1) Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan, (2) Menghasilkan produk
berkualitas untuk pelanggan, (3) Memperlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkannya
secara optimal, (4) Menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan “imbal hasil” terbaik bagi para investor,
(5) Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis, (6) Memotivasi karyawan untuk
berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas, dan (7) Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan
yang berwawasan lingkungan.
Selaku Perusahaan Induk dari Holding Perkebunan Nusantara, tentu saja dibutuhkan komitmen kuat dan
ekstra inisiatif dari manajemen dan seluruh insan PTPN III (Persero) agar mampu melahirkan kinerja operasional
dan keuangan yang sehat, kuat, tumbuh, serta berkelanjutan sehingga menjadi contoh bagi seluruh entitas
yang tergabung dalam Holding Perkebunan Nusantara. Tahun 2017, PTPN III (Persero) mampu membukukan
penjualan sebesar Rp6.002 miliar, laba operasi sebesar Rp1.771 miliar dan laba komprehensif sebesar
Rp1.118 miliar.
Melalui Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris mengungkapkan kinerja maupun pencapaian yang diperoleh
dalam menjalankan fungsinya mengawasi jalannya pengurusan Perseroan dan pemberian nasihat bagi Direksi.
Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,
Dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami melaporkan hasil pengawasan yang
kami lakukan sepanjang tahun 2017. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras seluruh
jajaran manajemen dan karyawan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atas perolehan kinerja pada
tahun 2017, walaupun belum sepenuhnya memenuhi target-target RKAP. Gambaran kondisi makro ekonomi
Indonesia pada akhirnya tergambar dari kinerja dunia usaha secara keseluruhan. Namun demikian, seiring
dengan komitmen pemerintah serta berbagai inisiatif dan insentif yang dijalankan pemerintah dan otoritas,
secara bertahap mulai terjadi perbaikan pada beberapa indikator makro ekonomi seperti penurunan tingkat
suku bunga, tingkat inflasi yang semakin terkendali, penyerapan anggaran negara, pembangunan infrastruktur
yang makin masif, diharapkan mampu membawa dan mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada
tahun-tahun mendatang dan pada saat yang sama mampu meningkatkan kepercayaan pelaku pasar. Kami
meyakini bahwa berbagai inisiatif dan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah, secara perlahan tapi pasti
akan membawa perbaikan pada berbagai indikator makro ekonomi yang pada gilirannya akan mendorong laju
produksi, laju pertumbuhan sektor riil dan pada akhirnya akan berdampak pada kinerja perusahaan dan pelaku
usaha termasuk Perseroan. Keyakinan kami tersebut di atas kiranya juga menjadi keyakinan dan motivasi
manajemen dalam menjalankan pengurusan perseroan dalam upaya mencapai visi, misi, dan strategi yang
telah dikembangkan. Alhamdulillah di tengah berbagai tantangan dan dinamika ekonomi, pada tahun 2017
Perseroan berhasil menorehkan kinerja yang cukup membanggakan. Kami meyakini pula, pencapaian kinerja
pada tahun 2017 akan menjadi fondasi bagi manajemen dan seluruh insan Perseroan dalam upaya meraih
kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.
Laporan Dewan Komisaris
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)12
Sesuai dengan fungsi Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi
dalam menjalankan pengurusan Perseroan, sepanjang tahun 2017 kami telah melakukan berbagai upaya
yang terkait dengan pengawasan atas pengurusan Perseroan. Kaitannya dengan tugas tersebut, kami juga
melakukan penilaian atas kinerja Direksi sepanjang tahun 2017.
Tahun 2017 kondisi perekonomian Indonesia ditandai dengan pertumbuhan sebesar 5,07%, sebuah capaian
yang lebih baik dari raihan tahun 2016 yaitu sebesar 5,02%. Raihan pertumbuhan ekonomi tersebut secara
umum berdampak positif bagi perekonomian nasioanl walaupun belum sepenuhnya berdampak positif
terhadap terhadap kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
Menurut penilaian kami, Direksi telah berupaya ekstra keras untuk mencapai target-target kinerja seperti yang
telah ditetapkan pada RKAP 2017. Ditengah kondisi perekonomian dunia dan domestik yang relatif masih
mengalami perlambatan, kami memahami dengan kondisi tersebut, Direksi mengalami berbagai tantangan
dan kendala dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan di awal tahun 2017. Yang terpenting,
berbagai program kerja dan inisiatif yang telah dilaksanakan Direksi merupakan basis bagi upaya perbaikan
dan pencapaian kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.
Kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tergambar dari realisasi pendapatan sebesar
Rp35,22 triliun, laba tahun berjalan sebesar Rp736 miliar. Sementara itu total aset mencapai Rp112.606,60
miliar meningkat 1,62% dari tahun 2016. Total liabilitas mencapai Rp65.082,60 miliar diatas 3,29% dari
realisasi tahun 2016. Total ekuitas mencapai Rp47.523,99 miliar diatas 0,59% dari realisasi tahun 2016.
Secara lebih detail, kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dapat terlihat dari kinerja aspek
produksi dan keuangan sebagai berikut:
• Kinerja Produksi
Komoditi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terdiri dari: kelapa sawit, karet, tebu, kopi, teh,
kakao serta produk hilirnya masing-masing. Secara keseluruhan capaian realisasi produksi tahun 2017
masih dibawah RKAP.
Pencapaian produktivitas TBS kelapa sawit sebesar 18,11 ton/ha atau mencapai 96,71% dari RKAP
(RKAP sebesar 18,72 ton/ha) dan mencapai 109,00% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016
(sebesar 16,61 ton/ha). Hal ini antara lain disebabkan optimalisasi penggalian produksi yang didukung
oleh pemeliharaan tepat waktu dan curah hujan yang cukup. Pencapaian produktivitas karet kering
kebun sendiri sebesar 1.192 kg/ha atau mencapai 87,63% dari RKAP tahun 2017. Hal ini disebabkan
karena tingginya curah hujan dan kekurangan tenaga penyadap yang disediakan pihak III serta recovery
tap sebagai pengganti hari sadap akibat hujan, belum dilaksanakan secara optimal. Pencapaian realisasi
tahun ini 9,44% dibawah capaian periode yang sama tahun sebelumnya (tahun 2016 sebesar 1.317
kg/ha). Produktivitas tebu per hektar secara total sebesar 68,90 ton/ha atau mencapai 90,02% dari
RKAP tahun 2017 dan mengalami penurunan 10,08% dari realisasi periode yang sama tahun sebelunya
yaitu sebesar 76,62 ton/ha. Produktivitas teh kering per hektar secara total sebesar 1.631 kg/ha atau
76% dari RKAP tahun 2017 yang dianggarkan sebesar 2.148 kg/ha dan mengalami penurunan 2% dari
realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 1.661 kg/ha.
• Kinerja Penjualan
Kinerja keuangan sebuah korporasi sangat ditentukan oleh kinerja penjualan. Kontribusi porsi penjualan
tahun 2017 di dominasi oleh komoditi kelapa sawit sebesar 62,26% dari total penjualan. Kontribusi tebu
memberikan kontribusi 14,74% dilanjutkan komoditi karet yang memberikan kontribusi 11,81 dari total
penjualan. Komoditi teh memberikan kontribusi 2,64% dari total penjualan dan komoditi aneka tanaman
lainnya sebesar 8,55%. Jika dilihat dari nilai penjualan yang diterima, penjualan semua komoditi masih
dibawah nilai yang dianggarkan disebabkan tidak tercapainya volume penjualan yang dianggarkan.
PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 13Laporan Tahunan 2017
PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA
• Kinerja Keuangan
Realisasi tahun 2017, Holding Perkebunan membukukan laba konsolidasi sebesar Rp736 miliar yang
merupakan kontribusi laba bersih dari PTPN III sebesar Rp1.004 miliar, PTPN IV sebesar Rp743 miliar,
PTPN V sebesar Rp202 miliar, PTPN VI sebesar Rp134 miliar, PTPN X sebesar Rp65 miliar, PTPN XI
sebesar Rp31 miliar, PTPN XII sebesar Rp3 miliar, serta kerugian dari PTPN XIII sebesar Rp544 miliar,
PTPN IX sebesar Rp399 miliar, PTPN VIII sebesar Rp252 miliar, PTPN VII sebesar Rp180 miliar, PTPN XIV
sebesar Rp78 miliar, PTPN II sebesar Rp31 Miliar, PTPN I sebesar Rp6 miliar.
Sebagai bagian penting dari upaya restrukturisasi grup secara keseluruhan, kami mendukung upaya yang
dijalankan Direksi yaitu melakukan program restrukturisasi keuangan yang difokuskan kepada 2 (dua)
kegiatan utama yakni restrukturisasi hutang bank eksisting dan penarikan pinjaman baru (fresh fund
injection). Restrukturisasi dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas pada 7 (tujuh) PTPN, yakni;
PTPN I, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN XIII dan PTPN XIV yang sudah tidak bankable.
Ke depan, Dewan Komisaris berharap Direksi dapat lebih meningkatkan kinerja Perseroan baik dari aspek
operasional, bisnis, dan keuangan, termasuk juga berbagai aspek yang akan mendorong peningkatan
keunggulan daya saing berkelanjutan antara lain pengendalian internal, manajemen risiko secara terpadu,
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), pengelolaan hubungan induk dan anak perusahaan sesuai
ketentuan yang berlaku.
Dewasa ini, seluruh perusahaan termasuk Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berhadapan
dengan perubahan lingkungan bisnia yang ditandai dengan ketatnya persaingan yang berdampak pada
ketahanan daya saing secara berkelanjutan. Untuk menghadapai tantangan tersebut, manajamen dituntut
untuk melakukan serangkaian inisiatif yang terencana dan sistematik guna meraih perbaikan yang signifikan
menuju keunggulan signifikan sehingga berdampak pada peningkatan operasional dan keuangan.
Prospek usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) ke depan tergambar dari Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) serta visi dan misi Perseroan. Proses penyusunan RKAP tahun 2018 telah melalui
masukan dan diskusi dengan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan masukan/aspirasi Pemegang
Saham.
RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah mendapat persetujuan Pemegang Saham
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2018. Dewan Komisaris menilai bahwa RKAP tahun
2018 telah mencerminkan prospek usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sejalan dengan
dinamika dan perkembangan bisnis dan bidang usaha yang dijalankan Perseroan serta program transformasi
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) beberapa tahun ke depan. Intinya, program transformasi
yang tengah dan terus berjalan merupakan program dan inisiatif Perseroan selaku holding yang dijalankan
secara terencana, sistematik, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang diterapkan
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Dewan Komisaris dalam kapasitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, sepenuhnya menyadari
pentingnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) bagi PTPN III (Persero). Dengan penerapan GCG,
perseroan memiliki fondasi untuk menjaga kualitas kinerja operasional, kinerja keuangan dan kemampuan
untuk menjaga serta melindungi kepentingan pemegang saham (shareholders) dan seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders).
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)14
Mengacu kepada regulasi yang ada dari Kementerian BUMN serta regulasi turunan dari Perseroan, Dewan
Komisaris dan Direksi PTPN III (Persero) berkomitmen untuk menjalankan pengurusan dan pengawasan
dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Etika Bisnis.
Dewan komisaris sepenuhnya mendukung komitmen dan program kerja yang dilaksanakan Direksi terkait
dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Etika Bisnis termasuk mendukung
upaya-upaya agar GCG berjalan secara efektif seperti upaya menghindari benturan kepentingan, penerapan
pelaporan LHKPN, pelaporan dugaan pelaporan pelanggaran (WBS) dan lain-lain.
Dewan Komisaris mendukung seluruh upaya manajemen untuk meningkatkan infrastruktur penerapan GCG
termasuk melakukan sosialisasi dan internalisasi GCG kepada seluruh jajaran insan PTPN III (Persero) dan
pemangku kepentingan.
Whistleblowing System (WBS) adalah infrastruktur penerapan GCG yang memfasilitasi laporan pihak luar
perusahaan dan pihak internal atas berbagai dugaan pelanggaran. Whistleblowing System (WBS) yang
efektif akan mendorong terbentuknya kultur perusahaan berbasis prinsip-prinsip GCG dan penerapan bisnis
beretika. Sistem ini memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait
dengan Perseroan untuk melakukan pelaporan dugaan pelanggaran.
Dewan Komisaris tentu saja berkomitmen untuk membangun dan mengawasi perusahaan dengan penerapan
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) termasuk penerapan fungsi dan mekanisme pelaporan
dugaan pelanggaran (WBS). Kami meyakini sistem WBS merupakan infrastruktur penting dalam penerapan dan
penegakan GCG perusahaan, termasuk membangun kultur perusahaan yang sehat, kuat, dan bersih sehingga
meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Kami juga berharap semoga ke depan sistem peneglolaan WBS
dapat ditingkatkan melalui sistem teknologi informasi yang semakin terencana, canggih, dan terintegrasi.
PENERAPAN WBS
Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai organ yang mengawasi jalannya pengurusan Perseroan serta
pemberian nasihat bagi Direksi, Dewan Komisaris membentuk 3 organ pendukung yaitu Komite Audit, Komite
Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
Menurut penilaian kami seluruh anggota komite telah berperan aktif menjalankan tugasnya sesuai
karakteristik masing-masing komite. Seluruh komite bekerja mengacu kepada charter komite dan rencana
kerja yang telah direncanakan termasuk tugas-tugas yang diberikan Dewan Komisaris.
Ke depan kami harapkan ke 3 komite dapat meningkatkan kontribusinya sehingga berdampak pada
peningkatan pencapaian kinerja Dewan Komisaris.
PENILAIAN KOMITE KOMISARIS
Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat perubahan atas komposisi Dewan Komisaris. Dengan demikian,
komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:
PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
Nama JabatanJoefly J. Bahroeny Komisaris Utama
Deddy Fauzi Elhakim Komisaris
Dahlan Harahap Komisaris
Deddy Y.H. Sitorus Komisaris
Muhammad Syakir Komisaris
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 15Laporan Tahunan 2017
APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN
Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan penghargaan kepada pemegang saham yang telah
memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Holding Perkebunan Nusantara. Kepada Direksi dan seluruh
pegawai PTPN III (Persero), kami menyampaikan penghargaan yang setingginya-tingginya atas keuletan,
semangat, kerja keras dan memberikan komitmen baik secara individu maupun secara bersama-sama
melaksanakan dan memastikan terselenggaranya operasional perusahaan secara proper dan prudent.
Bagi para pelanggan, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya untuk kepercayaan
yang diberikan selama ini dan kami berharap untuk dapat terus meningkatkan pelayanan agar dapat memenuhi
eskpektasi para pengguna jasa. Kepada mitra usaha, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya yang
terus menerus, dalam masa yang baik maupun yang sulit. Penghargaan juga kami sampaikan kepada para
pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai penutup, Dewan Komisaris mengajak kepada semua jajaran PTPN III (Persero) untuk tetap optimis
dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kami yakin bahwa dengan kerjasama yang baik, saling bahu-
membahu, dan bergandeng tangan seraya menjaga kekompakan di antara kita, semua kesulitan dan tantangan
yang berat Insya Allah akan dapat kita lalui dengan baik. Semoga hubungan dan kerjasama yang harmonis di
antara seluruh Pemangku Kepentingan senantiasa tercipta di masa yang akan datang.
Atas Nama Dewan Komisaris,
Joefly J. BahroenyKomisaris Utama
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)16
Profil Dewan Komisaris
Warga Negara Indonesia, Lahir di Tanjung Pura, 17 November 1956. Memperoleh gelar Sarjana
Bidang Pertanian dari University of New South Wales, Sidney (1982), Master Bidang Agribisnis
dari Universitas Sumatera Utara (1999).
Diangkat melalui Keputusan Kementerian BUMN No. SK-383/MBU/2013 tanggal 21 November
2013 sebagai Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
Memiliki pengalaman kerja sebagai Staf Engineer – PT John Holland Construction Indonesia
(1982–1983), Direktur – PT Bahruny (1983–2015), Direktur Utama - PT P. Bahrun & Sons
(1983–2013), Direktur Utama – PT BAPCO (1983–2013), Direktur Utama PT Joefly J. Bahroeny
(1983–sekarang), Direktur Utama PT Nirmala Delima Makmur (1997 sekarang), Direktur Utama
PT Sepakat Delima Joyo (1999-2002), Consulat The Republic Of Sri Lanka (2003–sekarang),
Komisaris PT PP. London Sumatera Indonesia (2004–2007), Direktur Delma Commodities
(2005–sekarang), Komisaris Utama PT P. Bahrun & Sons (2013–sekarang), Komisaris Utama
PT BAPCO (2013–sekarang), Komisaris Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)
(2013–sekarang).
Joefly J. BahroenyKOMISARIS UTAMA
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 17Laporan Tahunan 2017
Warga Negara Indonesia, Lahir di Garut, 20 Februari 1959. Lulus Akademi Kepolisian (1982),
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1986), Sekolah Staf Komando Angkatan udara (1997), Sekolah
Staf Perwira Tinggi angkatan X (2006).
Diangkat melalui Keputusan Kementerian BUMN No. SK-03/MBU/01/2017 tanggal 10 Januari
2017 sebagai Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
Memiliki pengalaman kerja sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas
dibeberapa wilayah di Indonesia, diantaranya Polres Klaten - Jawa Tengah (1982–1984), Polres
Surakarta (1984), Akpol Semarang (1986), Polda Metro Jaya diantaranya sebagai Kapolsek Kelapa
Gading dan Penjaringan (1990–1995), Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Sub Direktorat
Polisi Udara (2000), Polda Sulawesi Selatan sebagai Kapolres Bantaeng dan Bone (1999–2000),
Wakil Kepala Polisi Wilayah Surakarta (2002), Analis Utama Sekolah Staf Pimpinan Polri (2003),
Interpol (Thailand) (2004), Kepala Unit II Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri (2005),
Kepala Unit III Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri (2006), Wakil Direktorat Polisi Udara
Badan Pembinaan dan Keamanan Polri (2008), Kepala Direktorat Polisi Udara Badan Pembinaan
dan Keamanan Polri (2009), Kepala Direktorat Polisi Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri
(2010), Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (2013), Staf Ahli Sosial dan
Ekonomi Kapolri (2015), Komisaris Holding Perkebunan PTPN III (Persero) (2017–sekarang).
Deddy Fauzi ElhakimKOMISARIS
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)18
Warga Negara Indonesia, Lahir di Pematang Siantar, 6 Juni 1953. Memperoleh Sarjana Bidang
Pertanian dari Universitas Sumatera Utara (1978), Master Bidang Manajemen Agribisnis dari
Universitas Gadjah Mada (2008).
Diangkat melalui Keputusan Kementerian BUMN SK-383/MBU/2013 tanggal 21 November 2013
sebagai Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
Memiliki pengalaman kerja sebagai Asisten Tanaman Bidang Pengelola Afdeling komoditi kakao
(1981), Staf Bagian Tanaman Kantor Direksi PTP–II Tanjung Morawa, Medan bidang Administrasi
dan Produksi (1981–1985), Asisten Kepala PTP–II, bidang pengelolaan tanaman komoditi kakao
(1985-1989), Administratur Kebun Maryke PTP–II (1989-1992), Administratur Kebun Tandun
PTP–II (1992-1994), Administratur Kebun Kelapa Sawit PTP–II (1994–1995), Administratur
Kebun Pagar Merbau PTP – II (1995–1998), Kepala Bagian Tanaman PTPN II (Persero) (1998),
Direktur SDM/ Umum PTP Nusantara VI (Persero) (1998–2001), Direktur Utama PTP Nusantara –
IX (Persero) (2001–2003), Direktur Utama PTP Nusantara – IV (Persero) (2003–2012), Komisaris
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) (2013–sekarang).
Dahlan HarahapKOMISARIS
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 19Laporan Tahunan 2017
Warga Negara Indonesia, Lahir di Pematang Siantar, 17 November 1970. Memperoleh Sarjana
Bidang Pertanian dari Universitas Simalungun, Sumatera Utara (1989), Master Bidang Komunikasi
Politik dari Kingston University (2008).
Diangkat melalui Keputusan Kementerian BUMN No. SK-164/MBU/07/2016 sebagai Komisaris
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
Memiliki pengalaman kerja sebagai Koordinator Program Advokasi FKPM Foundation, Sumatera
Utara (1993–1995), Koordinator Wilayah KSPPM Foundation Sumatera Utara (1995–1997),
Kepala DIvisi Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta (1998–2001),
Senior Program Officer National Democratic Institute on International Affairs – Amerika Serikat
di Jakarta (2001–2004), Asisten Staf Ahli Kantor Yvette Cooper Menteri Perumahan Inggris
(2005–2006), Manajer Proyek Civic Engagement in Democratic Governance (CIVED Project)
UNDP Indonesia – BAPPENAS -KEMENDAGRI (2006–2008), Koordinator Proyek Multi Donor
Support Program Pemilu Indonesia UNDP Indonesia – BAPPENAS – KEMENDAGRI (2008–2009),
Komisaris PT Takagama (2009 sekarang), Direktur Eksekutif PT Optima Consulting Network
(2010–2012), Komisaris PT Optima Consulting Network (2012–2014), Analis Ekslusif IHS
(Information Handling Services) Perwakilan Indonesia (2011–2013), Analis Ekslusif HIS
Perwakilan Asia Tenggara (2013–sekarang), Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast
(2015–sekarang), Komisaris Holding Perkebunan PTPN III (Persero) (2016–sekarang).
Deddy Y.H. SitorusKOMISARIS
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)20
Warga Negara Indonesia, Lahir di Watampone, 17 November 1958. Memperoleh Sarjana Bidang
Pertanian dari UNHAS (1982), Master IPB (1990), dan Doctor IPB (2005)
Diangkat melalui Keputusan Kementerian BUMN No. SK-224/MBU/10/2017 sebagai Komisaris
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
Memiliki pengalaman kerja sebagai Tim Peneliti Analisis Potensi Lahan Perkebunan, Ciawi
Karawang, Jawa Barat (2000-2001), Ketua Tim Pengembangan Tanaman Perkebunan di Daerah
Transmigrasi, Natuna (2000-2002), Ketua Tim Analisis Potensi Pengembangan Perkebunan
Berorientasi Agribisnis Daerah Transmigrasi di Pulau Natuna (2002-2003), Ketua Tim Teknis
Pengelolaan Limbah Organik di Kabupaten Cianjur, Komisaris Holding Perkebunan PTPN III
(Persero) (2017–sekarang).
Muhammad SyakirKOMISARIS
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 21Laporan Tahunan 2017
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)22
Laporan Tahunan tidak hanya kewajiban yang dipersyaratkan
dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), termasuk pengungkapan kinerja operasional dan
keuangan (well-managed company), melainkan juga suatu media
strategis dalam mengungkapkan tata kelola perusahaan yang baik
termasuk aspek manajemen risiko dan tanggung jawab sosial dan
lingkungan (well-governed company).
Dasuki AmsirDirektur Utama
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 23Laporan Tahunan 2017
Direksi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan
PTPN III (Persero) yang telah berupaya keras untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan baik
operasional, keuangan maupun kinerja grup, sebagai bagian integral dari upaya perusahaan untuk mencapai
visi perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Agribisnis Kelas Dunia dengan Kinerja Prima dan Melaksanakan
Tata Kelola Bisnis Terbaik”. Visi besar itu kemudian secara bertahap diterjemahkan dalam RKAP tahunan.
Tentu saja dibutuhkan kerja ekstra dan kerja cerdas sehingga visi besar tersebut dapat diwujudkan secara riil
secara terencana, sistemik, dan berkelanjutan.
Sebagai Holding Perkebunan, PTPN III (Persero) berada di garda terdepan dalam rangka mendorong perbaikan
kinerja operasional, kinerja keuangan termasuk citra dan reputasi grup ditengah dinamika dan tantangan
transformasi Holding Perkebunan menuju grup usaha yang sehat, kuat, berkinerja lebih baik serta memiliki
fondasi untuk memiliki citra dan reputasi cemerlang.
Bagi Direksi, Laporan Tahunan tidak hanya merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam rangka
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk pengungkapan kinerja operasional dan
keuangan (well-managed company), melainkan juga suatu media strategis dalam mengungkapkan tata kelola
perusahaan yang baik termasuk aspek manajemen risiko dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (well-
governed company).
Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,
Mengawali laporan ini perkenankan kami menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
pencapaian yang telah diperoleh pada tahun 2017. Pencapaian dan kinerja tahun 2017 merupakan fondasi
bagi pencapaian selanjutnya di tahun 2018.
Melalui Laporan Tahunan ini, Direksi sesuai dengan fungsinya mengungkapkan fungsi pengurusan perseroan
yang dilaksanakan sepanjang tahun buku 2017. Pengungkapan infomasi dalam laporan tahunan ini diharapkan
menjadi pintu transparansi dan akuntabilitas manajemen kepada pemegang saham dan seluruh pemangku
kepentingan sehingga mampu menghadirkan kesalingpercayaan dan dorongan untuk meningkatkan citra dan
reputasi perusahaan.
Kondisi perekonomian nasional pada tahun 2017 mengalami perbaikan bila dbandingkan dengan kondisi tahun
2016. Pada tahun 2017, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%, lebih tinggi
dibanding capaian tahun 2016 yaitu sebesar 5,0%. Tingkat inflasi pada tahun 2017 berada pada prosentase
perubahan tahunan sebesar 3,5% mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,0%.
Sementara itu, cadangan devisa mengalami peningkatan dari USD 116,4 miliar pada tahun 2017 lebih tinggi
dengan nilai tahunan 2016 yang sebesar USD 105,9 miliar.
Hal lain yang juga cukup fenomenal bagi tumbuhnya atmosfir lingkungan usaha serta kepercayaan investor
adalah dengan diperolehnya status investment grade dari 3 lembaga pemeringkat internasional pada tahun
2017 yaitu Moody's, Fitch dan Standard & Poor. Selain itu, peningkatan status investment grade juga
Laporan Direksi
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)24
berdampak positif bagi pasar modal sebagai sarana pendanaan usaha selain perbankan. Pada tahun 2017,
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup pada level 6.355,654 atau tumbuh mendekati 20,00% dari level
5.296,711 pada akhir tahun 2016.
Perbaikan kondisi makro ekonomi nasional secara umum berdampak positif bagi perekonomian nasional dan
turut menyumbang cukup signifikan bagi kinerja industri perkebunan termasuk Holding Perkebunan. Direksi
mengajak semua insan PTPN III (Persero) untuk bersama-sama meningkatkan kinerja di segala lini untuk
menjawab perbaikan makro ekonomi nasional melalui kerja keras dan inovasi di berbagai lini bisnis sehingga
akan membawa perbaikan di masa yang akan datang.
Kami meyakini, dengan potensi yang ada dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami yakin PTPN III
(Persero) mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan
layanan yang berdaya saing kuat dan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya.
Saat ini Holding Perkebunan mencakup anak perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan
kakao serta produk hilirnya masing-masing. Areal keseluruhan Holding didominasi oleh areal konsesi kelapa
sawit seluas 576.734 ha, sedangkan areal tanaman konsesi karet seluas 157.743 ha, areal konsesi teh
30.402 ha serta areal tebu sendiri seluas 50.053 ha.
Selaku Perusahaan Induk dari Holding Perkebunan Nusantara, tentu saja dibutuhkan komitmen kuat dan
ekstra inisiatif dari manajemen dan seluruh insan PTPN III (persero) agar mampu melahirkan kinerja operasional
dan keuangan yang sehat, kuat, tumbuh, serta berkelanjutan sehingga menjadi contoh bagi seluruh entitas
yang tergabung dalam Holding Perkebunan Nusantara. Tahun 2017, PTPN III (Persero) mampu membukukan
penjualan sebesar Rp6.002 miliar, laba operasi sebesar Rp1.771 miliar dan laba komprehensif sebesar
Rp1.118 miliar.
Kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tergambar dari realisasi pendapatan sebesar
Rp35,22 triliun, laba tahun berjalan sebesar Rp736 miliar. Sementara itu total aset mencapai Rp112.606,60
miliar meningkat 1,62% dari tahun 2016. Total liabilitas mencapai Rp65.082,60 miliar diatas 3,29% dari
realisasi tahun 2016. Total ekuitas mencapai Rp47.523,99 miliar diatas 0,59% dari realisasi tahun 2016.
Secara lebih detail, kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dapat terlihat dari kinerja aspek
produksi dan keuangan sebagai berikut:
Dari sisi kinerja produksi, komoditi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terdiri dari: kelapa sawit,
karet, tebu, kopi, teh, kakao serta produk hilirnya masing-masing. Secara keseluruhan capaian realisasi
produksi tahun 2017 masih dibawah RKAP.
Pencapaian produktivitas TBS kelapa sawit sebesar 18,11 ton/ha atau mencapai 96,71% dari RKAP
(RKAP sebesar 18,72 ton/ha) dan mencapai 109,00% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016
(sebesar 16,61 ton/ha). Hal ini antara lain disebabkan optimalisasi penggalian produksi yang didukung oleh
pemeliharaan tepat waktu dan curah hujan yang cukup. Pencapaian produktivitas karet kering kebun sendiri
sebesar 1.192 kg/ha atau mencapai 87,63% dari RKAP tahun 2017. Hal ini disebabkan karena tingginya
curah hujan dan kekurangan tenaga penyadap yang disediakan pihak III serta recovery tap sebagai pengganti
hari sadap akibat hujan, belum dilaksanakan secara optimal. Pencapaian realisasi tahun ini 9,44% dibawah
capaian periode yang sama tahun sebelumnya (tahun 2016 sebesar 1.317 kg/ha). Produktivitas tebu per
hektar secara total sebesar 68,90 ton/ha atau mencapai 90,02% dari RKAP tahun 2017 dan mengalami
penurunan 10,08% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 76,62 ton/ha.
Produktivitas teh kering per hektar secara total sebesar 1.631 kg/ha atau 76% dari RKAP tahun 2017 yang
dianggarkan sebesar 2.148 kg/ha dan mengalami penurunan 2% dari realisasi periode yang sama tahun
sebelumnya yang terealisasi sebesar 1.661 kg/ha.
ANALISIS KINERJA TAHUN 2017
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 25Laporan Tahunan 2017
Dari sisi kinerja penjualan, kinerja keuangan sebuah korporasi sangat ditentukan oleh kinerja penjualan.
Kontribusi porsi penjualan tahun 2017 di dominasi oleh komoditi kelapa sawit sebesar 62,26% dari total
penjualan. Kontribusi tebu memberikan kontribusi 14,74% dilanjutkan komoditi karet yang memberikan
kontribusi 11,81 dari total penjualan. Komoditi teh memberikan kontribusi 2,64% dari total penjualan dan
komoditi aneka tanaman lainnya sebesar 8,55%. Jika dilihat dari nilai penjualan yang diterima, penjualan
semua komoditi masih dibawah nilai yang dianggarkan disebabkan tidak tercapainya volume penjualan yang
dianggarkan.
Dari sisi kinerja keuangan, Holding Perkebunan membukukan laba konsolidasi sebesar Rp736 miliar yang
merupakan kontribusi laba bersih dari PTPN III sebasar Rp1.004 miliar, PTPN IV sebesar Rp743 miliar, PTPN
V sebesar Rp202 miliar, PTPN VI sebesar Rp134 miliar, PTPN X sebesar Rp65 miliar, PTPN XI sebesar Rp31
miliar, PTPN XII sebesar Rp3 miliar, serta kerugian dari PTPN XIII sebesar Rp544 miliar, PTPN IX sebesar Rp399
miliar, PTPN VIII sebesar Rp252 miliar, PTPN VII sebesar Rp180 miliar, PTPN XIV sebesar Rp78 miliar, PTPN II
sebesar Rp31 miliar, PTPN I sebesar Rp6 miliar.
Berbagai pencapaian kinerja PTPN III (Persero) dari tahun ke tahun merupakan bagian untuk mencapai misi
perusahaan yaitu: (1) Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan, (2)
Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan, (3) Memperlakukan karyawan sebagai aset strategis
dan mengembangkannya secara optimal, (4) Menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan “imbal hasil”
terbaik bagi para investor, (5) Menja keras dan kerja cerdas dikan perusahaan yang paling menarik untuk
bermitra bisnis, (6) Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas, dan (7)
Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan.
KENDALA PENCAPAIAN KINERJA
Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam bisnis komoditas seperti kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan
kakao serta produk hilirnya masing-masing tentu saja kinerja produksi dan operasional sangat menentukan
kinerja selanjutnya. Kinerja produksi menyangkut kondisi yang terkait dengan komiditi termasuk iklim dan
cuaca yang berdampak kepada pencapaian produksi. Kinerja produksi juga ditentukan optimalisasi sistem
permesinan yang akan menentukan tingkat optimalisasi produksi.
Selain tingkat optimalisasi yang terkait dengan produksi, aspek lain yang menjadi kendala adalah terkait
dengan penjualan. Untuk meraih tingkat penjualan optimal, tentu dipengaruhi aspek permintaan terhadap
komoditas baik lokal maupun internasional.
Aspek lain adalah sumber daya manusia di semua areal baik perkebunan, produksi, dan penjualan.
Manajemen berupaya untuk melaksanakan manajemen sumber daya manusia yang optimal sehingga mampu
menghadirkan efisiensi di semua area yang membutuhkan ketrampilan dan kompetensi manusia. Ke depan,
manajemen terus melakukan mitigasi risiko yang berdampak pada terciptanya sistem operasi/produksi yang
efisien, bernilai tambah serta mampu menghasilkan tingkat operasi yang kompetitif bagi kemajuan usaha.
PROSPEK USAHA
Manajemen menyadari sepenuhnya bahwa Grup Usaha Holding Perkebunan menghadapi tantangan internal
sekaligus eksternal. Dari sisi internal semua entitas usaha berhadapan dengan persoalan manajerial termasuk
persoalan keuangan yang harus diselesaikan, dari sisi eksternal semua entitas usaha berhadapan perubahan
lingkungan bisnis yang ikut mendera ketahanan dalam dinamika persaingan usaha. Persoalan yang dihadapi
sebagian entitas adalah persoalan kewajiban keuangan masa lalu yang terus membebani kinerja usaha.
Dewasa ini, seluruh perusahaan termasuk Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berhadapan
dengan perubahan lingkungan bisnis yang ditandai dengan ketatnya persaingan yang berdampak pada
ketahanan daya saing secara berkelanjutan. Untuk menghadapai tantangan tersebut, manajamen dituntut
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)26
untuk melakukan serangkaian inisiatif dan program kerja yang terencana dan sistematik guna meraih
perbaikan yang signifikan menuju keunggulan signifikan sehingga berdampak pada peningkatan operasional
dan keuangan.
Prospek usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) ke depan tergambar dari Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) serta visi dan misi Perseroan. Proses penyusunan RKAP tahun 2018 telah melalui
masukan dan diskusi dengan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan masukan/aspirasi Pemegang
Saham.
RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah mendapat persetujuan Pemegang Saham dalam
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2018. Menurut Direksi bahwa RKAP tahun 2018 telah
mencerminkan prospek usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sejalan dengan dinamika
dan perkembangan bisnis dan bidang usaha yang dijalankan Perseroan serta program transfromasi Holding
Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) beberapa tahun ke depan. Intinya, program transformasi yang
tengah dan terus berjalan merupakan program dan inisiatif Perseroan selaku holding yang dijalankan secara
terencana, sistematik, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang diterapkan Holding
Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
Manajemen PTPN III (Persero) sepenuhnya menyadari betapa pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan
yang Baik atau GCG bagi pencapaian kinerja Perseroan. GCG menjadi penting karena pada dasarnya didesain
untuk melindungi kepentingan stakeholders maupun shareholders.
Selain itu, bagi Perseroan, GCG merupakan pilar penting bagi keunggulan daya saing berkelanjutan. Penerapan
GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan,
mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh
kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan, sehingga PTPN III (Persero) dapat beroperasi dan
tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. PTPN III (Persero) berkomitmen penuh melaksanakan GCG
di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan
terkait dengan pelaksanaan GCG.
Sebagai wujud komitmen penerapan GCG, sepanjang tahun 2017 Direksi sesuai dengan fungsinya
menjalankan pengurusan perseroan secara proper dan prudence. Hal tersebut dilakukan agar pencapaian
kinerja operasional dan keuangan disertai dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF).
Kami meyakini, sebagai bagian dari Holding Perkebunan kami memiliki panduan dan benchmark bagi penerapan
GCG sesuai dengan tuntutan regulasi dan praktik-praktik terbaik sehingga ke depan PTPN III (Persero) tidak
hanya comply dengan regulasi penerapan GCG namun lebih dari itu akan tumbuh menjadi Good Corporate
Citizen, yaitu perusahaan yang diakui dan diterima oleh lingkungan sekitar dan seluruh pemangku kepentingan.
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 27Laporan Tahunan 2017
PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI
Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat perubahan atas komposisi Direksi. Dengan demikian, komposisi Direksi
per 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:
Nama JabatanDasuki Amsir Direktur Utama
Erwan Pelawi Direktur Manajemen Operasi
Seger Budiarjo Direktur Human Capital Manajemen dan Umum
Nurhidayat Direktur Pelaksana
APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN
Kami menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi seiring berjalannya proses transformasi dan
restrukturisasi grup Holding Perkebunan. Dibutuhkan komitmen dan daya inisiatif lebih untuk mencari solusi
atas berbagai permasalahan yang dihadapi baik operasional, keuangan dan berbagai persoalan manajerial
lainnya.
Pada akhirnya, kami menyadari perbaikan dan pencapaian tidak bisa berhenti sampai disini dan semangat
transformasi akan terus dijalankan hingga perwujudan visi dan misi Perusahaan tercapai sehingga memberi
kontribusi yang baik bagi negara.
Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh karyawan yang telah mengabdikan
dirinya di area-area operasi Perusahaan maupun yang ada di kantor pusat. Secara khusus Direksi juga
berterima kasih kepada klien, kreditor, pemegang saham, Dewan Komisaris, mitra usaha atas kepercayaan
dan dukungan yang telah diberikan.
Atas Nama Direksi,
Dasuki AmsirDirektur Utama
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)28
Profil Direksi
Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 28 Juni 1963. Memperoleh gelar Sarjana Bidang
Ekonomi dari Universitas Krisna Dwipayana (1986), Master Bidang Ekonomi dari Universitas
Gadjah Mada (2009).
Diangkat melalui SK-77/MBU/04/2017 sebagai Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III (Persero).
Memiliki pengalaman kerja sebagai pimpinan Sentra Kredit Kecil PT Bank BNI Tbk (2007–2011),
pimpinan Business banking wilayah Surabaya PT Bank BNI Tbk (2011–2012), Kepala Kantor PT
Bank BNI Tbk wilayah Surabaya (2012–2014), Kepala Divisi Commercial Remedial PT Bank BNI
Tbk (2015), Direktur Keuangan PT Perkebunan Nusantara XII (2015–2016), Direktur Utama PT
Perkebunan Nusantara IV (2016–2017), Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III
(Persero) (2017–sekarang).
Dasuki AmsirDIREKTUR UTAMA
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 29Laporan Tahunan 2017
Warga Negara Indonesia, Lahir di Medan, 29 Mei 1960. Memperoleh gelar Sarjana Bidang Ekonomi
Manajemen dari Universitas Padjajaran, Bandung (1985), Master Bidang Administrasi Bisnis dari
University of Bridgeport, Connecticut - USA (1988).
Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-40/MBU/02/2017
sebagai Direktur, dan selanjutnya melalui Surat Keputusan Direksi No.3.06/SKPTS/R/28A/2017
ditetapkan sebagai Direktur Manajemen Operasi dan Pengembangan Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero).
Memiliki pengalaman kerja sebagai Staf marketing PT New Pharmindo (1985–1986), Trainee
PT Ficorinvest (1989–1990), Credit Officer, Account Officer PT Ficorinvest (1991–1992),
Assistant Manager PT Ficorinvest (1993–1994), Assistant Vice President Bank Ficorinvest
Tbk (1994–1995), Assistant Vice President Division Head – Corporate Banking Marketing II PT
Bank Universal Tbk (1995 1997), Vice President, Group Head Corporate & Merchant Banking
PT Bank Universal Tbk (1997 1998), Vice President, Group Head Special Asset Management
PT Bank Universal Tbk (1998–1999), Director PT PNM Venture Capital (1999–2000), CEO PT
PNM Venture Capital (2000–2006), Direktur Keuangan PTPN V (2006–2012), Direktur Keuangan
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) (2013–2017), Direktur Manajemen Operasi dan
Pengembangan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) (2017–saat ini).
Erwan PelawiDIREKTUR KEUANGAN
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)30
Warga Negara Indonesia, Lahir di Banjarnegara, 18 Juli 1967. Memperoleh gelar Sarjana Bidang
Ekonomi dari Universitas Jenderal Soedirman (1990), Master Bidang Agribisnis dari Institut
Pertanian Bogor (2003).
Diangkat melalui SK-98/MBU/05/2016 sebagai Direktur, dan selanjutnya melalui Surat Keputusan
Direksi No.3.06/SKPTS/R/28A/2017 ditetapkan sebagai Direktur Human Capital Management
dan Umum Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
Memiliki pengalaman kerja sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT BNI (Persero) Tbk (1996
2008), Sekretaris Dewan Komisaris PT BRI (Persero) Tbk (200–2012), Komisaris PT Reasuransi
International Indonesia (2009–2012), Kepala Bidang Perencanaan Usaha Perbankan dan
Asuransi, Kementerian BUMN (2000–2012), Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2012–
2015), Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I Kementerian BUMN
(2012–2014), Asisten Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian BUMN
(2014–2015), Asisten Deputi Bidang Data dan Teknologi Informasi, Kementerian BUMN (2015–
2016), Direktur Komersil PT Pupuk Kujang (2016), Direktur Human Capital Management dan
Umum Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) (2016–saat ini).
Seger BudiarjoDIREKTUR HUMAN CAPITAL MANAJEMEN DAN UMUM
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 31Laporan Tahunan 2017
Warga Negara Indonesia, Lahir di Lahat, 28 Februari 1961. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian
dari Institut Pertanian Bogor (1984), Master Bidang Manajemen dari Institut Pertanian Bogor
(1995).
Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-77/MBU/04/2016
sebagai Direktur, dan selanjutnya melalui Surat Keputusan Direksi No.3.06/SKPTS/R/28A/2017
ditetapkan sebagai Direktur Pelaksana Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
Memiliki pengalaman kerja sebagai Asisten Tanaman PTP XXIII (1985), Direktur Produksi PTPN XII
(2007–2009), Direktur Utama PTPN XII (2009 2012), Direktur Perencanaan & Pengembangan
PTPN III (2013–2016), Komisaris Utama PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (2014
2016), Direktur Utama PTPN XIII (2016), Direktur Pelaksana Holding Perkebunan Nusantara PTPN
III (Persero) (2016–saat ini).
NurhidayatDIREKTUR PELAKSANA
ProfilPerusahaan
Peningkatan produksi dan
produktivitas tanaman perkebunan
secara optimal menjadi fokus utama
jangka pendek holding perkebunan guna
memperkokoh pondasi sistem pertanian
bio-industry yang berkelanjutan.
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)34
Data Perusahaan
NamaPT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Kantor HoldingGedung Agro PlazaJl. HR. Rasuna Said Kav. X2, No. 1, Setiabudi,Jakarta Selatan, 12950Tlp: (021) 2918 3300Fax: (021) 520 3003
Kantor OperasionalJl. Sei Batanghari No. 2, MedanTlp: (061) 845 2244, 845 3100Fax: (061) 8455177, 8454728
Bidang UsahaAgrobisnis dan Agro Industri Kelapa Sawit dan Karet
Status PerusahaanBadan Usaha Milik Negara
Kepemilikan SahamNegara Republik Indonesia 100%
Websitewww.holding-perkebunan.com
Dasar Hukum PendirianPeraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1996
Tanggal Pendirian11 Maret 1996
Modal DasarRp66.000.000.000.000
Modal Disetor34.059.877 lembar saham atau Rp34.059.877.000.000
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 35Laporan Tahunan 2017
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selanjutnya disebut Perseroan, merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak di bidang usaha Agro Bisnis dan Agro Industri Kelapa Sawit dan Karet. Perseroan
didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 dengan dasar hukum pendirian merujuk pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. Perseroan merupakan hasil penggabungan
usaha PT.Perkebunan III, IV dan V. Ketiga PTP yang digabungkan tersebut merupakan hasil restrukturisasi
dari Perseroan Perkebunan Negara (PPN), sedangkan PPN ini adalah hasil pengambilalihan (nasionalisasi)
perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958.
Sebagai BUMN yang berpengalaman dan beroperasi di wilayah Sumatera Bagian Utara, Perseroan dipercaya
untuk mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (KEK Sei Mangkei) di Simalungun, Sumatera Utara.
KEK Sei Mangkei telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No.29 tahun
2012 yang merujuk pada Undang-Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. KEK Sei
Mangkei memiliki luas 1.933,8 ha dan dapat menyerap tenaga kerja 83.304 orang hingga tahun 2031.
Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tanggal 17 September
2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT
Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut PP 72/2014), yang mengubah komposisi saham
Pemerintah Indonesia pada Perseroan dengan mengalihkan saham milik Negara Republik Indonesia pada
PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV. Sehingga Perseroan memiliki 90% saham PT
Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV.
Dengan adanya penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perseroan, maka:
a. PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk
sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Perseroan menjadi Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV sekaligus
menjadi induk usaha.
c. Kepemilikan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai
dengan XIV masing-masing menjadi 10%.
Sejak bulan April 2016, Perseroan mulai memetakan permasalahan yang selama ini dihadapi dan menyusun
program transformasi meliputi Peningkatan Produksi, Perbaikan Biaya, Restrukturisasi Keuangan,
Restrukturisasi Organisasi & SDM dan Pengembangan Sistem dan Prosedur.
Implementasi program transformasi telah terbukti melalui produktivitas beberapa komoditas yang lebih baik,
seperti; karet naik 9%, teh naik 19%, kelapa sawit turun 7% di saat produksi nasional turun 15-20%. Program
efisiensi juga terbukti dengan pencapaian kerugian yang turun signifikan dari Rp613 miliar pada tahun 2015
menjadi Rp226 miliar.
Sementara program transformasi lainnya yang telah dilakukan Perusahaan adalah merestrukturisasi
manajemen dengan memangkas jumlah direksi pada setiap PTPN Anak Perusahaan dari semula 5 menjadi 3
Direktur. Sedangkan restrukturisasi pada SDM, manajemen melakukan job enlargement dan job enrichment
sehingga terbentuk organisasi bisnis yang lebih sederhana dan profesional.
Sejarah Singkat Perusahaan
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)36
Penggabungan BUMN
perkebunan berdasarkan
wilayah kerja meliputi
PTP III, PTP IV, dan PTP V
menjadi PT Perkebunan
Nusantara III (Persero)
Mendapatkan pendanaan
obligasi I dan II dari pasar
modal masing-masing
sebesar Rp150 miliar
dan Rp175 miliar untuk
peremajaan tanaman dan
rekondisi pabrik serta
pendanaan
Penerapan awal Program
Transformasi Bisnis (PTB)
secara korporat
Penetapan Perseroan
sebagai Badan Usaha
Pembangunan dan
Pengelola KEK Sei Mangkei
berdasarkan Keputusan
Bupati Simalungun
No.188.45/193/
BPPD/2013.
Setelah implementasi PP 72/2014 tanggal
17 September 2014, tentang Penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
Ke Dalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan, menjadi perusahaan induk
(holding) bagi PT Perkebunan Nusantara I, II,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV.
Pembangunan tahap I
infrastruktur KEK Sei
Mangkei seluas 46 ha
• Pelaksanaan replanting
perkebunan kelapa
sawit dan karet pada
skala besar (lebih besar
dari 50.000 ha)
• Peningkatan efisiensi
dan efektivitas pabrik
pengolahan sawit
dan karet secara
menyeluruh
1996 2003 2004
2013 2014
20072005
Jejak Langkah
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 37Laporan Tahunan 2017
Groundbreaking penetapan
KEK Sei Mangkei sebagai
kawasan industri berbasis
sawit
Kerjasama Operasional
(KSO) pengelolaan
perkebunan sawit dan
karet antara PTPN I dengan
Perseroan
• Pembangunan PKS
kapasitas 45 ton/jam
• Pembangunan PLTBS
kapasitas 2 x 3.5 MW
• Pembangunan PKO
kapasitas 400 ton/hari
• Pembangunan tahap II
infrastruktur KEK Sei
Mangkei menjadi seluas
104 ha
• Groundbreaking KEK Sei
Mangkei sebagai bagian
dari program MP3EI,
yang mewakili Koridor I
Ekonomi Sumatera
• Penetapan Kawasan
Ekonomi Khusus
(KEK) Sei Mangkei
berdasarkan PP
No.29/2012
• Pengusulan Perseroan
sebagai induk BUMN
perkebunan
Penambahan modal disetor yang berasal
dari Penyertaan Modal Negara berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 135
Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015
Keputusan menteri BUMN selaku RUPS
Perseroan Nomor: S-153/MBU/02/2016
sejumlah Rp3.150.000.000.000,00 (tiga
triliun seratus lima puluh miliar rupiah).
2016
2008 20102009
• Perubahan Struktur Organisasi sejalan
dengan penetapan Perseroan sebagai
induk (holding) dimana dibentuk struktur
organisasi yang khusus mengelola anak
perusahaan di bidang produksi, keuangan,
sumber daya manusia dan pengembangan
• Peresmian Operasional KEK Sei
Mangkei oleh Presiden Jokowi sekaligus
Groundbreaking pembangunan Pabrik
Minyak Goreng
• Penghargaan KEK Sei Mangkei sebagai
Kawasan Industri Baru dengan
perkembangan terbaik, inisiasi oleh BUMN
2015
2011 2012
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)38
Berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3, maksud dan tujuan Perseroan adalah
melakukan usaha di bidang agrobisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya
perkebunan untuk menghasilkan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/
mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut:
1. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman,
pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman, serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan
dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut;
2. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi
dan atau barang jadi serta produk turunannya;
3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta
melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik
hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain;
4. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis, dan agro industri;
5. Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
• Trading house, real estate, pergudangan, pariwisata, resort, olahraga dan rekreasi, rest area, rumah
sakit, pendidikan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan
dan pengusahaan sarana/prasarana yang dimiliki Perusahaan, jalan bebas hambatan (tol), pusat
perbelanjaan/mall, pupuk, jasa konsultasi bidang agro bisnis dan agro industri;
• Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus;
• Pengelolaan Kawasan Industri.
Kegiatan Usaha
Perseroan merupakan induk usaha BUMN Perkebunan yang bergerak di bidang perkebunan, pengolahan dan
pemasaran hasil perkebunan yang mencakup perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, kopi, teh, dan kakao. Areal
Holding Perkebunan terdiri atas areal konsesi kelapa sawit seluas 576.673 ha, areal konsesi karet seluas
157.742 ha areal konsesi teh seluas 30.402 ha, dan areal tebu sendiri seluas 176.785 ha.
Produk
Luas Areal Tanaman Holding Perkebunan
Komoditas 2017 2016Kelapa Sawit 576.673,29 574.483,74
Karet 157.742,87 163.516,81
Tebu 176.785,47 199.087,55
Teh 30.402,46 31.250,10
Kopi Robusta 6.136,02 7.061,71
Kopi Arabika 6.949,32 6.937,54
Kakao Edel 2.013,65 1.961,90
Kakao Bulk 3.769,07 4.428,59
Jumlah Areal 960.472,15 988.727,94
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 39Laporan Tahunan 2017
Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah
dengan memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan pembangunan nasional khususnya di subsector
perkebunan serta meningkatkan keuntungan (profit) melalui prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat
berlandaskan peningkatan nilai tambah bagi negara selaku pemegang saham.
Menjadi Perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik.
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
1. Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan.
2. Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan.3. Memberlakukan karyawan sebagai aset strategis dan
mengembangkannya secara optimal.4. Menjadikan Perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil
terbaik bagi investor.5. Menjadikan Perusahaan yang paling menarik untuk bermitra
bisnis.6. Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam
pengembangan komunitas.7. Melaksanakan seluruh aktivitas Perusahaan yang berwawasan
lingkungan.
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)40
Budaya Perusahaan memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia Perusahaan
dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Target Perusahaan. Dalam melaksanakan proses pengembangan
mencapai visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan
melaksanakan tata kelola bisnis terbaik.” PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki tata nilai sebagai
komitmen perusahaan untuk mewujudkan visi dan misinya berdasarkan standar global dan penerapan tata
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan
usaha Perseroan dituntut untuk menjalankan nilai-nilai Perusahaan dengan penuh tanggung jawab, nilai-nilai
Perseroan adalah sebagai berikut:
Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan
Perusahaan melihat usaha ke depan dengan selalu optimis, oleh karena itu Perseroan memiliki cara pandang
yang selaras dengan seluruh pemangku kepentingan di setiap arah kebijakannya, berikut paradigma bisnis
Perseroan:
Paradigma Bisnis Perseroan
Bersikap proaktif,
inisiatif dan
mengevaluasi setiap
risiko yang ada.
Memperlihatkan gairah
keunggulan berusaha
bekerja keras untuk
hasil maksimal.
Mengutamakan kerja
sama tim, agar mampu
menghasilkan sinerji
bagi perusahaan.
Menghargai kreativitas
dan menghasilkan
inovasi metoda dan
produk baru.
Bertanggung jawab
kepada keputusan yang
diambil dan tindakan
yang dilakukan.
Proactivity Excellence Team Work Innovation Responsibility
1. Perubahan, perbaikan, dan peningkatan metoda dan kinerja
adalah suatu keharusan.
2. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama untuk
meningkatkan persaingan.
3. Setiap kegiatan bisnis harus menghasilkan nilai tambah bagi
perusahaan.
4. Pengembangan hubungan industrial yang egaliter berdasarkan
keterbukaan, kesetaraan, dan kebhinekaan.
5. Pengembangan SDM yang terintegrasi untuk membangun
kapital insani (human capital) dan intelektual yang dibutuhkan
perusahaan.
6. Kepemimpinan yang efektif membangun pengaruh melalui
kemampuan membagi ilmu, membina hubungan baik, dan
menjadi panutan.
7. Penghargaan diberikan kepada karyawan berdasarkan
kompetensi dan kinerja.
8. Efektivitas operasional harus didukung oleh struktur
organisasi yang sederhana dan dinamis.
9. Pemanfaatan teknologi sebagai perangkat peningkatan
produktivitas kerja dan keunggulan kompetitif.
10. Keputusan bisnis diambil berdasarkan fakta dan data yang
akurat.
11. Setiap tugas dan operasional perusahaan dilaksanakan dengan
cepat tanggap, cepat tindak lanjut, tuntas, berkualitas, dan
penuh tanggung jawab.
12. Seluruh aktivitas perusahaan harus berorientasi pada
peningkatan mutu dan lingkungan.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 41Laporan Tahunan 2017
Komposisi Pemegang SahamInformasi Kepemilikan Saham oleh Karyawan atau Manajemen Kronologis Pencatatan Saham Berdasarkan
anggaran Dasar Perusahaan, saham Perusahaan sebanyak 100% sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah
Indonesia.
Rincian Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan
senilai Rp30.738.578.194.542, penyertaan kepada beberapa PTPN anak perusahaan, yaitu sebagai berikut:
Kronologis Pencatatan Saham (Termasuk Private Placement)
dan/atau Pencatatan Saham dari Awal Penerbitan sampai dengan
Akhir Tahun Buku
Sampai dengan akhir periode pelaporan, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) belum pernah
melakukan pencatatan saham pada bursa efek manapun. Dengan demikian, Laporan ini tidak menyertakan
informasi terkait kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal dan harga penawaran dari awal
pencatatan hingga akhir tahun buku.
