Embed Size (px)
Citation preview
HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM KERAPATAN ADAT
NAGARI PANINJAWAN TINJAUAN HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
RHAMADANNIS
NIM: 11170453000025
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2021 M / 1442 H
i
HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM KERAPATAN ADAT
NAGARI PANINJAWAN TINJAUAN HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
RHAMADANNIS
NIM: 11170453000025
Pembimbing
Dr. Hj. ISNAWATI RAIS, M.A.
NIP. 19571027 198503 2 001
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2021 M/1442 H
iv
ABSTRAK
Rhamadannis. NIM 11170453000025, HAK POLITIK PEREMPUAN
DALAM KERAPATAN ADAT NAGARI PANINJAWAN TINJAUAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. 1442 H/2021 M. 113 Halaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami hak politik
perempuan di dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjawan. Sehingga
nantinya akan didapati gambaran mengenai implementasi hak politik perempuan
dalam Kerapatan Adat Nagari Paninjawan dalam tinjauan hukum positif dan
hukum Islam.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis
dan dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan dan studi pustaka.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam. Pertama, data
primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi lapangan.
Kedua, data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
segala jenis publikasi baik itu buku-buku, artikel-artikel, maupun jurnal-jurnal.
Analisis data menggunakan analisis hasil temuan di lapangan dengan tinjauan
hukum positif dan hukum Islam dengan mengkategorisasikan data-data,
dideskripsikan untuk selanjutnya didapatkan hasil kesimpulannya.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan implementasi hak politik
perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjawan tidak sesuai dengan
hukum positif, sebab hukum positif yang berlaku di Indonesia memberi peluang
sama untuk semua jabatan bisa dipegang oleh laki-laki ataupun perempuan dari
jabatan tertinggi hingga terendah. Namun KAN hanya memberi ruang kepada
laki-laki untuk menjadi pemimpin. Sedangkan dari perspektif hukum Islam
implementasi hak politik perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Paninjawan sesuai dengan pendapat ulama klasik yang memestikan pemimpin
harus laki-laki. Sementara menurut hukum Islam kontemporer, sebagaimana
dianut oleh kaum feminis, implementasi hak politik perempuan dalam Kerapatan
Adat Nagari (KAN) Paninjawan tidak sesuai dengan hukum Islam dalam tafsir
baru yang meniscayakan perempuan dapat memegang semua jabatan politik.
Kata Kunci : Hak Politik Perempuan, Kerapatan Adat Nagari, Paninjawan.
Pembimbing : Dr. Hj. Isnawati Rais, MA
Daftar Pustaka : 1983 s.d. 2021.
vii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................... i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .................................................... ii
LEMBAR PERNYATAAN ..................................................................... iii
ABSTRAK ............................................................................................... iv
KATA PENGANTAR .............................................................................. v
DAFTAR ISI. .......................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan ............................................................. 1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah ................................ 7
1. Identifikasi Masalah ..................................................................... 7
2. Pembatasan Masalah ..................................................................... 7
3. Rumusan Masalah ........................................................................ 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................... 8
1. Tujuan Penelitian .......................................................................... 8
2. Manfaat Penelitian ........................................................................ 8
D. Tinjauan (Review)KajianTerdahulu .................................................... 9
E. Metode Penelitian ............................................................................. 12
1. JenisPenelitian ................................................................................ 13
2. Pendekatan Penelitian ..................................................................... 13
3. Sumber Data ................................................................................... 13
4. Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 14
5. Metode Analisis Data ..................................................................... 15
F. Sistematika Pembahasan ................................................................... 16
BAB II KONSEPSI HAK POLITIK PEREMPUAN
A. Hak Politik Perempuan dalam Hukum Positif................................... 17
B. Hak Politik Perempuan dalam Hukum Islam ..................................... 26
BAB III PEREMPUAN DAN KERAPATAN ADAT NAGARI
PANINJAWAN
viii
A. Nagari Paninjawan ............................................................................ 37
B. Sejarah Dan Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Paninjawan .. 40
1. Sejarah Kerapatan Adat Nagari Paninjawan ............................... 40
2. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Paninjawan ........................ 42
C. Peran Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari Paninjawan ...................... 46
D. Perempuan Dalam Nagari Dan Kerapatan Adat Nagari Paninjawan .. 46
1.Perempuan Dalam Nagari...............................................................46
2.Perempuan Dalam Kerapatan Nagari (KAN) Paninjawan.............51
BAB IVHAK POLITIK PEREMPUAN DALAM KERAPATAN
ADAT NAGARI PANINJAWAN TINJAUAN HUKUM
POSITIFDANHUKUM ISLAM
A. Hak Politik Perempuan Dalam Kerapatan Adat Nagari Paninjawan
Dalam Tinjauan Hukum Positif ....................................................... 57
B. Hak Politik Perempuan Dalam Kerapatan Adat Nagari Paninjawan
Dalam Tinjauan Hukum Islam ......................................................... 71
C. Analisa Perbandingan Hak Politik Perempuan di Kerapatan Adat
Nagari Paninjawan dalam Tinjauan Hukum
Positif dan Hukum Islam ............................................................... .75
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................................... 82
B. Saran ................................................................................................ 83
LAMPIRAN.............................................................................................84
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................110
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Emansipasi telah menjadi gagasan utama gerakan kebangkitan perempuan
untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Negara Indonesia telah memberikan
ruang bagi perempuan agar berkarya, bekerja, berpolitik serta aktifitas lainnya yang
bertujuan untuk kemajuan pribadi, bangsa, dan negara. Hal ini tercantum di dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C ayat 2
yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya”. Hal ini menjadi dasar bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak
yang sama dalam memajukan bangsa dan negara. Termasuk diantaranya ikut berperan
aktif di ranah politik untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.
Begitu juga ajaran Islam memiliki keselarasan dengan UUD 1945 bahwa laki-
laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memajukan dirinya dalam
berbagai bidang. Berkaitan dengan ini Nasaruddin Umar dalam bukunya berjudul
“Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran” menjelaskan bahwa peluang untuk
meraih prestasi maksimum tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan,
ditegaskan dalam empat ayat berikut: Q.s. ‘Ali ‘Imran (3):195, Q.s. Al-Nisa (4):124,
Q.s. Al- Nahl(16): 97, Q.s. Al- Gafir(40): 40.
Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan
memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual
maupun urusan karier profesional, tidak mesti didominasi oleh salah satu jenis
kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih
prestasi optimal. Meskipun, dalam beberapa fakta yang terjadi di masyarakat, konsep
ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi karena masih terdapat sejumlah
2
kendala, terutama karena budaya dan pemahaman segelintir pihak tentang perempuan
di dalam ajaran agama yang sulit diselesaikan.”1
Dengan demikian ajaran Islam telah menegaskan mengenai kesetaraan gender.
Namun, realitasnya di masyarakat masih terdapat sejumlah kendala budaya yang sulit
diselesaikan untuk mewujudkan konsep ideal kesetaraan gender. Hal ini karena
pengaruh budaya lama yang menempatkan perempuan hanya untuk hal-hal domestik
rumah tangga. Selain itu, konsep itu juga terkendala oleh adanya aturan yang
mengikat di dalam suatu komunitas masyarakat bahwa perempuan hanya memiliki
hak tertentu di dalam pergaulan hidup sehari-hari seperti adanya aturan untuk
perempuan di berbagai masyarakat yang ada di Indonesia.
Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis ialah suatu
kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis
keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian
perkawinan atau pertalian adat.2 Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan
bersama yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama,
sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang
menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial, atau hubungan interpersonal maupun
hubungan antar kelompoksosial.3 Adanya pembatasan hak perempuan dalam pola
interaksi masyarakat dalam suatu komunitas masyarakat, menjadi tantangan kaum
perempuan dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh kesetaraan kedudukan
dengan laki-laki, utamanya dalam hak untuk menduduki jabatan dalam politik.
1 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran,(Jakarta: Paramadina,
2001, Cet. Kedua), h., 263-265.
2 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: CV Mandar Maju,
2003), h., 108.
3 Soeryono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003,
Cet. Keenam), h., 91.
3
Pada masa awal Islam, struktur sosial pada masa itu lebih sederhana dari
pada saat ini. Namun, banyak prinsip dalam relasi sosial antara laki-laki dan
perempuan yang dapat dijadikan acuan dan inspirasi positif. Berbagai kitab hadits,
sejarah, dan biografi tokoh-tokoh Islam awal dengan jelas menunjukkan bahwa
perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad sebagai pendukung Islam yang
pertama, turut berdakwah, keluar desa dan kota, serta ikut berperang. Beberapa
orang datang untuk bertanya tentang masalah agama dan sosial, menuntut hak-hak
mereka, dan menentang kekerasan yang merekaalami. Ada juga pertemuan publik,
sholat jama’ah harian, sholat Jumat mingguan, sholat Idul Fitri dan Idul Adha
tahunan, sholat gerhana matahari, serta terlibat dalam pekerjaan dan pengetahuan
ekonomi, sosial dan budaya serta pendidikan.4
Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dan para sahabatnya perempuan
selalu dimintai pendapatnya (konsultasi) sebelum mengambil keputusan yang
sangat penting. Misalnya, ketika Nabi Muhammad Saw., menjamu delegasi
perempuan salah satunya adalah Asma binti Yazid al-Ansari untuk meminta
pendapatnyakarena dia punya banyak pengalaman di antara kaumnya sehingga
dapat memberikan saran dan pertimbangan dengan argumentasi yang baik disertai
dengan kepribadiannya yang kuat. Selain Asma binti Yazid al-Ansari, Haifa A.
