Upload
votruc
View
227
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Harif Fadhillah Tempat Tanggal Lahir : Curup, 3 Agustus 1969 Alamat : Vila Mutiara jaya M 39/05 Cibitung Bekasi Jawa Barat Status : Berkeluarga, Putri 2 Putra 1 Pekerjaan : Pelaksana Perawat RSIJ 1992-1994 Wakil Karu Medikal Bedah 1994-1995 KaRU medikal bedah 1998-2000 Asisten Bidang Keperawatan RSIJ 2000-2002 Ka Diklat RSIJ 2002-2006 Ka. Komunikasi Korporat & Legal RSIJ – Sekarang Staf Pengajar PSIK FKK UMJ – sekarang Advokat - sekarang Organisasi : PP PPNI 2010-2015 : Sekretaris Jendral ILUNI FIK UI : Sekretaris 2003-2007 DPKN(Dewan Pelatihan Kerja Nasional) – 2006- 2009: anggota Koord. Gerakan Nasional Sukseskan UU Kep 2008-sekarang Tim Advokasi MUKISI Pusat : Anggota 2008-sekarang Devisi Keperawatan PERSI PUSAT 2012-2015 Pendidikan Akper RSIJ 1991 FIK UI 1998 FH UIC 2007 Pendidikan Profesi Advokat 2009 Program Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan UNIKA SUGIYAPRANATA Semarang Koresponden : HP : 087784159007, 081284200424 e-mail : [email protected]
IMPLEMENTASI UU NO. 38 TAHUN 2014
TENTANG KEPERAWATAN Konsekuensinya bagi PROFESI dan RUMAH SAKIT
Harif fadhillah
KONSIDERAN
Memajukan Kesejahteraan umum
Pembangunan Kesehatan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Keperawatan
Bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yg kompeten, berwenang, beretika dan bermoral yg tinggi
Perlu diatur secara komprehensif
Memberi perlindungan dan kepastian hukum : perawat dan masyarakat
ANATOMI
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : JENIS PERAWAT BAB III : PENDIDIKAN KEPERAWATAN BAB IV : REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN REGISTRASI ULANG BAB V : PRAKTIK KEPERAWATAN BAB VI : HAK DAN KEWAJIBAN BAB VII : ORGANISASI PROFESI BAB VIII : KOLEGIUM KEPERAWATAN BAB IX : KONSIL KEPERAWATAN BAB X : PENGEMBAANGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BAB XI : LARANGAN BAB XII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP
UMUM
KEPERAWATAN : KEGIATAN PEMBERIAN ASUHAN
KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK, ATAU MASYARAKAT BAIK DALAM KEADAAN SAKIT MAUPUN SEHAT.
PERAWAT : SESORANG YANG TELAH LULUS PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN, BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI YANG DIAKUI OLEH PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KLIEN : perseorangan, keluarga, kelompok, ataumasyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan
UMUM
PELAYANAN KEPERAWATAN : SUATU BENTUK PELAYANAN PROFESIONAL YANG MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI PELAYANAN KESEHATAN YANG DIDASARKAN PADA ILMU DAN KIAT KEPERAWATAN DITUJUKAN KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK, ATAU MASYARAKAT BAIK SEHAT MAUPUN SAKIT
PRAKTIK KEPERAWATAN : PELAYANAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERAWAT DALAM BENTUK ASUHAN KEPERAWATAN
ASUHAN KEPERAWATAN : RANGKAIAN INTERAKSI
PERAWAT DENGAN KLIEN DAN LINGKUNGANNYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEMANDIRIAN KLIEN
AZAS
Perikemanusiaan
nilai ilmiah
etika dan profesionalitas
Manfaat
Keadilan
pelindungan; dan
kesehatan dan keselamatan Klien
TUJUAN PENGATURAN
meningkatkan mutu Perawat
meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan
memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan Klien; dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
JENIS PERAWAT
Perawat Profesi