No Nama Entitas Presentase Kepemilikan Total Kepemilikan1. PT Perkebunan Nusantara I 90,00% 268.820.748.900
2. PT Perkebunan Nusantara II 90,00% 199.415.700.000
3. PT Perkebunan Nusantara IV 90,00% 9.883.758.000.000
4. PT Perkebunan Nusantara V 90,00% 4.663.237.849.200
5. PT Perkebunan Nusantara VI 90,00% 1.023.824.700.000
6. PT Perkebunan Nusantara VII 90,00% 3.666.938.400.000
7. PT Perkebunan Nusantara VIII 90,00% 2.085.232.973.400
8. PT Perkebunan Nusantara IX 90,00% 1.508.500.800.000
9. PT Perkebunan Nusantara X 90,00% 2.557.118.700.000
10. PT Perkebunan Nusantara XI 90,00% 1.228.806.000.000
11. PT Perkebunan Nusantara XII 90,00% 1.519.782.924.942
12. PT Perkebunan Nusantara XIII 90,00% 1.574.034.694.200
13. PT Perkebunan Nusantara XIV 90,00% 559.106.703.900
Total 30.738.578.194.542
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)42
Struktur Organisasi
Direktur Keuangan
Divisi SPI Divisi Sekretariat Perusahaan
Divisi Pengembangan
Divisi Keuangan dan Akuntansi
Divisi Pengendalian Operasi dan
Bisnis
Divisi Budidaya Tanaman Semusim
Divisi Teknik & Pengolahan
Tanaman Semusim
Divisi Budidaya TanamanTahunan
Divisi Teknik dan Pengolahan
TanamanTahunan
DirekturTanaman Semusim
DirekturTanaman Tahunan
SEVP Koordinator
ProjectManager ERP
BagianKeuangan
BagianKeuangan
BagianKomersil
Bagian Manajemen Sistem dan
Sustainability
BagianTanaman Bagian Teknik
Bagian Pengembangan & Transformasi
Bisnis
BagianTeknologi
SEVP Produksi
EVP
Kebun/PKS Kebun/PKS Kebun/PKS Kebun/PKS
Manajer KISMK Distrik Labuhan Batu I
Distrik Labuhan Batu II
Distrik Labuhan Batu III
DistrikSerdang I
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 43Laporan Tahunan 2017
Keterangan: : Garis Komando Operasional : Garis Komando Fungsional : Garis Koordinasi
Rapat Umum Pemegang Saham
Direktur Utama
Bagian SDM Bagian Umum Bagian PKBL Bagian Sekretariat
Bagian Sekretariat
DistrikSerdang II Distrik Asahan Distrik
Aceh Timur
SEVP SDM & Umum
Kebun/PKS Kebun/PKS Kebun/PKS
Direktur Pemasaran
DivisiPemasaran
Produk Komoditi dan Retail
DivisiLogistik Produk
Komoditi dan Retail
Dewan Komisaris
DirekturSDM dan Umum
DivisiPengadaan dan
Umum
Divisi Teknologi Informasi Divisi Hukum
Komite Audit KomitePemantau Risiko
Divisi SDM
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)44
Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya dariAwal Penerbitan sampai denganAkhir Tahun Buku
Selama tahun 2017 Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) juga belum pernah melakukan
pencatatan Efek lain. Dengan demikian Laoran ini tidak menyertakan informasi mengenai nama Efek, tahun
penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran dan peringkat Efek dimaksud.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 45Laporan Tahunan 2017
Struktur Grup Perusahaan
• PTPN III (Persero) : 90,00%
• Pemerintah RI : 10,00%
PTPN VI
• PTPN III (Persero) : 90,00%
• Pemerintah RI : 10,00%
PTPN V
• PTPN III (Persero) : 90,00%
• Pemerintah RI : 10,00%
PTPN II
• PTPN III (Persero) : 90,00%
• Pemerintah RI : 10,00%
PTPN IV
• PTPN III (Persero) : 90,00%
• Pemerintah RI : 10,00%
PTPN I
• PTPN III (Persero) : 90,00%
• Pemerintah RI : 10,00%
PTPN X
• PTPN III (Persero) : 90,00%
• Pemerintah RI : 10,00%
PTPN VIII
• PTPN III (Persero) : 90,00%
• Pemerintah RI : 10,00%
PTPN IX
• PTPN III (Persero) : 90,00%
• Pemerintah RI : 10,00%
PTPN VII
• PTPN III (Persero) : 90,00%
• Pemerintah RI : 10,00%
PTPN XIV
• PTPN III (Persero) : 90,00%
• Pemerintah RI : 10,00%
PTPN XII
• PTPN III (Persero) : 90,00%
• Pemerintah RI : 10,00%
PTPN XIII
• PTPN III (Persero) : 90,00%
• Pemerintah RI : 10,00%
PTPN XI
• PTPN III (Persero) :74,11%
• PTPN IV :23,86%
• Kopkar Nusa Tiga :2,03%
PT ESW NUSANTARA TIGA
• PTPN III (Persero)60,00%
• Beijing ESW Co.Ltd20,00%
• Guangchai Energy Resc.Co.Ltd 20,00%
• PTPN III :99,98%
• Jaya Bakti :0,02%
• PTPN III : 99,98%
• Kopkar Nusa Tiga : 0,02%
• PTPN III : 99,99%
• Rinaldi : 0,01%
JIC Wood Co. Ltd.
PT SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA
PT INDUSTRI NABATI LESTARI
• PTPN III (Persero) :99,99%
• Ahmad Gusmar Hrp :0,01%
PT INDUSTRI KARET NUSANTARA
• PTPN III (Persero) : 25,00%• PTPN V : 25,00%• PTPN VII : 25,00%• PTPN VIII : 25,00%
PT BIO INDUSTRI NUSANTARA
PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA
• PTPN I : 7,14%• PTPN II : 7,14%• PTPN III (Persero) : 7,14%• PTPN IV : 7,14%• PTPN V : 7,14%• PTPN VI : 7,14%• PTPN VII : 7,14%• PTPN VIII : 7,14%• PTPN IX : 7,14%• PTPN X : 7,14%• PTPN XI : 7,14%• PTPN XII : 7,14%• PTPN XIII : 7,14%• PTPN XIV : 6,10%• PT RNI (Persero) : 0,04%
PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA
• PTPN I : 1,1%• PTPN II : 2,2%• PTPN III (Persero) : 14,1%• PTPN IV : 13,0%• PTPN V : 10,8%• PTPN VI : 7,6%• PTPN VII : 11,9%• PTPN VIII : 6,5%• PTPN IX : 7,6%• PTPN X : 6,5%• PTPN XI : 3,3%• PTPN XII : 6,5%• PTPN XIII : 8,7%• PTPN XIV : 0,1%• PT RPN : 0,1%
PT SARANA AGRO NUSANTARA
• PTPN III (Persero) : 39,92%• PTPN IV : 50,08%• PTPN V : 10,00%
Pemerintah RI : 100,00%
PTPN III (PERSERO)
• PTPN III (Persero) : 30,00%• Jaycorp Berhad : 51,00%
PT TIGA MUTIARA NUSANTARA
PT BURSA BERJANGKA JAKARTA
• PTPN III (Persero) : 3,45%• PT Asia Nusa Prima : 3,45%• PT Askap Futures : 3,45%• PT Bakrie Indofutures Nusantara : 3,45%• PT Bina Karya Prima : 3,45%• PT Bina Serasi Mitra Sejati : 3,45• PT Binasarana Jalatama : 3,45%• PT Danareksa (Persero) : 3,45%• PT Dewa Arjuna Putra : 3,45%• PT Gunung Lintong : 3,45%• PT Hanson Agrotama Industri : 3,45%• PT Himar Corporation : 3,45%• PT Indokom Citrapersada : 3,45%• PT Indonesia Futures & Options : 3,45%• PT Ivo Mas Tunggal : 3,45%• PT Karya Prajona Nelayan : 3,45%• PT Manggala Batama Perdana : 3,45%• PT Menacom : 3,45%• PT Multicontinental : 3,45%• PT Panca Nabati Prakarsa : 3,45%• PT Parasawita : 3,45%• PT Perantara Dagang Kontaktan : 3,45%• PT Perkebunan Minanga Ogan : 3,45%• PT Permata Hijau Sawit : 3,45%• PT Prasidha Aneka Niaga, Tbk : 3,45%• PT Repindo Raya : 3,45%• PT Sariwiguna Sejahtera : 3,45%• PT Solid Gold Berjangka : 3,45%• PT Valbury Asia Futures : 3,45%
PT PERKEBUNAN MITRA OGAN
• PTPN III (Persero) : 26,42%• PT RNI (Persero) : 73,58%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)46
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara VI
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XII
PT Perkebunan Nusantara XIV
PT Perkebunan Nusantara II
PT Perkebunan Nusantara V
PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara IX
PT Perkebunan Nusantara XI
PT Perkebunan Nusantara XIII
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Bidang Usaha:Perkebunan karet dan kelapa sawit
Bidang Usaha:Perkebunan kelapa sawit dan teh
Bidang Usaha:Perkebunan karet, kelapa sawit, teh dan sapi
Bidang Usaha:Perkebunan karet, kelapa sawit, teh, kina dan aneka tanaman
Bidang Usaha:Perkebunan tembakau, gula, ethanol, karung dan aneka tanaman
Bidang Usaha:Perkebunan karet, teh, kopi, kakao, kayu dan aneka tanaman
Bidang Usaha:Perkebunan karet, kelapa sawit, kakao, dan kelapa
Bidang Usaha:Perkebunan karet, kelapa sawit, tembakau dan gula
Bidang Usaha:Perkebunan karet dan kelapa sawit
Bidang Usaha:Perkebunan karet, kelapa sawit, teh dan gula
Bidang Usaha:Perkebunan karet, teh gula, kopi, kayu, wisata agro dan industri hilir
Bidang Usaha:Perkebunan gula, alkohol, karung dan benang
Bidang Usaha:Perkebunan karet dan kelapa sawit
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Informasi Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 47Laporan Tahunan 2017
PT Industri Nabati Lestari
PT Industri Karet Nusantara
PT Bio Industri Nusantara
PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Perkebunan Mitra Ogan PT Bursa Berjangka Jakarta
PT ESW Nusantara Tiga
PT Sri Pamela Medika Nusantara
PT Sarana Agro Nusantara
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Tiga Mutiara Nusantara
99%
99%
25%
7%
26,5% 3,5%
74%
99%
40%
7%
30%
Bidang Usaha:Industi Turunan Kelapa Sawit
Bidang Usaha:Industri karet
Bidang Usaha:Konsultan, indsutri pupuk dan perdagangan
Bidang Usaha:Konsultan dan penelitian bidang pertanian dan perdagangan
Bidang Usaha:Industri Perkebunan Kelapa Sawit danKaret Pertanian dan Industri Perdagangan
Bidang Usaha:Komoditi bursa berjangka
Bidang Usaha:Industri Pengolahan Serbuk Batang Kelapa Sawit
Bidang Usaha:Rumah Sakit, Pelayanan Medis dan Kesehatan
Bidang Usaha:Jasa Pompa, Ekspedisi, dan Sewa Tangki
Bidang Usaha:Jasa Pemasaran dan Logistik KomoditasPerkebunan
Bidang Usaha:Industri Furniture Part berbahan baku kayu karet
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
JIC Wood Company Limited
60%
Bidang Usaha:Industri Panel Wood dari Serbuk Kelapa Sawit
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham: Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
Kepemilikan Saham:
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)48
Wilayah Operasi dan Pengembangan
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 49Laporan Tahunan 2017
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)50
Alamat Entitas Anakdan Entitas Asosiasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IJl. Kebun Baru
Kota Langsa (24451)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIIIJl. Sidang Sirna No. 4
Bandung Jawa Barat (40153)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IIJl. Tanjung Morawa Km 16,5
Medan (20362)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IXJl. Ronggo Warsito No. 164
Surakarta (57131)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IIIJl. Sei Batang Hari No. 2
Medan (20122)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XJl. Jembatan Merah No. 3 – 11
Surabaya Jawa Timur (60175)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IVJl. Letjen Suprapto No. 2
Medan (20151)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIJl. Merak No. 1
Surabaya Jawa Timur (60175)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VJl. Rambutan No. 43
Pekan Baru (28294)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIIJl. Rajawali No. 44
Surabaya Jawa Timur (60175)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIJl. Lingkar Barat Km 10
Kota Baru Jambi (36128)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIIIJl. Sultan Abdurrahman No. 11
Pontianak Kalimantan Barat (28294)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIIJl. Teuku Umar No. 300
Bandar Lampung (35141)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIVJl. Urip Sumoharjo No. 72 – 76
Makasar Sulawesi Selatan (90232)
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 51Laporan Tahunan 2017
PT INDUSTRI KARET NUSANTARAJl. Medan-Tanjung Morawa Km 9,5
Medan - 20148
Telp. 061-7867357, 7867566
Fax. 061- 7867356
Website: www.ikn.co.id
PT PERKEBUNAN MITRA OGANJl. Kolonel H. Barlian Km. 9
Palembang -30152
Telp. 0711 - 415351, 417911
Fax. 0711 - 415521, 415379
PT BURSA BERJANGKA JAKARTAAnnex Gedung Bank Dagang
Negara Lantai 2, Jl. M. H. Thamrin No. 5
Jakarta
Telp. 021 - 39832735,
Fax. 021 - 39832730,
Website: www.bbj-jfx.com
PT KHARISMA PEMASARANBERSAMA NUSANTARAJl. Taman Cut Mutiah No.11 Jakarta 10330
Telp. 021 – 3106685, 3907554
Fax. 021 – 31935091
Website: www.kpbptpn.co.id
PT RUMAH SAKIT SRI PAMELAJl. Jend. Sudirman no. 299 Tebing Tinggi
Telp. 061 - 62121845
Fax. 061 - 62123789
PT INDUSTRI NABATI LESTARIJl. Besar Bandar Tongah, Desa Sei Mangkei
Kec Bosar Maligas Kab. Simalungun
PT BIO INDUSTRI NUSANTARAJl. Ir. H. Juanda No. 107 Bandung - 40132
Telp. 022 - 2530580
Fax. 022 - 2530591
E-mail: [email protected]
Website: www.bionusa.com
PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARAJl. Salak No. 1A Bogor 16151,
Telp. 0251 – 333382, 333088, 333089
Fax. 0251 – 315985
PT ESW NUSANTARA TIGAJl. Sei Batanghari No. 2 Medan – 20122
PT SARANA AGRO NUSANTARAJl. R.A. Kartini No. 23 Medan - 20152,
Telp. 061 - 4524432, 4576213
Fax. 061 - 4518654
Website: www.pt-san.co.id
JIC WOOD COMPANY LIMITED5/f Pico Tower, 66 Gloucentre Road Wan Chai,
Hongkong
PT TIGA MUTIARA NUSANTARAJl. Iskandar Muda No.115 Medan - 20112
Sumatera Utara-Indonesia
Telp. 061 - 4524833, 4524834,
Fax. 061 - 4521668
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Penghargaan SMK3Piagam Penghargaan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Masa Berlaku: s/d 2020
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)52
PSDAN 95.18%
PSBAR 93.37%
KBDBY 95.18%
KPARO 95.78%
PSMKI 95.18%
KSGGI 93.37%
PPARO 95.78%
KRPPT 94.57%
KRBTN 93.37%
KSDUN 95.78%
KMMDA 94.57%
PSMTI 92.77%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 53Laporan Tahunan 2017
Sumber Daya ManusiaDewasa ini persaingan bisnis membutuhkan dukungan dan kehandalan SDM. Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III (Persero) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di seluruh proses bisnis
sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja operasional dan keunggulan daya saing berkelanjutan.
Seiring perkembangan perusahaan, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menyesuaikan
pengelolaan dan pengembangan pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan terkini dunia bisnis. Kami telah
memetakan kualitas dan keahlian penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah
hingga jangka Panjang perusahaan.
Jumlah Pekerja untuk Masing-masing Level Organisasi
PTPN GOLONGAN
IA IB IC ID IIA IIB IIC IID IIIA IIIB IIIC IIID IVA IVB IVC IVD Jumlah
PTPN I 1.496 1.519 775 453 259 179 116 96 77 82 14 28 26 27 11 6 5.164
PTPN II 111 3.207 2.052 382 326 443 114 96 22 40 33 106 65 43 22 12 7.074
PTPN III 8.872 7.360 2.344 954 647 245 96 51 193 232 99 74 77 57 43 14 21.358
PTPN IV 5.388 4.206 6.757 2.345 899 496 281 179 166 188 87 108 40 26 24 15 21.205
PTPN V 726 5.184 1.880 1.331 923 624 167 185 187 53 84 88 31 28 7 5 11.503
PTPN VI 122 1.774 1.603 468 208 134 61 48 23 92 35 29 37 24 12 7 4.677
PTPN VII 1.579 4.981 767 515 860 455 202 105 289 178 23 26 60 22 26 7 10.095
PTPN VIII 7.174 3.682 935 475 580 414 270 103 350 62 35 20 55 19 22 11 14.207
PTPN IX 3.792 1.004 667 359 202 120 72 31 173 98 31 28 51 13 28 3 6.672
PTPN X 3 73 383 ]525 588 384 262 133 162 136 107 40 33 17 5 3 2.854
PTPN XI 24 160 779 568 693 456 163 70 200 111 105 43 66 32 12 2 3.484
PTPN XII 1.048 744 268 135 119 41 48 36 172 139 78 11 6 12 12 15 2.884
PTPN XIII 1.411 4.226 886 544 261 294 199 170 162 136 18 40 64 27 11 6 8.455
PTPN XIV 443 302 344 228 199 123 128 105 71 36 29 33 19 14 4 2 2.080
JUMLAH 32.189 38.422 20.440 9.282 6.764 4.408 2.179 1.408 2.247 1.583 778 674 630 361 239 108 121.712
% 26,45% 31,57% 16,79% 7,63% 5,56% 3,62% 1,79% 1,16% 1,85% 1,30% 0,64% 0,55% 0,52% 0,30% 0,20% 0,09% 100%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)54
Jumlah Pekerja Berdasarkan Sebaran Kelompok Usia
PTPN USIA
<26 26 ~ 30 31 ~ 35 36 ~ 40 41 ~ 45 46 ~ 50 51 ~ 55PTPN I 93 253 662 877 1.030 1.272 977
PTPN II 3 14 45 404 1.362 2.507 2.739
PTPN III 1.446 3.010 4.132 3.312 3.025 3.792 2.641
PTPN IV 170 999 2.080 3.031 3.383 5.669 5.873
PTPN V 50 185 676 1.881 2.920 3.756 2.035
PTPN VI 13 94 150 404 915 1.530 1.571
PTPN VII 53 265 819 1.391 2.005 2.659 2.903
PTPN VIII 23 165 510 1.460 2.911 4.282 4.856
PTPN IX 23 203 628 1.039 1.168 1.702 1.909
PTPN X 16 107 201 382 663 1.040 445
PTPN XI 35 208 419 454 776 1.113 479
PTPN XII 12 92 250 377 502 701 950
PTPN XIII 14 195 621 1.308 1.942 2.082 2.293
PTPN XIV 4 52 129 225 418 561 691
JUMLAH 1.955 5.842 11.322 16.545 23.020 32.666 30.362
% 1,61% 4,80% 9,30% 13,59% 18,91% 26,84% 24,95%
Jumlah Pekerja Untuk Masing-Masing Tingkat Pendidikan
PTPN PENDIDIKAN
SD SLTP SLTA D1~D3 S1 S2 S3PTPN I 2.579 598 1.544 82 347 14 -
PTPN II 1.352 1.573 3.380 189 555 25 -
PTPN III 5.037 4.584 10.473 188 994 81 1
PTPN IV 8.437 3.857 7.773 113 972 52 1
PTPN V 3.638 2.243 4.917 193 473 39 -
PTPN VI 1.860 704 1.737 84 275 17 -
PTPN VII 4.637 1.628 3.177 81 538 34 -
PTPN VIII 9.709 1.535 2.511 99 340 13 -
PTPN IX 2.452 1.038 2.616 152 389 25 -
PTPN X 86 144 1.984 60 560 20 -
PTPN XI 97 434 2.226 246 472 8 1
PTPN XII 370 258 1.717 59 456 24 -
PTPN XIII 3.805 1.297 2.887 110 334 22 -
PTPN XIV 462 323 1.083 68 139 5 -
JUMLAH 44.521 20.216 48.025 1.724 6.844 379 3
% 36,58% 16,61% 39,46% 1,42% 5,62% 0,31% 0,00%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 55Laporan Tahunan 2017
Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin
PTPN JENS KELAMIN
Laki-Laki PerempuanPTPN I 4.665 499
PTPN II 5.680 1.394
PTPN III 20.465 893
PTPN IV 17.317 3.888
PTPN V 9.652 1.851
PTPN VI 3.497 1.180
PTPN VII 9.323 772
PTPN VIII 10.358 3.849
PTPN IX 5.934 738
PTPN X 2.628 226
PTPN XI 3.245 239
PTPN XII 2.507 377
PTPN XIII 6.662 1.793
PTPN XIV 1.915 165
JUMLAH 103.848 17.864
% 85,32% 14,68%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)56
Selain itu Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menetapkan kebijakan kepada PTPN I s.d XIV
untuk melakukan analisa beban kerja, job enlargement dan job enrichment, serta menghapuskan jabatan-
jabatan yang redundant sehingga diperoleh proses bisnis yang lebih sederhana tanpa mengurangi control
dan efektifitas organisasi.
Pada hal yang mendasar Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) juga melakukan corporate culture
transformation (perubahan budaya perusahaan) yang dititik beratkan pada perubahan budaya manusia yang
notabene menjadi motor penggerak utama perusahaan, maka disepakati tagline Jujur, Tulus, Ikhlas sebagai
sebuah karakter prinsip dan perilaku dalam bekerja untuk menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia yang
baik di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) serta seluruh anak perusahaan PTPN I,II,IV
s.d XIV.
Terkait hal diatas, pelaksanaannya harus dimulai pada level Pimpinan di setiap PTPN I s.d XIV dan berpedoman
kepada prinsip eksekusi sebagai berikut:
1. Knowledge; yaitu kemauan belajar dan terus belajar untuk memastikan kualitas eksekusi yang terbaik.
2. Speed; kecepatan untuk bertindak.
3. Gut; yaitu keberanian level Pimpinan untuk membuat keputusan dan bertindak dalam melaksanakan
eksekusi.
Assessment adalah suatu proses pengumpulan informasi secara komprehensif bagi seorang Karyawan
untuk mendapatkan profil psikologis Karyawan, yang meliputi gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang
dialami, kelebihan/kekuatan dan kelemahannya, serta peran pendukung yang dibutuhkan, sebagai dasar untuk
membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan jenjang karir Karyawan.
Sistem pengembangan SDM Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) disusun berdasarkan kepada
pengukuran kompetensi atau dikenal dengan pengukuran Competency Level Index (CLI) yang dilaksanakan
dengan metode 360°. Pengukuran CLI dilakukan kepada seluruh Karyawan,dimana untuk Karyawan Strata III
s/d VII dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali, Strata II dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali dan strata I dilaksanakan
5 (lima) tahun sekali.
Perbedaan waktu pengukuran ini didasarkan kepada persyaratan kompetensi di setiap jabatan. Pengukuran
CLI untuk strata III-VII dilaksanakan secara online dengan memanfaatkan jaringan intranet. CLI bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana Kompetensi Individual atau Current Competency Level (CCL) sesuai
dengan Kompetensi Jabatan atau Required Competency Level (RCL), untuk menyusun Program-program
Pengembangan atau Purposed Competency Level (PCL).
Setelah dilakukan pengukuran CLI, tahapan selanjutnya adalah analisa kebutuhan pelatihan atau Competency
Based Training Need Analysis (CBTNA). Dalam CBTNA dilakukan analisa kesenjangan antara kompetensi yang
dipersyaratkan dengan kompetensi individu karyawan Berikut adalah proses CBTNA yang dilakukan Holding
Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero):
ASSESSMENT
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 57Laporan Tahunan 2017
Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan
seorang karyawan untuk diangkat menjadi pejabat atau promosi pada jabatan yang lebih tinggi. Di Holding
Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dikenal dengan Individual Development Program (IDP) dengan
mempertimbangkan prioritas persyaratan jabatan (bobot) dan perkembangan bisnis Perusahaan. Proses
penyusunan IDP dapat digambarkan sebagai berikut:
FIT AND PROPER TEST
Pengukuran CLI
RCLI DPSelf
TrainingPeserta Satisfaction
Input Data(DSS)
TujuanBusiness
Impact
CCLDaftar
KaryawanOn The Job Judul Learning
Biaya
GAPSkala
PrioritasOn The Job Sasaran Application
Narasumber
AnalisaData
TentukanMetode
SusunanProgram
Implementasi Evaluasi
CLI
Self Learning
• Bobot Kompetensi
1 Point
• Gap Kompetensi
• Prioritas : Low
• Breading Assigment• Various Learning (Belajar dan Mengamati)
• Structured OJT• Coaching & Mentoring• Delegation• Project Assigment• Rotation
• Classroom training (IHT)• Seminar/Workshop• Benchmark• Magang
Self Learning
• Bobot Kompetensi
1 Point
• Gap Kompetensi
• Prioritas : Medium
Self Learning
• Bobot Kompetensi
1 Point
• Gap Kompetensi
• Prioritas : High
DP
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)58
Promosi
Promosi adalah perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan
tanggungjawab lebih tinggi.
Evaluasi Sistem Rekrutmen
Perusahaan melalui Direktorat Human Resources & General Affairs, senantiasa melakukan review dan kajian
terkait dengan pengembangan sistem rekrutmen, seleksi, dan on boarding, baik menyangkut tools yang
digunakan, maupun peningkatan kompetensi para recruiters secara berkala.
Perusahaan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk 2 komponen utama
berupa:
1. Komponen upah:
1.1. Gaji Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis
pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan.
1.2. Tunjangan Tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan
secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama,
dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Istri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan;
Tunjangan Kemahalan; Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport
dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak
dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian
atau bulanan.
1.3. Tunjangan Tidak Tetap: adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan
dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan
menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok.
a. Tunjangan Transport;
b. Tunjangan Sewa Rumah (Bagi karyawan di kantor Direksi dan Karyawan di Kebun/ Unit yang tidak
mendapatkan rumah dinas dari Perusahaan karena alasan tidak tersedianya rumah dinas);
c. Tunjangan Listrik;
d. Tunjangan Air;
e. Tunjangan Beras;
f. Tunjangan Jabatan (untuk Karyawan Pimpinan)
g. Tunjangan Kompensasi Prestasi (untuk Karyawan Pimpinan)
h. Tunjangan Khusus (untuk Karyawan Pelaksana)
i. Premi/Lembur (untuk Karyawan Pelaksana)
j. Tunjangan Hari Raya (THR).
k. Tunjangan Cuti Tahunan (diberikan setiap 1 tahun sekali ketika jatuh tempo cuti tahunan);
l. Tunjangan Cuti Panjang (diberikan setiap 6 tahun sekali ketika jatuh tempo cuti panjang);
m. Biaya Pelaksanaan Tugas;
n. Biaya Pindah;
o. Dll.
2. Komponen Non Upah:
2.1 Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/nature yang diberikan perusahaan oleh karena hal-
hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, berupa :
a. fasilitas kendaraan dinas (bagi yang berhak sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) /peraturan
perusahaan);
b. Fasilitas Perumahaan;
c. sarana ibadah;
d. sarana olah raga;
e. tempat penitipan bayi;
f. koperasi;
g. dll.
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 59Laporan Tahunan 2017
2.2 Jaminan pelayanan kesehatan diberikan berdasarkan fasilitas BPJS Kesehatan dan diluar fasilitas
BPJS Kesehatan (manfaat tambahan yang diatur dalam peraturan perusahaan);
2.3 Jaminan ketenagakerjaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan berupa :
a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
b. Jaminan Kematian;
c. Jaminan Hari Tua;
d. Jaminan Pensiun.
2.4 Santunan Hari Tua;
2.5 Program pensiun, diberikan berupa:
a. Karyawan yang diterima sebelum tahun 2009 diberikan jaminan pensiun dalam bentuk Dana
Pensiun Pemberi Kerja (Dana Pensiun Perkebunan), Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun;
b. Karyawan yang diterima sesudah tahun 2009 sampai 2015 diberikan jaminan pension dalam
bentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun;
c. Karyawan yang diterima tahun 2016 dan seterusnya diberikan jaminan pensiun dalam program
Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun;
2.6 Bonus adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari
hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target
produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas; besarnya pembagian bonus diatur
berdasarkan peraturan perusahaan;
2.7 Insentif Prestasi (berdasarkan Penjanjian Kerja Bersama (PKB));
2.8 Penghargaan Masa Pengabdian untuk masa kerja 25 tahun, 30 tahun dan 35 tahun;
2.9 Bantuan Uang Daging dan Uang Tontotan, diberikan bersamaan dengan pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR);
2.10 Bantuan Kematian;
2.11 Bantuan Hukum;
2.12 Pembinaan Rohani dan Jasmani;
2.13 Dll;
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) pada tahun 2017 telah melaksanakan program pelatihan &
pengembangan secara In house training (IHT), Eksternal Training (Seminar, Workshop, benchmarking) sesuai
kebutuhan perusahaan.
Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Karyawan yang diselenggarakan oleh Perusahaan dalam rangka
memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan.
Pelatihan diharapkan dapat memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan
tertentu, yang dipergunakan sebagai salah satu dasar kebijakan penempatan dan/atau prioritas promosi
Karyawan sesuai kompetensi dan jenjang jabatan.
Pelaksanaan program pelatihan selama tahun 2017 dititikberatkan kepada karyawan yang akan mendapatkan
promosi jabatan, ataupun berupa pelatihan dalam bentuk refreshment. Adapun detail program pelatihan rutin
selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SDM
Program Pengembangan Penyelenggara TanggalWorkshop Contract Drafting and Sharing Session Indonesia Trainning Institute and Consulting Service 26 – 27 Januari 2017
Pelatihan Manajemen Kearsipan Modern PT Media Citra Mandiri 18 – 19 Maret 2017
Workshop Tindak Pidana Korporasi Tanggung Jawab Hukum Direksi dan Komisaris
Indonesia Trainning Institute and Consulting Service 9 – 10 Mei 2017
Workshop Legal English Indonesia Trainning Institute and Consulting Service 8 – 9 Juni 2017
Trainning Sekretaris BUMN & Korporasi Swasta Kementerian BUMN 2 Agustus 2017
Pendaftaran Pendidikan PKPA FHP Edulaw 19 Agustus –30 September 2017
PR Indonesia Outlook PR Indonesia 5 – 7 Desember 2017
Financial Modeling for Palm Plantation and Investment Analysis PT Indomodex Global Konsultan Trainingand Advisory Services
26 – 27 April 2017
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)60
Program Pengembangan Penyelenggara TanggalWorkshop Replanting Kelapa Sawit di Lahan Endemik Ganoderma Success Story di PTPN IV
Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia 11 – 13 Juli 2017
Seminar dan Talkshow Pertemuan Teknis Kelapa Sawit (PTKS) Pusat Penelitan Kelapa Sawit 19 Juli 2017
Pendaftaran Seminar Sugar Summit AGI, IKAGI & LPP 24 – 25 Agustus 2017
World Plantation Conferences and Exhibition PT RPN 18 – 20 Oktober 2017
Trainning Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) & Manajemen Risiko (ISO 31000:2009)
Centre for Risk Manajemen Studies (CRMS) 21 – 25 Agustus 2017
In House Trainning Sistem Informasi Geografis Pusat Penelitian Kelapa Sawit 4 – 6 Oktober 2017
Sukses Transformasi Organisasi PPM Manajemen 21 – 22 November 2017
KPKU Forum Ekselen BUMN 23 – 24 November 2017
Workshop Asset Management PT Renico Strategy 29 – 30 November 2017
In House Trainning Assessor Preparation Course (APC)KPKU BUMN
Forum Ekselen BUMN 23 – 24 November 2017
Standar Akuntansi Keuangan IAI Oktober – November 2017
Certified Salary Structure Specialist (CSSS) HRD Forum 18 – 19 Januari 2017
English Course English First 11 Juli – 31 September 2017
Mega Seminar with Profesor Dave Ulrich PT Kreasi Cipta Asia 2 – 3 Agustus 2017
Kursus Budidaya Kurma Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 21 – 23 Agustus 2017
International Meeting of FAO IGG on Tea and Colombo International Tea Convention
Dewan Teh Indonesia 7 – 14 Agustus 2017
Seminar Global Talent Profesional PPM Manajemen 9 Agustus 2017
Seminar Pensiun Indonesia PT Intipesan 13 – 14 September 2017
In House Trainning Time Management Harvey Sterling 28 September 2017
7 in 1 Microsoft Office PPA 15 – 23 November 2017
Pelatihan COBIT(Control Objectives For Information and Related Technology)
ATD Learning COBIT 5 Certification 5 – 7 April 2017
Workshop Metode Perumusan Self-RegulationPelaksanaan Barang & Jasa
PT INDOTAMA 13 – 15 September 2017
Trainning & Examination Cobit 5 Foundation PT ATD SOLUTION 13 – 15 Desember 2017
Assessment Pejabat 1 Tingkat dibawah Direksi Lembaga Manajemen Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia
10 Mei 2017
Assessment Talent Pool Direksi di Lingkungan PTPN III Lembaga Manajemen Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia
15 Mei 2017
Assessment Talent Pool Direksi di Lingkungan PTPN III Bina Potensia Indonesia 19 Mei 2017
PEDP Batch I LPP Yogyakarta 8 – 20 Mei 2017
PEDP Batch II LPP Yogyakarta 17 – 29 Juli 2017
Assessment Talent Pool Direksi PTPN VI & PTPN XIII PT Binaan Utama 11 Juli 2017
PEDP Batch III LPP Yogyakarta 31 Juli – 12 Agustus 2017
Assessment Kompetensi Pejabat Direksi PTPN (Staf Ahli) PPM Manajemen 2 Agustus 2017
Assessment Kompetensi Pejabat Direksi PTPN PPM Manajemen 29 Juli 2017
PEDP Batch IV LPP Yogyakarta 4 – 16 September 2017
PEPD Batch V LPP Yogyakarta 25 September –7 Oktober 2017
Sharing Session PEDP Batch I LPP Yogyakarta 20 September 2017
Assessment Talent Pool Direksi PTPN VI PPM Manajemen 16 September 2017
Assessment Talent Pool Direksi PTPN III, X dan XIII PT Binaan Utama 22 September 2017
Assessment Talent Pool Direksi PTPN III Bina Potensia Utama 22 September 2017
Assessment Talent Pool Direksi PTPN PT Binaan Utama 2 Oktober 2017
EDP Level 1 PT Binaan Utama 23 – 27 Oktober 2017
Assessment Talent Pool Direksi PTPN PT Binaan Utama 21 Oktober 2017
PEDP Batch VI LPP Yogyakarta 9 – 21 Oktober 2017
PEDP Batch VII LPP Yogyakarta 23 Oktober –4 November 2017
EDP Level 2 PT Binaan Utama 20 – 24 November 2017
Assessment Talent Pool Direksi PTPN III dan XIII Bina Potensia Indonesia 20 November 2017
PEDP Batch VIII LPP Yogyakarta 6 – 18 November 2017
PEDP Batch IX LPP Yogyakarta 20 November –2 Desember 2017
PEDP Batch X LPP Yogyakarta 4 – 16 Desember 2017
Sharing Session PEDP Batch II LPP Yogyakarta 20 Desember 2017
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 61Laporan Tahunan 2017
In House Training
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melakukan In House Training (IHT) di Pusat Pendidikan &
Pelatihan yang mengelola pelaksanaan program pengembangan SDM di bawah pengawasan Bagian SDM.
Pusdiklat Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang berada di Sei Karang, dilengkapi sarana dan
prasarana yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar, seperti ruang kelas, laboratorium bahasa,
laboratorium komputer, perpustakaan, penginapan, outbound, dan cafetaria.
Narasumber untuk pelaksanaan IHT berasal dari kalangan internal Holding Perkebunan Nusantara PTPN III
(Persero) maupun eksternal. Narasumber internal tidak hanya diberdayakan untuk peningkatan kompetensi
karyawan, tetapi juga mengajar di instansi luar yang membutuhkan, seperti: Lembaga Pendidikan Perkebunan,
BUMN atau instansi pemerintahan.
Talent Pool
Ada dua alternatif dalam mengisi jabatan manajerial dalam Perusahaan yakni mengambil talent dari dalam
atau luar Perusahaan. Pengambil kebijakan internal diperlukan dalam mempersiapkan dan mengidentifikasi
talent yang dibutuhkan dan talent yang dimiliki. Talent pool adalah strategi yang tepat untuk menghasilkan
sumber daya terbaik bagi Perusahaan, selain itu proses rotasi kepemimpinan juga akan lebih mudah dijalankan.
Talent pool di Perusahaan diperlukan guna mempersiapkan internal personel yang mempunyai potensi
kepemimpinan sekaligus meningkatkan loyalitas karyawan yang mampu bertahan di Perusahaan. Jika hal itu
tidak dilakukan, Perusahaan akan merekrut karyawan/talent dari luar melalui rekrutmen yang dapat memakan
waktu lama dalam pelaksanaannya selain itu, kandidat yang didapat juga belum tentu sesuai dengan apa yang
diharapkan Perusahaan.
Ada tiga unsur untuk melakukan penyusunan talent pool, yakni skill, knowledge, dan performance. Meskipun
demikian, eksternal rekrutmen masih bisa dimungkinkan dan juga sebagai proses dinamisasi internal
Perusahaan. Namun untuk proses promosi sekaligus menyelaraskan antara kebutuhan Perusahaan dengan
kompetensi serta talent internal personel, maka proses talent pool menjadi pilihan terbaik dan perlu
dipersiapkan.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) adalah Perseroan Terbatas tertutup. Dengan demikian,
Laporan ini tidak menyertakan informasi mengenai Biro Administrasi Efek dan Perusahaan Pemeringkat Efek,
jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan.
NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAUPROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)62
Teknologi Informasi
Dalam menyusun Master Plan Teknologi Informasi, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)
menggunakan Metodologi sebagai berikut:
Master Plan TI Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang menjadi acuan adalah, sebagai
berikut:
• Rencana strategis TI konsisten dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan
• Tujuan strategis dan akuntabilitas yang terkait tergambar dengan jelas dan dipahami oleh semua pihak
• Opsi strategis TI teridentifikasi dan terstruktur serta terintegrasi dengan rencana bisnis
• Inisiatif TI lebih terarah (mengurangi kemubaziran dan penyetiran oleh vendor)
• Rencana strategis TI yang lengkap dan dapat direalisasikan serta bermanfaat.
Oleh karena itu, sejalan dengan penyusunan Perencanaan Teknologi Informasi, Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III (Persero) secara konsisten menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan dalam Master Plan
tersebut untuk menunjang strategi bisnis dan memperkuat eksistensi Holding Perkebunan Nusantara PTPN
III (Persero).
MASTER PLAN TI
BusinessStrategy
DisruptiveTechnologies
3 year master plan
Ongoing reviews & updates
BusinessRequirements
ITRequirements
Implications
ITMaster Plan
IT Industry Trends & Best Practice
Implications
Assesment of Current IT
Implications
BUSINESS
IT
IS/IT Strategic Direction
Identity BuildingBlocks
Rolling Plans
IT Strategy Dimensions
Process & Governance
Portofolio &Financial
Technology &Architecture
Organizations& Supply
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 63Laporan Tahunan 2017
Tujuan Master Plan tersebut untuk memastikan dukungan TI dalam implementasi operasional bisnis dengan
berprinsip pada tersedianya standardisasi proses bisnis dan sistem di seluruh bagian di Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero).
Seluruh Inisiatif terkait pengembangan Teknologi Informasi yang ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara
III (Persero) dalam rangka mendukung salah satu program Corporate Turn Around yang ditetapkan oleh
manajemen yaitu System & Procedure Development disusun dalam Roadmap Pengembangan Teknologi
Informasi 2016-2018.
Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi tersebut adalah sebagai berikut:
IT DEVELOPMENT PTPN
2016 2017 2018
E-Procurement
Implementasi ERP
Sensor Tangki dan Jembatan Timbang
Mapping/Citra Digital (GIS)
IT Master Plan IT Maturity Audit
Growth and Value Added ServicesPrecision AgricultureConsolidation and Integration
Audit TITata Kelola IT (IT Governance)
IT Infrastructure Library
IT Monitoring & Control
Big Data
Internet of Things
Goal:• Efektivitas & Efisiensi• Transparansi• Akuntabilitas• Cepat• AkurasiBenefit:• Penyeragaman Nomor Kode Barang
(NKB)• Harga Terendah dan Barang Terbaik
Goal:• Efisiensi• Integrasi antar PTPN• Pelaporan yang Cepat• Layanan Pelanggan• Akurasi Data• Konsistensi Data• Keamanan Data• Akses DataBenefit:• Konsolidasi Laporan Keuangan• Proses Bisnis Best Practice• Penyeragaman Proses Bisnis Seluruh
PTPN• Analisis Multifungsional dalam
Pengambilan Keputusan oleh Manajemen
Goal:• Peta Digital Seluruh Unit Usaha PTPN• Mapping hingga Level Blok Unit UsahaBenefit:• Monitoring dan Perencanaan Panen• Data Sebaran Panen• Analisa Daerah Rawan Pencurian
Goal:• Penyusunan Rencana Strategis
Pengembangan ITBenefit:• Perencanaan Pengembangan IT Yang
Baik
Goal:• Pengumpulan Manajemen ProsesBenefit:• Mengurangi Resiko, Meningkatkan
Efisiensi
Goal:• Audit Terhadap Rancangan IT PTPNBenefit:• Rancangan Best Practice dan
Efektifitas IT
Goal:• Penyusunan Tata KelolaBenefit:• Standarisasi Pengelolaan IT PTPN
Goal:• Data Master Infrastructur IT Seluruh PTPNBenefit:• Mempermudah Rencana
Pengembangan• Analisa Kebutuhan Infrastruktur• Gap Analysis Infrastruktur IT PTPN
Goal:• Digitalisasi Tangki dan Jembatan
TimbangBenefit:• Akurasi dan Monitoring Hasil Produksi
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)64
• Tahun 2016, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) – Holding telah mengimplementasikan:
→ E-Procurement
→ Enterprise Resource Planning
• Tahun 2017, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) – Holding telah mengimplementasikan:
→ Sistem Informasi Geografis
→ Sensor Tangki/Jembatan Timbang
→ Penyusunan IT Master Plan
→ Penyusunan Tata Kelola Teknologi Informasi
• Tahun 2018, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) – Holding mengimplementasikan:
→ IT Monitoring & Control
→ IT Maturity Audit
→ Audit TI
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan dan memenuhi kebutuhan bisnis Terhadap TI, maka
implementasi dan pemanfaatan TI di Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memiliki misi utama
yang mencakup aspek pemenuhan informasi, bisnis proses, keunggulan produk, keunggulan SDM dan layanan
yang memuaskan stakeholder sebagai berikut:
• Mendukung bisnis dengan menyediakan informasi yang tepat, akurat, akuntabel, dan lengkap untuk
mencapai proses pengambilan keputusan yang handal,
• Mendukung pencapaian proses bisnis Perusahaan yang efisien dan terintegrasi
• Mendukung pengembangan karyawan berkinerja tinggi
• Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan terhadap aset/sumber daya Perusahaan.
• Meningkatkan kedekatan (intimacy) dengan stakeholder dan shareholder, lewat kemudahan, kecepatan
dan keamanan akses informasi.
MISI TI
Tujuan TI Secara umum beberapa aspek utama yang akan menjadi fokus Perusahaan dalam penggunaan
teknologi informasi adalah:
a. Aspek Efisiensi Waktu Teknologi Informasi diharapkan dapat menghasilkan efisiensi waktu dan dapat
mempercepat waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan informasi bagi manajemen maupun dalam
pengambilan keputusan.
b. Aspek Efektifitas dan Optimalisasi Sumberdaya Teknologi Informasi diharapkan dapat meningkatkan
efektifitas dan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang dimiliki Perusahaan dalam mendukung
upaya peningkatan produktifitas Perusahaan.
c. Aspek Efisiensi Biaya Produksi berbanding lurus dengan lama waktu dan besar sumberdaya yang
diperlukan, sehingga dengan tercapainya efiensi dan optimalisasi waktu serta sumberdaya yang
dibutuhkan dalam proses produksi, maka teknologi informasi diharapkan dapat menghasilkan efisiensi
biaya produksi.
d. Aspek Efektifitas Proses Bisnis Teknologi Informasi diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan
dan mempermudah koordinasi serta kolaborasi dalam proses bisnis Perusahaan, sehingga efektifitas
proses bisnis dapat dicapai.
TUJUAN TI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 65Laporan Tahunan 2017
Sasaran Strategis Teknologi Informasi yang ditetapkan dibagi dalam 4 perspektif yaitu:
1. Keuangan
• Keselarasan antara Strategi Teknologi Informasi dan Bisnis
• Pemenuhan dan dukungan Teknologi Informasi dalam rangka kepatuhan bisnis terhadap undang-
undang dan peraturan eksternal
2. Pelanggan
• Penyediaan Layanan Teknologi Informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis
3. Internal
• Terwujudnya aplikasi dan teknologi yang terintegrasi dan mendukung proses bisnis
• Terciptanya Proyek Teknologi Informasi yang dapat memberikan manfaat/nilai tambah, tepat waktu,
sesuai anggaran, dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas.
4. Pertumbuhan dan Pembelajaran
• Tersedianya informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan keputusan oleh manajemen
• Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan inisiatif seluruh Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan
inovasi bisnis.
SASARAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI
Penerapan Kerangka Kerja dan Proses Organisasi TI yang efektif dirancang dan ditetapkan melalui struktur
organisasi TI beserta kelengkapan organisasi dan mekanisme kerja dengan unit kerja yang lain. Selain
itu, penerapan kerangka kerja juga mempertimbangkan peran TI di Perusahaan serta pemisahan fungsi
(segregation of duties) untuk menghindari rangkap jabatan dan/atau fungsi yang mengganggu efektivitas
pengendalian internal. Perumusan dan penetapan kerangka kerja proses dan organisasi TI Perusahaan
dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan peran TI bagi Perusahaan, yang sekurang-kurangnya terdiri
dari fungsi-fungsi sebagai berikut: Perumusan, penetapan dan pelaksanaan koordinasi strategis pengelolaan
TI pada tingkat Direksi, yang dibantu oleh Komite Pengarah TI (IT Steering Committee) dan komite teknis lain
yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
KERANGKA KERJA DAN PROSES ORGANISASI TI
Pengembangan dan/atau pengadaan TI dilakukan melalui koordinasi dengan unit kerja bidang pengadaan.
Pengoperasian TI dilakukan melalui koordinasi dengan unit kerja bidang umum. Penjamin mutu (quality
assurance) yang merencanakan, mengembangkan, dan mengendalikan standar kualitas layanan TI
Perusahaan. Pengawasan TI yang melekat pada unit kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) dengan tugas
dan fungsi melakukan audit dan/atau review TI Perusahaan. Kerangka kerja proses dan organisasi TI wajib
dilengkapi melalui penetapan terkait:
• Identitas jabatan;
• Kedudukan jabatan dalam struktur organisasi;
• Fungsi, tugas dan wewenang;
• Hubungan kerja;
• Persyaratan jabatan;
• Indikator kinerja utama atau KPI (Key Performance Indicator);
PERENCANAAN STRATEGIS DAN OPERASIONAL TI
Tata kelola teknologi informasi (IT governance) adalah suatu struktur dan proses yang saling berhubungan
serta mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan dalam pencapaian visi dan misi untuk mendapatkan
peningkatan nilai tambah dan penyeimbang antara resiko dan manfaat dari teknologi informasi serta
prosesnya. Peran Teknologi Informasi sebagai pengendali bisnis pada Perusahaan diperlukan tata kelola
teknologi informasi agar dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas. Tata kelola TI dimaksudkan sebagai
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)66
pola dari otoritas atau kebijakan terhadap aktivitas TI. Pola ini diantaranya adalah membangun kebijakan dan
pengelolaan IT Infrastructure, penggunaan TI oleh end-user secara efisien, efektif dan aman, serta proses IT
Project Management yang efektif.
Tata kelola TI membangun suatu sistem dimana semua pemangku kepentingan, termasuk Direksi Dan
Komisaris serta pengguna internal dan bagian terkait seperti bagian keuangan, dapat memberikan masukan
yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Tata Kelola Teknologi Informasi yang disusun meliputi
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Anak Perusahaan sesuai Anggaran Dasar yaitu Holding
Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) selaku Pemegang Saham Seri A dapat menetapkan kebijakan umum
terhadap Perseroan dalam Bidang Teknologi Informasi.
Dengan adanya tata kelola TI yang baik, maka IT Process dapat dijalankan secara sistematis, terkendali dan
efektif. Bahkan dapat secara efisien mengurangi biaya operasional dan menunjang peningkatan daya saing.
Oleh karena itu aspek tata kelola TI merupakan bagian dari rencana strategis TI yang akan selalu dievaluasi
dan ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga dapat selalu mendukung strategi Perusahaan.
Tugas Organ Tata Kelola Perusahaan yaitu Komisaris, Direksi, dan Komite Audit terkait Tata Kelola Teknologi
Informasi adalah sebagai berikut:
• Komisaris bertugas mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi;
• Direksi bertanggung jawab membangun dan memanfaatkan teknologi informasi dan melaporkan
informasi-informasi yang relevan kepada Komisaris terkait kinerja pemanfaatan teknologi informasi;
• Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab Mengevaluasi pembangunan dan pemanfaatan
teknologi informasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No PER-02/MBU/2013, bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan TI maka perlu disusun tata kelola TI yang menjadi bagian
integral dari Enterprise Governance agar dapat menjamin pemanfaatan dari implementasi TI. Tata kelola TI
merupakan salah satu pilar utama dari GCG. Sehingga dalam pelaksanaan tata kelola TI yang baik sangat
diperlukan standar tata kelola Tl.
Maksud dan Tujuan dari Tata kelola teknologi informasi adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh
unit kerja yang terkait penyelenggaraan teknologi informasi serta dapat melaksanakan secara konsisten
dan berkesinambungan pengelolaan TI Perusahaan. Dalam penyusunan dan penetapan Standard Operating
Procedure (SOP) agar terjadi sinergi antara pengembangan dan operasional di lingkungan organisasi unit
kerja terkait. Pedoman terwujudnya pola standardisasi kerangka pelaksanaan pengembangan, penerapan
dan operasional teknologi informasi. Alat bantu untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi proses
bisnis, produktivitas dan tersediannya informasi yang lengkap, komprehensif, akurat dan tepat waktu yang
mendukung proses pengambilan keputusan manajemen, dalam rangka meningkatkan kinerja, pertumbuhan
Perusahaan dan memenangkan persaingan bisnis.
Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi
a. Teknologi informasi yang dibangun harus memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung
terciptanya produk atau jasa Perusahaan yang unggul dan kompetitif.
b. Investasi teknologi informasi harus mempertimbangkan aspek keuntungan berupa pengurangan biaya
dan kemudahan memperoleh informasi.
c. Direksi menetapkan fungsi teknologi informasi yang:
→ Bertanggung jawab untuk mewujudkan rancangan menjadi konstruksi yang detil
→ Bertindak sebagai konsultan dengan melakukan komunikasi secara rutin dengan pihak pengguna
(users)
→ Memfasilitasi berlangsungnya pelatihan teknologi informasi
→ Dibebaskan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan kegiatan teknologi
informasi.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 67Laporan Tahunan 2017
d. Fungsi teknologi informasi menerapkan mekanisme penjaminan mutu (Quality Assurance) untuk
memastikan bahwa perangkat-perangkat dan sistem yang digunakan dalam teknologi informasi telah
berada pada kualitas dan tingkat layanan yang diharapkan.
e. Fungsi pemakai (user) menerapkan penjaminan mutu (Quality Assurance) untuk memastikan bahwa data/
informasi yang dihasilkan oleh system informasi telah berada pada kualitas, kuantitas dan waktu yang
diharapkan.
f. Untuk memperoleh pemanfaatan yang aman dan optimal, fungsi teknologi informasi harus menerapkan
kendali-kendali terkait dengan aktivitas TI.
Tahapan
Perusahaan harus memaksimalkan penggunanaan teknologi informasi melalui tahapan-tahapan yang
sekurang-kurangnya meliputi:
a) Tahap Pra-Implementasi, yang mencakup:
1. Pencanangan visi dan misi di bidang teknologi informasi.
2. Penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi yang sejalan (align) dengan strategi
bisnis Perusahaan.
3. Penyusunan rancangan dan desain teknis.
4. Penjabaran rancangan dan desain teknis teknologi informasi ke dalam konstruksi sistem secara fisik
dan fungsional.
b) Tahap Implementasi, yang meliputi:
1. Perencanaan yang matang
2. Pelatihan dan pengembangan SDM
3. Pembakuan/standardisasi mutu layanan
4. Evaluasi dan pengendalian system
5. Penerapan sistem penanganan darurat (disaster recovery planning atau contingency planing)
Tahap Pengembangan Pengembangan teknologi informasi harus dilaksanakan dalam koridor penerapan
teknologi informasi yang terintegrasi dan handal melalui:
1. Penyusunan master plan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.
2. Penerapan Executive Information System dan/atau Decision Support System.
3. Penggunaan satu Enterprise Resources Planning (ERP) sebagai back office system, dan aplikasi ekstensi
lainnya.
Pengendalian
Fungsi TI:
a. mempunyai prosedur dan indikator yang tepat untuk mengukur efektivitas pengelolaan TI;
b. mempunyai prosedur baku dalam menangani permasalahan teknologi informasi yang terjadi;
c. melakukan pemantauan secara berkala;
d. membuat laporan secara berkala kepada Direksi mengenai kinerja teknologi informasi;
e. bersama-sama fungsi pemakai menetapkan tingkat layanan yang disepakati (service level agreement)
dan direviu secara berkala.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah menyusun langkah strategis dengan menerapkan tata
kelola TI guna memastikan penyelenggaraan layanan TI di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN
III (Persero) yang lebih baik. Penilaian maturity level dilakukan untuk mengetahui efektivitas implementasi
tata kelola TI yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak eksternal secara independen. Melalui
penilaian maturity level, target-target yang sudah ditetapkan oleh Perseroan terkait impelementasi IT
Governance dapat dicapai. Penilaian tingkat kematangan penerapan Tata Kelola TI perusahaan bertujuan
untuk:
• Menilai kematangan proses TI yang telah dijalankan saat ini;
• Melakukan analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi proses TI yang diharapkan di masa
yang akan datang;
PENILAIAN PENERAPAN TI
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)68
EDM01 Ensure Governance
Framework Setting and Maintenance
EDM02 Ensure Benefits Delivery
EDM03 Ensure Risk Optimization
EDM04 Ensure Resource
Optimization
EDM05 Ensure Stakeholder
Transparency
AP005Manage Portfolio
BAI05Manage
Organizational Change
Enablement
DSS05Manage Security Services
AP012Manage Risks
AP007Manage Human
Resources
BAI07Manage Change Acceptance and
Transitioning
AP004Manage
Innovation
BAI04Manage
Availability and Capacity
DSS04Manage
Continuity
AP011Manage Quality
AP006Manage
Budget and Costs
BAI06Manage Changes
DSS06Manage
Business Process Controls
AP013Manage Security
AP003Manage
Enterprise Architecture
BAI03Manage
Solutions Identification
and Build
DSS03Manage
Problems
AP010Manage
Suppliers
BAI10Manage
Configuration
AP002Manage Strategy
BAI02Manage
Requirements Definitions
DSS02Manage Service
Requests and Incidents
AP009Manage Service
Agreements
BAI09Manage Assets
AP001Manage the IT Management
Framework
BAI01Manage
Programmers and Projects
DSS01Manage
Operations
AP008Manage
Relationships
BAI08Manage
Knowledge
PROCESS FOR GOVERNANCE OF ENTERPRISE ITEvaluate, Direct and Monitor
Align, Plan and Organise Monitor, Evaluate and Assess
Build, Acquire and Implement
Deliver, Service and Support
Process for Management of Enterprise IT
MEA01Monitor, Evaluate and Assess Performance
and Conformance
MEA02Monitor, Evaluate and Assess the System of
Internal Control
MEA03Monitor, Evaluate and Assess Compliance
with External Requirements
• Merumuskan rekomendasi perbaikan dan kegiatan yang akan dlaksanakan untuk menuju tingkat
kematangan yang diperlukan serta roadmap pelaksanaan.
