Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
418
DAMPAK PERSAINGAN USAHA MINIMARKET
TERHADAP PENDAPATAN KIOS-KIOS KECIL
Dwy Murtiningsi
Email: [email protected] Universitas Tadulako
Abstrak
Permasalahan yang diteliti adalah prosedur dan dampak dari pemberian izin kepada
pengusaha minimarket dan peran KPPU dalam mengatasi persaingan usaha minimarket dan
dampaknya terhadap kios-kios di Kota Palu. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum
empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam
bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa Prosedur dan syarat pemberian izin pendirian minimarket
di Kota Palu tidak memperhatikan penataan jarak minimarket dan kios sehingga sangat dapat
memberikan dampak negatif terhadap eksistensi kios-kios kecil seperti berkurangnya jumlah pembeli
dan menurunya pendapatan pedagang kios. Sedangkan peran KPPU dalam mengatasi persaingan
usaha minimarket dan kios-kios di Kota Palu belum ada padahal KPPU bertugas menyoroti dan
melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha minimarket yang dapat menyebabkan
pedagang kios tidak berdaya dalam menjalankan usahanya.
Kata Kunci: KPPU; Minimarket; Persaingan Usaha
PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara berkembang
(developing country) yang hingga saat ini masih
terus melakukan peningkatan berbagai aspek
kehidupan bernegara untuk memajukan dan
membangun perekonomian negara. Campur
tangan negara dalam bidang perekonomian
khususnya pengaturan pasar dalam teori negara
kesejahteraan (welfare state) yang sangat
dibutuhkan mengingat pengertian daripada
welfare state secara garis besar menurut
Spicker adalah :
“sebuah model ideal pembangunan yang
difokuskan pada peningkatan
kesejahteraan melalui pemberian peran
yang lebih penting kepada negara dalam
memberikan pelayanan sosial secara
universal dan komprehensif kepada
warganya”. 1
Selain daripada pengertian welfare state
campur tangan pemerintah dalam bidang
perekonomian juga diarahkan demi terwujudnya
kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan
Undang–Undang Dasar Negara Republik
Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam
1 https://binaswadaya.org/id/ diakses tanggal 10 Februari 2020
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
419
Pasal 33 ayat (4) Undang– Undang Dasar 1945
yang ditentukan bahwa perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
Pada umumnya keberadaan pemerintah
memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat
yang berbeda–beda. Ada pemerintah yang
mengatur perekonomian secara ketat atau
intensif ada juga pemerintah yang membatasi
diri hanya sebagai pendukung saja dalam
perekonomian. Beberapa peran pemerintah
dalam perekonomian adalah membantu
perkembangan perekonomian secara umum,
mendorong iklim persaingan usaha yang sehat,
membantu kelompok ekonomi lemah dan
sebagai penyeimbang pergerakan roda
perekonomian negara.
Melihat kembali perekonomian
Indonesia pada tahun 1980-an yang mencapai
titik didihnya pada kejadian “Revolusi Mei”
pada tahun 1998 yang terjadi karena kegagalan
pembangunan ekonomi yang dikelola negara.
Kegagalan negara dalam menjalankan misinya
untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat
membuat pasar dunia melihat potensi konsumen
dalam negeri yang sekian lama diproteksi dan
disubsidi.
Maka pada saat Orde Baru runtuh,
mulailah pasar terbuka dan menguasai seluruh
pelosok negeri. Dengan masuknya pelaku usaha
dalam negeri, terjadilah suasana atau iklim
persaingan tidak sehat. Desakan krisis ekonomi
yang terjadi pada Indonesia menjadi suatu
dilema yang besar, dimana semua harga untuk
menebus kebutuhan meningkat, mata uang
melemah. Krisis moneter Indonesia mencapai
titik terang ketika International Monetary Fund
(IMF) membantu Indonesia untuk lepas dari
krisis dengan syarat agar dibuatnya Undang–
Undang Persaingan Usaha. Dengan dibuatnya
Undang–Undang Persaingan Usaha sebagai
tempat berlabuhnya antara negara dan pasar
yang dituangkan dalam Undang–Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
dengan ketentuan Pasal 53 yang menyatakan
berlakunya Undang–Undang ini 1 (satu) tahun
sejak tanggal diundangkan, dapat dirasakan atau
bahkan dapat dikatakan bahwa produk hukum
ini adalah kunci bagi Indonesia untuk lepas dari
situasi krisis pada saat itu.
Kurang lebih 22 tahun berlakunya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli, namun praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
masih kerap kali ditemukan seiring dengan
berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap
barang dan jasa. Dengan kata lain, oligopoli,
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
420
kartel dan tindakan anti monopoli lainnya masih
berlangsung. Lahirnya Undang – Undang
Persaingan Usaha kemudian juga melahirkan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
sebagai amanat daripada Undang – Undang
Persaingan Usaha Apabila dipandang dalam
sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan
lembaga negara komplementer (state auxiliary
organ). 2
KPPU mempunyai wewenang
berdasarkan Undang – Undang Persaingan
Usaha untuk melakukan penegakan hukum
persaingan usaha. Adapun pengertian KPPU
menurut Undang – Undang Persaingan Usaha
Pasal 1 angka 18 adalah komisi yang dibentuk
untuk mengawasi pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan usahanya agar tidak
melakukan monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat. Selain sebagai lembaga independen
yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
pemerintah atau pihak lain, KPPU merupakan
suatu organ khusus yang mempunyai tugas
ganda selain menciptakan ketertiban dalam
persaingan usaha juga berperan untuk
menciptakan dan mememelihara iklim
persaingan usaha yang kondusif.
Perkembangan pasar di Indonesia
semakin luas seiring dengan perkembangan
ekonominya. Menurut klasifikasinya, saat ini
2 Budi L. Kagramanto, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999
Oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Vol, No, 2007, hlm.
2.
pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pasar
modern dan pasar tradisional. Akan tetapi,
perkembangan pasar modern di Indonesia
meningkat lebih pesat dibandingkan
perkembangan pasar tradisionalnya.
Pembangunan pasar modern yang berkembang
pesat, dirasakan oleh banyak pihak berdampak
terhadap eksistensi pasar tradisional dan para
pelaku usaha sejenis disekitarnya.
Menurut Survei AC Nielsen menyatakan
dari total 5.000 minimarket di Indonesia,
Alfamart mampu menguasai pangsa pasar
sebesar 33%. Alfamart menduduki posisi ke2
setelah Indomart dengan market share 35%”.
Maka tidak menutup kemungkinan bahwa kios-
kios kecil akan punah. Salah satu persaingan
yang harus di hadapi pebisnis kecil antara lain,
pesatnya pembangunan minimarket yang
dirasakan oleh banyak pihak berdampak
terhadap keberadaan kios-kios yang sebagian
besar adalah usaha kecil perorangan.3
Disatu sisi, minimarket dikelola secara
profesional dengan fasilitas yang serba lengkap.
Di sisi lain kios-kios masih disibukkan dengan
permasalahan klasik seputar pengelolaan yang
kurang profesional dan ketidak nyamanan
berbelanja. Minimarket dan kios-kios bersaing
dalam pasar yang sama, yaitu pasar ritel.
3 Rusno, Dampak Pesatnya Mini Market Waralaba Terhadap
Usaha Kecil (Jenis Ritel), Jurnal Ekonomi Modernisasi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Kanjuruhan, Malang, 2008. Diakses dari
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id pada tanggal 10 Februari 2020
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
421
Minimarket dengan sistem waralaba
pertama adalah Indomart pada 1988, pada
awalnya memang tidak menyolok karena
masyarakat cenderung mengandalkan kios-kios
kecil di sekitar pemukimannya untuk belanja
sehari-hari. Perkembangan luar biasa ritel
waralaba dengan pangsa pasar hingga kini
mencapai hampir 70% tentu mempunyai
dampak bagi usaha ritel serupa yang memiliki
skala lebih kecil seperti kios-kios yang ada di
pemukiman.4
Pemerintah telah membuat kebijakan
dan peraturan yang tertuang dalam Perpres
Nomor 112 Tahun 2007 dan Permendagri
Nomor 53 Tahun 2008 yang mengatur tentang
pasar modern dan pasar tradisional. Pasal 3 ayat
(9) Permendagri Nomor 53 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko
Modern menyebutkan kewajiban bagi
minimarket yaitu Pendirian Minimarket baik
yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi
dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain
wajib memperhatikan: a. Kepadatan penduduk;
b. Perkembangan pemukiman baru; c.
Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d.
Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan e.
Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko
di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada
Minimarket tersebut. Akan tetapi, pada
4 Rusno, Ibid, diakses tanggah 11 Februari 2020
kenyataannya peraturan tersebut tidak
diimplementasikan dengan baik. Banyak
peraturan yang tidak dipatuhi oleh pendiri
minimarket, misalnya masalah perizinan, jarak
yang terlalu dekat dengan pasar tradisional dan
kios-kios kecil juga menimbulkan persepsi yang
berbeda-beda dari setiap kalangan masyarakat.