- Ners (gelar yg diperloleh
setelah pendidikan profesi perawat)
- Ners Spesialis
Perawat vokasi
1 2
9 PMK 1
Lulusan Diploma III =>
Lulusan SPK….? (6 th)
KONSEKUENSI
Nomenklatur Perawat di (TIDAK TERMASUK BIDAN, PERAWAT GIGI, PENATA ANESTESI)
Komposisi / rasio sesuai dengan Jenis perawat Kajian Kebutuhan
HRD yang memahami Keprofesian tenaga Kesehatan
Kebijakan Rekruitmen kualitas/jenis Perawat
PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN
JENIS PROGRAM
11
• PROGRAM DIPLOMA KEPERAWATAN
• PALING RENDAH D III KEPERAWATAN
PENDIDIKAN VOKASI
• PROGRAM SARJANA KEPERAWATAN
• PROGRAM MAGISTER KEPERAWATAN
• PROGRAM DOKTOR KEPERAWATAN
PENDIDIKAN AKADEMIK
• PROGRAM PROFESI KEPERAWATAN
• PROGRAM SPESIALIS KEPERAWATAN PENDIDIKAN
PROFESI
PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN
PT KEPERAWATAN
MEMILIKI IZIN
BENTUK UNIVERSITAS, INSTITUT,
SEKOLAH TINGGI, POLITEKNIK, AKADEMI
PENYELENGGARAAN
1. MENYEDIAKAN FASYANKES SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN
2. BERKOORDINASI DG ORGANISASI PROFESI
PERSYARATAN FASYANKES : PMDIK 1
PENDIDIKAN KEPERAWATAN
Kepmendik 1
SNPK
KEMDIK
KEMKES
AIP
PPNI
STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
KEPERAWATAN
(SNPK)
STANDAR
NASIONAL
PERGURUAN
TINGGI (SNPT)
• PENYELENGPENERIMAAN ARA PT KEP, HANYA DAPAT MENERIMA CALON MAHASISWA SESUAI KUOTA NASIONAL
• KUOTA NASIONAL : diatur dalam PERMENDIK (PMDIK 2)
DALAM MENJAMIN
MUTU LULUSAN
PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN
• PERGURUAN TINGGI
• WAHANA PENDIDIKAN KEPERAWATAN
DOSEN
(HAK & Kewajiban sesuai
Peruu-an)
DOSEN WAHANA PENDIDIKAN : MEMILIKI KESETARAAN, PENGAKUAN, ANGKA KREDIT MEMPERHITUNGKAN KEGIATAN PELAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN
PP 1
Mhs pd akhir pendidikan Vokasi dan Profesi harus mengikuti Uji Kompetensi
UKOM diselenggarakan oleh PT bekerjasama dengan OP, Lembaga Pelatihan, atau Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi
Mahasiswa vokasi lulus Ukom : sertifikat kompetensi
Mahasiswa profesi lulus Ukom : sertifikat Profesi
PENDIDIKAN KEPERAWATAN
KONSEKUENSI …….
Penguatan Fungsi RS ttg Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan
Pelayanan Keperawatan yang Profesional menjadi contoh pengalaman Belajar Klinik mahasiswa
Profesionalisme sbg Perawat dan sebagai Instruktur Klinik sekaligus (dosen Wahana Pendidikan Keperawatan)
Perjanjian RS – Pendidikan dengan tujuan berkembang bersama termasuk Penyediaan sbg Wahana Pendidikan Keperawatan (membolehkan dosen praktik keperawatan di RS)
Pengembangan SNPK ….RS dapat melalui OP untuk sinronisasi Pendidikan-Pelayanan
Registrasi dan Re registrasi
Perawat Praktik
wajib STR
STR DIBERIKAN OEH KONSIL KEPERAWATAN
BERLAKU 5 TAHUN DAN DAPAT DI REGISTRASI
ULANG SETIAP 5 TAHUN
PERSYARATAN : -Ijazah
-Serkom/SerProf
-Keterangan sehat fisik dan mental
-Pernyataan Telah ucap sumpah/janji
Profesi
-Pernyataan mematuhi Etika Profesi
RE-REGISTRASI DITAMBAH :
-STR lama
-Telah mengabdi sbg perawat
vokasi/profesi
-Kecukupan kegiatan pelayanan ,
diklat atau ilmiah lainnya
Perkonsil
IZIN PRAKTIK (SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT : SIPP)
PERAWAT PRAKTIK WAJIB IZIN : bentuk izin SIPP
SIPP DIKELLUARKAN OLEH PEMDA KAB/KOTA
1 SIPP UNTUK 1 TEMPAT, MAKSIMAL BOLEH 2 TEMPAT
PRAKTIK MANDIRI WAJIB PASANG PAPAN NAMA
PERIZINAN : PMK 3
PERSYARATAN SIPP :
oSalinan STR yg masih berlaku
oRekomendasi OP
oPernyataan Memiliki tempat
praktik atau keterangan
Pimpinan fasyankes
KONSEKUENSI …..
