HASIL KAJIAN DAN PENELITIAN DALAM · PDF fileKebijakan Strategis ... Keperluan Diagnostik Lanjut (non lab) 2. Pemeriksaan Penunjang 3. Pasien Meminta 4. Permintaan Kontrol 29% 26%

HASIL KAJIAN DAN PENELITIAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JKN-KIS

Jakarta, 17 Mei 2017

MundiharnoDirektur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko

2

1

1. PENDAHULUAN

2

2. KAJIAN TAHUN 2016

3

3. KAJIAN TAHUN 2017

AGENDA

3

3

semua Penduduk Indonesia

Hak

Pelayanan Kesehatan

Perumahan

LingkunganKesejahteraan

Prinsip

Keadilan dan Kesetaraan

Kemudahan

Jaminan Sosial

JKN-KIS

Amandemen Ke II UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan.”

4

PETA JALAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Sumber: Dewan Jaminan Sosial Nasional

5

Pemerintah Telah Mencanangkan Peta JalanMenuju Jaminan Kesehatan Nasional Hingga Tahun 2019

20192014

1. Mulai Beroperasi2. 121,6 juta peserta (49%

populasi)3. Manfaat medis standar dan

manfaat non-medis sesuai kelas rawat

4. Kontrak fasilitas kesehatan5. Menyusun aturan teknis6. Indeks kepuasan peserta

75%7. Indeks kepuasan fasilitas

kesehatan 65%8. BPJS Dikelola secara

terbuka, efisien, dan akuntabel

1. KesinambunganOperasional

2. 257,5 juta peserta (100% populasi)

3. Manfaat medis dan non-medis standar

4. Jumlah fasilitas kesehatan cukup

5. Peraturan direvisi secara rutin

6. Indeks kepuasan peserta 85%

7. Indeks kepuasan fasilitas kesehatan 80%

8. BPJS dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel

2017

Acuan Kinerja

78,6%

76,2%

171,9 Juta

Capaian Sampai Desember 2016(Nb:Perlu Upaya Lebih Keras Lagi)

6

PETA STRATEGI BPJS KESEHATANƩ IHU =

24

Pembelajaran dan

Pertumbuhan

Meningkatkan

Efektivitas

Pengelolaan Keuangan

yang Sehat,

Berkesinambungan,

Transparan dan

Akuntabel

Meningkatkan

Efektivitas Kebijakan

dan Implementasi

Layanan Jaminan

Kesehatan yang

Berkualitas dan

Berkeadilan

MeningkatkanEfektivitas

Penelitian danPengembangan

• Tingkat KepuasanPeserta

• Organization Image Index

• Rasio BOPO• Rasio Likuiditas BPJS• Rasio Solvabilitas BPJS• Opini Auditor Eksternal• YOI BPJS• Ketepatan Waktu

Persetujuan RKAT oleh Dewas yang dikirim ke Kemenkeu

• Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Keuangan Audited

KeuanganPemangku Kepentingan

Proses Bisnis Internal

• Jumlah UsulanKebijakan StrategisBisnis Inti yang disetujui Direksi

MeningkatkanEfektivitasKerjasamaStrategis

• Tingkat EfektivitasKerjasama Strategis

MeningkatkanProduktivitas

SDM

MeningkatkanDukungan TIK

MeningkatkanKehandalanOrganisasi

MeningkatkanTata KelolaOrganisasi

• % SDM yang Kompeten• Employee Engagement

Index

• % KetersediaanSistem TI

• Organizational Change Capacity

• Skor Tata KelolaOrganisasi


PengelolaanKepesertaan

• % CakupanKepesertaan

• % Validitas Data Peserta

• % Tindak LanjutPengaduan Peserta


PengelolaanIuran

• Rasio KolektibilitasIuran

• YOI DJS


PengelolaanFasilitas

Kesehatan

• Tingkat KepuasanFaskes

• % Faskes yang Bekerjasama


PengelolaanJaminan

PembiayaanManfaat dan

Utilisasi

• Rasio Klaim

PENGAWASAN

DEWAS

7

1. Dampak Ekonomi dari Program JKN-KIS

2. Optimalisasi Strategic Purchasing BPJS Kesehatan

3. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Rujukan Berjenjang Pada Era JKN

