Pelaksana Mutu Baku No Urutan Kegiatan Ket. Pelaksana 1

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

Nomor SOP 1.3.01/2010

Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008

Tanggal Refisi 17 Mei 2010

Tanggal Evektif 1 Juni 2010

Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.

SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP : PENGAJUAN SPP DAN SPM DANA APBD (tidak melalui pihak ke 3)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Tk.I Bali, NTB dan NTT.2. UU No.15 Thn 2004 ttg. pemeriksaan, Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.5. UU No.1 Thn. 2004 Ttg. Perbendaharaan Negara.6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan.8. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan

Permendagri No. 13/2006 tenang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.

9. Perda No.3/2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang 2005-2025.

10. Perda No.5/2008 tentang Urusan PemerintahanProvinsi NTB.

1

2

Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III Jurusanekonomi/AkuntansiPelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 JurusanEkonomi/Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.

2.

SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.

1.2.3.

Seperangkat Unit Komputer.Alat Tulis kantor.Data

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:

a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.1.

2.

Subbag Keuangan melakukan pencatatan data keuangan sesuaidengan SP2D yang diterima.Subbag Keuangan menyimpan arsip Data Keuangan.

No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output

1. Bendahara menyiapkan data yangdiperlukan guna kelengkapanpengajuan SPP.

salahbenar

AnggaranKas, Data,Aturan

30” s/d 2 Hari Konsep/Dokumen

2. Bendahara Pengeluaran membuatSPP UP/GU/TUP/LS/NIHIL rangkap 5


10” Konsep/Dokumen

3. SPP yang sudah dibuat kemudiandiajukan kepada PejabatPenatausaha Keuangan (PPK) untukdiperiksa. Apabila ada kesalahandikembalikan untuk diperbaiki danapabila sudah benar di kembalikan keBendahara Pengeluaran untuk dibuatSPM

Data, Aturan20” Disposisi

4. Bendahara Pengeluaranmembuat SPM untukditandatangani oleh PenggunaAnggaran.


10” DisposisidanDokumen

Mulai

Proses

Proses

Proses

Prosesuntuk

diperbaiki

2

5. Kepala SKPD Sosial Pencapil/Pengguna Anggaran memeriksaSPM tersebut apabila adakesalahan dikembalikan danapabila sudah benarditandatangani dan diserahkan kebendahara pengeluaran.



6. Bendahara pengeluaran memilahSPM tersebut. SPM, SPP sertakelengkapannya dikirim keKASDA rangkap 3 serta sisanyadisimpan untuk menjadi arsipKeuangan.

Data10” Dokumen

7. KASDA mengecek kembalikelengkapan SPM yang diajukanapabila ada kesalahandikembalikan ke bendahara danapabila sudah benar maka KASDAmenerbitkan SP2D sebagai dasarpembayaran.

DataDokumenPetunjuk

1 Hari DisposisidanDokumen

8. SP2D rangkap 1 besertakelengkapannya diserahkan keBendahara Pengeluaran untukdisimpan sebagai arsip dansebagai bahan penyusunanLaporan Keuangan Instansi.

Data2 Hari Dokumen

SP2D

Proses

Proses

SP2D

SP2D

SPM

Proses



Nomor SOP 1.3.02/2010





SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP : PENGAJUAN SPP DAN SPM DANA APBD (khusus LS melalui pihak ke3)










1

2



2.


1.2.3.




2.




1. Pelaksana Menyerahkan kelengkapanpengajuan SPP guna dapat dilakukanpembayaran.

salahbenar


1 Hari Konsep/Dokumen

2. Bendahara memeriksa kelengkapandata untuk dapat dibuat SPP. Anggaran

Kas, Data,Aturan


3. Bendahara Pengeluaran membuatSPP LS rangkap 5.



4. SPP yang sudah dibuat kemudiandiajukan kepada PejabatPenatausaha Keuangan (PPK) untukdiperiksa. Apabila ada kesalahandikembalikan untuk diperbaiki danapabila sudah benar di kembalikan keBendahara Pengeluaran untuk dibuatSPM


DanDokumen

Mulai

Proses

Proses

Proses

Prosesuntuk

diperbaiki

SPM

2



5. Bendahara Pengeluaranmembuat SPM untukditandatangani oleh KuasaPengguna Anggaran



6. Kepala Dinas SosialPencapil/Kuasa PenggunaAnggaran memeriksa SPMtersebut apabila ada kesalahandikembalikan dan apabila sudahbenar ditandatangani dandiserahkan ke bendaharapengeluaran.



