Hasil Survei Operasional dan Dampak Program Keluarga ... Riset...2% 1% 10% 2% Barat Tengah Timur Seluruh wilayah Preferensi metode penarikan dana PKH berdasarkan wilayah (n=587) Melalui

Hasil Survei Operasional dan Dampak Program KeluargaHarapan (PKH)Mei, 2019

Untuk mengevaluasi

implementasi digitalisasi PKH,

terutama dari perspektif

Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) dan mengidentifikasi

kendala operasional yang

penting – jika ada

Untuk memberikan

gambaran mengenai

perilaku utama KPM

dalam bidang

kesehatan, pendidikan

dan kesejahteraan

sosial

Untuk mengukur outcomes

dari dampak utama PKH

dalam hal perubahan perilaku

di indikator-indikator

tertentu yang terkait dengan

kesehatan, pendidikan dan

kesejahteraan sosial

Catatan:

1. Riset ini tidak menganalisa dampak jangka panjang dari PKH kepada KPM,

2. Riset ini tidak menganalisa inklusi, validasi dan proses graduasi KPM

Tujuan riset

3 All rights reserved. This document is proprietary and confidential.

Metodologi (1)

• Menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif

• Metode kuantitatif mencakup asesmen proses dan dampak, sementara metode kualitatif mencakup

asesmen perilaku dan persepsi KPM terhadap PKH

• Untuk melakukan asesmen dampak dari PKH terhadap outcomes utama, digunakan pendekatan quasi-

experimental

• Outcomes utama didapatkan dari perbandingan antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan non

KPM PKH yang memiliki kelas sosial – ekonomi serupa. Pemilihan KPM PKH dan non KPM PKH dilakukan

secara acak

* Graphics presented here are for explanatory purposes only

Desain riset


Metodologi (2)Strategi sampling

Fase 1

•Dari kelompok pulau yang berbeda (wilayah), total 15 provinsidipilih secara acak

Fase 2

•Dari setiap provinsi yang terpilih, 2 kota/kabupaten dipilih secaraacak

Fase 3

•Dari setiap kota/kabupaten yang terpilih, 2 kecamatan dipilihsecara acak

Fase 4

•Dari setiap kecamatan yang terpilih, desa yang memiliki batasminimum keluarga untuk setiap kelompok dipilih secara acak

Fase 5

•Dari setiap desa yang terpilih, keluarga dari setiap kelompok(treatment dan control) dipilih secara acak

Mengadopsi multi-stage stratified cluster random sampling untuk memilih keluarga yang akan digolongkan dalamkelompok treatment (KPM PKH) dan kelompok control (non KPM PKH)

𝒏 =

𝒁𝟏−

𝜶𝟐

ሻ𝟐ഥ𝝅(𝟏 − ഥ𝝅 + 𝒁𝟏−

𝜷𝟐

ሻ𝝅𝒄 𝟏 − 𝝅𝒄 + 𝝅𝒕(𝟏 − 𝝅𝒕𝟐

𝝅𝒄 − 𝝅𝒕 𝟐

Ukuran sampel diperkirakan dengan menggunakan

rumus sebagai berikut, dengan mengasumsikan:

Kelompok Treatment – 1.400 keluarga

Kelompok Control – 1.400 keluarga

• Memadai untuk minimum detectable effect

(MDE) 8% dalam variabel-variabel outcome

antara kelompok treatment dan control

• Memadai untuk memberikan perkiraan

confidence level 95% dan power 80%

• Design effect 2 digunakan untuk

menyesuaikan efek dari klastering


Tipe - II Fuzzy Regression Discontinuity Design (RDD) digunakan berdasarkan data persentile dalam Basis

Data Terpadu (BDT)

Desain RD secara grafis

* Graphics presented here are for explanatory purposes only

Berdasarkan BDT yang diperoleh untuk kecamatan

terpilih, keluarga yang berada dalam persentil 11

sampai dengan 20 dipisahkan dengan cut off persentil

15. Data ini kemudian digunakan sebagai kerangka

sampling untuk memilih responden KPM PKH dan non

KPM PKH secara acak

Metodologi (3)Fuzzy Regression Discontinuity Design


Distribusi sampel survei

Survei ini mencakup 15 provinsi dan 28 kota/kabupaten di Indonesia. Untuk kepentingan Analisa,

kami membagi provinsi tersebut menjadi 3 wilayah yaitu Barat (pulau Sumatera dan Kalimantan),

Tengah (pulau Jawa) dan Timur (pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua)

Total sampling

+24 wawancara mendalam dengan

KPM dan Pendamping PKH

1.466KPM PKH

1.437Non

KPM PKH

Kalimantan (16%)

Kalimantan Barat

dan

Kalimantan Timur

Sumatera (2%)

Sumatera Utara,

Sumatera Barat dan

Kepulauan Riau

Sulawesi (4%)

Sulawesi Utara

Jawa (52%)

DKI Jakarta, Banten, Jawa

Barat, Jawa Tengah dan

Jawa Timur

Maluku (2%)

Maluku dan

Maluku Utara

Papua (2%)

Papua

Nusa Tenggara (2%)

Nusa Tenggara Timur

Asesmen operasionalPKH

Mayoritas KPM menarik dana PKH di mesin ATM dibandingkan agen

bank dan e-Warung KUBE

57%

73%64%

69%

13% 15%18% 15%15%

8%2%

10%10%2%

15%7%5% 1% 1% 3%

Barat Tengah Timur Seluruh wilayah

Lokasi penarikan dana PKH berdasarkan wilayah(n = 1.465, multiple responses)

Mesin ATM Agen bank Staf bank keliling Kantor cabang e-Warung KUBE

“Saya lebih suka ke ATM karena dapat mengambil dananya secara utuh, dan tidak perlu keluar uang terima kasih dan

sirih pinang.”