STR SEBAGAI SYARAT REKRUITMEN
REVITALISASI DAN AKTIVASI PPNI DI TEMPAT KERJA
PENEMPATAN YANG TEPAT SEBAGAI PERAWAT
AKSES UNTUK DIKLAT ATAU KEGIATAN ILMIAH
PENGELOLAAN DATA PERAWAT DI HRD
KEHARUSAN MENJADI ANGGOTA PPNI
JENIS/KUALIFIKASI PERAWAT YANG MANA YANG DAPAT DOUBLE JOB DI INSTITUSI LAIN …2 SIPP
IZIN PRAKTIK PERAWAT WNA
WAJIB EVALUASI KOMPETENSI
– Kelengkapan Administrasi
– Penilaian kemampuan praktik
Wajib STR Sementara (1 th)
Wajib SIPP (1 th) dan hanya perpanjangan 1 th
Pendayagunaan Perawat WNA diatuir PP
PP 2
IZIN PRAKTIK PERAWAT WNI lulusan LUAR NEGERI
WAJIB EVALUASI KOMPETENSI
– Kelengkapan Administrasi
– Penilaian kemampuan praktik
STR dan SIPP sesuai dengan UU ini
Pendayagunaan diatur Kemkes PMK 4
PRAKTIK KEPERAWATAN
Praktik di Fasyankes
Praktik Mandiri
(dan tempat lain sesuai Klien Sasaran) : Antara lain : Rumah Klien, rumah jompo, Panti Asuhan, Panti sosial, sekolah dan perusahaan
Dilaksa-nakan
:
Kode Etik, standar pelayanan, standar Profesi, SPO
Kebutuhan Yankes/Yankep disuatu wilayah PMK 5
PEMBERI ASKEP
PENYULUH & KONSELOR
PENGELOLA KEPERAWA
TAN
PENELITI KEPERAWATAN
PELAKSANA TUGAS
PELIMPAHAN WEWENANG
PELAKSANA TUGAS:KEADAAN
TERBATAS TERTENTU
TUGAS PERAWAT
Bersama-sama
atau sendiri Bertanggung jawab
dan akuntabel
KONSEKUENSI
ASKEP adalah kewajiban Yuridis di RS
Perawat di RS adalah “praktik”
Penerapan Norma :
– Kode Etik
– Standar Pelayanan
– Stanfdar Profesi
– SPO
Semakin Jelas Peran dan Tugas Perawat di RS
Model Praktik Perawat di Fasyankes(RS)
WEWENANG
PEMBERI ASUHAN KEPERAWATAN
(Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan)
Melakukan Pengkajian Secara Holistik
Menetapkan Diagnosa Keperawatan
Merencanakan tindakan Keperawatan
Melaksanakan tindakan keperawatan
Mengevaluasi tindakan keperawatan
Memberi tindakan gadar sesuai kompetensi
Memberi konsultasi &
kolaborasi Melakukan
Penyuluhan & Konseling
Melakukan tindakan penatalaksanaan pemberian obat
sesuai dengan resep TM atau obat
bebas/bebas terbatas
Melakukan rujukan
Wewenang sbg Pemberi Askep Upaya Kesehatan Masyarakat
Melakukan Pengkajian Keperawatan Kesmas di tingkat
keluarga dan masyarakat
Menetapkan permasalahan Keperawatan Kesmas
Membantu Penemuan kasus penyakit
Merencanakan tindakan keperawatan kesmas
Melakukan Rujukan kasus
Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesmas
Menjalin kemitraan dalam perawatan Kesmas
Mengelola kasus
Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif
Wewenang sebgai Penyuluhan & Konselor
Melakukan pengkajian Keperawatan secara
holistik ditingkat individu dan keluarga, serta tingkat kelompok masyarakat
Melakukan pemberdayaan masyarakat
Melakukan advokasi dalam perawatan kesmas
Menjalin kemitraan dalam perawatan kesmas
Melakukan Penyuluhan kesehatan & Konseling
Wewenang … Pengelola Pelayanan Keperawatan
Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan
Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan
Mengelola kasus
Wewenang sebagai Peneliti Keperawatan
Melakukan penelitian sesuai dengan
Standar dan etika
Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan Kesehatan atas izin Pimpinan
Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PELAKSANA TUGAS DALAM PELIMPAHAN WEWENANG