Ada kelompok masyarakat yang
berpandangan positif terhadap keberadaan
minimarket. Misalnya bagi masyarakat kelas
menengah ke atas, keberadaan minimarket
sangat menguntungkan karena mereka dapat
berbelanja dengan nyaman dan leluasa di
minimarket. Akan tetapi, tidak jarang yang
memiliki pandangan negatif atas
keberadaannya. Mereka merasa dirugikan
dengan kehadiran minimarket di lingkungan
sekitarnya.
Sejak tahun 2018 minimarket mulai
berdiri dan semakin berkembang di Kota Palu,
terutama di kecamatan Tatanga dan
Mantikulore. Minimarket tersebut juga
memiliki jarak yang sangat dekat dengan kios-
kios yang ada di sekitarnya. Seperti contoh di
jalan Gusti Ngurah Rai yang terdapat pasar
Tawanjuka dan kios-kios kecil yang jaraknya
sangat berdekatan dengan minimarket (Alfamidi
dan sevenmart). Selain itu juga di jalan RE.
Martadinata ada beberapa minimarket seperti
Alfamidi dan Mouza Mart yang juga lokasinya
sangat berdekatan dengan kios kecil dan juga
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
422
mitra pasar. Sehingga tercipta persaingan dan
keseimbangan kepentingan produsen, pemasok,
minimarket dan konsumen.
Keberadaan minimarket akan berdampak
terhadap lingkungan sekitarnya. Secara
ekonomi, keberadaan minimarket memiliki
dampak terhadap pola perilaku konsumen di
lingkungan sekitar, dan juga pelaku usaha ritel
lain di sekitar wilayah berdirinya minimarket
tersebut. Keberadaan minimarket akan
berpengaruh terhadap pola perubahan
berbelanja masyarakat. Masyarakat banyak yang
memilih untuk berbelanja di minimarket dengan
berbagai alasan. Misalnya, di satu sisi
minimarket dikelola secara profesional dengan
fasilitas yang serba ada seperti arena bermain
untuk anak-anak, Air Conditioner (AC), dan ada
juga yang dilengkapi dengan mesin Anjungan
Tunai Mandiri (ATM). Kemudahan,
kenyamanan, tersedianya berbagai fasilitas, dan
perbedaan harga menjadi alasan bagi
masyarakat untuk memilih berbelanja di
minimarket.
Penurunan pendapatan pada hampir
semua pedagang yang disebabkan karena
pedagang kios-kios tidak mampu bersaing
dengan minimarket dalam hal harga dan variasi/
keberagaman barang dagangan serta jarak yang
cukup berdekatan. Menurut salah satu pemilik
kios di jalan I Gusti Ngurah Rai, hal ini
membuat jumlah konsumen yang berbelanja di
kios mengalami penurunan, misalnya saja
pembelian gula pasir, terigu, minyak goreng dan
sabun mandi. Dampak lain dari keberadaan
minimarket terhadap pendapatan kios adalah
berkurangnya keuntungan yang berakibat dari
makin sedikitnya jumlah modal yang dapat
dikumpulkan.
Jarak minimarket yang sangat dekat
dengan kios, serta perubahan pola berbelanja
masyarakat tentu akan berpengaruh pada omset
penjualan kios-kios terutama untuk pelaku
usaha ritel yang menjual barang dagangan sama
dengan yang ada di minimarket. Pelaku usaha
ritel harus memiliki strategi dalam upaya
mempertahankan eksistensi usahanya.
Pedagang di kios-kios harus bersikeras
memikirkan pengadaan barang dan menjualnya
kembali kepada konsumen dengan harga yang
bisa dikatakan biasa. Sedangkan gerai
minimarket tanpa harus memikirkan pasokan
barang yang akan dijual karena setiap bulan
barang-barang yang akan dijual tetap
didatangkan sehingga perputaran perdagangan
barang tidak terputus dan persediaan barang
tetap terjaga.
Minimarket juga melakukan inovasi
terhadap fitur-fitur perbelanjaan yakni dengan
menjual pulsa elektronik dan pembayaran
tagihan listrik, PDAM, leasing, dll. Sehingga
membuat antusias masyarakat sangat tinggi
dalam melakukan kegiatan belanja digerai ini,
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
423
karena alasan kenyamanan kemudahan serta
banyak fitur serta promo yang ditawarkan.
Menurut peneliti diduga bahwa hal tersebut
semakin membuat menurunnya omset pedagang
di kios-kios.
Minimarket pada awalnya tidak
mengancam kios-kios karena kehadirannya
hanya dinikmati oleh kalangan atas tetapi
banyak minimarket yang membuat harga
banting atau promosi untuk menurunkan
harganya untuk dicapai oleh masyarakat
kalangan bawah.
Kehadiran minimarket yang
menggunakan waralaba yang mudah ditemukan
dihampir setiap sudut kota Palu ini
menyebabkan keberadaan kios-kios mulai
tergeser dengan adanya minimarket yang
bersebelahan dan berjarak berapa meter saja,
minimarket seperti alfamidi secara tidak
langsung telah membunuh eksitensi kios-kios
atau warung yang dengan bermodal tak
seberapa. Pada akhirnya menutup usaha mereka
karena mengalami kebangkrutan akibat dari
persaingan usaha tidak seimbang antara pelaku
usaha kecil dengan pelaku usaha yang memiliki
modal besar.
Berdasarkan latar belakang di atas maka
penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas
lebih lanjut dengan mengangkat sebuah karya
ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul :
“Dampak Persaingan Usaha Minimarket
Terhadap Pendapatan Kios-Kios Kecil”.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode
penelitian hukum yang menggunakan fakta-
fakta empiris yang diambil dari perilaku
manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari
wawancara maupun perilaku nyata yang
dilakukan melalui pengamatan langsung.
Metode penelitian hukum empiris dapat
dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis,
dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang
diambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan
dalam suatu masyarakat, badan hukum atau
badan pemerintah.5 Dalam hal ini fakta yang
ada dilapangan yaitu terkait dengan dampak
persaingan usaha minimarket terhadap
pendapatan kios-kios kecil.
HASIL PENELITIAN
Dampak Persaingan Usaha Minimarket
Terhadap Pendapatan Kios-Kios Kecil.
Menurut Eka Komalasari, Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu ada beberapa syarat dan prosedur
pemberian izin minimarket yaitu sebagai
berikut6 :
1. Persetujuan Tetangga
5Idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
diakses tanggal 20 Februari 2019. 6 Wawancara Pada Tanggal 2 November 2020
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
424
Syarat yang pertama harus dipenuhi
adalah persetujuan dari tetangga baik
pemilik usaha atau bukan yang
memiliki letak berdekatan dengan
lokasi minimarket yang akan
dibangun dengan ketentuan empat
bangunan ke samping kanan, empat
bangunan kesamping kiri, empat
bangunan kedepan dan empat
bangunan ke belakang, dengan tujuan
bahwa mereka sebagai tetangga dan
orang terdekat tidak keberatan dengan
adanya minimarket.
2. Persetujuan RW
Setelah mendapatkan persetujuan dari
tetangga, maka syarat yang harus
dipenuhi selanjutnya adalah
persetujuan dari RW.
3. Persetujuan Kelurahan
Kemudian syarat berikutnya yaitu
mendapatkan tanda tangan
persetujuan dari pihak kelurahan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Setelah selesai meminta persetujuan
dari tetangga, RT/RW dan Kelurahan
maka pihak minimarket meminta
rekomendasi Izin Usaha Toko
Modern di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.
5. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Setelah mendapatkan rekomendasi
dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan maka selanjutnya pihak
minimarket membawa surat
rekomendasi ke Dinas Pelayanan
Terpadu Satu Pintu untuk
membuat/mencetak izin Usaha Toko
Modern.
Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dalam
pengurusan izin tersebut pihak minimarket juga
harus menyertakan7:
- Sertifikat tanah yang disewa
- NPWP pemilik tanah
- KTP pemilik tanah
- Kartu keluarga pemilik tanah
- Buku nikah pemilik tanah
- Akta pendirian perusahaan
- NPWP perusahaan
- Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
Dari ketentuan di atas menurut hemat
penulis syarat dan prosedur pemberian izin
minimarket masih belum efektif karena dalam
permintaan persetujuan bukan ditujukan kepada
pemilik usaha atau pemilik kios-kios yang
berdekatan dengan minimarket sebagai pihak
yang sangat beresiko akan mendapatkan
dampak dari adanya minimarket tersebut.
Melainkan meminta persetujuan dari tetangga
dengan ketentuan empat ke samping kanan, ke
samping kiri, ke depan dan ke belakang saja,
7 Wawancara tanggal 22 November 2020
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
425
tidak focus kepada tetangga yang merupakan
pemilik usaha sehingga ketika tetangga tersebut
bukan pemilik usaha maka dia hanyalah
konsumen yang hadirnya minimarket tidak akan
beresiko terhadap pendapatannya.