KPM di Alor

10 menit15 menit

20 menit

Median waktu yang ditempuh KPM untuk mencapai lokasipenarikan PKH berdasarkan wilayah (n = 1.465)

Barat Tengah Timur

KPM di wilayah Timur menempuh waktu lebih lama dan mengeluarkan

biaya relatif lebih tinggi untuk transportasi

Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-

Rp. 12.000,-

Median dari biaya transportasi atau biaya pengantaran dana PKH berdasarkan wilayah (n = 931)

Barat Tengah Timur

47%

20%16%

7% 6% 4%

Kendaraan sendiri(sepeda, motor)

Kendaraan umum(Ojek/becak)

Berjalan kaki Kendaraan umum besar(angkot/bus)

Tidak pergi, danadiantar ke rumah

Sewa kendaraan umumbersama KPM lain

Ragam moda transportasi yang digunakan KPM untuk menuju lokasi penarikan (n = 1.466)

• Kabupaten Keerom di Papua membutuhkan waktu sampai dengan 30 menit untuk mencapai lokasi penarikan dana PKH

• Biaya transportasi atau pengantaran dana PKH tertinggi terjadi di provinsi NTT, yaitu mencapai Rp. 50.000,- per jadwal penarikan

Ya82%

Tidak18%

KPM menarik semua dana PKH sekaligus di setiap jadwal pencairan (n = 1.451)

82% KPM menarik semua dana sekaligus dalam setiap pencairan

49%

59%62%

55%

22%18%

9%

18%19%

11%

27%

16%

3% 4%0%

3%5%8%

1%6%

2% 1% 1% 1%


Alasan KPM untuk menarik semua dana PKH sekaligus berdasarkanwilayah (n = 1.197, multiple responses)

Butuh uang kas secepatnya

Atas instruksi pendamping PKH/agen bank/e-Warung KUBE

Takut dana akan ditarik bank kembali

Lokasi pencairan tidak selalu buka setiap hari

Hanya tahu harus langsung diambil sekaligus

Lainnya

“Saya khawatir jika KPM menyimpan uang dalam

jangka waktu lama (lebih dari 1 tahun) maka dana

tabungan tersebut akan ditarik oleh Pemerintah”

Pendamping PKH di Pandeglang


86% KPM paham bahwa PKH merupakan program dari pemerintahpusat

85% 87%91%

86%

6% 4% 6%16%

7% 7%2%

16%


Kesadaran KPM terhadap PKH berdasarkan wilayah (n = 1.466)

Pemerintah pusat

Pemerintah daerah

Saya tidak tahu


Mayoritas KPM belum pernah menerima sanksi terkait dengankomponen PKH

Ya (0,2%)

Tidak (90,5%)

Saya tidak tahu (9,3%)

Sanksi terkait dengan komponen PKH (n = 1.466)

“Kalau ada KPM yang tidak patuh, saya lapor ke Koordinator

Kecamatan dan minta arahannya. Biasanya kalau terjadi kita nanti

kunjungi rumahnya untuk mencari tahu alasannya. Biasanya kita

ingatkan juga (ke KPM) tentang kewajiban mereka, dan resikonya

dana bisa ditunda kalau tidak patuh. Waktu pencairan lewat Kantor

Pos lebih mudah, karena Pendamping bisa langsung minta pada

pegawai kantor pos untuk menahan pencairan. Sekarang sulit karena

dana ditransfer langsung ke rekening KPM.”

Pendamping PKH di Salahutu


Sebagian besar dana PKH digunakan untuk keperluan sekolah anak

74%67%

58% 54%42%

33%25% 23% 19% 12%

4% 2%

Beliperlengkapan

sekolah

Bayar SPP Bayar ongkossekolah

Beli tambahanbahan pangan

keluarga

Bayar kegiatanekstrakurikuler

Bayar biayapendaftaran/daftar ulang

sekolah

Beli vitamin/suplemenkesehatankeluarga

Bayar tagihankebutuhan

rumah

Bayartransportasi ke

puskesmas

Bayar jasakesehatan dipuskesmas

Tambahanmodal usaha

Bayar cicilanhutang

Penggunaan dana PKH (n=1.465, multiple responses)

“Pendamping PKH meminta kami untuk menggunakan sebagian dana PKH sebagai modal untuk memulai usaha sendiri. Saya berinisiatif untuk

berjualan gorengan dan dijual ke warung dan sekolah dekat sini. Hasil usaha ini lumayan jumlahnya untuk menambah pemasukan keluarga saya.”

