Slide 1

HARGA KEEKONOMIAN DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DAN TENAGA BAYUDIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGIKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Juni 2011Disampaikan pada: WorkshopBKE-PII, METI & MASTEL 2011Oleh :Dr.-Ing. Hasrul Laksmana Azahari, M.Met.EDirektur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

HARGA ENERGI

Harga Energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilanPasal 7 ayat (1) UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi

Nilai keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat dan ditetapkan Pemerintahpenjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi

Nilai keekonomian adalah nilai yang terbentuk dari keseimbangan antara pengelolaan permintaan dan penawaranpenjelasan Pasal 20 ayat (5) UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi

Biaya Pokok Penyediaan

Biaya Pembangkitan = biaya modal + biaya bahan bakar + biaya O&M + biaya lingkunganHarga Jual = BPP + % keuntungan + % pajak

Biaya Pokok Penyediaan (BPP): 1. biaya pembangkitan 2. biaya transmisi 3. biaya distribusi TM, dan 4. biaya distribusi TR

Struktur BiayaSistem energi berbahan bakar fosil biaya modal awal yang moderat atau rendah, tapi biaya operasi yang tinggi karena konsumsi bahan bakar

Sistem energi terbarukan tidak memiliki biaya bahan bakar, tetapi memerlukan investasi awal yang cukup tinggi

Resikoinvestor atau perbankan masih enggan untuk berinvestasi pada aplikasi teknologi energi terbarukan mengingat belum ada penetapan harga jual yang menarik

Skema Pembiayaan Sistem Energi TerbarukanPerlu:kebijakan dan program yang jelas, terarah dan bersinergi

Kebijakan stabil :menciptakan kelayakan sosial-ekonomi-lingkungan jangka panjang proyek-proyek pembangkit listrik dari energi terbarukan, akan menarik investasi swasta.

Feed in tariffsebagai skema pembiayaan sistem energi terbarukan merupakan alat yang sangat penting untukmengatasi hambatan pasar mengingat PLN adalah pembeli tunggal (single buyer)

Pemahaman Feed in Tariff

kebijakan yang mewajibkan utilitas seperti PLN untuk membeli energi dari sumber energi terbarukan pada tarif tertentu

awalnya tarif energi terbarukan lebih mahal dari pada harga energi berbahan bakar fosil.

tarif tersebut dapat dikurangi secara bertahap sesuai perkembangan penguasaan teknologi dan penurunan biaya produksi energi terbarukan

Penerapan Feed in TariffPenawaran terbuka bagi siapa saja untuk menyediakan energi terbarukan

Ada kepastian pembelian energi dengan harga tetap oleh utilitas setempat

Tarif bervariasi sesuai teknologi pembangkitan

Tarif berbeda menurut kapan pertama kali pembangkit energi terbarukan beroperasi

Tarif berbeda sesuai jenis energi

Tarif berbeda menurut ukuran kapasitas pembangkit

Tarif berlaku untuk rentang waktu tertentu

Contoh Penerapan Feed in Tariff di JermanPLTS 50 sen Euro/kWhPLTB 6,8-8,8 sen Euro/kWhPLT Biomassa 8,5-10 sen Euro/kWhPLTA skala kecil 6,6-7,5 sen Euro/kWhKapasitas PLTS dan PLTB tidak dibatasiKapasitas PLT Biomassa dibatasi sampai 20 MWKapasitas PLTA dibatasi sampai 5 MW

Contoh Penerapan Feed in Tariff di JermanPLTS

Tarif interkoneksi PLTS dibedakan berdasarkan lokasi pemasangan pada atau bukan pada bangunan

Tarif PLTS pada bangunan 30-40% lebih tinggi dari pada tarif PLTS bukan pada bangunan

Harga konstan ini diterapkan selama 20 tahun

Penurunan tarif tahunan 5% untuk PLTS pada bangunan, dan 6,5% untuk PLTS yang dipasang bukan pada bangunan