4. ATP dan WTP Sectio Caesarean

5. Survei Kepuasan Fasilitas Kesehatan

6. Pengukuran Kualitas Pelayanan FasilitasKesehatan

7. Survei Kepuasan Peserta

Hasil Kajian Tahun 2016

8

8

Dampak JKN terhadap

Perekonomian

Indonesia

8

1Kajian oleh LPEM FEB UI

*Lembaga Penyelidikan Ekonomi Dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Indonesia (FEB UI)

TUJUAN

Studi ini menganalisis

mengenai dampak program

JKN terhadap perekonomian

Indonesia, baik dalam jangka

pendek melalui pengaruh

terhadap sektor-sektor

ekonomi, maupun jangka

panjang melalui pengaruh

terhadap kualitas sumber

daya manusia.

Data-1.

Data Survei Sosial Ekonomi

Nasional (Susenas) sejak tahun

2000-2015

Data-2.

Data sosial dan ekonomi dari

Indonesia Database for Policy and

Economic Research

Data-3.

Data Input-Output dari Badan

Pusat Statistik (BPS) tahun 2010

9

Pendahuluan

Sumber data, antara lain:

*Lembaga Penyelidikan Ekonomi Dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Indonesia (FEB UI)

10

11

Dampak Program JKN terhadap Pertumbuhan Ekonomi

11

KESIMPULAN

12

12

Optimalisasi

Strategic Purchasing

BPJS Kesehatan

12

2

*Pusat Kajian Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Kajian oleh PKAKK FKM UI

Urgensi Kajian

13

Under Current Circumstances:

1) What is the purchaser status of the BPJSK: either active or passive?

2) And, if the status is the former, how do we switch it into the later?

BPJSK mewakili tertanggung untuk

membeli layanan kesehatan, oleh

karenanya BPJSK harus berperan

sebagai pembeli “aktif"

BHidayat, 1 November 2016 14

Purchasing: cara bagaimana dana

dialokasikan untuk mendapatkan

yankes atas nama kelompok yang

diakui (tertanggung) atau seluruh

populasi.

Pembeli: peserta yang diwakili oleh

pembayar yaitu BPJS Kesehatan

Penjual: provider

Health Financing

System

Pooling of resources

Purchasing of

intervention

Revenue collection

BPJSK mewakili tertanggung untuk membeli layanan kesehatan, oleh karenanyaBPJSK harus berperansebagai pembeli “AKTIF"

Upaya terbaik untuk memaksimalkan kinerja sistem kesehatan dengan memutuskan:

1. Jenis layanan apa yang dibeli?2. Bagaimana membelinya, dan 3. Dari siapa layanan dibeli ?P

em

be

liA

ktif

Studi:Literatur, Kuantitatif, Kualitatif

Kualitatif: Wawancara Mendalam dan FGD₋ BPJS Kesehatan₋ Dinas Kesehatan Propinsi₋ Kementrian Kesehatan₋ Kementrian Keuangan₋ DJSN₋ OJK₋ Fasilitas Kesehatan

• 10 Rumah Sakit• 5 Klinik• 10 Puskesmas• 5 Dinas Kesehatan Propinsi

Waktu: Minggu ke-2 November sdminggu ke-1 Desember 2016

Lokasi: 5 wilayah Divisi Regional BPJS Kesehatan (I, V, VI, IX dan XI)

Kajian oleh PKEKK FKM UI

Fungsi pembelian AKTIF BPJS Kesehatan

Fungsi pembelian AKTIF BPJS Kesehatan belum berjalan dengan optimal

masih dibutuhkan perbaikan regulasi dan/atau implementasi

HASIL (1)

Purchasing Masalah

1. Menilai, memilih & mengontrak

PPK

Hasil kredentialing tidak dapat

ditindaklanjuti dengan pemutusan

kerjasama karena keterbatasan kondisi

faskes

3. Mengembangkan inovasi

pembayaran

Inovasi sistem pembayaran pay for

performance untuk pelayanan rujukan

belum dapat diimplementasikan

Contoh:

Ada potensi fungsi pembelian yang berdampak signifikanpada pengendalian biaya dan kualitas pelayanan, tetapitidak bisa dilakukan secara aktif oleh BPJS Kesehatan, yaitu:

1. Mengembangkan dan memperbaiki manfaat sertaformularium dan mekanisme pengadaan

2. Mekanisme penetapan tarif

3. Audit medis untuk mendeteksi dugaan fraud dan abuse

4. Inovasi pembayaran yang mendukung efisiensi dankualitas

HASIL (2)

Fungsi pembelian PASIF BPJS Kesehatan

18

1. Memperkuat pelayanan pemerintah

Memberikan keputusan tentang kebijakan purchasing

Menyempurnakan regulasi

Penguatan Kapasitas & Kredibilitas Pemerintah

2. Menginisiasi sebuah unit Independen sebagai ThinkThank

Pelatihan teknis

Membina hubungan dengan seluruh stakeholder JKN

Memberikan masukan secara rutin kepada regulator

3. Memastikan sistem kontrak yang cost-effective

Menyelaraskan kontrak dengan planning

Memastikan kontrak berbasis evidence

Kontrak mengacu Cost-and-Volume

Paying for Performance

Mendorong kualitas melalui kontrak

4. Menggabungkan dengan kebutuhan kesehatan penduduk

5. Memberdayakan warga negara

Rekomendasi Timeline untuk Usulan Reformasi Strategis Pembelian sistem JKN

19

19

Evaluasi

Penyelenggaraan Sistem

Rujukan Berjenjang

19

3

Kajian oleh PKEKK FKM UI

*Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI

Kuantitatif: observasipelkes di FKTP; dataprimer faskes darirekam medis, pencatatan danpelaporan FKTP, FKRTL; pasien.

Kualitatif: wawancaramendalam kepadastakeholder FKTP, FKTL; phone survey pasien.

DesainStudi

Faskes mewakili perspektif supply side.

Pasien mewakili perspektifdemand side.

Unit Analisis Multi stage random

sampling, 13 Provinsi mewakili 13 Divre BPJS Kesehatan.

1 Provinsi: 2 kota/kabupatenurban/rural, masing-masing 9 FKTP, 2-3 RS tipeD/C.

Sampel

Kriteria inklusi:

FKTP kerjasama BPJS Kesehatan; minimal

5000 peserta terdaftar untuk PKM/Klinik,

minimal 2000 untuk Dokter Praktik Swasta;

berada radius 3 km, 5 km, dan 10 km dari

FKRTL.

Pendekatan Studi: Implementation Research (Mix Model)

Supported Data:

Data Susenas 2015 (Maret)

Data Klaim Rumah Sakit

METODE PENELITIAN

72.98

154.11

99.35

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

Puskesmas Klinik Dokter Praktik

Angka Kunjungan (per 1000 Peserta)

15.34

11.71

15.18

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

Puskesmas Klinik Dokter Praktik

Angka Rujukan (Per 100 Kunjungan)

6.9

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

1. puskesmas atau yangsetara

2. klinik pratama atauyang setara

3. dokter praktik

Kepuasan Pasien

Range kepuasan antara 1 (sangat tidak puas) sd 10 (sangat puas)

Rekomendasi: KLINIK merupakan jenis FKTP yang perlu diprioritaskan untuk peserta daripada FKTP jenis lain

HASIL (1)

29%

19%

10%

42%

Kecenderungan Alasan Rujukan Pasien

1. Keperluan Diagnostik Lanjut (non lab)

2. Pemeriksaan Penunjang

3. Pasien Meminta

4. Permintaan Kontrol

29%

26%0%

45%

Pola Pemilihan Rumah Sakit Rujukan

1. Arahan dokter 2. Aturan BPJS

3. Aturan Dinkes 4. Permintaan Pasien

FKTP belum menjalankan fungsi sebagai Gate Keeper dengan optimal, karena pola rujukan masih banyak berdasarkan permintaan pasien, bukan berdasarkan indikasi medis.