KPM di Tanjung Balai Karimun


Pelaksanaan P2K2 belum terjadi secara seragam di seluruh wilayah, dan modul pengasuhan dan pendidikan anak mendominasi topik P2K2

66%

89%

74% 79%

34%

11%

26% 21%

Barat Tengah Timur Seluruhwilayah

% KPM mengikuti P2K2 dalam 6 bulanterakhir berdasarkan wilayah (n=1.466)

Ya Tidak

74%86%

75% 72%63%

Modul Kesehatandan Gizi

ModulPengasuhan danPendidikan Anak

ModulPerlindungan

Anak

ModulPengelolaanKeuanganKeluarga

Modul PelayananKesejahteraanSosial - Lansiadan Disabilitas

Berat

Topik P2K2 yang diterima oleh KPM (n = 1.466)

P2K2 belum dapat dilaksanakan secara merata karena masih banyak Pendamping PKH yang belum mendapatkan pelatihan lengkap dari

Kementerian Sosial

“Saya sudah setahun lebih menjadi Pendamping PKH namun sampai sekarang belum mendapat toolkit dan pelatihan lanjutan dari

pusat. Saya membuat perlengkapan P2K2 bersama tim untuk memudahkan penyampaian materi modul, dan biaya pembuatan

perlengkapan ini berasal dari uang saya sendiri.” - Pendamping PKH di Tanjung Balai Karimun


Secara umum tingkat kepuasan KPM tinggi terhadap PKH terutamaaspek operasional

31% 62% 6% 1%

Kepuasan terhadap lokasi penarikan (n = 1.466)

Sangat puas Puas Netral Tidak puas Sangat tidak puas

28% 66% 6%

Kepuasan terhadap proses transaksi penarikan(n = 1.466)

24% 69% 6%

Kepuasan terhadap ketepatan waktu transfer dana PKH ke rekening KPM (n = 1.466)

23% 69% 8%

Kepuasan terhadap penanganan komplain (n = 1.466)

25% 69% 6%

Kepuasan terhadap Pendamping PKH (n = 1.466)


Saran perbaikan untuk PKH dan Pendamping PKH

46%

66%

40%

18%10% 10%

15% 13%

31%

14%5% 6%8% 6%

13%

Barat Tengah Timur

Saran dari KPM untuk perbaikan PKH (n = 633, multiple responses)

Dana PKH ditransfer per bulan Penyelesaian kendala lebih cepat dan lebih baik

Pengurangan waktu antrian Pengurangan kendala sistem

Fleksibilitas memilih faskes/fasdik/fasilitas untuk aktivitas sosial

41%

52%

37%34%26%

43%

17%11% 9%8% 11% 11%

Barat Tengah Timur

Saran dari KPM untuk perbaikan layanan Pendamping PKH (n = 362, multiple responses)

Lebih informatif - terkait PKH dan topik lainnya Lebih sering berkunjung ke KPM Lebih ramah/bersahabat Dapat berbahasa daerah sesuai lokasi


Meski terdapat kendala sistem/jaringan di beberapa daerah, 98% KPM lebihmenyukai KKS untuk penarikan dana PKH

98% 99%90% 98%

2% 1% 10% 2%

Barat Tengah Timur Seluruhwilayah

Preferensi metode penarikan dana PKH berdasarkan wilayah (n=587)

Melalui KKS Melalui kantor pos

40% 22% 39% 31%

60% 78% 61% 69%


Kendala saat penarikan dana PKH berdasarkan wilayah (n = 1.466, multiple responses)

Ya Tidak

25%30%

23%27%

10%15%

35%

15%

23%

5% 4%

14%15% 11%16% 14%12% 15%

1%

11%

Barat Tengah Timur Seluruh Wilayah

Jenis kendala saat penarikan dana PKH berdasarkan wilayah(n = 510, multiple responses)

Antrian panjang/lamaLokasi pencairan PKH terlalu jauhkendala sistem bank/sinyalLupa PINMasalah terkait saldo/dana PKH (cth: saldo kosong)


86% KPM baru pertama kali memiliki rekening bank

19% 11% 19% 14%

81% 89% 81% 86%


Kepemilikan rekening bank untuk pertama kalinya(n=1.466, multiple responses)

Sudah punya rekening sebelumnya KKS adalah rekening pertama


17% KPM menggunakan rekening KKS untuk transaksi keuanganlainnya, dengan transaksi terbanyak menabung

Ya17%

Tidak83%

KPM yang menggunakan KKS untuk transaksi keuanganlainnya (n = 1.466, multiple responses)

37% 36%

64%

39%

65% 68%

26%

63%

22%36% 33% 31%

15% 15% 18% 15%7% 2% 5% 4%


Alasan KPM yang tidak menggunakan KKS untuk transaksi keuangan lainnya(n = 1.225, multiple responses)

Tidak tahu fitur rekening Tidak cukup saldo Tidak tahu cara transaksi Memilih tunai Tidak yakin aman

61%

39%

18%14%

8%

Jenis transaksi keuangan lainnya(n = 239, multiple responses)

Bayar tagihan

Kirim Uang

Pembelian

Terima uang

Menabung

Analisa deskriptifuntuk komponen PKH

11% perempuan dari perempuan adalah kepala keluarga dan mayoritasKPM adalah KPM baru yang menerima PKH sejak 2017