DELEGATIF tanggung jawab berpindah
hanya dapat diberikan kepada perawat Profesi
atau Perawat Vokasi terlatih sesui kompetensi yg
dibutuhkan
MANDAT tindakan medis dibawah pengawasan Tg jwb berada pada pemberi wewenang
1 2
31
PMK 1
Tertulis dari tenaga medis ke perawat
dan di evaluasi pelaksanaannya
-Memasang
Infus, -
- Menyuntik
- TERAPI
PARENTERAL
- MENJAHIT
LUKA
WEWENANG DALAM TUGAS LIMPAH
Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis
Melakukan tindakan medis dibawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat
Memberi pelayanan Kesehatan sesuai dg program pemerintah
Tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu
Penugasan pemerintah
Keadaan tidak adanya TM dan /atau TK disuatu wilayah tempat perawat bertugas
Keadaan tsb ditetapkan oleh SKPD
Pelaksanaan tugas memperhatikan kompetensi
Wewenang …. dalam keadaan keterbatasan tertentu
Melakukan pengobatan utk penyakit umum dalam hal tdk terdapat tenaga medis
Merujuk Pasien sesuai ketentuan pada sistem rujukan
Melakukan pelayanan kefarmasian terbatas dlm hal tidak terdapat TK
PMK 6
DALAM KEADAAN DARURAT
Untuk Pertolongan pertama perawat dpt melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dg kompetensinya
TUJUAN untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut
Keadaan darurat : Keadaan mengancam nyawa atau kecacatan Klien
Ditetapkan oleh Perawat berdasarkan keilmuannya
KONSEKUENSI
KEBIJAKAN PELIMPAHAN WEWENANG
KEWENANGAN KLINIK SEMAKIN JELAS
KERJASAMA PENGATURAN KOMITE MEDIK-KOMITE KEPERAWATAN
PENGEMBANGAN MITRA BESTARI DI RS
SERTIFIKASI GADAR PERAWAT
SERTIFIKASI BAGI PERWAT VOKASI
PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN PERAWAT SBG PROFESI DAN ASUHAN KEPERAWATAN TERMASUK DALAM HAL PELIMPAHAN WEWENANG
HAK & KEWAJIBAN
Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai : std profesi, std pelayanan, SPO dan ketentuan Peruu-an
Memperoleh Informasi yang benar, jeas dan jujur dari klien dan/atau keluarga
Menerima imbal jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan
Menolak keinginan Klien yg bertentangan dengan Standar (profesi/Pelayanan/PO/ Kode etik) dan per UU-an
Memperoleh fasilitas kerja sesuai standar
HAK PERAWAT
Melengkapi sarana dan Prasarana Pelayanan keperawatan sesuai dg standar Pelayanan keperawatan dan ketentuan Per UU-an
Memberi Peleyanan Keperawatan sesuai Standar (profesi/Pelayanan/PO/ Kode etik) dan per UU-an
Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau nakes lain
Mendokumentasikan Asuhan keperawatan
Memberi informasi yang lengkap, jujur, benar, jelasn dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kpd klien dan/atau keluarga sesuai dengan batas kewenangannya
Melaksanakan tindakan Pelimpahan wewenang dari Nakes lain sesuai dengan kompetensi Perawat
Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan pemerintah
KEWAJIBAN PERAWAT
mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan Keperawatanyang akan dilakukan;
meminta pendapat Perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik,standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
memberi persetujuan atau penolakan tindakan Keperawatan yang akan diterimanya; dan
memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.