Selain itu dalam pemberian izin minimarket
juga tentunya harus memperhatikan jarak
minimarket dan pedagang kecil lainnya seperti
kios sebagaimana yang telah diamanatkan oleh
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
Modern dan Permendagri Nomor 70 Tahun
2013 yang mengatur tentang pasar modern dan
pasar tradisional menyebutkan kewajiban bagi
minimarket yaitu Pendirian Minimarket baik
yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi
dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain
wajib memperhatikan:
a. Kepadatan penduduk;
b. Perkembangan pemukiman baru;
c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu
lintas);
d.Dukungan/ketersediaan infrastruktur;
dan
e. Keberadaan Pasar Tradisional dan
warung/toko di wilayah sekitar yang
lebih kecil daripada Minimarket
tersebut.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Permendagri Nomor 70 Tahun 2013
menyatakan
“Bahwa Pendirian Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
wajib berpedoman pada Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata
Ruang Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk
Peraturan Zonasi. Pasal 2 ayat (2)
menyebutkan Peraturan Zonasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota setempat dengan
mempertimbangkan pemanfaatan ruang
dalam rangka menjaga keseimbangan
antara jumlah Pasar Tradisional dengan
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern”.
Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1)
menyebutkan
“Bahwa Jumlah Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,
serta jarak antara Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern dengan Pasar
Tradisional atau toko eceran tradisional
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
setempat”.
Sedangkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030
belum ada memuat syarat dalam membangun
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
426
atau mendirikan toko modern/minimarket.
Dalam Pasal 46 ayat (4) huruf d hanya
menyebutkan rencana pengembangan pusat
perbelanjaan dan toko modern pada masa
mendatang ditetapkan di Kelurahan Siranindi
dan Kelurahan Baru yang berada di Kecamatan
Palu Barat dan Kelurahan Lolu Utara yang
berada di Kecamatan Palu Selatan.
Berdasar pada hal tersebut di atas,
penulis berpendapat bahwa pemerintah setempat
memberikan izin pendirian minimarket tanpa
melihat jarak antara minimarket dan kios-kios
kecil oleh karena belum adanya peraturan
daerah setempat yang mengatur tentang hal
tersebut juga tidak mengacu pada Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun
2010-2030.
Dampak Pemberian Izin Minimarket
Perkembangan minimarket disatu sisi
menunjukkan dampak positif namun juga
menunjukkan dampak yang negatif. Dampak
positif berupa adanya pertumbuhan ekonomi,
menciptakan investasi tetapi di lain sisi
berdampak negatif terhadap keberlangsungan
usaha ritel tradisional, khususnya terhadap
pedagang-pedagang kios yang juga menawarkan
barang seperti di gerai-gerai minimarket
tersebut, menurunnya pendapatan toko
tradisional bahkan mengakibatkan toko
tradisional mati suri dan harus lebih dini gulung
tikar.
Berkembangnya minimarket ini tentu
saja tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi
suatu daerah dan juga mempengaruhi adanya
pembangunan ekonomi di daerah tersebut.
Perdagangan eceran (ritel) seperti minimarket
ini merupakan salah satu kegiatan sektor
informal di bidang perdagangan yang sangat
strategis di Indonesia karena mampu menyerap
tenaga kerja setelah sektor pertanian, namun
disisi lain tanpa ada regulasi yang efektif maka
dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak
negatif bagi pemilik usaha ritel lain khususnya
pemilik kios.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
jumlah kios yang lama berdagang 1-5 tahun
sebanyak 4 toko, yaitu kios . Kios 5 Putra, kios
Aidil, kios Kia dan kios Nayla. Kios yang lama
berdagang 6-10 tahun sebanyak 5 toko yaitu
kios Fatimah, kios Angga, kios Doa jaya, kios
Anindita dan kios Musdalifah. Kios lama
berdagang lebih dari 11 tahun hanya berjumlah
3 toko yaitu kios mama Aco, kios Sinap
Soppeng, kios Murah Rezeki. Dari rata-rata
lamanya berdagang paling banyak berkisar
antara 6 - 10 tahun, sehingga dapat dikatakan
bahwa para pedagang toko eceran dan grosir
sudah berpengalaman dan bisa merasakan
seberapa besar dampak akan kehadiran
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
427
minimarket yang tiap tahunnya makin
berkembang di Kota Palu. 8
Berdasar hasil wawancara kepada Bapak
Wiwi, HRD Legal Alfamidi yang mengatakan
bahwa rencana pembangunan Alfamidi di Kota
Palu sebanyak 70 gerai dan sekarang telah
dibuka atau dibangun sebanyak 60 gerai yang
tersebar di Kota Palu.9 Hal ini menunjukkan
bahwa minimarket tumbuh dan berkembang
hanya dalam jangka waktu beberapa tahun saja.
Untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu
dampak pemberian izin minimarket, dapat
dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan
informan sebagai berikut:
Dari beberapa informan menyatakan
tidak keberatan seperti Bapak dedi pemilik kios
5 Putra yang mengatakan bahwa tidak menolak
karena hal tersebut adalah resiko dalam
berdagang. Hal serupa juga disampaikan oleh
informan lain yaitu Ibu Sumiati pemilik kios
Sinap Soppeng yang menurutnya semakin
banyak minimarket sudah termasuk bagian dari
perkembangan zaman, kalaupun tidak setuju
juga tidak akan berpengaruh apapun karena
mereka hanya warga biasa sementara yang
menentukan adalah yang berkuasa, dan juga Ibu
Musdalifah pemilik Kios Musdalifah
mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak
menolak adanya minimarket karena setiap orang
8 Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 9 Wawancara pada tanggal 20 Maret 2021
sudah memiliki rezeki masing-masing, biasanya
ada barang yang tidak ada di minimarket,
pembeli dari minimarket langsung menuju ke
kiosnya untuk mencari kebutuhannya.10
Akan tetapi dari 12 informan yang telah
peneliti wawancarai tidak semua informan
setuju dengan adanya minimarket di Kota Palu
bahkan lebih banyak yang kurang setuju atau
menolak dan mengeluhkan adanya minimarket
di Kota Palu, seperti halnya yang dikatakan oleh
seorang informan saat peneliti melakukan
wawancara terhadap ibu Fatimah, pemilik Kios
Fatimah yang mengatakan menolak kehadiran
minimarket oleh karena akan mempengaruhi
jumlah pembeli dikios miliknya.11
Hal yang sama disampaikan oleh
informan lain, seperti yang dikatakan Bapak
Suparman pemilik Kios Doa Jaya dan Ibu Ani
pemilik kios Anindita, yang mengatakan
kurang setuju, karena minimarket memiliki
fasilitas yang lebih memadai daripada kios dan
harga juga lebih murah. Kemudian informan
lain juga menyampaikan hal yang sama seperti
yang dikatakan oleh Mama Aco pemilik Kios
Mama Aco, Ibu Nani pemilik kios Angga dan
Ibu Tuti pemilik kios Aidil yang kurang setuju
dan mengeluh karena makin banyak saingan
jualan.12
10 Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 11 Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 12 Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
428
Selain itu, adapula pedagang yang
mengeluhkan terkait adanya pelanggan mereka
yang beralih berbelanja ke minimarket
khususnya Alfamidi sejak hadirnya Alfamidi di
Kota Palu, seperti yang dikatakan oleh salah
satu informan yang peneliti wawancarai yaitu
Ibu Ningsih pemilik kios murah rezeki yang
mengatakan bahwa dampak negatif dari adanya
minimarket pasti ada karena hak pembeli
menentukan mau beli dimana, terlebih lagi
diminimarket memiliki fasilitas yang rapi juga
memadai sehingga dapat memberikan
kenyamanan.
Hasil dari wawancara yang peneliti
lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa semua
pedagang tidak setuju dan beranggapan bahwa
sejak kehadiran minimarket di Kota palu ini
merupakan bagian dari kemajuan zaman yang
tidak dapat dipungkiri keberadaannya dan
sejauh ini menjadi perbincangan yang cukup
hangat disebabkan tuntutan gaya hidup yang
berkembang di masyarakat kita, kualitas
pelayanan, kelengkapan barang dan
kenyamanan dari Alfamidi tentu sudah
membuat kios kecil kalah bersaing. Konsumen
lebih memilih beralih berbelanja ke Alfamidi
dari pada berbelanja di kios kecil. Hal Ini sangat
berpengaruh terhadap permintaan barang di
kios. Selera masyarakat yang sudah mulai
terpengaruh akan sebuah kemewahan, membuat
konsumen mulai enggan belanja di kios dan
lebih memilih belanja di minimarket yang lebih
mengutamakan kualitas, kenyaman dan
pelayanan. Kebanyakan para pedagang sudah
merasakan langsung akan dampak yang
diberikan minimarket, sehingga yang dirasakan
pedagang kian cukup mengalami penurunan
pelanggan dan pendapatan mereka.