Umum

49% perempuan

11% kepala keluarga

Setiap keluarga memiliki rata-rata 4

anggota keluarga

27% tidak bekerja

18% buruh lepas

29 wiraswasta

91% pendidikan formal

46% sekolah dasar

9% tidak pernah sekolah

Pekerjaan > 21 tahun Pendidikan > 21 tahun

34% 201831% 2017

35% < 2016

Kepersertaan PKH

Syarat dan Kewajiban yang Harus Dipenuhi oleh KPM PKH (1/2)

Ibu hamil/nifas Anak usia 1 – 6 tahun

• Pemeriksaan kehamilan di

faskes sebanyak 4 kali dalam 3x

trimester

• Melahirkan oleh tenaga

kesehatan di faskes

• Pemeriksaan kesehatan Ibu

nifas 4x selama 42 hari setelah

melahirkan

Bayi (0 – 11 bulan)

Usia 0 – 11 bulan :

• Pemeriksaan kesehatan bayi 3x

dalam 1 bulan pertama

• ASI eksklusif 6 bulan pertama

• Imunisasi dasar lengkap

• Timbang & ukur badan setiap bulan

• Pemantauan perkembangan minimal

2x setahun

• Mendapat suplemen vitamin A 1x

pada usia 6-11 bulan

Usia 6 - 11 bulan :

Mendapat suplemen vitamin A

Usia 1-5 tahun :

• Imunisasi tambahan

• Timbang badan setiap bulan

• Ukur tinggi badan 2x setahun

• Mendapat suplemen vit A 2x setahun

Usia 5-6 tahun :

Timbang, ukur, dan pemantauan

perkembangan minimal 2x setahun

Syarat dan Kewajiban yang Harus Dipenuhi oleh KPM PKH (2/2)

Anak usia 6 – 21 tahun yang

belum menyelesaikan

pendidikan SD sampai SMA

Lansia > 60 tahun dan

penyandang disabilitas berat

•Terdaftar di sekolah/pendidikan

kesetaraan

•Minimal 85 % kehadiran dikelas

Lansia 60 tahun ke atas :

• Pemeriksaan kesehatan dapat

dilakukan oleh tenaga kesehatan/

mengunjungi Puskesmas santun

lanjut usia (jika tersedia)

• Layanan home care (keluarga

merawat, memandikan, dan

mengurusi KPM lansia)

• Lansia mengikuti kegiatan day

care dilingkungan tempat tinggal

(lari/jalan pagi, senam sehat, dst)

minimal 1x setahun

Disabilitas Berat :

• Layanan home care

(keluarga merawat,

memandikan, dan

mengurusi KPM

disabilitas)

• Pemeriksaan kesehatan

dapat dilakukan oleh

tenaga kesehatan melalui

kunjungan ke rumah

(home visit)


Non KPM PKH

< 4 kali : 78%

>= 4 kali : 22%

83% KPM melakukan pemeriksaan kehamilan minimum 4 kali sesuaiketentuan PKH

5% 1% 5% 3%

95% 99% 95% 97%


% KPM yang melakukan pemeriksaankehamilan berdasarkan wilayah (n = 155)

Tidak Ya

83% 83% 86% 83%

17% 17% 14% 17%


Frekuensi pemeriksaan kehamilanberdasarkan wilayah (n = 155)

Minimum 4 kali Kurang dari 4 kali

Non KPM PKH

Ya: 96%

Tidak: 4%


Penggunaan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk melahirkan

43%48%

66%

49%

9%6% 7%

48% 46%

17%

44%


Fasilitas kesehatanyang digunakan KPM

saat melahirkanberdasarkan wilayah (n = 167)

Faskes pemerintah Faskes swasta Bidan

17% 15%18% 16%

79%

68%64%

73%

3%

13% 14%9%

2% 2% 1%1% 1% 1%


Tenaga kesehatan yang membantu KPM dalam melahirkan

berdasarkan wilayah (n = 1.320)

Dokter Bidan Dukun beranak Dukun beranak didampingi bidan Keluarga

Sebagian KPM masih bergantung pada tenaga bidan untuk melahirkan dibandingkan dengan dokter

Riskesdas 2018*

Dokter : 30%

Bidan : 63%

Riskesdas 2018*

Faskes Pemerintah : 31%

Faskes swasta : 23%

Bidan : 29%

*Sumber: Ringkasan Riskesdas 2018 – halaman 159 dan 160

Non KPM PKH

Dokter: 14%

Bidan: 67%


Hanya 18% KPM yang melakukan pemeriksaan kesehatan minimum 4 kali pada masa nifas. Wilayah Timur memiliki tingkat kepatuhan paling rendah (4%)

14%6%

13% 10%

71% 69%

83%72%

15%25%

4%

18%


Pemeriksaan kesehatan dalam 42 hari setelah melahirkan/masa nifasberdasarkan wilayah (n = 159)

Tidak pernah Kurang dari 4 kali Minimum 4 kali

“Saya merasa pemeriksaan kehamilan lebih penting karena saya tidak dapat melihat kondisi fisik bayi secara langsung. Setelah

melahirkan dan melihat kondisi bayi saya sehat, saya merasa tidak perlu lagi sering-sering memeriksakan kesehatan saya dan anak saya.

Kecuali saya atau anak sakit.”