Lingkup kegiatan penilaian Tata Kelola TI Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) adalah dengan
melakukan asesmen terhadap 37 proses TI pada area COBIT 5 yakni:
• Evaluate, Direct, and Monitor
• Align, Plan, and Organize (PO),
• Build, Acquire, and Implement (AI),
• Deliver, Service, and Support (DS),
• Monitor, Evaluate, and Assess (MS).
Lokasi asesmen meliputi Kantor Pusat Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan seluruh wilayah
operasi Anak Perusahaan. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan melihat langsung
keadaan penyelenggaraan TI. Pendekatan yang digunakan pada assesmen ini adalah Control Objectives for
Information and related Technology (COBIT). COBIT merupakan framework Tata Kelola TI yang berfokus pada
pengendalian yang meliputi keselarasan TI dengan bisnis, pengendalian risiko TI, kontribusi TI, pengelolaan
kinerja TI, dan pengelolaan sumber daya TI.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 69Laporan Tahunan 2017
Quality
Speed
Efficiency
Sinergi
• Meningkatkan kualitas barang/jasa di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Anak Perusahaan baik dari segi mutu barang/jasa maupun waktu penyerahan barang/penyelesaian jasa.
• Mempercepat waktu proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Anak Perusahaan.
• Meningkatkan efisiensi nilai pengadaan barang/jasa di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Anak Perusahaan.
• Meningkatkan sinergi pengadaan barang/jasa di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Anak Perusahan dengan Pengadaan Bersama melalui E-Procurement.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengaplikasikan solusi Enterprise Resource Planning
(ERP) berbasis System Application and Product (SAP) in data processing dengan pola managed services
yang berlaku pada seluruh perusahaan perkebunan milik negara untuk meningkatkan kinerja agar tumbuh
lebih cepat menjadi Perusahaan agro industri berskala global. ERP yang digunakan oleh Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero) adalah SAP yang merupakan aplikasi dengan pengguna terbanyak di dunia dan
merupakan best practice yang digunakan oleh perusahaanperusahaan dalam Forbes Global.
Di tengah persaingan industri yang semakin dinamis, implementasi teknologi informasi sangat dibutuhkan di
era globalisasi. Hal itu dilakukan, mengingat wilayah kerja PTPN tersebar diseluruh Nusantara, ERP dibutuhkan
untuk mengintegrasikan data di seluruh PTPN dengan cepat, efektif dan efisien secara real time. Tujuannya
adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat menggunakan data dan
informasi yang terintegrasi secara akurat, tepat waktu, serta dapat meningkatkan kualitas dan ketepatan
pelaporan internal dan eksternal, termasuk ke holding. Implementasi ERP di Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III (Persero) dilakukan secara bertahap yaitu melalui:
• Penyusunan Global template, setelah seluruh perwakilan PTPN melakukan harmonisasi bisnis proses dan
penyusunan Global template PTPN;
• Pilot Project, tahap awal implementasi ERP akan dilakukan di Kantor Holding, PTPN XI (untuk tanaman
semusim) dan PTPN V (untuk tanaman tahunan);
• Roll Out, setelah berhasil di pilot project akan dilakukan roll out ke seluruh PTPN;
• Business Planning & Consolidation (BPC); dan
• Businness Intelligent-Dashboard.
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)70
Adapun modul-modul ERP yang akan diimplementasikan di Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)
nantinya meliputi;
• modul AGRI (tanaman semusim dan tahunan),
• modul FI (finance),
• modul CO (controlling),
• modul PM (Plant Maintenance),
• modul PS (Project System).
• modul PP (Project Planning),
• modul QM (Quality Management),
• modul SD (Sales and Distribution),
• modul MM (Material Management),
• modul BI (Business Intelligence)
• BPC (Business Planning and Consolidation).
Implementasi ERP dipersiapkan mulai dari perbaikan infrastruktur pendukung, perbaikan Standart Operating
Procedure dan persiapan lain yang dibutuhkan dalam rangka mendukung implementasi ERP ditargetkan
selesai di seluruh PTPN pada 1 Januari 2018.
Investasi TI dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pengembangan dan/atau pengadaan TI serta
fungsi pengoperasian TI yang wajib dilakukan dengan mengacu pada Rencana Strategis TI serta mendapat
persetujuan manajemen. Setiap investasi TI didokumentasikan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja
Anggaran Perusahaan (RKAP) Bidang TI, dan dalam pelaksanaan/realisasi setiap investasi TI wajib dibentuk
Manajemen Proyek yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan
kegiatan investasi TI.
INVESTASI TI
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas strategi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) diarahkan sebagai berikut:
• Identifikasi dan kajian proses bisnis yang akan diotomasi TI harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga
implementasi Teknologi Informasi tidak sekedar mengotomasi proses yang sebelumnya berjalan secara
manual, akan tetapi didahului dengan BPR (Business Process Re-engineering) untuk menghasilkan
proses bisnis yang ramping dan didukung TI (enabled by IT).
• Penyusunan arsitektur aplikasi perlu dilakukan, agar ke depan akuisisi ataupun implementasi aplikasi
baru bisa terintegrasi dengan aplikasi yang sudah ada, sekaligus menghindari vendor driven dalam
perencanaan dan akuisisi/implementasi aplikasi.
• Penggunaan dan penyediaan platform infrastruktur TI yang tepat untuk aplikasi bisnis yang sejalan
arsitektur TI dan standar teknologi yang terbuka.
• Change Management yang mampu mendorong SDM dan organisasi ke arah sikap IT minded dan IT
awareness, sehingga tercapai kinerja yang efektif dan efisien. Peningkatan awareness terhadap TI dan
manfaatnya perlu dilakukan terus menerus melalui media-media yang tersedia.
• Pemanfaatan TI harus mempermudah dan menyederhanakan, tidak menambah proses.
• Sistem TI harus memenuhi kriteria user friendly sehingga keengganan (reluctant) pengguna dalam
mengoperasikannya bisa diminimalisir.
RENCANA DAN PENGEMBANGAN TI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 71Laporan Tahunan 2017
• Mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal, implementasi aplikasi akan menggunakan
aplikasi komersial (COTS: Commercial Off The Shelf) untuk memastikan pemanfaatan best practice
industry, kematangan teknologi dan kecepatan implementasi. Pengembangan aplikasi dari awal
memperhatikan kriteria teknologi yang memungkinkan integrase dengan sistem yang sudah berjalan.
• Setiap aplikasi legacy yang akan dipertahankan dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi enterprise, perlu
direncanakan dari awal untuk mengembangkan adapter aplikasi.
• Pengembangan TI bertahap, dapat mengubah persepsi akan manfaat TI pada tingkat Manajemen dan
Direksi.
• Penggunaan infrastruktur secara bersama dengan metode virtualisasi untuk meningkatkan efisiensi dan
biaya rendah.
• Penyediaan sumber daya yang mencukupi pada area yang terkait dengan proses bisnis inti.
Adapun keputusan dan tindakan yang mungkin dilakukan setelah melakukan System kesenjangan ini adalah:
• Upgrade: melakukan pembaruan dari sistem atau sumber daya TI yang ada
• Replace: mengganti sistem lama dengan sistem baru
• Continue as-is: melanjutkan penggunaan sistem lama, karena masih bermanfaat dan cocok dengan
strategi ke depan
• New system: mengimplementasikan sistem TI yang sama sekali baru
• Retire: jika proses yang ada sebelumnya, berdasarkan rancangan arsitektur dianggap tidak diperlukan dan
ditinggalkan.
Area Kebijakan KeteranganRelationship with Op Co Holding Company adalah ICT Service Provider
bagi Operating CompanySeluruh kebutuhan layanan ICT Operating Company di dikembangkan dan dikelola oleh Holding Company
Scope of Service Holding Company melaksanakan seluruh kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan dukungan layanan ICT untuk masing-masing Operating Company
Scope layanan dan garansi tingkat layanan secara detail dituliskan dalam Service Catalog dan Service Level Guarantees
Asset Owner Seluruh fasilitas/aset yang diperlukan untuk penyediaan ICT di sediakan dan dimiliki oleh Holding Company
Aset ICT yang sudah dibeli dan dimiliki Operating Company tidak akan dialihkan ke Holding. Selanjutnya Operating Company tidak boleh membeli aset ICT yang baru
Cost/Expense Seluruh biaya yang timbul dalam operasional dan pengembangan ICT ditanggung oleh Holding Company
Tidak ada biaya operasional ICT Operating Company, termasuk biaya pemeliharaan, aset lama milik Operating Company (semua ditanggung Holding Company)
HR Seluruh personil ICT, organic atau outsourced dikelola dan dibiayai oleh Holding
Tidak ada biaya SDM ICT Operating Company
Charging Holding Company akan men-charge Operating Company atas layanan ICT yang diberikan, mencakup Depresiasi/Amortisasi investasi dan biaya operasional ICT
Aset yang dibeli sendiri oleh Operating Company tidak termasuk dalam Dep/Amort
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Pencapaian terbesar diraih dengan upaya keras
bahkan pengorbanan untuk hasil yang dapat dirasakan
di masa depan
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)74
Pada tahun 2017 kondisi perekonomian Indonesia semakin membaik dengan mencatat pertumbuhan
sebesar 5,07% yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yaitu sebesar
5,02%. Angka tersebut juga merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2014. Dari sisi produksi,
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,81%. Dari sisi
pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 9,09%.
Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha
utama yaitu: Industri Pengolahan (20,16%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,14%); dan Perdagangan
Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (13,01%).
Selain stimulus pemerintah yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia
tahun 2017, beberapa momentum penting yang terjadi pada tahun 2017 juga tak kalah berperan, antara
lain berupa membaiknya pertumbuhan perekonomian global yang berpengaruh pada kenaikan volume
perdagangan dunia dan harga komoditas, serta berlanjutnya aliran modal ke Negara-negara berkembang.
Momentum positif berikutnya adalah stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terus terjaga dan
menjadi semakin kuat pada tahun 2017, yang tercermin pada rendahnya tingkat inflasi yaitu sebesar 3,61%
di bawah prediksi Bank Indonesia yaitu sebesar 4% plus minus 1%, turunnya jumlah penduduk miskin sebesar
4,28%, dan angka defisit APBN tercatat sebesar 2,57% meskipun lebih besar dari tahun sebelumnya, namun
lebih rendah dari target tahun 2017 yaitu sebesar 2,92%. Momentum penting lainnya adalah pengakuan
dari berbagai lembaga internasional seperti lembaga pemeringkat terkemuka internasional yang telah
meningkatkan rating tingkat kelayakan investasi Indonesia, berdampak pada meningkatnya keyakinan para
pelaku ekonomi.
Namun demikian, selain dari momentum positif yang terjadi pada tahun 2017, perekonomian Indonesia juga
menghadapi tantangan tidak ringan, seperti arah kebijakan moneter Negara-negara besar seperti Amerika
Serikat yang mempengaruhi dinamika pasar global, keterbatasan ruang fiskal pemerintah Indonesia yang
berdampak pada kemampuan Pemerintah dalam memberikan stimulus pada perekonomian dan memanfaatkan
berbagai momentum positif perekonomian, serta kondisi korporasi domestik yang saat ini lebih fokus kepada
pembenahan internal sehingga belum banyak melakukan ekspansi usaha.
Tinjauan Umum
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 75Laporan Tahunan 2017
Salah satu sektor penyumbang pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah perkebunan kelapa sawit.
Kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi bangsa Indonesia yang menjadi sumber pendapatan bagi
5,3 juta pekerja dan memberikan penghidupan bagi 21 juta orang masyarakat Indonesia.
Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (“Ditjenbun”) menyebutkan adanya kontribusi dari perkebunan
kelapa sawit pada Produk Domestik Bruto (“PDB”) pada tahun 2017 sebesar Rp 471,31 triliun atau mengalami
peningkatan 9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Berdasaran data yang diolah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (“GAPKI”), produksi Crude Palm Oil
(“CPO”) Indonesia tahun 2017 mencapai 38,17 juta ton dan Palm Kernel Oil (“PKO”) sebesar 3,05 juta ton,
sehingga total keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia adalah 41,98 ton. Angka tersebut meningkat
18% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 35,57 juta ton (CPO sebesar 32,52 juta ton dan PKO sebesar
3,05 juta ton).
Sementara itu, harga rata-rata CPO tahun 2017 tercatat USD 714,3 per metric ton, atau meningkat 2%
dibandingkan dengan harga rata-rata tahun 2016 yaitu USD 700,4 per metric ton.
Sedangkan dari sisi kinerja ekspor tahun 2017, minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya) tidak termasuk
biodiesel dan oleochemical juga meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 23% atau dari 25,11 juta ton pada
tahun 2016 menjadi 31,05 juta ton, dengan nilai ekspor mencapai sebesar USD 22,97 miliar pada tahun
2017 meningkat 26% dari nilai ekspor pada tahun 2016 yaitu sebesar USD 18,22 miliar. Nilai ekspor tahun
2017 tersebut yang tertinggi sepanjang sejarah ekspor minyak sawit Indonesia.
Pada tahun 2017, hampir seluruh Negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia mencatatkan kenaikan
permintaanya, dengan gambaran sebagai berikut:
Saat ini PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (“PTPN III”) telah menjadi holding BUMN perkebunan dengan
menjadi pemegang 90% saham PTPN I, II, IV sampai dengan XIV. Holding Perkebunan ini mencakup anak
perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing.
Areal keseluruhan Holding didominasi oleh areal konsesi kelapa sawit seluas 576.6734 ha, sedangkan areal
tanaman konsesi karet seluas 157.743 ha, areal konsesi teh 30.402 ha serta areal tebu sendiri seluas
53.053 ha.
Pada tahun 2017, pencapaian produktivitas TBS kelapa sawit mencapai 18,11 ton/ha, karet kering kebun
sendiri sebesar 1.192 kg/ha, tebu 68,9 ton/ha, teh kering 1.631 kg/ha. Selain itu, pada tahun 2017 komponen
penjualan dari produk sawit tetap menjadi yang terbesar dari seluruh penjualan group dengan komposisi
sebagai berikut:
Tinjauan Industri
juta ton
Tujuan Ekspor 2017 2016 Jumlah Perubahan % PerubahanIndia 7.63 5.78 1.85 32.01%
Negara-negara Uni Eropa 5.03 4.37 0.66 15.10%
China 3.73 3.23 0.50 15.48%
Negara-negara Afrika 2.29 1.52 0.77 50.66%
Pakistan 2.21 2.07 0.14 6.76%
Negara-negara Timur Tengah 2.12 1.98 1.85 7.07%
Amerika Serikat 1.18 1.08 0.10 9.26%
Banglades 1.26 0.92 0.34 36.53%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)76
Dari jumlah total penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan perkebunan yang tergabung dalam holding PTPN
III pada tahun 2017, selain dari penjualan lokal, juga turut menyumbang devisa dengan melakukan ekspor.
Adapun komposisi penjualan secara geografis dapat digambarkan sebagai berikut:
PTPN III Holding merupakan perusahaan induk yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan
dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perusahaan mencakup usaha budidaya dan pengolahan
tanaman kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing. Produk utama
Perusahaan adalah Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) dan produk hilir karet.
Areal keseluruhan Holding terdiri atas areal konsesi kelapa sawit seluas 576.673 ha, sedangkan areal
tanaman konsesi karet seluas 157.743 ha, areal konsesi teh 30.402 ha, areal tebu sendiri seluas 53.053 ha,
areal tanaman kopi seluas 13.085 ha serta areal tanaman kakao seluas 5.782 ha.
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
35.216,43
Komposisi Penjualan berdasarkan JenisTahun 2017 (Rp miliar)
Pendapatan Lainnya
Produk Tanaman Lainnya
Produk Karet
Produk Kelapa Sawit
Total Penjualan
1.792,746.698,84
4.229,04
22.495,81
35.216,44
Komposisi Penjualan berdasarkan GeografisTahun 2017 (Rp miliar)
Luar Negeri
Dalam Negeri
Total Penjualan
3.025,36
32.191,08
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 77Laporan Tahunan 2017
Luas Area Kelapa Sawit
Luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2017 adalah 576.494,42 Ha naik seluas 749,9 Ha dari tahun
sebelumnya. Luas areal tanaman kelapa sawit terdiri dari Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 469.197,90
Ha, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 54.900,17 Ha, Tanaman Baru (TB)/Tanaman Ulang (TU)/Tanaman
Tahun Ini (TTI) 39.204,20 Ha dan Tanaman Tidak Produktif seluas 39.204,20 Ha.Total tanaman kelapa sawit
diuraikan dalam tabel berikut ini:
SEGMEN KELAPA SAWIT
Ha
Uraian Realisasi 2016 Holding Realisasi 2017
RKAP 2017 Pencapaian
TM 463,369.51 469,197.90 468,905.65 100.06% 101.26%
TBM 55,695.45 54,900.17 56,311.69 97.49% 98.57%
TU/TK/TB/TTI 21,001.64 13,371.02 26,321.94 50.80% 63.67%
ATP/TTAD 34,417.14 39,204.20 31,822.52 123.20% 113.91%
Jumlah Areal TanamanKelapa Sawit
574,483.74 576,673.29 583,361.80 98.85% 100.38%
Produksi Kelapa Sawit
Realisasi capaian total produksi TBS kelapa sawit sebesar 10.921.044 ton atau 71,58% dari RKAP yang
dianggarkan sebesar 15.257.105 ton dan 97,50% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 11.201.495
ton. Grafik pencapaian total produksi TBS PTPN dapat dilihat di bawah ini.
Realisasi capaian total produksi minyak sawit sebesar 2.309.326 ton atau 70,15% dari RKAP yang
dianggarkan sebesar 3.291.921 ton dan 97,15% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 2.377.169 ton.
Grafik pencapaian produksi minyak sawit total dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)78
Realisasi capaian total produksi inti sawit sebesar 438.861 ton atau 65,03% dari RKAP yang dianggarkan
sebesar 674.824 ton dan 94,02% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 466.773 ton. Pencapaian total
produksi inti sawit (kernel) PTPN dapat dilihat pada grafik.
Produktivitas Kelapa Sawit
Pencapaian produktivitas TBS kelapa sawit sebesar 18,11 Ton/Ha atau 96,71% dari RKAP yang dianggarkan
sebesar 18,72 Ton/Ha dan 109,00% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 16,61 Ton/Ha. Grafik
pencapaian produktivitas TBS PTPN dapat dilihat di bawah ini.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 79Laporan Tahunan 2017
Pencapaian produktivitas minyak sawit sebesar 3,92 Ton/Ha atau 90,68% dari RKAP yang dianggarkan
sebesar 4,32 Ton/Ha dan 106,31% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 3,69 Ton/Ha. Grafik pencapaian
produktivitas minyak sawit PTPN dapat dilihat di bawah ini.
Pencapaian produktivitas inti sawit sebesar 0,71 Ton/Ha atau 84,07% dari RKAP yang dianggarkan sebesar
0,85 Ton/Ha dan 103,31% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 0,69 Ton/Ha. Pencapaian produktivitas
inti sawit dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja produksi dan produktivitas sawit adalah:
1. Rendahnya produktivitas tanaman remaja dan muda terutama di kebun lama.
2. Terlambatnya penanaman dan pemeliharaan yang belum standar.
3. Adanya serangan hama.
4. Pada beberapa daerah terjadi banjir karena curah hujan tinggi, sedangkan pada beberapa areal lain
mengalami water deficit yang mempengaruhi capaian produksi dan pemeliharaan tanaman,
5. Terjadi kerusakan pada infrastruktur termasuk jalan produksi yang sulit dilewati sehingga proses panen
dan angkut tidak berjalan dengan optimal.
6. Sarana untuk kemudahan panen belum terpenuhi secara optimal dengan kondisi topografi areal yang
bergelombang dan berbukit.
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)80
7. Rendahnya utilisasi, kurangnya pemeliharaan dan stagnasi pabrik mempengaruhi rotasi panen di lapangan,
dan rendahnya produktivitas CPO dan PKO.
8. Terdapat areal yang tidak dapat dipanen karena adanya klaim masyarakat adat.
9. Efektivitas pemupukan sangat ditentukan oleh prinsip 5T (Tepat dosis, tepat waktu, tepat jenis, Tepat
cara dan tepat tempat). Pengaruh pemupukan akan berdampak pada produksi 1.5 sampai 2 tahun
berikutnya (pemupukan tahun 2015 akan berdampak pada produksi 2017).
10. Tingginya tingkat pencurian dan gangguan keamanan pada suatu areal menjadi salah satu faktor
penyebab tidak tercapainya produksi. Selain kerugian akibat kehilangan tandan, pencurian juga dapat
merusak tanaman kelapa sawit. Kerusakan terparah terjadi pada pelepah kelapa sawit akibat proses
panen yang tidak benar.
11. Turnover tenaga kerja panen yang cukup tinggi dikarenakan persaingan usaha yang kompetitif menjadi
penyebab kekurangan tenaga di beberapa areal.
12. Kondisi gawangan dan bokoran tidak terpelihara sehingga mempersulit proses pelaksanaan panen, yang
terjadi karena terlambatnya proses droping bahan kimia.
13. Tidak terpenuhinya hari kerja panen.
14. Berkurangnya jumlah tandan matang yang diperoleh sebagai akibat sistem panen, angkut dan olah (“PAO”)
yang tidak optimal.
15. Tingginya komposisi tanaman tua dan tua renta pada beberapa areal.
16. Terbatasnya modal kerja vendor akibat keterlambatan pembayaran jasa angkutan TBS sehingga sebagian
kendaraan rusak tidak beroperasi yang menggangu proses panen dan angkut produksi.
17. Belum maksimalnya pelaksanaan sortasi dan masih terdapat TBS yang belum sesuai standar.
Penjualan
Realisasi nilai penjualan CPO tahun 2017 terealisasi senilai Rp19.029.782 juta atau mengalami penurunan
dibandingkan nilai yang dianggarkan dalam RKAP tahun 2017 Rp24.730.848 juta dan realisasi periode yang
sama tahun lalu Rp18.263.000 juta. Penurunan ini disebabkan tidak tercapainya volume penjualan (sejalan
dengan capaian produksi CPO) meskipun harga jual CPO mengalami kenaikan dibandingkan dengan RKAP dan
realisasi periode yang sama tahun lalu.
Penjualan CPO
Uraian Realisasi 2016 Realisasi 2017 RKAP 2017 Pencapaian
Nilai (Rp. Juta) 18,263,000.00 19,029,782.00 24,730,848.00 76.95% 104.20%
Volume (Ton) 2,366,916.00 2,304,778.00 3,357,811.00 68.64% 97.37%
Harga (Rp./Kg) 7,716.00 8,257.00 7,365.00 112.11% 107.01%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 81Laporan Tahunan 2017
Penjualan Kernel
Uraian Realisasi 2016 Realisasi 2017 RKAP 2017 Pencapaian
Nilai (Rp. Juta) 859,186.00 924,067.00 145,383.00 635.61% 107.55%
Volume (Ton) 143,080.00 150,534.00 269,478.00 55.86% 105.21%
Harga (Rp./Kg) 6,005.00 6,139.00 5,395.00 113.79% 102.23%
Realisasi nilai penjualan inti sawit Tahun 2017 adalah sebesar Rp 924.067 juta atau 63,56% dari nilai yang
dianggarkan dalam RKAP Tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.453.883juta. Nilai tersebut mengalami peningkatan
7,55% dibandingkan dengan nilai pada periode yang sama tahun 2016 yaitu sebesar Rp 859.186 juta . Belum
terealisasinya nilai penjualan sesuai dengan yang ditargetkan dalam RKAP tahun 2017 disebabkan tidak
tercapainya volume penjualan meskipun harga jual kernel mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan
yang ditargetkan dalam RKAP.
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)82
Faktor – faktor yang mempengaruhi kenaikan harga CPO dan Turunannya:
1. Kenaikan harga terjadi pada semester pertama tahun 2017 karena produksi Tandan Buah Segar (“TBS”)
masih belum kembali normal sebagai dampak terjadinya badai El Nino pada tahun sebelumnya.
2. Berlanjutnya sentimen positif atas kesepakatan barter/imbal-dagang komoditas pertanian Indonesia
dengan pesawat tempur Sukhoi-Rusia, dimana minyak sawit diperkirakan menjadi bagian terbesar dari
komoditas dimaksud.
3. Berlanjutnya sentiment positif penjajakan kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk memasok biodiesel
ke China yang akan mererapkan program B5. Program B5 yang direncanakan China tersebut akan
menciptakan kebutuhan CPO baru sebesar 9 juta ton per tahun, sehingga China akan menjadi pasar
potensial untuk meningkatkan ekspor CPO dari Indonesia.
Luas Area Karet
Luas areal tanaman karet tahun 2017 adalah 157.742,87 Ha yang terdiri dari Tanaman Menghasilkan (TM)
karet seluas 108.237,77 Ha, Tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 32.626,84 Ha, Tanaman Baru (TB)/
Tanaman Ulang (TU)/Tanaman Tahun Ini (TTI) 287,71 Ha dan Tanaman Tidak Produktif seluas 16.590,55 Ha.
Total areal tanaman karet diuraikan dalam tabel dibawah ini.
SEGMEN KARET
Ha
Uraian Realisasi 2016 Holding Realisasi 2017
RKAP 2017 Pencapaian
TM 106,587.12 108,237.77 108,745.43 99.53% 101.55%
TBM 44,564.96 32,626.84 31,546.11 103.43% 73.21%
TU/TK/TB/TTI 144.89 287.71 293.81 97.92% 198.57%
ATP/TTAD 12,219.84 16,590.55 11,661.06 142.27% 135.77%
Jumlah Areal Tanaman Karet 163,516.81 157,742.87 152,246.41 103.61% 96.47%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 83Laporan Tahunan 2017
Realisasi capaian total produksi karet kering sebesar 166.654 ton atau 75,18% dari RKAP yang dianggarkan
sebesar 221.666 ton dan 96,03% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 173.546 ton. Grafik pencapaian
total produksi karet kering PTPN dapat di lihat dibawah ini.
Produktivitas Karet
Pencapaian produktivitas karet sebesar 1.189 Kg/Ha atau 87,37% dari RKAP yang dianggarkan sebesar
1.361 Kg/Ha dan 90,29% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 1.317 Kg/Ha. Grafik pencapaian
produktivitas karet kering PTPN dapat dilihat di bawah ini.
Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja produksi dan produktivitas karet adalah:
1. Tingginya curah hujan mengakibatkan proses penderesan terganggu dan pembentukan kompo tidak
maksimal.
2. Terjadinya kondisi gugur daun, di mana asimilat untuk sintesis lateks difokuskan pada pembentukan daun
baru dan kemarau yang tegas sehingga mempengaruhi kelembaban tanah yang berdampak pada capaian
produksi.
3. Pelaksanaan stimulansia belum optimal akibat adanya gugur daun dan jumlah hari hujan dalam satu
aplikasi.
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)84
4. Adanya pengurangan tegakan pokok akibat dari penyakit JAP dan tumbang.
5. Terdapat areal yang masih belum dapat dilaksanakan penyadapan sehubungan tidak tercapainya diameter
lilit batang ≥ 40 cm, dan ketebalan kulit belum mencapai ≥ 7 mm, namun produksi telah dianggarkan pada
RKAP.
6. Kondisi gulma mengganggu proses penyadapan.
7. Terjadi losis akibat pencurian (lateks dan cup lump), yang mengakibatkan rusaknya tata guna kulit dan
sulitnya menggunakan stimulansia pemacu produksi karet.
8. Keterlambatan pembayaran sadap borong sehingga penyadap borong beralih mencari pekerjaan lain
serta adanya persaingan tariff dengan perusahaan sekitar.
9. Kurangnya disiplin sadap (sadap tidak tembus hanca, waktu pungut terlalu cepat, scrap tidak dikutip,
kutip cup lump tidak dilaksanakan oleh penyadap).
10. Kekurangan tenaga sadap borong pada areal non produktif.
11. Tidak dilaksanakannya pemupukan.
12. Kondisi umur fisik sadapan tidak sesuai dengan umur administrasi, keborosan kulit antara 4 bulan
sampai dengan 7 tahun. Sehingga produksi dan produktivitas pertahun tanam tidak sesuai standar umur
tanaman.
13. Tajuk sampai dengan semester I 2017 sangat tipis (40-70%) karena pengaruh hujan sepanjang tahun
2016 (serangan Oidium dan Colletotrichum yang sangat tinggi) sehingga mempengaruhi fotosintesis
yang berdampak pada sintesis lateks yang rendah.
14. Kualitas sadapan pada beberapa kebun tidak sesuai dengan SOP dikarenakan keterampilan penyadap
yang rendah.
15. Kondisi instalasi yang telah melewati lifetime sehingga sering mengalami kerusakan.
16. Kurangnya pasokan bahan baku olah karet akibat persaingan harga dengan KPR swasta.
17. Mutu sadapan tidak sesuai norma seperti boros pemakaian kulit dan luka kayu, yang menyebabkan umur
ekonomis tanaman tidak tercapai.
18. Data inventaris pohon belum menunjukkan angka yang sebenarnya sehingga jumlah pohon disadap per
ancak tidak sesuai dan mengakibatkan pohon tidak tuntas disadap.
19. Kerusakan infrastruktur akibat minimnya biaya pemeliharaan.
Penjualan Karet
Realisasi nilai penjualan karet Tahun 2017 adalah sebesar Rp4.160.248 juta, 0,33% di atas nilai yang
dianggarkan dalam RKAP Tahun 2017 yaitu sebesar Rp4.146.645 juta. Jika dibandingkan dengan nilai
penjualan tahun sebelumnya terdapat peningkatan 24,05%. Peningkatan nilai penjualan dibandingkan periode
yang sama tahun lalu tersebut karena terjadinya peningkatan harga jual yang cukup signifikan, walaupun
volume penjualan mengalami penurunan.
Uraian Realisasi 2016 Realisasi 2017 RKAP 2017 Pencapaian
Nilai (Rp. Juta) 3,353,610.00 4,160,248.00 4,146,645.00 100.33% 124.05%
Volume (Ton) 182,824.00 171,696.00 234,606.00 73.18% 93.91%
Harga (Rp./Kg) 18,343.00 24,230.00 17,675.00 137.09% 132.09%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 85Laporan Tahunan 2017
Analisa harga jual karet tahun 2017
1. Harga karet alam pada awal tahun 2017 mengalami peningkatan pada level tertinggi sejak bulan Agustus
2011, seiring dengan berkurangnya produksi Thailand sebagai akibat adanya banjir besar yang melanda
kawasan Thailand Selatan dan merendam hampir sebanyak 75% kebun karet di kawasan tersebut. Hal
tersebut membuat produksi karet alam semakin berkurang pasca kondisi El Nino tahun sebelumnya.
2. Cadangan karet di China mengalami penuruna demikian pula dengan stok karet mentah di Jepang.
3. Rebound harga karet didorong meningkatnya optimism atas tingkat permintaan, seiring dengan
membaiknya penjualan mobil di China yang tentunya akan meningkatkan permintaan karet.
4. Berlanjutnya sentiment tentang ketatnya suplai karet dan kenaikan harga minyak mentah juga mendukung
laju pertumbuhan harga karet.
Tanaman TebuLuas Area Tebu
Realisasi luas lahan tebu tebang secara total tahun 2017 seluas 176.785,47 Ha atau 82,77% dari RKAP
seluas 213.592,51 Ha dan 88,80% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya seluas
199.087,55 Ha.
Produksi dan Produktivitas Tebu
Tebu digiling secara total sebanyak 12.180.243 Ton atau 74,50% dari RKAP yang dianggarkan sebesar
16.348.532 ton dan mengalami penurunan 20,15% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar 15.253.408 ton.
SEGMEN TANAMAN LAINNYA
Ha
Uraian Realisasi 2016 Holding Realisasi 2017
RKAP 2017 Pencapaian
Tebu Sendiri 49,382.76 53,053.57 59,575.73 89.05% 107.43%
Tebu Rakyat 149,704.79 123,731.91 154,016.78 80.34% 82.65%
Jumlah Areal Tanaman Tebu 199,087.55 176,785.48 213,592.51 82.77% 88.80%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)86
Produktivitas tebu per hektar secara total sebesar 68.90 Ton/Ha atau 90,02% dari RKAP yang dianggarkan
sebesar 76,54 Ton/Ha dan mengalami penurunan 10,08% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar 76,62 Ton/Ha.
Realisasi rendemen secara total realisasi adalah 7,09%, atau 90,67% dari RKAP yang dianggarkan sebesar
7,82% dan meningkat 14,72% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,18%.
Realisasi produksi gula secara total sebesar 860.881 ton atau 67,16% dari target RKAP sebesar 1.281.831
ton dan mengalami penurunan 8,68% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 942.679
ton.
Realisasi produksi tetes secara total sebesar 612.013 Ton atau 79,22% dari target RKAP sebesar 772.569
ton dan mengalami penurunan 22,94% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 794.244
ton.
Kapasitas giling mengindikasikan rata–rata jumlah tebu digiling tiap harinya, realisasi kinerja kapasitas giling
inklusif Tahun 2017 sebesar 103.452 TCD (83,64% RKAP Tahun 2017), sedangkan pada periode yang sama,
realisasi kapasitas giling Tahun 2016 adalah sebesar 98.724 TCD.
Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya produksi tebu dan gula:
1. Rata-rata di awal giling umur tebu <12 bulan dan kondisi masih hujan. Khusus di Pulau Jawa terjadi
persaingan dalam perolehan bahan baku tebu (Idle Kapasitas).
2. Adanya kekhawatiran manajemen/Direksi terhadap kemungkinan keluarnya tebu asli daerah sehingga
pabrik diputuskan untuk segera giling meskipun kondisi bahan baku tebu belum masak optimal.
3. Komposisi varietas masak awal untuk ditebang pada awal giling jumlahnya sangat sedikit (<15% dari
kebutuhan kapasitas giling) sehingga kekurangan tersebut digantikan oleh varietas lain yang belum
masak.
4. Downtime machine tinggi sehingga menyebabkan losses dalam pabrik meningkat.
5. Persiapan pabrik untuk pelaksanaan giling masih belum optimal hal ini ditandai dengan terjadinya
kerusakan dibeberapa alat dalam pabrik.
6. Inefisiensi penggunaan uap sehingga terjadi defisit ampas (baggase) dan suplesi bahan bakar tinggi.
7. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP).
Penjualan Gula dan Tetes
Realisasi nilai penjualan gula tahun 2017 sebesar Rp 4.328.993 juta 37,69% di bawah target RKAP
yaitu sebesar Rp 6.947.880 juta, terutama karena tidak terealisasinya volume penjualan sebagaimana
yang ditargetkan di dalam RKAP. Jika dibandingkan dengan nilai penjualan pada periode yang sama tahun
sebelumnya, terdapat penurunan 1,7% terutama karena turunnya harga jual, sekalipun volume penjualan
mengalami sedikit peningkatan.
Penjualan Gula
Uraian Realisasi 2016 Realisasi 2017 RKAP 2017 Pencapaian
Nilai (Rp. Juta) 4,403,784.00 4,328,993.00 6,947,880.00 62.31% 98.30%
Volume (Ton) 435,709.00 454,501.00 700,722.00 64.86% 104.31%
Harga (Rp./Kg) 10,107.00 9,525.00 9,915.00 96.07% 94.24%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 87Laporan Tahunan 2017
Penjualan Tetes
Uraian Realisasi 2016 Realisasi 2017 RKAP 2017 Pencapaian
Nilai (Rp. Juta) 953,728.00 861,751.00 863,239.00 99.83% 90.36%
Volume (Ton) 604,277.00 552,418.00 558,039.00 98.99% 91.42%
Harga (Rp./Kg) 1,578.00 1,560.00 1,547.00 100.84% 98.86%
Realisasi nilai penjualan tetes pada tahun 2017 sebesar Rp 861.751 juta atau 0,17% di bawah target yang
ditetapkan dalam RKAP, terutama karena tidak tercapainya target volume penjualan yang ditetapkan dalam
RKAP sekalipun harga jual berada di atas target dalam RKAP. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya nilai penjualan mengalami penurunan 9,64% karena baik volume penjualan
maupun harga jual mengalami penurunan.
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)88
Beberapa hal yang mempengaruhi harga gula:
1. Adanya faktor cuaca yang menguntungkan mengakibatkan tingginya volume produksi gula dunia dan
Indonesia pada tahun 2017, hal ini mengakibatkan tertekannya harga komoditi gula.
2. Tren harga eceran lokal sejak bulan Agustus 2015 hingga semester I 2017 cenderung naik karena
ketatnya pasokan dan terkendalinya peredaran gula rafinasi sehingga tidak merembes ke pasar konsumsi
rumah tangga.
3. Sentimen positif atas kebijakan pengetatan impor dan pengendalian distribusi gula rafinasi, serta
kerjasama Pemerintah dengan KPK dalam memperbaiki tata niaga gula.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 89Laporan Tahunan 2017
Luas Areal Tanaman Teh, Kopi dan KakaoAreal Teh seluas 30.402,46 ha di PTPN IV, VI, VII, VIII, IX, dan XII dimana areal terluas berada di PTPN VIII seluas
19.342,14 ha. Total areal tanaman kopi seluas 13.085,34 ha berada di PTPN VI, VIII, IX, dan XII dengan areal
terluas berada di PTPN XII seluas 10.825,57 ha, sedangkan komoditi kakao hanya dimiliki oleh PTPN XII seluas
5.782,72 ha.
Realisasi produksi teh kering kebun sendiri pada tahun 2017 hanya tercapai 48.200 ton atau 75,93% dari
target produksi dalam RKAP 2017 yaitu sebesar 63.478 ton, dan mengalami penurunan sebesar 1,57%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yaitu sebesar 48.968 ton. Realisasi produktivitas teh tahun 2017
adalah 1.631 kg kering/ha atau 75,93% dari target RKAP 2017 yaitu sebesar 2.148 kg kering/ha, dan jika
dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan 1,81%.
Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian produksi dan produktivitas teh kebun sendiri adalah:
1. Pelaksanaan pemupukan yang belum optimal berpengaruh signifikan terhadap pencapaian produksi.
2. Pelaksanaan pemangkasan tidak sesuai dengan rotasi dan pemeliharaan tanaman lainnya tidak tepat
waktu karena ketersediaan bahan kimia dan alat yang terlambat.
3. Pengendalian iklim mikro melalui penataan dan pemeliharaan pohon pelindung belum optimal.
4. Tidak disiplinnya tenaga panen sehingga masih ditemukannya pelaksanaan panen tandes sehingga bahan
baku pucuk menjadi kasar dan akan merusak daun pemeliharaan serta lambat dalam proses recovery
tanaman.
Sedangkan realisasi produksi teh kering dari pembelian bahan baku pada pihak III tahun 2017 adalah sebesar
969 ton atau 33,75% dari target dalam RKAP 2017 dan mengalami penurunan sebesar 29,44% dari realisasi
tahun 2016. Untuk realisasi penggalian produksi di TMTP atau lancuran tercatat sebesar 782 ton, atau
35,90% dari target dalam RKAP 2017 yaitu sebesar 2.179 ton, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun
2016 mengalami penurunan 20,45%.
Beberapa hal yang mempengaruhi produksi dengan bahan baku teh kering dari pihak ketiga adalah:
1. Adanya pemangkasan bersih yang mengakibatkan produksi menurun.
2. PTPN yang bergerak di bidang produksi teh selektif dalam penerimaan bahan baku yang berkualitas
rendah.
Ha
Uraian Holding Pencapaian
Realisasi 2016 Realisasi 2017 RKAP 2017
Teh 31,250.10 30,402.46 30,465.53 99.79% 97.29%
Kopi Robusta 7,061.71 6,136.02 6,136.02 100.00% 86.89%
Kopi Arabika 6,937.54 6,949.32 6,935.28 100.20% 100.17%
Kakao Edel 1,961.90 2,013.65 2,116.78 95.13% 102.64%
Kakao Bulk 4,428.59 3,769.07 4,250.85 88.67% 85.11%
Produksi dan Produktivitas Teh
Uraian Holding Pencapaian
Realisasi 2016 Realisasi 2017 RKAP 2017
Areal Tanaman Menghasilkan/TM (Ha)
29,472.66 29,545.94 29,545.94 100.00% 100.25%
Produksi Basah (ton)- Kebun Sendiri- Pembelian Pihak Ketiga- ATP/LancuranJumlah Produksi Basah
218,039.00 6,394.00 4,462.00
228,895.00
215,360.00 4,571.00 3,495.00
223,426.00
287,375.00 12,907.00
9,586.00 309,868.00
74.94%35.41%36.46%72.10%
98.77%71.49%78.33%97.61%
Produksi Kering (ton)- Kebun Sendiri- Pembelian Pihak Ketiga- ATP/LancuranJumlah Produksi Kering
48,968.00 1,373.00
983.00 51,324.00
48,200.00 969.00 782.00
49,951.00
63,478.00 2,871.00 2,179.00
68,528.00
75.93%33.75%35.89%72.89%
98.43%70.58%79.55%97.32%
Produktivitas (kg/ha) 1,661.00 1,631.00 2,148.00 75.93% 98.19%
Rendemen (%)- Kebun Sendiri- Pembelian Pihak Ketiga- ATP/Lancuran
22.46 21.48 22.42
22.38 21.20 22.36
22.09 22.25 22.12
101.31%95.28%
101.08%
99.64%98.70%99.73%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)90
Sehubungan dengan kualitas/mutu teh hitam, untuk jenis orthodox pada tahun 2017 terealisir sebesar
57,40% yang mencapai 96,21% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2017, jika dibandingkan dengan
tahun 2016 angka tersebut meningkat 14,11%. Sedangkan untuk jenis teh hitam CTC tercapai 71,11% yaitu
95,66% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2017, dan angka tersebut mengalami peningkatan sebesar
2,47% dari realisasi tahun 2016. Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi kualitas teh tersebut adalah:
1. Masih ditemukannya kualitas bahan baku yang tidak sesuai standar.
2. Secara overall, kandungan serat dalam bahan baku pucuk tinggi sebagai dampak dari tanaman kurang
nutrisi.
3. Kondisi mesin di beberapa pabrik sudah tidak memenuhi standar.
4. Kurang terkontrol dan terukurnya capaian parameter proses karena minimnya alat kontrol.
5. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan unsur pengawas dan rendahnya ketrampilan karyawan karena
minimnya pelatihan.
Realisasi nilai penjualan teh Tahun 2017 sebesar Rp929.404 juta atau 62,04% dari nilai yang dianggarkan
dalam RKAP yaitu Rp1.497.958 juta, namun nilai tersebut mengalami peningkatan 3,87% dibandingkan
realisasi tahun 2016 yaitu sebesar Rp894.786 juta. Belum dapat terealisirnya target nilai penjualan dalam
RKAP 2017 karena baik dari volume penjualan maupun harga jual di bawah target dalam RKAP. Sedangkan
peningkatan nilai penjualan dibandingkan dengan tahun 2016 adalah karena naiknya volume penjualan
sekalipun harga jual mengalami penurunan.
Uraian Realisasi 2016 Realisasi 2017 RKAP 2017 Pencapaian
Nilai (Rp. Juta) 894,786.00 929,405.00 1,497,958.00 62.04% 103.87%
Volume (Ton) 45,474.00 48,474.00 68,555.00 70.71% 106.60%
Harga (Rp./Kg) 19,565.00 19,173.00 21,850.00 87.75% 98.00%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 91Laporan Tahunan 2017
Produksi dan Produktivitas Kopi
Realisasi produksi kopi arabika kering tahun 2017 adalah sebesar 1.538 ton atau 63,01% dari target RKAP
2017, jumlah tersebut meningkat 31,81% dibandingkan realisasi tahun 2016, sedangkan realisasi tingkat
produktivitas kopi arabika adalah sebesar 266 kg/ha atau 63,31% dari target RKAP, realisasi tersebut
meningkat 16,50% dibandingkan realisasi tahun 2016. Tidak tercapainya target produksi dan produktivitas
RKAP 2017 terutama karena adanya serangan nematoda di PTPN VIII yang menyebabkan kematian tanaman
hingga mencapai 40% dan minimnya pohon naungan (lahan eks-garapan).
Realisasi produksi kopi robusta tahun 2017 adalah sebesar 2.299 ton, atau 71,81% dari target dalam
RKAP 2017, realisasi tersebut meningkat 18,39% dibandingkan realisasi tahun 2016, sedangkan realisasi
produktivitas kopi robusta tahun 2017 adalah 506 kg/ha atau 71,94% dari target RKAP 2017, angka
produktivitas tersebut meningkat 15,00% dari realisasi tahun 2016, Tidak tercapainya target produksi dan
produktivitas RKAP 2017 tersebut terutama karena pemupukan tidak dilaksanakan secara optimal, adanya
kerusakan pohon pelindung, dan terlambatnya pelaksanaan pemangkasan.
Produksi dan Produktivitas Kakao
Realisasi produksi kakao edel tahun 2017 sebesar 282 ton atau 47,04% dari target RKAP 2017 dan
mengalami penurunan 6,25% dibandingkan realisasi tahun 2016. Sedangkan realisasi produktivitas kakao
edel tahun 2017 sebesar 206 kg/ha atau 47,14% dari target RKAP 2017, angka tersebut mengalami
penurunan 12,69% dari realisasi tahun 2016.
Realisasi produksi kakao bulk tahun 2017 sebesar 1.151 ton atau 38.44% dari target RKAP 2017, jumlah
tersebut mengalami penurunan 54,19% dari realisasi tahun 2016. Sedangkan realisasi produktivitas kakao
bulk Tahun 2017 adalah sebesar 312 kg/ha atau 41,58% dari target RKAP 2017, jumlah tersebut mengalami
Uraian Holding Pencapaian
Realisasi 2016 Realisasi 2017 RKAP 2017
Kopi Arabika- Areal Tanaman
Menghasilkan/TM (Ha)- Produksi basah (ton)- Produksi kering (ton)- Produktivitas (kg/ha)- Rendemen (%)
5,105.70 6,895.00 1,167.00
229.00 16.93
5,776.47 9,203.00 1,538.00
266.00 16.71
5,803.72 15,321.00
2,442.00 421.00
15.94
99.53%60.07%62.98%63.18%
104.83%
113.14%133.47%131.79%116.16%
98.70%
Kopi Robusta- Areal Tanaman
Menghasilkan/TM (Ha)- Produksi basah (ton)- Produksi kering (ton)- Produktivitas (kg/ha)- Rendemen (%)
4,415.81 8,651.00 1,942.00
440.00 22.45
4,545.84 10,378.00
2,299.00 506.00
22.15
4,554.04 15,333.00
3,202.00 703.00
20.88
99.82%67.68%71.80%71.98%
106.08%
102.94%119.96%118.38%115.00%
98.66%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)92
penurunan sebesar 46,47% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016. Tidak tercapainya produksi dan
produktivitas tersebut terhadap RKAP 2017 disebabkan oleh perlakuan kultur teknis tidak dilaksanakan
secara optimal (termasuk pemupukan tidak sesuai RKAP), adanya serangan hama penggerek buah kakao
(PBK) dan penyakit buah busuk, serta adanya kerusakan pohon pelindung.
Uraian Holding Pencapaian
Realisasi 2016 Realisasi 2017 RKAP 2017
Kakao Edel- Areal Tanaman
Menghasilkan/TM (Ha)- Produksi basah (ton)- Produksi kering (ton)- Produktivitas (kg/ha)- Rendemen (%)
1,278.38 849.00 301.00 236.00
33.69
1,372.69 822.00 282.00 206.00
34.36
1,372.69 1,729.00
600.00 437.00
34.71
100.00%47.54%47.00%47.14%98.99%
107.38%96.82%93.69%87.29%
101.99%
Kakao Bulk- Areal Tanaman
Menghasilkan/TM (Ha)- Produksi basah (ton)- Produksi kering (ton)- Produktivitas (kg/ha)- Rendemen (%)
4,311.09 7,772.00 2,512.00
583.00 32.32
3,689.17 3,577.00 1,151.00
312.00 32.17
3,989.95 9,070.00 2,993.00
750.00 33.00
92.46%39.44%38.46%41.60%97.48%
85.57%46.02%45.82%53.52%99.54%
Analisa kinerja keuangan komprehensif ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan
Konsolidasian PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (“PTPN III”) untuk periode 31 Desember 2017 dan 2016
(disajikan kembali) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja melalui
Laporan Audit No. RPC-7296/PSS/2018 tanggal 7 Juni 2018, dan memperoleh pendapat wajar, dalam semua
hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PTPN III dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017,
serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Pemahaman atas uraian tinjauan keuangan ini tetap memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan
Keuangan Konsolidasian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Dalam tahun berjalan,
Entitas telah menerapkan standar akuntansi keuangan (“SAK”) dan intrepretasi standar akuntansi keuangan
(“ISAK”) baru dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2017.
Analisis KinerjaKeuangan Komprehensif
Pada tahun 2017, perusahaan-perusahaan yang berada di bawah holding PTPN III masih mengalami berbagai
kendala baik dari fakor cuaca yang mempengaruhi produksi dan produktivitas, serangan hama mengakibatkan
turunnya penjualan terutama karena turunnya volume penjualan, serta gejolak harga komoditi yang
mempengaruhi nilai penjualan. Namun demikian karena efisiensi biaya, pada tahun 2017, secara konsolidasi
Perseroan masih mampu membukukan laba kotor dan laba usaha masing-masing sebesar Rp10,99 triliun dan
Rp4,15 triliun meningkat masing-masing 28,67% dan 372,11% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 93Laporan Tahunan 2017
Kinerja Keuangan Tahun 2017 dan 2016 (disajikan kembali)Rp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Pendapatan 35,216.44 33,897.16 1,319.28 3.89%
Beban Pokok Pendapatan (24,225.32) (25,355.00) 1,129.68 -4.46%
Laba (Rugi) Kotor 10,991.12 8,542.16 2,448.96 28.67%
Laba (Rugi) Usaha 4,151.47 879.34 3,272.13 372.11%
Laba (Rugi) SebelumPajak Penghasilan
1,912.91 (1,038.44) 2,951.34 -284.21%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 736.01 (1,737.27) 2,473.28 -142.37%
Laba (Rugi) yang dapat didistribusikan ke:- Pemilik Entitas Induk- Kepentingan Non Pengendali
764.47(28.47)
(1,524.87)(212.40)
2,289.34 183.93
-150.13%-86.60%
Jumlah Rugi Komprehensif yang dapat didistribusikan kepada:- Pemilik Entitas Induk- Kepentingan Non Pengendali
(149.43)(127.66)
(2,150.54)(281.82)
2,001.11 3,579.48
-93.05%-54.70%
Rincian PendapatanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Produk kelapa sawit 22,495.81 21,712.54 783.27 3.61%
Produk karet 4,229.04 3,430.05 799.00 23.29%
Produk tanaman lainnya 6,698.84 7,104.70 (405.87) -5.71%
Pendapatan lainnya 1,792.74 1,649.87 142.88 8.66%
Total Pendapatan 35,216.43 33,897.16 1,582.27 3.89%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)94
Selama tahun 2017, PTPN III meraih total pendapatan sebesar Rp35,22 triliun, mengalami peningkatan
sebesar Rp1,58 triliun atau 3,89% dibandingkan pendapatan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp33,90 triliun.
Pendapatan utama Holding Perkebunan ini berasal dari penjualan produk kelapa sawit yang terdiri dari
penjualan CPO dan Kernel, produk karet, produk tanaman lainnya (tebu, teh, kopi dan kakao) dan produk-
produk hilirnya masing-masing, serta pendapatan lainnya (sektor lain/cucu perusahaan).
Kontribusi pendapatan terbesar pada tahun 2017 berasal dari penjualan produk kelapa sawit yaitu
sebesar Rp22,50 triliun atau 63,88% dari total penjualan. Penjualan produk sawit tersebut mengalami
peningkatan sebesar Rp783,27 miliar atau 3,61% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp21,71 triliun.
Pada tahun 2017, hampir seluruh komponen pendapatan mengalami peningkatan kecuali untuk pendapatan
dari produk tanaman lainnya yang mengalami penurunan sebesar Rp405,87 miliar atau 5,71% yaitu dari
sebesar Rp7,10 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp6,70 triliun pada tahun 2017.
Peningkatan pendapatan terbesar berasal dari komponen penjualan produk karet yaitu sebesar Rp799,00
miliar atau 23,29%, yaitu dari sebesar Rp3,43 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp4,23 triliun pada
tahun 2017. Peningkatan nilai penjualan tersebut terutama karena adanya peningkatan harga jual pada tahun
2017.
Peningkatan nilai penjualan CPO pada tahun 2017 terutama karena naiknya harga jual CPO dibandingkan harga
jual tahun 2016, sedangkan volume produksi hampir di seluruh PTPN mengalami penurunan. Produk sawit
lainnya adalah PKO yang nilai penjualannya juga mengalami peningkatan pada tahun 2017 jika dibandingkan
dengan tahun 2016, peningkatan tersebut terjadi baik karena peningkatan baik harga jual maupun volume
penjualan.
Rincian Beban Pokok PendapatanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Total beban pokok produksi 24,073.82 26,333.90 (2,260.08) -8.58%
Persediaan barang jadi awal 2,685.33 1,704.00 981.33 57.59%
Persediaan barang jadi akhir (2,533.83) (2,682.90) 149.06 -5.56%
Total Beban Pokok Pendapatan 24,225.32 25,355.00 (1,129.68) -4.46%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 95Laporan Tahunan 2017
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau
berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut
distribusi kepada pemegang saham. Beban Pendapatan adalah beban yang timbul dari aktivitas utama
perusahaan sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar perusahaan.
Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp1,13triliun atau 4,46%, yaitu
dari sebesar Rp25,36 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp24,23 triliun pada tahun 2017.
Terjadinya penurunan realisasi beban pokok pendapatan di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016
terutama karena turunnya beban pokok produksi.
Pada tahu 2017 Perseroan mampu membukukan Laba Kotor sebesar Rp 10,99 triliun, meningkat sebesar
Rp 2,45 triliun atau 28,67% dibandingkan dengan tahun 2016, karena selain pendapatan mengalami
peningkatan, Perseroan juga mampu melakukan efisiensi pada Beban Pokok Pendapatan.
