Upload
arifkurniawan
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 1/31
HAND OUT O7
MATA KULIAH ILMU POLITIK
DEMOKRASI
A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demorasi
Besarnya harapan untuk adanya perbaikan kondisi sosial-budaya-ekonomi-
politik dari rakyat Indonesia terhadap gerakan reformasi, sudah tidak
terbantahkan lagi. Setiap rakyat Indonesia mendambakan adanya upaya perbaikan
tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dari kultur keordebaruan. Salah satu
diantara ideologi reformasi yang dikedepankannya, yaitu pentingnya proses
demokratisasi. Namun demikian, tidak banyak pihak yang memahami pengertian
dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.
Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani kuno, yaitu
pada masa negara kota city state! di "thena sekitar abad ke-# sampai abad ke-$
sebelum masehi. %alam sejarah dikenal bah&a negara kota city state! "thena
'uno sebagai negara demokrasi pertama di dunia yang mampu menjalankan
demokrasi langsung dengan majelis sekitar (.)))*#.))) orang yang berkumpul
secara fisik. %alam kondisi sekarang, yang ditandai oleh masyarakat modern
dengan jumlah penduduk dalam suatu kota yang sangat besar dan kompleknya
permasalahan, maka bentuk demokrasi yang cocok adalah demokrasi tidak
langsung per&akilan!.
+leh karena itu, untuk memahami makna demokrasi harus ditelusuri dari
sejarah konsepnya itu sendiri. Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa
Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti
kekuasaan atau berkuasa. Secara sederhana, banyak kalangan yang menyatakan
bah&a demokrasi diartikan rakyat berkuasa atau government or rule by the
people pemerintahan oleh rakyat!. %emokrasi berarti pemerintahan yang
dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
per&akilan! setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum,
1
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 2/31
bebas, rahasia, jujur, dan adil. %alam bahasa yang populer "braham incoln
mengatakan bah&a demokrasi adalah the government from the people, by the
people, and for the people” yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat.
/enurut "lamudi demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat
gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat
praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-
liku sehingga demokrasi disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Nilai
terpenting lain dari demokrasi adalah persamaan. 0emat kata, soko guru
demokrasi adalah persamaan dan kebebasan. Secara rinci, "lamudi mengatakan
bah&a demokrasi menganut prinsip-prinsip a! kedaulatan rakyat, b!
pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, c! kekuasaan
mayoritas, d! hak-hak minoritas, e! jaminan hak asasi manusia, f! pemilihan
yang bebas dan jujur, g! persamaan di depan hukum, h! proses hukum yang
&ajar, i! pembatasan pemerintah secara konstitusional, j! pluralisme sosial,
ekonomi, dan politik, k! nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan
mufakat.
"bad 12 dijadikan sebagai masa lahirnya demokrasi konstitusional karena
pada saat itu muncul para ahli eropa Barat 'onstinental, seperti Immanuel 'ant
dan 3. 4ulius Stahl dan ".5. %icey dari "nglo Sa6on yang memberikan
pembatasan yuridis yang dikenal dengan Rechtsstaat atau Rule of law. /enurut
Immanuel 'ant dan Stahl ada empat unsur Rechtsstaat , yaitu hak-hak manusia7
pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu7 pemerintahan
berdasarkan peraturan-peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.
"dapun ".5. %icey mengidentifikasi unsur-unsur rule of law dalam
demokrasi konstitusionil menjadi tiga, a! supremasi aturan-aturan hukum
supremacy of the law!, tidak adanya kekuasaan se&enang-&enang absence of
arbitrary power !, artinya seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar
hukum, b! kedudukan yang sama di depan hukum equality before the law! baik
untuk pejabat maupun rakyat biasa, dan c! terjaminnya hak-hak asasi manusia
oleh undang-undang.
2
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 3/31
8obert ". %ahl menyatakan bah&a demokrasi memiliki 9 ciri hakiki, yaitu
pejabat yang dipilih, pemilihan yang bebas dan fair, hak pilih yang mencakup
semua, hak untuk menjadi calon suatu jabatan, kebebadan pengungkapan diri
secara lisan dan tertulis, informasi alternatif, dan kebebasan membentuk asosiasi.
'emudian "fan :affar mengungkapkan ( ciri pokok demokrasi, yaitu
akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekruitmen politik yang terbuka, pemilihan umum,
menikmati hak-hak dasar.
Sejalan dengan adanya perubahan konsep dan penyelenggaraan dalam
demokrasi konstitusional dari klasik kepada rule of law yang lebih dinamis,
mengidentifikasikan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan
yang demokratis di ba&ah rule of law, yaitu perlindungan konstitusional7 badan
kehakiman yang bebas dan tidak memihak7 pemilihan umum yang bebas7
kebebasan untuk menyatakan pendapat7 kebebasan untuk beserikat, berorganisasi,
dan beroposisi7 dan pendidikan ke&arganegaraan.
;engembangan kekuatan masyarakat dalam me&ujudkan demokrasi dalam
domain politik dapat dilakukan, misalnya dengan menempatkan kembali per&ira-
per&ira militer yang ikut serta dalam persoalan sosial-politik yang semestinya
dilakukan oleh kelompok sipil, pembentukan sistem kepartaian yang mendukung
terhadap berkembang dan berdayanya sistem politik dan kepemerintahan guna
ber&ujudnya pertangguja&aban dan pertanggunggugatan politik! pada
masyarakat, dibuatnya mekanisme sirkulasi elite melalui kontak politik dalam
sistem pemilihan umum yang jujur dan adil7 membuka kran-kran partisipasi
publik yang seluas mungkin agar tuntutan dan dukungan &arga dapat terartikulasi
dan teragregasi secara optimal, dikembangkannya pelembagaan konflik yang
dialogis, selain itu, mulai dikembangkannya otonomi partisipasi yang mungkin!
selama ini selalu dimobilisasi, penguatan supremasi hukum7 pemberdayaan
checks and-balances antarlembaga pemerintahan termasuk di dalamnya
mekanisme kontrol dan seterusnya. ;ada konteks pengembangan kekuatan
masyarakat dalam me&ujudkan demokratisasi, asumsi yang dibangun ialah<
terjadi perubahan atau pergeseran yang amat drastis dari state centered
3
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 4/31
development menuju society centered development atau sering pula diistilahkan
dengan people centered development .
=etapi perlu diingat bah&a Samuel ;. 0untington seorang pakar politik
yang meneliti demokrasi secara seksama dan mendalam, pernah berargumentasi
dalam artikelnya di Jurnal World Politics yang berjudul Political evelopment
and Political ecay 12#(< $>#-?$)! menjelaskan bah&a di banyak negara
berkembang masyarakat justru semakin kehilangan kekuatannya ketika
demokratisasi itu dijalankan dengan serampangan. Bahkan lembaga-lembaga
pendukung suatu pemerintahan yang dalam hal ini berarti kekuatan-kekuatan
masyarakat sendiri tidak mampu memaksa pemerintahannya untuk tunduk
terhadap kepentingan &arga masyarakat. +leh karena itu, asumsi teori
modernisasi yang menyatakan bah&a negara hanyalah pelaksana dari keinginan
sosial-ekonomi-politik mayoritas &arganya tidak selamanya benar. =idak hanya
itu. =umbangnya pemerintahan Nigeria pada tahun 12>$ dan Sudan talun 12>2
merupakan contoh yang dapat dijadikan pelajaran bagaimana di banyak negara
berkembang masyarakat justru semakin kehilangan kekuatannya ketika
demokratisasi itu dijalankan. ;un demikian halnya peristi&a di "ngola
menunjukkan bagaimana fase transisi menuju demokrasi yang berakhir dengan
pecahnya perang saudara dan berlanjut pada berdirinya rezim otoriter juga
disebabkan oleh diimplementasikannya proses demokrasi dengan serampangan
@asper and =ayIor,122#!.
%i dalam pemerintahan yang demokratis, biasanya sistem yang diikuti
kalau tidak %emokrasi ;residensial, juga %emokrasi ;arlementer. %i negara-
negara demokrasi di dunia ini, lebih banyak yang menggunakan %emokrasi
;alementer ketimbang %emokrasi ;residensial. /enurut "ustin 8anney 122#! di
dunia ini hanya 1( negara yang mengikuti %emokrasi ;residensial, sedangkan
yang mengikuti sistem %emokrasi ;arlementer ada 11) negara.
Selain itu ada juga yang mengikuti %emokrasi ;residensial, akan tetapi
peranan parlemennya juga sangat menonjol seperti %emokrasi ;arlementer.
Sistem pemerintahan yang menganut %emokrasi ;residensial dengan melihat
yang terjadi di Indonesia menekankan kekuasaan itu ada pada ;residen yang
4
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 5/31
memimpin pemerintahan. ;residen sebagai kepala pemerintahan eksekutif tidak
harus bertanggung ja&ab kepada %;8. 'edudukan ;residen sederajat dengan
%;8, &alaupun tidak bertanggungja&ab kepada %e&an, pemerintah harus
memberikan hak ja&ab atas pertanyaan dari %e&an.