Jawad menulis: Perempuan-perempuan lainnya, terutama Ummu Salamah, Aisyah
dan Hafsah, mereka juga perempuan yang aktif dalam urusan publik.5
Meski secara umum Alquran seolah mengakui adanya perbedaan antara laki-
laki dan perempuan, namun perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang
menguntungkan satu pihak sekaligus merugikan pihak lain (diskriminasi). Esensi
Alquran adalah menjalin hubungan yang harmonis berdasarkan welas asih dalam
4 Faqihuddin Abdul Kadir, Qiro’ah Mubaadalah Tafsir Proggressif Untuk Keadilan Dalam
Islam ( Yogyakarta:IRCiSoD, 2019, cet.Pertama), h., 462-463.
5 Haifa A. Jawad, Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Kesetaraan Jender,
(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002, Cet. Pertama), h., 274-275.
4
lingkungan keluarga (mawaddah warahmah) (Q.s. Ar-Rum(30):21), sebagai pelopor
dalam mewujudkan masyarakat ideal di tempat damai yang penuh rahmat Tuhan
“baldatun thayyibatun warabbun ghafur” (Q.s.Saba(34): 15).6
Hal ini menarik untuk dicermati, mengingat perempuan dalam memajukan
dirinya di dunia politik memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda di tiap-tiap
daerah. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut lagi agar dapat gambaran yang utuh
mengenai hak politik perempuan.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai peran aktif
perempuan dalam politik masyarakat adat maupun politik secara nasional. Salah
satunya mengenai hak politik perempuan di Kerapatan Adat Nagari Paninjawan,
kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Nagari Paninjawan merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang
penduduknya adalah masyarakat adat Minang. Masyarakat Minang memiliki aturan
terkait pemerintahan adat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7
Tahun 2018 tentang Nagari dan juga Perda Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006
tentang Pemerintahan Nagari.
Nagari berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan wilayah
penyenggaraan pemerintahan terdepan di daerah. Dapat disebut nagari apabila
memiliki memenuhi persyaratan berikut: merupakan kesatuan masyarakat hukum
adat; mempunyai beberapa suku dan mempunyai KAN; mempunyai batas-batas
wilayah yang jelas; mempunyai harta kekayaan sendiri; dan mempunyai sarana dan
prasarana pemerintahan.7
6 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran,(Jakarta: Paramadina,
2001, Cet. Kedua), 263-265.
7 Syarat Nagari Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Solok No.7 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Nagari.
5
Bagan Stuktur Lembaga Nagari Berdasar Perda Sumbar
No.7 Tahun 2018
Menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai peran aktif perempuan Minang di
dalam Kerapatan Adat Nagari dan bagaimana unsur-unsur pemerintahan nagari yang
jabatannya digerakkan oleh perempuan. Karena lembaga Kerapatan Adat Nagari
merupakan suatu lembaga yang diisi oleh perwakilan Ninik Mamak dari berbagai
suku dalam Nagari dan suatu lembaga yang memiliki peran yang signifikan dalam
musyawarah tinggi adat bahkan dalam pemilihan anggota Majelis Tungku Tigo
Sajarangan juga melibatkan lembaga Kerapatan Adat Nagari. Majelis Tungku Tigo
Sajarangan merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam
memberikan pertimbangan kepada pemerintah Nagari supaya tetap konsisten dan
memelihara penerapan Adat basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah, lembaga ini
terdiri dari Ninik Mamak serta melibatkan juga unsur KAN.
KAN menjadi salah satu lembaga pemerintahan adat yang menarik untuk
diteliti mengenai aktivitas politik perempuan di dalam lembaga tersebut, utamanya di
Kerapatan Adat Nagari Paninjawan.Kemudian perlu juga untuk mengkaji mengenai
aktivitas politik perempuan di luar lembaga KAN untuk melihat perbedaan penerapan
aktivitas politik perempuan di dalam KAN maupun di dalam Nagari. Karena
LEMBAGA NAGARI
KERAPATAN ADAT
NAGARI (KAN)
PEMERINTAH
NAGARI
PERADILAN
ADAT
Terdiri atas perwakilan: Ninik
Mamak, Alim Ulama Nagari,
Bundo Kanduang, Cadiak
Pandai, Parik Paga Nagari
Dipimpin oleh:
Kapalo Nagari dan
Perangkat Nagari
Dipimpin oleh: Seorang
Ketua, seorang Manti,
dan beberapa hakim
peradilan adat
6
perempuan sudah sepatutnya berkontribusi aktif di bidang politik pemerintahan untuk
memajukan Nagari. Suatu keharusan adanya pemberdayaan perempuan untuk
berserikat, berkumpul dan menyuarakan pendapat sebagaimana termaktub dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat (3). Selain itu,
konstitusi juga menyebutkan dalam pasal 28 D ayat (3) ditegaskan bahwasanya setiap
warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Nagari Paninjawan sengaja dipilih untuk menjadi objek penelitian mengenai
deskripsi hak politik perempuan dalam masyarakat adat Minang baik itu partisipasi
politik di dalam Kerapatan Adat Nagari maupun dalam konteks politik nasional,
karena masyarakat adat di nagari Paninjawan masih sangat kental dengan budaya dan
tradisi Minang yang asri. Selain itu, posisi masyarakat nagari Paninjawan yang
bermukim di dekat bukit Barisan masih sangat tradisional dan masih memegang erat
budaya leluhur yang bersanding dengan nilai-nilai Islam yakni, dikenal dengan
semboyan “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.
Penelitian ini nantinya bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hak
politik perempuan yang dijamin oleh konstitusi dan pelaksanaan amanat konstitusi
yang terjadi di masyarakat adat Minang wilayah nagari Paninjawan. Untuk
mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai implementasi hak politik perempuan di
dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari dan dalam NagariPaninjawan itu sendiri. Serta
bagaimana kaitannya dengan sudut pandang fiqh Siyasah mengenai apa yang terjadi
di masyarakat adat Minang mengenai hak politik perempuan di dalam pemerintahan
Nagari dan politik nasional. Sehingga nantinya akan didapati mengenai bagaimana
kaum perempuan menjalankan hak-haknya untuk berpolitik dalam memajukan Nagari
mengingat dirinya sebagai bagian dari masyarakat adat yang terikat dengan hukum-
hukum adat sementara di sisi yang lain dirinya adalah warga negara Indonesia yang
hak-haknya di jamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul
“Hak Politik Perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari Paninjawan Tinjauan
Hukum Positif dan Hukum Islam”.
7
B. Identifikasi, Pembatasan, dan RumusanMasalah
1. IdentifikasiMasalah
Identifikasi masalah dalam penelitian ini,diantaranya:
1) Kedudukan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjawan
dalam hukum nasional
2) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjawan dalam hukum Islam
3) Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam KAN Paninjawan
4) Hak politik perempuan dan laki-laki dalam UUD 1945 dan fiqh
siyasah
5) Hak politik perempuan di Paninjawan maupun di dalam lembaga
KAN dalam pandangan hukum positif dan hukumIslam
6) Perempuan dan haknya dalam politik di nagari Paninjawan
2. PembatasanMasalah
Penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut, yaitu: pertama
Permasalahan terkait implementasi hak politik perempuan di dalam Kerapatan
Adat Nagari (KAN) Paninjawan dalam perspektif hukum positif dan hukum
Islam. Kedua, hak politik perempuan dalam Nagari Paninjawan.
3. Rumusan Masalah
Berdasar pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan,
maka dapat diambil beberapa substansi rumusan masalah sebagai berikut:
1) Bagaimana implementasi hak politik perempuan dalam Nagari
Paninjawan?
2) Bagaimana implementasi hak politik perempuan di dalam Kerapatan Adat
8
Nagari (KAN) Paninjawan dalam tinjauan hukum positif dan hukum
Islam?
C. Tujuan dan ManfaatPenelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
a. Mendeskripsikan dan memahami hak politik perempuan dalam Nagari
Paninjawan.
b. Mendeskripsikanimplementasi hak politik perempuan dalam Kerapatan
Adat Nagari Paninjawan dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam.
2. ManfaatPenelitian
Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi
penulis, diantaranya:
a. ManfaatAkademis
Penelitian skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi peneliti
selanjutnya dan menambah wawasan serta pengetahuan terkait Hak Politik
Perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari Paninjawan Tinjauan Hukum Positif dan
Hukum Islam.
b. ManfaatTeoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengembangan ilmu
pengetahuan utamanya tentang hak politik perempuan adat dalam Hukum Tata
Negara Islam (Siyasah).
c. Manfaat Praktis
Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang
padu atas Hak Politik Perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari Paninjawan
Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. Sehingga hasil penelitian ini dapat
9
memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan perbaikan dalam pemerintahan adat
Minangkabau umumnya, masyarakat adat nagari Paninjawan Kec. X Koto Diatas
Kab. Solok pada Khususnya.