HAK KLIEN
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya;
mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat;
mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
KEWAJIBAN KLIEN
ORGANISASI PROFESI
Sebagai wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum PPNI
Tujuan : Meningkatkan dan /atau mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan, martabat, dan etika profesi perawat
Mempersatukan dan memberdayakan perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan
Berfungsi : Pemersatu, pembina, Pengembang dan Pengawas keperawatan di INDONESIA
Berlokasi di IBU KOTA NKRI dan dapat membentuk perwakilan di daerah
KOLEGIUM KEPERAWATAN
Badan otonom di dalam organisasi profesi perawat
Bertanggung jawab Kepada OP
Fungsi : mengembangkan cabang disiplin ilmu Keperawatan dan mengembangkan standar pendidikan tinggi bagi perawat profesi
PER-OP 1
KONSIL KEPERAWATAN
UNTUK MENINGKATKAN MUTU PRAKTIK KEPERAWATAN, MEMBERI PERLINDUNGAN SERTA KEPASTIAN HUKUM KEPADA PERAWAT DAN MASYARAKAT
MERUPAKAN BAGIAN DARI KONSIL NAKES
BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA NEGARA
FUNGSI PENGATURAN, PENETAPAN DAN PEMBINAAN PERAWAT DALAM MENJALANKAN PRAKTIK
TUGAS KONSIL
Melakukan Registrasi
Melakukan Pembinaan perawat dalam menjalankan Praktik keperawatan
Menyusun standar Pendidikan keperawatan
Menyusun standar Praktik dan Standar Kompetensi Perawat
Menegakkan didiplin perawat PERKON 3
Wewenang KONSIL
Menyetujui/menolak permohonan registrasi Perawat termasuk perawat WNA
Menerbitkan atau mencabut STR
Menyelidiki dan menangani masalah pelanggaran disiplin perawat
Menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi perawat
Memberi pertimbangan pendirian atau penutupan Institusi Pendidikan keperawtan
KEANGGOTAAN KONSIL
JUMLAH PALING BANYAK 9 ORANG
TRDIRI ATAS UNSUR : PEMERINTAH, OP, KOLEGIUM, ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEPERAWATAN, ASOSIASI FASYANKES DAN TOMAS
PEMBIAYAAN
APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat sesuai Pr UU-an
PERPRES 1
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Pengembangan Praktik Keperawatan
– Tujuan mempertahankan dan meningkatkan Keprofesionalan Perawat
– melalui : Pendidikan Formal dan Non formal atau Pendidikan berkelanjutan
– Pemilik atau pengelola Fasyankes harus memfasilitiasi Perawat mengikuti Pendidikan Berkelanjutan
– Pendidikan Non forMal dan berkelanjutan dapat diaksanakan oleh : Pemerintah, Pemda, Organisasi Profesi atau lembaga lain yg terakreditasi sesuai dengan Per uu-an
– Dasar : kebutuhan sesuai dg Std Pelayanan, Std profesi dan SPO
SANKSI ADMINISTRATIF
Teguran Lisan
Peringatan Tertulis
Denda Administratif dan/atau
Pencabutan izin
PP 3
PERALIHAN
STR dan SIPP yang telah dimiliki oleh Perawat sebelum Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPP berakhir
Selama Konsil Keperawatan belum terbentuk, permohonan untuk memperoleh STR yang masih dalam proses diselesaikan dengan prosedur yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan
Perawat lulusan sekolah perawat kesehatan yang telah melakukan Praktik Keperawatan sebelum Undang-Undang ini diundangkan masih diberikan kewenangan melakukan Praktik Keperawatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan
PENUTUP
Institusi Pendidikan Keperawatan yang telah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan
Konsil Keperawatan dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PERMENKES (8)
1. Jenis Perawat
2. Perizinan Perawat
3. tata cara proses evaluasi kompetensi bagi Perawat WNI lulusan luar negeri
4. kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah
5. tugas dan wewenang Perawat
6. keadaan darurat
7. rahasia kesehatan Klien
8. pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi
KEPMENKES/SK MENKES (1)
1. Standar Kompetensi Perawat
PERMENDIK..(3)
1. Persyaratan Fasyankes sebagai wahana Pendidikan
2. Ketentuan Kuota Nasional Penerimaan mahasiswa
3. tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi
KEPMENDIK/SK MENDIK (1)
1. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEPERAWATAN
PERATURAN PELAKSANAAN
UU KEPERAWATAN……….