Cukup begitu terasa dampak yang
diberikan minimarket terhadap usaha-usaha
mereka, baik dari jumlah pembeli maupun
keuntungan merupakan faktor yang penting bagi
setiap usaha mereka, khususnya disini pedagang
kios demi terjaganya keberlangsungan usaha
mereka. Hasil dari usaha yang diperoleh
nantinya dapat dipergunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-harinya dan biaya usaha
mereka untuk kedepan.
Ditambah lagi beberapa dari mereka
melakukan pembiayaan ke bank untuk
tambahan modal awal usaha mereka dan bukan
dengan jumlah yang sedikit. Jika jumlah
pelanggan kios dan keuntungan yang didapat
menurun maka akan muncul dampak dari
kelangsungan usaha kios tersebut atau bahkan
akan ada yang sampai menutup usahanya
(bangkrut).
Dari hasil penelitian menunjukan hampir
semua barang dagangan mengalami penurunan
meskipun ada juga dari pedagang yang
mengalami peningkatan pendapatan, 2 pedagang
merasakan adanya peningkatan pendapatan dari
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
429
penjualan minyak goreng dan 5 pedagang
merasakan penurunan pendapatan pada
penjualan minyak goreng.
Penjualan beras juga mengalami
perubahan diantaranya 3 pedagang merasakan
adanya peningkatan dan 4 pedagang merasakan
adanya penurunan pendapatan. Lalu penjualan
gula pasir 2 orang pedagang mengatakan adanya
peningkatan sedangkan 5 orang pedagang
mengatakan mengalami penurunan, dan begitu
pula dengan penjualan jajanan ringan hanya 1
orang pedagang yang mengalami peningkatan
sementara 6 orang pedagang mengalami
penurunan yang sama.
Menurut salah satu informan yaitu
Mama Aco mengenai penurunan omset barang
dagangan karena minimarket selalu membuat
promo - promo seperti gula, minyak goreng,
sabun-sabun, sehingga masyarakat pasti akan
membeli di minimarket. Hanya rokok saja yang
tetap membeli di kios karena bisa membeli
perbatang, kalo di minimarket mesti
sebungkus.13
Kemudian pada penjualan telur 3 orang
pedagang mengalami peningkatan akan tetapi 4
orang pedagang mengalami penurunan di
karenakan semakin bertambahnya usaha ternak
ayam sehingga masyarakat lebih memilih
membeli langsung keagen-agen dari ternak
13 Wawancara Tanggal 02 Desember 2020
tersebut. Kecuali hanya beli beberapa butir saja
mereka membeli di kios-kios atau minimarket.
Pada penjualan mie instan ada 1 orang
mengalami peningkatan dan 6 orang pedagang
mengalami penurunan. Sama halnya dengan
penjualan detergen. Pada penjualan rokok,
shampoo, sabun mandi dan susu sama-sama 2
orang pedagang mengalami peningkatan dan
selebihnya 5 orang pedagang mengalami
penurunan omset jual.
Peneliti juga menanyakan tentang
promosi melalui potongan harga yang dilakukan
terhadap setiap pembeli yang berbelanja di
minimarket, apakah berpengaruh terhadap
pendapatan mereka, adapun salah satu pedagang
yaitu Ibu Fatimah mengatakan bahwa
menurutnya berpengaruh, sebab pembeli itu
lebih cari yang murah.
Berbeda sekali dengan yang dikatakan
oleh Bapak Suparman bahwa promosi potongan
harga seperti itu tidak terlalu berpengaruh
karena biasanya kalau ada potongan harga pasti
harga sebelumnya sudah dinaikkan sehingga
kalau ada potongan harga akan sama juga
dengan harga yang sebenarnya dan pemberian
promo potongan harga tersebut juga tidak lama,
paling lama dalam seminggu sehingga tidak
memberikan pengaruh terhadap pendapatannya.
Dari hasil wawancara dengan para
informan masing-masing beranggapan bahwa
promosi yang dilakukan minimarket selama ini
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
430
memberikan pengaruh terhadap pendapatan
mereka ditunjukkan dengan berkurangnya
pembeli ketika sedang ada promosi di
minimarket, dan ada juga pedagang yang
beranggapan bahwa promosi yang dilakukan
minimarket tidak memberikan pengaruh
terhadap pendapatan mereka.
Hampir semua pedagang kios
mengatakan bahwa hadirnya minimarket yang
berdekatan dengan kios-kios kecil dapat
memberikan pengaruh negatif karena pedagang
kios tidak dapat memberikan bonus atau promo
potongan harga sehingga para pembeli lebih
memilih untuk berbelanja di minimarket yang
mengakibatkan kurangnya pembeli dan
berdampak pada pendapatan mereka.
Dalam kegiatan bisinis, pedagang harus
bisa menghadapi persaingan usaha yang lazim
terjadi dalam dunia bisnis. Ketika pedagang
bersikap kompetitif maka pedagang memiliki
sikap siap serta berani bersaing dengan orang
lain. Namun bukan berarti dapat menghalalkan
segala cara, akan tetapi tetap bersaing dengan
cara yang baik. Hal yang demikian telah tampak
pada beberapa pemilik kios di Kota Palu, siap
tidak siap mereka harus tetap bersaing dengan
minimarket.
Hasil wawancara terhadap pedagang
yang telah peneliti lakukan, dari beberapa
informan mengatakan sebelum adanya
minimarket seperti Alfamidi, pendapatan
mereka dapat dikatakan lumayan. Akan tetapi
sekarang tidak lagi demikian. Awalnya kios-
kios yang ada pun dahulu mengalami
perkembangan dengan baik, memiliki pelanggan
tetap, namun adanya perubahan gaya hidup
seperti pandangan konsumen terhadap
minimarket adalah sebagai tempat yang
nyaman, harga terjangkau sudah terlihat dengan
jelas. Dan tidak perlu bertanya berulang kali
mengenai harga, dan fasilitas yang memadai
untuk berbelanja, dari pada di kios.
Seperti halnya yang kita ketahui bahwa
masyarakat merasa lebih puas jika berbelanja ke
minimarket, dan mungkin lebih mudah
dijangkau. Kemudian untuk para pedagang kios
hendaknya lebih memperhatikan pelayanan, dan
barang-barang yang dijual tersusun dengan rapi
sehingga para pelanggan tidak akan mungkin
berpaling untuk berbelanja ke minimarket, dan
mengingat begitu banyak hal yang ditawarkan
oleh minimarket seperti halnya harga yang
sudah pasti, sistem swalayan, adanya pendingin
ruangan (AC) dan konsumen bisa berbelanja
dengan pembayaran non tunai. Hal tersebut
menambah ketertarikan para konsumen untuk
berbelanja, dibandingkan dengan yang
dilakukan oleh pedagang kios yang masih
memiliki keterbatasan fasilitas, pembayaran
dilakukan dengan sistem tunai, dan bersifat
tradisional.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
431
Saat ini memang begitu banyak berdiri
swalayan, bahkan minimarket atau yang sejenis
tidak hanya satu melainkan ada beberapa yang
berdiri dengan jarak yang tidak berjauhan, lain
halnya yang dirasakan oleh pedagang, sudah
jelas-jelas pedagang merasa rugi karena
keberadaan minimarket. Tapi tetap saja harus
bersaing karena para pelanggan cukup banyak
yang beralih berbelanja ke minimarket.
Pedagang kios memiliki berbagai
kelemahan yang telah menjadi karakter dasar
yang sangat sulit diubah. Faktor desain dan
tampilan toko, tata ruang, tata letak, keragaman
dan kualitas barang yang terbatas, dan tidak
mengerti dengan menggunakan promosi
penjualan, bahkan tidak mengerti tentang
pembukuan, serta optimalisasi pemanfaatan
ruang jual merupakan kelemahan terbesar para
pedagang dalam menghadapi persaingan dengan
minimarket.
Menurut peneliti strategi dalam menjual
penting dimiliki oleh para pedagang. Pengertian
strategi disini, masih sebatas strategi (cara)
menjual barang dalam menghadapi persaingan.
Para pedagang yang mempunyai pengetahuan
lebih tentang para konsumen dan pesaingnya
akan dapat mengembangkan strategi
memasarkan (menjual) barang yang tepat untuk
mempertahankan konsumennya dan
menghadapi pesaingnya. Pengetahuan yang
mereka miliki tersebut merupakan suatu
keunggulan dibanding pedagang lain, termasuk
para pesaing. Para pedagang perlu mencoba
untuk melakukan penjualan dengan strategi
tertentu guna meningkatkan penjualan, misalnya
memperbanyak barang yang dijual, menyusun
barang dengan rapi dan bersih seperti yang biasa
dilakukan di minimarket.