D.Tinjauan (Review) Studi Terdahulu
Sejumlah penelitian tentang skripsi ini telah dilakukan, baik yangmengkaji
secara umum skripsi tersebut maupun yang menyinggung secara spesifik. Berikut
paparan tinjauan umum atas sebagian karya penelitiantersebut:
1. Rahima Zakia, dalam artikel yang berjudul "Kesetaraan dan Keadilan Gender
dalam Adat Minangkabau".8 Ia menyimpulkan bahwa perempuan sebagai
Bundo Kanduang merupakan sumber utama dan penentu pengambilan
keputusan. Makna dari nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam
keluarga adalah Bundo Kanduang yang memiliki peran keluarga dan
masyarakat. Peran laki-laki di Minangkabau dalam Adat juga setara dengan
pepatah “Tali tigo sapilin”. Rahima juga mengatakan, dalam hal pengambilan
keputusan, "Bundo Kanduang” merupakan bagian dari unsur Kerapatan Adat
Nagari (KAN) yang termasuk dalam unsur "Urang nan ampek jinih". Dalam
pemerintahan KAN yang termasuk urang nan ampek jinih adalah niniek
mamak,cadiak pandai,alim ulama,dan bundo kanduang.
Perempuan sebagai bundo kanduang menjadi sumber utama dan penentu
dalam mengambil keputusan. Dalam musyawarah adat materi keputusan dan
segala yang akan diputuskan terlebih dahulu dikonsultasikan dan diminta
persetujuan oleh mamak ke bundo kanduang. Hasil keputusan yang diambil
dalam musyawarah disampaikan kembali pada bundo kanduang, karena
implementasi keputusan dilaksanakan dan dikoordinir bersama dengan
8 Rahima Zakia,”Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Adat Minangkabau” Kafa’ah
Jurnal of Gender Studies, I, 1, (2011), h., 45.
10
bundokanduang.9
Artikel tersebut tidak spesifik berbicara tentang hak politik perempuan di
Kerapatan Adat Nagari Paninjawan. Sehingga berbeda dengan apa yang akan
ditulis dalam penelitian ini.
2. Hafid Ilham“Peran Kerapatan Adat Nagari Paninjauan Dalam Proses
Pengangkatan Penghulu di Nagari Paninjauan Kec. X Koto Kab. Tanah Datar”
(Diploma Tesis Fakultas Hukum, Universitas Andalas 2016). Dalam
penelitiannya disebutkan bahwa KAN adalah sebuah lembaga perwakilan
permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi di Sumatera Barat, yang
menyelesaikan permasalahan-permasalahan sako dan Pusako di dalam Nagari.
Salah satu bentuk penyelesaian permasalahan sako adalah pengangkatan
penghulu yang dilaksanakan di Nagari Paninjauan Kec.X Koto Kab. Tanah Datar.
Hafid Ilham menyebutkan bahwa dalam pengangkatan penghulu KAN
Paninjauan memiliki kewenangan yang penuh untuk menentukan dan memutus
suatu perkara yang terjadi sehingga dalam pengangkatan penghulu tersebut
dapatd iperoleh sebuah kebijakan serta menentukan kaum yang akan memikul
gelar kebesaran. 10
kesimpulan dari hasil penelitian Hafid Ilham ialah dalam proses
pengangkatan penghulu di nagari Paninjauan dapat berjalan dengan baik ketika
anggota kaum bisa memahami serta mematuhi aturan-aturan yang telah ada
dalam kaum. Namun, ketika anggota kaum tidak memahami serta tidak mematuhi
peraturan tersebut, KAN akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam
proses pengangkatan penghulu KAN Paninjawan memiliki peranan yang penuh
9 Rahima Zakia,”Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Adat Minangkabau” Kafa’ah
Jurnal of Gender Studies, I, 1, (2011), h.,45.
10 http://scholar.unand.ac.id/19666/2/BAB%20I.pdf akses pada 12 November 2020 Pukul
11:10 WIB.
11
untuk menentukan dan memutus sesuatu keputusan bagi anggota kaum yang akan
mengangkat seorang penghulu.
Penelitian tersebut tidak membahas mengenai hak politik perempuan di
KAN Paninjawan Kec.X Koto Diatas Kab. Solok. Dengan demikian perlu
melakukan penelitian mengenai pemenuhan hak politik perempuan di KAN
Paninjawan Kec.X Koto Diatas Kab. Solok.
3. Romi Afadarma, “Peranan Ketua Adat dan KAN dalam menyelesaikan sengketa
harta pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi
Sumatera Barat”. (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
2010). Dalam penelitiannya, Romi menjelaskan bahwa proses penyelesaian
sengketa harta warisan tinggi dimulai dari tingkat yang paling bawah.Seperti
kata pepatah, ‘Bajanjang Naiak, Batanggo turun’artinya diselesaikan terlebih
dahulu secara bertahap, dari satu rumah ke rumah lainnya, Ke desa, ke suku,
kemudian Nagari.
Pada tahap Nagari inilah penyelesaian sengketa hak waris tinggi
diselesaikan oleh masyarakat Adat yaitu KAN dan beberapa tokoh desa (Datuk)
sebagai anggotanya. Pada tahap ini, KAN tidak memiliki hak untuk
menyelesaikan sengketa, tetapi hanya memberikan perdamaian. Jika sengketa
hak waris tinggi atau Harta pusako tinggi tidak dapat diselesaikan secara
damai di KAN, maka sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan karena
salah satu pihak yang bersengketa tidak puas dengan hasil damai KAN.11
Romi Afadarma dalam Tulisannya juga menjelaskan fungsi dari KAN dalam
menyelesaikan persengketaan mengenai Pusako atau yang berkenaan dengan
harta pusako tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi
Sumatera Barat. Dari segi objek maupun lokasi penelitian berbeda dengan yang
11 https://core.ac.uk/download/pdf/11723041.pdf akses pada 16 November 2020 pukul 14:00
WIB.
12
hendak penulis teliti kedepannya.
Dalam kaitannya dengan skripsi penulis belum ditemukan pembahasan yang
secara spesifik mengenai “Hak Politik Perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari
Paninjawan Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.”
4. Yasril Yunus, “Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif dalam Masyarakat
Minangkabau” Jurnal Demokrasi Vol.VI No.2 tahun 2007 halaman 124-21312
dalam tulisannya dibahas mengenai tiga model alternatif nagari yang partisipatif.
Masyarakat Minangkabau menurutnya lebih memilih struktur ketiga yang
menempatkan KAN diatas Pemerintah nagari dengan tetap memperhatikan
keseimbangan kewenangan politik dalam keadatan dengan tetap memegang dua
belas prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama.
Penelitian yang hendak penulis lakukan adalah penelitian yang berjalan di
KAN utamanya di Nagari Paninjawan Kec. X Koto Diatas Kab. Solok, Sumatera
Barat.
E. Metode Penelitian
Supaya suatu penelitian ilmiah dapat berjalan baik maka diperlukan suatu
metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan sebuah unsur mutlak
yang harus ada dalam penelitian dan perekmbangan ilmu pengetahuan.13 Pendekatan
yang digunakan yuridis- sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan
hukum di masyarakat agar terlihat hubungan hukum dalam masyarakat serta
bagaimana hukum diterapkan. Sebagaimana diungkapakan di atas maka diperlukan
langkah berikut ini:
12 http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1141/976 akses pada 29 Januari 2021,
Pukul 22: 40 WIB.
13 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1984), h.7.
13
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian skripsi yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bagi
Basrowi dan Suwandi penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari
inkuiri naturalistik yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur penghitungan
secara statistik. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan
memahami sesuatu di balik fenomena yang sama sekali belum diketahui. Demikian
pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang
sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.14
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Empiris. yaitu dengan
melakukan studi lapangan, observasi dan mengumpulkan data. Penelitian ini bersifat
deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan data tentang suatu keadaan
atau gejala- gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga dengan
adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh,
lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.15
3. SumberData
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data
primer dan datasekunder
a. Data Primer
Data primer meliputi sejumlah keterangan atau fakta yang didapat di
lapangan secara langsung, baik melalui wawancara atau pengamatan.
14 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta,2008,
Cet.1,), h., 22.
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press)
. 1984,), h.,10.
14
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung. penelitian ini dilakukan dengan
membaca dan mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan yang berkaitan dengan
penelitian. Adapun data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri
atas :
1) Bahan Hukum Primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan dan
sumber-sumber fiqh siyasah serta ketentuan yang berkaitan dengan judul
permasalahan yang dirumuskan, dalam permasalahan ini bahan hukum
primernya yaitu: UUD 1945, Perda Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018
tentang Nagari, Perda Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Nagari, Alquran dan hadist.
2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
lebih lanjut mengenai Bahan hukum primer misalnya: Literatur yang relevan,
hasil penulisan, pendapat ahli hukum, berbagai media baik elektronik maupun
cetak.
3) Bahan HukumTersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder, seperti kamus, ensiklopedi
dan sebagainya.