HASIL (2)

HASIL (3)

76%

24%

Kesesuaian Diagnosis Rujukan (144 Diagnosis)

Sesuai Tidak Sesuai

4%

41%55%

Kecenderungan Tujuan Rujukan

1. RS Kelas A 2. RS Kelas B 3. RS Kelas C/D

• Rujukan dari FKTP ke Rumah Sakit sebagian besar diarahkan pada RS Kelas C/D dan Kelas B• Alasan langsung dirujuk ke RS kelas A, 76% karena permintaan pasien• Pada tingkat Rumah Sakit, Kepuasan Pasien paling tinggi ditemukan pada RS Kelas A

24

24

KAJIAN KEMAUAN DAN

KEMAMPUAN URUN BIAYA

PADA PELAYANAN SECTIO

CAESAREA BAGI PESERTA

NON PBI

24

4

25

Top 10 Case Based Groups Pasien Rawat Inap

25Data Source : BOA Application

Case Rp

1 2 3 4 5

1 O-6-10-I CAESAR LIGHT SURGICAL OPERATION 251.240 1.178.796.166.460

2 O-6-13-I VAGINAL DELIVERY OF LIGHT 163.755 374.181.473.161

3 K-4-17-I ABDOMINAL PAIN & GASTROENTERITIS MISCELLANEOUS (LIGHT) 163.740 467.902.151.802

4 A-4-14-I INFECTIOUS DISEASE BACTERIA AND PARASITES OTHER LIGHT 148.703 486.931.884.903

5 K-4-18-I DIAGNOSIS OF OTHER DIGESTIVE SYSTEM (LIGHT) 146.322 480.187.534.894

6 A-4-13-I NON INFECTIOUS BACTERIA LIGHT 117.898 299.891.942.804

7 I-4-17-I LIGHT HYPERTENSION 70.218 270.409.264.397

8 W-4-16-I INTERRUPTION OF LIGHT ANTERPARTUM 66.288 158.621.326.616

9 W-I-11-I DILATATION, CURETTAGE, INTRAUTERINE AND CERVICAL PROCEDURE LIGHT 65.115 204.777.155.811

10 D-4-13-I INTERRUPTION OF RED BLOOD CELLS APART CELL ANEMIA SICKLE CRISIS LIGHT 62.133 175.218.081.070

1.255.412 4.096.916.981.918 Total

No. CBG's Code Description 2014

Case Rp

1 2 3 4 5

1 O-6-10-I CAESAR LIGHT SURGICAL OPERATION 400.716 1.880.049.533.474



4 A-4-14-I INFECTIOUS DISEASE BACTERIA AND PARASITES OTHER LIGHT 240.293 793.003.721.711

5 A-4-13-I NON INFECTIOUS BACTERIA LIGHT 209.489 491.500.766.323


7 C-4-13-I LIGHT CHEMOTHERAPY 106.142 301.918.337.200

8 W-1-11-I DILATATION, CURETTAGE, INTRAUTERINE AND CERVICAL PROCEDURE LIGHT 101.092 319.135.878.522

9 I-4-17-I LIGHT HYPERTENSION 95.087 363.356.011.497


1.961.168 6.440.158.998.024

2015

Total

No. CBG's Code Description

Case Rp

1 2 3 4 51 O-6-10-I CAESAR LIGHT SURGICAL OPERATION 480.622 2.247.613.920.775

2 A-4-13-I NON INFECTIOUS BACTERIA LIGHT 440.068 1.019.446.528.900


4 A-4-14-I INFECTIOUS DISEASE BACTERIA AND PARASITES OTHER LIGHT 333.227 1.089.019.205.476



7 P-8-17-I NEONATAL, BBL GROUP-5 LIGHT WITHOUT MAJOR PROCEDURE 149.626 303.749.973.000

8 W-1-11-I DILATATION, CURETTAGE, INTRAUTERINE AND CERVICAL PROCEDURE LIGHT 119.725 370.798.577.200


10 L-1-40-I SKIN, TISSUE BENEATH THE SKIN AND LIGHT BREAST PROCEDURE 110.000 435.817.317.949

2.623.988 8.178.533.123.368

No. CBG's Code Description 2016

Total

Persalinan sectio caesarea merupakan penyerapbiaya tertinggi berturut-turut mulai tahun 2014 sd 2016.

Latar Belakang

Studi:• Estimasi kemauan urun biaya

dilakukan menggunakan metode

triple bounded dichotomous choice

contingent valuation method

(TCCVM).