Akan tetapi hal yang cukup sulit
dikarenakan latar belakang dari semua informan
paling tinggi jenjang pendidikannya adalah
SMA bahkan ada pula yang hanya tamat SD
saja, ini merupakan gambaran bahwa
pengetahuan pedagang hanya sebatas untuk
berjualan dan dapat penghasilan yang cukup
agar bisa memenuhi kebutuhan hidup.
Untuk menghadapi persaingan dengan
minimarket, maka para pedagang perlu
memiliki strategi khusus karena kenyataannya
yang dihadapi saat ini minimarket lebih
eksistensi dari pada pedagang kios. Maka dari
itu perlu adanya strategi dari pedagang
mempertahankan pelanggan dan keberadaan
usahanya membangun rencana mengubah citra
dan khas yang mampu memenuhi kebutuhan
dan tuntutan konsumen sebagaimana yang
dilakukan oleh minimarket.
Dalam pekembangannya, minimarket
seperti Alfamidi semakin banyak berdiri di
pelosok pelosok kota di wilayah Kota Palu. Hal
tersebut memanfaatkan celah dari aturan yang
tidak tegas dari pemerintah. Regulasi Perpres
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
432
Nomor 112 tahun 2007 tidak mampu meredam
penerobosan yang dilakukan secara kuat dari
minimarket.
Selain itu belum adanya Peraturan
Daerah yang mengatur mengenai batasan
pendirian minimarket juga turut memicu
perkembangan minimarket Alfamidi yang
sangat pesat dan tidak memperhatikan dampak
sosial ekonomi dari pasar tradisional dan usaha
kecil yang telah terlebih dahulu berada
disekitarnya. Sehingga tidak ada perhatian dan
perlindungan yang diberikan oleh pemerintah
daerah terhadap masyarakat pedagang kecil
seperti kios. Segala faktor tersebut menyisahkan
kesedihan tersendiri pada keberadaan pedagang
di dalamnya.
Seperti halnya hasil wawancara
penelitian terhadap salah satu informan yaitu
Bapak Wiwin, HRD Legal Alfamidi yang
mengatakan bahwa ketika ingin membuka atau
mendirikan minimarket Alfamidi tidak ada
larangan untuk mereka agar tidak membuka
gerai pada jarak yang berdekatan dengan kios
kecil. Pihakya hanya meminta izin kepada
pemerintah setempat yaitu Ketua RW, Lurah
dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.14
Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa
sama sekali tidak mengetahui kalau ada
Peraturan Presiden yang mengatur tentang jarak
14 Wawancara tanggal 15 November 2020
minimarket dengan usaha-usaha kecil
disekitarnya serta tidak ada pula Peraturan
Daerah Kota Palu yang mengatur tentang hal
tersebut sehingga keberadaan minimarket
tersebut tidak ada masalah.15
Hal ini juga sesuai dengan hasil
wawancara Bapak Makmur, Kabid Perizinan
Kota Palu yang mengatakan bahwa memang
belum ada Peraturan Derah Kota Palu tentang
batasan jarak minimarket, padahal menurutnya
adanya Peraturan Daerah ini sangat penting agar
bisa memberikan jaminan perlindungan
terhadap pedagang kios atau usaha-usaha kecil
lainnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa
dirugikan.16
Kehadiran minimarket dengan market
power yang sangat besar, berbasiskan kapital,
mampu menggerus setiap lawan termasuk kios.
Berbagai strategi bisnis yang dikembangkannya
untuk menopang brand image sebagai ritel
penyedia barang dengan harga termurah, selalu
menjadi trend dalam pengelolaannya. Dalam
konsep ekonomi, jelas bahwa kios disatu sisi
memiliki modal kecil akan kalah jika disaingkan
dengan minimarket dengan kapital dan market
power yang besar.
Persaingan tidak seimbang yang terjadi
antara kios dengan minimarket kerap membawa
implikasi sosial, karena tersisihnya para
15 Wawancara tanggal 15 November 2020 16 Wawancara tanggal 22 November 2020
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
433
pedagang dan membawa konsekuensi terhadap
hilangnya mata pencaharian sebagian penduduk.
Selain tidak seimbangnya kemampuan dalam
hal modal dan kapital, harus diperhatikan pula
model pengelolaan dalam kios, dimana sampai
saat ini masih terjebak dalam model
pengelolaan yang masih jauh dari upaya
menawarkan model yang bisa lebih menarik
konsumen.
Sesuai dengan hasil wawancara Bapak
Wiwin, HRD Legal Alfamidi yang mengatakan
bahwa di Alfamidi ada namanya Departemen
MRO yang memiliki program Store Sales Point
(SSP) dibeberapa gerai yaitu salah satunya gerai
Alfamidi Pengawu sehingga kios-kios dapat
membuat kartu aggota SSP agar bisa berbelanja
dengan harga grosir di gerai tersebut. Hal ini
tentunya dapat memberikan kemudahan
terhadap eksistensi pedagang kios kecil karena
dengan adanya promo atau program SSP dari
minimarket pedagang kios bisa lebih muda
dalam berbelanja barang dagangan mereka
dengan harga murah yakni sesuai dengan harga
grosir. Misalnya harga gula pasir di Bulog Rp.
13.000/Kilo sedangkan kalau beli harga grosir
di Alfamidi harganya 12.000/Kilo merek Rose
Brand, namun tetap saja pembeli akan lebih
memilih berbelanja di minimarket yang
fasilitasnya memadai dan banyak bonus yang
didapatkan ketika berbelanja dibandingkan
dengan berbelanja di kios.
Selanjutnya dalam keseharian, Islam
seringkali dijadikan sebagai model tatanan
kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk
mengembangkan lebih lanjut atas tatanan
kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan
berbisnis. Tujuan ekonomi Islam adalah
menciptakan kehidupan manusia yang aman,
sejahtera dan adil. Jika sistem ekonomi Islam itu
berstandarkan pada nash Al-Qur‟an dan As-
Sunnah, maka manusia yang berperan sebagai
yang diserukan dalam nash itu. Manusialah
yang memahami nash, menafsirkan,
menyimpulkan dan memindahkannya dari teori
untuk diaplikasikannya dalam praktik.
Dalam ekonomi, manusia adalah tujuan
dan sarana. Manusia diwajibkan melaksanakan
tugasnya terhadap tuhannya, terhadap dirinya,
keluarganya, umatnya dan seluruh umat
manusia. Pendapat pertama mengenai
pengertian ekonomi Islam datang dari Umer
Chapra yang mengatakan
“Bahwa ekonomi Islam merupakan satu
cabang Ilmu yang sebenarnya membantu
manusia dalam mengalokasikan serta
mendistribusikan sumber daya. Tujuan
dari kegiatan ini, tentu saja tidak lain
untuk mewujudkan kesejahteraan. Tapi,
dalam pelaksanaanya harus merujuk
pada syariat Islam. Sehingga kebebasan
individu tidak terkekang, terbentuknya
keseimbangan antara makroekonomi dan
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
434
ekologi, serta menguatkan rasa
kekeluargaan di tengah masyarakat”.
Harist bin Asad Al-Muhasabi seorang
tokoh yang mana adalah seorang sufi besar
dalam sejarah tasawuf, tapi sumbangsih dalam
ilmu ekonomi tidak dielakan dan memiliki
pemikiran tentang cara-cara memperoleh
pendapatan atau mata pencaharian. Al-
Muhasibi menulis
“Bahwa penarikan diri dari kegiatan
ekonomi tidak sesuai dengan ajaran
Islam yang benar. Yang harus dihindari
adalah memperoleh laba dan upah dari
perbuatan yang tidak dikehendaki Allah
Swt”.
Sebaliknya, seseorang harus ikhlas dan
terlibat dalam usaha dengan maksud membantu
muslim lainnya. Ia mengecam orang yang tidak
percaya pada hari Pengadilan dan bertentangan
dengan syariah dalam kegiatan ekonominya.
Praktik pendirian minimarket-minimarket yang
berdekatan dengan pedagang eceran dan grosir
ini menimbulkan kemudharatan bagi salah satu
pihak yaitu pedagang eceran. Karena baik
secara langsung maupun tidak langsung
pendirian minimarket akan mengurangi
pendapatan atau omset dari pedagang-pedagang
tradisional sehingga mereka harus menanggung
beban dari pada pendirian minimarket.
Berhubungan dengan salah satu pihak
yang pasti ada dirugikan, maka kemaslahatan
tidak akan terwujud. Padahal kita tahu tujuan
ekonomi syariah adalah untuk menciptakan
kemaslahatan. Maka dari hasil penelitian yang
telah dilakukan dapat kita ketahui bahwa sangat
berkaitan ekonomi islam dengan dunia
perdagangan, hal ini menunjukkan bahwa
ekonomi islam sudah mengatur sedemikian rupa
konsep dagang dalam islam.
