Prayudi Setiadharma, S.H., M.IPL.

S.H., Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, tahun 2002;

Master of Intellectual Property Laws, University of Melbourne, tahun 2004;

Oktober 2008 – Mei 2012: Partner di AMR PARTNERSHIP (d/h AMROOS & PARTNERS), General Representative sejak April 2010;

Juni 2012 – sekarang : Co-Founder & Managing Partner di P+P Consulting: Intellectual Property Management Services;

2007-sekarang: Patent Committee Member, Asian Patent Attorneys Association - Indonesian Group, sejak 2010 merangkap sebagai Sekretaris;

2007-sekarang: Foreign Affiliate Member, American Intellectual Property Law Association

Perikatan:

Perjanjian (Agreement);

Kontrak (Contract);

Gentlemen’s Agreement;

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding);

Konvensi (Convention);

Traktat (Treaty)

Hukum Perikatan mengatur mengenai perikatan-perikatan yang timbul di antara subyek-subyek hukum;

Merupakan bagian dari hukum perdata, pengaturannya terdapat dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W. - Burgerlijke Wetboek);

Hukum Perikatan pada umumnya terbagi dua macam: Hukum Perikatan yang berasal dari Undang-Undang

Hukum Perikatan yang berasal dari Perjanjian

Contoh Hukum Perikatan yang berasal dari UU:

Perikatan perkawinan menimbulkan kewajiban mendidik anak (Pasal 104 KUH Perdata)

Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)

"Suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum." (Henry Campbell Black)

"Perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas." (Steven H. Gifis)

Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." (Pasal 1313 KUH Perdata)

Merupakan kesepakatan hukum di antara dua pihak atau lebih yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak berdasarkan perjanjian tersebut.

Contoh: Perjanjian Jual-Beli

Antara Pihak Penjual dan Pihak Pembeli

Pihak Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dibeli dan untuk itu berhak menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati.

Pihak Pembeli berkewajiban membayar sesuai harga yang disepakati dan untuk itu berhak menerima barang yang telah dibeli.

Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Asas Konsensual

Berasal dari Bahasa Latin, yang berarti: "Janji itu mengikat/harus ditepati“

Merupakan prinsip hukum yang fundamental, baik dalam hukum perdata maupun hukum internasional ("every treaty in force is binding upon the parties to it and it must be performed by them in good faith" - Vienna Convention on the Law of Treaties Art.26)

Dalam KUH Perdata prinsip ini dituangkan pada Pasal 1338, di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tidak dapat dibatalkan tanpa kesepakatan para pihak atau tanpa alasan yang memadai secara hukum, dan harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik.

Para pihak bebas membuat dan mengatur sendiri isi dari suatu kontrak/perjanjian di antara mereka sepanjang memenuhi syarat-syarat (Pasal 1320 KUH Perdata):

Adanya kesepakatan di antara para pihak;

Dibuat oleh pihak-pihak yang cakap/berwenang untuk berbuat;

Mengenai suatu hal tertentu;

Atas suatu sebab yang dibenarkan oleh UU/hukum.

Catatan:

1 dan/atau 2 tidak terpenuhi, dapat dibatalkan

3 dan/atau 4 tidak terpenuhi, batal demi hukum

Suatu kontrak sah dan mengikat manakala tercapai kata sepakat dan memenuhi syarat-syarat sah lainnya.

Secara umum tidak ada kewajiban untuk membuat kontrak secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara lisan pun dapat dianggap sah dan berlaku mengikat para pihak.

Secara khusus ada beberapa jenis kontrak yang dikecualikan dan harus dibuat secara tertulis, sebagai contoh: Perjanjian/Kontrak perdamaian dalam suatu sengketa hukum;

Perjanjian hibah

Perjanjian Pertanggungan

Perjanjian Pengalihan Paten/HKI

Suatu kontrak hanya sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang telah sepakat.

Biasanya ditunjukkan dengan adanya offer dan acceptance.