7. Bendahara pengeluaran memilahSPM tersebut. SPM, SPP sertakelengkapannya dikirim keKASDA rangkap 3 serta sisanyadisimpan untuk menjadi arsipKeuangan.

Data10” Dokumen

8. KASDA mengecek kembalikelengkapan SPM yang diajukanapabila ada kesalahandikembalikan ke bendahara danapabila sudah benar maka KASDAmenerbitkan SP2D sebagai dasarpembayaran.

AnggaranKas, Data 1 Hari Disposisi

danDokumen

9. SP2D rangkap 1 besertakelengkapannya diserahkan keBendahara Pengeluaran untukdisimpan sebagai arsip dansebagai bahan penyusunanLaporan Keuangan Instansi.

Data1 Hari Dokumen

SP2D

Prosesuntuk

diperbaiki

Proses

Proses

SP2D

SP2D

SPM

SPM



Nomor SOP 1.3.03/2010


Tanggal Refisi 1 7 Mei 2010



SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP : PENGAJUAN SPP DAN SPM DANA APBN




antara Pemerintah Pusat dan Daerah.5. UU No.1 Thn. 2004 Ttg. Perbendaharaan Negara.6. UU No.17 Th. 2003 ttg. Keuangan Negara7. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan





1

2



2.


1.2.3.




2.




1. Pelaksana Menyerahkan kelengkapanpengajuan SPP serta SPP guna dapatdilakukan pembayaran ke BendaharaPengeluaran.

salah


1 Hari Konsep/Dokumen

2. Bendahara Pengeluaran memeriksakelengkapan data untuk dapat dibuatSPM kemudian diserahkan ke PajabatPenguji Tagihan.


1 jam Konsep/Dokumen

3. Pejabat Penguji Tagihan memeriksaSPP yang diajukan Bendahara.Apabila ada kesalahan dikembalikanuntuk diperbaiki dan apabila sudahbenar di serahkan ke petugaspembuat SPM untuk dibuat SPM



4. Petugas Pembuat SPM membuatSPM untuk ditandatangani dandiperiksa oleh Pejabat Pengujidan Penandatangan SPM SPM


Mulai

Proses

Proses

Proses

SPM

2



5. Pejabat Penguji danPenandatangan SPM memeriksaSPM tersebut apabila adakesalahan dikembalikan danapabila sudah benarditandatangani dan diserahkan kebendahara pengeluaran.



6. Bendahara pengeluaran memilahSPM tersebut. SPM, SPP sertakelengkapannya dikirim ke KPPNrangkap 2 serta sisanya disimpanuntuk menjadi arsip Keuangan.



7. KPPN mengecek kembalikelengkapan SPM yang diajukanapabila ada kesalahandikembalikan ke bendahara danapabila sudah benar maka KPPNmenerbitkan SP2D sebagai dasarpembayaran Bendahara.

Data1 jam Dokumen

8. SP2D rangkap 1 besertakelengkapannya diserahkan keBendahara Pengeluaran untukdisimpan sebagai dasarpembayaran dan sebagai bahanpenyusunan Laporan KeuanganInstansi.

DataDokumenPetunjuk

1 jam DisposisidanDokumen

Proses

SP2D

SP2D

Proses

Proses

SPM



Nomor SOP 1.3.04/2010





SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP : PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTANSI MASING-MASING SATKERDANA APBN






Pembantuan.8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.9. Pertrn. Menteri Keuangan RI No 59/PMK.06/2005 ttg

Sistem Akuntansi & Pelap. Keuangan Pemerith Pusat.10. Pertrn. Menteri Keuangan RI Nomor 13/PMK.06/2005

tentang Bagan Perkiraan Standar.11. Peraturan Dir. Jenderal Perbend. Nomor 51 tahun

2008 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1

2



2.


1.2.3.




2.




1. Petugas Sistem Akuntansi Instansi(SAI) melakukan verifikasi terhadapseluruh data yang masuk.

benar

salah

DIPA, Data,Aturan

10” Dokumen

2. Petugas SAI menginput data berupaSP2D , SPM dan SIMAK ke dalamaplikasi SAI

Data, Aturan 30” Dokumen

3. Petugas SAI setelah menginput datakemudian melakukan Rekonsiliasi keKPPN.

Data1 jam Dokumen

4. KPPN melakukan Rekonsiliasi apabilatidak sesuai dikemablikan ke petugasSAI untuk diperbaiki. Apbila sudahbenar di buatkan Berita AcaraRekonsiliasi (BAR) dan diserahkan kepetugas SAI untuk ditandatanganioleh kepala SATKER.