Dalam Islam sudah diatur di dalam Al-
Quran, baik nilai-nilai, etika dan yang paling
terpenting menjunjung tinggi kejujuran serta
sikap adil. Kurangnya peran pemerintah
terhadap pemberian izin pendirian bangunan
minimarket maka terjadi ketidakseimbangan
ekonomi yang menyebabkan golongan kecil
merugi bahkan bisa bangkrut. Agama Islam
memang menghalalkan usaha perdagangan,
perniagaan atau jual beli. Namun tentu saja
untuk orang yang menjalankan usaha
perdagangan secara Islam, dituntut
menggunakan tata cara khusus, ada aturan
mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya
seorang Muslim berusaha di bidang
perdagangan agar mendapatkan berkah dan
ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.
Peran KPPU Dalam Mengatasi Persaingan
Usaha Minimaret Dan Dampaknya
Terhadap Kios-Kios Di Kota Palu.
KPPU berperan sebagai lembaga penegak
hukum persaingan usaha, hal itu dikarenakan
KPPU diberikan wewenang untuk dapat
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
435
menindaklanjuti dugaan pelanggaran Undang-
Undang Nomor 5 serta menjatuhkan sanksi
administrasi terhadap pelaku usaha yang
terbukti melanggar Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 dan juga KPPU bertugas menyoroti
persaingan usaha yang meneyebabkan pedagang
kios tidak berdaya dalam menjalankan
usahanya.
Namun kurangnya perhatian, penertiban
dan tidak adanya aturan khusus mengenai
penataan letak minimarket menyebabkan suatu
pasar dapat dikuasai oleh pedagang minimarket.
Dikatakan demikian karena menurut hasil
penelitian yang diperoleh penulis, ada dua
daerah yang dirasa dapat menyebabkan situasi
persaingan usaha tidak sehat antar pedagang
kios dengan minimarket waralaba maupun antar
minimarket waralaba itu sendiri, yakni di daerah
Tatanga dan Mantikulore.
Di kedua daerah tersebut letak gerai
minimarket-minimarket waralaba khususnya
Alfamidi hanya berjarak 100 meter. Letak yang
sangat berdekatan tersebut dirasa sangat
merugikan pedagang kios di sekitarnya karena
secara otomatis, konsumen yang dulunya
berbelanja di pedagang kios saat ini beralih
untuk berbelanja di salah satu minimarket
waralaba tersebut. Hal itu disebabkan karena
produk yang dijual oleh pedangang kios dan
minimarket Alfamidi adalah sama, yaitu produk
kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti
produk makanan dan minuman dalam kemasan
siap saji, kebutuhan sembilan bahan pokok serta
fresh product, dan house holdproduct namun
harga yang ditawarkan sedikit berbeda.
Fasilitas yang nyaman, kelengkapan
produk, dan harga yang relatif murah membuat
minimarket Alfamidi menjadi tujuan utama
masyarakat di sekitar daerah tersebut. Ketika
peneliti melakukan wawancara dengan
konsumen minimarket Alfamidi di daerah
Mantikulore dan Tatanga tersebut, peneliti
mengambil kesimpulan apabila di daerah
tersebut suatu saat ada yang tidak beroperasi
maka mereka akan berpindah untuk berbelanja
di gerai minimarket Alfamidi lainnya, dan
apabila gerai-gerai minimarket Alfamidi
tersebut tutup atau barang dicari tidak tersedia,
maka pilihan terakhir adalah berbelanja di kios
terdekat.
Pihak minimarket yang selalu
mengutamakan pelayanan konsumen dapat
menguntungkan warga sebagai konsumen yang
akan menikmati perbandingan harga yang
bervariatif dan kompetitif, memberikan banyak
pilihan terhadap konsumen baik berupa produk
atau harga, kenyamanan dalam berbelanja dan
menyediakan berbagai macam transaksi
pembayaran leasing, PLN, Listrik, dll, bisa
melakukan pembayaran secara nontunai bahkan
ada beberapa minimarket yang telah
menyediakan mesin Anjungan Tunai Mandiri
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
436
(ATM). Hal inilah yang menjadikan kepuasan
konsumen sebagai tolak ukur kesuksesan
Alfamidi
Di dalam Islam, diharamkan sebagian
menzalimi sebagian yang lain. Salah satu asas
yang mendasari perekonomian Islam adalah
asas saling menguntungkan dan tidak merugikan
pihak lain. Meskipun di dalam Islam tidak
melarang kebebasan dan berkreasi dalam
melakukan usaha namun dalam hal kompetisi
haruslah dengan persaingan yang sehat.
Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya
terhadap tuhannya, terhadap dirinya,
keluarganya, umatnya dan seluruh umat
manusia.
Praktik pendirian minimarket seperti
Alfamidi yang berdekatan dengan kios-kios
kecil ini menimbulkan kemadharatan bagi salah
satu pihak yaitu kios-kios kecil yang ada di
dekat Alfamidi. Karena baik secara langsung
maupun tidak langsung pendirian Alfamidi akan
mengurangi pendapatan atau omset dari para
pemilik kios-kios sehingga para pemilik kios
harus menanggung beban dari pada pendirian
minimarket seperti Alfamidi tersebut.
Pemerintah melalui Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Modern telah berupaya
mengatur keberadaan toko modern. Dalam
perpres tersebut dalam pasal 14
menginstruksikan kepada Menteri Perdagangan
untuk membuat Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern melalui
Peraturan Menteri Perdagangan, maka
dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008.
Seiring dengan pertumbuhan usaha Pasar
Modern, maka perlu diikuti dengan peningkatan
kepastian usaha dan tertib usaha, sehingga
dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern. Dengan diberlakukannya Permendag
Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 maka
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/PER/12/2008 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Permendag Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013 lebih terperinci menjelaskan
mengenai penataan dan pembinaan pasar
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
Pasal 2 berbunyi :
1) “Pendirian Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern
wajib berpedoman pada Rencana
Tata Ruang Wilayah dan Rencana
Detail Tata Ruang Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk
Peraturan Zonasi”
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
437
2) “Peraturan Zonasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota setempat dengan
mempertimbangkan pemanfaatan
ruang dalam rangka menjaga
keseimbangan antara jumlah Pasar
Tradisional dengan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern”
3) “Penyusunan setiap Peraturan
Zonasi harus disesuaikan dengan
peruntukkan zona dimaksud
sebagaimana tercantum dalam
Rencana Detail Tata Ruang”
Pasal 3 berbunyi :
1) “Jumlah Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern,
serta jarak antara Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern
dengan Pasar Tradisional atau toko
eceran tradisional ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah setempat”
2) “Pendirian pasar tradisional, pusat
perbelanjaan dan toko modern wajib
mematuhi ketentuan yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah setempat,
sebagaimana di maksud pada ayat
(1)”.
3) “Pemerintah Daerah setempat dalam
menetapkan jumlah serta jarak
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mempertimbangkan :
a. Tingkat kepadatan dan
pertumbuhan penduduk di
masing-masing daerah sesuai
data sensus Badan Pusat
Statistik (BPS) tahun terakhir;
b. Potensi ekonomi daerah
setempat;
c. Aksebilitas wilayah (arus lalu
lintas);
d. Dukungan keamanan dan
ketersediaan infrastruktur;
e. Perkembangan pemukiman
baru;
f. Pola kehidupan masyarakat
setempat dan/atau;
g. Jam kerja Toko Modern yang
sinergi dan tidak mematikan
usaha toko eceran tradisional
di sekitarnya.