Antuk melengkapi pemahaman akan demokrasi, sekiranya akan lebih baik
bila ditelusuri jauh ke belakang khususnya dalam praktik Negara-'ota polis! di
"thena kuno, Yunani pada "bad ke-( S/. /c8idis dalam "gustino, ))9<1$1-
1$! mengatakan bah&a bila ditarik agak ke belakang akan ditemukan deskripsi
singkat mengenai demokrasi dari ;ericles, seorang negara&an "thena yang hidup
pada tahun ?$)-an S/. /enurutnya bah&a demokrasi mengandung beberapa
kriteria penting yaitu 1! pemerintahan oleh rakyat yang dibangun dari dukungan
atau partisipasi rakyat yang mayoritas secara langsung7 ! kesamaan &arga
negara di depan hukum7 penghargaan terhadap &ilayah priCat pemenuhan hak
asasi manusia, dalam konteks kekinian! untuk memenuhi dan mengekspresikan
kepribadian indiCidual7 serta pluralisme. %alam hal ini ;ericles sudah mulai
mengemukakan keberpenuhan hak rakyat sebagai &arga negara yang berdaulat
namun sayangnya, pada abad tersebut demokrasi dijalankan secara tidak lengkap.
%emokrasi Yunani kuno menihilkan peran dan partisipasi perempuan dalam
politik serta mengembangkan sistem ekonomi yang berdasar pada perbudakan.
/elihat kondisi seperti itu, tidak mengherankan jika kemudian demokrasi
menjadi sasaran kritikan pedas pemikir-pemikir besar seperti ;lato dan
"ristoteles. ;ada satu sisi komitmen pengembangan kedaulatan rakyat itu penting
tapi !eitgeiss ji&a zaman! yang berkembang pada masa itu tidak mengarah pada
perihal tersebut. 'edaulatan rakyat, bagi banyak pemikir filsafat klasik, akan
bertabrakan dengan upaya pencarian kebaikan bersama.
'omplikasi antara kedaulatan rakyat dan kebaikan bersama pertama-tama
dapat ditemui dalam "he Republic karya ;lato. %alam buku tersebut ;lato
menggambarkan bagaimana demokrasi dipenuhi oleh keinginan bersama yang
dapat saja bersifat konfliktual dan mengancam pembangunan politik yang
berkualitas dan beradab. antas tidak kalah, pemikir besar lainnya seperti
"ristoteles pun mengkritik demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang buruk.
5
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 6/31
/enurutnya, ada enam sistem pemerintahan yang terbagi menjadi dua kutub,
yakni< negaraDpemerintahan baik dan negaraDpemerintahan buruk. 'ebaikan dan
keburukan negaraDpemerintahan didasarkan atas sanggup atau tidaknya
negaraDpemerintahan mencapai tujuan-tujuan negara sendiri. =idak hanya itu, Ia
lantas mengerucutkan sistem-sistem kepemerintahan tersebut menjadi
pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang, oleh sedikit orang, dan terakhir, oleh
banyak orang. %engan demikian ia mengatakan< ada negaraDpemerintahan baik
good state! yang dipimpin oleh satu orang dengan istilah monarki, ada
negaraDpemerintahan baik yang dipimpin oleh sedikit orang yang kemudian
disebutnya dengan aristokrasi7 dan ada pula negaraDpemerintahan baik yang
dipimpin oleh banyak orang yang diistilahkan sebagai polity dalam lain
kesempatan, misalnya, pada bukunya #icomachean $thics "ristotle menghindari
penggunaan istilah polity yang samar-samar dengan mengacu bah&a sistem
politik yang baik adalah timokrasi, yang bermakna kekuasaan dipegang oleh
orang-orang yang memiliki properti EtimemaF sendiri. %i sisi lain, ada
negaraDpemerintahan buruk bad state! yang dipimpin oleh satu orang disebut
tirani7 lantas ada pula negaraDpemerintahan buruk yang dipimpin oleh sebagian
orang yang diistilahkan dengan oligarki7 dan terakhir ada negaraDpemerintahan
buruk yang dipimpin oleh banyak orang yang disebutnya dengan istilah
demokrasi.
Matris Sistem 'epemerintahan /enurut "ristotles
Pemerinta! "ai Pemerinta! "#r#
%ipimpin Satu +rang /onarki =irani
%ipimpin Beberapa +rang "ristokrasi +ligarki
%ipimpin Banyak +rang ;olity =imokrasi! %emokrasi
/irram Budiarjo 122<(?! mengatakan bah&a gagasan demokrasi Yunani
boleh dikatakan menghilang dari muka dunia Barat &aktu bangsa 8oma&i, yang
sedikit banyakmasih kenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa
Gropa Barat dan benua Gropa memasuki "bad ;ertengahan #))-1?))!. ;ada abad
6
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 7/31
pertengahan ini, ada satu piagam yang dianggap /irriam Budiarjo sebagai
tonggak perkembangan demokrasi, yaitu /aghna @harta 11(!. 'endati piagam
ini muncul di jaman feudal, namun piagam ini sudah menunjukkan konsep
Hkontrak sosial antara pihak penguasa raja! dan ba&ahannya mengenai hak dan
ke&ajiban. Setelah itu, kemudian lahir pemikir-pemikir yang tak kalah seriusnya
dalam membahas pemikiran politik yang berkualitas dan beradab, mulai dari
=homas 0obbes 1(>>-1#92!, 4ohn ocke 1#$-19)?!, /ontesJuieu 1#>2-
19((!, hingga 4ean 4acJues 8ousseau 191-199>!.
%alam konteks ini, akan dibahas beberapa pemikiran pokok dari tokoh-
tokoh yang muncul sebagai pemikir a&al demokrasi modern.
$. %i&sa'at Po&iti T!omas Ho((es ) Konta Sosia& dan Demorasi
a. Konsep State of Nature Man#sia
Berbeda dengan pandangan Socrates, =homas 0obbes mengartikan
manusia sebagai makhluk yang mementingkan diri sendiri dan bersifat rasional.
+leh karena itu secara alamiah manusia cenderung berkonflik dengan sesamanya.
Sifat mementingkan diri sendiri, tampak dalam persaingan memperebutkan
perolehan atau kekayaan, ketidakberanian demi keselamatan, dan kemuliaan demi
reputasi Surbakti, 122<(!. %engan kata lain, paham Negara =homas 0obbes
bertolak belakang dengan pemikiran =homas "Juinas =homisme! yang
menggambarkan Negara sebagai suatu kesosialan kodrat manusia 'onsep 0irarki
"lam! dan rasionalitas 'onsep 0ukum, civil disobedience!. 0obbes memandang
bah&a Negara harus menjadi per&ujudan kelembagaan yang kuat, yang mampu
mengancam kapan saja! indiCidu-indiCidu dalam sebuah institusi Negara.
;emikiran seperti ini senada dengan situasi sosial politik yang berkembang
di era 0obbes. %alam kaitan dengan masalah ini beberapa hal penting yang dapat
memperjelas latar belakang pemikiran 0obes. Pertama, 0obbes lahir dalam iklim
perang yang berkecamuk dengan sangat dahsyat Inggris 5s Spanyol7 'atolik 5s
;rotestan, dll!, sehingga melalui pengalamannya ini ia membangun suatu konsep
Kiba&a Negara untuk menghentikan peperangan. %alam tesisnya ia
mengatakan bah&a keadaan perang terjadi karena tak ada &iba&a dan kekuatan
7
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 8/31
Negara untuk menyetop perbuatan indiCidu-indiCidu dalam Negara. +leh karena
itu, ia berfikir bah&a pada dasarnya keadaan alamiah state of nature! manusia
adalah buruk senang berperang, rakus kekuasaan, keji, senang melukai, iri,
pendusta, korup dll!, atau dalam bahasa 0obbes keadaan alamiah manusia dengan
social anima, homo homini lupus, bellum omnium contra omnes perang semua
mela&an semua!. 0al ini dipertegas lagi melalui kajiannya mengenai kedirian
manusia "gustino, ))9<1$$!.
/anusia di sebut bersifat rasional karena akal budi dan kemampuan
berbicara dan berargumentasi. Sifat rasional ini yang memungkinkan manusia
bersilang pendapat tentang apa yang baik, dan sifat itu pula yang menyebabkan
manusia mampu membedakan antara kepentingan sendiri dan kepentingan
komunitas bersama. +leh karena itu, sifat rasional manusia cenderung
menimbulkan konflik daripada harmoni. "da dua elemen dasar manusia yang
mendorong eksistensi manusia sebagai makhluk rasional, yaitu instink kehendak!
dan akal. lnsting digunakan manusia social animal% dalam upaya mengejar
kenikmatan dan kesenangan serta menghindari penderitaan dan kesusahan. "kal
digunakan untuk menemukan dan mencari alasan-alasan rasional guna mencapai
apapun yang membuatnya senang dan bahagia serta dapat membuatnya jauh dari
kesusahan.
Berdasarkan analisa seperti itu, bagaimana mengatur manusia dan
masyarakat melalui institusi Negara sehingga Negara dapat me&ujud sebagai
lembaga yang ber&iba&a L
Selaras dengan masalah tersebut, dapat ditemukan informasi bah&a dalam
pandangan 0obbes, mengatur manusia tidak efektif melalui pendekatan-
pendekatan normatif dan keagamaan. %alam konteks ini, 0obbes malahan
memandang bah&a agama merupakan sumber konflik di masyarakat. 'edua
sumber tersebut pendekatan normatiCe dan agama! tak mampu membuat manusia
jera dan menjauhi keburukan, dan tak mampu membuat Negara menjadi
ber&iba&a. +leh karenanya, perlu ada upaya untuk mengurangi derajat emosi dan
nafsu melalui dua pendekatan 1! pengaturan kebebasan kehendak, dan !
mengembalikan segala kelakuan manusia pada satu motif saja.