• Dalam metode ini, tiga nilai urun

biaya akan ditawarkan pada

responden secara berurutan.

• Ada 3 macam nilai penawaran awal

yang secara acak akan ditawarkan

pada responden, yaitu 25%, 30%,

dan 35%.

Waktu: November sampai dengan

Desember 2016.

Sampel: 1.240 responden

Kajian oleh LPEM FEB UI

Lokasi: Dipilih masing-masing 5 Provinsi dengan tingkat SC tertinggi dan terendah

HASIL (1)

Profile Responden

- 57% PPU

- Rata-rata berpenghasilan 3.5-5 juta rupiah/bulan

- Rata-rata berpendidikan SMA/SMK ke atas

- 36% hamil 2 kali

- 90% bedah sesar karena kondisi ibu/bayi (medis)

- Perempuan yang berpendidikan lebih tinggi

memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk operasi

sesar

HASIL (2)

Willingness to Pay

– 24.8% responden tidak bersedia urun biaya, 75,2%

bersedia urun biaya

– Rumah tangga PBPU cenderung tidak bersedia urun

biaya (30%) dibandingkan PPU (19%)

– Peserta Kelas 3 cenderung tidak bersedia urun biaya

(30%)

– Peserta dengan pendapatan yang lebih tinggi

cenderung lebih bersedia urun biaya

– Peserta di daerah dengan prevalensi SC tinggicenderung tidak bersedia urun biaya

29

24.8

20.8

18.0716.44

19.89

0

5

10

15

20

25

30

0 0-10% 10-20% 20-30% >30%

– 24.8% responden tidak bersedia urun biaya

– 75,2% responden bersedia urun biaya, meskipun dengan kemampuan bayar yang berbeda-beda

Willingness to Pay Pelayanan SC Bagi Peserta

Non PBI

75,2%

HASIL (3)

Ability to Pay– Jumlah urun biaya yang bersedia dibayarkan oleh

rata-rata responden adalah sekitar 3.35% dari total

belanja rumah tangga tahunan.

– Jika BPJS menerapkan urun biaya bedah sesar

sebesar 30% dari total biaya Ina CBGs sesuai hak

kelas, maka angka tersebut berada di atas ambang

batas kemampuan membayar responden (di atas 5%

dari total pengeluaran menurut teori ATP, Russel).

Rekomendasi

• Besar urun biaya yang direkomendasikan berada pada

rentang 22% - 29%

• Peserta dengan Kelas/Pendapatan yang berbeda memiliki

kemauan dan kemampuan bayar yang berbeda sehingga

pengenaan urun biaya sebaiknya memperhatikan hal

tersebut.

• Prevalensi operasi sesar memiliki hubungan negatif dengan

kemauan bayar namun memiliki hubungan positif dengan

kemampuan bayar. Sehingga pengenaan urun biaya dapat

lebih tinggi di daerah dengan prevalensi SC yang tinggi.

32

32

Indeks Kepuasan

FASKES

32

5

33

Indeks Kepuasan

TTB: Top two Boxes

• Secara umum Indekskepuasan FASKES BPJS berada dalam kategoriTINGGI, ada peningkatanjika dibandingkan dengantahun lalu, dari 75.9.% menjadi 76.2%.

• Peningkatan indeks terutama didorong oleh peningkatan indeks pada kontak layanan FKRTL.

Sumber: Pengukuran Provider Satisfaction Index Tahun 2016 (PT Swasembada)

Ctt: Angka yang digunakan untuk penilaian adalah Mean Score

75.9%

69.3%

76.2% 76.8%

Mean TTB

2015 2016

Indeks Kepuasan FASKES Tahun 2016

Responden: 4,501 Fasiltas Kesehatan di 13 Divre, 123 KC dan 237 Kota/Kabupaten

Indeks Kepuasan Faskes Berdasar Kontak layanan

Kontak layanan - Mean

76.2%78.0% 77.5%

71.9%75.6%

77.3% 76.1% 76.0%

Puskesmas DPP Klinik Rumah Sakit

2015 2016

Peningkatan indeks terutama didorong oleh peningkatan indeks pada kontak layanan Rumah Sakit (4,1%)Indeks kepuasan paling tinggi adalah DPP meskipun turun dibanding tahun yang lalu