Syarat kesepakatan bisa dianggap tidak dipenuhi manakala pihak-pihak ketika mengikatkan diri dalam Perjanjian/Kontrak dipengaruhi unsur-unsur berikut:

Paksaan, di mana pihak tersebut sepakat untuk mengikatkan diri karena berada di bawah ancaman;

Tipu muslihat yang bersifat substansial, yang menyebabkan suatu pihak mau sepakat untuk mengikatkan dirinya; atau

Kekhilafan/Kesalah pahaman, di mana suatu pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya berdasarkan kesan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Pihak dalam suatu Kontrak/Perjanjian haruslah pihak yang cakap atau memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri secara hukum.

Pihak-pihak yang dinyatakan tidak cakap adalah sebagai berikut:

Orang yang belum dewasa;

Orang yang berada di bawah pengampuan;

Orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk melakukan perbuatan tertentu

Obyek dari suatu Perjanjian/Kontrak haruslah disebutkan dengan jelas untuk dapat menimbulkan ikatan di antara pihak-pihak.

Apabila berbentuk barang, harus barang yang dapat diperdagangkan dan minimal sudah dapat ditentukan jenisnya pada saat kontrak dibuat.

Bisa mencakup objek yang baru ada di kemudian hari. Contoh: hak atas paten yang masih berupa permohonan.

Perjanjian/Kontrak haruslah memiliki kausa/obyek yang halal/tidak dilarang oleh UU;

Contoh: Narkoba, Pelanggaran HKI

Perlu diperhatikan bahwa kausa tidak sama dengan motif. Motif yang bertentangan dengan UU tidak relevan dengan Perjanjian/Kontrak, sehingga Perjanjian/Kontrak bisa tetap sah.

Tidak tertulis

Tertulis:

Akta Bawah Tangan

Akta Notaris

Bentuk bebas sesuai kepentingan para pihak yang bersepakat;

Apabila diakui/tidak disangkal oleh pihak yang menanda-tangani, maka akta memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti halnya akta otentik;

Apabila tidak diakui/disangkal, pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti/saksi).

Bentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang (misalnya Notaris);

Memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Apabila disangkal, pihak yang menyangkal harus membuktikan ketidak-benaran dari akta tersebut.

Perjanjian Pendahuluan, contoh: Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding); Letter of Intent;

Perjanjian Utama/Pokok: contoh: Perjanjian Lisensi Paten/Hak Cipta, Perjanjian Waralaba;

Perjanjian Pelaksanaan/Lanjutan, contoh: Perjanjian Bantuan Teknis Pelaksanaan Lisensi/Waralaba; Adendum; Annex; Protocol; Amandemen

Jika kata-kata dalam suatu Perjanjian/Kontrak sudah jelas, tidak diperkenankan menyimpang dan melakukan penafsiran lain (Pasal 1342 KUH Perdata)

Jika kata-kata dalam suatu Perjanjian/Kontrak tidak/kurang jelas / ambigu atau memiliki beberapa penafsiran, harus ditafsirkan dengan mengacu pada maksud para pihak dalam membuat perjanjian dan tidak memegang penafsiran secara literal. (Pasal 1343 KUH Perdata)

Jika mengandung pengertian ganda, harus dipilih pengertian yang paling memungkinkan bagi pelaksanaan perjanjian (Pasal 1344 KUH Perdata), dan/atau pengertian yang paling masuk akal dengan sifat dari perjanjian tersebut (Pasal 1345 KUH Perdata).

Memahami materi/substansi dari objek yang akan diperjanjikan;

Memahami prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian;

Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan objek yang akan diperjanjikan, serta terkait dengan subjek perjanjian;

Memahami kebiasaan yang berlaku.

Menentukan Kepemilikan Hak: Inventorship/Ownership Agreement

Menjaga/Memelihara Hak: Confidentiality Agreement; Technical Assistance Agreement; Know-How Agreement

Menggunakan Hak: Licensing Agreement; Franchising Agreement

Melepaskan Hak: Rights Waiver Agreement

Mengalihkan Hak: Assignment/Transfer of Rights

Collaborative Projects/Research di mana beberapa orang bekerja-sama dan menghasilkan Ciptaan/Invensi:

Hak atas invensi yang dihasilkan bersama-sama dimiliki secara bersama-sama (co-inventorship);

Co-Author/Co-Inventor harus terlibat aktif dalam proses di mana ciptaan/invensi dihasilkan. Sekedar dukungan materiil saja tidak cukup.