8
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 9/31
Antuk mengatur kebebasan kehendak manusia, perlunya ditanamkan pada
preferensi manusia bah&a dalam alam tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab.
%an setiap sebab mempunyai akibat yang pasti. "kibat-akibat yang pasti tersebut
menjadi sebab bagi kejadian-kejadian selanjutnya. "gar kebebasan manusia tak
merusak maka kekuatan hukum Negara sebagai alat untuk menilai akibat-akibat
dari perbuatan manusia perlu dibangun dengan kekuatan penuh, dalam bentuk
Negara 'ekuasaan "bsolute.
Yang dimaksud kekuasaan absolute ialah putusan terakhir mengenai aturan
bertingkah laku dalam masyarakat berada pada tangan pemerintah yang berdaulat.
Namun dalam batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah, indiCidu &arga
masyarakat! bebas hidup sesuai dengan kehendaknya karena tujuan ke&enangan
yang absolut yakni untuk mencegah seseorang bertindak yang merugikan orang
lain.
Sementara untuk membangun motiCasi yang tunggal, yaitu supaya
manusia tak berbuat buruk, dilakukan dengan cara mengingatkan mereka terhadap
maut atau kematian. %alam anggapan 0obbes, dengan mengingat kematian
manusia dapat mengontrol emosi dan nafsunya ketika memba&a dirinya dalam
pergaulan, sehingga pada akhirnya ia akan berkelakuan baik.
(. Negara dan Ke#asaan
%engan modal rasionalitas yang dimilikinya serta keinginan untuk dapat
terhindar dari kematian manusia kemudian berusaha untuk mencari
perlindungan yang bisa mengindarkan dari ancaman tersebut. Apaya yang
dilakukannya tersebut kemudian ditempuh dengan mekanisme convenat kontrak
sosial! untuk mendirikan sebuah negara.
'ontrak sosial atau perjanjian itu digambarkan sebagai kegiatan indiCidu
dalam masyarakat yang saling memberi janji untuk mendirikan satu lembaga
politik dengan &e&enang mutlak didelegasikan pada institusi Negara untuk
menata kehidupan mereka melalui undang-undang yang dapat memaksa mereka
agar taat pada perjanjian antar indiCidu yang telah mereka buat sebelumnya.
Negara yang dibayangkan oleh 0obbes ialah Negara yang bebas melakukan apa
9
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 10/31
saja demi kepentingan &arga masyarakatnya. Negara yang dibayangkan oleh
0obbes juga di&ajibkan memiliki hak untuk menentukan nilai-nilai yang boleh
dan tidak untuk dilakukan para anggota masyarakat. Selain itu, Negara yang
dibayangkan oleh 0obbes merupakan lembaga politik yang hanya mengenal hak
tanpa mengenal ke&ajiban, serta mempunyai kekuatan mutlak atas &arga
negaranya. Negara itu disebut sebagai leviathan.
'ekuatan mutlak atas &arga negara yang dipersyaratkan 0obbes pada
akhirnya akan menumbuhkan kepatuhan total &arga negara absolute obedience!,
sehingga berujung pada ke&iba&aan Negara. Bentuk Negara yang dapat
mengakomodir model Negara macam ini menurutnya ialah /onarki "bsolut.
/onarki absolut dianggapnya berakar pada otoritas paternal tiruan dari &ivitate
ei yang tunggal. =idak berhenti sampai disini. =homas 0obbes bahkan
mengkonsepsionalkan kekuasaan yang dita&arkannya agar tak tercipta penguasa
Negara yang lalim. /enurutnya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar
tak tercipta kealiman penguasa, yaitu< 1! melalui kesadaran penguasa itu sendiri7
! dibuat undang-undang yang mengatur kekuasaan penguasa7 dan $!
di&ajibkannya penguasa untuk menjaga 0ak "zasi /anusia. 'emungkinan ini
dapat berujud oleh karena penguasa itu sendiri adalah indiCidu yang juga terikat
kontrak dengan indiCidu-indiCidu serta institusi-institusi lainnya.
*. %i&sa'at Po&iti +o!n Lo,e ) Kontra Sosia& dan Demorasi
a. Sediit tentang Lo,e dan State o' Nat#re
Buku "wo "reatises of 'overnment karya 4ohn ocke 1#$-19)?! dapat
setarakan dengan "he &apital -nya 'arl /ar6. 'edua buku tersebut mampu
memposisikan diri sebagai karya intelektual yang dapat mengilhami reColusi-
reColusi besar dunia. "he &apital muncul lebih akhir, mengilhami reColusi-
reColusi di 8usia, @uba dan @ina, sedangkan "wo "reatises of 'overnment
mengilhami reColusi liberalis-borjuis di ;erancis dan reColusi besar di "merika.
;andangan orisinal ocke yang releCan dengan kajian kali ini, yaitu
mengenai keadaan alamiah state of nature% manusia. Berbeda dengan pandangan
=homas 0obbes, ocke memandang bah&a keadaan alamiah manusia pada
10
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 11/31
dasarnya adalah baik. Secara alamiah, manusia berada dalam keadaan bebas sama
sekali dan berkedudukan sama perpectly free and equals!. 'arena bebas dan
berkedudukan sama, tiada orang yang bermaksud merugikan kehidupan,
kebebasan, dan harta milik orang lain.
'arakter a&al manusia yang alamiah ini ditunjukkan dalam bentuk saling
memberi, hormat menghormati, saling tolong dan sebagainya. 0anya saja, ketika
ada pergeseran nilai dan tatanan sosial, perilaku manusia mulai menunjukkan
perilaku rakus atau ingin menguasai sendiri. =erlebih lagi dengan hadirnya
struktur ekonomi dan atau motif ekonomi yang melembaga.
'ondisi yang terakhir itu, mengarah pada lahirnya ketimpangan-
ketimpangan sosial atau disparitas antar indiCidu, antara satu kelompok atau antar
negara, sehingga potensial mengarah pada state of war . %engan kata lain, menurut
ocke yang membuat peradaban ini luluh lantah bukan karena faktor internal
manusia tetapi lebih disebabkan karena dorongan-dorongan eksternal. ;andangan
yang terakhir, jelas berbeda dengan pandangan 0obbes yang lebih mengarah pada
faktor internal manusia.
(. Negara dan Ke#asaan
ocke mengatakan bah&a pemerintah ditetapkan berdasarkan persetujuan
yang diperintah. %engan menaati hukum yang ditetapkan pemerintah,
sesungguhnya &arga masyarakat berarti menaati diri sendiri karena pemerintahan
itu ditetapkan sesuai dengan persetujuan masyarakat. 'ehadiran pemerintah atau
negara seperti ini, tiada lain adalah untuk memperkecil lahirnya state of war .
+leh karena itu, negara mempunyai tugas ganda yaitu menjaga property-right
&arga negara yang telah diperoleh masing-masing indiCidu dan menciptakan
iklim kondusif bagi masyarakat.
/erujuk pada karya-karya ocke dapat disimpulkan bah&a ia amat tidak
setuju dengan bentuk pemerintahan monarki absolute sebagaimana yang tengah
digandrungi masyarakat "bad ;ertengahan. %alam konteks ini, ocke setuju
bah&a dasar pembentukan pemerintahan monarki absolut yaitu tradisi paternal
authority, namun prinsip paternal authority ini mengandung nilai yang menentang
11
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 12/31
dan bahkan melemahkan kebebasan manusia sebagai manusia yang berdaulat.
%alam pandangannya pemerintah harus berdasar pada persetujuan rakyat consent
by the people! yang dibangun atas dasar kepercayaan trust !. 8akyat
memercayakan kekuasaan kepada pemerintah melalui kontrak sosial. =ujuan
Negara dengan sendirinya terbatas, pembatasan kekuasaan politik oleh tujuannya
sebagai pelayan pada kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan negara sendiri
seperti yang digambarkan oleh 0obbes.
'emudian terkait state of nature manusia, negara perlu menetapkan
hukum-hukum sebagai patokan dasar dalam menata kehidupan bermasyarakat.
%engan kata lain, tujuan didirikannya Negara ialah untuk melindungi dan
menjaga kebebasan sipil sebagai &ujud dari civil society. %i lain pihak, Negara
pun perlu dibangun melalui perjanjian atau kesepakatan sosial. %i mana
ke&enangan tertinggi berada pada tangan pemerintah, yang setiap regulasinya
harus ditaati oleh para &arga negara. Negara melalui kontrak sosial, artinya
karena setiap &arga negara telah memberikan sebagian hak indiCidunya pada
Negara, yang kemudian digunakan untuk mengatur indiCidu-indiCidu yang berada
di dalamnya. +leh karena itu, Negara dapat melakukan apa saja sesuai dengan
perjanjian atau keinginan antar &arga negara. ;andangan seperti ini, lebih
memberikan ruang yang merdeka pada indiCidu dibandingkan dengan teori yang
dikemukakan 0obbes. Selain itu, orisinalitas pemikiran ocke terletak pada
upayanya untuk memikirkan konsep kekuasaan yang mampu mendistribusikan
kekuasaan pada lembaga-lembaga khusus. %engan pemisahan kekuasaan itu,
konsentrasi kekuasaan pada tangan seseorang atau kelompok dapat dicegah.