Contoh Penerapan Feed in Tariff di JermanPLTB

Tarif dibedakan berdasarkan lokasi, lokasi dengan kecepatan angin tinggi memperoleh tarif lebih rendah dibandingkan dengan lokasi berkecepatan angin rendah

Tarif untuk PLTB dibedakan atas tarif dasar dan tarif tambahan

Tarif tambahan ditentukan berdasarkan pencapaian 150% dari output acuan di suatu lokasi yang berlaku hanya 5 tahun

Apabila PLTB hanya mampu memberikan output kurang 60% dari output acuan maka PLTB tersebut tidak berhak memperoleh feed-in tariff

Kontrak pembayaran tarif PLTB selama 20 tahun dengan penurunan tarif 2% per tahun

Perkembangan Feed in Tariff di IndonesiaKeputusan Menteri ESDM No. 1122K/30/MEM/2002 tentang Pembangkit Skala Kecil (PSK) Tersebar

Permen 02/2006 Tentang Pembangkit Skala Menengah (>1 MW - 10 MW)

Peraturan Menteri ESDM No 269-12/26/600.3/2008 tentang Ketetapan Biaya Pokok Penyediaan (BPP)

Permen 5/2009 tentang Pedoman Harga Pembelian tenaga Listrik oleh PLN

Kebijakan Feed in Tariff Saat IniPermen ESDM No. 31 tahun 2009 (untuk EBT)

Harga pembelian listrik oleh PLN dari EBT:Rp 656/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan MenengahRp 1004/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan Rendah

Faktor insentif (F) sesuai dengan lokasi pembelian:Wilayah Jawa dan Bali, F = 1Wilayah Sumatera dan Sulawesi, F = 1,2Wilayah Kalimantan, NTB dan NTT, F = 1,3Wilayah Maluku dan Papua, F = 1,5

Permen ESDM No. 32 tahun 2009 (untuk Panas Bumi)

Contoh Harga Energi TerbarukanBeberapa kontrak Liswas PLTB sedang difinalkan, antara lain di Sukabumi ( 10 MW ) dengan harga negosiasi Rp.870/kwh ( tahun 1 sd 8) dan Rp. 790/kwh ( tahun 9 sd 15 ).

PLTBiomass menggunakan cangkang sawit di Belitung ( 7 MW ) sdh terkontrak Rp. 917 /kwh ( tahun 1 sd 5 ) dan Rp.641,25/kwh ( tahun 6 sd 15 ) dan beberapa lokasi tahap konstruksi di Sumut( 10 MW) Bangka ( 5 MW ) dan Gorontalo ( 12 MW )dalam tahap disain / pengadaan.

PLTSampah Bantargebang ( 14 MW ) sudah terkontrak dengan harga Rp. 820/kwh ( tahun 1 sd 7) dan Rp. 750/kwh ( tahun 8 sd 15 ). Rencana akan dikembangkan sd kapasitas 26 MW.

Contoh Feed in Tariff untuk PV di Malaysia

Contoh Feed in Tariff untuk PV di Malaysia

Contoh Feed in Tariff untuk Biogas di Malaysia

Contoh Feed in Tariff untuk Biomasa di Malaysia

Contoh Feed in Tariff untuk Biomasa di Malaysia

Contoh Feed in Tariff untuk Hydropower di MalaysiaKESIMPULANPerlu penetapan Feed in Tariff untuk setiap jenis energi terbarukanPerlu kajian rinci struktur biaya dan skema pembiayaan setiap jenis energi terbarukanPerlu dukungan masyarakat energi terbarukan dalam penerapan Feed in TariffPerlu pengembangan industri pendukung dalam negeri dalam rangka menurunkan biaya pokok penyediaan

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGIKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIATerima Kasihwww.energiterbarukan.netwww.esdm.go.idJalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950Telp/Faks : 021-5250575