Base : seluruh responden, n=4501; nPuskesmas=1485; nDPP=1099; nKlinik=1112; nFKRTL=805

35

35

Indeks Kualitas Faskes

35

6

36

Indeks Kualitas Faskes Tahun 2016 • Indeks mutu terbaik secara umum didapat oleh FKTP Puskesmas • Indeks mutu terendah secara umum berasal dari pelayanan rawat jalan RS.• Peningkatan hasil pencapaian ini dimungkinkan karena sudah banyak FKTP dan FKRTL yang

menerapkan sistem akreditasi.

77%

76%

86%

78%

Input Proses Outcome Indeks Mutu

Indeks Kualitas Faskes Tahun 2016

77

78

73

78.45

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

2015 2016

Target vs Realisasi (%)

Target Pencapaian

5,45%

Survey: Oktober – November 2016 di 472 Faskes dan 3000 pasien (Surveyor: PKMK FK UGM)

37

Indeks kualitas FKTP dan FKRTL

76.7

70.1

82.3

74.6

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

FKTP FKTRL

Ind

eks

Ku

alit

as

Perbandingan Indeks Kualitas Layanan Faskes Tahun 2015-2016

2015

2016

38

38

Indeks Kepuasan

Peserta

38

7

39

Indeks Kepuasan Peserta Tahun 2016

78.9%

83.9%

78.6%81.0%

Mean TTB

2015 2016

Indeks Kepuasan Peserta

TTB: Top two Boxes

Target vs Realisasi (%)

Secara umum Indeks kepuasan peserta BPJS berada dalam kategori TINGGI, namun sedikitmenurun jika dibandingkan dengan tahun lalu, dari 78.9.% menjadi 78.6% yang didorong oleh penurunan indeks pada kontak layanan FKRTL dan Kantor Cabang.

0,3%

Responden: 68.195 peserta di 13 Divre, 123 KC dan 237 Kota/Kabupaten (PT Swasembada)

40

Indeks Kepuasan Peserta pelayanan di Rumah Sakit

Total Indeks Kepuasan

• Secara keseluruhan Indeks kepuasan peserta terhadap pelayanan Faskes Rumah Sakitmengalami penurunan dibandikan dengan tahun sebelumnya

• Penurunan kepuasan peserta terjadi kepada hal-hal yang berkaitan dengan respon dankeandalan rumah sakit terhadap peserta

Priority to improvePersepsi Peserta terhadap Kontak Layanan

41

Sumber: Survei Kepuasan Peserta dan Fasilitas Kesehatan Tahun 2016

4242

Area Perbaikan bagi Fasilitas Kesehatan

Rumah Sakit

Sumber : Pengukuran Customer Satisfaction Index (PSI) Tahun 2016

43

Wilayah Area For Improvement

Divre I Ketepatan jam praktik dokter sesuai jadwal dipoliklinik

Divre II 1. Kesediaan petugas Rumah Sakit mencarikan

obat jika obat yang diresepkan tidak tersedia

2. Kecepatan perawat merespon panggilan pasien

3. Ketepatan jam praktik dokter sesuai jadwal di

poliklinik

4. Kesamaan perlakuan pasien BPJS dan Non BPJS

Divre III 1. Kesediaan petugas Rumah Sakit mencarikan


2. Kecepatan penanganan pasien gawat darurat di

Rumah Sakit


poliklinik

Divre IV Ketepatan jam praktik dokter sesuai jadwal di

poliklinik

Divre V 1. Ketersediaan obat saat pasien menebus Obat2. Informasi ketersediaan kamar rawat inap3. Kepedulian perawat di rumah sakit terhadap

permasalahan/keluhan pasien4. Kesediaan dokter memahami permasalahan

pasien


Divre V 1. Kesediaan petugas Rumah Sakit mencarikanobat jika obat yang diresepkan tidak tersedia

2. Kesediaan petugas Rumah Sakit mencarikankamar rawat inap jika kelas kamar yang ditujusedang penuh (di Rumah Sakit yang sama ataudi Rumah Sakit lain)