;emerintahan berdasarkan hukum dan pemisahaan kekuasaan, menurut
ocke dapat mengendalikan sifat mementingkan diri dan melayani kepentingan
sendiri dari orang yang ber&enang. ocke menilai bah&a lembaga pembuat
kebijakan egislatif! haruslah berada di luar ke&enangan pelaksana
kebijakanDhukum itu sendiri Gksekutif!. 'emudian lembaga lainnya yang
dita&arkan ocke ialah perlunya dibangun lembaga 3ederatif sebagai lembaga
yang dapat dikemudian hari kelak melakukan kegiatan-kegiatan hubungan! luar
negeri diplomasi!. embaga ini dipikirkan oleh ocke, setidaknya, dengan alasan
12
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 13/31
pada masa itu keterbukaanDketerhubungan sudah mulai menyelimuti iklim Gropa
yang saling berinteraksi antarnegara, selain juga sebagai &adah perdamaian
antarnegara.
. %i&sa'at Po&iti Montes#ie# ) Kontra Sosia& dan Demorasi
a. Pem(agian e#asan
;emikiran 4ohn ocke masih dianggap kurang sempurna, dan
mengundang kritik sekaligus pembenahan konsepsional mengenai pembagian
kekuasaan. %alam konteks ini, pemikiran pokok dari /ontesJuieu adalah
menyempurnakan pemikiran 4ohn ocke dengan memperkenalkan lembaga
yudikatif sebagai lembaga penghakimDpengadil kegiatan-kegiatan pemerintah dan
rakyatnya.
=eori /ontesJuieu yang kemudian dikenal dengan trias politika menyebut
tiga institusi yang harus ada dalam negara /odern. 'etiga institusi tersebut yakni
lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. "riaspolitica secara
dikembangkan dengan tujuan supaya political right dan civil liberties dapat
terbangun dan terlindungi dengan baik. Selain itu, pembagian kekuasaan ini dapat
mengindarkan dari usaha pemusatan kekuasaan dan sakralisasi penguasa atau
kekuasaan yang potensial melemahkan posisi rakyat.
(. %i&sa'at Deterministi /eogra'i dan "ent# Pemerinta!
"nalisa yang dikembangkan /ontesJuieu menunjukkan &arna yang kuat
pemikiran filsafat politik /ontesJuieu sangat dipengaruhi oleh 3ilsafat
%eterministik :eografi. 3ilsafat ini menjelaskan bah&a letak geografi
menentukan kepemilikan atas sumberdaya alam air, mineral, laut dan lainnya!
dan karakter indiCidu bahkan hingga bentuk rumah, pola bersosial dan lain-lain.
Sebagai contoh indiCidu-indiCidu yang tinggal di padang pasir akan lebih mudah
marah dibandingkan dengan indiCidu-indiCidu yang tinggal di pegunungan,
bentuk rumah &arga masyarakat yang tinggal di-daerah padang pasir akan sangat
cenderung terbuka minimalis! oleh karena tak adanya dukungan alam untuk
berfoya-foya, sedangkan di pegunungan akan lebih rapat, penuh, dan hangat
13
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 14/31
kemudian indiCidu-indiCidu yang tinggal di pesisir akan terasa lebih terbuka pada
orang-orang asing dibandingkan dengan indiCidu-indiCidu yang tinggal di
pedalaman. @ara pandang yang seperti ini mempengaruhi /ontesJuieu dalam
menentukan bentuk-bentuk Negara. /enurutnya tidak ada Negara baik dan tidak
ada Negara buruk, seperti yang disampaikan oleh pemikir-pemikir Yunani 'uno.
Semua bentuk Negara pada dasamya baik. Yang membedakannya hanyalah
bagaimana aplikasi bentuk-bentuk Negara tersebut pada &ilayah-&ilayah geografi
yang tepat.
/enurut /ontesJuieu terdapat tiga bentuk negara yaitu i! Negara yang
memiliki &ilayah kecil akan sangat pantas untuk mengaplikasikan bentuk Negara
Republik()ristokrasi(emokrasi, ii! Negara yang memiliki &ilayah sedang akan
sangat pantas untuk mengaplikasikan bentuk Negara *onarki, dan iii! Negara
yang memiliki &ilayah yang luas akan sangat pantas untuk mengaplikasikan
bentuk Negara espotik .
%ari filsafat ini pun, /ontesJuieu merinci adanya lembaga-lembaga
pokok dalam pemerintahan sebagai bentuk dari upaya separation of power yaitu
lembaga lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan dan lembaga yudikatif .
0. %i&sa'at Po&iti +ean +a,#es Ro#ssea# ) Kontra Sosia& dan Demorasi
a. Konsep State of Nature
eo "gustino ))9<1$>! mengatakan bah&a dalam pandangan 4.4.
8ousseau sifat alamiah manusia pada dasarnya memiliki natural goodness
kebaikan-kebaikan alamiah!. /anusia dalam keadaan tersebut bukanlah manusia
yang menyenangi peperangan atau kerusakan, pengkhianatan, dan seterusnya.
+leh karena itu, peperangan harus dipahami sebagai gejala bukan alamiah
natural phenomenon! tetapi gejala sosial social phenomenon! yang dikonstruksi
social constructed !. 'eadaan perang state of war ! yang tergambar dalam
pemikiran 8ousseau pada dasarnya seperti juga apa yang tergambar dalam pikiran
ocke. 'eadaan tersebut lebih banyak disebabkan oleh konstruksi sosial dengan
mengadanya kesenjangan derajat manusia. 'onsep kesenjangan derajat manusia
14
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 15/31
yang pernah diintroduksi oleh pemikir-pemikir sosial lain disempurnakan oleh
8ousseau dengan pendekatan yang disebut konsep ketidaksamaan.
Secara mendasar manusia tidak mungkin sama, baik dilihat dari sisi fisik
maupun diamati dari sisi moral dan politik. %ilihat dari sisi fisik, manusia terlahir
tidak memiliki derajat kesamaan. 0al ini dapat dilihat dari banyaknya manusia
yang terlahir tidak sempurna cacat. 'ecacatan ini, menurut 8ousseau menjadi
salah satu sumber ketimpangan dan disparitas sosial dalam kehidupan
bermasyarakat. %ipandang dari sudut moral dan politik, manusia itu berbeda.
+leh karenanya, manusia menjadi pemangsa bagi yang lainnya homo homini
lupus! seperti yang diungkapkan 0obbes.
(. Teori Kontra Sosia&
;emikiran utama 4.4. 8ousseau yaitu teori kontrak sosial dengan
memposisikan negara sebagai 'ehendak Amum 8akyat. /anusia berkehendak
umum Colonte generale!, maksudnya kehendak bersama semua indiCidu yang
mengarah pada kepentingan bersama atau kepentingan umum. 'ehendak umum
itu dapat disaring dari kehendak semua melalui pemungutan suara. %alam
pemungutan suara kepentingan-kepentingan khusus yang bertentangan satu sama
lain akan saling meniadakan, sehingga pada akhirnya yang tertinggal hanya
kepentingan umum yang dikehendaki oleh semua. %alam konteks ini Negara
menjadi res publica republik! atau urusan umum.
%alam pandangan 8ousseau kedaulatan rakyat mengimplikasikan dua
anggapan. Pertama, penolakan terhadap &e&enang di atas rakyat yang tidak dari
rakyat, kedua, tuntutan agar segala kekuasaan yang ada mesti identik dengan
kehendak rakyat. 4adi Negara tidak berhak untuk meletakan ke&ajiban atau
pembatasan apa pun pada rakyat. /akna yang tersirat dari pemahaman 8ousseau
ini ialah Negara identik dengan kehendak semua &arga Negara totaliter!.
'onsekuensinya ialah karena Negara ialah rakyat itu sendiri sehingga tak perlu
ada lembaga pelindung rakyat karena perilaku negara perilaku rakyat juga. 4adi
dengan alasan yang sama, dia menolak lembaga per&akilan rakyat karena yang
ada hanyalah kontrak sosial yang berdiri di atas kaki demokrasi langsung.
15
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 16/31
;ertanyaannya sekarang, bagaimana dengan suara minoritasL Bagi 8ousseau tidak
mungkin ada minoritas karena yang tersedia dalam sebuah republikDurusan umum
atas nama semua &arga masyarakat. Bila pun ada suara minoritas!, tukasnya,
kelompok tersebut hanyalah sekelompok orang egois yang belum sekehendak
dengan kehendak umum.
%ari penemuan dan permenungan kontemplatif pemikir-pemikir tersebut
di atas mulailah paham demokasi kembali bergeliat dan berkembang hingga
/odern )ges sekarang ini. Satu hal dapat kita tarik benang merah dari
pemahaman dan pengertian yang dipaparkan mulai dari ;ericles hingga 4ean
4acJues 8ousseau adalah bah&a demokrasi tumbuh sejalan dengan pertumbuhan
dan perkembangan masyarakat itu sendiri. 0ai ini menjelaskan bah&a semakin
tinggi tingkat kompleksitas perihal kehidupan masyarakat, maka semakin tidak
sederhana pula definisi demokrasi dijabarkan. Satu hal yang dengan jelas berubah
atas definisi demokrasi pada masa Yunani 'uno ke arah kemasyarakatan modern
yang lebih kompleks ialah tergesernya kriteria partisipasi politik langsung direct
democracy! menjadi sistem politik per&akilan representativeness democracy!.
%alam kerangka perkembangan inilah pada bagian ini akan dipaparkan
beberapa definisi demokrasi sebagai sebuah idea politik dalam konteks politik
modern.