KPM di Tanjung Balai Karimun dan Salahutu

Non KPM PKH

Tidak pernah : 15%

< 4 kali : 70%

>= 4 kali : 15%


Non KPM PKH

Tidak pernah : 8%

< 3 kali : 70%

>= 3 kali : 22%

93% KPM melakukan pemeriksaan kesehatan anak usia 1 bulansebanyak minimal 1 kali

8% 6% 4% 6%

78%

55%

87%

69%

14%

39%

9%

25%


Pemeriksaan kesehatan anak usia 1 bulan berdasarkan wilayah(n = 159)

Tidak pernah Kurang dari 3 kali Minimum 3 kali

Riskesdas 2018*

>= 1 kali : 84,1%

*Sumber: Ringkasan Riskesdas 2018 – halaman 177

Namun demikian, hanya 25% KPM yang memenuhi ketentuan untuk memeriksakan kesehatan

anak usia 1 bulan sebanyak 3 kali


Wilayah Barat memiliki kesadaran lebih rendah dalam pemberian ASI eksklusif dibandingkan dengan wilayah lain

81% 81%

19% 18%

1%

KPMn = 159

Non KPM PKHn = 124

Pemberian ASI eksklusif kepada anakusia 0 - 6 bulan pada KPM vs Non KPM PKH

Ya Tidak Tidak tahu

68%90% 91%

32%10% 9%

Barat Tengah Timur

Pemberian ASI eksklusif kepada anak usia 0 – 6 bulanberdasarkan wilayah (n=159)

Ya Tidak

Indonesia dalam

Riskesdas 2018*

Sumatera

Utara

Sumatera

Barat

Kepulauan

Riau

Kalimantan

Barat

Kalimantan

Timur

37,3% > 45% < 35% > 35% < 35% < 35%



Pengukuran berat badan untuk bayi dan anak usia 1-6 tahun anggotaKPM sudah berjalan dengan baik

100%

91%

9%

KPMn=26

Non KPM PKHn=32

Frekuensi pengukuran berat badan bayi usia 0 - 11 bulan

Tidak tentu Per bulan

85% 86%

3% 1%

12% 13%

KPMn=245

Non KPM PKHn=154

Frekuensi pengukuran berat badan anak usia 1-


….Namun demikian, pengukuran tinggi badan belum sebaikpenimbangan berat badan

79% 69%

4% 17% 31%

KPMn=24

Non KPM PKHn=32

Frekuensi pengukuran tinggi badan bayi usia 0 - 11 bulan

Per bulan Dua kali setahun Tidak tentu

70% 71%

9% 9%

21% 20%

KPMn=230

Non KPM PKHn=139

Frekuensi pengukuran tinggi badan anak usia 1-


72% 72%

6%

22% 28%

KPMn=18

Non KPM PKHn=25

Frekuensi pemeriksaan perkembangan bayi usia 0 - 11 bulan

Per bulan Dua kali setahun Tidak tentu

58% 59%

11% 12%31% 29%

KPMn=174

Non KPM PKHn=103

Frekuensi pemeriksaan perkembangan anak usia 1-


Pemberian vitamin A untuk semua usia anak anggota KPM lebih tinggidibandingkan dengan non KPM

Riskesdas 2018*

Sesuai standar : 53,5%

Tidak sesuai standar : 28,8%

Tidak pernah : 17,6%


48%58%

52%16%

26%

KPMn=21

Non KPM PKHn=19

Frekuensi penerimaan vitamin A untukbayi usia 0-11 bulan (n = 40)

Sekali setahun Dua kali setahun Tidak tentu

12% 15%

69% 67%

18% 18%

KPMn=333

Non KPM PKHn=201

Frekuensi penerimaan vitamin A untuk anakusia 1-


Cakupan imunisasi dasar lengkap anak-anak KPM lebih tinggidibandingkan non KPM PKH (71%), dengan cakupan tertinggi adalahimunisasi BCG

96% 92% 91%85% 80%

91%85%

80% 77%82%

BCG HBO DPT-HB1 DPT-HB2 DPT-HB3 Polio 1 Polio 2 Polio 3 Polio 4 Measles

Preferensi jenis imunisasi dasar oleh KPM (n = 142)

71%49%

29%51%

KPMn=142

Non KPM PKHn=106

Penerimaan imunisasi dasar lengkap

Tidak Ya

• Kelengkapan pemberian imunisasi dasar lengkap didapatkan dari keterangan KPM dan pemantauan isi buku Kesehatan Ibu dan

Anak/buku pink

• Informasi ini tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena ada kemungkinan pada saat dilaksanakannya survei, ada anak-anak KPM

yang belum cukup umur untuk mendapatkan imunisasi


Riskesdas 2018*

Lengkap : 57,9%

Tidak lengkap : 32,9%

Tidak pernah : 9,2%


Belum cukup umur dan kondisi anak sakit merupakan alasan utamaKPM belum memenuhi imunisasi dasar lengkap

59%

44%

3% 3%

Belum mencapai umur yangditentukan

Anak sakit saat pelaksanaanprogram imunisasi

Mendengar berita bahwa imunisasimembahayakan kesehatan anak

Trauma karena anaknya pernahmengalami kejadian ikutan paska

imunisasi (KIPI)

Alasan belum atau tidak memenuhi imunisasi dasar lengkap(n = 34, multiple responses)

“Saya mendengar berita-berita negatif dari TV dan media sosial yang menyatakan bahwa imunisasi berbahaya untuk kesehatan anak

saya, jadi saya memilih untuk tidak memberikan imunisasi dasar kepada anak saya.”