Selajutnya berdasarkan hasil penelusuran
peneliti terhadap Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kota Palu memang belum ada
Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata
cara mendirikan minimarket. Hal ini sesuai
dengan hasil wawancara peneliti terhadap
Bapak Wiwin, HRD Legal Alfamidi yang
mengatakan bahwa mereka baru saja
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
438
mengetahui bahwa ada batas-batas jarak dalam
mendirikan minimarket. Dalam pengurusan izin
pendirian minimarket juga tidak pernah
diberitahukan syarat-syarat atau tata cara
mendirikan minimarket tidak bisa berdekatan
dengan kios atau usaha kecil lainnya.17
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa
mereka tidak pernah mengalami hambatan
dalam pengurusan izin sehingga menurut
mereka tidak ada yang dirugikan dan tidak
melanggar aturan. Pihak Alfamidi juga
mengatakan bahwa mereka hanya berkeinginan
perusahaan dapat membuka banyak gerai
sehingga selain mendapatkan keuntungan, juga
dapat mengurangi pengangguran yang ada di
Kota Palu dengan menciptakan lapangan kerja
untuk berbagai posisi, baik bagian HRD,
Pramuniaga, Kasir, dll.18
Berkaitan dengan hal tersebut Hilman
Pujana, Kepala Kanwil VI Makassar
mengatakan bahwa mereka belum pernah sama
sekali menerima laporan atau menyelidiki kasus
persaingan usaha di Kota Palu, oleh karena data
yang mereka terima ternyata berbeda dengan
yang ada dilapangan. Mereka baru saja
mengetahui bahwa banyak minimarket dan kios
yang saling berdekatan di Kota Palu.19
Lebih lanjut beliau mengatakan
kewenangan pengaturan minimarket dan kios
17 Wawancara tanggal 15 November 2020 18 Wawancara tanggal 15 November 2020 19 Wawancara tanggal 15 November 2020
kecil ada di ranah pemerintah selaku regulator,
sedangkan KPPU melakukan pengawasan
terhadap perilaku pelaku usaha dalam
persaingan dengan pelaku usaha lainnya, sesuai
dengan pasal pasal larangan dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.20
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran
yang dilakukan pelaku usaha, maka KPPU akan
melakukan upaya penegakan hukum, tetapi
apabila persaingan usaha tidak sehat difasilitasi
oleh kebijakan pemerintah maka KPPU
berwenang untuk memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah untuk
mengubah kebijakan yang tidak selaras dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.21
Hilman Pujana juga mengatakan bahwa
pernah ada Perkara persaingan usaha tidak sehat
yang terjadi pada awal berdirinya KPPU yakni
Perkara No. 03/KPPU-L-I/2000 tentang dugaan
pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 yang dilakukan oleh PT. Indomarco
Pristama di Jabodetabek. Namun KPPU tidak
menemukan adanya pelanggaran terhadap pasal-
pasal larangan di dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 (pasal 4 s.d 29), tetapi
dalam Putusan No. 03/KPPU-L-I/2000 tentang
dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Indomarco
Pristama di Jabodetabek, terlapor diminta
20 Wawancara tanggal 04 Desember 2020 21 Wawancara tanggal 04 Desember 2020
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
439
memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan pelaku usaha dan kepentingan
umum, serta substansi untuk meningkatkan
efisiensi ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Adapun fakta yang
diperoleh dalam putusan tersebut, diantaranya
sebagai berikut:
a. Toko Indomaret menawarkan harga
yang sangat murah dikarenakan
adanya distribution center yang
dibangun sehingga mampu memotong
rantai distribusi;
b. Toko Indomaret mampu memberikan
program diskon untuk produk tertentu
dengan jangka waktu tertentu;
c. Toko Indomaret menjual kebutuhan
rumah tangga dengan pelayanan yang
baik dan suasana yang nyaman;
d. Toko kelontong/tradisional tidak
mampu bersaing dengan Toko
Indomaret dari segi harga dan
pelayanan sehingga Toko Indomaret
dapat mengalahkan pengecer-
pengecer tertentu kecuali pengecer-
pengecer yang efisien;
e. Keterangan PD. Pasar Jaya
menyampaikan keberadaan Indomaret
didekat lokasinya hanya berjarak 50
meter mempengaruhi omset penjualan
yang turun sampai dengan 60%;
f. Survey dari 20 toko kelontong yang
berjarak < 300 m dengan Indomaret
merasakan turunnya omset karena
ketersediaan barang, harga dan
pelayanan tetapi tidak dapat
membuktikan karena tidak adanya
pembukuan;
g. Survey dari 150 konsumen
menyatakan 97% senang akan adanya
Indomaret; 93% tempatnya
menyenangkan dan nyaman; 60%
mudah memperoleh kebutuhannya;
secara total konsumen setuju
keberadaan Indomaret 69,4%, tidak
setuju 16,1% dan tidak tahu 14,5%.
Pertimbangan Majelis Komisi:
a. Pendirian Toko Indomaret kurang
memperhatikan warung kecil/toko
kelontong sehingga menimbulkan
keresahan serta menerapkan stategi
manajemen modern yang tidak dapat
diikuti oleh toko kelontong/warung
kecil
b. Toko Indomaret mendapatkan
perizinan tempat usaha dilokasi yg
tidak tepat
c. Toko kelontong/warung kecil kalah
bersaing karena kendala manajemen
yang tradisional, skala ekonomi kecil,
keterbatasan akses terhadap jalur
distribusi, kendala SDM dan Modal
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
440
sehingga persaingan langsung jarak
dekat harus dihindari untuk
mengurangi kerugian dampak sosial
ekonomi.
Putusan KPPU No. 03/KPPU-L-I/2000 :
a. Menyatakan bahwa Terlapor dalam
pengembangan usahanya kurang
memperhatikan prinsip keseimbangan
sesuai asas demokrasi ekonomi dalam
menumbuhkan persaingan sehat
antara kepentingan pelaku usaha
dengan kepentingan umum;.
b. Memerintahkan kepada Terlapor
untuk menghentikan ekspansinya di
pasar-pasar tradisional yang
berhadapan langsung dengan
pengecer kecil dalam rangka
mewujudkan keseimbangan
persaingan antar pelaku usaha besar,
pelaku usaha menengah dan pelaku
usaha kecil;
c. Menyatakan bahwa Terlapor dalam
mengembangkan usahanya untuk
melibatkan masyarakat setempat
diantaranya dengan memperbesar
porsi kegiatan
waralaba;Merekomendasikan kepada
Pemerintah melakukan pembninaan
dan pemberdayaan usaha kecil
menengah agar memiliki daya saing;
d. Merekomendasikan kepada
Pemerintah untuk segera
menyempurnakan dan
mengefektifkan pelaksanaan
peraturan dan langkah-langkah
kebijakan yang meliputi antara lain
dan tidak terbatas pada kebijakan
lokasi dan tata ruang, perizinan, jam
buka, dan lingkungan sosial;
e. Merekomendasikan kepada
Pemerintah segera melakukan
pembinaan dan pemberdayaan usaha
kecil menengah atau pengecer kecil
agar memiliki daya saing lebih tinggi
dan dapat berusaha secara
berdampingan dengan usaha-usaha
menengah atau besar;
f. Menyatakan untuk melakukan kajian,
monitoring, dan penyelidikan lebih
lanjut terhadap dugaan adanya
praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat yang dilakukan oleh
pelaku-pelaku usaha yang terkait
dengan usaha eceran dalam jalur
vertikal termasuk dugaan praktek
diskriminasi harga dan perjanjian
tertutup
Minimarket dan kios memiliki
karakteristik yang berbeda dan tidak dapat
dipersaingkan secara langsung. Berkaitan
dengan minimarket yang saling berdekatan
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
441
dengan kios-kios, berdasarkan Positioning
Paper KPPU kebijakan zonasi merupakan
sebuah kebijakan yang mencoba menghindarkan
terjadinya persaingan head to head antara ritel
modern dalam hal ini minimarket dengan ritel
kecil/tradisional seperti kios.
Hal ini disebabkan ukuran keduanya yang
berbeda apabila dibandingkan dari sudut kapital,
sehingga kemampuan menciptakan value
creation keduanya juga berbeda. Apabila kedua
pelaku tersebut disatukan dalam satu zonasi dan
berhadapan head to head, maka bisa
dibayangkan bagaimana akhir persaingan dari
keduanya. Zonasi merupakan sebuah upaya
untuk menciptakan equal playing field, sehingga
persaingan diharapkan berlangsung dalam
suasana yang sangat sehat (fair competition)
karena berada dalam ”kelas” yang sama.
Sesungguhnya dengan melakukan zonasi,
maka ketika zona-zona ditetapkan untuk
hipermarket, maka pada saat itu ada semangat
untuk membatasi hipermarket di wilayah
tersebut, begitupula dengan minimarket. Hal ini
misalnya disampaikan oleh KPPU kepada
Pemerintah agar tidak membangun ritel modern
untuk berhadapan langsung dengan ritel
kecil/tradisional. Makna sesungguhnya adalah
membatasi jumlah ritel modern.
Melalui zonasi ini pada akhirnya, market
power yang dimiliki hypermarket atau ritel
modern lainnya tidak akan berkembang pesat.
Hal ini terjadi karena mereka tetap terbatas
jumlahnya walaupun ada anggapan bahwa
hypermarket/ritel modern merupakan tempat
berbelanja yang nyaman, murah dan mudah
tetapi karena jumlahnya sedikit maka
bargaining power mereka tidak terlalu besar.
Hal ini disebabkan masih banyaknya alternatif
lain bagi konsumen untuk mendapatkan
produknya. Hal ini akan berbeda jika konsumen
dapat menemukan tempat belanja
hipermarket/ritel modern dengan cepat karena
tersedia banyak, maka dipastikan ritel
tradisional/kecil akan tergerus dan pelan tapi
pasti menghilang dari peredaran ritel nasional.
Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah
pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan
telah mengeluarkan Permendag Nomor 70
Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern. Pengaturan
yang tertuang dalam permendag tersebut masih
bersifat umum dan pengaturan detailnya serta
pengimplementasian dalam peraturan/kebijakan
di daerah. Mengacu pada hal tersebut, maka
pemerintah daerah harus segera membuat
regulasi Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern agar tidak ada lagi minimarket-
minimarket yang berdekatan dengan kios-kios
kecil yang dapat menimbulkan persaingan usaha
yang tidak sehat.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
442
KPPU didalam pengawasan persaingan
usaha masih saja menemui kendala meskipun
telah ada Permendag Nomor 70 Tahun 2013
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern yaitu masih adanya pelaku usaha yang
tidak kooperatif dalam memberikan data dan
informasi kepada KPPU.22
Terhadap kondisi
tersebut, KPPU melakukan upaya persuasive
terhadap pihak yang tidak kooperatif tersebut.