4. Teknik PengumpulanData
Adapun teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara
wawancara secara langsung kepada badan atau lembaga yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti. Selain itu, metode lain yang digunakan dalam
pengumpulan data adalah dengan metode Library research atau studi kepustakaan
dilakukan dengan mencari buku-buku, literatur-literatur, catatan- catatan dan laporan
yang ada kaitannya dengan Hak Politik Perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari
Paninjawan.
15
1) Data primer
Merupakan data utama dan esensial dalam riset hukum empiris. Disebut data
primer karena peneliti mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Dalam data
primer ini bukan saja yang tampak dan terdengar akan tetapi, juga yang tersirat
(kualitatif).16 Data Primer dalam penelitian ini yaitu: hasil wawancara dan observasi
lapangan.
2) Data sekunder
Data sekunder ini berupa informasi baik berupa teks hukum atau puncatatan-
catatan lainnya yang akan membantu peneliti untuk memahami realitas dan juga
mengkonfirmasi data primer. Data sekunder ini berupa informasi pendukung seperti
buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Metode Analisis Data
Data hasil penelitian, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan
menjabarkan peraturan perundang- undangan, pendapat ahli serta pengetahuan yang
penulis dapatkan selama penelitian. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan
kemudian disortir dan diklasifikasikan, diinterpretasikan dan disajikan dalam
bentuk uraian secara sistematis.
Ketika data mentah telah terkumpul kemudian mulai diidentifikasi,
dikelompokkan, kemudian mencoba memberi makna pada data. Analisis data ini
menggunakan pendekatan induktif, yakni dengan cara mengumpulkan keseluruhan
data kemudian didapat beberapa kesimpulan.
16https://youtu.be/OTc-8jxWqTO Tentang Metode Penelitian Hukum Empiris.diakses pada 18
Desember 2020. Pukul 15:18 WIB.
16
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Untuk mempermudah penulisan ini, maka penyusunan dalam penulisan
dibagi menjadi lima BAB, dan tiap-tiap BAB dibagi dalam sub bab yang
disesuaikan dengan luas pembahasan. Di dalam menulis penelitian ini penulis telah
menyusun sistematikanya dengan tujuan agar pembaca dapat diarahkan kepada satu
masalah agar dapat dipahami, adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalahan,
identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, tinjauan (review)studi terdahulu, metode penelitian, serta
sistematika pembahasan.
BAB II Konsepsi Hak Politik Perempuan.Bab ini membahas tentang hak
politik perempuan dalam hukum positif dan hak politik perempuan dalam
hukum Islam.
BAB III Perempuan Dan Kerapatan Adat Nagari Paninjawan. Bab ini
membahas Nagari Paninjawan, Sejarah dan Kedudukan Kerapatan Adat
Nagari (KAN) Paninjawan, Peran dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari
Paninjawan serta Perempuan dalam Nagari dan dalam Kerapatan Adat
Nagari Paninjawan.
BAB IV Hak Politik Perempuan Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan
Hukum Islam. Bab ini membahas hak politik perempuan di Kerapatan Adat
Nagari Paninjawan dalam tinjauan hukum positif, hak politik perempuan di
Kerapatan Adat Nagari Paninjawan dalam tinjauan hukum Islamdan analisa
perbandingan hak politik perempuan di Kerapatan Adat Nagari Paninjawan
dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam.
BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.
17
BAB II
KONSEPSI HAK POLITIK PEREMPUAN
A. Hak Politik Perempuan Dalam Hukum Positif
Hak politik secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu hak dan politik. Hak
dalam bahasa indonesia, right/rightful dalam bahasa inggris, dan haq (حق) dalam
bahasa arab. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia hak berarti benar, milik,
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan
oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau
untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Lebih
lanjut lagi, politik di dalam bahasa indonesia, politics dalam bahasa inggris, dan
siyasah (سياسة) dalam bahasa Arab yang memiliki arti mengurus kepentingan
seseorang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia politik berarti pengetahuan
ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan, dan cara bertindak
(dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).
Politik secara terminologi, dapat dikutip istilah dari Harold. D Laswell dan
Mirriam Budiardjo.Harold. D Laswell mendefenisikan politik sebagai “who gets
what, when, and how”1yang artinya, siapa mendapatkan apa, bagaimana dan seperti
apa cara mendapatkannya. Kemudian Mirriam Budiardjo menjelaskan bahwa politik
(politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima
baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan
bersama yang harmonis.2
1 Jhon Retei Alfrisandi, Lembaga Adat dan Hak Masyarakat Dayak dalam Pusaran Politik,
(Tangerang Selatan: An1mage, 2019), h., 11.
2Mirriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017,
Cet. Ketiga), h., 15.
18
Manusia dan politik tak dapat dipisahkan. Sebab, hakikat kehidupan sosial
ialah politik. Oleh karena itulah, politik dimaknai sebagai sesuatu yang sangat dasar
dari kehidupan manusia dalam membangun relasi sosial. Jhon Retei Alfrisandi
sebagaimana mengutip Maksudi menjelaskan mengenai Aristoteles (382- 322 SM)
seorang filsuf Yunani kuno menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik atau
political animal. Karena itu, hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan
politik, mengingat interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan
melibatkan hubungan politik sebagai sebuah kecenderungan alam dan tak dapat
dihindari manusia, hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya
daripada bekerja sama dengan orang lain.3
Politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam
negara demokrasi hak politik warga negara sangat dilindungi sehingga masyarakat
bisa merealisasikan hak politiknya dalam berbagai bentuk partisipasi politik yang
bertujuan untuk kemajuan negara.
Adapun defenisi hak politik itu adalah hak asasi setiap warga negara untuk
ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya hak untuk berkumpul dan
berserikat (membentuk partai politik), dan hak untuk mengeluarkan pendapat
termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan
kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi
rakyat, demikian dikutip dari Mu’az bin Abd. Aziz.4
Hak politik memiliki cakupan pembahasan yang amat luas mengenai ikut
sertanya individu di dalam proses politik dan kehidupan bernegara yang merupakan
hak yang melekat padanya. Namun secara umum yang menjadi cakupan hak politik
itu di antaranya: hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk memimpin dan dipimpin,
3 Jhon Retei Alfrisandi, Lembaga Adat dan Hak Masyarakat Dayak dalam Pusaran
Politik,(Tangerang Selatan: An1mage, 2019), h., 11.
4 Mu’az bin Abd. Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Politik Dalam Akta Hasutan
1948 Di Malaysia”. (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2011), h., 18.
19
hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul, dan hak untuk menyampaikan
pendapat.
Konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945
dengan tegas telah menjamin hak setiap warga negara. Hal ini tertuang dalam UUD
1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28 D ayat (3), serta Pasal 28 E ayat (3). Semua
hak warga negara telah dijamin oleh konstitusi sepanjang itu sesuai dengan hukum
yang wajib dijunjung tinggi, tidak terkecuali soal hak di dalam berpolitik.
Hak politik warga negara menjadi sangat Fundamental di negara demokrasi.
Dalam sistem demokrasi, proses pemilihan jabatan, pembuatan kebijakan tertentu
harus melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam konteks Indonesia bentuk perlindungan hak untuk berpolitik ini
tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (3) yang berbunyi, “Setiap warga negara
berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dengan demikian
negara telah menjamin kepada semua warga negara untuk merealisasikan hak
politiknya dalam pemerintahan.Inilah yang menjadi alasan utama mengapa hak
politik harus dipenuhi di Indonesiatak lain karena kita menganut sistem demokrasi
Maka, bagi Eko Riyadi, pemerintah tak dapat memilih kategori hak tertentu
sementara mengabaikan hak lainnya, karena antara hak yang satu dan lainnya saling
berkaitan. Memilih untuk memenuhi salah satu hak saja dan mengabaikan hak
lainnya sama artinya dengan tidak memenuhi hak itu secara keseluruhan.5Pemerintah
harus mengakui hak asasi manusia sebagai satu kesatuan, dan tidak boleh hanya
mengakui kategori hak tertentu. Sebagai contoh seseorag berhak memilih, pada saat
yang sama, dia berhak untuk mendapatkan sandang, pangan dan papan, berhak untuk
memeluk suatu agama dan keyakinannya. Hak ekonomi, hak sosial, dan hak politik
kesemuanya harus bisa dipenuhi dan tidak bisa hanya dipenuhi salah satunya saja.
5Fauzi, Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer, (Depok: Prenada Media Group, 2018,
Cet. Pertama), h., 26-27.
20
Menurut Eko Riyadi, “hak sipil, dan hak politik adalah satu kesatuan juga
dengan ekonomi, sosial dan budaya. Pada saat seseorang memiliki hak untuk
berpartisipasi dalam pemerintahan, memilih calon anggota legislatif, mendirikan
perkumpulan, bebas beragama, bebas berpendapat, pada saat yang sama ia juga harus
mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, terlibat dalam kegiatan
kebudayaan dan lainnya. Itulah makna saling terkait (interrelated)”.6
Berkenaan dengan pendapat diatas jika hak politik tidak diberikan bagi warga
negara maka hak-hak lainnya akan dapat mengalami gangguan. Sebab, semua hak-
hak warga negara saling terkoneksi. Sebagai contoh bagaimana mungkin jalan di
suatu kampung yang sudah rusak parah akan dapat diperbaiki apabila kepala desa
tidak mendengar masukan dari penduduk? kalaupun memungkinkan tentu
membutuhkan waktu yang lama hingga kepala desa ‘sadar’. Apakah mungkin kepala
desa akan tahu apa yang diinginkan oleh penduduk kampung tersebut bila mereka
tidak mengeluarkan hak mereka berpendapat demi kemajuan desa?