KPM di Pontianak


Cakupan Measles-rubella (MR) dan Hepatitis A lebih tinggi dibandingkan jenisimunisasi lain untuk imunisasi tambahan bagi anak-anak KPM usia 1-5 tahun

71%

39%

63%

36%40%

30%

61%

38%

55%

36% 36%

28%

MeaslesRubella (MR)

Pneumokokus(PCV)

Hepatitis A Varisela Influenza Human PapilomaVirus (HPV)

Imunisasi tambahan yang diberikan kepada anak usia 1-

Indikator Kesehatanlain di luar komponenPKH


Suntik (27%)Pil (10%)

Tubektomi (3%)

Lainnya(7%)

Alat KB yang digunakan oleh KPM (n = 697)

Partisipasi KPM lebih tinggi dalam program KB dibandingkan non KPM PKH, dengan alat KB berupa suntik yang lebih banyak dipilih

75%50% 54%

25%50% 46%

Barat Tengah Timur

Partisipasi KPM dalam program KB untuk setiap wilayah (n = 1.448)

Tidak Ya

“Suntik lebih cocok untuk saya daripada pil. Saya khawatir lupa meminum

jika menggunakan pil.” KPM di Alor

“Saya sudah menggunakan berbagai macam alat KB namun tidak berhasil

dan membuat saya sakit. Akhirnya saya memilih tubektomi karena saya

sudah memiliki anak sebanyak 7 orang.” KPM di Salahutu

Riskesdas 2018

Pakai suntik : 42%

Pil : 9%


48%

26%

52%

74%

KPMn = 1.448

Non KPM PKHn = 1.373

Partisipasi dalam program KB

Ya Tidak

Riskesdas 2018

Tidak pakai KB :

27%


88% KPM PKH memiliki kartu BPJS untuk seluruh anggotakeluarganya

86% 90% 88%

14% 10% 12%

Barat Tengah Timur

KPM yang memiliki kartu BPJS untuk semuaanggota keluarga berdasarkan wilayah

(n = 1.466)

Ya Tidak

88% 83%

12%

17%

KPMn = 1.466


Kepemilikan kartu BPJS untuk semua anggota keluarga (n = 2.903)

Tidak Ya

“Anak saya paling kecil belum didaftarkan ke dalam Kartu Keluarga (KK) sehingga dia memiliki kartu BPJS. Pendamping PKH menyarankan

saya untuk segera memperbarui KK dan mengurus pendaftaran kartu BPJS. Di samping itu, saya terima kabar dari tetangga bahwa proses

pendaftaran kartu BPJS di Kelurahan membutuhkan waktu lama.”

KPM di Tanjung Balai Karimun


Kepemilikan kartu BPJS yang tinggi selaras dengan preferensi KPM untuk memanfaatkan faskes pemerintah dalam mendapatkanlayanan kesehatan

92.6% 90.1%98.8%

5.5% 9.5% 0.6%1.8% 0.4% 0.6%

Barat Tengah Timur

Faskes yang dipilih KPM untuk memenuhikebutuhan kesehatan berdasarkan wilayah

(n = 1.466)

Faskes pemerintah Faskes swasta Pengobatan tradisional

92% 90%

7% 9%1% 1%

KPMn = 1.466


Faskes yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan kesehatan (n = 2.903)

Faskes pemerintah Faskes swasta Pengobatan tradisional


10% anak-anak KPM memiliki prestasi di bidang akademis, olahragadan bidang kesenian

Tidak(90%)

Akademis (5%)

Olahraga (4%)

Kesenian (1%)

Ya(10%)

Anak-anak KPM memiliki prestasi (n = 2.028)

Tidak (22%)

Ya (78%)

Anak-anak KPM dapat hadir di sekolah secara rutin (n = 2.026)

4%

0,2%

2%

5%

5%

6%

13%

65%

Lainnya

Anak sibuk bekerja (pekerja anak)

Guru jarang hadir

Lokasi sekolah sulit dijangkau

Anak sibuk dengan pekerjaan rumah

Biaya transportasi mahal

Anak saya tidak mau sekolah

Sakit

Alasan anak-anak KPM tidak dapat hadir di sekolah secara rutin (n = 449)


Keberadaan pusat kegiatan sosial/day care sevice untuk lansiabelum merata di semua wilayah

19%

39%

27%31%

56%

34%

43% 42%

25% 27%30%

27%


% KPM yang mengetahui keberadaan pusat aktivitas sosial/day care service di Kelurahan tempat tinggal KPM – berdasarkan wilayah (n = 286)

Ya Tidak Tidak tahu


Partisipasi lansia dalam kegiatan sosial/day care service di pusatkegiatan sosial masih rendah

77%53%

71% 62%

23%47%

29% 38%


Partisipasi KPM lansia dalam aktivitas sosialberdasarkan wilayah

(n = 374)

Tidak Ya

54% 56% 36% 54%

46% 44% 64% 46%


Jenis kegiatan yang didapatkan KPM lansia saatmengikuti aktivitas sosial berdasarkan wilayah

(n = 153, multiple responses)

Perawatan dan pengasuhan

Penambahan nutrisi makanan lansia


Tingkat kesadaran KPM lansia untuk memeriksakan kesehatan masihrendah

73%60%

75%65%

27%40%

25%35%


% KPM lansia melakukan pemeriksaan kesehatan untuk setiapwilayah (n = 342)

Tidak Ya

“Bapak mertua saya sudah lansia dan beliau enggan pergi ke Posyandu Lansia untuk ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan,

karena merasa malu bergabung dengan anak-anak dan ibu hamil dalam pemeriksaan kesehatan.”