Data, Aturan1 jam Disposisi

dandokumen

Mulai

Proses

Proses

Proses

Proses

2



5. Petugas SAI menyerahkan BARbeserta Laporan Akuntansi(Rangkap 4) untukditandatangani Kepala SATKER.

Data,Aturan 5” Dokumen

6. Kepala SATKER menandatanganiBAR dan Laporan Akuntansi,kemudian diserahkan ke petugasSAI.

Data,Aturan 10” Disposisi

danDokumen

7. Petugas SAI memilah Laporanuntuk dikirim ke KPPN, Gubernur,Unit Esolon 1, serta Arsip.

Data30” Dokumen

BAR danLaporan

BAR danLaporan

Proses

BAR danLaporan



Nomor SOP 1.3.05/2010





SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP : PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPDDINSOSPENCAPIL PROV. NTB DANA APBD










1

2



2.


1.2.3.




2.




1. Bendahara Pengeluaran melakukanverifikasi terhadap seluruh data(SP2D, SPM, dan SPJ) yang masuk.

Anggaran kas,Data, Aturan


2. Bendahara Pengeluaran menginputdata berupa SP2D, SPJ dan Pajak kedalam SIMDA APBD

Data, Aturan 20” Konsep/Dokumen

3. Bendahara Pengeluaran setelahmenginput data kemudian membuatLaporan, kemudian diserahkan kePajabat Penatausahaan Keuangan(PPK) untuk diperiksa.



4. PPK memeriksa Laporan Keuangankeudian diserhakan ke Kepala SKPDuntuk ditandatangani.

Anggaran kas,Data, Aturan 20” Disposisi

Mulai

Proses

Proses

Proses

Lap. Bulanan

2



5. Kepala SKPD menandatanganiLaporan kemudian diserahkan kePPK


danDokumen

6. PPK menyerahkan Laporan keBendahara Pengeluaran.

Data5” Disposisi

danDokumen

7. Bendahara Pengeluaran memilahLaporan tersebut untuk dikirimke Kantor Gubernur, Ke Sub. BagProgram, dan untuk dijadikanArsip.

Data30” Dokumen

Proses

Lap. Bulanan

Lap. Bulanan

Lap. Bulanan



Nomor SOP 1.3.06/2010





SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP : PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPDDINSOSPENCAPIL PROV. NTB DANA APBD










1

2



2.


1.2.3.




2.




1. Bendahara Penerimaan melakukanverifikasi terhadap seluruh data (BPdan STS) yang masuk.


2. Bendahara Penerimaan menginputdata berupa BP dan STS ke dalamSIMDA APBD


3. Bendahara Penerimaan setelahmenginput data kemudian membuatLaporan, kemudian diserahkan kePajabat Penatausahaan Keuangan(PPK) untuk diperiksa.


4. PPK memeriksa Laporan KeuanganBendahara Penerimaan kemudiandiserahkan ke Kepala SKPD untukditandatangani.


danDokumen

Mulai

Proses

Proses

Proses

Lap.Penerimaan

2



5. Kepala SKPD menandatanganiLaporan kemudian diserahkan kePPK


danDokumen

6. PPK menyerahkan Laporan keBendahara Penerimaan.

Data5” Disposisi

danDokumen

7. Bendahara Penerimaan memilahLaporan tersebut untuk dikirimke Kantor Gubernur, Ke Sub. BagProgram, dan untuk dijadikanArsip.

Data20” Dokumen

Proses

Lap.Penerimaan

Lap.Penerimaan

Lap.Penerimaan



Nomor SOP 1.3.07/2010





SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP : PEMBUATAN SPJ










1

2



2.


1.2.3.




2.




1. Bendahara Pengeluaran mendataanggaran/kegiatan yang dapat di SPJkan .



2. Bendahara Pengeluaran menyiapkankwitansi sebagai dasar pembayaran. Anggaran

Kas, Data,Aturan


3. Kwitansi tersebut ditandatanganioleh pihak ke 3/Pihak yang menerimapembayaran dan bendaharapengeluaran pada saat dilakukanpembayaran .



4. Kwitansi yang sudah ditandatanganikemudian diajukan ke Kepala SKPDuntuk diperiksa dan ditandatangani.


20” DisposisiDanDokumen

Mulai

Proses

Proses

Proses

2



5. Kwitansi yang sudahditandatangani olek kepala SKPDdisimpan oleh BendaharaPengeluaran untuk dijadikandasar pengajuan SPP Ganti UangPersediaan dan Pembuatan SPJBulanan.