Maka, perempuan selaku bagian dari masyarakat harus punya posisi tawar
semenjak di level personal, keluarga hingga level politik negara, mengingat
keterlibatan perempuan amat penting.Ratna Bathara Munti, memaparkan lebih
lengkap berikut ini:7
Keterlibatan dalam politik adalah suatu hal yang amat diperlukan dalam sebuah sistem yang demokratis. Sebab, demokrasi
tanpa perempuan (suara perempuan) tidak dapat dikatakan sebagai demokrasi. Sejatinya, demokrasi harus diwujudkan
dalam segala aspek kehidupan, di mulai dari individu (relasi personal), pendidikan dalam keluarga, hingga sampai pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga pemisahan publik dan privat harus segera diakhiri, karena
semenjak wilayah personal pada dasarnya ialah wilayah politik kekuasaan. “The Personal is Political”.
Pendapat Maria Bathara Munti diperkuat oleh Margaret Stackey dan Marion
Price dalam “Given the odds, a Great Advance”,menyatakan bahwa:
6Fauzi, Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer, (Depok: Prenada Media Group, 2018,
Cet. Pertama), h., 27.
7 Ratna Bathara Munti, “Perempuan dan hak-hak politik” dalam T.O Komariah Emong
Supardjaja, Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan, (Jakarta: Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006), h.,141.
21
jika perempuan ingin adanya suatu perubahan dalam masyarakat yang mana mereka terlibat didalamnya, mereka harus
berusaha menduduki posisi-posisi kekuasaan. Hal ini berarti bahwa perempuan harus ikut dalam kancah politik, selama
masyarakat masih didominasi oleh kekuasaan laki-laki (partiarkhi) maka tak banyak yang dapat diharapkan inisiatif-inisiatif
perubahan bila sepenuhnya bergantung kepada laki-laki.
Dari beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan
memiliki posisi dan peran di ruang publik, jika perempuan menginginkan perubahan
dan kemajuan bagi kaumnya ataupun masyarakat hendaklah mereka mewujudkan
hak politiknya itu dengan berpartisipasi semenjak dari menyampaikan pendapat
mereka, hingga menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan. Dengan cara itulah
dapat diharapkan inisiatif perubahan yang diinginkan.
Maka dari itu, partisipasi politik menjadi bagian penting dari demokrasi dan
merupakan salah satu wujud dari hak untuk berpolitik. Menurut Sutoro Eko
partisipasi politik ialah “Sesuatu yang fundamental dalam demokrasi”. Terjaminnya
hak politik masyarakat penting bagi sebuah pemerintahan yang baik dalam upaya
meningkatkan arus komunikasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada
masyarakat, serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang paling terimbas oleh
kebijakan publik yang diterapkan.8
Bukti bahwa hak politik perempuan sudah terealisasi dengan baik dapat
ditelisik melalui sejauh mana ia berpartisipasi dalam politik. Partisipasi ini dapat
dilihat dari beberapa sisi diantaranya partisipasi aktif. Umumnya di negara yang
menganut asas demokrasi menjadikan partisipasi politik sebagai tolak ukur atas
berjalan dengan baik atau kurang berjalannya suatu kedaulatan rakyat di wilayahnya.
Sementara itu, Herbert McClosky sebagaimana dikutip Abraham Nurcahyo
berpendapat bahwa, “pastisipasi politik dimaknai sebagai kegiatan-kegiatan yang
sifatnya sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka ikut ambil bagian
8 Muhtar Haboddin, Muh Ajrul, Pengantar Ilmu Politik. (Malang : Universitas Brawijaya
Press, 2016, Cet. Pertama),h., 212.
22
dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung ataupun tak langsung dalam
suatu proses pembentukan kebijakan umum”.9
Senada dengan Herbert,Miriam Budiarjdo, sebagaimana dikutip Abraham
Nurcahyo mengatakan bahwa:
partisipasi merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik,
antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan-
kebijakan pemerintah (public policy).kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum,
menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota
parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan directionnya.
Lain halnya dengan Samuel P. Hungtington dan Joan M. Nelson menafsirkan
secara eksplisit arti partisipasi politik dalam kehidupan bernegara. Mereka
berpendapat “partisipasi politik merupakan kegiatan warga yang bertindak sebagai
pribadi-pribadi yang bermaksud mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.
Partisipasi dapat dilakukan secara individual atu kolektif, terorganisir atau spontan,
mantap atau sporadis, dengan cara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif
atau tidak efektif ”.10 Menurut penafsiran ini partisipasi politik dapat dilakukan
dengan berbagai cara diantaranya individual atau kolektif.
Adapun mengenai korelasi antara hak politik dan partisipasi politik ialah satu
kesatuan. Jika hak politik mencakup anugerah Tuhan Yang Maha Esa atau bawaan
sejak lahir yang tak dapat dirampas dan dikurangi oleh siapapun karena sifatnya
adalah pemberian. Sedangkan partisipasi politik adalah kehendak dari makhluk atau
ciptaan dalam bertindak sehingga lahirlah yang dinamakan partisipasi politik tersebut.
karena berupa kehendak maka manusia dapat memilih untuk berpartisipasi.
Mengingat dalam keseharian, perempuan lebih banyak tahu terhadap
kebutuhannya. Contohnya: masalah kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga, harga
sembilan bahan pokok, pendidikan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan
9Abraham Nurcahyo, ”Relevansi Budaya Patriaki Dengan Partisipasi Politik Dan
Keterwakilan Perempuan Di Parlemen” ,Jurnal Agastya,VI, 1 ( Januari, 2016), h., 28.
10Abraham Nurcahyo,”Relevansi Budaya Patriaki Dengan Partisipasi Politik Dan
Keterwakilan Perempuan Di Parlemen” ., h.,28.
23
seksual, diskriminasi di tempat kerja, maupun diskriminasi di hadapan hukum.
Sehingga, sangat penting bagi perempuan merealisasikan hak politiknya dengan
berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Dengan diikutsertakannya
perempuan dalam perumusan kebijakan publik tadi tentunya segala bentuk
diskriminasi atau kebijakann yang kurang berpihak kepada mereka dapat dicegah.11
Ratna Bathara Munti mengutip UU HAM dalam Buku Kumpulan Lengkap
Perundang HAM, menyatakan bahwa UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yakni
dalam bagian sembilan tentang hak wanita, pasal 46 disebutkan bahwa “sistem
pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem
pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita
sesuai persyaratan yang ditentukan.” Selanjutnya pasal 49 ayat 1 disebutkan “wanita
berhak, untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai
dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.”
Oleh sebab itu, Robert Dahl, seorang pakar demokrasi menekankan
pentingnya konsep “partisipasi politik aktif” – yakni warga masyarakat memiliki
peluang yang cukup dan sama untuk menyatakan pilihan mereka, mengajukan
pertanyaan-pertanyaan mengenai agenda, dan menyampaikan alasan-alasan mengapa
salah satu solusi atau opsi.12Partisipasi aktif warga negara dalam politik menjadi
sangat penting bagi negara yang menganut demokrasi.
Karena hal itulah, maka perlu adanya dorongan agar warga negara yang sudah
terjamin hak politiknya untuk berpartisipasi aktif serta bertangung jawab dalam
proses berpolitik hingga merumuskan kebijakan publik. Selain itu, sangatlah perlu
untuk menciptakan ruang partisipasi politik dimana mereka dengan bebas dapat
mengekspresikan diri dan kepentingannya secara bebas. Partisipasi warga yang
11 Abraham Nurcahyo, ”Relevansi Budaya Patriaki Dengan Partisipasi Politik Dan
Keterwakilan Perempuan Di Parlemen” h., 33.
12 Muhtar Haboddin, Muh Ajrul, Pengantar Ilmu Politik. (Malang : Universitas Brawijaya
Press Pengantar ilmu politik,2016), h., 212.
24
efektif berarti membuka saluran informasi dimana mereka dapat menggunakan hak-
haknya sebagai warga negara yang bertanggungjawab.13
Konstitusi Indonesia juga telah memberikan ruang kepada warga negara
dalam partisipasi politik, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3)
yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.” Dengan demikian semua warga negara didorong untuk
berpartisipasi aktif dalam politik di Indonesia baik itu dalam bentuk berserikat dan
berkumpul seperti ikut aktif di dalam partai politik atau organisasi-organisasi hingga
aktif dalam mengeluarkan pendapat baik itu melalui lisan maupun tulisan yang
bertujuan untuk kemajuan bangsa dan negara.
Sebagai kesimpulan hak politik adalah salah satu hak dasar yang dimiliki
manusia. Sedang dalam pengaplikasiannya dengan jalan partisipasi politik yang
berupa tindakan yang dilakukan secara kolektif ataupun individu, terorganisir atau
tidak terorganisir, spontan atau terencana yang kesemuanya berguna untuk
mempengaruhi kebijakan. Akan tetapi partisipasi politik warga negara utamanya
perempuan perlu didukung baik secara hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri.