KPM di Bojonegoro

Indikator outcomesPKH

Indikator pengeluaran Perkiraan outcome

Pengeluaran total – bulanan 0.0384**

(0.0177)

Pengeluaran makanan - bulanan 0.0267

(0.0170)

Pengeluaran non makanan -

bulanan

0.118***

(0.0297)

Pendidikan - 0.0290

(0.0718)

Kesehatan - 0.191

(0.152)

Alkohol - 0.0536

(0.0392)

Rokok - 0.118

(0.501)

• Pengeluaran total secara bulanan dari KPM

lebih tinggi 3,8% daripada non KPM PKH

• KPM pengeluaran non makanan secara

bulanan lebih tinggi 11,8% daripada non

KPM PKH

• Pengeluaran KPM untuk pendidikan dan

kesehatan secara marginal lebih rendah

daripada non KPM PKH. Namun

perbedaannya tidak signifikan

Outcome dari pengeluaran keluarga

– bulanan (%)

Catatan:

Standard errors ada di dalam tanda kurung

*** p

Indikator kesehatan Perkiraan outcome

Pemeriksaan kehamilan di faskes

(minimum 4 kali)

0.0291

(0.0572)

Pemeriksaan kesehatan ibu nifas

selama 42 hari setelah melahirkan:

minimum 1 kali

0.0742*

(0.0443)

Pemeriksaan kesehatan ibu nifas

selama 42 hari setelah melahirkan:

minimum 4 kali

- 0.0193

(0.0541)

Pemeriksaan kesehatan bayi dalam

1 bulan pertama: minimum 1 kali

0.0509

(0.0422)

Pemeriksaan kesehatan bayi dalam

1 bulan pertama: minimum 4 kali

0.0235

(0.0565)

Outcome untuk perilaku yang terkait komponen kesehatan

• 7,4% dari KPM lebih banyak pergi ke faskes untuk

pemeriksaan kesehatan ibu nifas dibandingkan non

KPM PKH

• KPM cenderung memilih untuk melahirkan di

faskes pemerintah 12,1% dari pada non KPM PKH

• Dan 20,9% KPM lebih banyak membawa bayi

mereka saat berusia 0 – 11 bulan untuk

penimbangan berat badan daripada non KPM PKH


Melahirkan di faskes di bantu

dokter

- 0.0113

(0.0287)

Penimbangan berat badan untuk

bayi usia 0 – 11 bulan

0.209**

(0.0863)

Melahirkan di faskes pemerintah 0.121***

(0.0390)

Catatan:


*** p


Menggunakan alat KB 0.0841***

(0.0256)

Pemeriksaan kesehatan untuk

lansia

0.0887***

(0.0307)

Pemeriksaan kesehatan untuk

penyandang disabilitas berat

0.124

(0.0866)

Kepemilikan kartu BPJS untuk

semua anggota keluarga

0.0578***

(0.0136)

• Menggunakan alat KB lebih banyak 8,4%

dibandingkan non KPM PKH

• Hal yang sama terjadi pada pemeriksaan

kesehatan untuk lansia. KPM lansia lebih

banyak memeriksakan kesehatan sebanyak

8,8% dibandingkan non KPM PKH

• Untuk kepemilikan kartu BPJS bagi seluruh

anggota keluarga, KPM lebih banyak 5,7%

daripada non KPM PKH

Catatan:


*** p

Indikator pendidikan Perkiraan outcome

Drop outs 0.000989

(0.00414)

Prestasi akademis/

ekstrakurikuler

0.0228**

(0.0116)

Catatan:


*** p

Rangkuman dan Rekomendasi

45 All rights reserved. This documentis proprietary and confidential.

Perubahan cara pencairan PKH dari tunai ke KKS membuat cara transaksi lebih

mudah dan nyaman

KPM PKH sekarang punya lebih banyak pilihan dalam pencairan bantuan dibandingkan

dengan KPM BPNT. KPM PKH dapat menggunakan beragam ATM, agen bank, e-Warung

KUBE, kantor cabang bank dsb. Meskipun demikian, KPM masih lebih banyak yang

menggunakan ATM karena lebih murah dan masih belum meratanya persebaran agen

bank.

Jaringan yang buruk masih menjadi persoalan terutama di lokasi para agen. Banyak

agen bank/e-warung KUBE yang mengalaminya. Hal ini menjadi salah satu

penyebab mengapa KPM memilih pergi ke ATM meskipun jaraknya lebih jauh

(dibanding bila ke agen bank).