Jalan terakhir yang dapat dilakukan KPPU
adalah meminta bantuan penyidik untuk dapat
menghadirkan para pihak, sesuai dengan pasal
41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang
berbunyi:
1. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang
diperiksa wajib menyerahkan alat
bukti yang diperlukan dalam
penyelidikan dan atau pemeriksaan;
2. Pelaku usaha dilarang menolak
diperiksa, menolak memberikan
informasi yang diperlukan dalam
penyelidikan dan atau pemeriksaan,
atau menghambat proses penyelidikan
dan atau pemeriksaan.;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat
(2), oleh Komisi diserahkan kepada
penyidik untuk dilakukan penyidikan
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
22 Wawancara tanggal 04 Desember 2020
Selain itu, masyarakat juga dapat
melaporkan jika terjadi persaingan usaha tidak
sehat.23
Sesuai dengan pasal 38, masyarakat
dapat melaporkan dugaan tindak pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara
tertulis dengan menyertakan identitas pelapor.
Laporan dapat dikirimkan ke KPPU pusat
maupun kantor wilayah yang berada dalam
lingkup kerja KPPU. Laporan dapat
disampaikan melalui surat maupun email.
Contoh apabila laporan berasal dari Kota Palu,
maka laporan tersebut dapat dikirimkan ke
KPPU Kanwil VI.24
Adapun format kelengkapan laporan tersebut
memuat:
a. Laporan ditujukan langsung kepada
Ketua KPPU dengan perihal Laporan
atau Pengaduan. Surat laporan dapat
dikirimkan melalui alamat berikut ini:
Kepada:
Ketua Komisi Pengawas Persaingan
Usaha
Cq. Kepala Kantor Wilayah VI KPPU
di Makassar
Gedung Keuangan Negara (GKN) II
Lantai 6
Jl. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar
– Sulsel
23 Wawancara tanggal 04 Desember 2020 24 Wawancara tanggal 04 Desember 2020
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
443
Telp. 0411-429927/ Fax. 0411-
429958 E. [email protected]
b. Identitas Pelapor
Pelapor mencantumkan identitas
lengkap yang dapat dapat dihubungi.
Setidaknya mencantumkan
keterangan mengenai nama, alamat,
nomor telepon/ faks.
c. Identitas Terlapor
Pelapor mencantumkan identitas
lengkap pihak yang diduga
melakukan pelanggaran terhadap
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Pihak Terlapor dapat lebih dari satu.
Setidaknya mencantumkan
keterangan mengenai: nama,- alamat,
nomor telepon/ faks.
d. Penjelasan Kronologis.
Kejadian Pelapor menjelaskan secara
urut peristiwa-peristiwa yang
melatarbelakangi terjadinya
pelanggaran Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999. penjelasan sebaiknya
ditulis dengan Bahasa Indonesia yang
baik dan benar, sederhana serta
difokuskan hanya pada penjelasan
mengenai dugaan pelanggaran.
e. Dugaan pasal yang dilanggar
Pelapor menentukan pasal mana dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 yang diduga dilanggar oleh
Terlapor. Pelapor juga menjelaskan
indikasi pelanggaran yang telah
dilakukan oleh Terlapor untuk
masing-masing pasal. Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat
diperoleh di http://www.kppu.go.id
f. Dokumen pendukung, Pelapor
melampirkan dokumen-dokumen
yang dapat dijadikan alat bukti
dugaan pelanggaran Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999
g. Saksi-saksi, pelapor sebaiknya
melampirkan identitas pihak-pihak
yang dapat dijadikan saksi.
Berdasarkan kewenangan KPPU pasal 36
huruf (b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999
bahwa KPPU berwenang melakukan penelitian
tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau
tindakan pelaku usaha yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat. Sehingga,
sumber perkara di KPPU ada 2 (dua) yakni
berasal dari laporan masyarakat dan penelitian
inisiatif KPPU, kondisi tersebut menandakan
KPPU dalam memulai perkara tidak hanya
menunggu laporan dari masyarakat, tetapi dapat
berasal dari penelitian inisiatif apabila
menemukan adanya dugaan pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Untuk memaksimalkan tugas dan fungsi
KPPU dalam mengawasi persaingan usaha,
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
444
menurut hemat penulis KPPU perlu melakukan
beberapa hal, antara lain:
a. Bekerjasama dengan stakeholder
terkait, seperti lembaga penegakan
hukum lainnya, peemrintah daerah,
dsb.
b. Mengoptimalkan pemantauan isu
persaingan usaha melalui media;
c. Melakukan survey terhadap
ketersediaan bahan pokok
d. Memberikan edukasi kepada
masyarakat terkait hal-hal apa saja
yang termasuk dalam persaingan
usaha tidak sehat melalui sosialisasi,
advokasi, menerima konsultasi dan
webinar.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Prosedur dan syarat pemberian izin pendirian
minimarket di Kota Palu tidak
memperhatikan penataan jarak minimarket
dan kios sehingga sangat dapat memberikan
dampak negatif terhadap eksistensi kios-kios
kecil seperti berkurangnya jumlah pembeli
dan menurunya pendapatan pedagang kios.
2. Peran KPPU dalam mengatasi persaingan
usaha minimarket dan kios-kios di Kota Palu
belum ada padahal KPPU bertugas menyoroti
dan melakukan pengawasan terhadap
perilaku pelaku usaha minimarket yang dapat
menyebabkan pedagang kios tidak berdaya
dalam menjalankan usahanya.
Saran
1. Hendaknya pemerintah dapat membuat
peraturan daerah yang mengatur tentang
penataan jarak minimarket dan pedagang
kecil lainnya serta syarat dan prosedur
dalam pemberian izinnya agar tercipta
persaingan usaha yang sehat sehingga dapat
mengurangi dampak negatif adanya
minimarket terhadap pendapatan maupun
eksistensi kios dan usaha-usaha kecil
lainnya.
2. Sebaiknya pihak KPPU melakukan inspeksi
mendadak (sidak) tiap 6 (Enam) bulan sekali
agar dapat mengontrol dengan baik
persaingan-persaingan usaha serta
memberikan arahan kepada pemerintah agar
turut membantu menciptakan persaingan
usaha yang sehat didalam lingkungan
masyarakat.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
445
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Konteks, Jakarta.
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Anti Monopoli, 2002PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Arie Siswanto, 2016, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor.
Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
B. Nadapdap, 2009, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta
Budi L. Kagramanto, 2008, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undang-Undang
Nomer 5 Tahun 1999), Laros, Surabaya.
Edi Suharto, Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos, diselenggarakan oleh Universitas
Gadjah Mada,2006
Gunarto Suhardi.2002 Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi .Universitas Atmajaya.
Cetakan Pertama, Yokyakarta.
Gunawan Widjaja. 2002 Seri Hukum Bisnis Lisensi atau waralaba. PT.Raja Grafindo Persada
Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha, Kencana Pranada Group, Jakarta
Jimly Asshiddiqie, 2008, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Konpres, Jakarta.
Johnny Ibrahim, 2009, Hukum Persaingan Usaha “Filosofi, Teori, dan Implikasi penerapannya di
Indonesia”, Cet. ke 3, Bayumedia Publishing, Malang.
Lanny Kusumawati, 2007, Hukum Persaingan Usaha, Laros, Sidoarjo.
Mustafa Kamal Rokan, 2012, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya Di Indonesia,
Rajawali Pers, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Predana Media Group,
Jakarta.
R. Usman, 2004, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo, Jakarta.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021
446
Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, Hukum Larangan PraktikMonopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor
Suhari dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, Hukum Larangan Prakktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.
Susanti Adi Nugroho, 2012, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta
Penerapan Hukumnya, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 yang mengatur tentang pasar modern dan
pasar tradisional.
Sumber Lainnya
Idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
KPPU, Super body tapi “Ringkih”, diakses dari http://www.hukumonline. com, tanggal 8 Desember
2010. Lubis, Todung Mulya, “Perlu Judicial Review
Legal Resources, Statutes Relating to Both Missions, diakses dari www.ftc. Gov.
Niko Prasetia, Tugas dan Wewenang KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diakses dari
https://nikoprasetia.wordpress. Com.
Rusno, Dampak Pesatnya Mini Market Waralaba Terhadap Usaha Kecil (Jenis Ritel), Jurnal
Ekonomi Modernisasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kanjuruhan, Malang, 2008. Diakses dari
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id
Undang-Undang Anti Monopoli”, diakses dari http://www.antaranews.com.
Yudanov, Periode Revitalisasi Peran KPPU, diakses dari http://www.kppu. go.id, Kategori: Liputan
Khusus.