Laba KotorRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Pendapatan 35,216.44 33,897.16 1,319.28 3.89%
Beban Pokok Pendapatan (24,225.32) (25,355.00) 1,129.68 -4.46%
Laba Kotor 10,991.12 8,542.16 2,448.96 28.67%
Rincian Beban Pemasaran dan PenjualanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Pengangkutan ke pelabuhan 479.92 525.39 (45.48) -8.66%
Beban pemasaran dan promosi 20.02 15.11 4.91 32.47%
Biaya gudang/penyimpanan 13.19 16.13 (2.93) -18.19%
Klaim minyak sawit dan inti sawit 12.77 8.09 4.69 57.98%
Jasa keagenan 12.01 4.31 7.70 178.72%
Biaya pelabuhan (handling fee) 11.90 14.31 (2.41) -16.82%
Gaji dan tunjangan sosial 6.75 6.11 0.64 10.39%
Beban jasa logistik 6.24 21.92 (15.69) -71.56%
Biaya instalasi pompa 5.60 7.25 (1.65) -22.74%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 6 miliar) 31.52 38.66 (7.14) -18.46%
Total Beban Pemasaran dan Penjualan 599.92 657.28 (57.36) -8.73%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)96
Beban Pemasaran dan Penjualan adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendukung
penjualan. Pada tahun 2017 tercatat total Beban Pemasaran dan Penjualan sebesar Rp599,92miliar,
mengalami penurunan sebesar Rp57,36 miliar atau 8,73%dari beban tahun 2016 yaitu sebesar
Rp657,28miliar. Penurunan terbesar terjadi pada komponen beban pengangkutan ke pelabuhan yaitu
sebesar Rp45,48 miliar atau 8,66% yaitu dari sebesar Rp525,39 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar
Rp479,92 miliar pada tahun 2016. Beban pengangkutan ke pelabuhan tersebut juga merupakan komponen
beban pemasaran dan penjualan (80%).
Rincian Beban Umum dan AdministrasiRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Gaji, upah dan tunjangan lainnya 1,634.78 1,613.35 21.43 1.33%
Bonus dan tantiem 1,227.08 723.80 503.28 69.53%
Beban imbalan kerja 1,143.38 930.57 212.80 22.87%
Beban perjalanan 386.71 370.09 16.62 4.49%
Program pensiun sukarela 225.15 8.89 216.26 2432.63%
Depresiasi dan amortisasi 144.95 146.00 (1.05) -0.72%
Biaya keamanan 144.84 146.57 (1.73) -1.18%
Pajak dan retribusi 125.26 144.02 (18.76) -13.02%
Beban pemeliharaan dan perbaikan 113.10 104.52 8.58 8.21%
Biaya umum unit usaha 104.62 102.60 2.02 1.96%
Pendidikan dan latihan 99.75 89.70 10.05 11.20%
Biaya konsultan 96.61 65.83 30.78 46.76%
Beban pension 86.27 155.30 (69.03) -44.45%
Iuran tambahan dana pensiun 83.26 75.74 7.51 9.92%
Listrik dan penerangan 67.04 72.25 (5.21) -7.21%
Beban kantor, gedung, dan mess 61.05 54.94 6.11 11.13%
Biaya Dewan Komisaris 58.87 72.25 (13.38) -18.52%
Alat tulis kantor 56.10 77.26 (21.17) -27.40%
Biaya CSR dan sumbangan 48.64 34.08 14.56 42.71%
Beban kantor penghubung/perwakilan 39.58 38.59 0.99 2.58%
Asuransi 34.83 28.16 6.67 23.69%
Amdal, sistem keselamatan dan kesehatan kerja 29.60 22.52 7.08 31.43%
Telepon, faksimili, teleks dan pos 29.09 25.27 3.82 15.12%
Biaya penelitian dan pengembangan 23.88 34.14 (10.27) -30.08%
Persediaan Air 9.69 9.40 0.28 3.02%
Biaya penanggulangan limbah 7.89 10.97 (3.08) -28.05%
Penutupan buku 4.49 7.85 (3.36) -42.77%
Beban pensiun karyawan sukarela 0.59 166.55 (165.96) -99.65%
Beban insentif performance karyawan - 145.00 (145.00) -100.00%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp6 miliar) 215.25 261.69 (46.44) -17.75%
Total Beban Umum dan Administrasi 6,302.31 5,737.89 564.43 9.84%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 97Laporan Tahunan 2017
Rincian Pendapatan Operasi LainRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Pendapatan sewa 137.77 112.76 25.01 22.18%
Pendapatan penjualan kayu 67.75 6.09 61.66 1012.95%
Penjualan non-komoditi 66.65 102.52 (35.87) -34.99%
Pendapatan dividen 52.50 21.27 31.24 146.88%
Pendapatan denda dan klaim 44.37 33.25 11.13 33.47%
Penjualan aset tetap 44.26 8.82 35.44 402.04%
Pembalikan bonus karyawan 28.49 15.59 12.90 82.79%
Pendapatan rumah sakit 20.04 42.62 (22.58) -52.98%
Pendapatan ganti rugi lahan 16.82 18.99 (2.18) -11.47%
Penerimaan penjualan sertifikatRoundtable of Sustainable Palm Oil
16.26 5.79 10.47 180.80%
Pendapatan penjualan tea waste 15.82 12.59 3.24 25.72%
Penjualan jasa titip olah 14.02 27.53 (13.51) -49.08%
Penjualan produk sampingan 13.35 6.01 7.34 122.16%
Pendapatan penjualan listrik Sei Mangkei 12.98 15.92 (2.95) -18.50%
Pendapatan BPJS kesehatan 12.94 14.47 (1.53) -10.57%
Pendapatan sludge CPO cucian tangki timbun 12.88 5.05 7.83 154.99%
Pendapatan cigarillos 6.95 5.73 1.21 21.12%
Pendapatan selisih kurs 6.56 45.27 (38.72) -85.52%
Pendapatan ganti rugi tanaman/Pertamina 5.61 2.31 3.30 142.84%
Pendapatan SHU KSO 5.19 - 5.19 0.00%
Penghapusan denda dan utang pajak 3.65 112.85 (109.20) -96.77%
Pendapatan kelebihan pajak dan bunga - 19.35 (19.35) -100.00%
Pendapatan beban bunga bank - 34.73 (34.73) -100.00%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 5 miliar) 245.46 155.51 89.95 57.84%
Total Pendapatan Operasi Lain 850.31 825.03 25.28 3.06%
Beban Umum dan Administrasi adalah beban yang timbul akibat kegiatan di bidang umum dan administrasi.
Beban Administrasi dan Umum pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp6,30 triliun, mengalami peningkatan
sebesar Rp564,43 miliar atau 9,84% dibandingkan beban tahun 2016 yaitu sebesar Rp5,74 triliun.
Komponen beban administrasi dan umum yang mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2017 adalah
biaya bonus dan tantiem yaitu sebesar Rp503,28 miliar atau 69,53%, yaitu dari sebesar Rp723,80 miliar
pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp1,23 triliun pada tahun 2017. Beban SDM (gaji, upah dan tunjangan
lainnya) merupakan komponen terbesar (25,94%) dari total beban administrasi dan umum.
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)98
Pada tahun 2017 Perseroan membukukan pendapatan operasional lain sebesar Rp850,31 miliar, mengalami
peningkatan sebesar Rp25,28 miliar atau 3,06% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp825,03 miliar.
Komponen pendapatan operasional lain yang mengalami penurunan terbesar pada tahun 2016 adalah
pendapatan dari penjualan aset tanaman yaitu sebesar Rp148,15 miliar atau hampir 100%, dari sebesar
Rp148,15 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp5,71 juta pada tahun 2016.
Rincian Beban Operasi LainRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Beban penurunan nilai 112.52 787.52 (675.01) -85.71%
Tagihan dan denda pajak 66.21 58.32 7.89 13.53%
Gaji, upah dan biaya sosial pension 53.34 45.41 7.93 17.46%
Beban penyisihan penurunan piutang 46.90 249.40 (202.50) -81.19%
Beban penyusutan dan amortisasi aset lainnya 43.72 25.90 17.82 68.78%
Beban rumah sakit 37.01 63.08 (26.08) -41.34%
Beban produksi produk sampingan 30.99 19.88 11.12 55.93%
Beban pengelolaan kawasan industri 22.89 18.43 4.46 24.23%
Beban tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) 22.77 26.18 (3.41)
Penghapusan bibit karet 17.08 230.88 (213.80) -92.60%
Beban konsultan hukum 14.31 79.67 (65.36)
Beban penyusutan aktiva non produktif tanaman 14.20 43.20 (29.00) -67.13%
Biaya KSO 13.88 18.75 (4.86) -25.94%
Biaya jaminan sosial 10.77 - 10.77 0.00%
Kerugian beban Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit
10.25 14.59 (4.34) -29.77%
Sumbangan 7.87 11.15 (3.27) -29.37%
Beban eksploitasi areal non produktif 2.70 16.41 (13.71) -83.55%
Beban pajak kurang bayar 2.07 28.88 (26.81) -92.83%
Beban operasional PMT 0.24 11.11 (10.88) -97.88%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 miliar) 251.31 336.40 (85.09) -25.29%
Total Beban Operasi Lain 781.02 2,085.16 (1,304.14) -62.54%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 99Laporan Tahunan 2017
Beban operasional lain pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp781,02 miliar, mengalami penurunan sebesar
Rp1,30 triliun atau 62,54% dibandingkan dengan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp2,09 triliun. Komponen
beban operasional lain yang mengalami penurunan terbesar adalah beban penurunan nilai yaitu sebesar
Rp675,01 miliar atau 85,71%, yaitu dari sebesar Rp787,52miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar
Rp112,52 miliar pada tahun 2017.
Kemampuan Perseroan membukukan Laba Usaha pada tahun 2017 meningkat secara signifikan yaitu
sebesar Rp3,27 triliun atau 372,11%, dari perolehan laba usaha sebesar Rp879,34 miliar pada tahun 2016
menjadi sebesar Rp4,15 triliun. Faktor utama yang mendorong peningkatan laba usaha tersebut terutama
peningkatan laba kotor dan turunnya beban operasional dalam jumlah yang cukup signifikan.
Laba UsahaRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Laba Kotor 10,991.12 8,542.16 2,448.96 28.67%
Beban Pemasaran dan Penjualan (599.92) (657.28) 57.36 -8.73%
Beban Umum dan Administrasi (6,302.32) (5,737.89) (564.43) 9.84%
Pendapatan Operasi Lain 850.31 825.03 25.28 3.06%
Pajak Final atas Penghasilan Operasi Lain (6.69) (7.52) 0.83 -11.03%
Beban Operasi Lain (781.03) (2,085.16) 1,304.13 -62.54%
Laba Usaha 4,151.47 879.34 3,272.13 372.11%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)100
Pada tahun 2017 Perseroan membukukan bagian laba entitas asosiasi sebesar Rp76,85 miliar, meningkat
sebesar Rp29,19 miliar atau 61,25% dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp47,66 miliar.
Bagian Laba (Rugi) Entitas AsosiasiRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi 76.85 47.66 29.19 61.25%
Pada tahun 2017, Perseroan membukukan pendapatan keuangan sebesar Rp284,80miliar, mengalami
penurunan sebesar Rp13,91 miliar atau 4,66% dibandingkan pendapatan keuangan pada tahun 2016 yaitu
sebesar Rp298,71 miliar.
Pendapatan KeuanganRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Pendapatan Keuangan 343.61 357.58 (13.97) -3.91%
Pajak Final atas Pendapatan Keuangan (58.81) (58.87) 0.06 -0.10%
Pendapatan Keuangan 284.80 298.71 (13.91) -4.66%
Rincian Beban KeuanganRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Beban bunga dari:- Utang bank- Pinjaman Pemerintah- MTN- Obligasi- Lainnya
2,765.98 102.09 177.53
37.75 169.30
2,850.39 99.29
115.33 37.75 99.64
(84.41)2.80
62.20 0.00
69.66
-2.96%2.82%
53.93%0.00%
69.92%
Total Beban Keuangan 3,252.64 3,202.39 50.26 1.57%
Dikurangi
Kapitalisasi biaya pinjaman ke tanaman yang belum menghasilkan
(652.42) (938.24) 285.82 -30.46%
Total Beban Keuangan 2,600.22 2,264.15 336.08 14.84%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 101Laporan Tahunan 2017
Pada tahun 2017 Perseroan membukukan beban keuangan yang merupakan beban bunga pinjaman (setelah
dikurangi dengan kapitalisasi biaya pinjaman ke tanaman yang belum menghasilkan) sebesar Rp2,60triliun,
jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp336,08 miliar atau 14,84% dibandingkan pada tahun
2016 yaitu sebesar Rp2,26 triliun.
Peningkatan beban keuangan terbesar berasal dari komponen beban bunga utang lainnya yaitu sebesar
Rp69,66 miliar atau 69,92%, yaitu dari sebesar Rp99,64 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp169,30
miliar pada tahun 2017. Peningkatan beban bunga tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah utang jangka
pendek bank.
Pada tahun 2017, Perseroan membukukan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp1,91 triliun, angka tersebut
mengalami peningkatan sebesar Rp 2,95 triliun setelah tahun sebelumnya membukukan rugi sebelum pajak
sebesar Rp 1,04 triliun. Faktor yang mendorong perolehan laba tersebut terutama karena perolehan laba
usaha yang cukup signifikan pada tahun 2017.
Laba (Rugi) Sebelum PajakRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Laba (Rugi) Usaha 4,151.47 879.34 3,272.13 372.11%
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi 76.85 47.66 29.19 61.25%
Pendapatan Keuangan 343.61 357.58 (13.97) -3.91%
Pajak Final atas Pendapatan Keuangan (58.81) (58.87) 0.06 -0.10%
Beban Keuangan (2,600.22) (2,264.15) (336.08) 14.84%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 1,912.91 (1,038.44) 2,951.34 -284.21%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)102
Beban Pajak Penghasilan (final) pada tahun 2017 adalah sebesar Rp1,18 triliun, meningkat sebesar Rp478,07
miliar atau 68,41% dibandingkan dengan beban tahun 2016 yaitu sebesar Rp698,83 miliar.
Beban Pajak PenghasilanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Perusahaan- Kini- Penyesuaian atas pajak kini periode lalu- Tangguhan
363.70 -
34.01
184.49 11.66
100.00
179.21 (11.66)(65.99)
97.14%-100.00%
-65.99%
Sub Total 397.71 296.15 101.56 34.29%
Perusahaan- Kini- Penyesuaian atas pajak kini periode lalu- Pajak atas revaluasi asset- Tangguhan
471.42 1.13
-306.65
368.29 51.25
6.93 (23.79)
103.13 (50.12)
(6.93)330.44
28.00%-97.80%
-1389.04%
Sub Total 779.19 402.68 376.51 93.50%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 1,176.90 698.83 478.07 68.41%
Pada tahun 2017 Perseroan membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp736,01miliar, setelah membukukan
rugi tahun berjalan pada tahun 2016 sebesar Rp1,74triliun. Perolehan laba tahun berjalan tersebut terutama
karena perusahaan mampu membukukan laba sebelum pajak yang cukup signifikan.
Laba (Rugi) Tahun BerjalanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1,912.91 (1,038.44) 2,951.34 -284.21%
Beban Pajak Penghasilan (1,176.90) (698.84) (478.07) 68.41%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 736.01 (1,737.27) 2,473.28 -142.37%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 103Laporan Tahunan 2017
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun BerjalanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 736.01 (1,737.27) 2,473.28 -142.37%
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:- Revaluasi aset tetap- Pengukuran kembali atas liabilitas
imbalan kerja karyawan- Rugi penyesuaian liabilitas keuangan –
neto- Bagian penghasilan komprehensif dari
entitas asosiasi - revaluasi aset tetap- Bagian penghasilan komprehensif dari
entitas asosiasi - keuntungan (kerugian) aktuaria
- Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
- Pajak penghasilan terkait revaluasi asset
(1.03)
(1,291.38)
(1.12)
33.28
(1.09)
247.40 -
0.08
(673.28)
(1.26)
30.89
(0.84)
190.82 (241.37)
(1.11)
(618.10)
0.14
2.39
(0.25)
56.57
241.37
-1337.35%
91.80%
-10.82%
7.72%
30.19%
29.65%
-100.00%
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:- Aset keuangan tersedia untuk dijual –
neto 0.85 (0.14) 0.99 -718.12%
Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak
(1,013.09) (695.09) (318.00) 45.75%
Total Laba (Rugi) Komprehensif Lain Periode Berjalan
(277.08) (2,432.36) 2,155.28 -88.61%
Laba (Rugi) yang Dapat DidistribusikanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Kepada Pemilik Entitas Induk 764.47 (1,524.87) 2,289.34 -150.13%
Kepada Kepentingan Non Pengendali (28.47) (212.40) 183.93 -86.60%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)104
Pada tahun 2017 Perseroan mencatat Rugi Komprehensif sebesar Rp277,08 miliar, jumlah tersebut
mengalami penurunan sebesar Rp2,16 triliun atau 88,61% dibandingkan dengan tahun 2016. Penyebab
turunnnya rugi komprehensif yang terjadi pada tahun 2017 terutama karena peningkatan laba bersih tahun
berjalan yang cukup signifikan. Sedangkan penyebab signifikan yang berpengaruh pada terjadinya rugi
komprehensif pada tahun 2017 adalah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan negative
sebesar Rp1,29 triliun.
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Didistribusikan Rp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Kepada Pemilik Entitas Induk (149.43) (2,150.54) (164.63) -93.05%
Kepada Kepentingan Non Pengendali (127.66) (281.82) (164.63) -54.70%
Pada tahun 2017 terlihat adanya peningkatan pada Posisi Keuangan Konsolidasian Perusahaan. Hal tersebut
tercermin dengan adanya peningkatan pada jumlah Aset sebesar Rp1,79 triliun. Di sisi lain, jumlah Liabilitas
juga mengalami peningkatan sebesar Rp2,07 triliun, sedangkan Ekuitas mengalami penurunan sebesar
Rp283,20 miliar. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan jumlah Aset Perusahaan sebagian besar
didanai dengan menggunakan Liabilitas.
Laporan PosisiKeuangan Konsolidasian
ASETRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Aset Lancar 14,471.39 14,850.37 (378.99) -2.55%
Aset Tidak Lancar 98,135.21 95,964.52 2,170.69 2.26%
Total Aset 112,606.60 110,814.90 1,791.70 1.62%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 105Laporan Tahunan 2017
Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi di masa depan diperkirakan akan diperoleh perusahaan. Pada tanggal 31 Desember
2017 Perseroan mencatat jumlah total Aset sebesar Rp112,61 triliun, mengalami peningkatan sebesar
Rp1,79 triliun atau 1,62% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp110,81 triliun.
Peningkatan jumlah aset tersebut terutama karena peningkatan jumlah aset tidak lancar yaitu sebesar
Rp2,17 triliun atau 2,26%, yaitu dari sebesar Rp95,96 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi
Rp98,14 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Sebagian besar aset Perseroan pada tanggal 31 Desember
2015 tertanam dalam bentuk aset tidak lancar yaitu 87,15% dari total aset.
Aset LancarRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Kas dan Setara Kas 3,546.03 3,815.19 (269.17) -7.06%
Kas yang dibatasi penggunaannya 2,851.14 3,493.50 (642.36) -18.39%
Piutang Usaha – neto- Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi
446.10 166.99
451.13 111.97
(5.03)55.03
-1.12%49.15%
Piutang Lain-lain – neto- Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi
245.16 353.24
593.80 310.89
(348.65)42.36
-58.71%13.62%
Persediaan – neto 5,131.85 5,032.32 99.53 1.98%
Pajak dibayar dimuka 1,270.82 872.40 398.43 45.67%
Aset lancar lainnya 460.06 169.18 290.89 171.94%
Total Aset Lancar 14,471.39 14,850.37 (378.99) -2.55%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)106
Aset Lancar adalah aset yang memenuhi klasifikasi, diharapkan dapat direalisasikan melalui penjualan atau
digunakan dalam siklus operasi normal perusahaan ; dimiliki untuk tujuan diperdagangkan ; direalisasikan dalam
waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran
atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.
Jumlah Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp14,47triliun, mengalami
penurunan sebesar Rp 378,99 miliar atau 2,55% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu
sebesar Rp 14,85 triliun. Penurunan jumlah aset lancar Perseroan tersebut terutama karena penurunan
jumlah kas yang dibatasi penggunaannya yaitu sebesar Rp 642,36 miliar atau 18,39%, dari sebesar Rp
3,49 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 2,85 triliun pada tanggal 31 Desember
2017. Pada tanggal 31 Desember 2017 sebagian besar Aset Lancar Perusahaan tertanam dalam bentuk
Persediaan yaitu sebesar 35,46%.
Kas dan Setara KasRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Kas – Rupiah 20.12 67.91 (47.79)
Bank- Entitas berelasi dengan Pemerintah- Pihak ketiga
1,985.53 97.67
1,807.00 64.71
178.53 32.96
9.88%50.93%
Deposito Berjangka- Entitas berelasi dengan Pemerintah- Pihak ketiga
1,338.07 104.63
1,818.05 57.50
(479.98)47.13
-26.40%81.97%
Jumlah Kas dan Setara Kas 3,546.02 3,815.17 (269.15) -7.05%
Jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp3,55triliun, mengalami
penurunan sebesar Rp 269,15 miliar atau 7,05%, jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016
yaitu sebesar Rp 3,82 triliun. Penurunan kas dan setara kas yang terbesar berasal dari komponen deposito
yang berada di bank entitas berelasi dengan Pemerintah yaitu sebesar Rp 479,98 miliar atau 26,40%, yaitu
dari sebesar Rp 1,82 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 1,34 triliun pada tanggal
31 Desember 2017.
Sedangkan komponen yang mengalami peningkatan terbesar adalah kas yang ditempatkan pada bank
entitas berelasi dengan Pemerintah yaitu sebesar Rp178,53miliar atau 9,88%, yaitu dari sebesar Rp 1,81
triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 1,99 triliun pada tanggal 31 Desember 2017.
Kas diasuransikan terhadap risiko kehilangan dalam suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan
sebesar Rp794.419.724.830 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan sebesar
Rp1.405.084.340.127 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Manajemen berpendapat
bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas
risiko yang mungkin dialami Kelompok Usaha.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 107Laporan Tahunan 2017
Kas yang dibatasi penggunaannyaRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Bank- Entitas berelasi dengan Pemerintah
19.45 20.53 (1.08) -5.26%
Deposito Berjangka- Entitas berelasi dengan Pemerintah- Pihak ketiga
2,831.69 -
3,469.97 3.00
(638.28)(3.00)
-18.39%-
Jumlah Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya
2,851.14 3,493.50 (642.36) -18.39%
Jumlah Kas yang DIbatasi Penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 3,49
triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 642,36 miliar atau 18,39% dibandingkan jumlah kas yang dibatasi
penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 2,85 triliun.
Penurunan jumlah kas yang dibatasi penggunaannya terbesar berasal dari komponen deposito yang berada
di bank entitas berelasi dengan Pemerintah yaitu sebesar Rp638,28 miliar atau 18,39%, yaitu dari sebesar
Rp 3,47 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 2,83 triliun pada tanggal 31 Desember
2017. Kas yang dibatasi penggunaannya tersebut digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek.
Piutang UsahaRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Pihak ketiga 570.78 562.09 8.68 1.54%
Pihak-pihak yang berelasi 200.01 143.37 56.64 39.51%
Total Piutang 770.79 705.46 65.33 9.26%
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai- Pihak ketiga- Pihak berelasi
(124.68)(33.02)
(110.96)(31.40)
(13.72)(1.62)
12.36%5.15%
Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai (157.69) (142.36) (15.33) 10.77%
Jumlah Piutang Usaha (Net) 613.09 563.10 49.99 8.88%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)108
Pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat Piutang Usaha (net) sebesar Rp 613,09 miliar, mengalami
peningkatan sebesar Rp 49,99 miliar atau 8,88% dibandingkan dengan jumlah piutang usaha pada tanggal
31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 563,10 miliar. Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang
usaha pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 157,69 miliar, mengalami peningkatan sebesar
Rp 15,33 miliar atau 10,77% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp142,36miliar.
Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada jumlah piutang yang berumur lebih dari 3 tahun.
Manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi
kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Piutang usaha di beberapa
Entitas Anak digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek dan jangka panjang.
Piutang Lain-lainRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Pihak ketiga 388.79 730.55 (341.76) -46.78%
Pihak-pihak yang berelasi 374.80 332.56 42.24 12.70%
Total Piutang Lain-lain 763.59 1,063.11 (299.52) -28.17%
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai- Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi
(143.64)(21.56)
(136.75)(21.67)
(6.88)0.12
5.03%-0.54%
Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai (165.19) (158.42) (6.77) 4.27%
Jumlah Piutang Lain-lain (Net) 598.40 904.69 (306.29) -33.86%
PersediaanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai- Gula dan tetes- Minyak kelapa sawit- Karet- Teh- Inti sawit- Palm Kernel Oil (PKO)- Palm Kernel Meal (PKM)- Lain-lain
1,009.69 433.93 410.07 243.40
99.48 51.33
4.11 281.54
1,312.82 433.47 248.61 238.30 134.41
30.68 7.85
276.75
(303.14)0.46
161.46 5.10
(34.93)20.65 (3.73)
4.79
-23.09%0.11%
64.94%2.14%
-25.99%67.29%
-47.59%1.73%
Barang dalam proses 369.14 349.47 19.66 5.63%
Bahan baku 38.26 14.75 23.51 159.40%
Bahan dasar karet 10.83 11.18 (0.35) -3.17%
Pada tanggal 31 Desember 2017 Piutang Lain-lain (Net) tercatat sebesar Rp598,40miliar, mengalami
penurunan sebesar Rp 306,29 miliar atau 33,86% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu
sebesar Rp 904,69 miliar. Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal
31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 165,19 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp6,77 miliar
atau 4,27% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 158,42 miliar. Manajemen
berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai di atas cukup untuk menutupi kerugian yang
mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 109Laporan Tahunan 2017
Jumlah persediaan (sebelum dikurangi Penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan)
pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 5,17 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp91 miliar
atau 1,79% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 5,08 triliun.
Sedangkan jumlah penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan pada tanggal 31
Desember 2017 tercatat sebesar Rp 39,86 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 8,53 miliar atau
17,63% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 48,39 miliar. Peningkatan jumlah
persediaan terbesar berasal dari komponen persediaan barang jadi karet yaitu sebesar Rp 161,46 miliar atau
64,94%, yaitu dari sebesar Rp 248,61 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 410,07
miliar pada tanggal 31 Desember 2017.
Komponen persediaan terbesar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah persediaan bahan pembantu
yaitu sebesar 22,54% dari total persediaan sebelum dikurangi penyisihan atas keusangan dan penurunan
nilai pasar persediaan. Persediaan diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dalam suatu
paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp5.724.999.131.704 dan
Rp4.905.112.180.699 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.
Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi
kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Kelompok Usaha. Manajemen berkeyakinan bahwa
penyisihan yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari keusangan dan penurunan nilai
pasar persediaan. Persediaan digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang.
Rp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Bahan pembantu 1,165.48 1,084.25 81.23 7.49%
Persediaan tanaman semusim 185.75 145.17 40.58 27.95%
Persediaan tebu 693.31 603.75 89.57 14.84%
Persediaan kayu 94.32 87.82 6.51 7.41%
Perlengkapan pabrik 81.08 101.43 (20.35) -20.06%
Total Persediaan 5,171.71 5,080.71 91.00 1.79%
Penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan
(39.86) (48.39) 8.53 -17.63%
Persediaan – neto 5,131.85 5,032.32 99.53 1.98%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)110
Aset Lancar LainRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Uang muka 344.22 72.19 272.02 376.79%
Beban tangguhan 34.81 38.67 (3.86) -9.99%
Biaya dibayar dimuka 99.02 72.68 26.34 36.24%
Aset tersedia untuk dijual 10.28 9.28 1.00 10.73%
Total Piutang Lain-lain 0.25 11.00 (10.75) -97.73%
Total 488.57 203.83 284.75 139.70%
Cadangan kerugian penurunan nilai (28.51) (34.65) 6.14 -17.72%
Total Aset lancar lain 460.06 169.18 290.89 171.94%
Pada tanggal 31 Desember 2017 total aset lancar lain (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan
nilai) terrcatat sebesar Rp 488,57 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 284,75 miliar atau 139,70%
dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 203,83 miliar. Peningkatan terbesar berasal
dari komponen uang muka yaitu sebesar Rp 272,02 miliar atau 376,79%, yaitu dari sebesar Rp 72,19 miliar
pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 344,22 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.
Cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 28,51 miliar,
mengalami penurunan sebesar Rp 6,14 miliar atau 17,72% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016
yaitu sebesar Rp 34,65 miliar.
Aset Tidak LancarRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Piutang lain-lain jangka panjang – neto- Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi
687.67 0.01
593.52 2.68
94.15 (2.67)
15.86%-99.81%
Investasi saham 372.58 251.22 121.36 48.31%
Aset pajak tangguhan – neto 2,260.79 2,255.66 5.13 0.23%
Tanaman perkebunan - Tanaman menghasilkan – neto- Tanaman belum menghasilkan – neto- Tanaman semusim- Tanaman kayu
24,110.35 9,112.65
688.18 273.07
21,455.68 11,029.51
664.76 232.37
2,654.67 (1,916.86)
23.42 40.70
12.37%-17.38%
3.52%17.51%
Aset tetap – neto 57,692.23 56,743.56 948.67 1.67%
Aset Tak Berwujud – neto 423.21 429.77 (6.56) -1.53%
Pembibitan 185.95 168.57 17.39 10.31%
Taksiran tagihan pajak 874.72 861.96 12.76 1.48%
Aset tidak lancar lainnya – neto 1,453.81 1,275.26 178.55 14.00%
Jumlah Aset Tidak Lancar 98,135.21 95,964.52 2,170.69 2.26%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 111Laporan Tahunan 2017
Piutang Lain-lain Jangka PanjangRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Total pihak ketiga 1,015.05 877.52 137.53 15.67%
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai (327.38) (284.00) (43.38) 15.27%
Pihak ketiga – neto 687.67 593.52 94.15 15.86%
Pihak-pihak berelasi 0.01 2.67 (2.67) -99.79%
Piutang Lain-lain Jangka Panjang – neto 687.68 596.20 91.48 15.34%
Aset yang tidak memenuhi klasifikasi sebagai aset lancar digolongkan sebagai aset tidak lancar. Jumlah Aset
Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp98,14triliun, meningkat sebesar Rp 2,17
triliun atau 2,26% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 95,96 triliun. Komponen
Aset Tidak Lancar yang mengalami peningkatan tertinggi adalah Tanaman Menghasilkan - neto yaitu sebesar
Rp 2,65 triliun atau 12,37%, dari sebesar Rp21,46triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar
Rp 24,11 triliun pada tanggal 31 Desember 2017.
Sedangkan komponen Aset Tidak Lancar yang mengalami penurunan terbesar adalah Tanaman Belum
Menghasilkan – neto yaitu sebesar Rp 1,92 triliun atau 17,38%, yaitu dari sebesar Rp 11,03 triliun pada
tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp9,11triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Komponen
terbesar dalam Aset Tidak Lancar adalah Aset Tetap - neto yaitu sebesar 58,79% dari total Aset Tidak Lancar.
Pada tanggal 31 Desember 2017, angka piutang lain-lain kepada pihak ketiga (sebelum dikurangi dengan
penyisihan atas kerugian penurunan nilai) tercatat sebesar Rp1,01triliun, mengalami peningkatan sebesar
Rp 137,53 miliar atau 15,67% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 877,52
miliar. Pembentukan penyisihan atas kerugian nilai piutang pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp 327,38 miliar, meningkat sebesar Rp 43,38 miliar atau 15,27% dibandingkan dengan pada
tanggal 31 Desember 2016.
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)112
Sedangkan piutang lain-lain jangka panjang kepada pihak berelasi tercatat mengalami penurunan sebesar Rp
2,67 miliar atau 99,79% yaitu dari sebesar Rp 2,67 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar
Rp 5,57 juta pada tanggal Desember 2017. Dengan demikian total piutang lain-lain neto pada tanggal 31
Desember 2017 adalah sebesar Rp 687,68 miliar, meningkat sebesar Rp 91,48 miliar atau 15,34% dari
angka pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 596,20 miliar. Piutang lain-lain jangka panjang
terutama terdiri atas piutang yang timbul dari proyek plasma. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah
cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang
lain-lain jangka panjang.
Investasi SahamRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Metode ekuitas 384.02 274.97 109.04 39.66%
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai (43.08) (43.08) - 0.00%
Metode Ekuitas – Neto 340.94 231.89 109.04 47.02%
Metode biaya perolehan 32.25 19.55 12.70 64.98%
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai (0.61) (0.22) (0.39) 175.91%
Metode biaya perolehan – neto 31.64 19.33 12.31 63.72%
Uang muka saham 0.82 0.82 - -
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai (0.82) (0.82) - -
Uang muka saham – neto - - - -
Investasi Saham neto 372.57 251.22 121.74 48.31%
Nilai investasi saham neto pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp372,57miliar, mengalami
peningkatan sebesar Rp 121,74 miliar atau 48,31% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016
yaitu sebesar Rp 251,22 miliar. Investasi saham dicatat baik dengan metode ekuitas maupun metode
biaya perolehan. Untuk investasi yang dicatat dengan metode ekuitas mengalami peningkatan sebesar
Rp109,04miliar atau 39,66% yaitu dari sebesar Rp 274,97 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi
sebesar Rp 384,02 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Terhadap investasi saham dengan metode
ekuitas telah dibentuk penyisihan atas kerugian penurunan nilai sebesar Rp 43,08 miliar pada tanggal 31
Desember 2017, yang tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.
Sedangkan investasi saham yang dicatat dengan metode biaya perolehan mengalami peningkatan sebesar
Rp 12,70 miliar atau 64,98%, yaitu dari sebesar Rp 19,55 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi
sebesar Rp 32,25 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Terhadap investasi saham dengan metode biaya
perolehan telah dibentuk penyisihan atas kerugian penurunan nilai sebesar Rp 607,19 juta pada tanggal 31
Desember 2017, mengalami peningkatan sebesar Rp 386,75 juta atau 175,91% dibandingkan dengan pada
tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 220,44 juta.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 113Laporan Tahunan 2017
Tanaman PerkebunanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Tanaman menghasilkan - harga perolehan 31,974.96 28,224.63 3,750.33 13.29%
Akumulasi amortisasi (7,488.82) (6,387.61) (1,101.21) 17.24%
Penurunan nilai (375.79) (381.34) 5.55 -1.46%
Tanaman menghasilkan - harga perolehan – neto 24,110.35 21,455.68 2,654.67 12.37%
Tanaman belum menghasilkan 10,197.27 12,136.27 (1,939.00) -15.98%
Penurunan nilai (1,084.62) (1,106.76) 22.14 -2.00%
Tanaman belum menghasilkan – neto 9,112.65 11,029.51 (1,916.86) -17.38%
Total tanaman semusim 688.18 664.76 23.42 3.52%
Total tanaman kayu 273.07 232.37 40.70 17.51%
Tanaman Perkebunan 34,184.24 33,382.32 2,649.12 2.40%
Nilai total tanaman perkebunan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 34,26 triliun, mengalami
peningkatan sebesar Rp 2,64 triliun atau 2,40% dibandingkan dengan nilai pada tanggal 31 Desember
2016 yaitu sebesar Rp 33,38 triliun. Nilai tanaman menghasilkan (harga perolehan) meningkat sebesar
Rp 3,75 triliun atau 13,29%, yaitu dari sebesar Rp 28,22 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi
sebesar Rp 31,97 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Akumulasi amortisasi tanaman menghasilkan
meningkat sebesar Rp 1,10 triliun atau 17,24%, yaitu dari sebesar Rp6,39triliun pada tanggal 31 Desember
Aset Pajak TangguhanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Aset Pajak Tangguhan 2,260.79 2,255.66 5.13 0.23%
Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp2,26triliun, meningkat
sebesar Rp5,13 miliar atau 0,23%dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar
Rp2,26 triliun.
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)114
2016 menjadi sebesar Rp 7,49 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Sedangkan jumlah penurunan nilai
mengalami penurunan sebesar Rp 5,55 miliar atau 1,46%, yaitu dari sebesar Rp 381,34 miliar pada tanggal
31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 375,79 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.
Pengurangan tanaman menghasilkan di tahun 2017 dan 2016 merupakan penghapusan dan pemindahan
tanaman menghasilkan ke kelompok aset tidak produktif yang disusutkan sekaligus pada saat pemindahan.
Beban penyusutan sekaligus tersebut dilaporkan sebagai bagian dari "Rugi penghapusan tanaman” pada
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Tanaman belum menghasilkan mengalami
penurunan sebesar Rp 1,92 triliun atau 17,38%, yaitu dari sebesar Rp 11,03 triliun pada tanggal 31 Desember
2016 menjadi sebesar Rp 9,11 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Nilai tanaman belum menghasilkan
tersebut setelah dikurangi dengan penghapusan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
masing-masing sebesar Rp 1,08 triliun dan Rp1,11triliun. Perkebunan di beberapa unit Kelompok Usaha
digunakan sebagai jaminan atas utang jangka panjang.
Aset TetapRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Kepemilikan Langsung- Tanah- Bangunan dan prasarana- Mesin dan peralatan pabrik- Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya- Peralatan pertanian dan kantor- Instalasi pembibitan- Aset agrowisata- Aset tetap Lain-lain
40,004.81 10,250.15 21,348.10
1,103.16 1,858.09
185.59 14.60 31.08
39,801.94 9,844.61
20,147.27 1,070.09 1,683.79
204.87 14.60 29.54
202.87 405.54
1,200.83 33.07
174.30 (19.28)
0.00 1.54
0.51%4.12%5.96%3.09%
10.35%-9.41%0.03%5.21%
Aset dalam penyelesaian 1,467.45 722.24 745.21 103.18%
Aset sewa pembiayaan 41.04 91.12 (50.07) -54.95%
Total nilai tercatat 76,304.07 73,610.06 2,694.00 3.66%
Akumulasi penyusutan (18,484.97) (16,733.60) (1,751.37) 10.47%
Rugi penurunan nilai (126.87) (132.91) 6.04 -4.54%
Aset tetap – neto 57,692.23 56,743.56 948.67 1.67%
Nilai aset tetap (sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai) pada tanggal
31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 76,30 triliun, meningkat sebesar Rp 2,70 triliun atau 3,66%
dibandingkan dengan nilai tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 73,61 triliun. Peningkatan jumlah
aset tetap (sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai) terbesar berasal dari
komponen mesin dan peralatan yaitu sebesar Rp 1,20 triliun atau 5,96%, yaitu dari sebesar Rp 20,15 triliun
pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 21,35 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Akumulasi
penyusutan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 18,48 triliun, meningkat sebesar Rp 1,75
triliun atau 10,47% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 16,73 triliun.
Sedangkan rugi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp126,87miliar,
mengalami penurunan sebesar Rp 6,04 miliar dibandingkan dengan angka yang tercatat pada tanggal 31
Desember 2016 yaitu sebesar Rp 132,91 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, bangunan,
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 115Laporan Tahunan 2017
Aset Tak BerwujudRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Beban tangguhan hak atas tanah 867.24 840.83 26.41 3.14%
Dikurangi: Akumulasi amortisasi (444.04) (411.06) (32.98) 8.02%
Nilai buku neto 423.21 429.77 (6.57) -1.53%
Aset tak berwujud adalah beban tangguhan Hak atas tanah yang merupakan biaya pengurusan hak atas
Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Beban tangguhan - hak atas tanah pada tanggal
31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 867,24 miliar, meningkat sebesar Rp 26,41 miliar atau 3,14%
dibandingkan jumlah yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 840,83 miliar.
Terhadap beban tangguhan – hak atas tanah tersebut dikurangi dengan akumulasi amortisasi yang pada
tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 444,04 miliar, meningkat sebesar Rp 32,98 miliar atau
8,02% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 411,06 miliar. HGU beserta
seluruh aset yang ada diatasnya di beberapa unit/kebun Perusahaan dan beberapa Entitas Anak digunakan
sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang yang diperoleh dari beberapa
bank. Perusahaan dan beberapa Entitas Anak memiliki beberapa HGU atas tanah seluas ± 993.108 ha yang
tersebar di wilayah Republik Indonesia yang berjangka waktu 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga
puluh) tahun.
mesin dan peralatan dan kendaraan tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya
berdasarkan paket polis tertentu dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp15.747 miliar
dan Rp7.236 miliar.
Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, mengenai nilai yang dapat diperoleh kembali pada tanggal 31
Desember 2017 dan 2016, manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai di atas cukup untuk menutupi
kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai aset tetap. Kelompok Usaha melakukan penilaian kembali
hak atas tanah untuk tujuan akuntansi. Surplus revaluasi aset tetap Kelompok Usaha dicatat sebagai
penghasilan komprehensif lain dan kepentingan nonpengendali dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang.
PembibitanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Persediaan bibit kelapa sawit 130.17 114.94 15.22 13.24%
Persediaan bibit karet 18.50 21.31 (2.82) -13.22
Persediaan bibit lainnya 37.29 32.31 4.98 15.41%
Total Pembibitan 185.95 168.57 17.39 10.31%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)116
Persediaan bibit merupakan biaya kegiatan pembibitan kelapa sawit, karet dan tanaman lainnya sebelum
dipindahkan ke areal lahan yang akan ditanami. Biaya ini terdiri dari biaya pengadaan kecambah, biaya
pemeliharaan bibit, gaji/upah, penelitian dan seleksi dan biaya lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2017
tercatat persediaan bibit sebesar Rp 185,95 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 17,39 miliar atau
10,31% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 168,57 miliar. Komponen terbesar
dalam persediaan bibit adalah persediaan bibit kelapa sawit yang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar
Rp 130,17 miliar atau 70,00% dari total persediaan bibit.
Taksiran Tagihan PajakRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Perusahaan 349.92 349.92 - -
Entitas Anak 524.80 512.04 12.76 2.49%
Total Taksiran Tagihan Pajak 874.72 861.96 12.76 1.48%
Jumlah total taksiran pajak dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak pada tanggal 31 Desember 2017
tercatat sebesar Rp874,72 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp12,76 miliar atau 1,48% dibandingkan
dengan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp861,96 triliun.
Aset Tidak Lancar LainnyaRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Aset tidak produktif 1,271.36 1,096.53 174.83 15.94%
Aset yang disewakan 947.34 947.34 - 0.00%
Beban tangguhan 164.37 134.72 29.64 22.00%
Aset dari kebun berkala 145.22 145.22 - 0.00%
Deposito on call 78.67 52.72 25.95 49.22%
Tanaman hortikultura 66.72 65.43 1.29 1.97%
Uang muka pengurusan HPL 50.89 - 50.89 0.00%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 117Laporan Tahunan 2017
Rp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
System dan Software 47.09 47.20 (0.11) -0.23%
Uang muka kontraktor 38.64 41.53 (2.89) -6.97%
Uang jaminan 18.74 15.71 3.02 19.24%
Sapi ternak 16.30 11.68 4.62 39.51%
Uang muka pengurusan HGU / HGB 13.03 47.90 (34.87) -72.79%
Prefinancing Gampong Aceh 11.49 11.18 0.31 2.75%
Uang muka pembelian lahan 9.40 8.78 0.62 7.10%
Unit non operasional 7.69 8.63 (0.94) -10.93%
Pengolahan limbah 3.85 9.16 (5.31) -57.94%
Uang muka BPHTB 3.57 9.29 (5.73) -61.62%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 6 miliar) 250.96 120.06 130.90 109.03%
Total 3,145.32 2,773.09 372.23 13.42%
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai aset (1,691.51) (1,497.83) (193.68) 12.93%
Jumlah Aset Lain-lain (Net) 1,453.81 1,275.26 178.55 14.00%
Pada tanggal 31 Desember 2017 jumlah aset tidak lancar lainnya (sebelum dikurangi dengan akumulasi
amortisasi dan penurunan nilai) tercatat sebesar Rp 3,15 triliun, mengalami peningkatan sebesar
Rp372.23miliar atau 13,42% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 2,77 triliun.
Sebagian besar aset tidak lancar lainnya tertanam dalam bentuk aset tidak produktif yang pada tanggal 31
Desember 2016 tercatat sebesar Rp 1,27 triliun atau 40,42% dari total aset tidak lancar lainnya. Jumlah
akumulasi amortisasi dan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp1,69 triliun,
mengalami peningkatan sebesar Rp193,68 miliar atau 12,93% dibandingkan pada tanggal 31 Desember
2016 yaitu sebesar Rp1,50 triliun.
Aset tidak produktif merupakan aset tanaman dan aset tetap Perusahaan dan beberapa Entitas Anak
tertentu yang nilai bukunya sudah nol dan untuk sementara dicatat didalam akun ”Aset tidak lancar lainnya”
menunggu persetujuan penghapusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Aset yang disewakan merupakan
perjanjian kerja sama usaha antara PT Perkebunan Nusantara II, Entitas Anak, dengan KL-Kepong Plantation
Holding Sdn Bhd (KLKPH) dengan mendirikan PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) untuk mengelola Distrik
Rayon Tengah (6 unit kebun dan 2 pabrik kelapa sawit) untuk jangka waktu selama 30 tahun.
Beban tangguhan merupakan biaya pengembangan unit kerja dan pembangunan PKS, beban yang telah
dikeluarkan dan akan menjadi beban produksi tanaman tebu giling dan tembakau pada 2 (dua) sampai dengan
5 (lima) tahun yang akan datang, beban pengembangan lahan kemitraan dan beban tangguhan lainnya di
beberapa Entitas Anak
Aset dari kebun berkala timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama Usaha antara Perusahaan dan Perusahaan
Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumas), Perusahaan mempunyai kewajiban untuk
mengurus perubahan hak atas tanah yang masih dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Usaha menjadi sertifikat
Hak Guna Bangunan agar bisa digunakan sebagai penempatan modal (investasi) pada PT Nusa Dua Berkala.
Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut mencakup luas sebesar 854,26 ha yang berlokasi di Desa
Simalingkar A, Kabupaten Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)118
LIABILITASRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Liabilitas Jangka Pendek 23,236.97 21,701.39 1,535.58 7.08%
Liabilitas Jangka Panjang 41,845.63 41,306.32 539.31 1.31%
Total Liabilitas 65,082.60 63,007.71 2,074.89 3.29%
Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya
diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
Jumlah total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 65,08 triliun, meningkat sebesar
Rp 2,07 triliun atau 3,29% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu
sebesar Rp 63,00 triliun.
Peningkatan tertinggi terjadi pada komponen Liabilitas Jangka Pendek yaitu sebesar Rp 1,54 triliun
atau 7,08%, sedangkan peningkatan Liabilitas Jangka Panjang adalah sebesar Rp 539,31 miliar atau 1,31%.
Komponen Liabilitas terbesar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Liabilitas Jangka Panjang yaitu
sebesar Rp 41,85 triliun atau 64,30% dari total Liabilitas.
Liabilitas Jangka PendekRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Utang bank jangka pendek 6,286.39 5,497.19 789.20 14.36%
Utang usaha - Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi
4,397.79 429.61
4,702.62 878.02
(304.84)(448.41)
-6.48%-51.07%
Utang lain-lain- Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi
1,482.82 466.49
1,586.16 771.49
(103.34)(305.00)
-6.52%-39.53%
Uang muka pelanggan 1,200.78 1,214.98 (14.20) -1.17%
Utang pajak 968.65 723.26 245.39 33.93%
Biaya yang masih harus dibayar 2,282.78 2,039.84 242.94 11.91%
Bagian pendapatan diterima di muka jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
3.14 3.15 (0.01) -0.25%
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
4,193.25 2,877.09 1,316.15 45.75%
Bagian liabilitas imbalan kerja karyawan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
1,525.27 1,407.58 117.69 8.36%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 23,236.97 21,701.39 1,535.58 7.08%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 119Laporan Tahunan 2017
Liabilitas Jangka Pendek merupakan liabilitas dimana diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan atau satu siklus normal operasi Perusahaan. Liabilitas Jangka Pendek
pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp23,24triliun, meningkat sebesar Rp 1,54 triliun atau
7,08% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 21,70
triliun.
Komponen liabilitas yang mengalami peningkatan terbesar adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh
tempo dalam satu tahun yaitu sebesar Rp 1,32 triliun atau 24,02%, dari sebesar Rp 2,88 triliun menjadi
sebesar Rp 4,19 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Sedangkan komponen liabilitas jangka pendek
terbesar pada tahun 2017 adalah utang bank jangka pendek yaitu sebesar Rp 6,29 triliun atau 27,05% dari
total liabilitas jangka pendek.
Utang Bank Jangka PendekRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Entitas berelasi dengan PemerintahPT Bank MandiriPT BNIPT BRIPT BRI AgroniagaLembaga Pembiayaan Ekspor IndonesiaPT Bank Syariah MandiriPT BNI SyariahSindikasi (BRI, Bank Mandiri, BNI)BUMN lainnya
1,027.66 1,651.56 1,425.47
219.07 458.18 200.00
2.17 197.18
3.60
980.70 1,254.35 1,364.20
192.94 470.92 200.00
-197.18
3.60
46.96 397.21
61.27 26.13
(12.74)-
2.17 --
4.79%31.67%
4.49%13.54%-2.71%
----
Total Entitas Berelasi dengan Pemerintah 5,184.88 4,663.88 520.99 11.17%
Pihak ketigaPT Bank DBS IndonesiaPT Bank BukopinPT Bank Danamon IndonesiaPT Bank ICBC IndonesiaThe Bank of Tokyo-Mitsibishi UFJ LtdPT Bank QNB IndonesiaStandard Chartered Bank Indonesia
-61.10
175.46 300.00 294.00 270.96
-
99.91 1.95
16.94 300.00
-315.75
98.75
(99.91) 59.15
158.52 -
294.00 (44.79) (98.75)
-100.00%3033.28%
935.80%-
0.00%-14.18%
-100.00%
Total Pihak Ketiga 1,101.51 833.30 268.21 32.19%
Total Utang Bank Jangka Pendek 6,286.39 5,497.18 789.21 14.36%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)120
Total utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6,29triliun, meningkat
Rp 789,21 miliar atau 14,36% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 5,50 triliun.
Peningkatan jumlah utang bank jangka pendek terbesar adalah utang kepada Bank BNI yaitu sebesar Rp
397,21 miliar atau 31,67%, yaitu dari sebesar Rp 1,25 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi
sebesar Rp 1,65 triliun pada tanggal 31 Desember 2017.
Sedangkan penurunan utang bank terbesar adalah dari penurunan outstanding pinjaman kepada Bank DBS
Indonesia yaitu dengan adanya pelunasan sebesar Rp 99,91 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan
2016, seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh Perusahaan dan Entitas Anak dijamin oleh masing-
masing penerima pinjaman berupa kas yang dibatasi penggunaannya, piutang, persediaan, aset tanaman,
aset tetap tertentu dan hak guna usaha. Seluruh jaminan juga digunakan sebagai jaminan atas utang bank
jangka panjang.
Perjanjian pinjaman Perusahaan dan Entitas Anak di atas mensyaratkan beberapa pembatasan, antara lain
mengubah anggaran dasar, memberi dan memperoleh pinjaman baru, melakukan penggabungan usaha,
mengadakan penyertaan saham baru dalam perusahaan lain dan mengikatkan diri sebagai penjamin atau
mengagunkan harta kekayaan. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, Perusahaan
dan Entitas Anak telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman-pinjaman utang jangka panjang seperti
disebutkan dalam perjanjian kredit.
Utang UsahaRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Pihak ketiga 4,397.79 4,702.62 (304.84) -6.48%
Pihak-pihak yang berelasi 429.61 878.02 (448.41) -51.07%
Jumlah Utang Usaha 4,827.40 5,580.65 (753.25) -13.50%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 121Laporan Tahunan 2017
Jumlah Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 4,83 triliun, mengalami penurunan
sebesar Rp 753,25 miliar atau 13,50% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp
5,58 triliun. Penurunan utang usaha terbesar berasal dari utang kepada pihak-pihak berelasi yaitu sebesar Rp
448,41 miliar atau 51,07%, yaitu dari sebesar Rp 878,02 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi
sebesar Rp 429,61 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Komponen utang usaha terbesar pada tanggal
31 Desember 2017 adalah utang pada pihak ketiga, yaitu sebesar 91,10% dari total utang usaha.
Jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1,95 triliun, mengalami penurunan
sebesar Rp408,34 miliar atau 17,32% dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain pada tanggal 31
Desember 2016 yaitu sebesar Rp2,36 triliun. Penurunan terbesar adalah utang kepada pihak-pihak berelasi
yaitu sebesar Rp305,00miliar atau 39,53%, yaitu dari sebesar Rp771,46 miliar pada tanggal 31 Desember
2016 menjadi sebesar Rp466,49 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.
Utang Lain-lainRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Pihak ketiga 1,482.82 1,586.16 (103.34) -6.52%
Pihak-pihak yang berelasi 466.49 771.49 (305.00) -39.53%
Jumlah Utang Lain-lain 1,949.31 2,357.65 (408.34) -17.32%
Pada tanggal 31 Desember 2017 uang muka pelanggan tercatat sebesar Rp1,20 trilun, mengalami penurunan
sebesar Rp14,20 miliar atau 1,17% dibandingkan dengan uang muka pelanggan pada tanggal 31 Desember
2016 yaitu sebesar Rp1,21 triliun.