Secara garis besar dapat dikatakan bah&a demokrasi merupakan bentuk
pemerintahan di mana formulasi kebijakaan, secara langsung atau tidak langsung
ditentukan oleh suara terbanyak dari &arga masyarakat yang memiliki hak
memilih dan dipilih, melalui &adah pembentukan suaranya dalam keadaan bebas
dan tanpa paksaan. %efinisi umum ini setidaknya, sejalan dengan apa yang
diutarakan oleh 4oseph Schumpeter dalam buku klasiknya. &apitalism, +ocialism,
and emocracy yang mengatakan bah&a demokrasi adalah kehendak rakyat dan
kebaikan bersama the will of the people and the common good ! 12?9<#2!.
;andangan 4oseph Schumpeter tersebut dapat dimaknai dalam dua
pengertian. ;ertama, demokrasi sebagai kehendak rakyat. sudah barang tentu
bah&a demokrasi akan ber&ujud manakala kehendak rakyat mayoritas dapat
dipenuhi oleh pemerintah berkuasa dengan relatiCe! baik. 'arena itu pengertian
16
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 17/31
ini sebenarnya hendak mengutarakan dari mana sumber demokrasi itu berasal,
atau lebih konkretnya adalah dari mana sumber kekuasaan itu berada. %alam
pendekatan non-demokratis. Sumber kekuasaan dapat berada dari sesuatu yang
adi kodrati atau kekuasaan yang dapat berasal dari legitimasi tradisional yang
melekat pada suatu klan, dan seterusnya. =etapi dalam kontek demokrasi
kekuasaan berasal dari the will of the people! rakyat. Ini artinya ketika kekuasaan
berasal serampangan oleh penguasa, maka bukan tidak mungkin otoritas yang
dimandatkan pada pemerintah berkuasa ditarik kembali oleh pemilik kedaulatan
yang sejati, yaitu< rakyat itu sendiri. ;engertian kedua dari demokrasi adalah
sebagai kebaikan bersama comnon good !. /erujuk pada idea a&al pembentukan
negara dikatakan bah&a kebaikan bersama merupakan ujung dari kehendak
bersama kolektif &arga masyarakat. 'arena itu, lanjut Schumpeter, tujuan sistem
pemerintahan demokrasi ialah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan
dalam kontrak politik. 4alan menuju hal tersebut tentu saja dengan Mmetode
demokratis di mana di dalamnya terdapat mekanisme kelembagaan yang mana
penempatan indiCidu dalam memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan
melalui perjuangan kompetitif demokratis dalam rangka merengkuh suara-suara
&arga.
ain Schumpeter lain pula halnya 8obert %ahl. ;emikir modern ini
dikenal luas sebagai teoretis dan pemikir politik yang sangat mumpuni. /elalui
bukunya yang berjudul ilema emokrasi Pluralis antara +tonomi dan 'ontrol,
mengajukan lima kriteria demokrasi sebagai sebuah idea politik, 12>(<9)-99!,
yaitu 1! persamaan hak dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat, !
partisipasi efektif. yaitu kesempatan yang sama bagi semua &arga negara dalam
proses pembuatan keputusan secara kolektif, $! pembeberan kebenaran, yaitu
suatu mekanisme peluang disediakan oleh negara bagi &arga negara untuk
memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara
logis7 ?! kontrol terhadap agenda politik pemerintahan7 serta (! tercakupnya
semua masyarakat dalam kaitannya dengan perihal hukum.
;endefinisian demokrasi juga datang dari yman =. Sargent 12>9< 2-()!
yang menyatakan bah&a sebuah sistem politik baru dapat dikatakan demokratis
17
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 18/31
apabila beberapa hal di ba&ah ini tersedia, seperti< 1! adanya keterlibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan7 ! adanya persamaan hak diantara
&arga negara 7 $! adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau
dipertahankan dan dimiliki oleh &arga negara7 ?! adanya sistem per&akilan yang
efektif7 serta (! adanya sistem pemilihan yang terjamin dihormatinya prinsip-
prinsip yang ditentutan bersama. %ari dua gambaran tersebut di muka tergambar
dengan jelas bah&a demokrasi dalam penjelasan %ahl dan Sargent mengarah pada
kemerdekaan indiCidu dalam menyatakan sikap. 0al ini dapat dimengerti oleh
karena pada a&alnya demokrasi merupakan anak cabang dari paham liberal
liberalisme!. ;aham liberalisme yaitu idiologi politik yang menyatakan bah&a
harus adanya kebebasan indiCidu yang luas dalam setiap peri kehidupan
bermasyarakat. tentunya kebebasan tersebut perlu berkesesuaian dengan
kebebasan orangD indiCidu lainnya. %ua anak kandung liberalisme yang sampai
dengan saat ini bertahan dengan kokohnya , yaitu< liberalisme ekonomi dengan
istilah yang lebih kita kenal dengan 'apitalisme dan liberalisme politik dengan
sebutan demokrasi. 'arena itu,demokrasi oleh banyak pihak seringkali dimaknai
sebagai kebebasan indiCidu untuk melakukan berbagai hal. %an, ini pula yang
diutarakan oleh 8obert %ahl dan yman =. Sargent.
;erlu dipahami sebelumnya bah&a demokrasi adalah sistem pemerintahan
per&akilan yang dibangun oleh aturan-aturan mayoritas, di mana beberapa hak-
hak indiCidu dilindungi dari campur tangan pemerintah, dan tidak dapat dibatasi
&alaupun dengan suara mayoritas. 'arena itu, menurut :&endolen @arter dan
4ohn 0erz dalam Budiardjo, 12>< >#->9!, demokrasi didefinisikan sebagai %
pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi
indiCidu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara
berkala7 ! adanya sikap toleran terhadap pendapat yang berla&anan7 $!
persamaan dimuka hukum yang di&ujudkan dengan sikap yang tunduk pada
aturan hukum tanpa membedakan kedudukan sosial, ekonomi, dan politik7 ?!
adanya pemilihan yang bebas dan disertai dengan model per&akilan yang efektif,
(! diberikannya kebebasan berpartisipasi dan beroposisi bagi partai politik
peserta pemilihan umum, termasuk juga organisasi kemasyarakatan dan
18
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 19/31
kelompok-kelompok kepentingan serta kelompok-kelompok penekan7 #! adanya
penghormatan terhadap hak-hak rakyat untuk menyatakan pandangannya
betapapun tampak salah dan tidak popular, serta terakhir 9! dikembangkanya
sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengurus
utamakan penggunaan cara persuasi dan diskusi daripada cara-cara koersi dan
represi.
0al lain yang juga seringkali didiskusikan dalam konten demokrasi ialah
bah&a &arga negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
pemerintahan karena dirinya memiliki kedaulatan. /aka dari itu, &arga negara
tentu saja memiliki kebebasan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang
tengah diformulasi ataupun yang sedang diimplementasikan oleh pemerintah
melalui cara-cara yang beradab. %efinisi yang serupa dengan pandangan ini juga
diajukan oleh "rend ijpart, seorang teoretisi politik kenamaan lain, yang
mengutarakan bah&a demokasi baru dapat dikonseptualisasi apabila ia dapat
dipadukan antara pengakuan dan penghargaan terhadap ;luralitas dengan
terperliharanya pemerintahan dan stabilitas politik 12>)< $!. ;andangan ij;art
tersebut tentu saja ditimpali positif oleh %aCid 0eld, "ustin 8anney, Samuel ;
0untington serta pemikir-pemikir politik lainnya. %aCid 0eld, misalnya, dalam
buku yang diberinya judul Prospect for emocary 122$!, mengutarakan
demokrasi dengan agak luas, bah&a demokrasi menurutnya, ..seharusnya bebas
dan setara dalam menentukan kondisi kehidupan orang secara indiCidual!7 yaitu,
mereka harus memperoleh hak yang sama dan karena itu, ke&ajibannya sama!
dalam suatu kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang yang
tersedia untuk mereka .... M "ustin 8anney 122)< 11-11>! pun secara gamblang
mendeskripsikan teorinya bah&a demokrasi harus memperhatikan perihal-perihal
penting, seperti 1! kedaulatan .publik, yaitu pemberian kekuasaan tertinggi
kepada rakyat, termasuk dalam pembuatan keputusan politik, ! persamaan
politik, yaitu persamaan hak bagi setiap &arga negara untuk berlaku di depan
politik, $! konsultasi publik, terdapatnya mekanisme artikulasi dan agregasi
tuntutan-tuntutan serta kebutuhan-kebutuhan publik7 serta ?! kekuasaan
mayoritas. Sedangkan Samuel ;. 0untington 1221! menyatakan bah&a secara
19
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 20/31
minimalis demokrasi dapat didefinisikan sebagai< 1! pemilihan umum yang
terbuka, bebas, dan adil7 ! adanya pembagian kekuasaan yang jelas7 $!
terjaganya stabilitas7 dan tentu saja ?! adanya tingkat partisipasi yang luas dan
otonom.