6. Bendahara Pengeluran Melalukanpembayaran pajak terhdapkwitansi yang seharusnya kenapajak.



Proses

Proses



Nomor SOP 1.3.08/2010





SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP : PENGAJUAN SPP DAN SPM (LS) GAJI










1

2



2.


1.2.3.




2.




1. Bendahara Pengeluaran merekapseluruh data yang diperlukan gunapembuatan gaji pegawai kemudianrekapan diserahkan ke pembuatdaftar gaji untuk diproses .



2. Pembuat daftar gaji membuat daftarGaji sesuai data yang ada kemudiandicetak dan diserahkan ke PPK utnukdiperiksa kembali.



3. PPK memeriksa daftar gaji. Daftargaji yang sudah sesuai diserahkan kebendahara pengeluaran untukdiperiksa.



4. Bendahara Pengeluaran membuatSPP dan SPM LS/Gaji memaluliaplikasi SIMDA.



Mulai

Proses

Proses

Proses

2



5. SPP dan SPM tersebut diserahkanke Kepala SKPD untukditandatangani.


10”DisposisidanDokumen

6. SPP dan SPM yang sudahditandatangani dipilah olehbendahara pengeluaran untukdikirim ke KASDA max tanggal 20setiap bulannya.



7. KASDA memeriksa SPP, SPM dankelengkapannya. Apabila sudahsesuai maka dibuat SP2D sebagaidasar pembayaran. SP2D rangkap1 diserahkan ke bendaharapengeluaran.


2 hariDisposisidanDokumen

8. Bendahara Pengeluaranmenyimpan SP2D sebagai Arsipdan Dasar Penyusunan LaporanBulanan.



Proses

Proses

Proses

Proses



Nomor SOP 1.3.09/2010





SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP : REKONSILIASI APBD










1

2



2.


1.2.3.




2.




1. Bendahara Peneluaran danBendahara Penerimaan mengecekSPJ setiap akhir bulan untuk dibuatBerita Acara Rekonsiliasi.

SPJ, Data,Aturan


2. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dibuatoleh Bendahara Pengeluaran rangkap5 dilengkapi dengan lampiran SPJPengeluaran dan Penerimaan setiapbulannya kemudian diserahkan kePPK.

SPJ, Data,Aturan


3. PPK memeriksa BAR, apabila sudahsesuai diserahkan ke Kepala SKPDuntuk ditandatangani

SPJ, Data,Aturan


4. Kepala SKPD memeriksa kembali danmenandatangi BAR kemudiandiserahke Bendahara Pengeluaran.

SPJ, Data,Aturan


Mulai

Proses

Proses

Proses

2



5. Bendahara Pengeluaranmengirim BAR besertakelengkapannya dikirim keKASDA untuk diperiksa.

SPJ, Data,Aturan


6. KASDA memeriksa BAR apabilasudah sesuai kemudianditandatangani dan diserahkankembali rangkap 2 ke bendaharaPengeluaran.

SPJ, Data,Aturan

1 hari DisposisiDanDokumen

7. Bendahara Pengeluaranmenyimpan BAR sebagai dasarkelengkapan Laporan Keuangan.

SPJ, Data,Aturan


Proses

Proses

Proses

1. SOP 1A. SPP : Surat Permintaan Pembayaran adalah Dokumen yang

diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk

mengajukan permintaan pembayaran.

B. SPP UP (Uang

Persediaan)

: Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran

untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian

kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

langsung.

C. SPP GU (Ganti Uang

Persediaan)


untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak

dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

D. SPP TU (Tambahan

Uang Persediaan)


untuk permintaan tambahan uang persediaan guna

melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan

tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung.

E. SPP LS (Langsung) : Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran

untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak

ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja dan pembayaran

gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu

pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh

PPTK.

F. Anggaran Kas : Dokumen Perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan

kegiatan dalam setiap periode.

G. PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat pada

unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang

tugasnya.

H. SPM : Surat Perintah Membayar adalah Dokumen yang

diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran

DPA-SKPD.

I. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang

digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan

oleh BUD berdasarkan SPM.

J. BUD/KASDA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam

kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

K. Pengguna

Anggaran/Kepala SKPD

: Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipimpinnya.

L. Bendahara Pengeluaran : Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas

nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan

membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau

barang-barang negara/daerah

M.PPK : Pajabat Penatausahaan Keuangan adalah Pejabat yang

melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPD

N. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah

pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.