PERATURAN PEMERINTAH (3) 1. Kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit dosen
pada Wahana Pendidikan Keperawatan 2. Pendayagunaan dan praktik Perawat Warga
Negara Asing 3. Tata cara pengenaan sanksi administratif PERATURAN PRESIDEN (1) 1. susunan organisasi, pengangkatan,
pemberhentian, dan keanggotaan Konsil Keperawatan
PERATURAN PELAKSANAAN
UU KEPERAWATAN……….
PERATURAN KONSIL (3) 1. Persyaratan telah mengabdikan diri sebagai
tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
2. tata cara Registrasi dan Registrasi ulang 3. pelaksanaan fungsi dan tugas KONSIL PERATURAN ORGANISASI PROFESI (1) 1. Kolegium Keperawatan
PERATURAN PELAKSANAAN
UU KEPERAWATAN……….
PERAN OP dalam UU Kep
1. Berkoordinasi dlm hal penyekenggaran Pendidikan Tinggi Keperawatan
2. Menyusun SNPK bersama KeMendik, KeMenkes, AIP
3. Menyusun Standar Kompetensi bersama Konsil
4. Rekomendasi sbg syarat permohonan SIPP
5. Melakukan Pengembangan, Pembinaan dan pengawasan sesuai fungsi OP
6. Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dan Pendidikan berkelanjutan
7. Bersama instititusi pendidikan menyelenggarakan UKOM
8. Pernyataan kepatuhan terhadap kode etik perawat
9. Peran pengawas praktik keperawatan sesuai fungsi OP
10. Penilaian kemampuan untuk melakukan Praktik Kep bagi Perawat asing
11. Mengusulkan anggota Konsil dari OP dan Kolegium
TINDAK LANJUT
PPNI mengkawal Penerbitan PP, PerPres, Permen, Kepmen dan Perkonsil (Termasuk PERDA) agar sesuai dengan harapan profesi Perawat
– Inisiatif membuat draft
Loby : dengan Pemerintah
– Presiden/Wapres, Menkes, Mendiknas Menaker
– Audiensi
Benchmarking : lembaga2 lain contoh KKI
Sosialisasi UUK ke seluruh stake holder
PENGUATAN LEMBAGA
MKEK mengkawal Penerapan Kode Etik perawat seluruh Indonesia
– Review Kode Etik Perawat
– Pengembangan Panduan Penerapan
– Sosialisasi Kode Etik Perawat Indonesia (termasuk di Pendidikan keperawatan)
– Mekanisme Internal dalam penerapan Kode etik
• Tata cara Pemberian Sanksi
• Tata cara Sidang etik
KP3I membuka akses yang lebih luas kepada anggota untuk mendapatkan kesempatan Pelatihan dan pengembangan
PENGUATAN LEMBAGA internal
Ikatan / Hiumpunan
– Penguatan Internal organisasi
– Standar kompetensi kekhususan
– Sistem Pelatihan dan Pengembangan pada area kompetensi kekhususan
Kolegium
– Penguatan Internal
– Menyusun Standar pendidikan Profesi
– Rencangan / Model Koordinasi dalam penyelenggaraan Pendidikan keperawatan