%ari sudut struktural, sistem politik yang demokratis, sejatinya, mampu
memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. 0al ini menunjukkan
bah&a demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan
pertentangan, baik itu diantara indiCiduDkelompokDpartai7 atau diantara indiCidu
dengan kelompok7 indiCidu dengan pemerintah7 kelompok dengan pemerintah7
bahkan diantara lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri, tapi, demokrasi hanya
akan menolerir konflik yang tidak menghancurkan sistem. 'arena cairnya
demokrasi itu sendiri, maka demokrasi tentu saja menyediakan mekanisme dan
prosedur yang mampu mengelola, mengatur, dan menyalurkan konflik sampai
pada penyelesaiannya dalam bentuk konsensus. /aka dari itulah, 0enry B. /ayo
dalam Budiardjo, 12 >< 1#(-12 1 ! mengutarakan teorinya yang mengatakan
bah&a ada nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam membumikan demokrasi secara
definisi, yakni< pertama, menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela7
kedua, menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang
selalu berubah7 ketiga, pergantian penguasa yang teratur7 keempat, penggunaan
paksaan sesedikit mungkin7 kelima, pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-
nilai keanekaragaman7 keenam, penegakkan keadilan7 ketujuh, memajukan ilmu
pengetahuan7 serta,kedelapan, pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.
Sementara itu pakar politik dari 4erman, =homas /eyer dalam bukunya
%emocracy< )n .ntroduction for emocratic Practice ))! mensyaratkan perlu
pengorganisasi dalam membumikan demokrasi sebagai suatu sistem politik. "da
sepuluh hal yang dita&arkannya, ialah ))< 1(-?1!< pertama, penegakkan 0"/
0ak "zasi /anusia! dalam berbagai sendi kehidupan manusia, termasuk hak atas
kebebasan, hak politik, hak sosial-ekonomi, dan hak budaya7 kedua, adanya
pemisahan antara kekuasaan politik! dan negara hukum7 ketiga, terlembaganya
gagasan akan pluralisme7 keempat, parlemen dan pemerintahan, yaitu
terinstitusionalisasi posisi loyal di parlemen sehingga membantu pemerintah
20
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 21/31
untuk berjalan sesuai dengan kontrak politik yang disepakati bersama7 kelima,
federalismeDotonomi daerah dan komunitas lokal, yaitu pengakuan yang kuat atas
demokrasi dileCel lokal sehingga pengakuan-pengakuan atas kekhasan budaya,
agama, serta kesukuan dapat terjamin!7 keenam, partai politik dan pemilihan
umum yang berkala, adil, serta egaliter!7ketujuh, tumbuhnya serikat dan asosiasi
di masyarakat agar terangkumnya aspirasi publik demi kepentingan bersama7
kedelapan, tumbuhnya masyarakat sipil dengan sehat7 kesembilan, ranah publik
yaitu penyediaan ruang atau kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap
&arga negara serta kesepuluh, ter&ujudnya budaya politik yang beradab.
%engan mencermati teori yang diajukan para ahli tersebut, dapat ditarik
kesimpulan bah&a terdapat beberapa ciri pokok dari sebuah sistem politik yang
demokratis, ialah pertama, adanya partisipasi politik yang luas dan otonom7
demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan adanya keleluasaan
partisipasi bagi siapa pun, baik indiCidu maupun kelompok, secara otonom. =anpa
perluasan partisipasi politik publik yang otonom demokrasi akan berhenti sebagai
jargon politik semata. +leh karena itu, elemen pertama dalam sebuah sistem
politik yang demokratis ialah adanya partisipasi politik publik yang luas dan
otonom. /edua, ber&ujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil. %alam
konteks demokrasi-liberal seluruh kekuatan-politik partai politik! atau kekuatan-
sosial kemasyarakatan kelompok kepentingan dan kelompok penekan! diakui hak
hidupnya dan diberi kebebasan untuk saling berkompetisi secara adil sebagai
corong masyarakat. Baik dalam pemilihan umum atau dalam kompetisi sosial
politik lainnya. /etiga, adanya suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala
terkelola, serta terjaga dengan bersih dan transparan khususnya melalui proses
pemilihan umum. /eempat , adanya monitoring, kontrol, serta penga&asan
terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer! secara
efektif, juga ber&ujudnya mekanisme check and balances diantara lembaga-
lembaga negara7 serta kelima adanya tatakrama, nilai, norma yang disepakati
bersama dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
%ari sekian banyak definisi dan simpulan, seperti tersebut di atas, juga
merujuk pada jelajah sejarah yang melelahkan tentu saja ada pertanyaan sinis
21
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 22/31
yang menguntit. ;ertanyaan tersebut kira-kira, seperti ini< Bila merujuk pada tesis
yang diutarakan oleh 3rancis 3ukuyama, dalam bukunya "he $nd of 0istory and
the 1ast *an 122!, yang mengatakan bah&a sistem politik yang paling akhir
dan terbatas adalah demokrasi liberal, lalu apa sebenarnya keuntungan bagi
negara-negara non-demokratis yang hendak mengikuti jejak para pendahulu
demokrasiL 4a&aban atas pertanyaan sederhana itu tentu saja akan mudah bila
dija&ab secara teoretika namun sangat sulit untuk menjelaskannya baca<
membuktikannya! secara konkret "merika saja yang dianggap sebagai nenek
moyang demokrasi pun tidak dapat memperlihatkan gambaran positif dari apa itu
yang disebut dengan demokratis 8obert %ahl, scholars yang menyelami teori
demokrasi dan demokratisasi dengan amat serius, menerangkan secara teoretikal
bah&a ada beberapa keuntungan serta kelebihan ketika demokrasi
diimplementasikan secara sejati. /enurut %ahl dalam on emocracy 1222!
menyatakan bah&a terdapat sepuluh keuntungan yang dapat diperoleh dari
dieja&antahkannya sistem politik yang demokratis di suatu negara bila
dibandingkan dengan penganut sistem-sistem politik lainnya, yaitu 1! demokrasi
menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrasi yang kejam
dan licik7 ! demokrasi menjamin bagi &arga negaranya dengan sejumlah hak
azasi hak untuk berpartisipasi, hak untuk mengutarakan pendapat hak untuk
mengetahui, hak untuk berserikat, hak untuk dipilih dan memilih, serta hak-hak
lainnya! yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sisten politik
yang non-demokratis7 $! demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas
bagi &arga negaranya daripada alternatif sistem politik lain yang memungkinkan7
?! demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasar mereka7 (!
demokrasi membantu perkembangan manusia lebih baik daripada alternatif sistem
politik lain yang memungkinkan7 #! hanya pemerintahan yang demokratis yang
dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk
menggunakan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri7 9! hanya
pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar
besarnya untuk menjalankan tanggung-ja&ab moral7 >! hanya pemerintahan yang
demokratis yang dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang
22
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 23/31
relatif tinggi7 2! negara-negara demokrasi per&akilan modern tidak berperang
satu dengan lainnya7 dan terakhir, menurutnya adalah 1)! negara-negara dengan
pernerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara
dengan pemerintahan yang non-demokratis.
1.. DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI
;ara pengkritik teori modernisasi melihat bah&a ternyata negara bukan
sekedar implementor kebijakan politik mayoritas masyarakat atau penengah
konflik semata, tetapi ternyata negara pun justru seringkali bertindak secara
otonom dan aktif dalam menentukan dinamika perkembangan ekonomi, politik,
sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan sesuai dengan kehendaknya
sendiri. %ari titik ini, negara kemudian dipandang oleh para analis dan para
scholars sebagai Cariabel tersendiri bagi berbagai hal yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut demokratisasi. %alam kaitan
inilah kemudian muncul model Negara +toriter-Birokratik N+B! yang
diintroduksi oleh :uillermo +%onnell dalam bukunya *oderni!ation and
2ureaucracy )uthoritarianism< Studies in South "merican politics 1292!, yang
kemudian menjadi kerangka pemikiran baru bagi banyak ilmu&an politik dalam
memandang demokratisasi di negara-negara berkembang.
Negara atau state, sebagai suatu konsep politik klasik, kembali tampil
dalam kemasan baru yang mampu menggeser konsep politik kontemporer seperti
political system-nya %aCid Gaston yang dikreasi untuk menghindari analisis
politik dari kekakuan-kekakuan institusional yang legal-formal. ;ada pertengahan
12>)-an, kajian pembangunan demokrasi bergeser pada perdebatan demokratisasi
dan reformasi yang berorientasi pasar market-orientede form! dalam proses
global. %iskursus ini sekaligus menandai siklus paradigma baru, sesudah
mengalami &arna demokratisasi yang pesimistik dan konserCatif pada tahun
129)-an.
Seiring dengan runtuhnya otoritarianisme dan tegaknya demokrasi di
;ortugal, Spanyol, Yunani, dan kemudian pada a&al dan pertengahan 12>)-an di
;eru, BoliCia, "rgentina, Brazil, 3ilipina dan beberapa negara lain
23
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 24/31
0untington,122l7 %iamond, ))$!, agenda studi demokratisasi kembali bergeser
dari state-centered menuju society 3centered dengan &arna market. "palagi
dengan runtuhnya Ani-SoCiet dan beberapa negara komunis di Gropa =imur pada
akhir tahun 12>)-an, kajian demokratisasi menjadi semakin bergairah dengan
sudut pandang yang semakin berdiaspora. "dam ;ze&orski, misalnya, dalam
karyanya yang b erjudul emocracy and the *arket < ;olitical and Gconomic
8eform in Gastern Gurope and atin "merica 1221! menggunakan konsep baru
hardliners dan softliners dalam menganalisis kejatuhan rezim otoritarian di
beberapa negara komunis di Gropa =imur. antas, Samuel ;. 0untington 1221!,
yang menjelaskan diskursus demokratisasi gelombang ketiga, menekankan tahap-
tahap transisi. 'emudian ada %onald Share dan Scott /ainå, melalui
artikelnya yang bertajuk M"ransactions "hrough "ransaction4 emocrati!ation in
2ra!il and +painM dalam Selcher, 92>#! yang mena&arkan pendekatan
transaksional dalam proses demokrasi antara kelompok pembaharu dengan
kelompok oposisi, yang kesemuanya tetap dikontrol oleh pemimpin berkuasa.