Di negara Indonesia, dalam menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan
perempuan di dalam ruang publik penuh dengan perjuangan.Telah dilakukan berbagai
upayauntuk merealisasikan hak politik perempuan dalam ikut andil berpartisipasi
aktif dalam proses politik. Untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan
perempuan dalam bidang politik telah dimulai semenjak Kongres Perempuan Pertama
tahun 1928. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya didukung oleh suprastruktur
dan infrastrukturpolitikserta budaya politik yang ada. Peraturan perundang-undangan
ketika itu juga belum seluruhnya menjamin hak politik perempuan. Sementara karena
sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang mendomestikasi perempuan, kesadaran
13 Muhtar Haboddin, Muh Ajrul, Pengantar Ilmu Politik. (Malang : Universitas Brawijaya
Press Pengantar ilmu politik,2016), h., 214.
25
perempuan akan hak-hak politiknya pun menjadi rendah. Semua ini pada akhirnya
menghambat partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik.14
Selaku warga negara, sesungguhnya perempuan memiliki hak penuh untuk
berpartisipasi dalam kehidupan politik negaranya, baik sebagai pemberi suara atau
pemilih, selaku aktivis partai politik, pejabat eksekutif dan yudikatif maupun dipilih
untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPR/ MPR. Perempuan memiliki hak untuk
menempati posisi penting dalam kekuasaan, penentu kebijakan negara serta
berkontribusi untuk meningkatakan potensi sosial, ekonomi dan politik di Indonesia.
Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan telah dijamin dalam konstitusi
sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa, “Segala
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan
demikian negara telah jelas dalam menjamin persamaan hak bagi warga negaranya
baik itu laki-laki ataupun perempuan, dalam hal ini termasuk juga hak untuk
berpolitik. UUD 1945 dengan jelasmenyatakan menjamin persamaan hak politik
antara laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi, semua itu menjadi lebih nyata
dengan adanyaUndang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang
juga telah diperkuat oleh adanya Deklarasi PBB tentang Hak-hak Asasi Manusia.15
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan
bahwa, “Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat
14 Komariah Emong Supardjaja, Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan,
(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006 ), h., 141.
15 Komariah Emong Supardjaja, Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan,
h.,131.
26
dan martabat manusia”.16 Dengan demikian bahwa semua hak yang melekat di diri
seorang manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa wajib
dilindungi oleh negara, demikian halnya juga dengan hak politik.
Dapat ditarik kesimpulan, undang-undang nasional maupun internasional
telah memberikan jaminan tentang hak perempuan baik untuk dipilih, memilih,
diangkat dalam pekerjaan, jabatan, serta mendapatkan posisi dalam profesinya
dengan syarat yan telah ditetapkan undang-undang. Akan tetapi, meski kesempatan
itu telah terbuka seluas-luasnya hanya sebagian kecil perempuan yang mengambil
peluang tersebut.
Sejak masa reformasi berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah.
Kebijakan tersebut telah berpihak pada perempuan, sehingga kaum perempuan akan
nyaman dalam berpolitik. Namun, ketika melakukan partisipasi politik perempuan
acap kali menghadapi tantangan sebagaimana pendapat Abraham Nurcahyo,
“...Adapun keterbatasan itu meliputi:Finansial dan basis sosial yang lemah atau
kurang mendukung. Sehingga hal inilah yang kemudian memunculkan prasangka
sosial adanya ketimpangan gender. Padahal, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan, bahwa kedudukan
laki-laki dan perempuan selaku warga negara adalah setara.”
Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, hak memilih secara tersurat
bisa ditemukan pada Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28; Pasal 28 D ayat (3); Pasal 28
E ayat (3). Kemudian, hak dipilih ada pada Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A
ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Bagi Sahuri, Pasal-
pasal tersebut antara lain berbunyi bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan", serta "Presiden dan wakil presiden
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Kedua pasal ini dengan
tegas menyatakan warga negara Indonesia dijamin hak politiknya.
16 Fauzi, Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer, (Depok: Prenada Media Group,
2018, Cet. Pertama), h., 2.
27
B. Hak Politik Perempuan dalam Hukum Islam
Dalam sejarahnya, Islam datang dengan membawa pencerahan kepada umat
manusia, di mana Islam hadir ketika penduduk Mekkah dalam kejahiliahan kemudian
Islam datang dengan membawa pencerahan kepada penduduk Mekkah dan umat
manusia umumnya. Rasulullah Muhammad SAW., menjadi tauladan dalam dakwah
dan kepemimpinan umat.
Untuk hak politik misalnya, telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW., ketika
di dalam perang Uhud, ketika Rasulullah SAW., meminta pendapat para sahabat
sebelum melakukan perang. Selain itu, dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW.,
juga menerima pendapat Salman Al Farisi untuk membuat parit. Ketika di Madinah,
Rasuullah SAW., menetapkan Piagam yang dikenal dengan Piagam Madinah yang
mengatur kehidupan dan hubungan antar komunitas yang merupakan komponen
masyarakat majemuk di Madinah. Banyak di antara pakar ilmu politik Islam
menganggap Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar pertama.17
Peristiwa yang lain di antaranya ketika terpilihnya Abu Bakar di Tsaqifah Bani
Sa’idah sebagai Khalifah melalui musyawarah antara kaum Muhajirin dan Anshar.
Begitu juga dengan perempuan, ada contoh Aisyah, yang aktif di dalam urusan publik
dan banyak orang yang selalu bertanya kepadanya mengenai hidup Rasulullah SAW.,
hingga beliau ikut di dalam perang Jamal. Hal ini menjadi bukti bahwa hak politik
telah di praktikkan dalam sejarah Islam.
Hak politik dalam pandangan Islamadalah hak-hak di mana individu memberi
andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau
pemerintahnya, demikian dikutip Sahuri dalam Abdul Karim Zaidan, Masalah
17 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,(Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia, 2011), h., 10.
28
Kenegaraan dalam Pandangan Islam.18jadi, hak politik merupakan keikutsertaan dan
andil individu di dalam mengelola negara dan pemerintahannya.
Ikut serta individu di dalam pemerintahan negara ini muncul ketika membahas
mengenai hak politik perempuan utamanya mengenai kepemimpinan perempuan di
dalam politik. Perbedaan paham mengenai kepemimpinan politik perempuan terbagi
menjadi dua kelompok besar, yang mana sebagian membolehkan sebagian tidak
memperbolehkan. Diantara ulama yang tidak membolehkan ialah: Ibnu Katsir, Ar-
Razi, Wahbah Zuhaili, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (Ulama Wahabi). Kemudian
ulama yang membolehkan diantaranya: Yusuf Qhardawi, Ali Jumah Muhammad
Abdul Wahab( Mufti Mesir), kemudian Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid
merinci tentang ulama yang berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki
sebagai hakim. Maka ulama yang membolehkan perempuan menduduki jabatan
hakim ialah: Abu Hanifah, Ibnu Hazm, Ibnu Jarir At-Tabari, Dr.Muhammad Sayyid
Thanthawi yaitu seorang Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir.19
Sejak awal Islam telah menekankan bahwa kaum perempuan yang merupakan
bagian dari masyarakat, harus diberi kesempatan yang memungkinkan terjadinya
pengembangan kemampuan alamiah yang mereka miliki, sehingga mereka bisa
berpartisipasi secara efektif dalam pengembangan masyarakat. Islam juga
menekankan bahwa kaum perempuan (harus) diizinkan untuk mencapai tingkat
kemajuan tertinggi dalam hal material, intelektual dan spiritual mereka. 20
18Sahuri, “Perspektif Hukum Islam Dan Ham Tentang Pencabutan Hak Politik
Koruptor(Kajian Hukum Islam dan HAM terhadap Putusan MA No. 1195K/Pid.Sus/2014)”(Skripsi S-
1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014). h., 15.
19Hendri Saputra, “Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan”,
Manthiq, I, 2, (November 2016), h., 135-137.
20 Haifa A. Jawad, Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan jender,
( Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru) terj. The Right of Women In Islam: An Authentic Approach. 2002,
cet. Pertama ), h., 15.
29
Secara teoritis, menurut Haifa A. Jawad seorang Muslimah memiliki hak-hak
sebagai berikut:21
1) Hak untuk memilih secara bebas
2) Hak untuk menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri dan hak untuk mengakhiri perkawinan yang gagal
3) Hak untuk memperoleh pendidikan
4) Hak untuk menggunakan identitasnya sendiri
5) Hak untuk memperoleh kenikmatan seksual
6) Hak untuk ikut mewarisi
7) Hak untuk memilih dan dipilih dalam politik dan hak untuk berpartisipasi dalam persoalan-persoalan publik.