Uang Muka PelangganRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Uang muka pelanggan 1,200.78 1,214.98 (14.20) -1.17%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)122
Utang PajakRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Perusahaan 268.68 75.49 193.19 255.92%
Entitas Anak 699.98 647.78 52.20 8.06%
Jumlah Utang Pajak 968.65 723.26 245.39 33.93%
Biaya Masih Harus DibayarRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Bonus karyawan dan tantiem 1,314.68 857.79 456.89 53.26%
Gaji dan upah 275.79 340.71 (64.92) -19.05%
Beban Bunga 217.11 214.16 2.94 1.37%
Cuti karyawan 47.76 45.68 2.08 4.54%
Beban Pesangon 38.61 29.39 9.22 31.36%
Jasa pengurusan HGU 38.48 19.37 19.11 98.68%
Santunan hari tua 24.34 16.20 8.14 50.28%
Panen dan angkutan 22.87 21.76 1.11 5.10%
Jasa profesional 19.92 25.31 (5.39) -21.30%
Biaya Pengobatan 18.40 25.86 (7.47) -28.87%
Perpajakan 13.88 11.83 2.04 17.26%
Iuran dana pensiun 13.59 15.92 (2.34) -14.67%
Premi karyawan 11.63 5.31 6.32 118.87%
Sewa Kendaraan 9.27 28.68 (19.42) -67.70%
Beban Kantor 8.43 19.70 (11.28) -57.23%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 8.27 15.79 (7.52) -47.62%
BPJS Ketenagakerjaan 5.97 36.83 (30.86) -83.78%
Biaya pemondokan anak sekolah 3.50 4.11 (0.61) -14.80%
Bunga pinjaman jangka pendek dari pihak berelasi 3.13 - 3.13 -
Program pensiun sukarela 2.17 14.02 (11.85) -84.52%
Utang kepada PUKK 1.73 1.73 - -
Biaya kematian 1.41 - 1.41 -
Rekreasi 1.28 - 1.28 -
Departemen Keuangan Republik Indonesia 1.21 1.21 - -
Beban Profesi 1.17 0.30 0.88 295.29%
Honor dokter 1.05 0.70 0.35 50.72%
Transportasi 0.96 1.70 (0.74) -43.60%
Beban asuransi 0.32 15.75 (15.43) -97.99%
Insentif kinerja karyawan - 145.05 (145.05) -100.00%
Bantuan kepada kelompok tani - 10.00 (10.00) -100.00%
Pemeliharaan mesin pabrik - 2.20 (2.20) -100.00%
Lain-lain (masing-masing di bawa Rp 1 miliar) 175.86 112.78 63.09 55.94%
Total Biaya Masih Harus Dibayar 2,282.77 2,039.84 353.27 11.91%
Jumlah utang pajak yang ditanggung pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp968,65 miliar,
mengalami peningkatan sebesar Rp245,39 miliar atau 33,93% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember
2016 yaitu sebesar Rp723,26 miliar.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 123Laporan Tahunan 2017
Pada tanggal 31 Desember 2017 total biaya yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 2,28 triliun,
meningkat sebesar Rp 353,27 miliar atau 11,91% dibandingkan dengan biaya yang masih harus dibayar
pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp2,04triliun. Peningkatan biaya yang masih harus dibayar
terbesar adalah pada bonus karyawan dan tantiem yaitu sebesar Rp 456,89 miliar atau 53,26%, yaitu dari
sebesar Rp 857,79 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjad sebesar Rp 1,31 triliun pada tanggal 31
Desember 2016. Bonus karyawan dan tantiem merupakan porsi terbesar dari biaya yang masih harus dibayar
(57,59%).
Liabilitas Jangka PanjangRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Utang Lain-lain jangka Panjang- Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi
182.75113.23
204.3884.93
(21.63)28.30
-10.58%33.33%
Pendapatan diterima di muka - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
282.51 251.89 30.62 12.16%
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
26,098.30 26,886.20 (787.90) -2.93%
Liabilitas imbalan kerja karyawan 14,796.86 13,605.94 1,190.91 8.75%
Liabilitas pajak tangguhan – netto 371.98 272.98 99.00 36.27%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 41,845.63 41,306.32 539.31 1.31%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)124
Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih
dari satu periode akuntansi, dihitung dari tanggal pembuatan laporan posisi keuangan. Jumlah liabilitas jangka
panjang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp41,85 triliun, meningkat sebesar Rp539,31
miliar atau 1,31% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp41.36 triliun.
Peningkatan terbesar berasal dari komponen liabilitas imbalan kerja karyawan yaitu sebesar Rp1,19 triliun
atau 8,75%, yaitu dari sebesar Rp13,61 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp14,80 triliun
pada tanggal 31 Desember 2017. Komponen liabilitas jangka panjang terbesar adalah utang jangka panjang
setelah dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (62,37%)
Pada tanggal 31 Desember 2017 jumlah utang lain-lain jangka panjang adalah sebesar Rp295,97 miliar,
meningkat sebesar Rp6,67 miliar atau 2,31% dibandingkan utang lain-lain jangka panjang tanggal 31
Desember 2016 yaitu sebesar Rp289,30 miliar. Peningkatan terbesar berasal dari utang pada pihak berelasi
yaitu Rp28,30 miliar, yaitu dari sebesar Rp84,93 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar
Rp113,23miliar pada tanggal 31 Desember 2017.
Utang Lain-lain Jangka PanjangRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Pihak ketiga 182.75 204.38 (21.63) -10.58%
Pihak-pihak yang berelasi 113.23 84.93 28.30 -
Total Utang Lain-lain Jangka Panjang 295.97 289.30 6.67 2.31%
Pendapatan Diterima di MukaRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Pihak ketiga 144.89 98.61 46.28 46.93%
Pihak-pihak yang berelasi 140.77 156.43 (15.66) -10.01%
Total 285.66 255.04 30.61 12.00%
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (3.14) (3.15) 0.01 -0.22%
Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang 282.51 251.89 30.62 12.16%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 125Laporan Tahunan 2017
Pendapatan diterima di muka jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp282,51 miliar
(setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun yang menjadi bagian dari liabilitas jangka pendek
sebesar Rp3,14 miliar), meningkat sebesar Rp30,62 miliar atau 12,16% dibandingkan dengan pada tanggal
31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp251,89 miliar (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu
tahun yang menjadi bagian dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp3,15miliar).
Utang jangka panjang terdiiri dari utang bank, wesel bayar/Medium Term Notes (MTN), utang obligasi, utang
kepada Pemerintah RI, sewa pembiayaan dan lain-lain. Pada tanggal 31 Desember 2017 jumlah total utang
jangka panjang setelah dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (yang menjadi bagian dari
liabilitas jangka pendek) adalah sebesar Rp26,10 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp787,90miliar atau
2,93% dibandingkan dengan utang jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp22,89
triliun.
Outstanding utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 25,48 triliun
(setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun yang menjadi bagian dari liabilitas jangka pendek
sebesar Rp2,59 triliun), meningkat sebesar Rp522,30 miliar atau 2,09% dibandingkan dengan posisi tanggal
31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp24,96 triliun (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu
tahun yang menjadi bagian dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp2,34 triliun). Tujuan dari pinjaman-pinjaman
tersebut adalah untuk kredit investasi untuk pembiayaan tanaman dan non-tanaman Perusahaan dan Entitas
Anak tertentu.
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, semua fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh Perusahaan dan
Entitas Anak tertentu dijamin dengan aset tertentu masing-masing penerima pinjaman dapat berupa piutang,
aset tetap tertentu, aset tanaman dan juga hak guna usaha. Seluruh jaminan juga digunakan sebagai jaminan
atas utang bank jangka pendek.
Utang Jangka PanjangRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Utang Bank- Perusahaan- Entitas anak
5,552.7922,514.83
4,249.7923,046.66
1,303.00(531.83)
30.66%-2.31%
Wesel bayar (MTN) 1,148.07 1,427.04 (278.97) -19.55%
Utang obligasi 700.00 700.00 - -
Utang kepada Pemerintah RI 274.67 280.67 (6.00) -2.14%
Sewa Pembiayaan 38.29 36.54 1.74 4.77%
Lain-lain 62.91 22.59 40.32 178.46%
Total 30,291.55 29,763.29 528.25 1.77%
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (4,193.25) (2,877.09) (1,316.15) 45.75%
Total Utang Jangka Panjang 26,098.30 26,886.20 (787.90) -2.93%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)126
Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan
untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan, antara lain, pemberian
pinjaman; memenuhi rasio-rasio tertentu, memindahtangankan barang jaminan, mengikatkan diri sebagai
penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang telah dijaminkan.
Perjanjian pinjaman-pinjaman Kelompok Usaha di atas mensyaratkan beberapa pembatasan, antara lain, untuk
mengubah anggaran dasar, memberi dan memperoleh pinjaman baru tanpa persetujuan awal, melakukan
penggabungan usaha, mengadakan penyertaan saham baru dalam perusahaan lain dan mengikatkan diri
sebagai penjamin atau mengagunkan harta kekayaan. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Kelompok
Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman utang jangka panjang seperti disebutkan
dalam perjanjian kredit.
Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp14,80 triliun (setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun yang menjadi bagian dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 1,53
triliun), meningkat sebesar Rp 1,19 triliun atau 8,75% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu
sebesar Rp 13,61 triliun (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun yang menjadi bagian
dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 1,41 triliun).
Perusahaan dan Entitas Anak tertentu menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk seluruh
karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan No.Kep-344/KMK/17/1999.
Pendanaan Dapenbun berasal dari kontribusi karyawan Perusahaan dan Perusahaan masing-masing sebesar
6,00% dan 6,04% maupun dari kontribusi karyawan Entitas Anak tertentu dan Entitas Anak tertentu
masing-masing sebesar 6,00% dan antara 4,94% - 9,80% dari gaji dasar tahunan masing-masing karyawan
tahun tertentu. Apabila terdapat saldo defisit antara aset dan liabilitas dana pensiun akan ditanggung oleh
Perusahaan dan Entitas Anak tertentu.
Liabilitas Imbalan Kerja KaryawanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Imbalan pensiun didanai 5,092.50 4,249.80 842.70 19.83%
Imbalan jasa masa kerja lainnya 11,229.63 10,763.72 465.92 4.33%
Total 16,322.13 15,013.51 1,308.62 8.72%
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (1,525.27) (1,407.57) (117.71) 8.36%
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan 14,796.86 13,605.94 1,190.91 8.75%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 127Laporan Tahunan 2017
Liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp371,98 miliar, meningkat sebesar
Rp99,00 miliar atau 36,27% dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp272,98 miliar.
Liabilitas Pajak TangguhanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Perusahaan 142.24 144.95 (2.71) -1.87%
Entitas Anak 229.75 128.04 101.71 79.44%
Total Liabilitas Pajak Tangguhan 371.98 272.98 99.00 36.27%
EKUITASRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Modal dasar - 54.000.000 saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh - 34.059.877 saham (2016 : 34.059.877 saham)
34,059.88 34,059.88 - 0.00%
Komponen ekuitas lainnya (13,908.43) (13,850.61) (57.82) 0.42%
Surplus revaluasi aktiva tetap 34,943.06 34,910.80 32.25 0.09%
Saldo Laba:- Ditentukan penggunaannya- Belum ditentukan penggunaannya
1,603.34 (13,322.52)
1,603.34 (13,141.69)
0.00 (180.83)
0.00%1.38%
Total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
43,375.32 43,581.72 (206.40) -0.47%
Kepentingan non Pengendali 4,148.68 4,225.48 (76.81) -1.82%
Jumlah Ekuitas 47,524.00 47,807.20 (283.20) -0.59%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)128
Seluruh saham PTPN III pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
Pada tanggal 31 Desember 2017 ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp47,52 triliun mengalami penurunan
sebesar Rp283,20 miliar atau 0,59% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu
sebesar Rp47,81 triliun.
Penurunan ekuitas tersebut terutama karena peningkatan akumulasi kerugian yaitu sebesar Rp180,83 miliar
atau 1,38%, yaitu dari sebesar Rp13,14 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp13,32
triliun pada tanggal 31 Desember 2017.
Laporan arus kas adalah komponen laporan keuangan yang menunjukan penerimaan dan pengeluaran kas dan
setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat angka Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas sebesar Rp267,24
miliar, terutama karena adanya Penggunaan Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp3,62 triliun, dan
dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1,92 triliun.
ARUS KASArus Kas Tahun 2017 dan 2016
Rp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 5,267.94 4,892.38 375.56 7.68%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (3,618.22) (4,816.74) 1,198.51 -24.88%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (1,916.96) (153.93) (1,763.03) 1145.37%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas
(267.24) (78.28) (188.96) 241.39%
Dampak Neto Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas
(1.92) (2.54) 0.62 -24.55%
Saldo Kas dan Setara Kas padaAwal Periode
3,815.19 3,896.02 (80.82) -2.07%
Saldo Kas dan Setara Kas padaAkhir Periode
3,546.03 3,815.19 (269.16) -7.06%
Arus Kas Aktivitas OperasiRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Penerimaan Kas dari Pelanggan 35,399.92 34,228.44 1,171.48 3.42%
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan operasi
(29,665.75) (28,728.46) (937.29) 3.26%
Penerimaan kas lainnya 860.99 1,410.27 (549.28) -38.95%
Pengembalian dari petani rakyat 369.29 318.51 50.77 15.94%
Pendapatan keuangan 139.09 163.57 (24.48) -14.96%
Penerimaan dari restitusi pajak penghasilan 0.19 92.65 (92.47) -99.80%
Pembayaran angsuran pinjaman petani ke bank (66.35) (28.01) (38.34) 136.88%
Pembayaran tantiem (32.89) (5.00) (27.89) 557.84%
Pembayaran program PKBL (32.30) (125.14) 92.84 -74.19%
Penyaluran dana kepada petani rakyat (294.35) (319.01) 24.66 -7.73%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 129Laporan Tahunan 2017
Rp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Pembayaran kas lainnya (307.58) (772.33) 464.75 -60.18%
Pembayaran pajak (1,102.31) (1,343.11) 240.80 -17.93%
Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Operasi
5,267.94 4,892.38 375.56 7.68%
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017 sebesar Rp5,27triliun, mengalami
peningkatan sebesar Rp375,56 miliar atau 7,68% dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp4,89
triliun. Kontribusi perolehan kas dari aktivitas operasi pada tahun 2017 terbesar berasal dari Penerimaan Kas
dari Pelanggan, sedangkan pengluaran terbesar adalah untuk Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan.
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2017 sebesar Rp3,62 triliun, mengalami
penurunan sebesar Rp1,20 triliun atau 24,88% dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesesar Rp4,82
triliun. Kas yang digunakan untuk kegiatan investasi mayoritas dialokasikan untuk penambahan aset tetap
dan tanaman perkebunan.
Arus Kas Aktivitas InvestasiRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Kas yang dibatasi penggunaannya 640.31 288.81 351.50 121.71%
Penerimaan dividen kas 45.79 22.54 23.26 103.21%
Hasil dari penjualan aset tetap 56.37 14.12 42.25 299.13%
Penerimaan dari aset lainnya 1.68 - 1.68 0.00%
Penambahan hewan ternak berumur Panjang (1.31) (2.04) 0.73 -35.87%
Kenaikan beban ditangguhkan (1.98) (5.89) 3.92 -66.42%
Penambahan aset tak berwujud (19.15) (17.33) (1.81) 10.47%
Penambahan deposito (3.55) (40.50) 36.95 -91.23%
Penambahan tanaman aneka kayu (66.01) (63.16) (2.85) 4.51%
Penambahan aset tidak lancar lainnya (21.12) (96.85) 75.73 -78.19%
Penambahan pembibitan (15.92) (5.97) (9.94) 166.42%
Penambahan tanaman semusim (25.60) (135.72) 110.12 -81.14%
Penambahan investasi pada entitas asosiasi dan afiliasi
(10.00) (347.01) 337.01 -97.12%
Penambahan tanaman perkebunan (1,459.16) (1,857.70) 398.54 -21.45%
Penambahan aset tetap (2,523.59) (2,570.03) 46.44 -1.81%
Uang muka kontraktor (215.00) - (215.00) 0.00%
Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Operasi
(3,618.22) (4,816.74) 1,198.51 -24.88%
Arus Kas Aktivitas PendanaanRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Penerimaan dari pinjaman bank 7,433.89 10,767.88 (3,334.00) -30.96%
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga 283.45 596.48 (313.03) -52.48%
Penerimaan dari wesel bayar - 500.00 (500.00) -100.00%
Penerimaan dari pihak berelasi 47.41 29.62 17.79 60.07%
Penerimaan setoran modal - 50.00 (50.00) -100.00%
Penerimaan setoran modal pemegang saham non-pengendali kepada entitas anak
- 3.00 (3.00) -100.00%
Pembayaran dividen dari entitas anak ke KNP (1.25) (1.40) 0.15 -10.50%
Pembayaran utang kepada Pemerintah RI (3.79) (4.91) 1.12 -22.79%
Pembayaran dividen (24.83) (37.32) 12.49 -33.46%
Pembayaran sewa pembiayaan (12.40) (72.97) 60.57 -83.00%
Pembayaran wesel bayar (280.00) (275.00) (5.00) 1.82%
Pembayaran kepada pihak ketiga (310.04) (548.68) 238.64 -43.49%
Pembayaran bunga (3,115.00) (3,073.48) (41.51) 1.35%
Pembayaran utang bank (5,934.40) (8,087.15) 2,152.76 -26.62%
Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
(1,916.96) (153.93) (1,763.03) 1145.37%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)130
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2017 sebesar Rp1,92triliun, mengalami
peningkatan sebesar Rp1,76 triliun atau 1.145,37% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp153,93
miliar. Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama dialokasikan pada pembayaran utang bank
dan pembayaran bunga.
Kemampuan Membayar Utang Perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya dipengaruhi oleh tingkat
likuiditas dan solvabilitas Perseroan yang tercermin pada rasio-rasio berikut:
Rasio Likuiditas
Menggambarkan kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi (Utang
Jangka Pendek).
Dari angka rasio likuiditas tersebut di atas terlihat bahwa Perusahaan dalam kondisi ilikuid sehingga tidak
mampu membayar Liabilitas Jangka Pendeknya dengan manggunakan aset lancarnya. Namun kemampuan
tersebut membaik pada tahun 2016 karena peningkatan jumlah aset lancarnya yang lebih tinggi dari
peningkatan jumlah liabilitas jangka pendeknya.
Rasio Solvabilitas
Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya baik
jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi.
Dari angka rasio debt to equity/leverage dan rasio utang terhadap aset (debt ratio) terlihat bahwa sebagian
besar pembiayaan aset didanai dengan utang, angka leverage menunjukkan peningkatan pada tahun
2017 yang menunjukkan bahwa penggunaan utang semakin besar sedangkan modal menunjukkan adanya
penurunan. Namun terlihat bahwa aset perusahaan masih dapat digunakan untuk menutup utang-utangnya.
Kemampuan perusahaan untuk membayar beban keuangannya mengalami peningkatan pada tahun 2017
karena adanya peningkatan EBITDA yang leih tinggi dibandingkan dengan peningkatan beban keuangan pada
tahun 2016.
Kemampuan Membayar Utangdan Kolektibilitas Piutang
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016
Aset Lancar 14,471.39 14,850.37
Liabilitas Jangka Pendek 23,236.97 21,701.39
Rasio:- Rasio Lancar 0.62 0.68
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016
Total Aset (Rp miliar) 112,606.60 110,814.90
Total Liabilitas (Rp miliar) 65,082.60 63,007.71
Ekuitas (Rp miliar) 47,524.00 47,807.20
Beban keuangan (Rp miliar) 2,600.22 2,264.15
EBITDA (Rp miliar) 1,530.44 1,096.73
Rasio:- Debt To Equity Ratio ("DER")- Debt Ratio- Interest Coverage Ratio
1.370.580.59
1.320.570.48
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 131Laporan Tahunan 2017
Kolektibilitas Piutang
Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya
perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk
penurunan nilai. Jika piutang diharapkan tertagih dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal
operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika lebih, piutang
tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.
Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisinan kerugian penurunan nilai piutang tersebut cukup
untuk menutupi kemungkinan atas tidak tertagihnya piutang.
Rincian Piutang dan Penyisihan Kerugian Penurunan NilaiRp miliar
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)
Jumlah Perubahan
% Perubahan
Piutang Usaha 770.79 705.46 65.33 9.26%
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai (157.69) (142.36) (15.33) 10.77%
Total Piutang Usaha 613.09 563.10 49.99 8.88%
Piutang Lain-lain 763.59 1,063.11 (299.52) -28.17%
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai (165.19) (158.42) (6.77) 4.27%
Total Piutang Lain-lain 598.40 904.69 (306.29) -33.86%
Piutang Lain-lain jangka Panjang 1,015.06 880.20 134.86 15.32%
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai (327.38) (284.00) (43.38) 15.27%
Total Piutang Lain-lain Jangka Panjang 687.68 596.20 91.48 15.34%
Gambaran struktur modal pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
Struktur Modal
Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman/hutang yang
terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.
Kebijakan Struktur Modal
Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang
sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Selain itu, Kelompok
Usaha dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk
mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana
cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan
oleh Kelompok Usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
Kelompok Usaha mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian. berdasarkan perubahan kondisi
ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan. Kelompok Usaha dapat menyesuaikan
pembayaran dividen kepada pemegang saham. Imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan
saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Kebijakan Kelompok Usaha adalah mempertahankan struktur
permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016
Liabilitas Jangka Pendek (Rp miliar) 23,236.97 21,701.39
Liabilitas Jangka Panjang (Rp miliar) 41,845.63 41,306.32
Total Liabilitas 65,082.60 63,007.71
Ekuitas (Rp miliar) 47,524.00 47,807.20
Total Liabilitas dan Ekuitas 112,606.60 110,814.91
Rasio:- Rasio Liabilitas Jangka Pendek terhadap Ekuitas- Rasio Liabilitas Jangka Panjang terhadap Ekuitas- Rasio Total Liabilitas terhadap Ekuitas
48.90%88.05%
136.95%
45.39%86.40%
131.80%
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)132
Di tahun 2017 Perseroan tidak melakukan ikatan yang material atas investasi barang modal.
Ikatan Material untukInvestasi Barang Modal
Perbandingan Targetdan Realisasi Tahun 2017
LABA (RUGI)Rp miliar
Uraian Tahun 2017 RKAP 2017 Pencapaian (%)
Pendapatan 35,216.44 46,732.01 75.36%
Beban Pokok Pendapatan (24,225.32) (34,865.39) 69.48%
Laba (Rugi) Kotor 10,991.12 11,866.62 92.62%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 1,912.91 1,156.27 165.44%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 736.00 658.08 111.84%
Laba (Rugi) Komprehensif (277.08) 658.10 -42.10%
POSISI KEUANGANRp miliar
Uraian Tahun 2017 RKAP 2017 Pencapaian (%)
Aset Lancar 14,471.39 16,542.60 87.48%
Aset Tetap 91,603.41 96,721.89 94.71%
Aset Tidak Lancar 6,531.80 9,204.54 70.96%
Total Aset 112,606.60 122,469.03 91.95%
Liabilitas Jangka Pendek 23,236.97 24,054.73 96.60%
Liabilitas Jangka Panjang 41,845.63 46,485.46 90.02%
Total Liabilitas 65,082.60 70,540.19 92.26%
Ekuitas 47,524.00 51,928.84 91.52%
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 133Laporan Tahunan 2017
Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca yang memerlukan penyesuaian dan pengungkapan
dalam laporan keuangan.
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 akan mencapai 5,2%, dengan
mempertimbangkan adanya dorongan dari investasi yang semakin meningkat dan permintaan domestik yang
lebih kuat. Dengan makin membaiknya perekonomian Indonesia pada tahun 2017, diharapkan arah perbaikan
Indonesia akan terus berlanjut pada tahun 2018 yang mulai didukung investasi swasta, khususnya investasi
non bangunan seperti mesin, peralatan, dan kendaraan yang dinilai menghasilkan pertumbuhan modal
tercepat dapam periode lebih lama dari lima tahun terakhir.
Perbaikan struktur ekonomi Indonesia juga didukung oleh mulai meningkatnya ekspor beberapa produk
manufaktur. Pertumbuhan ekonomi ke depannya akan didukung oleh peningkatan produktivitas dan daya
saing perekonomian. Namun demikian, meski prospek ekonomi Indonesia ke depan masih positif, namun
tetap ada risiko yang yang perlu diwaspadai, antara lain adanya gejolak di pasar keuangan global serta
gangguan dari ketidakpastian perdagangan internasional. Untuk menghadapi risiko tersebut, Indonesia dinilai
perlu tetap memperkuat fundamental ekonomi makro sebagai penyangga terhadap dampak dinamika global.
Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat nampak dalam upaya dalam menjaga tingkat inflasi yang tetap
terkendali serta tingkat utang yang hanya setengah dari ambang batas hukum yang berlaku.
World bank mengharapkan defisit transaksi berjalan Indonesia menyempit menjadi 1,6% dari PDB pada 2017.
World Bank juga memperkirakan terms-of-trade turun di 2018, namun investasi tetap kuat. Namun, neraca
diperkirakan melebar sedikit ke angka 1,8% dari PDB.
Prospek Usaha, Kondisi Industridan Kondisi Ekonomi
GAPKI menyampaikan bahwa hambatan perdagangan yang dilakukan oleh berbagai Negara sangat ironis
dengan kinerja ekpor yang masih meningkat cukup signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minyak
sawit masih merupakan minyak nabati yang sangat vital bagi dunia dan akan terus dibutuhkan seiring dengan
pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya.
Para pelaku usaha industri sawit memandang prospek usaha sawit tahun 2018 masih akan tetap baik, yang
didukung dengan prospek pertumbuhan ekeonomi Indonesia yang semakin membaik, dan sejalan dengan
kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor, meningkatkan produktivitas
nasional dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.
Dampak El Nino tahun 2015 menurunkan produksi minyak sawit dunia, dari Indonesia dan Malaysia, akibatnya
pasar 4 minyak nabati utama dunia (sawit, kedelai, bunga matahari dan rapseed) mengalami kekurangan
pasokan atau kondisi kelebihan permintaan (excess demand) pada tahun 2017. Kondisi tersebut yang
PRODUK KELAPA SAWIT
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)134
mengakibatkan terjadinya perubahan harga CPO dunia dari pergerakan menurun kemudian bergerak naik.
Diperkirakan pergerakan harga masih akan meningkat melanjutkan trend 2017. Dengan demikian industri
minyak sawit tahun 2018 diprediksikan lebih baik dibandingkan tahun 2017.
Menurut Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKONDO), penggerak utama untuk pasar karet global
adalah kawasan Asia-Pasifik di mana permintaan akan karet alam tumbuh dengan kuat, dipimpin oleh China
yang merupakan konsumen karet terkemuka di dunia dan diperkirakan akan mengkonsumsi hampir 40% dari
total konsumsi karet dunia pada tahun 2021 (sebagian besar digunakan dalam industri manufaktur ban).
Sementara itu, pertumbuhan yang kuat dalam konsumsi karet juga diperkirakan terjadi di Indonesia, India,
Vietnam, dan Thailand karena industri otomotif yang berkembang di negara-negara ini.
Seperti kebanyakan komoditas utama lainnya, harga karet internasional telah mengalami tekanan ejak tahun
2011, ketika aktivitas ekonomi global sedang mengalami perlambatan (yang berdampak negatif pada industri
otomotif), serta melimpahnya pasokan karet alam. Selain itu, harga minyak mentah yang rendah membuat
karet sintetis menjadi sangat kompetitif, sehingga harga karet alam turun secara signifikan. Sementara itu,
kemajuan dalam pengembangan ban berbasis bio juga menjadi ancaman bagi industri karet.
Pemulihan tajam harga karet alam terjadi pada kuartal terakhir 2017 dan awal 2018. Alasan di balik kenaikan
harga ini terutama karena gangguan pasokan di Thailand. Banjir besar-besaran dan tersebar luas di bagian
selatan Thailand, di mana sebagian besar penanaman karet nasional terjadi, memiliki dampak besar pada
pasokan karet alam (baik dalam hal produksi dan distribusi). Kekeringan yang parah juga disebut sebagai
alasan produksi karet yang lemah di Thailand pada waktu itu.
Negara-negara penghasil karet terkemuka di dunia - Thailand, Indonesia dan Malaysia - juga telah sepakat
untuk membatasi ekspor karet mereka melalui Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) yang disetujui dalam
upaya untuk meningkatkan harga karet alam internasional. Kesepakatan pertama terjadi akhir tahun 2012.
Penurunan permintaan karet Cina adalah salah satu alasan utama untuk menerapkan AETS. Kenaikan harga
karet juga akan terdorong oleh pertumbuhan perekonomian Negara-negara konsumen.
PRODUK KARET
Pemerintah memperkirakan konsumsi gula mentah untuk kebutuhan industry mencapai 3,6 juta ton pada
tahun 2018. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian menyatakan proyeksi pertumbuhan konsumsi
sebesar 5-6%, di bawah proyeksi pertumbuhan industri makanan minuman yang sebesar 7-8%. Jumlah
kebutuhan gula terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, peningkatan
pendapatan masyarakat, serta semakin berkembang industri makanan dan minuman yang menggunakan
bahan baku gula.
Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi gula nasional berkisar 2,70 -2,80 juta ton di tahun
2018 atau meningkat 800 ribu ton dari target 2017. Kenaikan produksi hingga 800 ribu ton tersebut akan
dicapai melalui program revitalisasi pabrik-pabrik gula yang sudah tua dan mengoperasikan pabrik gula baru
di tanah air.
Selanjutnya, Kementerian Pertanian menargetkan produksi gula pda tahun 2019 sebesar 3,3 juta ton yang
setara dengan pertumbuhan konsumsi. Target peningkatan produksi tersebut dibidik melalui intensifikasi
lahan eksisting yang pada tahun 2016 mencapai 444 ribu hectare (ha) dengan produktivitas hablur 5 ton per
ha, yang dihasilkan dari rendemen (kadar kandungan gula dalam batang tebu) 6,70% dan produktivitas 74,50
ton tebu per ha.
PRODUK TEBU DAN GULA
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 135Laporan Tahunan 2017
Untuk meningkatkan produksi gula nasional maka diperlukan peningkatan luas areal perkebunan beserta
peningkatan produktivitas dan pola usaha tani. Hal ini dilakukan oleh para petani melalui peningkatan rendemen
tebu, serta efisiensi di tingkat pabrik pengolahan dengan peningkatan teknologi mesin giling. Sementara itu,
peningkatan produksi pabrik gula akan dilakukan pada sisi on farm (kebun tebu) dan off farm (pabrik gula) yang
dijalankan secara paralel untuk menciptaka efisiensi. Penataan ulang pabrik gula BUMN akan dilakukan dalam
tiga tahap yaitu peningkatan kapasitas produksi, optimalisasi kapasitas dan produktivitas, serta penutupan
pabrik gula yang kapasitas produksinya di bawah 2.000 ton tebu per hari (TCD).
Kondisi pabrik gula BUMN saat ini cukup memprihatinkan karena di bawah skala ekonomi. Dari 45 pabrik gula
BUMN, hanya 25% yang memiliki kapasitas produksi di atas 4.000 TCD, dan 78% pabrik gula di Jawa berusia
di atas 100 tahun, sehingga sangat tidak kompetitif.
Kementerian Pertanian (Kemtan) optimistis produksi teh Indonesia tahun 2018 akan mencapai 140.234
ton. Proyeksi tersebut meningkat tipis yaitu sebesar 0,62% dibandingkan produksi teh tahun 2017 yang
mencapai sebesar 139.362 ton.
Proyeksi kenaikan produksi teh tersebut seiring dengan upaya Kemtan mempertahankan lahan yang masih
ada dan meningkatkan produktivitasnya. Masih banyak lahan teh di Indonesia yang populasinya kosong,
sehingga Pemerintah akan fokus pada program pengutuhan populasi supaya standar populasi dapat dicapai
yakni setiap satu hektare 10.000 batang teh.
Dari aspek kuantitas proyeksi pertumbuhan tersebut tidak terlalu tinggi, namun di sisi lain perlu dilakukan
peningkatan kualitas yang mempertimbangkan kebutuhan pasar internasional. Hal tersebut untuk
meningkatkan permintaan baik lokal maupun internasional. Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian akan
menyalurkan dana sebesar Rp6,7 miliar untuk intensifikasi 215 hektare perkebunan teh di 1 kabupaten atau
kota dan rehabilitasi 1.000 hektare di 7 kabupaten dan kota dari 2 provinsi.
PRODUK TEH
Produksi kopi pada tahun 2018 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun 2017 terutama karena
pengaruh cuaca yang lebih baik, setelah adanya gangguan produksi akibat el nino yang terjadi di tahun 2015.
Menurut Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), produksi kopi dapat mencapai 11 juta karung
atau setara dengan 660 ribu ton, dari yang hanya 10 juta hingga 10,5 juta karung atau 600 ribu – 630 ribu ton
pada tahun 2017. Demikian pula halnya dengan prediksi ekspor kopi yang diharapkan dapat turut meningkat
menjadi sekitar 30 ribu – 400 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan
intensifikasi dan edukasi kepada petani seperti optimalisasi penggunaan pupuk.
Meskipun produksi kopi membaik, namun AEKI juga menyampaikan bahwa harga kopi di tahun 2018 akan
tertekan lantaran membaiknya produksi kopi di negara-negara penghasil kopi lainnya seperti harga kopi
robusta yang berasal dari Brasil dan Vietnam, sedangkan untuk kopi Arabica juga ada perbaikan produksi
seperti yang berasal dari Brasil dan Kolombia.
PRODUK KOPI
Menurut Direktur Eksekutif AIKI (Asosiasi Industri Kakao Indonesia), Produktivitas tanaman kakao di
Indonesia termasuk rendah, hanya 0,3 ton/hektar/tahun, padahal potensinya bisa mencapai 2 ton/hektar/
tahun. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan karena mayoritas umur kakao di Indonesia secara umum
sudah mencapai umur 30 tahun. Hal ini harus diatasi dengan cara rehabiltasi dan peremajaan tanaman kakao.
PRODUK KAKAO
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)136
Prospek pengembangan kakao masih sangat cerah, karena tingkat konsumsi kakao di beberapa negara Asia
relatif masih rendah. Misalnya di Indonesia, India dan Cina, masih di bawah 1 kg/kapita/tahun. Sedangkan
tingkat konsumsi di Eropa sudah mencapai titik jenuh sekitar 10 kg/kapita/tahun,” ungkap Sindra yang dikutip
dari Majalah Greenola. Sindra mengungkapkan bahwa tiga negara yang disebut di atas mempunyai jumlah
penduduk sekitar 2,7 milyar jiwa. Jika jumlah konsumsi kakao bisa meningkat 1 kg/kapita/tahun saja, akan ada
demand tambahan sekitar 2,5 ton biji kakao/tahun.
Salah satu upaya Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi kakao adalah melalui Gerakan Nasional
Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao atau sering disingkat dengan Gernas Kakao. Gerakan ini mulai dilakukan
pada tahun 2009 dan telah melakukan rehabilitasi lahan kakao seluas 60.000 ha. Rehabilitasi tersebut
dilakukan dengan cara sambung samping di 7 Propinsi dan 38 Kabupaten. Pada tahun 2010 dilaksanakan
kegiatan rehabilitasi lahan seluas 28.613 hektar di 10 provinsi dan 38 kabupaten. Disusul pada tahun 2011
telah merehabilitasi lahan dengan luas 74.200 hektar di 13 provinsi dan 58 kabupaten. Kemudian pada tahun
2012 seluas 28.280 hektar di 9 provinsi dan 33 kabupaten. Sedangkan untuk tahun 2013 seluas 28.280
hektar di 5 propinsi dan 29 kabupaten.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 137Laporan Tahunan 2017
Aspek Pemasaran
Produk utama PTPN III adalah Minyak Sawit (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), Palm Kernel Mill (PKM) dan Inti Sawit
(Kernel) serta produk Karet Olahan seperti Ribbed Smoked Sheet (RSS), Crumb Rubber (CR) dan Lateks yang
dipasarkan melalui PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) dan ditujukan untuk memenuhi
pasar lokal dan ekspor.
Harga jual produk CPO, PKO, PKM, Inti Sawit dan Karet ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran
yang terbentuk di pasar serta daya serap pasar yang cenderung fluktuatif. Oleh sebab itu PTPN III (Persero)
harus mampu menghasilkan produk bermutu dengan biaya seefisien mungkin sebagai prasyarat utama.
PEMASARAN DAN PANGSA PASAR
PTPN III (Persero) melakukan strategi penjualan Kelapa Sawit dan Karet dengan sistem Tender dan Bid Offer
maupun Long Term Contract (LTC) yang mengacu pada formulasi harga sesuai Term of Regulation (TOR) Tata
Cara dan Ketentuan Penjualan Komoditi Perkebunan di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara serta
memperkuat analisa pasar dengan mencari informasi harga dari berbagai sumber tentang hal-hal yang dapat
mempengaruhi kondisi pasar Kelapa Sawit dan Karet.
Strategi tersebut didukung dengan faktor-faktor utama keberhasilan antara lain:
• Ketepatan waktu dalam pengiriman barang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
• Mutu produk sesuai dengan SNI.
• Kondisi peralatan pabrik yang sesuai standar.
• Kesesuaian produk yang dipesan dan yang diterima pembeli sesuai dengan kontrak.
• Komunikasi yang efektif antara PTPN III (Persero) dengan pelanggan dalam menyelesaikan setiap keluhan/
komplain pelanggan.
Untuk memenangkan persaingan usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) harus mampu
memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Memberikan pelayanan dengan cara memberikan produk yang
berkualitas, harga yang kompetitif dan penyerahan produk tepat waktu merupakan upaya yang dilakukan
untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.
Dalam menghadapi persaingan usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berupaya
mempertahankan pelanggan yang loyal dan sekaligus memperluas pasar untuk mendapatkan pelanggan
baru. Guna mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan PT Perkebunan Nusantara III melakukan
komunikasi dengan pelanggan untuk berbagi informasi melalui:
• Komunikasi langsung
• Komunikasi melalui telepon
• Kunjungan Pelanggan ke Pabrik Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Karet
Terhadap hasil komunikasi dengan pelanggan dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses, mutu dan pelayanan
kepada pelanggan. Pelanggan juga dapat menyampaikan keluhannya secara lisan atau pun tertulis melalui
surat dan email. Saat ini PTPN III memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan dan
sarannya melalui website www.ptpn3.go.id.
STRATEGI PEMASARAN
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)138
Mekanisme penanganan keluhan pelanggan dikelompokkan menjadi:
1. Keluhan Ringan
Keluhan yang disebabkan proses administrasi dan pelayanan.
2. Keluhan Sedang
Keluhan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian mutu dan kuantitas produk.
3. Keluhan Berat
Keluhan yang menyebabkan timbulnya klaim dari pelanggan (penggantian barang atau denda).
PTPN III (Persero) menyadari peran penting informasi kepuasan dan ketidak puasan pelanggan serta loyalitas
pelanggan yang akan dapat menjadi acuan dalam merespon perubahan berbisnis dari ekonomi industri ke era
ekonomi digital sehingga perusahaan dapat merumuskan kembali visi, misi, tata nilai (values) serta strategi
perusahaan terimplementasi dalam kehidupan bisnis perusahaan. Oleh karena itu kepuasan pelanggan
merupakan prioritas utama dalam kinerja perusahaan sebagai informasi yang terkini dan valid, sebagai bahan
dalam melakukan desain ulang strategi yang bermanfaat dalam pengembangan produk. Karena pelanggan
sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan maka PTPN III (Persero) secara periodik melakukan
Survey Kepuasan Pelanggan yang bertujuan untuk memperoleh informasi antara lain:
• Produk yang ditawarkan dapat diterima dan didukung oleh pelanggan pasar;
• Upaya yang harus dilakukan perusahaan dalam membangun dan mengelola hubungan dengan pelanggan
serta usaha dan upaya untuk menarik pelanggan baru;
• Mengetahui keinginan/permintaan dan keluhan pelanggan terhadap produk dan pelayanan produk antara
lain konsistensi mutu, harga, ketepatan waktu penyediaan barang/pengiriman barang serta komunikasi;
• Mengetahui citra perusahaan di mata pelanggan;
• Memperbaiki kinerja perusahaan melalui pengidentifikasian Room to Improve; sebagai dasar dalam
penyusunan dan monitoring rencana tindak lanjut ke depan.
Perusahaan membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan
tingkat kesehatan keuangan Perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perusahaan untuk menentukan
keputusan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan, maka besaran dividen kas yang
dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan.
Kebijakan Dividen
Keterangan 2017 2016 2015
Dividen kas yang dibagikan 26,173,911,143 39,051,789,825 -
Dividen per lembar saham 768,47 1.146,56 -
Payout rasio 3.56 (2.15) -
Tanggal pengumuman 7 Juni 2018 31 Maret 2017 -
Tanggal pembayaran - - -
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 139Laporan Tahunan 2017
Sampai dengan akhir periode pelaporan, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) belum melaksanakan
program kepemilikan saham untuk pekerja dan/atau manajemen yang dilakukan melalui penawaran saham
atau penawaran opsi saham. Dengan demikian Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait stock
option yang dimiliki pekerja dan manajemen, baik jumlah saham dan harga exercise, jangka waktu, persyaratan
pekerja dan/atau manajemen yang berhak.
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawandan/atau Manajemen yang Dilaksanakan
Perusahaan (ESOP/MSOP)
Sampai dengan akhir 2017, Perusahaan belum melakukan penawaran umum saham ke publik melalui
pasar modal, sehingga belum ada dana hasil penawaran umum yang dapat digunakan Perusahaan untuk
mengembangkan usaha. Oleh karena itu tidak terdapat informasi mengenai:
1. Total perolehan dana;
2. Rencana penggunaan dana;
3. Rincian penggunaan dana;
4. Saldo dana; dan
5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana.
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realisasi investasi Tahun 2017 hanya mencapai 39,08% dibandingkan dengan RKAP dan 77,41%
dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini disebabkan internal generated fund masing
masing PTPN masih sangat minim sehingga manajemen perusahaan sangat selektif terhadap pelaksanaan
kegiatan investasi. Tabel Investasi dapat dilihat di bawah ini:
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha,
Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal
INVESTASI(Rp Juta)
Keterangan 2016 2017 Capaian (%)
Realisasi Realisasi RKAP Realisasi RKAP
INVESTASI TANAMAN
Kelapa Sawit 1.416.878 1.090.483 2.576.476 76,96 42,32
Karet 928.093 677.252 685.053 72,97 98,86
Kopi 87.388 104.918 87.370 120,06 120,09
Teh 53.076 35.303 37.326 66,51 94,58
Aneka Tanaman 212.031 399.263 362.978 188,30 110,00
Total Investasi Tanaman 2.697.467 2.307.220 3.749.203 85,53 61,54
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)140
(Rp Juta)
Keterangan 2016 2017 Capaian (%)
Realisasi Realisasi RKAP Realisasi RKAP
TOTAL INVESTASI NON TANAMAN
Bangunan Rumah 59.656 83.985 134.882 140,78 62,27
Bangunan Perusahaan 405.755 161.588 670.043 39,82 21,12
Mesin dan Instansi 2.557.006 1.109.837 2.111.119 43,40 52,57
Jalan, Jembatan dan saluran air 102.130 78.889 192.782 77,24 40,92
Alat Pengangkutan 51.087 32.968 79.306 64,53 41,57
Inventaris Kecil 119.092 162.610 319.342 136,54 50,92
Instalasi Pembibitan 282 - - - -
Aktiva Dalam Konstruksi 131.671 814.206 3.234.235 618,36 25,17
HGU/Sertifikasi 49.649 203.895 839.091 410.67 24,30
Sapi Pola Pembiakan 4 - - - -
Aktiva Lain-lain 183.914 62.410 1.563.348 33,93 3,99
Total Investasi Non Tanaman 3.660.246 2.710.387 9.144.149 74,05 29,64
Total Investasi PTPN 6.357.713 5.017.607 12.893.352 78,92 38.92
Penyertaan Anak Perusahaan 370.034 190.632 435.074 51,52 43,82
Total Investasi &Penyertaan PTPN
6.727.747 5.208.239 13.328.426 77,41 39,08
RESTRUKTURISASIProgram restrukturisasi keuangan difokuskan kepada 2 (dua) kegiatan utama yakni restrukturisasi hutang
bank eksisting dan penarikan pinjaman baru (fresh fund injection). Restrukturisasi dilakukan secara bertahap
dengan skala prioritas pada 7 (tujuh) PTPN, yakni; PTPN I, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN XIII dan
PTPN XIV yang sudah tidak bankable dengan total hutang bank unsustain sebesar Rp15 triliun.
a. Restrukturisasi Hutang Perbankan Eksisting
Pola restrukturisasi hutang eksisting dilakukan untuk meingkatkan kemampuan perusahaan untuk
mendapatkan dana baru bagi modal kerja dan investasi, serta menjaga Going Concern perusahaan.
Restrukturisasi Hutang Perbankan PTPN Group sd tahun 2017 sebesar Rp10,41 Triliun, dilakukan dengan
cara menurunkan suku bunga atau memperpanjang jangka waktu pinjaman.
PTPN Fasilitas Jumlah(Rp Miliar)
Restrukturisasi Fasilitas Kredit Existing
PTPN I KMK BRI 100 Perubahan Angsuran Pokok; Penurunan Bunga (11% -> 9,5%)
KI Eximbank 550 Perubahan Jangka Waktu dan Angsuran Pokok; Penurunan Bunga (11% -> 10,75%)
PTPN II KI & KMK BRI 926 Perpanjangan Jangka Waktu (2021 -> 2024); Penurunan Bunga (10,5% -> 9%)
KMK BRI Agro 48 Perpanjangan Jangka Waktu (2016 -> 2019)
TBYD Mandiri 20 Perpanjangan Jangka Waktu (2017 -> 2019)
TBYD BRI Agro 3 Perpanjangan Jangka Waktu (2016 -> 2025)
PTPN VI KI Mandiri 1.031 Perpanjangan Jangka Waktu (2023 -> 2028); Perubahan Angsuran Pokok
PTPN VII KI Sindikasi 5.086 Perpanjangan Jangka Waktu (2025 -> 2028), Perubahan Angsuran PokokBunga turun (10,5% → 7% naik bertahap ke 10,75%)
PTPN XIII KI Mandiri 2.122 Perpanjangan Jangka Waktu (2023 -> 2031); Penurunan Bunga (9,75% -> 8%)
KMK BRI 490 Perpanjangan Jangka Waktu (2018 -> 2025); Penurunan Bunga(9,75% -> 8% 10%)
PTPN XIV Bank Mandiri 19 Penjadwalan Kembali Fasilitas sd tahun 2023
Bank Agro 18 Penjadwalan Kembali Fasilitas sd tahun 2026
Total 10.413
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 141Laporan Tahunan 2017
(Rp Juta)
PTPN Sumber Pendanaan Total Eksposur
Pinjaman Talangan* Kredit Penerusan** Dukungan Holding*** Cash Contigent Liabilities
Outstanding Penyaluran Penggunaan Plafond Nilai Keterangan
PTPN I 181.583 306.783 402.009 452.000 100.000 LoC 583.592 100.000
PTPN II 85.216 369.684 608.000 750.000 190.000 LoC 693.216 190.000
PTPN III (Umbrella)
- - - 114.000 - - - -
PTPN IV - - - - - - - -
PTPN V - - - - - - - -
PTPN VI - - - - - - - -
PTPN VII 304.475 437.069 414.929 700.000 - - 719.404 -
PTPN VIII 250.000 250.000 350.000 850.000 - - 600.000 -
PTPN IX 75.000 166.000 650.000 800.000 - - 725.000 -
PTPN X 300.000 450.000 - - 100.000 LoC 300.000 100.000
PTPN XI - - - - 25.000 LoC - 25.000
PTPN XII - 30.000 144.000 200.000 - - 144.000 -
PTPN XIII 326.580 891.580 337.000 377.000 350.000 CG 663.580 350.000
PTPN XIV 74.276 74.276 56.762 257.000 - - 131.038 -
Total 1.597.130 2.975.392 2.962.700 4.500.000 765.000 - 4.559.830 765.000
b. Fresh Fund Injection
Pendanaan bagi PTPN Anak yang tidak ‘bankable’ dalam bentuk modal kerja dan investasi untuk program
peningkatan kinerja. Sampai dengan Desember tahun 2017 total pendanaan bagi PTPN Group sebesar
Rp6,9 Triliun, tersalur ke PTPN Anak sebesar Rp5,4 Triliun.
1. Pinjaman Talangan dari Holding
Jumlah penyaluran dana talangan dari Holding mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar
Rp3 Triliun. Disamping itu, outstanding pinjaman sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp1,6 Triliun.
2. Penerusan Fasilitas Perbankan
Plafon fasilitas kredit perbankan sebesar Rp4,5 Triliun dengan penerusan kredit perbankan dari
Holding ke PTPN Anak sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp2,95 Triliun atau mencapai 65,5% dari
plafond kredit.
3. Dukungan Holding untuk Pendanaan PTPN
Dukungan dari Holding bagi pendanaan PTPN Anak, berupa Corporate Guarantee penerbitan MTN,
Letter of Comfort dan Letter of Undertaking fasilitas kredit bilateral PTPN Anak. Contigent Liabilities
per tahun 2017 sebesar Rp0,76 Triliun.
Keterangan* Pinjaman Talangan dari Ekuitas/Fasilitas PTPN III** Penerusan KI/KMK Perbankan (BNI, BCA, DBS) dari Holding ke PTPN/Anak*** Dukungan dari Holding untuk Pendanaan Corporate Guarantee (CG), Letter of Comfort (LC) dan Letter of Undertaking (LU)
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)142
Kelompok Usaha, melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yaitu dengan beberapa bank yang
dikendalikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, beberapa asosiasi perusahaan perkebunan,
beberapa koperasi karyawan dan pusat koperasi karyawan berupa penempatan giro, deposito dan fasilitas
kredit modal kerja, penyewaan kendaraan dan peralatan kantor, pemberian pinjaman modal kerja kepada
perusahaan afiliasi dan lain-lain.
Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:
KAS DAN SETARA KASPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada entitas berelasi
dengan Pemerintah masing-masing sebesar 93,73% dan 95,02% dari total kas dan setara kas.
KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYAPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo kas yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan pada
entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 100% dan 99,91% dari total kas yang dibatasi
penggunaannya.
PIUTANG USAHAPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, piutang usaha kepada entitas berelasi dengan Pemerintah
(setelah dikurangi penyisihan atas kerugian penurunan nilai) masing-masing sebesar 27,24% dan 19,88%
dari total piutang usaha neto.
PIUTANG LAIN-LAINPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo piutang lain-lain pada entitas berelasi masing-masing
sebesar 59,03% dan 34,36% dari total piutang lain-lain.
PIUTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANGPiutang Pemerintah Kabupaten Siak merupakan pengeluaran Entitas Anak yaitu PTPN V yang belum
dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, untuk membiayai (prefinancing) proyek pengembangan kebun
kelapa sawit Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, PTPN V bertindak sebagai kontraktor pelaksana. PTPN V
sedang dalam proses gugatan hukum terhadap Pemkab Siak atas piutang ini.
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo piutang lain-lain jangka panjang pada entitas berelasi
masing-masing sebesar 0,00% dan 0,45% dari total piutang lain-lain jangka panjang.
UTANG BANK JANGKA PENDEKPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang bank jangka pendek yang ditempatkan pada entitas
berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 82,48% dan 84,84% dari total utang bank jangka
pendek.
UTANG USAHAPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang usaha yang ditempatkan pada entitas berelasi
dengan Pemerintah masing-masing sebesar 8,9% dan 15,73% dari total utang usaha.
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 143Laporan Tahunan 2017
UTANG LAIN-LAINPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang lain-lain yang ditempatkan pada entitas berelasi
dengan Pemerintah masing-masing sebesar 2,93% dan 32,72% dari total utang lain-lain.
UTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANGPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang lain-lain jangka panjang pada entitas berelasi
masing-masing sebesar 38,26% dan 29,36% dari total utang lain-lain jangka panjang.
BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR - BPJS KETENAGAKERJAANPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo biaya masih harus dibayar (iuran BPJS Ketenagakerjaan)
pada entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebesar 0,26% dan 1,81% dari total biaya masih harus
dibayar.
PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANGPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo pendapatan diterima di muka jangka panjang pada entitas
berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 49,28% dan 61,33% dari total pendapatan diterima di
muka jangka panjang (sebelum dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun).
UTANG JANGKA PANJANGPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang jangka panjang pada entitas berelasi dengan
Pemerintah masing-masing sebesar 89,10% dan 96,04% dari total utang jangka panjang.
Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah
sebagai berikut:
Pihak Berelasi Hubungan Sifat TransaksiPT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito fasilitas
kredit modal kerja dan investasi
PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk (BRI) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia fasilitas kredit
Penempatan giro dan deposito bunga atas deposito, modal kerja dan investasi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penempatan giro dan deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi
PT BNI Syariah Tbk Dikendalikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Fasilitas kredit modal kerja
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Dikendalikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito fasilitas kredit modal kerja dan investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi JawaTengah Penempatan giro
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dikendalikan oleh PemerintahPusat Republik Indonesia Penempatan giro, fasilitas kredit modal kerja dan investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Penempatan giro
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penempatan giro, fasilitas kredit modal kerja dan investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk
Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Penempatan giro
PT Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Selatan & Bangka Belitung
Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Penempatan giro dan deposito
PT Bank Syariah Mandiri Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Penempatan giro, deposito, dan fasilitas kredit modal kerja
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Dikendalikan oleh Pemerintah Propinsi Riau Penempatan giro
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Penempatan giro
PT Bank Nagari Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat Penempatan giro
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat
Penempatan giro
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Pendapatan ganti rugi lahan
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Entitas anak BRI Penempatan giro dan deposito
PT Bank Pembangunan Sumatera Utara Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara Penempatan giro dan deposito
PT Mardec Nusa Riau Entitas Asosiasi Penjualan komoditas perkebunan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa kesehatan karyawan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jaminan Sosial Ketenagakerjaan karyawan
PT Sinkona Indonesia Lestari Entitas Asosiasi Penyertaan saham dan penjualan komoditas perkebunan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penyewaan tanah
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)144
Pihak Berelasi Hubungan Sifat TransaksiPT Perkebunan Mitra Ogan Entitas Asosiasi Penyertaan saham, jasa kesehatan
PT Asuransi Jasa Tania Tbk Dikendalikan oleh Dana Pensiun Perkebunan Asuransi
Hamburg Indonesische Import Gmbh (Indoham)
Entitas Asosiasi Biaya talangan
PT Langkat Nusantara Kepong Entitas Asosiasi Biaya talangan
Koperasi Karyawan Nusa Tiga Koperasi Karyawan Perusahaan Pembelian bahan pembantu dan sewa kendaraan
Pusat Penelitian Teh dan Kina Entitas Asosiasi Pembelian bibit
PT Tiga Mutiara Nusantara Entitas Asosiasi Biaya talangan dan jasa perobatan
Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) Dana Pensiun Kelompok Usaha Peserta dana pensiun perkebunan
Koperasi Karyawan Ruwa Jurai Koperasi Karyawan Entitas Anak Pembelian bahan pembantu dan jasa pemeliharaan
PT Industri Gula Nusantara Entitas Asosiasi Penyertaan saham dan pinjaman
Serikat Pekerja Perkebunan Serikat Pekerja Entitas Anak Pemberian pinjaman
PKBL PT Perkebunan Nusantara IV Unit PKBL Entitas Anak Pemberian pinjaman
Perum Jasa Tirta Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penyertaan pada entitas asosiasi
Perum Jasa Tirta I Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penyertaan pada entitas asosiasi
Pemerintah Daerah Siak Pemerintah Daerah Pemberian pinjaman modal dan tenaga kerja
Perusahaan Umum Kehutanan Negara Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penjualan saham entitas asosiasi
PT Pupuk Kalimantan Timur Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Penyertaan saham pada entitas anak, pembelian pupuk, dan bahan pembantu
PT Mega Eltra Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Pembelian pupuk dan bahan pembantu
PT Pupuk Sriwijadja Palembang Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Pembelian pupuk dan bahan pembantu
PT Barata Indonesia (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa konstruksi
PT Pertamina (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Pembelian bahan bakar minyak
WIKA-WIP KSO Dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Jasa konstruksi
Koperasi Karyawan Mon Madu Koperasi Karyawan Entitas Anak Jasa pengangkutan TBS, CPO dan pemeliharaan tanaman
PT Krakatau Engineering Dikendalikan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Jasa konstruksi
PT Petral Niaga Pertamina Entitas Anak PT Pertamina(Persero) Pembelian bahan bakar minyak
PT Petrokimia Gresik Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Pembelian pupuk dan bahan pembantu
PT Petrosida Gresik Entitas Anak PT Petrokimia Gresik Pembelian pupuk dan bahan pembantu
PT Gresik Cipta Sejahtera Entitas Anak PT Petrokimia Gresik Pembelian pupuk dan bahan pembantu
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Pembelian beras dan bahan pembantu
PT Amarta Karya (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa konstruksi
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa angkutan CPO
PT Waskita Karya (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa konstruksi
PT Boma Bisma Indra (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Pengadaan barang dan jasa
Pusat Koperasi Karyawan Koperasi Karyawan Entitas Anak Pengadaan barang dan jasa
PT Rekayasa Industri Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Jasa konstruksi
PT Pupuk Kujang Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Pembelian pupuk dan bahan pembantu
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penjualan gula
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Asuransi
PT Pilar Sinergi BUMN Entitas asosiasi Penyertaan pada entitas asosiasi
Koperasi Karyawan Rispa Medan Koperasi Karyawan Perusahaan Pemberian pinjaman
Koperasi Karyawan Jurai Koperasi Karyawan Perusahaan Pemberian pinjaman
PT Propernas Nusa Dua Dikendalikan oleh Perum Perumnas Pemberian pinjaman
Lembaga Pendidikan Perkebunan Lembaga Pendidikan Perkebunan Kelompok Usaha Biaya pendidikan dan pelatihan karyawan
PT Rajawali Nusantara Indonesia Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa pengadaan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa penyedia sistem dan jaringan
PT Telekomunikasi Seluler Dikendalikan oleh PT Telkom(Persero) Tbk Penyewaan tanah
PT Sarana Multi Infrastruktur Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Pemberian pinjaman
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 145Laporan Tahunan 2017
Pada tahun 2017 tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara
signifikan Kelompok Usaha PTPN III.
Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan
Standar baru, revisi dan intepretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif
Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan
(“DSAK”) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif
untuk laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut:
• Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan yang mensyaratkan entitas
untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus
kas maupun perubahan non-kas. Berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.
• Amandemen PSAK No.13: Properti investasi - Pengalihan properti investasi, berlaku efektif 1 Januari
2018
Amandemen ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan
pengungkapan yang terkait. Pernyataan ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan
properti investasi. Pernyataan ini tidak berlaku untuk hak penambangan dan cadangan mineral seperti
minyak, gas alam dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbaharui.
• Amandemen PSAK No.15: Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama - kepentingan jangka
panjang pada entitas asosiasi dan ventura bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020. Standar akuntansi
ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK No.71 atas instrument keuangan pada entitas
asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan
jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi
atau ventura bersama.
• Amandemen PSAK No.16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif, berlaku efektif 1 Januari
2018.
Amandemen ini mengklarifikasi bahwa aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif (bearer
plants) masuk dalam ruang lingkup PSAK No.16: Aset Tetap.
• Amandemen PSAK No.46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang
Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.
Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga
perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba
kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.
Perubahan Kebijakan Akuntansi
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)146
• Amandemen PSAK No.53: Pembayaran berbasis saham - klarifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran
berbasis saham, berlaku efektif 1 Januari 2018
Amandemen ini merevisi PSAK No.53 tentang akuntansi kompensasi berbasis saham yang telah
dikeluarkan pada tanggal 4 september 1998. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak
material.
• Amandemen PSAK No.62: Kontrak asuransi, berlaku efektif 1 Januari 2020
Amandemen ini mengizinkan yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian
sementara dari PSAK No.71 (deferral approach) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis
(overlay approach) untuk aset keuangan yang ditetapkan.
• PSAK No.67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, berlaku efektif 1 Januari 2018.
PSAK ini mengklarifikasi bahwa persyaratan pengungkapan dalam PSAK No.67, selain yang dideskripsikan
dalam paragraf PP10-PP16 juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikasikan
sesuai PSAK No.58.
Sampai dengan tahun 2017, PTPN III tidak memiliki hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan
usahanya baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Asumsi Dasar Kelangsungan Usaha
Peluang usaha komoditi perkebunan di masa yang akan datang akan semakin baik seiring dengan membaiknya
kondisi perekonomian baik regional maupun global, harga jual komoditi perkebunan diharapkan akan semakin
baik dan produksi juga mengalami peningkatan. Dalam rangka mengamankan kelangsungan usaha, Perusahaan
senantiasa melakukan kajian risiko dan mitigasi secara berkala terhadap aspek-aspek strategis dengan baik.
Selain memantau risiko utama tersebut, Perusahaan juga memantau berbagai risiko dengan kategori kritikal
dan ekstrem di bidang operasional, SDM, lingkungan maupun aspek lainnya, diikuti upaya mitigasi.
Selain itu, Perusahaan berupaya untuk senantiasa mengoptimalkan produksi, diantaranya dengan melakukan
pengendalian proses pada Stasiun Sterilizer, Stasiun Press dan Stasiun Klarifikasi sehingga lossis pada Buah
Ikut Tandan Kosong (BITK), serabut press dan drab akhir dapat diminimalisir, menggunakan stimulansia untuk
meningkatkan produksi tanaman karet, terutama mengoptimalkan produksi TM karet tua yang akan didongkel,
dan melakukan klasterisasi guna optimalisasi kapasitas giling tebu.
Di samping itu, Perusahaan juga berupaya untuk senantiasa meningkatkan mutu dari produk-produk yang
dihasilkan seperti meningkatkan kualitas BBT (Bahan Baku Tebu) yang MBS (manis, bersih dan segar) melalui
penyesuaian jadual tebang berdasarkan kondisi real yang ada dilapangan serta perlakuan ekstra untuk
mendapatkan mutu tebu yang optimal.
Informasi Kelangsungan Usaha
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 147Laporan Tahunan 2017
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Tata Kelola Perusahaan
Bagi Holding perkebunan
PT Perkebunan Nusantara III (Persero),
GCG didefinisikan sebagai pola pikir
dan pola kerja yang diterapkan di seluruh
jajaran perseroan untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas demi
terciptanya sistem manajemen yang efisien
dan efektif, sehingga mewujudkan nilai bagi
pemangku kepentingan.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)150
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Untuk dapat mewujudkan perusahaan yang dipercaya pemangku kepentingan, berkinerja unggul, serta tumbuh
secara berkelanjutan, maka penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate
Governance (GCG) di dalam setiap kegiatan usaha sangat dibutuhkan. Dengan berpegang pada komitmen
tersebut, PTPN III (Persero) senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku
di ranah nasional, regional, maupun internasional yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah
bagian dari komitmen Perseroan untuk mendorong terwujudnya perusahaan yang kokoh dan independen.
Tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG) diyakini menjadi dasar bagi peningkatan
kinerja perusahaan secara berkesinambungan sesuai dengan ekspektasi shareholders dan stakeholders.
Melalui penerapan GCG, diharapkan perusahaan mampu melindungi kepentingan seluruh pemangku
kepentingan dan mampu meraih keunggulan daya saing secara berkelanjutan. Wujud komitmen manajemen
dalam upaya untuk menerapkan GCG secara terencana, sistemik, dan berkesinambungan tergambar dari visi
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yaitu: “Menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan
kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik”.
Penerapan prinsip-prinsip GCG Perseroan didasarkan pada standar yang berlaku baik secara nasional maupun
internasional. Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendasarkan penerapan GCG pada
Peraturan Menteri BUMN No. Per–01/MBU/2011 jo. Peraturan Menteri BUMN No. Per–09/MBU/2012 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Penerapan GCG tersebut dimaksudkan untuk
menjadikan GCG sebagai dasar operasional Perusahaan, seperti yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang
No. 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya
harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian dan tanggung jawab.
Prinsip-prinsip GCG yang dijalankan Perseroan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development).
Manajemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berkomitmen agar penerapan GCG tidak hanya
memenuhi (comply) dengan ketentuan yang berlaku, namun penerapan juga dilakukan dengan mengacu
kepada praktik-praktik terbaik (beyond compliance).
Penerapan Prinsip Tata Kelola yang baik dilakukan Perseroan agar pencapain kinerja dapat memuaskan dan
dapat meningkatkan kualitas serta efektifitas hubungan kerja antara manajemen dan karyawan sebagai
Organ Perseroan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni:
1. Transparansi (Transparency)
Transparansi (Transparency) yaitu mengutamakan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan
pengungkapan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas (Accountability) yaitu memiliki sistem manajemen dengan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban yang jelas sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.
3. Responsibilitas (Responsibility)
Responsibilitas (Responsibility) yaitu memastikan kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap personel
secara efektif melalui pembuatan laporan penerimaan cinderamata atau gratifikasi, laporan conflict of
interest.
4. Independensi (Independent)
Perseroan memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan secara independen tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA
Tata Kelola Perusahaan
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 151Laporan Tahunan 2017
Bagi Perseroan, komitmen terhadap penerapan GCG tidak hanya mewakili kewajiban untuk mematuhi
peraturan yang berlaku tetapi juga diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja bisnis
yang efektif, efisien, serta berkelanjutan. Langkah implementasi kebijakan penerapan GCG, adalah dengan
menjalankan budaya Perseroan yang tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari di seluruh jajaran
manajemen dan karyawan.
Perseroan juga melakukan komunikasi dan sosialisasi, pelatihan, serta memetakan akuntabilitas dan
tanggung jawab sesuai perubahan bisnis dan organisasi dalam Perseroan. Selain itu, Perseroan juga
senantiasa mematuhi peraturan dan menjunjung tinggi kebijakan serta nilai-nilai yang terkandung dalam
praktik tata kelola Perseroan.
Komitmen impelementasi GCG di antaranya:
1. Menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG
Code) dan Pedoman Perilaku. Panduan/kebijakan terhadap penerapan tata kelola Perseroan yang baik
telah disosialisasikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Untuk menciptakan situasi
kondusif, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan diwajibkan untuk menerapkan pedoman
perilaku (Code of Conduct) dengan menandatangani Pernyataan Kepatuhan secara berkala tahunan.
2. Meninjau dan menyempurnakan pedoman pedoman GCG. Perseroan menunjuk seorang anggota Direksi
sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perseroan yang Baik, dan
melaporkan hasil monitoring/evaluasi kepada RUPS dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tata kelola
Perseroan yang baik menjadi salah satu unsur Key Performance Indicator (KPI) Perseroan dan dituangkan
ke dalam kontrak manajemen.
3. Melakukan asesmen/evaluasi penerapan GCG secara berkala. Penilaian (assessment) penerapan GCG
dilakukan secara berkala oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penilai juga melakukan
evaluasi pada tahun berikutnya dengan self assessment oleh Tim Internal Perseroan.
4. Menerbitkan kebijakan tentang pengendalian gratifikasi. Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang
sering terjadi adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya.
Gratifikasi menjadi salah satu perhatian dari Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat sifatnya
yang mengarah pada tindak pidana suap. Kebijakan pengendalian gratifikasi bertujuan sebagai pedoman
bagi insan Perseroan dalam mengambil sikap yang tegas, pentingnya kepatuhan melaporkan, dan
penanganan praktik gratifikasi di Perseroan.
5. Menerbitkan kebijakan tentang sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System)
Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh insan
Perseroan. Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran bertujuan menjadi peringatan dini bagi seluruh insan
Perseroan dalam menangani pelaporan pelanggaran, menjamin penyelesaian pelaporan pelanggaran,
menghindari publikasi negatif, dan mengungkap permasalahan di Perseroan seperti fraud, diskriminasi,
pelecehan atau penyimpangan lainya.
6. Kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaaan penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK
Menerbitkan surat keputusan Direksi tentang penetapan jabatan struktural satu tingkat dibawah direksi
yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta memberikan teguran
bagi pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN.
KOMITMEN PENERAPAN GCG
5. Kemandirian dan Kewajaran (Fairness)
Perseroan menerapkan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan
yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah pemerintah,
pekerja, masyarakat umum serta pemangku kepentingan lainnya.
Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut maka hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris bisa
selalu harmonis, saling mendukung dan saling mengingatkan supaya tekad dan komitmen yang kuat menuju
satu arah tujuan Perseroan tetap terus tumbuh dan berkembang.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)152
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
7. Sistem Pengendalian Intern berbasis Committee of Sponsoring Organization (COSO)
Perseroan berkomitmen untuk membangun suatu sistem pengendalian intern yang efektif agar dapat
memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance).
8. Manajemen Risiko Terintegrasi berbasis ISO 31000
Perseroan menerapkan pengelolaan Sistem Manajemen Risiko secara kaskade dan agregasi. Secara
kaskade berarti dari atas ke bawah menguraikan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sampai
pada organisasi terendah, sedangkan agregasi berarti sebaliknya pengelolaan itu dimulai dari organisasi
terendah kemudian dikelompokkan terus sampai organisasi tertinggi.
Perseroan berkomitmen untuk membangun dan menerapkan GCG di lingkungan Perseroan, hal tersebut
diawali oleh kesadaran untuk menata kelola Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi
yang sehat. Perusahaan terus mendorong peningkatan implementasi GCG dan berupaya menciptakan budaya
kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.
Roadmap GCG Perseroan Tahun 2004–2017 merupakan grand strategy dan milestone implementasi GCG
menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian
internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial Perseroan.
ROADMAP GCG
Tahapan dan Roadmap Penerapan GCG
2004 – 2010 2011 – 2013 2014 – 2017Mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan GCG (wajib dan sukarela)
Pengoperasian yang dikendalikan dengan baik melalui internal control yang wajar dan implementasi manajemen risiko
Menjadi perusahaan yang ramah, amanah dan professional serta dibarengi dengan implementasi tanggung jawab sosial Perseroan
KPI KPI KPI
1. Penyusunan GCG manual dan Kode Etik Perusahaan pada tahun 2004
2. Penyempurnaan GCG manual: tahun 2008, 2010 dan Kode Etik Perusahaan tahun 2008, 2010 dan 2012
3. Internalisasi dan penandatanganan pakta integritas dan Etika Kerja
4. Pembentukan Sekretaris Perusahaan pada tahun 2007
5. Terbentuknya system pengendalian intern yang berbasis teknologi informasi dan manajemen risiko
6. Pelaksanaan assessment secara berkala, sebagai berikut:Tahun 2004 = 75.89Tahun 2005 = 78.45Tahun 2006 = 79.38Tahun 2007 = 80.79Tahun 2009 = 82.62
7. Capaian hasil assessment pada tahun 2011 GCG : 83,77 dengan kualifikasi Baik.
1. Mengoptimalkan struktur pengelola Etika GCG dan pengawas Etika
2. Penyempurnaan Penyusunan Pedoman/Kebijakan:a. GCGb. Board Manualc. Kode Etik Perusahaand. Anggaran Dasar
3. Penyusunan Prosedur Program Kerja Tahunan SPI Berbasis Risiko
4. Penyusunan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang mengadopsi pada konsep dan praktik terbaik saat ini, yaitu Internal Control–Integrated Framework oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO)
5. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern
6. Penyempurnaan Sistem Manajemen Terintegrasi QSHE
7. Target capaian hasil assessment GCG tahun 2013: 84 dengan kualifikasi baik
1. Secara konsinsten dan berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan GCG dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan
2. Menyusun kebijakan dan penyempurnaan GCG:• Hubungan Korporasi dengan
Anak Perusahaan• Charter Komite• Charter Komisaris• Charter Direksi• Kebijakan manajemen risiko• Kebijakan teknologi informasi
3. Memonitor, mengevaluasi, dan menyempurnakan struktur pengelola Etika GCG dan pengawas Etika disesuaikan dengan perkembangan perusahaan
4. Penyempurnaan pelaksanaan self assessment penerapan GCG setiap dua (2) tahun sekali
5. Target capaian hasil assessment GCG mencapai diatas 85 dengan kualifikasi sangat baik
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 153Laporan Tahunan 2017
Bagan Struktur Tata Kelola Perusahaan Per 31 Desember 2017
Struktur Tata Kelola PerusahaanBerdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur organ utama GCG
Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ Perseroan
tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Selain itu, Perseroan juga telah
membentuk organ-organ pendukung GCG di bawah Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko,
dan Sekretaris Dewan Komisaris serta organ pendukung GCG di bawah Direksi yang terdiri dari Sekretaris
Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Dalam pelaksanaannya, masing-masing organ Perseroan
tersebut menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara independen untuk kepentingan Perseroan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan lain yang berlaku.
Pemegang Saham
Dewan Komisaris Direksi
Komite Audit
AuditInternal
Manajemen Risiko
Komite PemantauRisiko
SekretarisPerusahaan
DepartemenLainnya
Manajer
Staf
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)154
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Penilaian Tata Kelola PerusahaanDalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Perseroan melakukan pengukuran penerapan GCG melalui penilaian (assessment) penerapan
GCG yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan evaluasi (review) yang dilakukan sendiri (self-
asssessment) untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perseroan yang
dilakukan tahun berikutnya.
Assesment penerapan GCG tahun 2017 pada Perseroan untuk periode 2016 yang terdiri dari 6 (enam) aspek
governance, yaitu:
1. Komitmen terhadap Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi & Transparansi; dan
6. Lainnya.
Penilaian atas penerapan GCG di Perseroan dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melakukan langkah
perbaikan dan pemutakhiran struktural maupun operasional dalam rangka menciptakan kinerja usaha yang
tidak hanya berkualitas tapi juga mendukung perkembangan usaha yang sejalan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, etika bisnis, dan praktik bisnis terbaik.
Penilaian (assessment) dan evaluasi (review) atas penerapan GCG dilakukan dengan mengacu kepada
Indikator/Parameter GCG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor:
SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Indikator dan
parameter penilaian tersebut dijabarkan dari beberapa aspek dan memiliki bobot sebagai berikut:
KRITERIA PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Aspek Pengujian BobotKomitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan 7,00
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal 9,00
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 35,00
Direksi 35,00
Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9,00
Aspek Lainnya 5,00
Skor Keseluruhan 100,00
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 155Laporan Tahunan 2017
Rapat Umum Pemegang SahamRapat Umum Pemegang Saham merupakan Organ Perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam struktur
pengurusan dan memegang segala kewenangan untuk menentukan arah Perseroan yang tidak diserahkan
kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS Perseroan terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
KEWENANGAN RUPS
1. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris
2. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dengan
memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
3. Memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan
perusahaan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
JENIS RUPS DI PERUSAHAAN
1. RUPS Tahunan
RUPS Tahunan diadakan setiap tahun, meliputi:
a. RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan
RUPS tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah
penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:
1) Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota
Dewan Komisaris.
2) Usulan penggunaan laba bersih Perusahaan
3) Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan.
Perusahaan menyampaikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat kepada Pemegang Saham
berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS yang meliputi metode perhitungan dan rincian penentuan
gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi
yang sedang menjabat.
b. RUPS untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
RUPS tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:
1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan.
2) Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perusahaan
yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja.
Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris,
dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum
tanggal panggilan RUPS tahunan.
2. RUPS Lainnya (RUPS Luar Biasa)
RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)156
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
1. RUPS diselenggarakan pada tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan
usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut
disetujui dengan suara bulat.
4. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan
RUPS diterima.
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:
a. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan
Komisaris; atau
b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS.
Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat pula dilakukan atas permintaan
Dewan Komisaris.
7. Permintaan sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat
disertai dengan alasannya yang disampaikan oleh Pemegang Saham, tembusannya disampaikan kepada
Dewan Komisaris.
8. Alasan sebagaimana dimaksud pada angka 6 antara lain namun tidak terbatas pada:
a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris akan berakhir; atau
c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perusahaan.
9. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang
berkaitan dengan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
10. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
11. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat yang didokumentasikan.
12. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat termasuk usul yang
direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan
dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS
sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
13. Perusahaan wajib memberikan salinan bahan rapat kepada Pemegang saham.
TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS
1. RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
2. Risalah RUPS dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang
Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
3. Risalah RUPS berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/
dissenting opinion, jika ada).
PIMPINAN DAN RISALAH RUPS
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 157Laporan Tahunan 2017
Dewan KomisarisDewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan atas kebijakan
Direksi dalam mengelola Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga
bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha
Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan. Dewan Komisaris melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya secara independen.
Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitas
Dewan Komisaris. Kompetensi tersebut meliputi bidang perkebunan, kemampuan strategis, pemahaman
bisnis, pengalaman dan kedalaman manajerial, pengetahuan agro industri, pemahaman regulasi serta
manajemen dan pengendalian risiko. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan nasihat manajemen Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan
dibantu oleh dua Komite, yakni Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Fungsi pengawasan dan nasihat ini
dilaksanakan melalui pertemuan rutin yang diadakan dengan Direksi serta melalui pendelegasian tugas dan
kewenangan kepada masing-masing Komite terkait.
Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menelaah laporan keuangan Perseroan sebelum dilaporkan
ke Pemegang Saham dan stakeholder lainnya serta melakukan pengkajian atas laporan penilaian internal
Perseroan. Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kebijakan yang menyangkut
pengkajian risiko dan pengelolaan Perusahaan. Komite ini juga menelaah kecukupan, kelengkapan dan
efektivitas pelaksanaan prosedur manajemen risiko Perusahaan serta merekomendasikan arah kebijakan jika
diperlukan.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
Tugas Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta
memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS,
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan.
Tanggung Jawab Dewan Komisaris
1. Melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas yang berlaku saat
ini.
2. Melaksanakan semua ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MMBU/ 2012,
diantaranya:
• Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
• Membuat pembagian tugas Dewan Komisaris yang diatur oleh Dewan Komisaris.
• Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari RKAP.
• Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang
baru lampau kepada RUPS.
• Mengusulkan Key Performance Indicators untuk ditetapkan RUPS.
• Menyampaikan laporan triwulan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para
Pemegang Saham.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)158
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
• Menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
• Memastikan Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas Dewan
Komisaris, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Perseroan lain, termasuk rapat-rapat
yang dilaksanakan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi),
serta honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan.
• Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada
perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
• Memastikan bahwa auditor eksternal maupun auditor internal memiliki akses informasi mengenai
Perseroan untuk melaksanakan tugas audit.
3. Melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, diantaranya:
• Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan
serta memberi nasihat kepada Direksi dalam hal:
a) Penetapan Visi dan Misi;
b) Pelaksanaan strategi korporasi;
c) Penyusunan RJPP dan RKAP;
d) Pengawasan implementasi rencana yang telah dirumuskan dalam RJPP/RKAP penilaian
efektivitas dan kinerja teknologi informasi.
• Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan oleh Direksi
serta masalah material lainnya;
• Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan serta memberikan pendapat dan saran kepada
Pemegang Saham atas setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan,
termasuk mencegah dan mengelola krisis Perseroan;
• Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, semesteran, dan tahunan).
4. Melaksanakan kewajiban lainnya terkait pegawasan dan evaluasi kinerja Perseroan yang berada di bawah
fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris.
• Membangun kerja sama tim yang efektif dan terpadu (kolegial) dengan meluangkan waktu yang
cukup dalam menjalankan tugas;
• Menetapkan rencana kerja setiap tahun dan melakukan evaluasi terhadap pencapaiannya secara self
assessment;
• Menetapkan anggaran Dewan Komisaris termasuk komite-komite dan sekretariat Dewan Komisaris;
• Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan risiko serta memberi saran mengenai penanganan risiko kepada Direksi;
• Mengevaluasi kinerja Direksi dan mengusulkan kompensasi Direksi, berdasarkan wewenang yang
diberikan oleh RUPS;
• Melaksanakan tugas-tugas lain dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial;
• Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Holding
Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), ketetapan RUPS dan ketentuan perundang-undangan
lainnya;
• Memastikan bahwa Perseroan telah mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku
serta standar transparansi;
• Menyusun program pengembangan (Knowledge and Skill) untuk Dewan Komisaris;
• Berperan untuk meningkatkan citra Perseroan;
• Menetapkan kriteria informasi yang relevan serta kriteria yang dapat atau yang tidak dapat diberikan
kepada stakeholders;
• Dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders
(pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris
maupun penyampaian oleh Direksi;
• Memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern Perseroan;
• Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen
risiko Perseroan;
• Memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan Perseroan;
• Memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir;
• Memberikan arahan terhadap kebijakan rencana promosi dan mutasi pejabat kunci yang akan
dilakukan Direksi;
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 159Laporan Tahunan 2017
• Memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
Standar Akuntansi yang berlaku Umum di Indonesia (PSAK);
• Memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya;
• Memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut;
• Melakukan pengawasan dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan
yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga;
• Memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangannya atau RUPS;
• Melakukan proses penunjukan calon Auditor Eksternal melalui Komite Audit sesuai ketentuan
pengadaan barang dan jasa, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses
penunjukannya;
• Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS berdasarkan usul dari Komite Audit;
• Memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan
telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris;
• Melaporkan dengan segera kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta
saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi;
• Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/
perusahaan patungan termasuk dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak
perusahaan/ perusahaan patungan;
• Mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi
yang ditetapkan;
• Mengusulkan remunerasi Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi;
• Menetapkan setiap tahun indikator pencapaian kinerja beserta target-targetnya untuk disetujui
RUPS;
• Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.
HAK DEWAN KOMISARIS
a. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara akurat, lengkap dan tepat waktu.
c. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas biaya Perusahaan jika
dianggap perlu.
d. Membentuk komite Audit dan satu Komite lain jika diperlukan.
e. Membentuk Komite lain lebih dari satu dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal
dari anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, apabila:
1) diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
2) disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam
menjalankan tugas Perseroan.
f. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan
Komisaris atas biaya Perseroan.
g. Mendapatkan fasilitas Perseroan sesuai dengan hasil penetapan RUPS.
h. Menerima tantiem atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perseroan
mencapai tingkat keuntungan.
i. Melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan ketentuan:
1) mengajukan permohonan izin kepada Menteri Negara BUMN mencakup kepentingan perjalanan dinas,
lama waktu perjalanan dinas, pembiayaan dan informasi lain yang relevan;
2) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas, wajib melaporkan
pelaksanaan perjalanan dinas kepada Menteri Negara BUMN;
3) dalam hal perjalanan ke luar negeri dilaksanakan atas kepentingan dan biaya pribadi, menyampaikan
pemberitahuan kepada Menteri Negara BUMN.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)160
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana
Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
d. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria,
target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam kontrak manajemen Direksi secara kolegial dan
individu dengan realisasi pencapaian.
e. Dewan Komisaris membahas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d melalui proses
pembahasan internal Dewan Komisaris maupun dalam Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.
f. Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi kepada RUPS dalam laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris.
g. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham dalam laporan
triwulanan dan laporan tahunan, yang antara lain terdiri atas:
1) Rencana Kerja dan anggaran;
2) Realisasi pencapaian rencana kerja dan anggaran;
3) Realisasi pencapaian key performance indicators Dewan Komisaris;
4) Review dan penilaian kinerja Direksi.
h. Dewan Komisaris dapat menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris dalam melakukan proses
penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d.
i. Mengingatkan Direksi untuk menyampaikan usulan RKAP paling lambat tanggal 15 September tahun
sebelumnya.
j. Menyampaikan tanggapan/usulan pengesahan RKAP kepada RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari
sebelum periode RKAP.
k. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai
masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
l. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
m. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani
Laporan Tahunan.
n. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
o. Menyusun Program Kerja Tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
p. Membentuk Komite Audit.
q. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
r. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
s. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan
tersebut dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
t. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru
lampau kepada RUPS.
u. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
v. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme,
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban serta kewajaran;
w. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan
pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan.
KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 161Laporan Tahunan 2017
WEWENANG DEWAN KOMISARIS
a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan
verifikasi dan lain-lain, surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perusahaan.
b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut
pengelolaan Perusahaan.
d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk
menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
f. Memberikan persetujuan kepada Direksi terhadap usulan pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan
Kepala Satuan Pengawasan Intern.
g. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
h. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
i. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
j. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
k. Mengajukan usulan calon Direksi yang baru kepada RUPS.
l. Dengan suara terbanyak, memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi,
jika Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat
alasan mendesak bagi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
m. Menunjuk anggota Direksi yang ada untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang lowong dengan
kekuasaan dan wewenang yang sama, di samping tetap menjalankan tugas utamanya.
n. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan
penjelasan.
o. Menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
p. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
q. Melakukan proses penunjukan calon Auditor Eksternal berdasarkan usul Komite Audit sesuai ketentuan
pengadaan barang dan jasa, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses
penunjukannya.
r. Menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan Auditor Eksternal dan besarnya honorarium/
imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut.
s. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan
pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Jika hal ini terjadi, maka
berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perusahaan dan
Pihak ketiga.
t. Memperoleh kepastian dari Direksi bahwa informasi mengenai Perusahaan diterima oleh Dewan Komisaris
secara tepat waktu, terukur dan lengkap.
u. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko perusahaan yang dilakukan sekurang-
kurangnya satu kali dalam setahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan
faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan secara signifikan.
v. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Perusahaan
paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
w. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan aktivitas usaha
perusahaan yang melampaui kewenangan Direksi.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)162
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)
sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris Independen, dan 3 (tiga)
Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berdomisili
di Indonesia. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Dewan
Komisaris akan berakhir sebagaimana daftar di bawah ini:
JUMLAH, KOMPOSISI, DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS
Nama Jabatan Nomor SK PeriodeJoefly J. Bahroeny Komisaris Utama SK-383/MBU/2013 2013 s/d 2018
Deddy Fauzi Elhakim Komisaris SK-03/MBU/01/2017 2017 s/d 2022
Dahlan Harahap Komisaris SK-383/MBU/2013 2013 s/d 2018
Muhammad Syakir Komisaris SK-224/MBU/10/2017 2017 s/d 2022
Dedi Y.H. Sitorus Komisaris SK-164/MBU/07/2016 2013 s/d 2017
Pembagian tugas anggota Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 02/DK/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pembagian
Tugas Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Anggota Dewan Komisaris dengan susunan
sebagai berikut:
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham,
pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS dan waktunya tidak bersamaan dengan pengangkatan anggota
Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan petimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-
masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki
pengetahuan yang memadai di bidang Perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakannya.
3. Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan
dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan
perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
a. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu Perusahaan dinyatakan pailit; atau
c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan.
Persyaratan ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan
Komisaris dan surat tersebut disimpan Perusahaan.
PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS
Nama Jabatan TugasJoefly J. Bahroeny Komisaris Utama Koordinator Dewan Komisaris
Dahlan Harahap Komisaris Bidang Produksi, Keuangan dan sebagai Ketua Komite Audit
Deddy Fauzi Elhakim Komisaris Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Pengurusan HGU dan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko
Muhammad Syakir Komisaris Bidang Pemasaran, Teknologi Informasi dan Pengadaan Barang/Jasa
Deddy Y.H. Sitorus Komisaris Bidang Umum, SDM, Hukum, PKBL dan CSR
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 163Laporan Tahunan 2017
PROGRAM PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris merupakan pihak yang posisinya sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya
Perusahaan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, setiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk memiliki
kemampuan dan keahlian (Skill) yang dapat memenuhi kebutuhan Perusahaan. Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III (Persero) mengantisipasinya dengan upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui
pendidikan informal antara lain: Seminar, Workshop, Studi Banding. Program pengembangan tersebut
harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, dan membuat laporan pelaksanaan program
pengembangan kepada Pemegang Saham.
PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BARU
Program Pengenalan diadakan bagi anggota Dewan Komisaris baru yaitu, agar yang bersangkutan dapat
menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris dengan sebaik-baiknya.
Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris meliputi:
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), berkaitan dengan tujuan, sifat,
dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang,
posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Pemahaman tentang kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan Eksternal, sistem dan kebijakan
pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta
hal-hal yang tidak diperbolehkan.
PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS
Dalam rangka mengatur tata tertib kerja dan hubungan dengan Direksi, perusahaan telah memiliki Board
Manual yang selalu direview dan dilakukan pengkinian. Board Manual berisi pengaturan sebagai berikut:
• Fungsi Dewan Komisaris
• Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
• Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
• Komposisi Dewan Komisaris
• Pengangkatan Dewan Komisaris
• Program Pengenalan Perusahaan bagi Dewan Komisaris Baru
• Program Pengembangan Dewan Komisaris
• Rapat Dewan Komisaris
• Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
• Organ Pendukung Dewan Komisaris
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)164
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
a. Program Kerja bidang tugas rutin dan monitoring
1. Melaksanakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan.
2. Melaksanakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya 1 kali dalam
sebulan.
3. Melakukan kunjungan kerja ke kantor cabang dalam rangka penilaian atas kinerja cabang.
b. Program kerja bidang administrasi, pelaporan dan rekomendasi kepada Pemegang Saham.
1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai kinerja usaha tahun buku 2016 sebagai
rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham untuk pengesahan laporan keuangan
Perusahaan tahun buku 2016.
2. Monitoring dan evaluasi laporan manajemen berkala atas pelaksanaan RKAP tahun 2017 yang
meliputi tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I sd IV Tahun 2017.
3. Menyampaikan laporan penilaian terhadap kinerja Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham
pada setiap Laporan Semester.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pencapaian KPI Dewan Komisaris tahun
2016 setiap triwulan.
5. Menyusun SOP Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris.
6. Melakukan pengukuran dan penilaian kinerja Anggota Dewan Komisaris secara individu sesuai KPI
yang telah ditetapkan.
7. Berkoordinasi dengan Pemegang Saham membuat dan menetapkan kebijakan mengenai usulan
remunerasi Direksi.
8. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RKAP tahun buku 2017 sebagai
rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham untuk pengesahan RKAP tahun 2017.
c. Program kerja bidang koordinasi dan pengawasan
1. Menyampaikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi atas hasil monitoring dan evaluasi atas
tindak lanjut temuan auditor eksternal (KAP) dan auditor internal (SPI) berdasarkan hasil laporan yang
disampaikan oleh Komite Audit.
2. Memberikan pendapat tertulis terhadap permohonan Direksi yang terkait dengan berbagai kegiatan
Perusahaan.
3. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan risiko atas kegiatan
Perusahaan berdasarkan laporan dan analisis dari Komite Pemantau Risiko.
4. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan sistem teknologi dan
informasi Perusahaan.
5. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan
pengembangan karir karyawan.
6. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan kebijakan pengadaan
barang dan jasa Perusahaan.
7. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan kebijakan produktivitas
dan kualitas tanaman.
8. Melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III
(Persero) yang diterima Dewan Komisaris.
d. Program kerja bidang pengembangan wawasan dan pengetahuan
1. Melaksanakan kegiatan yang bersifat publikasi dengan tujuan meningkatkan peran Dewan Komisaris
untuk membantu meningkatkan citra Perusahaan.
2. Mengikuti seminar, pelatihan dan workshop dalam rangka pengembangan pengetahuan Dewan
Komisaris dan meningkatkan kompetensi terhadap keahlian tertentu baik di dalam maupun di luar
negeri.
PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 165Laporan Tahunan 2017
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian BUMN Nomer PER–01/MBU/2011 tentang Tata Kelola
Perusahaan yang baik pada BUMN, maka Komisaris Independen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III
(Persero) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham
pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuanya
untuk bertindak independen.
Komisaris Independen Perusahaan memiliki persyaratan sebagai berikut:
a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan
Pengawas Syariah (DPS), atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama;
b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1
(satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan
afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
c. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan
lain yang relevan;
d. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen
dimaksud menjabat;
e. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan
f. Berdomisili di Indonesia.
KOMISARIS INDEPENDEN
Seluruh anggota Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tidak memiliki hubungan
keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun
pemegang saham. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang
Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)166
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Direksi berfungsi sebagai manajemen tertinggi yang melakukan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan
Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun
di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh
secara kolegial dalam memaksimalkan nilai Perusahaan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang
dimiliki secara optimal. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham. Proses pemilihan dan
pengangkatan Direksi didahului dengan proses fit and proper test.
Direksi
Seluruh anggota Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah lulus Fit and Proper Test dan
telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham, dan berdomisili di Indonesia. Masa jabatan anggota
Direksi adalah 5 (lima) tahun. Berikut daftar anggota Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)
yang menjabat di tahun 2017:
JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI
Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)
ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Nomor: 3.00/
SKPTS/41/2016 tanggal 1 Agustus 2016 dengan susunan sebagai berikut:
1. Dasuki Amsir : Direktur Utama
2. Erwan Pelawi : Direktur Keuangan & Korporasi
3. Seger Budiarjo : Direktur Human Capital & Management Umum
4. Nurhidayat : Direktur Pelaksana
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI
Tugas Direksi:
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 21 Mei 2012
yang kemudian dituangkan Perusahaan dalam Pedoman GCG Perseroan pada tanggal 26 Januari 2015, maka
tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut:
a. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan
maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta
memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan
dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.
c. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan
Dewan Komisaris di anak perusahaan atau perusahaan patungan dan atau perusahaan lain, termasuk
rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan
TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI
Nama Jabatan Nomor SK PeriodeDasuki Amsir Direktur Utama SK-77/MBU/04/2017 2017 s/d 2018
Seger Budiarjo Direktur SDM & Umum SK-98/MBU/05/2016 &SK-37/MBU/02/2018
4 Mei 2016 s/d 4 Mei 2021
Erwan Pelawi Direktur Keuangan dan Operasional
SK-88/MBU/2012 1 Maret 2012 s/d saat ini
Nurhidayat Direktur Pelaksana SK-98/MBU/05/2016 4 Mei 2016 s/d saat ini
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 167Laporan Tahunan 2017
Komisaris atau Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas dan atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN
yang bersangkutan dan anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk
dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.
d. Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya (istri/
suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap
perubahannya.
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk
kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik
di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau
Keputusan RUPS.
Kewajiban:
a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan
tujuan serta kegiatan usahanya.
b. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat
sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan perubahannnya serta
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 30 September dan kepada Pemegang
Saham paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan untuk mendapatkan
pengesahan RUPS. RJPP paling sedikit memuat:
1) Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;
2) Posisi Perusahaan saat ini;
3) Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;
4) Penetapan Visi dan Misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang.
Pengesahan Rencana Jangka Panjang ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya
Rancangan Rencana Jangka Panjang secara lengkap. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari Rencana
Jangka Panjang belum disahkan, maka Rancangan Rencana Jangka Panjang tersebut dianggap telah
mendapat persetujuan Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran-sasaran
dalam Rencana Jangka Panjang.
c. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJPP,
serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 15 (lima belas) September
sebelum periode RKAP tahun berjalan. RKAP paling sedikit memuat:
1) Visi dan Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
2) Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
3) Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaan; dan
4) Hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri.
Permohonan persetujuan RKAP disampaikan oleh Direksi kepada RUPS paling lambat dalam waktu 60
(enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan. Pengesahan atas RKAP diberikan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
d. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
e. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
f. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen
keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
g. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada
Akuntan Publik untuk diaudit.
h. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Kuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan
serta Laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain akibat
penghapusbukuan piutang.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)168
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
i. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
j. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud
pada huruf e dan f dan dokumen perusahaan lainnya.
k. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS,
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan
Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana huruf j.
l. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip
pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
m. Memberikan laporan berkala termasuk laporan pelaksanaan manajemen risiko menurut cara dan waktu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris
dan/atau Pemegang Saham.
n. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris
dan Pemegang Saham.
p. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
q. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar
dan ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
r. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan
pencapaian tujuan Perusahaan.
s. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban
serta kewajaran.
t. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk
kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
u. Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya
(istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya
untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban
dimaksud dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian
Perusahaan tersebut.
v. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
1) Mengalihkan kekayaan Perusahaan (transaksi pengalihan kekayaan bersih Perusahaan yang terjadi
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku); atau
2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak, yaitu transaksi pengalihan kekayaan bersih Perusahaan yang terjadi dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun buku.
w. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf v tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau
penjaminan kekayaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha
Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.
x. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang usulan peluang bisnis ataupun isu-isu perubahan
lingkungan bisnis untuk memperoleh arahan dari Dewan Komisaris.
Wewenang Direksi:
a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk
mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam
maupun di luar Pengadilan.
d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun
atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan
lain bagi karyawan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 169Laporan Tahunan 2017
e. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan Perusahaan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala SPI dengan persetujuan Dewan
Komisaris.
g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan
Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta
mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar
dan/atau Keputusan RUPS.
h. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan ini tidak terbatas dan
tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tentang Peseroan Terbatas, Anggaran
Dasar, atau Keputusan RUPS. Keputusan RUPS dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.
i. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perusahaan adalah
setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
j. Menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perusahaan serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan
dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
k. Menyusun Kebijakan dan Strategi manajemen risiko perusahaan secara tertulis dan komprehensif,
termaasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktifitas
kegiatan usaha. Kegiatan ini dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau dalam frekuensi
yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha
perusahaan secara signifikan.
l. Mengembangkan budaya manajemen risiko perusahaan pada seluruh jenjang di organisasi, antara lain
melalui komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian
intern yang efektif.
m. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan penerapan manajemen
risiko perusahaan, antara lain melalui program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama
yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko perusahaan.
n. Memastikan bahwa manajemen risiko perusahaan telah diterapkan secara independen yang dicerminkan
antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara unit kerja manajemen risiko, yang melakukan
identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan unit kerja operasional dan unit
pengendalian intern perusahaan.
Pembagian tugas dan tanggungjawab Direksi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT
Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: 3.00/PERDIR/XI/2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang
Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), adalah sebagai berikut:
Direktur Utama
a. Menjalankan pengurusan Perseroan selaku Holding dan mengkoordinasikan tugas-tugas Divisi Sekretaris
Perusahaan, Divisi Pengembangan dan Satuan Pengawasan Internal.
b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan program kegiatan masing-masing
anggota Direksi.
c. Menjalankan arahan dari Dewan Komisaris dan RUPS.
d. Mengatur pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi.
e. Mengadakan dan memimpin rapat Direksi Perseroan dan atau rapat Direksi Holding secara berkala, untuk
mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan masing-masing Direktorat.
f. Memberi penjelasan kepada Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham, mengenai
Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Tahunan.
g. Melakukan pengawasan baik secara langsung atau melalui Dewan Komisaris Perseroan atau Dewan
Komisaris Perusahaan Anak PTPN atas pengelolaan Perusahaan Anak PTPN.
h. Mengkoordinasikan Anggota Direksi melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian Key
Performance Indicators (KPI) serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan.
PEMBAGIAN TUGAS MASING-MASING DIREKSI
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)170
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
i. Mengkoordinasikan perumusan program kegiatan masing-masing Direktorat Holding, yang dijabarkan dari
RKAP dan RJPP.
j. Mengkoordinasikan penyusunan RJPP, RKAP dan rencana-rencana lainnya untuk disampaikan kepada
Dewan Komisaris dan RUPS.
k. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen
Risiko di lingkungan Perusahaan.
Direktur Pelaksana Operasional
a. Menjalankan pengurusan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operasional (kecuali
tindakan terkait dengan pengurusan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS) sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar
Perseroan.
b. Mengkoordinasikan tugas-tugas SEVP Produksi, SEVP SDM dan Umum serta SEVP Keuangan.
c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan masing-masing Direktorat Operasional
(Produksi, SDM dan Umum dan Keuangan).
d. Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.
e. Mengadakan dan memimpin rapat antar Direktorat Operasional secara berkala, untuk mengevaluasi
pelaksanaan program kegiatan masing-masing Direktorat Operasional.
f. Menyampaikan laporan dan/atau penjelasan kepada Direktur Utama atas kegiatan operasional Holding
Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan/atau Perusahaan Anak Non PTPN.
g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian Key Performance Indicators (KPI) serta
merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan.
h. Mengkoordinir perumusan program kegiatan masing-masing Direktorat Operasional, yang dijabarkan dari
RKAP dan RJPP.
i. Mengkoodinir penyusunan RJPP, RKAP dan rencana-rencana lainnya Holding Perkebunan Nusantara PTPN
III (Persero) Operasional untuk disampaikan kepada Direktur Utama.
j. Mengusulkan kepada Direktur Utama atas tindakan-tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan
kepada Dewan Komisaris dan RUPS.
k. Merumuskan strategi-strategi yang memuat rencana aksi guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan,
baik di tingkat korporasi, fungsi maupun unit bisnis strategis (Strategic Business Unit/Distrik) dengan
mengitegrasikan dengan strategi dan kebijakan Holding.
l. Menyampaikan RJPP dan RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operasional kepada
Direksi Holding.
m. Mengevaluasi RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operasional secara berkala serta
melakukan analisa dan kajian untuk melakukan perubahan apabila terjadi penyimpangan pencapaian
RKAP.
n. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)
Operasional kepada Direksi Holding.
o. Melakukan pengawasan langsung atau melalui Dewan Komisaris Perusahaan Anak Non PTPN atas
pengelolaan Perusahaan Anak Non PTPN.
p. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen
Risiko di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operasional.
q. Melaksanakan mandat Direktur Utama sebagai penanggung jawab Tata Kelola Perusahan yang Baik.
Direktur Human Capital Management dan Umum
a. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas di bawah Direktorat HCM dan Umum yaitu Divisi Human
Capital dan Umum dan Divisi Teknologi Informasi.
b. Menyusun struktur organisasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan di bawah Direktorat HCM dan Umum.
d. Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di bawah Direktorat HCM dan Umum.
e. Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.
f. Mengadakan rapat-rapat internal secara berkala pada Direktorat HCM dan Umum untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatannya.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 171Laporan Tahunan 2017
g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Key Performance Indicators (KPI) yang
berkaitan dengan aspek operasional.
h. Menindaklanjuti temuan audit SPI atau audit eksternal yang berkaitan dengan tugas operasionalnya.
i. Menyiapkan laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan
untuk dibahas bersama-sama dengan Anggota Direksi sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris
dan RUPS;
j. Menyiapkan rancangan RKAP dan RJPP Direktorat HCM dan Umum.
k. Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan Direktorat HCM dan
Umum dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan.
l. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan Anak PTPN dalam bidang HCM dan Umum dan
Teknologi Informasi.
m. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen
Risiko di lingkungan Direktorat HCM dan Umum.
Direktur Keuangan dan Korporasi
a. Memimpin dan mengkordinasikan tugas-tugas di bawah Direktorat Keuangan dan Korporasi yaitu Divisi
Operasional, Divisi Korporasi dan Divisi Keuangan.
b. Melaksanakan program restrukturisasi bidang keuangan dan korporasi Perusahaan Anak PTPN.
c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan di bawah Direktorat Keuangan dan Korporasi.
d. Melaksanakan dan mengendalikan program kerja Direktorat Keuangan dan Korporasi.
e. Menjalankan arahan-arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.
f. Mengadakan rapat internal secara berkala guna membahas masalah-masalah di bawah Direktorat
Keuangan dan Korporasi.
g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian Key Performance Indicators (KPI) yang berkaitan
dengan aspek operasionalnya.
h. Menindaklanjuti temuan audit SPI atau audit eksternal yang berkaitan dengan tugas operasionalnya.
i. Menyiapkan laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan
untuk dibahas bersama-sama dengan Anggota Direksi sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris
dan Pemegang Saham.
j. Menyiapkan rancangan RKAP dan RJPP Direktorat Keuangan dan Korporasi.
k. Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan Direktorat Keuangan
dan Korporasi dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan.
l. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan Anak PTPN dalam bidang keuangan dan korporasi.
m. Melakukan evaluasi RKAP atau RKAP perubahan Perusahaan Anak PTPN sebelum disahkan oleh RUPS.
n. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen
Risiko di lingkungan Direktorat Keuangan dan Korporasi.
Program pengenalan diadakan bagi anggota Direksi baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan Pedoman GCG yang
telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta ditandatangani pada Notulen Rapat Nomor: 3.00/
NR/5A/III/2015 tanggal 17 Maret 2015, materi untuk program pengenalan Perusahaan bagi Direksi baru
adalah sebagai berikut:
a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
b. gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan
dan operasi, strategi, rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan
masalah-masalah strategis lainnya;
c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, system dan
kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi serta hal-hal lain yang tidak
diperbolehkan.
PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DIREKSI BARU
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)172
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
1. Persyaratan formal bagi anggota Direksi sebagai berikut:
a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
b. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
d. Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pencalonan.
e. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus
maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lain
dan/atau anggota Dewan Komisaris.
f. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Direktur Utama atau anggota Direksi pada Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan
lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.
g. Tidak boleh merangkap jabatan lain dalam jabatan struktural dan/atau fungsional lainnya pada
instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.
h. Tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara
langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
2. Persyaratan material bagi anggota Direksi sebagai berikut:
a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (track record) yang menunjukkan
keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja
sebelum pencalonan;
b. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki:
1) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
2) Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
3) Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan
Perusahaan.
c. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam perbuatan:
1) Rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga
tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
2) Cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan
BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan
(berperilaku tidak baik);
3) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada
pribadi calon Anggota Direksi, karyawan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan
bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik).
4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan
dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku yang tidak baik).
d. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:
1) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi Perusahaan.
2) Mengarahkan pejabat dan karyawan Perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan
tujuan Perusahaan.
3) Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan
karyawan Perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan Perusahaan.
e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
Perusahaan.
PERSYARATAN DALAM MEMILIH ANGGOTA DIREKSI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 173Laporan Tahunan 2017
3. Persyaratan lain
a. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri
sebagai calon anggota legislatif.
b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil
kepala daerah.
c. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat
pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi
Perusahaan.
d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk
dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia
mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi.
e. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
f. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham, yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Dalam rangka mengatur tata tertib kerja dan hubungan dengan Dewan Komisaris, perusahaan telah memiliki
Board Manual yang selalu direview dan dilakukan pengkinian sesuai dengan perkembangan regulasi dan tata
kelola perusahaan yang baik.
Tujuan penyusunan dan pelaksanaan Board Manual adalah:
1. Terciptanya satu pola hubungan kerja yang harmonis antar Organ Perusahaan dalam mengelola
perkebunan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
2. Memudahkan organ-organ Direksi dan organ-organ Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan
tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara organ-organ tersebut.
Materi yang diatur dalam Tata tertib kerja Direksi adalah sebagai berikut:
• Fungsi Direksi
• Persyaratan Anggota Direksi, Proses
Pengangkatan Direksi
• Keanggotaan dan Komposisi Direksi, Masa
Jabatan Direksi
• Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi
• Wewenang dan Hak Direksi
• Program Pengenalan Perusahaan kepada
Direksi Baru
PEDOMAN KERJA DIREKSI (BOARD MANUAL)
Pelaksanaan Board Manual merupakan salah satu bentuk komitmen dari Direksi dalam rangka
mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, dengan harapan akan tercipta suatu pola hubungan kerja yang
harmonis dalam upaya mencapai Visi dan Misi PTPN III (Persero) Holding Perkebunan.
• Program Pengembangan Direksi
• Rapat Direksi, Rapat Gabungan, Rapat
Direktorat, Rapat Kerja Nasional
• Tata Tertib Rapat
• Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
• Penilaian Kinerja Direksi
• Pemberhentian, Berakhirnya Jabatan Direksi
• Larangan Rangkap Jabatan
• Karyawan Menjadi Anggota Direksi
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)174
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Nomor: 04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium
menurut komposisi faktor jabatan sebagai berikut:
1. Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama
2. Anggota Dewan Komisaris : 90% dari Komisaris Utama
Kebijakan RemunerasiDewan Komisaris dan Direksi
Nama Jabatan Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran %Joefly J. Bahroeny Komisaris Utama 12 12 100
Deddy Fauzi Elhakim Komisaris 12 12 100
Dahlan Harahap Komisaris 12 12 100
Muhammad Syakir Komisaris 12 12 100
Deddy Y.H. Sitorus Komisaris 12 12 100
Informasi PertemuanDewan Komisaris dan Direksi
Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan guna membahas hal yang bersifat strategis dan memerlukan keputusan
segera. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap
saat jika diminta oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Kuorum Rapat Dewan Komisaris tercapai
jika lebih dari setengah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakilkan dengan kuasa kepada Komisaris lain.
Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan
ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan melalui rapat formal. Segala
keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting
opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat
beserta alasan perbedaan pendapat.
RAPAT DEWAN KOMISARIS
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 175Laporan Tahunan 2017
Tanggal Tempat Rapat Agenda5 Januari 2017 Jakarta Persiapan RUPS RKAP Tahun 2017
20 Januari 2017
Jakarta
1. Perkenalan dengan Anggota Dewan Komisaris PTPN III yang baru diangkat
2. Membahas Pembagian Tugas Dekom dan Unit-unit Usaha PTPN III (Persero) Tahun 2017
10 Maret 2017Jakarta
1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Januari 20173. Membahas Hasil Kunjungan kerja Dewan Komisaris
18 April 2017
Jakarta
1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Februari dan laporan TW I/20173. Membahas Progress Laporan Tahunan (Audited) Tahun Buku
20164. Membahas Hasil Kunjungan kerja Dewan Komisaris
16 Mei 2017 Jakarta Membahas Persiapan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2016
19 Juni 2017Jakarta
1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan April dan Mei 20175. Membahas Hasil Kunjungan kerja Dewan Komisaris
18 Juli 2017Jakarta
1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Juni 2017 (Semester I/2017)3. Membahas laporan Perkembangan TI (Program ERP)
14 September 2017 Jakarta 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Juli/Agustus 20173. Membahas Hasil Kunjungan kerja Dewan Komisaris4. Membahas Efektivitas Pengendalian Intern (LHA BSPI)
25 Oktober 2017 Jakarta Membahas Rencana Kerja dan Kegiatan Dekom s/d Desember 2017
31 Oktober 2017 Jakarta 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan September/Triwulan III 20173. Pembahasan RKAP Tahun 20184. Membahas Hasil Kunjungan kerja Dewan Komisaris5. Pembahasan Manajemen Karier Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III (Persero)
5 Desember 2017 Jakarta 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Oktober 20175. Membahas Hasil Kunjungan kerja Dewan Komisaris
27 Desember 2017 Jakarta 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Nopember 2017
Rapat Direksi telah diatur di dalam Anggaran Dasar dan Board Manual yaitu paling sedikit 1 (satu) kali setiap
bulan. Selama tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan 10 kali Rapat Direksi. Pengambilan keputusan
dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan
keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat
mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan
secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
RAPAT DIREKSI
Nama Jabatan Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran %Dasuki Amsir Direktur Utama 10 10 100
Seger Budiarjo Direktur SDM & Umum 10 10 100
Erwan Pelawi Direktur Keuangan dan Operasional
10 10 100
Nurhidayat Direktur Pelaksana 10 10 100
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)176
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Tanggal Tempat Rapat Agenda20 Februari 2017 Jakarta Ekpose Tentang Pengadaan Bersama Kebutuhan Pupuk Semester I Tahun
2017 PTPN I S/D XIV
14 Maret 2017 Jakarta 1. Pencapaian Produksi Kelapa Sawit, Karet, Teh & Gula PTPN Group Periode 01 s/d 13 Maret 2017
2. Performance Financial Periode dan Progres Audit KAP3. Program Penyempurnaan Organisasi oleh Konsultan GML4. Laporan Hasil Site Visit ke Perkebunan Teh PTPN VIII5. Progres Report Agenda Rapat Direksi Sebelumnya
7 Maret 2017 Jakarta 1. Pencapaian Produksi Kelapa Sawit, Karet, Teh & Gula PTPN Group Periode 01 s.d 05 Maret 2017
2. Performance Financial periode Januari s.d Februari3. Laporan Hasil Pengadaan Bersama Kebutuhan Pupuk Semester I 2017
PTPN Group4. Progres Report Agenda Rapat Direksi Sebelumnya
27 April 2017 Jakarta 1. Laporan Produksi Kelapa Sawit dan Karet PTPN Group Konsolidasi s/d 24 April 2017
2. Laporan Kinerja Keuangan Triwulan I 2017 PTPN Group3. Progress Kerja Konsultan GML
1 Mei 2017 Jakarta 1. Laporan Produksi Tebu dan Aneka Tanaman PTPN Group Konsolidasi s/d 24 April 2017
2. Laporan Hasil Kajian Konsultan Atas Penataan Pabrik Gula3. Laporan Kinerja Keuangan Triwulan I 2017 PTPN Group4. Progres Restrukturisasi Hutang Pupuk
9 Mei 2017 Jakarta 1. Laporan Produksi Kelapa Sawit dan Karet PTPN Group Konsolidasi s/d 7 Mei 2017
2. Laporan Produksi Tebu dan Aneka Tanaman PTPN Group Konsolidasi s/d 5 Mei 2017
3. Laporan Kinerja Keuangan s/d April 2017 PTPN Group4. Progres Restrukturisasi Keuangan PTPN Group5. Progres Restrukturisasi Hutang Pupuk PTPN Group6. Update Permasalahan Redistribusi Aset7. Progres Proyek ERP
6 Juni 2017 Jakarta 1. Analisa Biaya Komoditi The2. Presentasi Pengelolaan Dana Holding
19 Juni 2017 Jakarta 1. Persetujuan Prinsip Untuk Kerjasama Pengembangan Dan Pengelolaan KEK Sei Mangke dengan Pihak Ketiga
2. Pembahasan Bahan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi
11 Juli 2017 Jakarta 1. Laporan Kinerja Produksi s/d Juni 20172. Laporan Kinerja Keuangan s/d Juni 2017 dan Persiapan Evaluasi Kinerja
Semester I Anak Usaha3. Pelaporan Hasil Rapat Forum Kepala Divisi4. Review Pengadaan Barang dan Jasa e-Procurement5. Presentasi LPP Mengenai Buku Kecil Tagline Jujur, Tulus, Ikhlas6. Pelaporan Progres Penyusunan RJPP7. Progres Akuisisi Entitas Usaha
5 Agustus 2017 Jakarta Pembahasan Rencana Kegiatan “Gebyar Pesta Kemerdekaan”
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 177Laporan Tahunan 2017
RAPAT GABUNGAN
Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat internal, dan rapat koordinasi dengan Direksi yang disebut
dengan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris tentang kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN
III (Persero) secara menyeluruh.