Masalah potensial:

Misjoinder: Bukan inventor, tapi dicantumkan sebagai inventor

Nonjoinder.: Inventor, tapi tidak dicantumkan sebagai inventor

Invensi/Ciptaan yang dihasilkan dalam hubungan kerja:

Doktrin Hired to Invent: HKI dimiliki pemberi kerja, namun tetap diperlukan instrumen Pengalihan Hak;

Doktrin Shop's Rights: HKI dimiliki oleh inventor, namun pemberi kerja punya hak/privilese khusus (hak memakai/bebas royalti). Perlu diperjanjikan secara khusus. (Wommack v. Durham Pecan Co., Inc., 715 F.2d 962,965)

Dapat dituangkan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja, atau dibuat terpisah. Instrumen Pengalihan Hak dibuat terpisah.

Inventor mengalihkan haknya lebih lanjut:

Lazimnya untuk kepentingan pengembalian investasi, atau untuk komersialisasi.

Dari inventor selaku pengalih Hak (assignor) kepada penerima Hak (assignee).

Hak Ekonomi inventor berpindah seluruhnya/sebagian, Hak Moral tetap.

Harus dicatatkan.

Pemegang HKI selaku pihak pemberi lisensi, memberikan lisensi (ijin) kepada pihak lain sebagai penerima lisensi, untuk mempergunakan HKI-nya.

Contoh Lisensi:

Music Licensing: penggunaan lagu untuk RBT, karaoke, dalam film; pemutaran musik di tempat umum, untuk kepentinham komersil;

Patent Licensing: Lembaga riset memberikan lisensi kepada perusahaan Farmasi untuk memproduksi obat.

Konsep lain: Cross-Licensing/Patent Pooling; Lisensi Wajib.

Brand Licensing: Penggunaan merek oleh pihak lain untuk memproduksi barang derivatif. Contoh: iPod Socks untuk iPod.

Hal-hal yang perlu diatur secara spesifik dalam perjanjian lisensi:

Sifat lisensi: eksklusif/non-eksklusif;

Ruang lingkup lisensi: hak-hak apa saja yang boleh dipergunakan oleh penerima lisensi;

Wilayah: mencakup area tertentu;

Jangka waktu: masa berlakunya lisensi.

Ketentuan yang perlu diperhatikan terkait Lisensi:

Tidak memuat klausul yang bersifat monopolistik/anti persaingan sehat di luar pengecualian yang diberikan untuk monopoli HKI;

Tidak memuat klausul yang dapat merugikan perekonomian Indonesia, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Harus dicatatkan agar dapat memiliki kekuatan mengikat bagi pihak ketiga.

PP mengenai Lisensi HKI masih dalam proses pengesahan.

"Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan/badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba" (PP no. 24/2007)

Contoh waralaba:

Internasional: McDonalds, Seven-Eleven; Hertz

Lokal: Indomaret, Es Teler 77

Esensi dari waralaba adalah lisensi HKI, dimana pewaralaba (franchisor) memberi ijin kepada terwaralaba (franchisee) untuk menggunakan merek/brand miliknya, berikut HKI lainnya, untuk menjalankan usaha yang sama dengan standar dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh si pewaralaba.

HKI yang mungkin terkandung dalam waralaba:

Merek atas brand-brand yang dipergunakan.

Hak Cipta atas material-material pendukung;

Paten atas teknologi yang ikut tercakup di dalamnya;

Desain Industri.

Rahasia-rahasia Dagang.

Perjanjian Kerahasiaan (Confidentiality Agreement) ditujukan untuk menjamin kerahasiaan dari informasi-informasi esensial yang dibuka (disclosure) oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Jenis-jenis Perjanjian Kerahasiaan:

Trade Secrets Agreement;

Non-Disclosure/Confidentiality Agreement;

No-Competition Agreement.

Copyright © 2012 Prayudi Setiadharma

E-mail: - psetiadharma@gmail.com - prayudi@pnp-ip.com Blog: http://marimengenalhki.com LinkedIn: Prayudi Setiadharma

Twitter: - @kenal_HKI - @pnp_ip