Dalam kenyataannya, Islam adalah satu-satunya agama yang membenarkan peranan politik bagi perempuan.. Pada
masa awal Islam, perempuan diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka, untuk berdebat, dan untuk
mengemukakan pemikiran mereka di depan publik. Pada waktu itu perempuan memimpin delegasi, menjadi penengah serta
memberikan tempat pengungsian dan perlindungan. Pertimbangan atau pendapat mereka dalam persoalpoan politik
mempunyai nilai yang tinggi dan dihormati serta mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk masyarakat dimana
mereka berada. Aisyah dan Ummu Salamah (keduanya istri Nabio Muhammad Saw) adalah contoh yang berkaitan dengan
hal ini. Ummu Salamah sebagai penasehat Nabi dalam bidang politik yang cerdas dan sering bertindak sebagai pemimpin
bagi kaum perempuan. Sementara Aisyah juga telah memainkan peranan penting dalam arena politik. Dia pernah
mengajukan kritik-kritik yang mengecam kebijaksaan pemerintah dan memimpin kelompok oposisi bersma dengan Ummu
Salamh, dia berperan aktif dalam penyusunan (kodifikasi) atas tradisi atau kebiasaan Nabi Saw (Sunnah) , yang dianggap
sebagai salah satu sumber utama yurisprudensi Islam. untuk waktu yang lama, dia bertindak sebagai seorang hakim dan
menjadi panutan para pemimpin pada masanya.
8) hak untuk dihormati
Dalam konteks Ikatan keluarga, status hukum perempuan Islam dapat dikategorikan ke dalam berbagai posisi; posisi
sebagai anak ( anak laki-laki dan perempuan adalah sama); posisi sebagai ibu ( berlaku sopan pada ibu dan sebagainya);
posisi sebagai saudara perempuan; serta posisi sebagai istri.
Sementara itu pendapat yang melarang perempuan beraktivitas di publik
karena dipengaruhi juga oleh budaya patriarki. Bagi pendapat ini penempatan
perempuan di ruang publik dilarang supaya mereka melihat perlu adanya upaya
penyelamatan kesucian perempuan dalam hal Agama, dan pengetahuannya tentang
tabiat perempuan dalam ajaran Islam yang tetap harus dijaga. Berdasar anggapan
bahwa langkah mendesak yang dilakukan untuk menjaga kesucian wanita yang
dimaksud ialah agar mereka tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan
21 Haifa A. Jawad, Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan jender,
( Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru) terj. The Right of Women In Islam: An Authentic Approach. 2002,
cet. Pertama ), h., 25.
30
(khalwat) mengingat dalam urusan publik hal itu tidak dapat dihindari dan memang
dituntut untuk itu. Sehingga terbitlah larangan agar kesucian perempuan tetap terjaga.
Abdullah Fadh al-Nafisi sebagaimana dikutip Fauzi berpandangan para ulama
ada yang tidak sepakat dengan “penempatan” perempuan di ruang publik. Ada yang
berpendapat perlu ada langkah mendesak guna memelihara kesucian perempuan
dalam hal agama, akhlak, dan pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam tentang tabiat
kewanitaan. Pemilihan umum yang menjadi jalan bagi kaum perempuan untuk
menjadi pemimpin publik merupakan suatu hal yang diharamkan dalam syariat.
Apabila perempuan diberikan hak untuk dicalonkan menjadi anggota parlemen
selama memenuhi syarat menjadi anggota dewan.22
Sedangkan Musdah Mulia dalam Ensiklopedia Muslimah Reformis, mencoba
mengungkapkan beberapa pandangan yang menyebabkan perempuan tidak diakui hak
politiknya dalam Fiqh Siyasah diantaranya ialah karena beberapa alasan, diantaranya
mengenai penafsiran agama dari salah satu kelompok pendapat yang melarang
perempuan terlibat aktif dalam kepemimpinan maupun aktivitas publik yang lain dan
pandangan itu dianggap mutlak benar dan mengesampingkan pendapat lain yang
membolehkan perempuan dalam aktivitas politik dan kegiatan publik.23
Paling tidak terdapat tiga argumen yang sering dikemukakan oleh aliran ini
menurut Musdah Mulia. Pertama, merujuk pada Q.s. Al-Ahzab (33) : 33 yang
menegaskan bahwa tempat yang paling cocok bagi perempuan adalah rumah.
Padangan ini diperkuat oleh hadis yang menyebutkan bahwa Allah telah menetapkan
empat rumah bagi perempuan: rahim ibunya, rumah orang tuanya yang menjadi
tempat tinggalnya sampai ia menikah, rumah suaminya yang tak boleh ia tinggalkan
tanpa izin yang bersangkutan, dan terakhir adalah kuburnya. Dengan demikian, ruang
22 Fauzi, Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer, (Depok: Prenada Media Group,2018,
cet. Pertama), h., 128.
23Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk
Reinterpretasi dan Aksi ( Tangerang Selatan: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020, Cet. Pertama), h., 427.
31
publik adalah ruang yang sejak awal “ditetapkan” sebagai wilayah asing bagi
perempuan.24
Kedua, mengacu pada Q.s. Al-Nisa (4) : 34. Para ulama seperti Ibn Abbas,
menegaskan bahwa masalah kepemimpinan diambil dari ayat tersebut. Secara khusus
masalah ini dirujukkan pada kalimat ar-rijal qawwamuna ‘ala an-nisa’ dengan
terjemahan: laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Kepemimpinan laki-
laki atas perempuan di sini cenderung dimaknai dengan pengertian memaksa atau
mendominasi.25
Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang mengatakan: Lan
yaflaha qaum wallauw amrahum imra’at. Hadis itu diartikan: Tidak akan berbahagia
satu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada perempuan (HR
Bukhari). Perlu dicatat bahwa hadis ini amat populer pada Kongres Umat Islam
Indonesia (1999). Hadis ini merupakan dalil pamungkas untuk menangkis pendapat
yang membolehkan perempuan menjadi presiden.26
Ayat-ayat dan hadis-hadis di atas menurut penganut aliran pertama (yakni
yang tidak mengakui hak-hak politik perempuan) adalah justifikasi bahwa
kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki, dan perempuan harus mengakui
kepemimpinan laki-laki. Adapun implikasi dari pemahaman seperti ini menurut
Musdah Mulia adalah perempuan tidak memiliki hak-hak politik seperti yang dimiliki
kaum laki-laki.
Bertolak belakang dengan pendapat di atas, Nassaruddin Umar dalam
disertasinya “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran” tampaknya ingin
meluruskan bahwa dalil-dalil Alquran tidak ada yang bertujuan mendiskreditkan
perempuan, kalaupun ada yang berpandangan demikian itu hanya karena persoalan
24 Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk
Reinterpretasi dan Aksi ( Tangerang Selatan: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020, Cet. Pertama., h., 427.
25 Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis, h., 428.
26 Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis,h.,428.
32
penafsiran yang berbeda saja, namun sejatinya al-quran menjunjung tinggi hak
perempuan termasuk di dalamnya hak politik. Tetapi Nasaruddin menyinggung
terdapat hambatan budaya yang menyebabkan pengimplementasian kesetaraan gender
itu tersendat. Hal ini terang Musdah diperparah dengan norma dan budaya yang
masih tetap mengklasifikasikan aktivitas politik sebagai monopoli kaum laki-laki.
Ironisnya, perempuan juga melanggengkan gagasan bahwa politik dan kekuasaan
adalah tidak feminim. Bahkan, tidak sedikit menyebut politik itu kotor sehingga
perempuan menjauh darinya.27
Sejatinya Alquran mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki
dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang
menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut
dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Alquran, yaitu terciptanya hubungan
harmonis yang didasari rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah) di lingkungan
keluarga. Hal tersebut merupakan cikal-bakal terwujudnya komunitas ideal dalam
suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan (baldatun thayyibatun wa rabbun
ghafur). Ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian
antara keduanya (laki-laki dan perempuan)28
Di dunia ini kekuasaan bukanlah suatu hal yang dengan mudah dapat
diserahkan orang kepada orang lain dalam sejarah dunia. Oleh karenanya, kaum
perempuan harus sadar dan turut aktif dalam dunia politik dan kekuasan. Karena
pada hakikatnya, politik adalah kekuasaan (power) dan pengambilan keputusan
(decision making), proses perumusan kebijakan (policy formulation), dan alokasi
sumber daya (resource allocation). Pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi
27 Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan dalam Islam, ( Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, 2014), h.,71.
28 Musdah Mulia, Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender,(
Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014, Cet. Pertama), h. 56. Lihat Juga Nassaruddin Umar, Argumen
Kesetaraan Jender: Perspketif al-Quran, h.,18-19.
33
masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang selalu melibatkan kaum
perempuan.29
Dalam pada itu,bila dibandingkan dengan peran laki-laki, porsi peran politik
perempuan masih sangat kecil dan dirasakan kurang efektif, jika dilihat dari
keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan
misalnya dalam proses penyelenggaraan negara, dan politik perwakilan.
Partisipasi politik perempuan dalam berbagai lembaga politik masih sangat
kecil dan itu pun kemudian diperparah lagi oleh motivasi mereka terjun di bidang
politik yang umumnya bukan didasarkan pada keiinginan politik yang kuat untuk
membangun kesejahteraan bangsa, melainkan sekedar mencari polularitas, mencari
pekerjaan sampingan atau sekedar untuk mendukung karier suami.30
Pertanyaan muncul, apakah Islam memperbolehkan perempuan aktif dalam
politik? Jawabannya, sangat tegas Islam membolehkan perempuan terjun ke ranah
politik seperti saudara mereka, laki-laki. Dalam Islam, tujuan berpolitik sangat mulia,
yaitu demi membangun kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat manusia.