3. Kecepatan penanganan pasien di Rumah Sakit4. Kecepatan penanganan pasien gawat darurat di

Rumah Sakit5. Kecepatan pemberian obat di instalasi farmasi6. Kecepatan mendapatkan kamar rawat inap7. Kecepatan perawat merespon panggilan pasien8. Ketepatan jam praktik dokter sesuai jadwal di

poliklinik9. Kepastian memperoleh pelayanan di Rumah

Sakit10. Kemampuan petugas administrasi Rumah Sakit

dalam memberikan pelayanan nonmediskepada pasien

11. Kejelasan dokter dalam menerangkan penyakitkepada pasien

12. Kejelasan petugas medis dalam menerangkanobat

13. Ketepatan dokter menangani keluhan medispasien

14. Kesamaan perlakuan pasien BPJS dan Non BPJS15. Kepastian pasien sudah sembuh oleh dokter

ketika dipulangkan dari Rumah sakit

Area Perbaikan FKRTL Per Divisi Regional

44

Area Perbaikan FKRTL Per Divisi Regional


Divre VI Ketepatan jam praktik dokter sesuai jadwal di

poliklinik

Divre VII Ketepatan jam praktik dokter sesuai jadwal di

poliklinik

Divre

VIII

1. Kecepatan pelayanan di loket pendaftaran

Rumah Sakit


poliklinik

3. Kejelasan prosedur "naik/turun" kelas oleh

Rumah Sakit

Divre IX 1. Kecepatan penanganan pasien gawat darurat di

Rumah Sakit


poliklinik

Divre X 1. Kesediaan petugas Rumah Sakit mencarikan



poliklinik

Divre XI 1. Kecepatan pemberian obat di instalasi farmasi

2. Kecepatan perawat merespon panggilan pasien


poliklinik

4. Kesamaan perlakuan pasien BPJS dan Non

BPJS


Divre XI 1. Kesediaan petugas Rumah Sakit mencarikan


2. Kesediaan petugas Rumah Sakit mencarikan

kamar rawat inap jika kelas kamar yang

dituju sedang penuh (di Rumah Sakit yang

sama atau di Rumah Sakit lain)

Divre XII Ketepatan jam praktik dokter sesuai jadwal di

poliklinik

Divre XIII 1. Kesediaan petugas Rumah Sakit mencarikan obat

jika obat yang diresepkan tidak tersedia

2. Kesediaan petugas Rumah Sakit mencarikan

kamar rawat inap jika kelas kamar yang dituju

sedang penuh (di Rumah Sakit yang sama atau di

Rumah Sakit lain)


Rumah Sakit


Rumah Sakit


poliklinik

45

Rencana Kajian Tahun 2017

46

Rencana Program Tahun 2017 terkait

dengan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit

Total Survei dan Kajian sebanyak 22 Program, yang terkait denganRumah Sakit sebanyak 7 program.

Program yang dilakukan berfokus kepada perbaikan pelayanandan Pengembangan proses bisnis BPJS Kesehatan

Kajian dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian melalui proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rencana Kajian Tahun 2017Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit

1. Kajian Metode Pembayaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Indikator

Kualitas Layanan di FKRTL

2. Kajian Kesiapan Penerapan Pelayanan Tanpa Kelas Rawat

3. Kajian Sistem Pembayaran Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit

4. Kajian efisiensi dan efektivitas implementasi Verifikasi dikantor

(VEDIKA), pembuatan proposal kegiatan.

5. Ujicoba Pemberian Kompensasi di Daerah Belum Tersedia Fasilitas

Kesehatan yang Memenuhi Syarat

6. Survei Kepuasan Peserta dan Fasilitas Kesehatan

7. Survei Pengukuran Indeks Kualitas Pelayanan

47

48

Terima Kasih

• Kartu Indonesia Sehat

• Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong

@BPJSKesehatanRIFanpage:

BPJS

Kesehatan

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan bpjskesehatan@bpjskesehatan_ri

www.bpjs-kesehatan.go.id

Documents

HASIL KAJIAN DAN PENELITIAN DALAM · PDF fileKebijakan Strategis ... Keperluan Diagnostik Lanjut (non lab) 2. Pemeriksaan Penunjang 3. Pasien Meminta 4. Permintaan Kontrol 29% 26%