Verifikasi komitmen: proses digitalisasi verifikasi komitmen PKH (e-PKH) oleh

Pendamping saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Kendala dalam

mekanisme pelaporan secara manual menyebabkan keterlambatan dalam proses

analisis informasi dan tindak lanjut

1

2

3

4

Tepat

waktu dan

kemudahan

OPERASIONAL PKH

Pendekatan

personal untuk

penanganan

keluhan

Verifikasikomitmen

oleh Pendamping

PKH

5

KPM lebih suka pendekatan personal dalam penanganan keluhan sehingga Pendamping

PKH tetap menjadi pilihan utama KPM dalam penyampaian keluhan

Infrastruktur

jaringan

Layanan

pelanggan

dan pilihan

cara

transaksi

Rangkuman temuan – operasional PKH

Indikator-indikator utama dalam hasil riset PKH ini menunjukkan hasil yang serupa

dengan riset-riset sebelumnya (RCT yang dilakukan oleh TNP2K di 2013)

• Terdapat kenaikan signifikan pada pengeluaran KPM diluar makanan apabila dibandingkan

dengan non KPM PKH.

• Tidak ada perbedaan signifikan terhadap pengeluaran yang terkait pendidikan dan

kesehatan. Evaluasi yang dilakukan oleh TNP2K menunjukkan adanya kenaikan 15,4%

terhadap pengeluaran KPM di bidang pendidikan. Peluncuran Program Indonesia Pintar (PIP)

dengan target keluarga miskin dapat berpengaruh terhadap menurunnya pengeluaran di

bidang pendidikan tersebut

• Terdapat perbedaan signifikan dalam pemeriksaan kesehatan sesudah kelahiran (minimum 1

kunjungan), kelahiran dibantu tenaga medis, serta penimbangan berat badan anak. Perubahan

positif signifikan juga ditemukan dalam partisipasi program Keluarga Berencana dan

kepemilikan BPJS

• Tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam hal drop outs antara KPM dan non KPM PKH.

Namun demikian ada perubahan positif yang signifikan dalam pencapaian prestasi anak-anak

KPM dibanding dengan non KPM PKH

Rangkuman temuan – pengukuran outcomes dari dampak

All rights reserved. This documentis proprietary and confidential.

PENGGUNAAN AGEN

BANK

Mendorong KPM untuk

menggunakan berbagai

kanal penarikan dana PKH

selain ATM

e-PKH DAN

MIS System

Akselerasi penggunaan

e-PKH dan penguatan

integrated MIS system

NOTIFIKASI KEPADA

KPM

Notifikasi SMS kepada

KPM mengenai

transfer dana PKH

PERLUASAN AKSES

PENARIKAN

MODUL P2K2

Modul tentang penggunaan

rekening KKS dan fitur-

fiturnya, terutama untuk

menabung

Membuka pilihan kanal

bank maupun non bank

(e-commerce, fintech dll)

REKOMENDASI

TERKAIT

OPERASIONAL

PKH

ALTERNATIF

FRONT END

TRANSACTION

Eksplorasi pemanfaatan

teknologi untuk transaksi

(QR code, biometric

based, OTP)

53 All rights reserved. This document is proprietary and confidential.All rights reserved. This documentis proprietary and confidential.47

Memperkuat pengawasan komitmen dan penerapan

sanksi yang efektif: percepatan digitalisasi prosedur

pengumpulan data, penguatan MIS di kantor pusat dan

sentralisasi proses pengambilan keputusan terkait

sanksi bisa memberikan dampak positif terhadap PKH

Untuk melihat efektifitas program secara

keseluruhan, diperlukan riset lanjutan

dampak program bansos lainnya yang bersifat

komplementaritas.

Penerapan sanksi

Riset terhadap program bansos

lainnya yang berdampak

terhadap PKH

Rekomendasi terkait rancangan program dan strategi


Our impact so far

International financial,

social & economic inclusion

consulting firm with 20+

years of experience

180+ staff in 11

offices around the

world

Projects in ~50

developing countries

Some of our partners and clients

Developed

250+ FI productsand channels now used by

50 million+ people

300+

clients

Trained 8,000+leading FI specialists globally

Implemented

>750 DFS projects

>750

publications

Assisted development of digital

G2P services used by

700 million+people

MSC is recognized as the world’s local expert in economic, social and financial inclusion

Asia head office28/35, Ground Floor, Princeton Business Park,

16 Ashok Marg, Lucknow, Uttar Pradesh, India 226001

Tel: +91-522-228-8783 | Fax: +91-522-406-3773 | Email: [email protected]

Africa head officeShelter Afrique House, Mamlaka Road,

P.O. Box 76436, Yaya 00508, Nairobi, Kenya

Tel: +25-420-272-4801 | Fax: +25-420-272-0133 | Email: [email protected]

MSC corporate brochure | Contact us at [email protected]
mailto:[email protected]:[email protected]://www.microsave.net/files/pdf/Corporate_Brochure.pdfmailto:[email protected]

Documents

Hasil Survei Operasional dan Dampak Program Keluarga ... Riset...2% 1% 10% 2% Barat Tengah Timur Seluruh wilayah Preferensi metode penarikan dana PKH berdasarkan wilayah (n=587) Melalui