0ingga 8obert %ahl 1222! yang memaparkan demokrasi ideal dan demokrasi
aktual.
'ebangkitan kembali tema society- centered dalam konteks demokratisasi
mendorong terjadinya pergeseran analisis. Namun kali ini pergeseran
konseptualisasi mengenai institusionalisasi yang dianggap me&akili masyarakat
tidak terbatas pada partai politik semata, tetapi juga telah melibatkan aktor lain
seperti non-governmental organi!ations N :+s!, asosiasi-asosiasi social
kemasyarakatan, lembaga-lembaga lokal, dan lain-lain. 'eberadaan lembaga-
lembaga tersebut dalam konteks kebaruan ini merupakan bagian dari penguatan
ciCil-society yang dianggap secara signifikan memberikan pengaruh yang luar
biasa terhadap berdirinya demokratisasi 0adi&inata, ))! pasca runtuhnya
perang %ingin. 0al ini banyak ditunjukkan oleh berbagai studi yang menyatakan
bah&a aktor masyarakat di luar partai politik mempunyai kemampuan untuk
memobilisasi dukungan secara bergelombang dan menggurita. +leh sebab itu,
tidak heran apabila pada tahun 122)-an studi yang menyelidiki kekuatan civil
24
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 25/31
society secara luas mendapat tempat dalam agenda-agenda penelitian ilmu&an
politik dan penyetuju demokratisasi.
/embahas perihal demokratisasi dalam ranah ilmu politik dapat dilihat
melalui berbagai pendekatan ilmiah, mulai dari pendekatan struktural, pendekatan
elite, pendekatan behaCioral, hingga pendekatan sistem. Namun sebelum jauh
melangkah ada baiknya kita mengupas dulu secara etimologis apa itu
demokratisasi. Yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan transisi menuju
demokrasi dengan menggunakan pendekatan tersebut di muka secara acak.
Secara sederhana definisi demokratisasi dapat diartikan sebagai suatu
transformasi atau proses untuk mencapai suatu sistem yang demokratis.
Sedangkan makna dan substansi kata demokrasi itu sendiri berarti -secara
sederhana pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. %alam arti yang relatif! agak
luas demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan
yang dikelola dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik
tumpu roda penentu berjalannya kepolitikan dan kepemerintahan. +leh karena
demokrasi merupakan sistem yang bertumpu pada ke!daulatan! rakyat, maka
nihilisme terhadap daulat elite, atau daulat partai, atau daulat negara, atau pun
daulat militer sejatinya musti disingkirkan. Bila merujuk pada teori yang
diutarakan oleh arry %iamond ))$< >?!, maka akan kita temui bah&a
konsolidasi demokrasi akan berguna apabila dimaknai sebagai,Mproses pencapaian
legitimasi yang luas dan kuat sedemikian sehingga semua aktor politik yang
signifikan, pada tingkat elite ataupun massaD percaya bah&a rezim demokrasi
adalah yang paling benar dan tepat bagi masyarakat mereka, lebih baik dari
alternatif realistis lain yang bisa mereka bayangkanM. 'arena itu, lebih lanjut
menurut %iamond ))$< 2$-1$>!, ada tiga tugas konsolidasi demokrasi, ialah< 1!
penguatan demokrasi, yaitu membuat struktur-struktur formal demokrasi menjadi
lebih liberal, memiliki akuntabilitas, representatif, dan terjangkau7 !
pelembagaan politik, yaitu pemerkuatan struktur demokrasi per&akilan dan
pemerintahan formal sehingga mereka menjadi lebih koheren, otonom, dan mudah
beradaptasi dan karenanya akan lebih berkemampuan tinggi, efektif, berharga, dan
mengikat termasuk juga dalam konteks indiCidunya!. %alam konteks ini
25
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 26/31
penguatan birokrasi, sistem peradilan, dan partai politik menjadi pekerjaan yang
juga perlu disiasati agar pelembagaan politik yang menjadi tugas konsolidasi
demokrasi dapat terlaksana dengan baik. =ugas $! konsolidasi demokrasi adalah
membangun kinerja rezim, yaitu membangun legitimasi politik yang luas melalui
kemampuanya dalam memformulasi dan mengimplementasi kebijakan-kebijakan
publik dan kebijakan-kebijakan politik yang positif sistem pemilihan umum,
supremasi hukum, dll.! hingga kemampuannya dalam menumbuhkan dan
memeratakan pendapatan ekonomi.
/erujuk pada perspektif lain, misalnya, dari tulisan %ank&art 8usto&
dalam jurnal &omparative Politics yang berjudul M"ransition to emocracy4
"oward a ynamic *odel M 129)< $$9-$#$! mengutarakan bah&a konsolidasi
demokrasi adalah< pembiasaan habituation! di mana norma-norma, prosedur-
prosedur, dan harapan-harapan tentang demokrasi menjadi sedemikian
terinternalisasi sehingga para aktor secara rutin, secara mekanis, mencocokkan
diri dengan aturan permainannya yang tertulis dan tak tertulis!, bahkan ketika
mereka berkonflik dan bersaing. ain halnya dengan 8obert %ahl dalam bukunya
on emocracy 1222< 11(-1#! yang menjelaskan bah&a proses menuju sistem
politik yang demokratis musti membutuhkan kondisi-kondisi a&al yang memadai
guna ber&ujudnya demokratisasi itu sendiri, yaitu< pertama, adanya pemilihan
umum yang bebas, adil, dan berkala7 kedua, kebebasan berpendapat ketiga,
adanya akses ke sumber-sumber sumber lnformasi yang luas dan beralternatif
keempat, adanya otonomi asosiasional, kelima, dibangunnya pemerintahan
per&akilan7 dan keenam, adanya hak &arga negara yang inklusif. ain dari itu,
sistem politik yang demokratis pada hakikatnya memerlukan tiga prinsip dasar
sebagai institusionalisasi demokrasi itu sendiri, seperti< pertama, tegaknya etika
dan moralitas politik sebagai landasan kerja sistem politik, ekonomi,-dan-sosial
dalam horizon bernegara dan berbangsa. 'edua, tegaknya prinsip
konstitusionalisme secara tegas, melalui pelaksanaan dan kepatuhan! terhadap
supremasi hukum dalam masyarakat. %an terakhir, ketiga, diberlakukan dan
dilaksanakannya mekanisme akuntabilitas publik, yakni mekanisme yang
26
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 27/31
memosisikan semua pemegang jabatan publik sebagai pemegang amanat dari
&arga masyarakat sehingga dapat dimintai pertanggunggugatannya.
%alam spektrum lain, Samuel 0untington 1221!, misalnya, memberikan
argumen teorinya mengenai proses demokratisasi yang tengah berlangsung secara
mondial di negara-negara di dunia bergerak dalam beberapa gelombangDperiode.
yang mana gelombang terakhir demokratisasi tersebut gelombang ketiga
demokratisasi terjadi sejak tahun 129? sampai dengan sekarang. Secara sederhana
0untington menggambarkan gelombang-gelombang demokratisasi dalam bentuk
kuantitis negara sepanjang "bad OO. %an, di sela-sela gelombang-gelombang
demokratisasi tersebut, menurutnya, terjadi arus balik, yaitu berlangsungnya
proses penguatan kembali otoritarianisme danDatau totaliterianisme. :elombang
dan arus balik ini mengalami pasang-surut kuantitas negara pengikutnya, lihat
tabel.
Ta(e& /e&om(ang Demoratisasi Men#r#t H#ntington
=ahun4umlah Negara
demokratis
4umlah Negara Non-
%emokratis
4umlah Negara
di %unia
:ejala
12
12?
12#
129$
122)
2
1
$#
$)
(>
$(
?2
9(
2
91
#?
#1
111
1
12
:elombang 1
"rus Balik 1
:elombang
"rus Balik
:elombang $
Sumber< /odifikasi dari Samuel ;.0untington1 221!.
:elombang ketiga demokratisasi, ;apar 0untington, menjadi masa
pertumbuhan yang paling subur diantara gelombang lainnya, oleh karena proses
menuju demokrasi itu berjalan seiring dengan globalisasi proses pengglobalan
dunia!. /elalui globalisasi adanya kemudahan akses informasi, komunikasi,
transportasi, hingga pencabutan ruang atas &aktu time-space distanciation, dalam
istilah "nthony :iddens! dunia menjadi sebuah global village, perkampungan
dunia. Yang implikasinya apabila terdapat katastropi politik disatu negara, maka
akan dengan mudah terlihat oleh &arga masyarakat internasional lainnya secara
27
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 28/31
istans dalam hitungan detik. +leh karena itu, dalam konteks politik, sering
dikatakan bah&a globalisasi merupakan &ahana bagi penyebaran Cirus demokrasi
meminjam istilah 3rancis 3ukuyama- keseluruh antero dunia.
ebih lanjut, menurut 0untington proses menuju demokrasi dapat
berlangsung dalam empat skenario besar. Skenario pertama, disebut transformasi
yakni proses menjadi demokrasinya suatu negara yang a&alnya otoriter atau
totaliter dengan dimotori dan dikendalikan oleh pihak yang berkuasa perubahan
dari atas. %alam skenario ini demokratisasi terjadi sebagai konsekuensi atas
terjadinya perubahan dalam rezim berupa pemihakan terhadap konsep
demokratisasi itu sendiri.