Nama Jabatan Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran %Joefly J. Bahroeny Komisaris Utama 10
Deddy Fauzi Elhakim Komisaris 10
Dahlan Harahap Komisaris 10
Muhammad Syakir Komisaris 10
Deddy Y.H. Sitorus Komisaris 10
Dasuki Amsir Direktur Utama 10
Seger Budiarjo Direktur SDM & Umum 10
Erwan Pelawi Direktur Keuangan dan Operasional
10
Nurhidayat Direktur Pelaksana 10
Tanggal Tempat Rapat Agenda30 Januari2017 Jakarta
10 Maret 2017 Jakarta
18 April 2017 Jakarta
16 Mei 2017 Jakarta
19 Juni 2017 Jakarta
18 Juli 2017 Jakarta
15 September 2017 Jakarta
31 Oktober 2017 Jakarta
6 Desember 2017 Jakarta
27 Desember 2017 Jakarta
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)178
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan PengendaliPemegang saham utama dan pengendali Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) adalah Pemerintah
Republik Indonesia yang Menguasai 100% saham Perusahaan.
100%Pemerintah Republik Indonesia
Hubungan Afiliasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham
Dewan Komisaris dan Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tidak memiliki hubungan afiliasi
baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar Direksi dengan Direksi yang lainnya, serta antara Dewan
Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali. Pemegang Saham
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memberikan perhatian khusus terkait hubungan afiliasi
antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena hal ini dapat mempengaruhi kemandirian dan juga untuk
menghindari benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan di dalam Perusahaan.
Nama Hubungan Keluarga Dengan Hubungan Keuangan Dengan
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang Saham
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang Saham
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
DEWAN KOMISARIS
Joefly J. Bahroeny - ● - ● - ● - ● - ● - ●
Deddy Fauzi Elhakim - ● - ● - ● - ● - ● - ●
Dahlan Harahap - ● - ● - ● - ● - ● - ●
Muhammad Syakir - ● - ● - ● - ● - ● - ●
Dedi Y.H. Sitorus - ● - ● - ● - ● - ● - ●
DIREKSI
Dasuki Amsir - ● - ● - ● - ● - ● - ●
Seger Budiarjo - ● - ● - ● - ● - ● - ●
Erwan Pelawi - ● - ● - ● - ● - ● - ●
Nurhidayat - ● - ● - ● - ● - ● - ●
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 179Laporan Tahunan 2017
Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Dewan Komisaris
dan Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perusahaan telah mengikuti
persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015
tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Negara BUMN
No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan
Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
Komposisi Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah memenuhi unsur
keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, serta pengalaman kerja. Seluruh
Anggota Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memiliki integritas, kompetensi
dan reputasi yang baik.
Keberagaman Komposisi
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)180
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Nama Jabatan Kompetensi Usia Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Joefly J. Bahroeny Komisaris Utama Agribisnis 61 Laki-Laki S2
Deddy Fauzi Elhakim Komisaris Militer 58 Laki-Laki Sekolah Staf Perwira Tinggi angkatan X
Dahlan Harahap Komisaris Agribisnis 64 Laki-Laki S2
Muhammad Syakir Komisaris Agribisnis 59 Laki-Laki S3
Dedi Y.H. Sitorus Komisaris Agribisnis dan Komunikasi Politik
47 Laki-Laki S2
Dasuki Amsir Direktur Utama Ekonomi 54 Laki-Laki S2
Seger Budiarjo Direktur SDM & Umum Ekonomi dan Agribisnis 50 Laki-Laki S2
Erwan Pelawi Direktur Keuangan dan Operasional Ekonomi 61 Laki-Laki S2
Nurhidayat Direktur Pelaksana Agribisnis 56 Laki-Laki S2
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yaitu perusahaan dikelola
secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independent dan fairness.
Dalam rangka menunjang maksud tersebut, Dewan Komisaris, melalui mekanisme pengawasan Dewan
Komisaris membentuk Komite Audit yang secara fungsi, tugas dan wewenang melekat pada fungsi
pengawasan sebagai organ dari Dewan Komisaris Perseroan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN,
keberadaan Komite Audit adalah wajib sekaligus merupakan kebutuhan agar tujuan tata kelola perusahaan
yang baik dapat terwujud.
Secara khusus keberadaan Komite Audit BUMN diatur secara rinci sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Negara BUMN nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN yang disempurnakan
dengan Peraturan Menteri BUMN no: PER-12/MBU/2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktik
Good Corporate Governance yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN no: PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
Komite Audit
Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, dalam penetapan komposisi Dewan Komisaris telah dilakukan
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)
termasuk memperhatikan unsur keberagaman sebagaimana pada tabel berikut:
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 181Laporan Tahunan 2017
Komite Audit Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari
seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan
Pihak Independen yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi, akhlak, moral dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Komite Audit Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT
Nama Hubungan Keluarga Dengan Hubungan Keuangan Dengan
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang Saham
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang Saham
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Dahlan Harahap - ● - ● - ● - ● - ● - ●
Darwin Bagindo Pakih - ● - ● - ● - ● - ● - ●
Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
INDEPENDENSI DAN PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
Posisi di Perusahaan SK Dewan Komisaris Masa JabatanKetuaDahlan Harahap
Komisaris Independen KEP-06/DK/XII/2013tanggal 11 Desember 2013
2013 – 2018
AnggotaDarwin Bagindo Pakih
Pihak Independen KEP-02/DK/VII/2015tanggal 1 Juli 2015
2015 – 2017
Dahlan HarahapWarga Negara Indonesia, Lahir di Pematang Siantar, 6 Juni 1953. Lulusan Pendidikan
Sarjana Fakultas Pertanian USU Medan tahun 1976 dan lulus Magister S2 bidang
Manajemen Agribisnis MMA – UGM Yogyakarta tahun 2008. Mengawali karier sebagai
Asisten Tanaman PTP II Tanjung Morawa, bidang pengelola Afdeling komoditi kakao
tahun 1981. Dan jabatan terakhir adalah Direktur Utama PTP Nusantara IV (Persero)
tahun 2012. Sejak tahun 2013 menjabat sebagai Komisaris Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero) dan merangkap sebagai ketua Komite Audit.
PROFIL KOMITE AUDIT
Darwin Bagindo PakihWarga Negara Indonesia, Lahir di Kisaran, Medan, 20 Juni 1955. Lulusan Pendidikan
Sarjana Ekonomi, Sekolah Tinggi Ekonomi Swasta Riama, Medan, Menyelesaikan
Sertifikasi Qualified Internal Auditor, YPIA, Jakarta, Master Bussiness Administration,
Institute Management Study, Jakarta. Diangkat menjadi Anggota Komite Audit sejak
Juli 2015 - sekarang.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)182
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT
1. Persyaratan Independensi
a. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak
pernah terikat dalam pekerjaan atau penugasan yang memberikan jasa audit, jasa konsultasi hukum,
jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan;
b. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah
terikat dalam kewenangan dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan
kegiatan Perusahaan;
c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan
kegiatan usaha perusahaan;
d. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan
benturan kepentingan terhadap perusahaan;
e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semendawa sampai derajat ketiga baik menurut
garis lurus maupun garis kesamping dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau
Pemegang Saham;
f. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris
pada BUMN/Perusahaan lain;
g. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit, anggota Komite Lain pada perusahaan dan/atau
anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain.
2. Persyaratan Kompetensi
a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang
pengawasan/pemeriksaan;
b. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki
keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
c. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis perusahaan dan
pengetahuan yang cukup di bidang system dan teknologi informasi;
d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut
BUMN dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan;
e. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan
tugasnya.
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menilai Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
a. Komite Audit memonitor kecukupan upaya Direksi dalam menjalankan, mengembangkan dan
mempertahankan system pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset
Perusahaan.
b. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap kehandalan sistem pengendalian internal Perusahaan
guna memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian
internal, manajemen risiko, dan sistem informasi dan komunikasi.
c. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap rencana jangka panjang, rencana jangka menengah
dan rencana jangka pendek tata kelola sistem dan teknologi informasi yang dikembangkan oleh
Perusahaan.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 183Laporan Tahunan 2017
2. Menilai efektivitas tugas Auditor Eksternal
a. Setiap tahun, laporan keuangan tahunan Perusahaan harus diaudit oleh Auditor Eksternal yang
ditunjuk melalui RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris cq Komite Audit;
b. Komite Audit memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi calon auditor eksternal,
merekomendasikan penunjukan, mengevaluasi independensi, mengawasi perencanaan dan
pelaksanaan audit sampai memeriksa pelaporan serta monitor tindaklanjut hasil audit dari Auditor
Eksternal;
c. Komite Audit melakukan proses seleksi calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan
barang dan jasa yang berlaku bagi Perusahaan dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi
dalam proses pengadaannya;
d. Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk
mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;
e. Komite Audit melakukan supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan
Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan
bersikap obyektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit.
3. Menilai Efektivitas Tugas Auditor Internal
a. Komite Audit melakukan monitoring pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI)
b. Analisis terhadap Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris cq
Komite Audit;
c. Penyelenggaraan rapat berkala dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk
membahas:
• Temuan hasil audit dan hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan system
pengendalian intern, inefisiensi operasi Perusahaan, kekeliruan penerapan standar akuntansi,
dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
• Tindak lanjut temuan hasil audit serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas SPI.
d. Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat meminta SPI untuk melakukan audit khusus atau audit
investigasi terhadap kemungkinan adanya indikasi penyelewengan/penggelapan atau penyimpangan
di lingkungan perusahaan.
4. Melaksanakan Tugas Khusus
a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah
tertulis dari Dewan Komisaris;
b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:
• Memeriksa dan menganalisis semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan
termasuk notulen rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris;
• Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi bekerjasama dengan SPI atau meminta bantuan
tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit;
• Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.
1. Evaluasi Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2017.
2. Evaluasi atas Laporan Keuangan Konsolidasian Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Tahun
Buku 2017.
3. Evaluasi atas Laporan Manajemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Triwulanan Tahun
Buku 2017.
4. Review atas usulan RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Tahun 2018.
5. Review atas usulan PKPT SPI Tahun 2018.
PROGRAM KERJA KOMITE AUDIT TAHUN 2017
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)184
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
6. Evaluasi Laporan Kinerja SPI, Triwulanan Tahun 2017 yang meliputi:
• Evaluasi atas pelaksanaan PKPT SPI Tahun 2017
• Monitoring tidak lanjut atas hasil audit SPI Tahun Buku 2017
• Evaluasi pelaksanaan Internal Audit Charter
7. Melakukan proses pengusulan calon Auditor Eksternal (KAP) untuk pelaksanaan audit Tahun Buku 2017.
8. Monitoring audit atas Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh KAP.
9. Evaluasi tindak lanjut hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yang dilaksanakan oleh KAP.
10. Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.
11. Menyelenggarakan rapat internal Komite Audit.
12. Melakukan pertemuan secara berkala dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI).
13. Melakukan kunjungan kerja ke perkebunan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
14. Menyusun Laporan Kegiatan Komite Audit secara berkala.
15. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2018.
16. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan/workshop/seminar.
17. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
RAPAT KOMITE AUDIT
Posisi di Perusahaan SK Dewan Komisaris Masa JabatanKetuaDahlan Harahap
Komisaris Independen KEP-06/DK/XII/2013tanggal 11 Desember 2013.
2013 – 2018
AnggotaSyamsuddin Lubis
Pihak Independen KEP-01/DK/VII/2016Tanggal 18 Agustus 2016
2016 - 2018
AnggotaDarwin Bagindo Pakih
Pihak Independen KEP-02/DK/VII/2015tanggal 1 Juli 2015.
2015 – 2017
Pada tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan tugas sesuai Rencana Kerja yang telah disetujui sebagai
berikut:
a) Menghadiri rapat-rapat Dewan komisaris baik internal maupun rapat gabungan Dewan komisaris dengan
Direksi.
b) Mengadakan koordinasi melalui rapat-rapat dengan berbagai unit/divisi Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III (Persero) dengan menyampaikan saran-saran dan rekomendasi yang dituangkan dalam notulen
rapat.
c) Mengadakan rapat rutin mingguan dan bulanan dalam bentuk rapat internal Komite Audit dan rapat
dengan berbagai Unit/Divisi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) untuk membahas segala
kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi komite.
d) Membuat laporan hasil evaluasi Komite Audit atas Laporan keuangan Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III (Persero) triwulan I sd III tahun 2017 dan Laporan Evaluasi Komite Audit atas laporan Keuangan
Konsolidasian Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2017 (Audited).
e) Membuat laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap hasil pemeriksaan SPI Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero) triwulan I sd IV.
f) Membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kondisi keuangan dan berbagai permasalahan
yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, sebagai referensi untuk pengambilan keputusan Dewan
Komisaris.
g) Melakukan kunjungan kerja ke beberapa Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang dalam rangka
monitoring.
h) Membuat dan menyusun RKA Komite Audit Tahun 2018 sebagai Pedoman kegiatan Komite dalam
melaksankan tugas sebagi organ Dewan Komisaris.
i) Melakukan pertemuan dengan auditor ekternal dan menghadiri rapat closing audit atas laporan keuangan
tahun buku 2017 di beberapa kantor cabang utama dan kantor cabang.
PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2017
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 185Laporan Tahunan 2017
Fungsi nominasi dan remunerasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dijalankan oleh Dewan
Komisaris dengan mengacu pada PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan
Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawan Badan usaha Milik Negara dan Kepmen BUMN No:
SK-46/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Perhitungan Gaji Direktur Utama dan Tantiem/
Insentif Kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
Komite Nominasi dan Remunerasi
Prosedur Nominasi
1. Penyusunan sistem seleksi dan rekrutmen calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Penyusunan kriteria dan jumlah calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan oleh Dewan
Komisaris ke RUPS serta calon Direktur yang akan dipilih oleh Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan,
apabila terjadi situasi demikian;
3. Penyusunan sistem penilaian dan nominasi calon Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Memberikan evaluasi dan analisis atas sistem seleksi, rekrutmen, dan suksesi karyawan Perusahaan.
Prosedur Remunerasi
1. Dewan Komisaris bersama Direksi melakukan kajian serta pembahasan perhitungan Remunerasi;
2. Dewan Komisaris mengusulkan Besaran Nilai Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
kepada RUPST;
3. RUPST memberikan persetujuan terkait Besaran Nilai Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi
untuk tahun berjalan.
PROSEDUR NOMINASI DAN REMUNERASI
Perusahaan memiliki sistem job grading dalam penggajian karyawannya. Perhitungan job grading tersebut
ditinjau dari beberapa elemen yaitu knowhow, problem solving dan akuntabilitas dalam pekerjaan tersebut.
Dengan sistem grading ini, karyawan akan terus terpacu untuk meningkatkan kinerja guna mencapai
peningkatan karir ke jabatan dengan bobot yang lebih tinggi dan secara otomatis akan meningkatkan
pendapatan karyawan tersebut.
SISTEM GAJI DAN INSENTIF
Perusahaan telah memiliki mekanisme penetapan kandidat pengganti/suksesor Direksi, yaitu dengan
mempunyai “Talent Pool” satu tingkat di bawah Direksi. Proses penilaian kompetensi dilakukan oleh Konsultan
Independen. Talent Pool tersebut kemudian diajukan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)186
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO
Komite Pemantau RisikoKomite Pemantau Risiko berfungsi sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu dalam
pelaksanaan tugas memantau dan monitoring pelaksanaan Manajemen Risiko dan penerapan GCG pada
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
Komite Pemantau Risiko Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terdiri dari 2 (dua) orang, yang
terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris, dan seorang
anggota dari Pihak Independen. Komite Pemantau Manajemen Risiko Holding Perkebunan Nusantara PTPN
III (Persero) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III
(Persero), dengan susunan sebagai berikut:
Posisi di Perusahaan SK Dewan Komisaris Masa JabatanKetuaDeddy Y.H. Sitorus
Komisaris KEP-02/DK/XII/2016tanggal Desember 2016
2016 – present
AnggotaAfrah Yusren
Komisaris KEP-03/DK/XII/2015tanggal 31 Desember 2015
2015 – 2017
Deddy Y.H. SitorusWarga Negara Indonesia, Lahir di Pematang Siantar, 17 November 1970. Memperoleh
Sarjana Bidang Pertanian dari Universitas Simalungun, Sumatera Utara (1989), Master
Bidang Komunikasi Politik dari Kingston University (2008). Memiliki pengalaman kerja
sebagai Komisaris PT Takagama (2009–sekarang), Direktur Eksekutif PT Optima
Consulting Network (2010–2012), Komisaris PT Optima Consulting Network (2012–
2014), Analis Ekslusif IHS (Information Handling Services) Perwakilan Indonesia
(2011–2013), Analis Ekslusif IHS Perwakilan Asia Tenggara (2013–sekarang),
Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast (2015–sekarang), Komisaris
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) (2016–sekarang).
Afrah YusrenWarga Negara Indonesia, Lahir di Sibolga, Sumatera Utara, tanggal 29 Agustus 1949,
Sarjana Pertanian dari Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 1978. Beliau pernah
menjabat sebagai Administratur PTP IV (1989–1993), Kepala Bagian Teknologi,
Kepala Bagian Komersil PTP IV (1994–1996), Kepala Bagian Pengadaan, Manajer
Industri Hilir, Kepala Bagian Pengolahan, Kepala Bagian Teknik dan Distrik Manajer
PTPN III (1996–2004) dan Direktur Utama PT Sarana Agro Nusantara (2004–2005)
dan sejak tahun 2007 hingga saat ini menjabat sebagai Komite Pemantau Risiko
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 187Laporan Tahunan 2017
Seluruh anggota Komite Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE RISIKO
Tugas Komite Pemantau Risiko:
1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta
menilai toleransi yang dapat diambil oleh Perusahaan;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi risiko usaha sesuai best practices pengelolaan
risiko;
3. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terdiri dari risiko keuangan, risiko pasar, risiko
operasional, risiko legal dan risiko sumber daya manusia sesuai Best Practices pengelolaan risiko.
4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sesuai
best practices pengelolaan risiko dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Komisaris;
5. Melakukan pendalaman atas potensi risiko sesuai dengan best practices pengelolaan risiko yang perlu
mendapatkan perhatian Komisaris dan memberikan saran perbaikan dan tindaklanjut kepada Komisaris.
6. Membantu Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang
berhubungan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).
7. Memastikan seluruh aktivitas Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) selalu berlandaskan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik/GCG dan beretika bisnis yang sehat.
8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko:
1. Komite Pemantau Manajemen Risiko berwenang mengakses catatan atau informasi tentang karyawan,
aset serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam hal-hal tertentu, Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat melaksanakan tugas yang diberikan
oleh Dewan Komisaris setelah mendapat surat tugas yang ditandatangani oleh Komisaris Utama;
3. Melalui persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, bilamana diperlukan Komite Pemantau Risiko dapat
meminta bantuan tenaga ahli dan/atau kosultan yang biayanya menjadi beban Perusahaan;
4. Komite Pemantau Risiko bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi
Perusahaan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya dipergunakan untuk kepentingan
tugasnya;
5. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan
atas pelaksanaan tugasnya;
6. Evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko, baik secara individual maupun secara kolektif akan dilakukan
setiap tahun oleh Komisaris.
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Nama Hubungan Keluarga Dengan Hubungan Keuangan Dengan
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang Saham
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang Saham
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Deddy Y.H. Sitorus - ● - ● - ● - ● - ● - ●
Afrah Yusren - ● - ● - ● - ● - ● - ●
KOMITE PEMANTAU RISIKO
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)188
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
1. Persyaratan Independen
a. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak
pernah terikat dalam pekerjaan atau penugasan yang memberikan jasa manajemen risiko, jasa di
bidang GCG, jasa konsultasi hukum, jasa audit dan jasa konsultasi lainnya kepada Perusahaan;
b. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah
terikat dalam kewenangan dan tanggung jawab merencanakan, memimpin atau mengendalikan
kegiatan Perusahaan;
c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan
kegiatan usaha Perusahaan;
d. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan
benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semendawa sampai derajat ketiga menurut garis
lurus maupun garis kesamping dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang
Saham Perusahaan.
2. Persyaratan Kompetensi
a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang
Manajemen Risiko dan GCG;
b. Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki latar belakang Pendidikan atau
memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
c. Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memahami industri/bisnis perusahaan
dan pengetahuan yang cukup di bidang agroindustri;
d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut
BUMN dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasional Perusahaan;
e. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan
tugasnya.
PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO
RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO
Tanggal Rapat Tempat Rapat Agenda5 Januari 2017 Jakarta 1. Persiapan RUPS RKAP Tahun 2017 PTPN III
2. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat
20 Januari 2017 1. Perkenalan dengan Anggota Dewan Komisaris PTPN III yang baru diangkat2. Membahas Pembagian Tugas Dekom dan Tindaklanjut Rencana Kunjungan Kerja ke Anak
Perusahaan dan Unit-unit Usaha PTPN III (Persero) Tahun 20173. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat
10 Maret 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Januari 20173. Membahas Laporan Tahunan Tahun 20154. Membahas Hasil Kunker Dekom ke PTPN IV dan PTPN VIII5. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat
18 April 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Februari dan laporan TW I/20173. Membahas Progress Laporan Tahunan (Unaudited) Tahun Buku 20164. Membahas Hasil Kunker Dekom ke KISMK dan DSER I5. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat
Posisi Jumlah Rapat Kehadiran %Deddy Y.H. Sitorus Ketua 12 12 100
Afrah Yusren Anggota 12 12 100
Hakim Sadly Hutasuhut Anggota 8 8 100
a/n : Hakim Sadli Hutasuhut masa Dinas TMT 2 Mei 2017
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 189Laporan Tahunan 2017
Tanggal Rapat Tempat Rapat Agenda19 Juni 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya
2. Membahas LM Bulan April dan Mei 20173. Membahas laporan Kunker Dekom ke PTPN I, DATIM, DLAB I dan II4. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat
18 Juli 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Juni 2017 (Semester I/2017)3. Membahas laporan Perkembangan TI (Program ERP)4. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat
14 September 2017 1. Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Juli/Agustus 20173. Membahas Hasil Kunker Dekom ke PT IGG dan PTPN IX4. Membahas Efektivitas Pengendalian Intern (LHA BSPI)5. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat
25 Okt 2017 Membahas Rencana Kerja dan Kegiatan Dekom s/d Desember 2017
31 Oktober 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan September/Triwulan III 2017
5 Desember 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Oktober 20173. Membahas Laporan Hasil Kunjungan ke PTPN VII dan X4. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat
27 Desember 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Nopember 20173. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat
1. Evaluasi Laporan bulanan Manajemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Tahun 2017.
2. Evaluasi penerapan mitigasi risiko.
3. Evaluasi hasil assessment GCG.
4. Pendampingan tindak lanjut GCG.
5. Evaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG.
6. Menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan program kegiatan
Komite.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pemberian keputusan atas permohonan
Direksi yang dipandang mempunyai muatan risiko tertentu.
8. Monitoring dan evaluasi kebijakan manajemen risiko yang terdiri dari risiko pasar, risiko keuangan, risiko
operasional, risiko legal dan risiko SDM sesuai dengan best practice pengelolaan risiko.
9. Melakukan kunjungan lapangan ke wilayah operasi dalam rangka monitoring terhadap berbagai aspek
risiko yang dihadapi Perusahaan.
10. Menyusun dan mengusulkan program kerja Komite Tahun 2018.
11. Melaksanakan tugas lainnya dari Dewan Komisaris.
PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO 2017
Sepanjang tahun 2017, Komite Pemantau Risiko melakukan aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugasnya
sepanjang tahun 2017, dirinci dalam pokok-pokok kegiatan sebagai berikut:
1. Menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris baik internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dengan
Direksi dalam tahun 2017.
2. Mengadakan koordinasi melalui rapat-rapat dengan berbagaiUnit/Divisi Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III (Persero) dengan menyampaikan saran-saran dan rekomendasi.
3. Membuat hasil evaluasi Komite Pemantau Risiko atas operasional Holding Perkebunan Nusantara PTPN III
(Persero) triwulan I s.d IV tahun 2017.
4. Membuat surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai analisis risiko yang berkaitan dengan
operasional Perusahaan yang dilaporkan oleh Direksi, sebagai referensi untuk pengambilan keputusan.
5. Mengadakan rapat bulanan untuk membahas pencapaian kinerja tahun 2017 dan rencana kerja tahun
2018.
REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2017
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)190
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
6. Menyusun rancangan Standard Operating Procedure (SOP) tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemberian
Nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi
7. Membuat dan menyusun RKA Komite Tahun 2018 yang merupakan pedoman kegiatan Komite dalam
melaksanakan tugas sebagai organ Dewan Komisaris.
8. Melakukan persiapan Evaluasi Penerapan GCG Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tahun
buku 2017 dengan menyampaikan Laporan Ketua Komite Pemantau Risiko kepada Komisaris Utama.
1. Mengevaluasi dan memantau potensi risiko dari LM yang disampaikan manajemen dan melaporkannya
kepada Dewan Komisaris.
2. Mengikuti Rapat Intern Dewan Komisaris bulan Januari sampai dengan Desember 2017.
3. Mengikuti rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
4. Bersama Sekretaris Perusahaan membuat risalah rapat Dewan Komisaris yang mencatat segala sesuatu
yang dibicarakan dan yang diputuskan dalam rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi ditandatangani
oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5. Mendampingi Dewan Komisaris melakukan kunjungan kerja ke unit-unit usaha dan anak perusahaan kemudian
membuat laporan hasil kunjungan dengan saran dan nasihat dalam usaha meningkatkan kinerja Perusahaan.
6. Komunikasi dengan manajemen mengenai tindak lanjut hal-hal yang dinasehatkan/dimintakan perhatian
yang tercantum didalam Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi,
Hasil kunjungan Dewan Komisaris ke unit-unit usaha dan anak perusahan yang setiap bulan dikomunikasikan
dengan manajemen perkembangan tindaklanjutnya yang merupakan implementasi peningkatan pengawasan
Dewan Komisaris. Tindak lanjut hal-hal yang dinasehatkan/dimintakan perhatian oleh Dewan Komisaris
disusun bersama Sekretariat Perusahaan untuk dibahas setiap bulannya mulai Januari 2017 sampai dengan
Desember 2017 didalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
7. Mengadakan rapat Komite Dewan Komisaris sebelum rapat internal Dewan Komisaris yang membahas LM
bulanan, LM Triwulanan, LM Tahunan dan laporan kunjungan untuk disampaikan ke Dewan Komisaris sebagai
bahan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dari bulan Januari–Desember 2017.
8. Melakukan kajian/evaluasi atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi, penyertaan
modal, pendirian perusahaan patungan/anak perusahaan, pelepasan aset Perusahaan, dan kegiatan lain
untuk mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris.
PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2017
Sekretaris PerusahaanSekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antara Perusahaan dengan
seluruh pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Guna mendukung peranan tersebut, Sekretaris Perusahaan diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur
Utama.
Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi sebagai Liason Officer, Corporate Communication, Compliance
Officer, Investor Relation, serta administrasi dokumen dan notulensi rapat guna memenuhi ketentuan tata
kelola perusahaan yang baik. Tugas lainnya adalah memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan
tentang persyaratan keterbukaan informasi yang sejalan dengan penerapan prinsip GCG, memastikan bahwa
laporan tahunan Perusahaan telah mencantumkan implementasi GCG di lingkungan Perusahaan, serta
mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 191Laporan Tahunan 2017
Fungsi Sekretaris Perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengacu pada Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 3.06/SKPTS/R/30/2016
tanggal 30 Desember 2016, Rizal Ariansyah diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero).
PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN
Furqan TanzalaWarga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 18 November 1964. Memperoleh gelar
Sarjana Bidang Manajemen Universitas Kristen.
Memiliki pengalaman kerja sebagai Manajer Bidang SDM & Umum PLN Wilayah
Kalimantan Timur (2008-2014), Manajer Senior Career PLN Pusat (2015-2017),
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Holding Perkebunan PTPN III (2017-2018)
Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung antara Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh
karena itu, Sekretaris Perusahaan akan selalu menjaga hubungan yang baik dengan:
• Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan
penerapan prinsip-prinsip GCG;
• Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/ atau
sewaktu-waktu apabila diminta;
• Menyiapkan daftar khusus sehubungan dengan kepemilikan saham dan hubungan usaha dari Direksi,
Dewan Komisaris dan anggota keluarga mereka masing-masing dalam Perusahaan, yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan.
• Menyiapkan buku Daftar Pemegang Saham Perusahaan, yang wajib memuat seluruh pihak yang memiliki
5% atau lebih saham Perusahaan;
• Sebagai penghubung (liaison officer) antara Perusahaan dengan masyarakat;
• Menghadiri rapat Direksi;
• Bertanggung jawab untuk pelaksanaan RUPS Perusahaan; dan
• Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar
Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)192
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Sepanjang 2017, Sekretaris Perusahaan melakukan kegiatan berikut:
1. Menangani Administrasi Perusahaan dengan melakukan pengelolaan surat masuk dan surat keluar ke
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Instansi Pemerintah dan Stakeholders lainnya.
2. Menyelenggarakan RUPS PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan tentang
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 pada tanggal 15 –
17 Mei 2017.
3. Menyelenggarakan RUPS Entitas Asosiasi tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 pada tanggal 25 Mei 2017.
4. Menyelenggarakan RUPS PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan tentang
Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2017.
5. Memastikan penerapan Good Corporate Governance di Bagian Sekretariat Perusahaan sudah berjalan
dengan baik, dengan pelaksanaan assessment baik yang dilakukan oleh BPKP maupun pihak independent
lainnya.
6. Melaksanakan kegiatan Sekretariat Perusahaan yang terkait dengan Stakeholders sesuai dengan
Laporan Manajemen bulanan Bagian Sekretariat Perusahaan.
7. Studi dan Inventarisasi dokumen Aset Lahan eks-Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda dengan
pendampingan oleh Prof, Djoko Marihandono (Guru Besar/Pakar Sejarah UI) dan DR Iing R Sodikin (Tenaga
Ahli Menteri ATR/BPN RI).
8. Pelaksanaan penandatanganan MoU antara PT Perkebunan Nusantara III dengan BPN RI tentang
Percepatan Pembangunan Infrakstruktur dan Penataan Asset Badan Usaha Milik Negara.
9. Pelaksanaan sharing session kepemimpinan bagi Direksi PTPN melalui Redesign Leadership Development
Programe dengan narasumber Hendri Saparini dan Bambang Gunawan pada tanggal 9 Januari 2017 di
Yogyakarta.
10. Menyelenggarakan Sharing Session tentang kearsipan antara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan
Anak Perusahaan dengan Deputi Bidang Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia.
11. Menyelenggarakan workshop kepada seluruh Sekretaris Perusahaan dan Humas Anak Perusahaan
tentang kehumasan.
12. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Melaksanakan Press Release dan Press Conference.
PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2017
Audit InternalPerusahaan membentuk Satuan Pengawas internal (SPI) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi
efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan, memastikan seluruh sistem dan prosedur yang
ditetapkan Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Selain itu SPI juga
memastikan keandalan informasi operasional dan keuangan bagi manajemen serta memastikan kepatuhan
atas ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan.
Pelaksanaan fungsi SPI Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengacu pada Bab VI Undang-
undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Selain itu, keberadaan SPI
Perusahaan juga mengikuti peraturan dan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
• Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan, tercantum
pada bab III Satuan Pengawasan Intern: Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30
• Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 193Laporan Tahunan 2017
Ahmad DiponegoroWarga Negara Indonesia, Lahir di Medan, 12 Februari 1974. Memperoleh gelar Master
Bidang Ekonomi Keuangan Universitas Putra.
Memiliki pengalaman kerja sebagai Kepala Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko PTPN
III (1 Januari 2016-30 Sepember 2016), dan Kepala Bagian Komersil PTPN III (1
November 2014-31 Desember2014)
PROFIL AUDIT INTERNAL
Berdasarkan SKPTS Nomor: 3.00/SKPTS/36/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang perubahan dari
penyempurnaan struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Bagian Satuan Pengawasan Intern
yang terdiri dari:
SUMBER DAYA MANUSIA SPI
Jabatan JumlahKepala Bagian 1
Pengawas Wilayah 2
Ketua Tim 5
Staf Pengawas Bidang Tanaman 5
Staf Pengawas Bidang Teknik/Pengolahan 5
Staf Pengawas Bidang Keuangan/Umum 4
Staf Urusan Administrasi -
Total 22
Auditor Internal harus mempunyai kecakapan profesional yang memadai dan kecermatan yang seksama
untuk bidang tugasnya. Bagian SPI harus membuat Rencana Kebutuhan Tenaga Auditor, sehingga jumlah
tenaga auditor mencukupi kebutuhan perusahaan. Kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisis beban
kerja yang dilakukan oleh Bagian SPI dan/atau Divisi SDM.
Kualitas tenaga auditor yang ditugaskan di Bagian SPI, yaitu sebagai berikut:
1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan
tugasnya;
2. Kepala Bagian SPI memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan
sertifikasi profesi yang tepat (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor);
3. Staf Bagian SPI memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi
profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Auditor Internal;
4. Mengikuti program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal, baik untuk
mempertahankan sertifikasi profesinya maupun ikut serta dalam pendidikan yang mendukung usaha-
usaha memperoleh sertifikasi profesi;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal dan mematuhi kode etik
Audit Internal;
6. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif; dan
7. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
KUALIFIKASI/PERSYARATAN PROFESIONAL AUDITOR
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)194
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Anggota SPI Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mematuhi Standar Profesi Auditor Intern untuk
menjaga kinerja dan hasil audit dalam melaksanakan tugasnya. Standar profesi dan pedoman pelaksanaan
audit intern mencakup standar atribut, standar kinerja dan standar implementasi. Standar atribut berkenaan
dengan karakteristik organisasi, individu dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar
kinerja menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit yang
mencakup mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Standar implementasi hanya
berlaku untuk satu penugasan tertentu yang mencakup kegiatan assurance (A), consulting (C), investigation
(I) dan control self assessment (CSA). Standar Profesi yang melandasi pelaksanaan tugas Bagian SPI adalah
Standar Profesi Audit Internal yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal tahun
2004.
SERTIFIKASI SEBAGAI PROFESI AUDIT INTERNAL
Panduan pelaksanaan tugas SPI senantiasa mengacu pada ketentuan perilaku atau etika pelaksanaan
pemeriksaan yang baik sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemeriksa internal wajib bersikap jujur, objektif, hati-hati, bijaksana, bertanggung jawab, berani, dan memiliki
integritas yang tinggi serta harus mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas maupun
kewajibannya, dan harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh Direktur Utama dan/atau
Kepala Audit Internal:
1. Jujur, obyektif, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya;
2. Loyal terhadap perusahaan, namun tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang
menyimpang atau melanggar hukum;
3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor intern atau
perusahaan;
4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan perusahaan, atau
kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan
tugas dan tanggung jawab secara obyektif;
5. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari auditan, karyawan, ataupun mitra bisnis perusahaan,
yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya;
6. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
7. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Audit Internal, kebijakan dan peraturan perusahaan;
8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum,
atau menimbulkan kerugian terhadap perusahaan;
9. Mengungkapkan semua fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan
yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum; dan
10. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, dan wajib
mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.
KODE ETIK
SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama, serta bertindak sebagai mitra kerja dari
Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan dan tindak lanjut temuan audit serta
perkembangan proses audit. Temuan-temuan dari SPI disampaikan kepada Manajemen dan Komite Audit
sebagai masukan dalam melakukan peningkatan efektifitas pengendalian internal serta melakukan tindak
lanjut atas penerapannya.
Kedudukan SPI sebagai organ yang membantu Direktur Utama ditempatkan dalam struktur organisasi
dibawah Direktur Utama yang memiliki peran dan tanggung jawabnya dalam pengungkapan pandangan dan
pemikiran yang tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan dari manajemen dan pihak lain.
STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN SPI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 195Laporan Tahunan 2017
Direktur Utama
PengawasanWilayah SUMUT
PengawasanWilayah Jakarta
Tim AuditorTim Auditor
Kepala Bagian SPI
Hubungan kerja yang dilakukan oleh SPI meliputi aktivitas hubungan kerja dengan manajemen, hubungan kerja
dengan Komite Audit, serta hubungan dengan Auditor Eksternal.
a. Hubungan Kerja dengan Manajemen
SPI sebagai mitra bagi semua tingkatan manajemen serta sebagai advisor yang memberikan masukan
konstruktif kepada Direksi, berwenang setiap saat melaksanakan fungsinya pada semua unit kerja
dalam lingkup Perusahaan guna memastikan bahwa kebijakan Direksi dan Sistem Pengendalian Internal
dijalankan secara konsisten.
b. Hubungan Kerja dengan Komite Audit
Dalam pelaksanaan tugasnya, SPI dan Komite Audit merupakan mitra kerja, dimana Komite Audit
melakukan penilaian atas aktivitas hasil audit yang dilakukan oleh SPI, dan memberikan masukan yang
konstruktif kepada SPI sebagai umpan balik atas pelaksanaan tugas yang dilakukan SPI, yang diwujudkan
dengan rapat koordinasi yang dilakukan sekali dalam sebulan.
c. Hubungan dengan Auditor Eksternal
Guna mendukung audit yang dilakukan pihak eksternal (Kantor Akuntan Publik, BPK dan BPKP), maka
SPI mendukung sepenuhnya dengan memberikan informasi yang relevan berkaitan dengan tujuan audit
eksternal yang dilakukan, dan secara jabatan SPI menjadi mitra kerja KAP, BPK dan BPKP untuk mendukung
proses audit berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
HUBUNGAN KERJA
Ruang lingkup tugas SPI melaksanakan pengawasan secara optimal sehingga perusahaan mengarah pada
zero fraud, mencakup:
1. Audit Keuangan;
2. Audit Operasional;
3. Audit Investigasi/Khusus;
4. Audit Kepatuhan;
5. Konsultasi/Bimbingan Teknis; dan
6. Evaluasi/Reviu.
• Audit Keuangan
Audit ini mencakup audit transaksi, perkiraan, kegiatan fungsi dan pertanggungjawaban keuangan untuk
menentukan apakah:
→ Unit kerja telah melaksanakan kegiatan pengendalian yang berhasil guna;
→ Unit kerja telah melaksanakan pencatatan dengan tepat atas sumber daya, kewajiban dan operasi
perusahaan; serta
→ Laporan manajemen memuat data yang teliti, lengkap, dapat dipercaya dan bermanfaat serta
disajikan secara layak.
FUNGSI DAN TUGAS MASING-MASING ANGGOTA UNIT KERJA SPI
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)196
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
• Audit Operasional
Audit Operasional merupakan penelaahan yang sistematis atas kegiatan pada Perusahaan dengan tujuan
untuk memeriksa efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Audit operasional bertujuan untuk menilai
apakah sumber daya ekonomi yang tersedia telah dikelola secara ekonomis, efisiensi, dan efektif.
Manfaat audit operasional adalah:
→ Memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan;
→ Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang
akan diambil;
→ Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil pemborosan;
serta
→ Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
• Audit Investigasi/Khusus
Audit investigasi/khusus bertujuan untuk memperoleh kepastian tentang ada tidaknya penyimpangan
atau kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.
• Audit Kepatuhan
Audit Kepatuhan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kondisi/pelaksanaan kegiatan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Konsultasi/Bimbingan Teknis
Bagian SPI dapat membantu auditan memberi solusi berupa saran dan rekomendasi audit yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Audit. Peran Bagian SPI sebagai konsultan diharapkan dapat meyakinkan
bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif
sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada
tujuan perusahaan.
• Evaluasi/Reviu
Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Evaluasi
adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana,
atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
Tugas utama SPI adalah menilai kelayakan dan efektivitas pengendalian internal, aktivitas manajemen
risiko, serta implementasi GCG. Adapun tujuan pelaksanaan tugas SPI adalah untuk memberikan kesimpulan
tentang kinerja sistem pengendalian internal Perusahaan yang meliputi:
• Pemeriksaan atas kelayakan dan efektivitas sistem pengendalian internal pada setiap unit kerja dan
kantor pusat di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero);
• Pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-udangan yang berlaku, termasuk kelayakan
dan efektivitas kebijakan operasi yang telah ditetapkan oleh Pengurus Perusahaan;
• Pemeriksaan atas keandalan informasi keuangan dan informasi manajemen lainnya, termasuk sistem
informasi manajemen untuk menghasilkan informasi tersebut;
• Pemeriksaan atas kelayakan manajemen sumber daya, termasuk proses untuk memperoleh dan
pemanfaatan sumber daya;
• Pemeriksaan atas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, rencana dan tujuan Perusahaan;
• Penilaian (assessment) atas efektivitas implementasi GCG termasuk manajemen risiko.
• Pemeriksaan khusus lainnya sesuai dengan permintaan dari manajemen dan/atau perintah dari Direktur
Utama.
LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS SPI 2017
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 197Laporan Tahunan 2017
SPI Perusahaan juga mengatur dua aspek pokok penting yang terdiri dari struktur pemeriksaan serta proses
pemeriksaan.
1. Struktur Pemeriksaan
Aspek struktur akan mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi; wewenang; pertanggungjawaban,
persyaratan pengawas internal; piagam pengawasan internal; serta hubungan SPI dengan Komite Audit.
2. Proses Pemeriksaan
Aspek proses mengatur mengenai:
• Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pengawasan internal;
• Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan pengawasan eksternal;
• Pelaksanaan program quality assurance;
• Dokumentasi dan administrasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012, dinyatakan dalam pasal 26,
Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investigasi
dan aset perusahaan. Sistem Pengendalian Internal dimaksud mencakup lingkungan pengendalian internal
dalam perusahaan, pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha, aktivitas pengendalian, sistem informasi
dan komunikasi, dan pemantauan.
Sistem pengendalian internal yang diterapkan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dapat
memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha dapat mencapai tujuannya
secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan Perusahaan secara transparan dan prudent,
mengamankan aset Perusahaan, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang
dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran,
kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Perusahaan.
Sistem Pengendalian Internal Perusahaan merupakan proses yang digerakkan oleh Dewan Komisaris, Direksi
dan Karyawan yang didesain untuk memastikan bahwa Perusahaan:
1. Menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas sejalan dengan misi perusahaan;
2. Mendorong pelaksanaan kegiatan perusahaan yang terstruktur, efisien dan efektif serta memperoleh
hasil sebagaimana direncanakan;
3. Melindungi sumber daya perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan dan salah urus;
4. Menjaga keandalan pelaporan keuangan dan operasional perusahaan serta memastikan bahwa laporan
Perusahaan telah disajikan dengan pengungkapan yang cukup seluruh informasi yang relevan bagi para
pengambil keputusan;
5. Ketaatan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan yang ditetapkan manajemen.
Sistem Pengendalian Internal
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)198
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Sistem Pengendalian Internal terletak pada kemampuannya
menciptakan budaya organisasi yang sehat melalui kepemimpinan, arah dan tujuan organisasi serta
penetapan standar perilaku etis yang harus diteladani oleh seluruh jajaran organisasi.
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk
kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi berwenang menetapkan
kebijakan dan prosedur operasional di Perusahaan berupa:
1. Rencana strategis dan operasional dalam mencapai tujuan dan target-target Perusahaan.
2. Kebijakan mengatur sumber daya Perusahaan, baik SDM, aset, keuangan maupun teknologi melalui
penetapan standar-standar proses dan hasil kerja serta pendelegasian tanggungjawab serta kewenangan
dan distribusi informasi yang mendukungnya.
3. Kebijakan menggerakkan sumber daya Perusahaan melalui penetapan target kinerja, pembentukan
budaya organisasi dan pemberian instruksi operasional.
Kumpulan kebijakan manajemen Perusahaan merupakan dokumentasi atas strategi dan cara melaksanakan
proses bisnis di Perusahaan yang paling baik, paling efektif, paling mudah, paling aman, paling cepat, paling
efisien, paling murah maupun paling dapat diaplikasikan pada saat ini. Dalam kapasitas ini manajemen harus
memastikan adanya mekanisme penyempurnaan yang berkesinambungan atas berbagai kebijakan dan
prosedur yang berlaku di Perusahaan.
Direksi memiliki tugas utama mengelola, mengarahkan dan menggerakkan serta mengontrol seluruh sumber
daya Perusahaan untuk melaksanakan seluruh proses bisnis yang ada di Perusahaan sebagai upaya mencapai
tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Perusahaan.
Dalam pelaksanaan sehari-hari, seluruh sumber daya yang dimiliki saling berinteraksi menjalankan proses
bisnis Perusahaan. Perubahan yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal Perusahaan serta deviasi
dari asumsi yang digunakan dalam rencana kerja seringkali menimbulkan kebutuhan untuk mengubah
kebijakan strategis, rencana kerja maupun prosedur kerja Perusahaan. Melalui mekanisme pengelolaan risiko
dan penyempurnaan kebijakan prosedur organisasi, perubahan ini terus dipantau dan diantisipasi dalam
tindakan korektif berupa perubahan kebijakan, rencana kerja maupun prosedur kerja di perusahaan.
PERAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM
Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dapat terlihat melalui lima aspek pengendalian yang senantiasa
dijaga oleh Perusahaan, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi, serta pemantauan. Penerapan lima aspek tersebut dilaksanakan terintegrasi dari akuntabilitas
seluruh kegiatan perusahaan yang dilakukan secara terus menerus. Oleh karena itu yang menjadi fondasi dari
pengendalian internal adalah Direksi dan Karyawan di dalam organisasi yang dapat membentuk lingkungan
pengendalian yang baik. Sistem Pengendalian internalakan berjalan secara efektif jika kelima unsur tersebut
terbangun dengan baik dan beroperasi sesuai proporsinya masing-masing.
a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
Lingkungan pengendalian yang efektif diperlukan dalam mendukung setiap karyawan untuk menjalankan
semua aktivitasnya, dedikasi atas tugas dan tanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai serta
berkomitmen untuk melakukan aktivitas yang benar dengan cara yang benar.
Manajemen wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku
positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dan manajemen yang sehat dalam
lingkungan kerjanya, diwujudkan melalui:
DENGAN STANDAR INTERNASIONALKESESUAIAN PENGENDALIAN INTERNAL
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 199Laporan Tahunan 2017
1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
7. Perwujudan peran aparat pengawasan internal Perusahaan yang efektif.
b. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan
dan sasaran Perusahaan. Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan dampak dari risiko teridentifikasi
terhadap pencapaian tujuan perusahaan sebagai acuan dalam mengembangkan kegiatan pengendalian
yang diperlukan dalam meminimalkan risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan
tujuan Perusahaan yang jelas dan konsisten, mengidentifikasi secara efisien dan efektif terhadap risiko
yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar
Perusahaan dan terakhir melakukan analisis untuk mengetahui dampak dari risiko serta pengendalian
yang diperlukan.
Berikut hal-hal yang dilakukan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dalam penilaian risiko;
• Penetapan tujuan Perusahaan
• Penetapan kegiatan
• Identifikasi dan Analisis Risiko
• Penerapan sistem manajemen risiko berbasis ISO 31000:2009
c. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
Kegiatan pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang ketiga. Kegiatan pengendalian
adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan
untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Kebijakan dibuat untuk
mengarahkan apa yang seharusnya dikerjakan dan berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan prosedur.
Kegiatan Pengendalian diselenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi
Perusahaan, sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Diutamakan pada kegiatan pokok Perusahaan;
2. Harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Perusahaan atau bisnis inti
Perusahaan;
4. Seluruh kegiatan memiliki kebijakan dan prosedur yang ditetapkan secara tertulis;
5. Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan.
Kegiatan pengendalian harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut
masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan, kegiatan pengendalian terdiri atas:
1. Reviu atas kinerja perusahaan;
2. Pembinaan sumber daya manusia;
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. Pengendalian fisik aset;
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. Pemisahan fungsi;
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. Pencapaian yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)200
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
d. Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi dan komunikasi merupakan suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan
operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perusahaan memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non
keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa internal serta eksternal. Informasi tersebut
direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Perusahaan dan lainnya di seluruh Perusahaan yang
memerlukan dalam bentuk yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian internal
dan tanggung jawab operasional.
Berikut beberapa hal yang dilakukan dalam aspek Informasi dan Komunikasi:
• Perusahaan telah memiliki website: www.holding-perkebunan.com media saluran komunikasi
dengan pihak eksternal perusahaan. Dalam website telah dikomunikasikan antara lain: berita
terbaru Perusahaan saat ini, visi, misi dan tujuan Perusahaan, Code of Conduct, Panduan Pedoman
Pelaksanaan GCG, Board Manual, Annual Report;
• Sebagai Perseroan Terbuka, Perusahaan telah secara rutin menyampaikan pelaporannya ke pihak luar
yang terkait;
• Perusahaan memiliki mekanisme keluhan atas pelayanan perusahaan berikut penanganannya;
• Perusahaan telah memiliki Master Plan Teknologi Informasi;
• Perusahaan telah menindaklanjuti masukan atau saran dari pihak eksternal perusahaan, termasuk
dari eksternal auditor (KAP, BPK) dan evaluator lainnya (BPKP, Assessor KPKU);
• Untuk menjalin komunikasi internal, Perusahaan telah memiliki mekanisme yang memungkinkan
informasi mengalir ke seluruh bagian, antar kegiatan fungsional, antara lain dengan adanya rapat
Management Review, pertemuan informal setiap pekan;
• Perusahaan telah memiliki Buku Saku Pegawai yang direviu setiap 2 tahun sekali, yang sebelum
disahkan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Departemen Tenaga Kerja;
• Perusahaan juga telah memiliki kebijakan dan mekanisme tentang Pengendalian Gratifikasi, Whistle
Blowing System.
e. Pemantauan (Monitoring)
Pemantauan adalah proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi
internal audit pada setiap tingkat dan unit dalan struktur organisasi. Pemantauan dilaksanakan melalui
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, komparasi,
rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
Evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Internal dengan ruang lingkup
dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektifitas prosedur pemantauan yang
berkelanjutan. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas
Sistem Pengendalian Internal dan dfilakukan dengan mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi,
metodologi, dan sumber daya.
Pemantauan Berkelanjutan (On Going Monitoring)
1. Manajemen memiliki strategi untuk meyakinkan bahwa pemantauan berkelanjutan efektif dan dapat
memicu evaluasi terpisah pada saat persoalan teridentifikasi atau pada saat sistem berada dalam
keadaan kritis, serta pada saat pengujian secara berkala diperlukan.
2. Adanya strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian
atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi. Karyawan dalam pelaksanaan
tugas rutinnya memperoleh informasi mengenai berfungsinya pengendalian internal secara efektif.
3. Komunikasi dengan pihak eksternal harus dapat menguatkan data yang dihasilkan secara internal
atau harus dapat mengidikasikan adanya masalah dalam pengendalian internal.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 201Laporan Tahunan 2017
Dewan Komisaris, Direksi dan Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Internal dan untuk memperkuat atau menunjang efektivitas Sistem Pengendalian
Internal dimaksud maka dilakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perusahaan
termasuk akuntabilitas keuangan Perusahaan dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal.
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya berguna untuk memperkuat pengendalian internal.
Rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme
penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan Perusahaan.
PENYELESAIAN HASIL AUDIT
SISTEM PENGENDALIAN INTERNALPENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memiliki mekanisme evaluasi yang diselenggarakan melalui
penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan evaluasi terpisah dapat
dilakukan oleh aparat pengawasan intern Perusahaan atau pihak eksternal.
Perusahaan menetapkan evaluator, ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern secara terpisah
dan telah memadai bagi Perusahaan, yang meliputi:
a. Hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan dipertimbangkan saat menentukan
lingkup dan frekuensi evaluasi.
b. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap kejadian-kejadian tertentu seperti perubahan rencana atau
strategi manajemen yang mendasar, ekspansi atau penciutan usaha, perubahan yang signifikan pada
operasi atau proses informasi keuangan dan anggaran.
c. Pengendalian intern pada seksi atau bagian tertentu dievaluasi secara periodik.
Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat
melibatkan aparat pengawasan internal Perusahaan atau auditor eksternal.
EVALUASI TERHADAP PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Berikut ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian yang dapat dijadikan pertimbangan:
1. Hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan;
2. Terjadinya perubahan dalam Perusahaan seperti perubahan rencana atau strategi manajemen yang
mendasar, ekspansi atau penciutan usaha, perubahan yang signifikan pada operasi atau proses informasi
keuangan dan anggaran.
Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal Perusahaan atau pihak eksternal yang
ditunjuk oleh Perusahaan, jika diperlukan evaluator dapat menggunakan metode atau alat lain yang sesuai
seperti pembandingan (benchmarking), kuesioner, bagan arus (flowchart) dan Teknik kuantitatif.
EVALUASI TERPISAH
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)202
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Akuntan Publik
Dalam memastikan integritas penyajian laporan keuangan kepada pemegang saham, Perseroan menggunakan
jasa Auditor Eksternal. Penunjukan Auditor Eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun
Buku 2017 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite
Audit.
Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan (Conflict of Interest)
dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung
jawab untuk menyampaikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit terhadap Standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.
PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK
a. Melaksanakan audit umum atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan tahun buku 2017.
b. Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Kinerja Perseroan untuk tahun buku 2017. Sesuai Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2011 Tanggal 19 Agustus 2011
tentang indikator penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha
Perasuransian Jasa Penjaminan.
c. Melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan
tahun buku 2017.
d. Melakukan audit kepatuhan atas peraturan dan pengendalian Internal yang diterapkan perusahaan untuk
tahunan yang berakhir 31 Desember 2017.
e. Jasa Review Laporan Aset & Liabilitas.
f. Jasa Laporan Kinerja.
