Hk Persaingan Usaha

Hukum PersainganOleh :Hernawan Hadi, S.H.,M.Hum.

hernawanhadi.staff.hukum.uns.ac.id

SejarahLetter of Intent (LoI) : Pemerintah Indonesia IMFTap MPR RI tahun 1973Perubahan & perkembangan Hk. Bisnis(ketidakmampuan pasal 1365 KUHPerdata & 362bis KUHP dlm mengcover perkembangan praktek persaingan & anti monopoli)Adanya inisiatif dari DPR : RUU Anti MonopoliDengan melalui persetujuan Presiden : lahir UU 5/1999 : Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak SehatBerlaku effektif 5 Maret 2000


IstilahHk. Anti monopoli atau Hk. PersainganHk. Persaingan : cakupan materi lebih luas : anti monopoli dan praktek yang tidak terkait dengan monopoliIstilah monopoli : sering menimbulkan salah pengertian terhadap posisi pelaku usaha yang monopoli secara alamiah


Sumber HukumHukum MateriilSebelum 19991365 KUHPerdata : PMH382 bis KUPH : penipuanLainnya : UU Perindustrian, UUPT

Setelah 1999 : UU 5/99Hukum FormilSebelum 1999HIR KUHAPSetelah 1999Pasal 30-49 UU5/99Keppres 75/99Keputusan KPPU 5/2000HIR (keberatan dan kasasi)KUHAP (penyerahan KPPU kpd Penyidik)Perma 3/2005Peraturan KPPU 1/2006


Subyek & Obyek UU 5/99Subyek UU 5/99 : Pelaku usahaObyek UU 5/99 : Terdapat homoginitas produkJumlah penjual & pembeli cukup banyakTidak ada hambatan berarti untuk masuk dan keluar pasarKetersediaan informasi yang cukup tentang pasar


Pendekatan Asas Hukum PersainganA. Per se ilegalJenis tindakan & upaya yang dilakukan pelaku usahaBersifat ilegal Bertentangan dengan substansi UUBertentangan dengan norma2 umum

A. Rule of reasonHukum sebab akibatDimana tindakan pelaku usaha Secara langsung/tidak merugikan pelaku usaha lainnya atau konsumen


Ketentuan Umum : Pengertian(Bab I, Pasal 1)Monopoli, Praktek monopoli & persaingan usaha tdk sehatPelaku UsahaKonsumenProduk barang & jasaBerbagai larangan (perjanjian, kegiatan & posisi dominan)


Monopoli

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha

Secara Teoritik Monopoli dapat dilaksanakan tanpa melanggar hukum :Monopoli alamiahMonopoli karena UUMonopoli Swasta


Praktek MonopoliAdanya pemusatan kekuatan ekonomiPemusatan kekuatan tsb berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomiPemusatan kekuatan ekonomi tsb menimbulkan persaingan usaha tdk sehatPemusatan kekuatan ekonomi tsb merugikan kepentingan umum


Hal-hal yang dilarang UU 5/99Perjanjian yang dilarang(pasal 4 -16)Kegiatan yang dilarang(pasal 17 24)Posisi dominan(pasal 24 29)


Perjanjian yang dilarang (pasal 4 -16)

Oligopoli Penetapan hargaPembagian wilayahPemboikotanKartelTrust

OligopsoniIntegrasi vertikal Perjanjian tertutupPerjanjian dengan pihak LN


Kegiatan yang dilarang (pasal 17-24)MonopoliMonopsoniPenguasaan pasatPersekongkolan


Posisi dominan (pasal 25-29)PengertianJabatan rangkapPemilikan sahamPenggabungan, peleburan, pengambilalihan


KPPUTugas :PenegakanAdvokasiPenafsiranPelaporanWewenang :MenerimaMenyelidikiMenelitiMemeriksaMemanggilMendapatkan bantuan penyidik & keterangan pemerintahMenyimpulkanMemutuskanMenghukumMengawasi pelaksanaan hukum


Pelaksanaa PutusanSecara SukarelaSecara Paksaa. melalui proses keberatan & kasasib. melalui penetapan eksekusi PNc. melalui penyerahan putusan kepada penyidik


Pengecualian UU 5/99Perbuatan/perjajian yang bertujuan melaksanakan perUUan yang berlakuPerjanjian yang berkaitan dengan HaKIPerjanjian penetapan standar teknis .Perjanjian dlm rangka keagenan.Perjanjian kerjasama penelitian utk peninkatan standar hidupPerjanjian internas yang telah diratifikasiPerjanjian/perb yang bertujuan untuk mengekspor.Pelaku usaha kecilKoperasi khusus melayani anggotanya


Sanksi Administratif Pidana Pidana PokokPidana Tambahan


Sanksi AdministratifPembatalan perjanjian, pasal 4 13, 15 - 16bpenghentian integrasi vertikal : pasal 14cpenghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, persaingan usaha tdk sehat, merugikan masyarakatpenghentian penyalahgunaan keadaanpenetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham : pasal 28f. pembayaran ganti rugipengenaan denda Rp. 1M 25 M


Sanksi Pidana PokokPelanggaran thd pasal 4, pasal 9 14, pasal 16 -19, pasal 25, pasal 27 28 : pidana denda Rp. 25 M 100 M atau pidana kurungan pengganti denda maks 6 bulanPelanggaran thd pasal 5 8, pasal 15, pasal 20 24, pasal 26 :pidana denda Rp. 5 M 25 M ataupidana kurungan pengganti denda maks 5 bulanPelanggaran thd pasal 41 :pidana denda Rp. 1M 5 M ataupidana kurungan pengganti denda maks 3 bulan


Sanksi Pidana Tambahan pencabutan ijin usahalarangan kpd pelaku ush yang terbukti melakukan pelanggaran utk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris 2 th 5 thpenghentian kegiatan/tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian pada pihak lain


Documents

Hk Persaingan Usaha