Skenario kedua yaitu replacement penggantian rezim!. %alam bagian ini
demokratisasi terjadi melalui runtuhnya kekuasaan rezim lama yang kemudian
digantikan oleh rezim yang benar-benar! baru dan prodemokrasi. ;ada konteks
ini perubahan terjadi karena penguasa dalam rezim mengalami pelemahan-
pelemahan decaying ! dari dalam sehingga berhasil dijatuhkan oleh kelompok
oposisi yang mengalami penguatan-penguatan.
Skenario ketiga, yaitu transpalecement e5trication dalam istilah inz dan
Stepan!, yakni proses menuju negara yang demokratis sebagai kombinasi antara
gerakan sosial di luar rezim yang mengalami penguatan-penguatan melalui people
po&er misalnya serta adanya dorongan dari faksi-faksi prodemokrasi di dalam
rezim yang tengah berkuasa. alu, gerakan di luar dan faksi prodemokrasi di
dalam rezim bersekutu serta mengendalikan proses demokratisasi, sebagai
per&ujudan kontrak sosial baru. %alam konteks ini kelompok oposisi tak sekuat
seperti dalam scenario replacement untuk menggulingkan rezim pro-status Juo
sehingga mereka memilih untuk berkolaburasiDbernegosiasi dengan faksi-faksi
prodemokrasi di dalam rezim berkuasa. %an skenario terakhir, keempat, disebut
dengan istilah interCensi, yakni proses demokratisasi yang dihasilkan oleh ikut
sertanya pihak luar negara lain dalam atau dengan menjatuhkan rezim yang tengah
berkuasa.
Selain teori demokratisasi 0untington muncul ilmu&an politik lainnya
yang mengajukan skenario atau proses demokratisasi yang berbeda, sesuai dengan
28
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 29/31
asumsi dan kriteria yang digunakannya. "lfred Stepan dalam +%onnell,
Schmitter, dan Khitehead< 122$!, misalnya, menyumbangkan pikirannya tentang
jalur menuju demokrasi ke dalam tiga jalur, yaitu a! /elalui jalur pemulihan
internal atau demokratisasi yang diprakarsai dari dalam rezim /elalui jalur
pemulihan internal atau demokratisasi yang diprakarsai dari dalam rezim, b!
%emokratisasi melalui peningkatan peran kekuatan oposisional, dan c! 4alur
peperangan dan penaklukan. =eori demokratisasi lain dita&arkan oleh %onald
Share 12>9! yang didasarkan atas dua kriteria yakni &aktu berlangsungnya
proses demokratisasi serta keterlibatan pemerintah yang berkuasa dalam proses
demokrasi. %engan dua kriteria ini, Share menyebutkan ada 1! proses demokrasi
secara bertahap, ! transisi melalui perpecahan dalam tubuh rezim berkuasa dam
$! transisi melalui transaksi, yaitu demokratisasi yang berjalan dengan cepat
dengan melibatkan rezim berkuasa.
Selain tokoh-tokoh tersebut, teoritisasi proses demokrasi dikemukakan
pula oleh :erado . /unck dan @arol Skalnik eff 1229!. /odel transisi
demokrasi yang dikemukakannya mengambil contoh kasus di beberapa negara
"merika dan Gropa. %ari hasil cermatan tersebut, /unck dan eff mengatakan
bah&a transisi menuju demokrasi dipengaruhi oleh identitas pelaku perubahan
serta strategi yang digunakannya. +leh karena itu, ada kemungkinan
demokratisasi akan didorong oleh elite yang tengah berkuasa, atau oleh kelompok
oposisi, atau kombinasi dari keduanya. 'emudian dengan mengacu pada asumsi
tersebut /unck dan eff mengajukan tipologi transisi menuju demokrasi, ke
dalam beberapa jenis <
1) 8eformasi dari ba&ah proses transisi menuju demokrasi ini digerakkanoleh kelompok di luar elite berkuasa penentang elite!, melalui
perjuangan yang bergerak dalam kerangka hukum yang ada dan
tersedia. /odel seperti ini sangat jarang terjadi, dan hasilnya pun tidak
menjamin terbentuk sistem politik yang sepenuhnya demokratis,
sebab, kekuatan rezim lama dalam beberapa hal masih sangat kuat
yang mungkin dapat menghambat terhadap penerapan demokratisasi.
Namun demikian refromasi dari ba&ah ini pernah terjadi di @hile
menurut mereka.
2) 8eformasi melalui transaksi. Seperti di Brazil dan ;olandia contohnya,
demokratisasi terjadi karena elite penguasa tidak lagi memiliki cukup
kekuatan untuk mela&an dan memberangus kekuatan kelompok
29
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 30/31
prodemokrasi sehingga terjadi negosiasi diantara kedua kekuatan
tersebut untuk akhirnya melaksanakan suatu sistem politik yang
demokratis. Kalaupun pada a&alnya kelompok prodemokrasimendapat perla&anan yang cukup kuat dari pemerintah namun
akhirnya kon-frontasi antara kedua kekuatan ini berakhir dengan
akomodasi yang positif terhadap ber&ujudnya iklim demokratis.
3) 8eformasi melalui ekstrikasi e5trication!. Sebagaimana yang terjadi
di 0ungaria. =ransisi menuju demokrasi melalui ekstrikasi dilakukan
dengan cara yang ekletik, yakni dengan kerangka negosiasi antara
kelompok oposisi dan kelompok berkuasa yang kemudian masing-
masingnya mempunyai kesediaan untuk membuka diri dan menerima
kekuarangan serta mengakumulasi kelebihan mereka bersama guna
kebaikan seluruh &arga-negara. +leh karena itu, proses ini tidak berlangsung secara rumit. 0al ini ter&ujud sudah barang tentu karena
kedua belah pihak memiliki orientasi yang sama terhadap perubahan
negara-bangsa.
4) 8eformasi melalui keruntuhan atau perpecahan, yang pernah terjadi di
"rgentina adalah akibat lanjut dari kekalahannya dalam perang
/alCinas yang menyebabkan kelompok-kelompok dalam masyarakat
akhirnya mengambil alih kekuasaan dalam politik. 4uga transisi di
menuju demokrasi yang berlangsung @ekosloCakia dipicu oleh
merebaknya mobilisasi rakyat sebagai respon represi rezim terhadap
demonstrasi mahasis&a pada NoCember 12>2. ;ada kasus reformasi
melalui keruntuhan atau perpecahan rezim berkuasa tidak mampu
menghadapi kekuatan perubahan dari masyarakatnya, dan strategi
konfrontasi yang dijalankan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi
berhasil me-lengser-kan penguasa lama.
5) 8eformasi konserCatif, yaitu suatu perubahan ke arah demokrasi yang
dilakukan oleh elite berkuasa akibat dari Mkesadaran eliteM dengan
mengakomodasi semua kebutuhan yang diperlukan oleh suatu sistem
politik demokratis.
6) 8eColusi sosial, ialah suatu gerakan yang &arga yang digagas di luar
rezim dengan caraDstrategi konfrontasi. 'asus 3ilipina adalah contoh
bagaimana reColusi sosial dapat menyumbangkan demokrasi di negera
itu. 'etujuh, reColusi dari atas, sebagaimana kasus Bulgaria terjadi
karena faktor eksternal, yaitu runtuhnya komunisme. 'etika Ani-
SoCiet jatuh, elite pemerintah Bulgaria yang prodemokrasi melakukan
penggeseran Melite-elite tuaM -yang ketika itu pro-/osko&, sehingga
pimpinan puncak diambil oleh elite-elite yang lebih muda, yang
mempunyai ji&a demokratis.
30
8/16/2019 Ho 07 Demokrasi
http://slidepdf.com/reader/full/ho-07-demokrasi 31/31
Berdasarkan ajuan-ajuan pemikiran para ahli tersebut, dapat disimpulkan
bah&a proses demokrasi dia&ali dari adanya krisis kepercayaan publik terhadap
pemerintahan. ;erespons krisis kepercayaan ini dapat dilakukan oleh internal
pemerintah, kelompok oposisi atau masyarakat pada umumnya. Setelah adanya
krisis kepercayaan publik, maka muncullah gerakan sosial untuk melakukan
demokratisasi kehidupan masyarakat dan negara.
LATIHAN
+a2a(&a! pertan3aan (eri#t dengan tepat.
1. /enurut "nda apa yang dimaksud dengan konsep demokrasiL
2. Sebutkan soko guru dari demokrasi P
3. 4elaskan secara singkat mengenai sejarah demokrasi P
4. Sebutkan sistem pemerintahan yang dikemukakan oleh "ristoteles P
5. 4elaskan pemikiran filsafat politik =homas 0obbes tentang kontrak sosial
dan demokrasi P
6. 4elaskan pemikiran filsafat politik /ontesJuieu tentang kontrak sosial dan
demokrasi P
7. 4elaskan pemikiran filsafat politik 4ohn ocke tentang kontrak sosial dan
demokrasi P
8. "pa yang dimaksud dengan separation of power L
9. 4elaskan pemikian filsafat politik 4.4. 8ousseau tentang kontrak sosial dan
demokrasi P
10. Sebutkan keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem politik demokrasi
dibandingkan dengan sistem politik lainnya P
31