RUANG LINGKUP PEKERJAAN AKUNTAN PUBLIK
Tahun Nama KAP Biaya Keterangan2017 Purwantono, Sungkoro & Surja Rp1.844.608.981,- Audit Laporan Keuangan
2016 Purwantono, Sungkoro & Surja Rp1.363.120.000,- Audit Laporan Keuangan
2015 Purwantono, Sungkoro & Surja Rp1.704.883.950,- (PPN) Audit Laporan Keuangan
2014 Purwantono, Sungkoro & Surja Rp2.479.860.000,- (PPN) Audit Laporan Keuangan
2013 Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan Rp1.042.442.500 Audit Laporan Keuangan
AKUNTAN PUBLIK 2013–2017
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk hanya melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian, dan tidak
memberikan jasa lain selain audit atas laporan keuangan.
JASA LAIN
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 203Laporan Tahunan 2017
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memastikan bahwa seluruh potensi risiko dalam rangka
pencapaian Visi dan Misi Perusahaan telah diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, dan dimitigasi probabilitas
serta dampaknya sehingga tidak akan menghambat pencapaian tujuan strategis Perusahaan. Komitmen
Perusahaan untuk melaksanakan manajemen risiko diwujudkan melalui penyusunan kebijakan dan kerangka
kerja manajemen risiko, dengan mempertimbangkan aspek konteks Perusahaan, integrasi proses, dan
akuntabilitas.
Manajemen Risiko
Sebagai salah satu bentuk mandat dan komitmen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dalam
penerapan Manajemen Risiko, Perusahaan mengubah standar sistem manajemen risiko dari COSO menjadi
standar ISO31000:2009 yang sekarang juga telah didaptasi Indonesia menjadi SNI ISO 31000:2011.
a. Manajemen Risiko di Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) di kelola oleh Unit Manajemen
Risiko yang secara struktural berada di dalam Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko dan di bawah Direktorat
Perencanaan dan Pengembangan. Unit Manajemen Risiko berperan menjalankan fungsi pengembangan,
pemeliharaan, dan evaluasi sistem manajemen risiko. Dalam konteks ini, Unit Manajemen Risiko tidak
dapat mengambil alih tanggungjawab para Risk Owner.
b. Tanggungjawab dan wewenangnya meliputi:
1. Mengembangkan, memelihara, dan mengevaluasi validitas dan kapasitas sistem manajemen risiko
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
2. Merumuskan format dan formula Kriteria Risiko Korporat dan Kriteria Risiko masing-masing Bagian/
Distrik/Kebun/Unit dan mengusulkan kepada Direksi bersama dengan Komite Manajemen Risiko untuk
disahkan dan digunakan sebagai acuan bagi pengukuran nilai risiko oleh para Risk Owner.
3. Menjadi fasilitator dan katalisator bagi penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi oleh para
Risk Owner dan bawahannya (atau dapat disebut Risk Controller), dan memastikan bahwa para Risk
Owner dan Risk Controller memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola risiko sesuai ketentuan
dalam Pedoman Manajemen Risiko.
4. Menyusun, memelihara, memantau dan mengkaji perkembangan status risiko korporat sesuai dinamika
perubahan database risiko yang dilaporkan para Risk Owner dan melaporkannya kepada Direksi dalam
bentuk Profil/Portofolio Risiko, termasuk memberikan opini terhadap kebijakan Perusahaan, tindakan
korporat (corporate action), dan investasi dari sudut pandang manajemen risiko, untuk keperluan
pengambilan keputusan strategis oleh Direksi maupun keputusan lainnya oleh para Risk Owner.
5. Mengevaluasi aplikasi sistem manajemen risiko melalui pemantauan dan pengkajian (review) terhadap
laporan pengelolaan risiko oleh para Risk Owner serta merekomendasikan langkah-langkah perbaikan
sistem kepada Direksi, sedangkan untuk hal khusus disampaikan melalui Komite Manajemen Risiko.
6. Memberikan opini terhadap semua kebijakan Perusahaan, tindakan korporat (corporate action), dan
investasi dari sudut pandang manajemen risiko guna mendukung pengambilan keputusan strategis
Penerapan Manajemen Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan
strategis maupun operasional Perusahaan, sebagai perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan
yang baik (GCG).
Dengan manajemen risiko yang baik, maka diharapkan semua risiko dapat diidentifikasi, dikelola, dikendalikan
dan dimitigasi secara tepat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan
Perusahaan. Selain itu, penerapan manajemen risiko yang baik dapat mengeksplorasi peluang untuk
meningkatkan laba Perusahaan serta meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)204
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Perusahaan mempunyai road map manajemen risiko yang dijadikan rencana kerja Komite Pemantau Risiko
sebagai unit pengelola risiko Perusahaan.
ROAD MAP MANAJEMEN RISIKO
Pondasi & Komitmen• Struktur Organisasi• Benchmarking• Interview Kepala Unit
Terukur• Asessment Maturitas• Pemetaan & Pengembangan MR• Bank Data Risiko Berkualitas
Budaya• RKAP berbasis Risiko• Evaluasi & Feedback Efektif
semua level• Review & Improve iRinQ
Infrastruktur & Sistem• Kebijakan & Pedoman• Pengelolaan MR di seluruh unit• Sosialisasi/Training• Update WI• Modifikasi iRinQ
2009-2014 2014 2015 2016 2017
Dari profil risiko yang diperlihatkan, Manajemen perlu membuat daftar yang menjadi prioritas utama untuk
dilakukan mitigasi atau memutuskan pilihan pengelolaan risiko bentuk lainnya dan mengambil keputusan agar
risiko tersebut tidak menjadi risiko yang berkelanjutan, hingga berkembang menjadi permasalahan hukum.
Dalam mendukung terlaksananya proses manajemen risiko yang efektif dan berkesinambungan, Perusahaan
perlu membangun infrastruktur sebagai prasarana pendukung yang dapat menunjang proses manajemen
risiko bagi seluruh pemangku kepentingan internal Perseroan. Infrastruktur yang ada saat ini, antara lain
adanya prosedur dan divisi khusus yang mengatur pengelolaan risiko Perusahaan dalam bentuk Prosedur
Manajemen Risiko.
INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
Salah satu wujud implementasi manajemen risiko yang terintegrasi, Perusahaan menggunakan konsep “Three
Lines of Defense” atau tiga lapis pertahanan Manajemen Risiko, yang terdiri dari:
1. Lapis Pertahanan Pertama
Lapis pertahanan pertama yaitu manajemen operasional, merupakan fungsi unit bisnis yang melakukan
operasional sehari-sehari. Sebagai lapis pertahanan pertama adalah proyek, cabang, divisi produksi dan
Unit Kantor Pusat.
Lapis pertahanan pertama ini merupakan risk owner yang bertugas untuk mengelola risiko di unit masing-
masing, menjaga lingkungan pengendalian yang kondusif, menerapkan pengendalian internal yang efektif
dan konsisten melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
HUBUNGAN KERJA DENGAN PEMANTAU RISIKO
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 205Laporan Tahunan 2017
2. Lapis Pertahanan Kedua
Lapis pertahanan kedua yaitu manajemen risiko, bertugas menyiapkan kerangka kerja, memfasilitasi
penerapan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan dan memantau
serta melaporkan risiko-risiko utama di Perusahaan kepada manajemen. Sebagai lapis pertahanan kedua
adalah Komite Pemantau Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko di Perusahaan.
3. Lapis Pertahanan Ketiga
Lapis pertahanan ketiga adalah audit internal, dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang bersifat
independen terhadap unit-unit lainnya. Tugas lapis ketiga adalah mengawasi dan memastikan efektivitas
manajemen risiko serta memastikan bahwa lapis pertahanan pertama dan lapis pertahanan kedua
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Audit internal dan unit manajemen risiko secara tidak langsung
berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.
Untuk meningkatkan pengetahuan dan implementasi manajemen risiko pada semua pegawai dan
menumbuhkan budaya manajemen risiko di Perusahaan, maka Komite Pemantau Risiko memiliki program kerja
sosialisasi manajemen risiko. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk in house training kepada semua pegawai
sesuai otorisasi masing-masing dalam pengelolaan risiko Perusahaan, antara lain:
• Training Manajemen Risiko untuk pegawai baru melalui Orientasi Pegawai Baru (OPB).
• Sosialisasi Prosedur Manajemen Risiko untuk semua Fasilitator Risiko
SOSIALISASI MANAJEMEN RISIKO
Efektifitas Manajemen Risiko dilakukan oleh SPI. Efektifitas Manajemen Risiko dinilai berdasarkan seberapa
besar penanganan/mitigasi yang dilakukan dapat mengurangi risiko. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui
efektivitasnya dari pelaksanaan manajemen risiko masing-masing Divisi, Unit maupun Kawasan. Evaluasi
dilakukan setiap triwulan yang kemudian direkap oleh Komite Pemantau Risiko.
Mitigasi risiko yang dianggap efektif, akan dikumpulkan dan direkap oleh Komite Pemantau Risiko untuk
menjadi bank data/pustaka risiko. Pustaka risiko akan diberikan kepada semua risk owner, untuk digunakan
sebagai panduan penyusunan profil risiko selanjutnya.
Evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan assessment atas
penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
RI Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko, disimpulkan terdapat area of improvement
sebagai berikut:
• Direksi memberikan informasi hasil analisis risiko yang dilakukan terbatas kepada Dewan Komisaris
belum disampaikan kepada Pemegang Saham.
• Satuan Pengawasan Internal belum melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern
tingkat entitas pada tahun 2017.
Rekomendasi perbaikan atas area of improvement adalah:
• Direksi memberikan informasi hasil analisis risiko yang dilakukan kepada Dewan Komisaris dan kepada
Pemegang Saham;
• Satuan Pengawasan Intern melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian internal tingkat
entitas.
EVALUASI EFEKTIFITAS MANAJEMEN RISIKO
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)206
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Kode EtikDalam rangka pengembangan dan penyempurnaan praktik GCG, Perseroan telah merumuskan kebijakan
terkait kode etik berupa Pedoman Etika Perusahaan yang berperan sebagai pedoman standar sikap dan
perilaku dalam pelaksanaan segenap aktivitas bisnis sekaligus pencapaian visi dan misi Perseroan.
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct) yang merupakan
standar perilaku bagi seluruh individu dalam beraktivitas baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan,
serta penegakan terhadap peraturan-peraturan Perusahaan bagi individu yang meliputi Dewan Komisaris,
Direksi, Karyawan, dan pelaku bisnis lainnya yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan dalam menjalankan
bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders.
Sebagai pedoman sikap dan perilaku, Pedoman Etika Perusahaan mengacu pada praktik industri terbaik
dengan memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Melalui penerapan Pedoman Etika Perusahaan yang menyeluruh untuk seluruh insan Perseroan tanpa
terkecuali, Perseroan juga berharap mampu meningkatkan kesadaran dan mengarahkan pola pikir, sikap, dan
perilaku segenap karyawan pada pengelolaan usaha yang baik sesuai prinsip-prinsip GCG dan hubungan yang
selaras dengan pemangku kepentingan dalam jangka waktu panjang.
Manfaat Code of Conduct adalah:
a. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan.
b. Membentuk karakter individu perusahaan yang disiplin dan beretika dalam bergaul dengan sesama
individu dalam perusahaan maupun dengan pihak lain di luar Perusahaan.
c. Sebagai pedoman yang mengatur, mengawasi sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan
jabatan setiap individu dalam Perusahaan.
d. Sebagai acuan terhadap penegakan kedisiplinan.
e. Menjadi acuan perilaku bagi individu dalam Perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders Perusahaan.
Kode etik Perseroan mewajibkan seluruh jajaran Perusahaan baik itu para pejabat, manajemen maupun
karyawan untuk patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di dalam Perusahaan, termasuk
budaya perusahaan, menghindari kegiatan yang menyebabkan benturan kepentingan, serta menyimpan dan
menjaga kerahasiaan informasi bisnis Perusahaan dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang memiliki
hubungan dengan Perusahaan.
Code of Conduct berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap
peraturan-peraturan Perusahaan bagi individu yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan pelaku
bisnis lainnya yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya
serta berinteraksi dengan stakeholders.
Berikut Kode Etik Perusahaan:
SISTEM NILAI
1. Paradigma Baru
• Perubahan, perbaikan dan peningkatan metode dan kinerja adalah satu keharusan;
• Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama dalam memenangkan persaingan;
• Setiap kegiatan bisnis harus menghasilkan nilai tambah bagi Perusahaan;
• Pengembangan hubungan industrial yang egaliter berdasarkan keterbukaan, kesetaraan dan
kebhinekaan;
ISI KODE ETIK
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 207Laporan Tahunan 2017
• Pengembangan SDM yang terintegrasi untuk membangun kapital insani (human and intellectual
capital) yang dibutuhkan Perusahaan;
• Kepemimpinan yang efektif membangun pengaruh melalui kemampuan mengajar dan membagi ilmu,
membina hubungan baik dan menjadi panutan;
• Penghargaan diberikan kepada karyawan berdasarkan kompetensi dan kinerjanya;
• Efektivitas operasional harus didukung oleh struktur organisasi yang sederhana dan dinamis;
• Pemanfaatan teknologi sebagai perangkat untuk peningkatan produktivitas kerja dan keunggulan
kompetitif;
• Keputusan bisnis diambil berdasarkan fakta dan data yang akurat;
• Setiap tugas dan operasional Perusahaan dilaksanakan dengan cepat tanggap, cepat tindak lanjut,
tuntas, berkualitas, dan penuh tanggung jawab;
• Seluruh aktivitas perusahaan harus berorientasi pada peningkatan mutu dan lingkungan.
2. Tata Nilai
• Proactivity, selalu bersikap proaktif dengan penuh inisiatif mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi.
• Excellence, selalu memperlihatkan gairah keunggulan dan berusaha bekerja keras untuk hasil
maksimal sesuai kompetensi.
• Team Work, perusahaan selalu mengutamakan kerjasama tim agar mampu menghasilkan sinergi
optimal bagi Perusahaan.
• Innovation, selalu menghargai kreativitas dan menghasilkan inovasi dalam metoda baru dan produk
baru.
• Responsibility, selalu bertanggungjawab atas akibat keputusan yang diambil dan tindakan yang
dilakukan.
3. Visi dan Misi Perusahaan
VISI
Menjadi Perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis
terbaik.
MISI
• Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan;
• Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan;
• Memperlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkannya secara optimal;
• Berupaya menjadi Perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil terbaik bagi para investor;
• Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis;
• Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas;
• Melaksanakan seluruh aktivitas Perusahaan yang berwawasan lingkungan.
4. Tagline
Jujur
Selaras antara kata dan tindakan
Tulus
Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan didasari dengan hati yang bersih
Ikhlas
Melaksanakan tugas sebagai bentuk pengabdian
5. Strategi
• Menjalin dan mengembangkan hubungan sinergik yang efektif dengan mitra strategis untuk
mewujudkan peluang bisnis;
• Melaksanakan manajemen berorientasi pasar, sensitif terhadap kecenderungan industri dan
pergerakan pasar mencermati pesaing;
• Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dengan kemampulabaan (profitability);
• Mematuhi aturan HSE (Health, Safety, and Environment) kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
• Melaksanakan keunggulan operasional agar Perusahaan menjadi efisien dan efektif dalam biaya;
• Membangun budaya kerja yang kondusif dengan melaksanakan tata nilai dan paradigma baru;
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)208
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
• Membangun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan
kinerja.
ETIKA BISNIS
1. Etika Bisnis
Aktivitas Perusahaan berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dan melaksanakan
dengan sepenuhnya prinsip-prinsip integritas Perusahaan sesuai UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Menyusun Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi yang lazim dan mengungkapkan seluruh
transaksi di dalam Laporan Keuangan (disclosure). Mengutamakan mutu layanan dan produk, menghargai
kinerja dan prestasi karyawan, serta tidak melakukan bisnis illegal dan menghindari praktek korupsi,
kolusi, nepotisme.
2. Komitmen Kepada Pemangku kepentingan
Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus membangun hubungan jangka panjang
yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, kepada: pemegang saham, karyawan, pelanggan,
pemasok/ rekanan, pemerintah, pesaing, auditor, masyarakat sekita, mitra binaan, dan lingkungan, media
massa, LSM dan ormas, serikat pekerja, mitra usaha strategis, perguruan tinggi dan lembaga penelitian,
anak perusahaan, petani plasma.
ETIKA KERJA
1. Sikap Individu
• Taat terhadap peraturan-peraturan perusahaan;
• Malu untuk berbuat hal-hal di luar kepatutan;
• Jujur dan disiplin dalam bekerja;
• Terbuka dan mau meningkatkan diri;
• Saling menghargai dan sopan santun terhadap sesama;
• Egaliter (kebersamaan, kesetaraan);
• Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan ketentuan yang
berlaku;
• Perilaku Individu di Dalam dan di Luar Perusahaan
• Melakukan pekerjaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, saling mendukung untuk
kemajuan maupun kelangsungan Perusahaan;
• Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, berperilaku sopan dan santun baik di dalam maupun
di luar tugas;
• Tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, atau berkata kasar, pelecehan ataupun
provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat diantara sesama karyawan;
• Menjaga dan menghormati hal yang bersifat pribadi sesama karyawan, seperti agama, hari libur
agama/nasional, status, suku/ras dan keluarga;
• Disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan, dan atau tidak
melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar perusahaan tanpa izin selama
jam kerja;
• Bersikap terbuka kemungkinan adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) di dalam
merumuskan suatu keputusan;
• Tidak melalaikan tugas dan pekerjaan sehingga mengakibatkan kerugian Perusahaan;
• Tidak mabuk, madat, memakai narkotik dan obat berbahaya (narkoba) maupun memperdagangkan
minuman keras, narkoba, dan yang sejenisnya di tempat kerja atau di luar Perusahaan;
• Tidak membujuk pimpinan, bawahan dan atau sesama karyawan untuk melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan hukum atau kesusilaan;
• Tidak melakukan perbuatan asusila seperti pelecehan seksual, pencemaran nama baik atasan
maupun bawahan serta keluarganya;
• Tidak melakukan tindakan melawan hukum seperti berjudi, mencuri dan atau menggelapkan
harta Perusahaan, melakukan penipuan kepada atasan, bawahan maupun sesama karyawan dan
memperdagangkan harta Perusahaan secara ilegal;
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 209Laporan Tahunan 2017
• Tidak membiarkan dirinya atau teman kerja dalam keadaan bahaya, walaupun telah mendapat
peringatan, seperti membiarkan teman sekerja bekerja tidak sesuai dengan standar K3 (Keselamatan
dan Kesehatan Kerja);
• Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan.
2. Perilaku Atasan
• Memberi panutan dalam tindakan dan tutur kata, bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya;
• Membangun komunikasi terbuka dan konstruktif, melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja sama
yang harmonis;
• Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri;
• Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
• Patuh dan konsekuen terhadap hukum dan kebijakan (policy) yang sudah ditetapkan;
• Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas, tidak memanfaatkan posisi/
jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain.
3. Perilaku Bawahan
• Hormat dan santun kepada atasan dan loyal kepada Perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas
yang diberikan;
• Selalu kreatif dan berani mengambil inisiatif, memberikan dukungan, terutama dalam menghadapi
permasalahan yang timbul;
• Berkomunikasi dengan atasan secara jujur, terbuka dan beretika;
• Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (policy), dan Standard Operating Procedure (SOP)/
Instruksi Kerja yang sudah ditetapkan;
• Tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya, disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya;
• Mematuhi dan menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku;
• Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
4. Perilaku Kepada Rekan Kerja
• Tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap rekan kerja, atasan atau bawahannya untuk
kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun eksternal;
• Tidak melakukan pelecehan terhadap suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal lain yang
bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan seperti penggunaan kata-kata kasar,
merendahkan, dan tidak senonoh terhadap sesama karyawan;
• Tidak melakukan ancaman fisik maupun nonfisik, tindakan permusuhan atau provokasi terhadap
rekan kerja, atasan dan bawahan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu yang dapat
merugikan Perusahaan;
• Menghindari persaingan tidak sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu, bersikap
terbuka dan menghargai perbedaan pendapat (dissenting opinion).
KOMITMEN KHUSUS
1. Pengelolaan Catatan, Dokumen, dan Informasi
Catatan, dokumen dan informasi perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan, akurat, dan tepat
waktu, oleh karena itu individu yang bertanggungjawab atas pengelolaan catatan, dokumen dan informasi
harus berlaku jujur, obyektif, dan setia.
2. Kewajiban Pengamanan Harta Perusahaan
Seluruh individu menjaga, melindungi, memelihara dan menggunakan harta benda perusahaan sebaik-
baiknya. Menjaga keakuratan alat ukur, alat hitung untuk membantu karyawan dalam menjalankan tugas
yang diberikan. Menjaga rahasia Perusahaan meliputi: formula, desain, dokumen atau informasi sensitif
perusahaan. Menjaga dan menghargai hak milik intelektual (property rights) dan merusak harta benda
Perusahaan.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)210
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
3. Transaksi Perdagangan Internal
Tidak dapat mentolerir adanya praktek-praktek pemberian informasi dari orang dalam (insider trading)
serta melakukan tindakan hukum terhadap pelaku insider trading sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Benturan Kepentingan
Tidak diperkenankan untuk memegang jabatan rangkap apapun di luar perusahaan yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan bisnis dengan Perusahaan, kecuali dalam hubungannya dengan koperasi karyawan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak diperkenankan untuk
melakukan ikatan bisnis secara pribadi maupun melibatkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan Perusahaan.
5. Kegiatan Politik
Perusahaan berkomitmen tidak menjalankan aktivitas politik dan tidak berafiliasi kepada partai politik
serta tidak memberikan kontribusi apapun menyangkut aktivitas politik. Tidak menjadi pengurus partai
politik dan/atau anggota legislatif, serta tidak memperkenankan dana atau fasilitas dan sumber daya
Perusahaan disumbangkan/dipinjam/dipakai kepada partai atau kandidat partai maupun non partai.
6. Donasi, Komisi, dan Suap
Pemberian donasi hanya dapat dilakukan untuk tujuan amal dan tujuan sosial lainnya dalam batas yang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Donasi yang diterima perusahaan menjadi milik Perusahaan.
Seluruh komisi yang diterima sebagai akibat adanya transaksi yang dilakukan perusahaan menjadi milik
Perusahaan dan dibukukan sebagai pendapatan Perusahaan, dan seluruh komisi dagang yang diberikan harus
sesuai dengan kepatutan dan kewajaran transaksi yang dilakukan.
Perusahaan dan setiap individu tidak memberikan, menawarkan, atau menerima baik langsung atau tidak
langsung sesuatu yang berharga yang dapat dikategorikan sebagai suap kepada atau dari pelanggan atau
pejabat pemerintah maupun pihak lainnya untuk mempengaruhi keputusan.
Pelaksanaan Code of Conduct diawasi oleh Dewan Kehormatan yang bertugas mengawasi pelaksanaan
pedoman ini. Pembentukan Dewan Kehormatan (terdiri dari unsur Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan yang
ditunjuk, dan Serikat Pekerja) dan mekanisme kerjanya diatur dalam Surat Keputusan Direksi.
Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi dalam penerapan Code of Conduct Perusahaan kepada seluruh
pegawai, mulai dari level operasional sampai kepada top manajemen. Sosialisasi ini dimaksudkan agar
seluruh Insan Perusahaan senantiasa patuh terhadap Code of Conduct Perusahaan. Perusahaan melakukan
penegakan terhadap Code of Conduct yang dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala
terhadap penegakan Code of Conduct Perusahaan dan menyediakan fasilitas bagi pengaduan terhadap
pelanggaran Code of Conduct Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara
efektif dan menyeluruh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Pelaporan Pelanggaran Code of Conduct:
• Setiap individu berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran atas Code of Conduct yang dilakukan
individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. Laporan dari pihak luar wajib diterima
sepanjang didukung bukti dan identitas yang jelas dari pelapor;
• Dewan Kehormatan wajib mencatat setiap laporan pelanggaran pedoman perilaku Perusahaan dan
melaporkannya kepada Direksi dengan didukung oleh bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan;
• Dewan Kehormatan wajib memberikan perlindungan terhadap pelapor.
PENEGAKAN CODE OF CONDUCT
SOSIALISASI KODE ETIK
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 211Laporan Tahunan 2017
• Melakukan sosialiasi kode etik kepada seluruh Jajaran Perseroan, Pelanggan dan Mitra Kerja secara
berkala.
• Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman kepada Jajaran Perseroan, baik pada masa
orientasi maupun masa bekerja.
• Pengkajian secara berkala butir-butir aturan kode etik dalam rangka pengembangan kode etik lebih lanjut.
Penyelenggaraan sosialisasi ini dilakukan oleh Bagian Sekretaris Perusahaan, selaku penanggung jawab
implementasi GCG dan kode etik berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
Perusahaan mewajibkan setiap karyawan dan manajemen Perusahaan untuk menandatangani Pakta Integritas
mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan untuk memastikan bahwa semua organ Perusahaan
memiliki komitmen untuk membangun etika dan kultur bisnis yang sehat serta membangun pemahaman,
kepedulian dan komitmen dari semua jajaran perusahaan. Penandatanganan Kepatuhan terhadap Kode Etik
ini diperbaharui setiap awal tahun oleh seluruh karyawan Perusahaan.
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
Perusahaan secara konsisten menyelenggarakan Management Review per triwulanan dalam rangka
mengevaluasi kinerja perseroan dan melakukan internalisasi pelaksanaan etika bisnis sehingga terbentuk
rasa memiliki dan dari semua pihak dalam Perusahaan serta memahami atas pelaksanaan pedoman dalam
kegiatan sehari-hari.
MANAGEMENT REVIEW
Penegakan terhadap pelanggaran kode etik adalah berupa penindakan secara serius yang dapat mengakibatkan
tindakan indisipliner sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan
kode etik Perusahaan menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Unit.
PENEGAKAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA
Penerapan Code of Conduct Infrastruktur GCG
Sosialisasi dalam management Review
Sosialisasi dalam management Review
Divisi SDM
Divisi SDM untuksanksi disiplin ringan
Penandatanganan paktaintegritas & form kepatuhan
Pelaporan pelanggaran EtikaKepada SPI
Rapat Direksi
Keputusan Direksi untukSanksi Disiplin Sedang dan Berat
Penyebaran Code of Conduct
Penegakan Code of Conduct
Pemeriksaan oleh SPI
Proses Sanksi
Penerapan Sanksi
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)212
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan
dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Jadi, dapat disimpulkan gratifikasi merupakan kegiatan pemberian dan/atau penerimaan hadiah/
cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait
dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang
mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Perusahaan.
Bagi Perusahaan, gratifikasi merupakan penerimaan yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan tugas
pokok dan fungsi. Gratifikasi memiliki tujuan dan maksud untuk mempengaruhi kebijakan dalam pengambilan
keputusan, antara lain:
• Fee Marketing.
• Uang Pelicin, uang pulsa dan uang lainnya.
• Hadiah/Cinderamata/Bingkisan dari Pihak Lain untuk kepentingan Insan Perusahaan.
• Parcel dan atau bingkisan hari-hari keagamaan.
• Uang transportasi, tiket dan akomodasi perjalanan dinas dari pihak lain yang tidak tertuang dalam kontrak
kerja.
• Diskon/potongan harga/pemberian atau keuntungan lainnya dari pihak lain yang diberikan secara tidak
wajar untuk kepentingan Insan Perusahaan.
Kebijakan GratifikasiKetentuan mengenai gratifikasi dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tercantum
dalam Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Pasal 2 Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan
Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi,
yang menyatakan bahwa “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri
atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.”
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga Pasal 1 huruf d dan e Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Termasuk dalam
kategori penyelenggara Negara adalah Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
Dengan terbitnya surat edaran KPK No B.2974/01-13/07/2014 tanggal 8 Juli 2014 perihal Himbauan
Gratifikasi Menjelang Hari Raya dan Peraturan Menteri BUMN No: PER 05/MBU/2014 tentang Program
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian BUMN serta dalam rangka menyempurnakan kebijakan
gratifikasi yang disampaikan dalam buku kode etik, Perusahaan telah menjalankan sosialisasi tentang
gratifikasi melalui Surat Edaran.
GRATIFIKASI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 213Laporan Tahunan 2017
Berikut Tahapan Gratifikasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero):
Agenda AcaraTahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
• Direktur Utama & Direksi Gratifikasi KPK melakukan Penandatangan Komitmen Gratifikasi;
• Penyerahan Drop Box & Sosialisasi.
Bimbingan Teknik: Penyusunan Petunjuk Teknis, Konsultasi & diskusi tentang ketentuanketentuan/pasal-pasal yang akan diatur dalam Peraturan Gratifikasi.
Training for Trainer: Training/pembelajaran kepada seluruh peserta yang mewakili dari seluruh PTPN I sampai dengan XIV.
Sosialisasi: Sosialisasi Gratifikasi ke seluruh karyawan PTPN III dan Anak Perusahaan.
HasilTahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
Memorandum of Understanding Komitmen Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.
Peraturan/Pedoman Gratifikasi. Trainer Gratifikasi (Tenaga Penyuluh). Penerapan Gratifikasi.
Sistem Pelaporan dan Pelanggaran(Whistleblowing System)
Keberadaan WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik
penyimpangan. Dengan keberadaan WBS diharapkan Perusahaan dapat menerapkan sistem yang efektif
dalam mengungkap terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan mampu menyelesaikannya dalam waktu
singkat serta bertujuan untuk:
a. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan
kerugian finansial maupun nonfinansial dan dapat merusak citra Perusahaan serta mengurangi kerugian
yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
b. Menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah
pelanggaran yang bersifat publik serta mengurangi risiko yang dihadapi Perseroan, akibat dari pelanggaran
baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
c. Mempermudah manajemen dalam menangani laporan-laporan pelanggaran secara efektif dan sekaligus
melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga kerahasiaan informasi dalam arsip khusus
yang dijamin keamanannya.
d. Meningkatnya reputasi Perseroan di mata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator, dan
masyarakat umum.
Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Whistleblowing System adalah pelanggaran terhadap kode
etik, penyimpangan dari peraturan danperundangan yang berlaku, benturan kepentingan atau penyalahgunaan
jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan dan gratifikasi.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)214
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Mekanisme penyaluran pengaduan penyimpangan oleh Pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal.
Prosedur pelaporan pelanggaran, antara lain:
1. Setiap Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan atau Pihak Ketiga yang melihat atau mengetahui
adanya pelanggaran terhadap:
• peraturan perundang-undangan;
• pedoman etika perusahaan atau melanggar norma-norma kesopanan;
• prinsip akuntansi yang berlaku umum;
• kebijakan dan prosedur operasional Perusahaan, ataupun kebijakan, prosedur, dan peraturan lain yang
dianggap perlu oleh Perusahaan;
• menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan/kelompok;
• melakukan iregularitas;
• gratifikasi;
• tindakan yang membahayakan keselamatan kerja;
• tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial.
2. Laporan pengaduan yang diterima oleh Unit Pengelola WBS diadministrasikan oleh Petugas Pengelola
WBS dengan mencatat alamat, nama pengirim, e-mail, dan nomor telepon agar bisa dihubungi oleh
petugas Pengelola WBS.
3. Pengelola WBS yang menerima pelaporan pelanggaran, menyeleksi laporan pelanggaran dan melaksanakan
investigasi awal terhadap pengaduan. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Direksi.
4. Dari laporan Unit Pengelola WBS, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi
lanjutan oleh Tim Investigasi (Bagian Satuan Pengawasan Internal dan/atau Eksternal Investigator), serta
melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.
5. Tim Investigasi (Bagian Satuan Pengawasan Internal dan/atau Eksternal Investigator) melakukan
investigasi lanjutan terhadap pengaduan/pengungkapan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
6. Dari laporan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan
selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan/Pengungkapan akan ditutup. Apabila
pengaduan/pengungkapan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat
dipertanggungjawabkan).
Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Pelanggaran
Tim Investigasi/SPI/AuditorEksternal
Investigasi Lanjutan
Bagian Distrik/Kebun/UnitTerkait:
Koordinasi
Seleksi
Seleksi
Tidak Terbukti
Tidak Terbukti
Tidak Terbukti
Prosedur Pengelolaan WBS
Sanksi
PelaporInsan PTPN III, Pihak Luar
Petugas Peengelola WBSSeleksi, Investasi Awal
DireksiRekomendasi
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 215Laporan Tahunan 2017
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)216
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
• Pelanggaran yang berkaitan dan atau yang dilakukan oleh anggota Direksi, atau orang yang mempunyai
hubungan khusus dengan anggota Direksi, maka laporan pelanggaran disampaikan oleh pelapor kepada
Unit Pengelola WBS untuk selanjutnya diserahkan kepada Komisaris Utama. Penanganan lebih lanjut
diserahkan kepada Dewan Komisaris dan bila diperlukan investigasi, disarankan untuk menggunakan
investigator/auditor luar yang independen;
• Pelanggaran yang berkaitan dan atau yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris maka pelanggaran
disampaikan oleh pelapor kepada Unit Pengelola WBS untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur
Utama. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh
Direksi, dan bila diperlukan investigasi disarankan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal
yang independen;
• Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) diluar yang diatur
di atas, maka laporan pelanggaran disampaikan oleh pelapor kepada Unit Pengelola WBS untuk diproses
lebih lanjut. Hasil dari penanganan dari Unit Pengelola WBS disampaikan kepada Direksi. Penanganan
terhadap laporan dari Unit Pengelola WBS ditetapkan oleh Direksi, bila diperlukan investigasi maka Direksi
dapat menunjuk Bagian SPI dan/atau eksternal investigator, serta melaporkan hasil keputusan tersebut
kepada Dewan Komisaris.
• Dalam hal pelanggaran yang berkaitan dan atau yang dilakukan bersama-sama anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi dan anggota Unit Pengelola WBS, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada
penegak hukum yang berwenang.
MEKANISME PELAPORAN
Perusahaan menyediakan media komunikasi bagi insan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan
semua pihak untuk menyampaikan laporannya kepada Tim WBS, melalui:
Alamat : Gedung Agro Plaza
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2, No. 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950
Telepon : (021) 2918 3300
SMS : SMS ke 9600, dengan format : ptpn3[spasi]pesan
Email : [email protected]
MEDIA KOMUNIKASI
Fungsi Komite Pemantau Sistem Pelaporan Pelanggaran wajib menjaga kerahasiaan pelapor dengan
menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, yaitu:
• Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan
kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
• Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
• Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman
ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasus
yang diadukan kepada pihak manapun.
• Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang
memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan.
PERLINDUNGAN PELAPOR
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 217Laporan Tahunan 2017
1. Apabila hasil investigasi menyimpulkan pengaduan yang disampaikan mengandung unsur tidak ada niat
baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur kedengkian, tanpa dasar yang jelas, maka pelapor dapat
digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Untuk pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga dapat menyediakan perlindungan hukum sesuai
peraturan yang berlaku.
3. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan
sehingga aset/keuangan Perusahaan dapat diselamatkan. Penghargaan diberikan melalui kebijakan
Direksi dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan atau perlindungan pelapor.
4. Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, ada kewajiban Perusahaan untuk mengembalikan
nama baik atau rehabilitasi.
PENANGANAN PENGADUAN
Perusahaan menunjuk Tim Khusus yang bertanggung jawab untuk penanganan laporan terhadap pelanggaran
yang dilakukan oleh Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang disebut Unit Pengelola Whistleblowing
System (WBS).
Pengarah : Direksi PT Perkebunan Nusantara III
Pelaksana :
1. Ketua/Anggota : Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan
2. Wakil Ketua/Anggota : Kepala Bagian TI/TB & MR (CMR)
3. Sekretaris/Anggota : Kepala Urusan Evaluasi & Pengembangan TB
4. Wakil Sekretaris/Anggota : Kepala Urusan Kesekretariatan
5. Anggota:
• Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern
• Kepala Bagian SDM
• Kepala Bagian Hukum
• Kepala Urusan Humas
• Kepala Urusan Kesejahteraan Karyawan
• Kepala Urusan Hukum
• Pengawas Wilayah
• Staf Urusan Evaluasi & Website Perencanaan Basis Data
PENGELOLA PENGADUAN
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Mempertahankan hubungan yang
kuat dengan berbagai pemangku
kepentingan eksternal kami
merupakan cerminan dari kekuatan
kemitraan kami. kemampuan kami untuk
turut membangun arena yang seimbang
bagi semua pelaku bisnis di dalam industri
kami merupakan faktor yang sangat
penting untuk mempertahankan daya saing
jangka panjang dan untuk mencapai tujuan
pertumbuhan berkelanjutan kami.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)220
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Perusahaan menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR menyasar pada para
Pemangku Kepentingan secara luas, yakni mencakup konsumen, masyarakat sekitar, dan juga terhadap
lingkungan. Kebijakan CSR terangkum di dalam Kode Etik yang diberlakukan kepada seluruh elemen Holding
Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) demi mendukung tujuan CSR dalam membangun kepercayaan para
Pemangku Kepentingan terhadap Perusahaan.
Melalui Program BUMN Hadir untuk negeri, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berkomitmen
untuk mengintegrasikan program CSR dengan bisnis perkebunan. Perusahaan menyadari bahwa pertumbuhan
usaha tak lepas dari hubungan baik antara Perusahaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, Perusahaan
senantiasa berupaya menjaga dan membina hubungan baik tersebut, tidak terbatas untuk kepentingan bisnis
saja, namun juga untuk memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat secara umum. kegiatan CSR
Perusahaan meliputi:
1. Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja;
2. Lingkungan Hidup;
3. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan; dan
4. Tanggung Jawab terhadap Konsumen
Di sisi lain, dalam kaitannya dengan perannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan juga
Melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
(Permen) BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
BUMN. PKBL adalah bentuk tanggung jawab BUMN kepada masyarakat melalui partisipasi aktif memberikan
bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. PKBL terdiri
atas Program Kemitraan Usaha Kecil dan Pembinaan Lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana
dari bagian laba BUMN. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program
Kemitraan, merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil melalui pemanfaatan dana dari
bagian laba BUMN. Tujuan Program Kemitraan adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil
agar menjadi mandiri sekaligus pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.
Sosial Perusahaan dan Kemasyarakatan
Dalam pelaksanaan CSR dan PKBL, Holding Perkebunan PTPN III senantiasa berpedoman pada ketentuan
dalam berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku berikut ini:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan
4. Permen BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017
LANDASAN PENERAPAN CSR DAN PKBL
Realisasi penyaluran pinjaman Program Kemitraan tahun 2017 sebesar Rp16.019.942.000 yang terdiri dari
penyaluran kepada 356 mitra binaan dan dana pembinaan sebesar Rp659.942.400 atau 85,25% dari dana
tersedia sebesar Rp18.789.783.110 dan 105,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.500.000.000.
Realisasi penyaluran Bina Lingkungan tahun 2017 sebesar Rp14.442.132.239 atau 95,80% dari dana
tersedia sebesar Rp14.458.680.722 dan 99,89% dari RKAP 2017 sebesar Rp15.760.287.391.
BIAYA KEGIATAN
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 221Laporan Tahunan 2017
No Jenis Bantuan Audit 2016(Rp)
RKA 2017(Rp)
RKA 2017(Rp)
% terhadap anggaran
% terhadap tahun lalu
1 Bantuan Bencana Alam 178.410.280 500.000.000 350.545.000 70 196,48
2 Bantuan Pendidikan dan Pelatihan 1.123.976.747 4.500.000.000 2.113.884.768 47 188,07
3 Bantuan Peningkatan Kesehatan - 500.000.000 40.000.000 8
4 Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum
1.848.597.448 4.000.000.000 7.550.109.157 189 408,42
5 Bantuan Sarana Ibadah 1.283.702.563 3.000.000.000 3.624.651.806 121 282,36
6 Bantuan Pelestarian Alam - 500.000.000 100.000.000 20
7 Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan
8.438.410.189 2.760.287.391 662.941.508 24 7,86
8 Hibah Kemitraan (2016) 560.500.410 - - - -
Total 13.433.597.637 15.760.287.391 14.442.132.239 92 107,51
* Pengisian untuk tahun 2016 dan 2017 sebelum Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER 02/MBU/07/2017 diterbitkan
PENYALURAN BERDASARKAN SEKTOR BANTUAN
Selain menyalurkan dana Program Kemitraan sendiri, PTPN I-XIV menyalurkan dana Program Kemitraan milik
BUMN Pembina lain yaitu:
i. Pola Channelling
BUMN Pemilik Dana Wilayah Kerja Penyaluran Dana Program Kemitraan
Jumlah Penerima
(Orang)
Rp Ha
PT Pertamina (Persero) Mojokerto 204 10.851.344.000 1.034
PT PP (Persero) Tulungagung 37 1.750.000.000 52
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Tuban, Bojonegoro
422 12.500.000.000 952
PT Taspen (Persero) Jombang, Kediri, Tulungagung, Tuban, Bojonegoro
317 14.186.478.450 4.274
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Mojokerto 63 2.276.568.559 217
PT Pertamina (Persero) Banyuwangi, Jember, Malang, Bondowoso, dan Situbondo
275 13.087.505.500
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Ngawi, Madiun, Lumajang, Situbondo, Bondowoso
756 37.408.772.900 3813
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Pasuruan, Lumajang 19 1.181.542.800 100
PT Pertamina (Persero) Magetan, Madiun, Jember, Lumajang, Probolinggo, Situbondo
1003 54.904.979.450 5749
Total 3.096 148.147.191.659 16.191
ii. Pola Executing
BUMN Pemilik Dana Wilayah Kerja Penyaluran Dana Program Kemitraan
Jumlah Penerima
(Orang)
Rp Ha
PT Pertamina (Persero) Kediri 667 50.000.000.000 1.333
PT PP (Persero) Tulungagung 23 1.700.000.000 45
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Mojokerto 133 10.000.000.000 267
PT Taspen (Persero) Kediri, Sidoarjo Jombang, Nganjuk
600 45.000.000.000 800
PT Jasa Raharja (Persero) Sidoarjo, Kediri 400 30.000.000.000 800
PT Bio Farma (Persero) Kediri 93 7.000.000.000 187
PT Jasa Marga (Persero) Jombang 333 25.000.000.000 668
PT Askrindo (Persero) Situbondo, Lumajang 385 14.982.700.000 1.286
PT Bio Farma (Persero) Pasuruan, Probolinggo 71 4.000.000.000 365.406
PT Kimia Farma (Persero) Magetan 58 4.000.000.000 314
PT Jasa Marga (Persero) Ngawi 174 10.000.000.000 800
Total 2937 201.682.700.000 372.306
Dengan demikian,
jumlah sinergi
penyaluran Program
Kemitraan melalui
PTPN grup sebanyak
Rp349.829.891.659
kepada 6.033 petani
tebu dengan luas lahan
sebesar 388.497 ha.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)222
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Tanggung Jawab SosialTerhadap Lingkungan
Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi dampak aktivitas usaha terhadap alam yang berkesinambungan
dengan produk-produk berkualitas. Komitmen ini merupakan bentuk partisipasi aktif Perusahaan.
KEBIJAKAN
Limbah PadatHolding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memiliki instruksi kerja dalam proses dan prosedur
pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Kegiatan ini mencakup pemilihan dan pengelolaan limbah biasa
dengan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pengelolaan tempat pembuangan sampah sementara. Selain
itu, Perusahaan juga melakukan pemanfaatan terhadap limbah ramah lingkungan dengan menggunakannya
sebagai pupuk.
Limbah CairPerseroan mengelola limbah cair melalui proses sedimentasi atau mengalirkan limbah cair ke kolam
penampungan, diendapkan, kemudian air yang telah memenuhi persyaratan kualitas air dialirkan ke saluran
umum. Sedangkan endapan dipindahkan ke tempat pembuangan sampah sementara.
Pencemaran UdaraSelama bertahun-tahun, hasil uji ambien udara di lingkungan Perusahaan senantiasa berada di bawah
ambang batas. Perusahaan menggunakan instalasi pengolahan pencemaran udara yaitu dust collector, hal ini
dilakukan agar kualitas udara dapat selalu terjaga dalam kondisi baik. Ambang batas tersebut secara umum
menunjukkan kualitas udara di lingkungan kerja dan secara khusus menunjukkan kadar debu dan CO yang ada.
Hal ini dilakukan untuk memenuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.13/MEN/X/2011
tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja.
Penghematan EnergiHolding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) senantiasa melakukan upaya penghematan energi dalam
aktivitas perkantoran yang dilakukan dengan mengurangi konsumsi energi di lingkungan Perusahaan.
Penghematan energi ini dilakukan dengan penggunaan barang-barang elektronik berdaya rendah,
pengendalian penggunaan air, efisiensi waktu penggunaan AC, serta meminimalisir penggunaan kertas. Saat
ini, Perusahaan telah menerapkan penerangan menggunakan lampu LED pada beberapa fasilitas umum dan
office block yang dimiliki.
KEGIATAN YANG DILAKUKAN
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 223Laporan Tahunan 2017
Tanggung Jawab Kepada Konsumen
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) senantiasa patuh pada peraturan perundangundangan
terkait dengan industri perkebunan di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga memprioritaskan kebutuhan
pelanggan dalam mengakses informasi dan menyampaikan keluhan. Oleh karena itu, Perusahaan memproses
setiap keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat serta.
KEBIJAKAN
Perusahaan senantiasa menjaga keseluruhan proses dilaksanakan dengan terencana, sistematis dan
terkendali, baik dari sisi material, proses, maupun produk. Di samping itu, Perusahaan mengandalkan Quality
Asssurance untuk menjaga kualitas produk dalam proses yang telah ditetapkan Manajemen. Proses Quality
Asssurance adalah melakukan pemeriksaan terhadap hasil panen, dan juga terhadap bahan pendukung
lainnya pada saat bahan baku diterima.
Pemeriksaan proses produksi dilaksanakan sejak dari hulu hingga hilir, dan juga terhadap kualitas produk
akhir. Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) juga harus mampu memberikan kepuasan kepada
pelanggannya dengan memberikan pelayanan dan produk yang berkualitas, harga yang kompetitif serta
upaya-upaya yang dapat menjaga kepuasan kepada pelanggan, diantaranya:
• Ketepatan waktu dalam pengiriman barang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
• Mutu produk sesuai dengan SNI.
• Kondisi peralatan pabrik yang sesuai standar.
• Kesesuaian produk yang dipesan dan yang diterima pembeli sesuai dengan kontrak.
• Komunikasi yang efektif antara PTPN III (Persero) dengan pelanggan dalam menyelesaikan setiap keluhan/
komplain pelanggan.
Terhadap hasil komunikasi dengan pelanggan dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses, mutu dan pelayanan
kepada pelanggan. Pelanggan juga dapat menyampaikan keluhannya secara lisan ataupun tertulis melalui
surat dan email. Saat ini Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memberikan kemudahan kepada
pelanggan untuk menyampaikan keluhan dan sarannya melalui website www.ptpn3.go.id.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menyadari peran penting informasi kepuasan dan
ketidakpuasan pelanggan serta loyalitas pelanggan yang akan dapat menjadi acuan dalam merespon
perubahan berbisnis dari ekonomi industri ke era ekonomi digital sehingga Perusahaan dapat merumuskan
kembali visi, misi, tata nilai (values) serta strategi Perusahaan terimplementasi dalam kehidupan bisnis
perkebunan. Oleh karena itu kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama dalam kinerja Perusahaan
sebagai informasi yang terkini dan valid sebagai bahan dalam melakukan desain ulang strategi yang bermanfaat
dalam pengembangan produk. Karena pelanggan sangat penting bagi kelangsungan hidup Perusahaan, maka
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) secara periodik melakukan Survey Kepuasan Pelanggan
yang bertujuan untuk memperoleh informasi antara lain:
• Produk yang ditawarkan dapat diterima dan didukung oleh pelanggan pasar;
• Upaya yang harus dilakukan perusahaan dalam membangun dan mengelola hubungan dengan pelanggan
serta usaha dan upaya untuk menarik pelanggan baru;
• Mengetahui keinginan/permintaan dan keluhan pelanggan terhadap produk dan pelayanan produk antara
lain konsistensi mutu, harga, ketepatan waktu penyediaan barang/pengiriman barang serta komunikasi;
• Mengetahui citra perusahaan di mata pelanggan;
• Memperbaiki kinerja perusahaan melalui identifikasi Room to Improve;
• Sebagai dasar dalam penyusunan dan monitoring rencana tindak lanjut ke depan.
KEGIATAN YANG DILAKUKAN
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)224
IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
Ketenagakerjaan, Kesehatan,dan Keselamatan Kerja
Kegiatan CSR Ketenagakerjaan mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Keselamatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi perhatian penting Perusahaan khususnya
terkait pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan yaitu karyawan. Kami menyadari untuk memproduksi
komoditas berstandar internasional, tuntutan implementasi K3 akan semakin tinggi. K3 juga dipandang
sebagai bagian yang berperan signifikan dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan kondusif bagi
setiap pekerja. Setiap tahunnya, kami senantiasa melakukan peninjauan kinerja agar tiap aspek yang
memerlukan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti.
Untuk memastikan dan memperbaiki kesehatan, keselamatan dan keamanan lokasi kerja, Perusahaan
melakukan audit Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Kesehatan
dan Keselamatan Kerja serta pengukuran Hyperkes secara berkala dan pelaksanaan manajemen risiko. Skor
audit dan jumlah kecelakaan kerja menjadi Performance Indicator (PI) masing-masing unit tersebut. Hasil
audit dan pemantauan pelaporan bulanan yang dikenal dengan Laporan P2K3 dan Laporan Peristiwa Masalah
Umum (LPMU) yang meliputi laporan kecelakaan kerja, kesehatan dan tingkat keamanan seperti pencurian
produksi dan lain-lain menjadi dasar untuk memperbaiki lingkungan kerja. Di samping itu, Holding Perkebunan
melibatkan seluruh tenaga kerjanya untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, keamanan dan ergonomis
tempat kerja melalui:
• Pembentukan P2K3 (Manajemen, karyawan dan SPBUN)
• Sosialisasi prosedur, peraturan dan hak/ kewajiban
• Pemberian Alat Pelindung Diri (APD) seperti earplug, sarung tangan, masker, sepatu, helm dll
• Pemenuhan kualifikasi, perizinan para personil dan peralatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
• Memberikan pelatihan (OJT, Seminar, dan lain-lain) SMK3 kepada karyawan
• Pemeriksaan berkala kesehatan karyawan yang terlibat langsung dengan penggunaan Bahan Berbahaya
Beracun (B3) dan lokasi kerja berbahaya
• Pemeriksaan sarana dan prasarana perusahaan
• Pemeriksaan dan uji lingkungan kerja, seperti tingkat kebisingan, humidity, dll
• Pemberian extra fooding untuk karyawan yang bekerja dengan bahan kimia, radiasi (komputer, dll)
• Pemenuhan peralatan tanggap darurat
• Pemasangan rambu peringatan di lokasi kerja
• Rapat-rapat pengurus P2K3 secara rutin dan berkala untuk membahas efektivitas penyelesaian
permasalahan, keluhan dan masukan karyawan serta kinerja keseluruhan SMK3.
• Memberikan pelatihan Hyperkes bagi para dokter PTPN III (Persero)
• Memberikan pelatihan satpam secara profesional oleh lembaga eksternal Kepolisian
• Penataan tempat kerja sesuai dengan ergonomika dan alur kerja, misal tata ruang Pabrik Kelapa Sawit.
Keberhasilan kinerja dan target yang dicapai dalam implementasi SMK3 ditunjukkan dengan terciptanya
lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, efisien dan produktif. Guna menciptakan hal tersebut, lokasi kerja
yang berpotensi menimbulkan bahaya diidentifikasi dan setiap tenaga kerja yang bekerja pada lokasi tersebut
diberikan pelatihan dan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan lokasi kerja. Untuk pekerja tertentu
yang dipersyaratkan memiliki sertifikat keahlian diberikan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat tersebut.
KEGIATAN YANG DILAKUKAN
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 225Laporan Tahunan 2017
Sebagai indikator keberhasilan penerapkan SMM, SML dan SMK3 tercermin dengan dipertahankannya
sertifikat yang sudah diraih dari Badan Sertifikasi yang berwenang dan memperoleh penghargaan Bendera
Emas dari Presiden RI. Selanjutnya, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut digunakan acuan
keputusan dan peraturan perundangan pemerintah, seperti untuk tingkat kebisingan, emisi udara, layout
pergudangan dan batasan lainnya sesuai kondisi lingkungan kerja. Penilaian terhadap pemenuhan indikator-
indikator keselamatan kerja dilaksanakan setahun sekali dengan memperhatikan berat dampak, skala
dampak, lama dampak, pertimbangan biaya, kuantitas dampak dan kepedulian terkait sesuai dengan kondisi
lingkungan kerja. Masing-masing item penilaian memiliki batasan nilai kriteria yang bersifat kuantitatif. Nilai
rata-rata hasil evaluasi diranking. Jika nilai aspek ada di atas rata-rata atau aspek tersebut dipersyaratkan
dalam peraturan perundangan, maka aspek tersebut menjadi aspek penting/target yang perlu ditindaklanjuti.
Selain inisiatif K3 dan SMK3 tersebut, Perusahaan juga menyediakan sarana dan prasarana kerja yang cukup
mengakomodir kebutuhan tenaga kerja agar perform dengan optimal baik dari sisi keselamatan maupun
kesehatan kerja. Seperti, mendesain pabrik agar sesuai dengan alur kerja dan ergonomik atau menyediakan
alat kerja/APD yang berkualitas untuk meminimalisasi kecelakaan kerja.
Holding Perkebunan juga telah menetapkan ukuran kinerja dan sasaran untuk setiap faktor kesehatan,
keselamatan dan keamanan pada lokasi kerja yang berbeda. Lokasi kerja dibedakan berdasarkan perbedaan
produk pada unit kerja. Perusahaan juga memberikan layanan kesehatan kepada pekerjanya seperti,
menyediakan pelayanan kesehatan berupa perawatan kesehatan dan perobatan bagi karyawan yang
diimplementasikan dengan menyediakan poliklinik kebun di setiap kebun/unit, tersedianya 4 (empat) unit
Rumah sakit dimana ketentuannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Selain itu, karyawan juga
diberikan izin untuk meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapat gaji sesuai dengan ketentuan dalam
PKB.
Karyawan juga didukung dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja seperti diatur dalam PKB dan jaminan
sosial serta kesejahteraan tenaga kerja. Bagi para pensiunan, perusahaan juga memberikan jaminan
perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan.
Ketentuan di atas berlaku untuk seluruh karyawan dan karyawan honorer Holding Perkebunan sedangkan
untuk karyawan outsourcing ketentuan pelayanan dan manfaat ditetapkan oleh perusahaan pemasok tenaga
kerja.
Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)226
Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)Tahun Buku 2017
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tahun 2017, telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab
penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Joefly J. BahroenyKomisaris Utama
Deddy Fauzi ElhakimKomisaris
Deddy Y.H. SitorusKomisaris
Muhammad SyakirKomisaris
Dahlan HarahapKomisaris
DEWAN KOMISARIS
Dasuki AmsirDirektur Utama
Erwan PelawiDirektur Manajemen Operasi
NurhidayatDirektur Pelaksana
Seger BudiarjoDirektur Human Capital Manajemen dan Umum
DIREKSI