B. SPP LS (Langsung) : Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran


ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja dan waktu


PPTK.

C. Anggaran Kas : Dokumen Perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari




D. PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat pada



tugasnya.

E. SPM : Surat Perintah Membayar adalah Dokumen yang



DPA-SKPD.

F. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang



G. BUD/KASDA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam


H. Pengguna




dipimpinnya.

I. Bendahara Pengeluaran : Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas




J. PPK : Pajabat Penatausahaan Keuangan adalah Pejabat yang


K. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah







B. Pejabat Penguji Tagihan : Pejabat yang dintunjuk untuk melakukan pengujian atas

SPP yang diajukan berupa mengecek kebenaran material

surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih., meneliti

kebenaran dokumen yang menjadi

persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan

ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa dan meneliti

tersedianya dana yang bersangkutan.

C. Pejabat Penguji dan

Penandatangan SPM

: Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan atas SPM yang

sudah dibuat berupa memeriksa secara rinci dokumen

pendukung SPP sesuai dengan ketentuan, memeriksa

ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui

batas pagu anggaran, memeriksa kesesuaian rencana kerja

dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan

indikator keluaran.

D. SPM : Surat Perintah Membayar adalah Dokumen yang



DPA-SKPD.

E. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang



F. KPPN : Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara adalah

Kantor yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara

umum negara.

G. Bendahara Pengeluaran : Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas




4. SOP 4A. Petugas SAI (Sistem

Akuntansi Instansi)

: Sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual

dengan proses elektronis dalam pengambilan data,

pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset,

utang dan ekuitas Kementerian.

B. Kuasa Pengguna

Anggaran


untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja

(SATKER) yang dipimpinnya.

C. SPM : Surat Perintah Membayar adalah Dokumen yang



DPA-SKPD.

D. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang



E. KPPN : Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara adalah

Kantor yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara

umum negara.

F. Rekonsiliasi : Proses Pencocokan Data antara Data yang ada di masing-

masing Satker dengan Data yang ada di KPPN berupa

PAGU, Pengeluaran dan Penerimaan.





B. SPJ : Surat Pertanggungjawaban adalah Dokumen yang

digunakan oleh bendahara pengeluaran sebagai dasar

pertanggungjawaban penggunaan anggaran..

C. SPM : Surat Perintah Membayar adalah Dokumen yang



DPA-SKPD.

D. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang



E. BUD/KASDA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam


F. Pengguna : Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

Anggaran/Kepala SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipimpinnya.

G. Bendahara Pengeluaran : Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas




H. PPK : Pajabat Penatausahaan Keuangan adalah Pejabat yang


I. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah



6. SOP 6A. BP : Bukti Penerimaan.

B. STS : Surat Tanda Setoran.

C. BUD/KASDA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam


D. Pengguna




dipimpinnya.

E. Bendahara Penerimaan : Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas




F. PPK : Pajabat Penatausahaan Keuangan adalah Pejabat yang


G. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah



7. SOP 7A. SPJ : Surat Pertanggungjawaban adalah Dokumen yang



B. Pengguna




dipimpinnya.

C. Bendahara Pengeluaran : Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas




D. PPK : Pajabat Penatausahaan Keuangan adalah Pejabat yang


E. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah







B. SPP LS (Langsung) : Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran


ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja dan pembayaran

gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu


PPTK.

C. Anggaran Kas : Dokumen Perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari




D. PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat pada



tugasnya.

E. SPM : Surat Perintah Membayar adalah Dokumen yang



DPA-SKPD.

F. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang



G. BUD/KASDA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam


H. Pengguna




dipimpinnya.

I. Bendahara Pengeluaran : Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas




J. PPK : Pajabat Penatausahaan Keuangan adalah Pejabat yang


K. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah



9. SOP 9A. SPJ : Surat Pertanggungjawaban adalah Dokumen yang



B. Anggaran Kas : Dokumen Perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari




C. Rekonsiliasi : Proses Pencocokan Data antara Data yang ada di SKPD

dengan Data yang ada di BUD/Kasda berupa PAGU,

Pengeluaran dan Penerimaan.

D. BUD/KASDA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam


E. Pengguna




dipimpinnya.

F. Bendahara Pengeluaran : Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas




G. PPK : Pajabat Penatausahaan Keuangan adalah Pejabat yang


H. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah



Documents

Pelaksana Mutu Baku No Urutan Kegiatan Ket. Pelaksana 1