Sebab, politik dalam Islam bukan semata soal kekuasaan, melainkan untuk tujuan
yang sangat mulia, yakni politik untuk kemaslahatan masyarakat seluruhnya dan
sekaligus mengimplementasikan tujuan Islam sebagai rahmatan lil alamin.31
Argumen teologis tentang bolehnya perempuan berkiprah dalam dunia politik
dapat dilihat sebagai berikut:
Pertama, Q.s. Al-Taubah (9) : 71:
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebagain yang lain, mereka menyuruh
29Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan dalam Islam, ( Jakarta: PT Elex Media komputindo,
2014), h.,72.
30Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan dalam Islam, ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
2014), h.,71., h.,73.
31Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan dalam Islam, h., 72.
34
(mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan
diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana.”
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap warga negara; perempuan dan
laki-laki, hendaknya berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama di
masyarakat. Perempuan sama halnya dengan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban
yang setara, dan sederajat sebagai warga negara penuh dan juga sebagai manusia
merdeka. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa perempuan mampu
mengemukakan pendapat yang benar, berpartisipasi dalam kegiatan politik dan
bertanggung jawab. Dengan kata lain, ayat itu menegaskan bahwa perempuan
mempunyai hak-hak politik yang setara dengan laki-laki. Perempuan mempunyai hak
untuk menduduki seluruh jabatan politik, termasuk menjadi pemimpin negara.32
Kedua, berdasarkan sabda Rasulullah Saw: Man lam yatham bi amr al
muslimin fa laysa minhum ( barangsiapa yang tidak peduli dengan kepentingan umat
Islam, berarti ia tidak termasuk golongan muslim). Pengertian amr al-muslimin
mencakup seluruh kepentingan umat Islam, termasuk bidang politik. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak satupun ayat atau hadis yang menyebutkan
larangan perempuan terjun dalam politik atau menjadi pemimpin.33
Ketiga, Alquran tegas mengajak manusia (laki-laki dan perempuan) agar
bermusyawarah dalam semua urusan pengambilan keputusan sebagaimana tercantum
dalam Q.s.As-Syura (42) : 38:
“Dan (bagi)orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Allah dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara
mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada
mereka.”
32Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan dalam Islam, ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
2014) , h.,75.
33Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan dalam Islam, h., 76.
35
Syura (musywarah) hendaknya dijadikan salah satu prinsip dalam politik. Di
dalam ayat tersebut Allah Swt. memuji mereka: perempuan dan laki-laki yang senang
melakukan musyawarah. Karena itu, ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama
untuk membuktikan adanya hak politik bagi setiap laki-laki dan perempuan.34
Keempat, praktik bai’at pada masa Rasul Saw., Alquran secara jelas
memaparkan kisah tentang permintaan para perempuan untuk malakukan bai’at (janji
setia kepada Rasul untuk aktif berjuang mengembangkan Islam dan ajarannya) hal ini
termaktub dalam surah Al-Mutahanah ayat 12. Fakta sejarah menunjukkan tatkala
delegasi Anshar membaiat Nabi Saw. Pada Bai’at Aqabah kedua di dalamnya tercatat
beberapa perempuan. Mereka bersumpah di dalam bai’at itu untuk membela dan
melindungi Islam. Ini menunjukkan adanya kontribusi perempuan dalam bidang
politik. Bahkan Rasulullah Saw., membolehkan perempuan mewakili kaum Muslim,
berbicara mewakili mereka dan memberikan jaminan atas nama mereka. Hal itu
terlihat dalam kasus Ummu Hani terhadap seorang kafir pada hari penaklukkan kota
Mekah. Rasulullah Saw berkata kepadanya: “kami melindungi orang yang dilindungi
Ummu Hani.”35
Menurut penulis dalam kehidupan kontemporer sekarang ini, kepemimpinan
berikut partisipasi politik perempuan bukan lagi diperdebatkan tentang boleh atau
tidaknya, melainkan masuk kepada ranah praktek.Hibbah Rauf Izzat sebagaimana
dikutip Hendri saputra mengatakan:36
Di era kontemporer saat ini muncul pemimpin-pemimpin perempuan sebagai pemimpin alternatif, di mana kebebasan
berpolitiknya sama dengan kebebasan kaum laki-laki. Kedudukan mereka juga bervariasi mulai dari Presiden, Perdana
34 Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan dalam Islam, ( Jakarta: PT Elex Media
Komputindo , 2014) , h.,75-76.
35 Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk
Reinterpretasi dan Aksi ( Tamgerang Selatan: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020, Cet. Pertama), h.,
434.
36 Hendri Saputra, “Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan”,
Manthiq, I, 2, (November 2016), h., 137.
36
Mentri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan lain-lain. Dalam pemikiran kontemporer pemimpin tidak lagi dipandang
dari fisik “ laki-laki” namun lebih kepada kemampuan, intelektual, keberpihakan terhadap rakyat yang ia pimpin.
Jadi, di dalam hak politik, para ulama berbeda pendapat ketika membahas
mengenai adanya aktivitas perempuan dalam hal publik. Sehingga dalam hukum
Islam pada hakikatnya bergerak fleksibel di dalam menanggapi masalah hak politik
perempuan, namun terjadi perbedaan ketika itu membahas hak politik perempuan
yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dan segala aktivitas perempuan di
ruang terbuka.
Meskipun terjadi perbedaan di dalam memandang perempuan di dalam hak
untuk berpolitik, namun hak di dalam Islam merupakan sesuatu yang diatur di dalam
syariah untuk tercapainya kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.
Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai denga ketentuan syariah
yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan (publik) umum.37
37 Siti Mujibatun, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan
Agama, 2012), h., 57.
37
BAB III
PEREMPUAN DAN KERAPATAN ADAT NAGARI PANINJAWAN
A. NAGARI PANINJAWAN
Gambar 1 Peta Nagari Paninjawan
Nagari berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan wilayah
penyelenggaraan pemerintahan terdepan di daerah.1 Setiap nagari harus memenuhi
syarat-syarat diantaranya:2 merupakan kesatuan masyrakatat hukum adat; mempunyai
1 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Pasal 2 No.7 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Nagari.
2 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Pasal 3 No.7 Tahun 2006 Tentang Syarat Nagari.
38
beberapa suku dan mempunyai KAN; mempunyai batas-batas yang jelas; mempunyai
harta kekayaan sendiri dan; mempunyai sarana dan prasarana pemerintahan.
Nagari Paninjawan terletak berdekatan dengan Bukit Barisan merupakan salah
satu Nagari yang berada di Kecamatan X Koto Di atas, Kabupaten Solok, Sumatera
Barat. Luas Nagari Paninjawan kurang lebih 3.150 Ha, terdiri dari 8 Jorong, yaitu
Jorong Balansiah, Jorong Air Batumbuak, Jorong Kayu Aro, Jorong Pasar, Jorong
Gantiang Tabek, Jorong Gurun, Jorong Kubu dan Jorong Batu Laweh. Secara
Geografis terletak antara Koordinat 0.o32’. 0” sampai dengan 0.o44’.50” Lintang
Selatan dan 100.° 35’. 37” sampai 100.° 44’.47” Bujur Timur , dengan Topografi
Nagari Paninjawan bervariasi antara Daratan, lembah dan berbukit-bukit, dengan
ketinggian Nagari Paninjawan kecamatan X koto Diatas Kabupaten Solok berbatasan
dengan: sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Balik; sebelah selatan
berbatasan dengan Nagari Aripan dan Kuncir; sebelah Barat berbatasan dengan
Nagari Tanjuk Alai; sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Labuah Panjang. Di
Nagari Paninjawan beriklim sedang dengan temperatur antara 26° hingga 40°.3
Untuk data kependudukan tercatat pertanggal 30 Desember 2019 di
Paninjawan terdapat 8 Jorong dengan penduduk sebanyak 1988 orang dengan jumlah
laki-laki sebanyak 961 orang dan perempuan 1.027 orang serta ada 626 Kepala
keluarga (KK). Dari beberapa penduduk diatas dapat dirinci beberapa kelompok
diantaranya: kelompok petani 240 orang; Dagang 38 orang; buruh 92 orang; PNS 60
orang; pensiunan 58 orang; TNI/ Polri 1 orang; belum berkerja 1.235 orang; yang
tidak bekerja 233 orang; tenaga honorer 36 orang. Kemudian berdasarkan golongan
umur dapat dikelompokkan: usia 0-6 tahun sejumlah 160 jiwa,7-12 tahun 196 orang,
13-15 sebanyak 173 jiwa, 16-18 tahun banyaknya 163, 19-35 tahun berjumlah 353
orang, 45 tahun ke atas 515 orang. Rincian penduduk nagari Paninjawan menurut
tingkat pendidikan sebagai berikut: belum sekolah sejumlah 90 orang, TK sebanyak
3 Profile Nagari Paninjawan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok,
Februari 2020, h., 1.
39
37 orang, tidak tamat SD 123 orang,tamat SLTP sebanyak 78, SLTA sejumlah 52
orang, DI/II/III/S1/S2 sejumlah 190 orang.4
Selain itu terdapat juga bidang kesenian dan kebudayaan kelompok yang ada
di Nagari Paninjawan yang semakin berkembang diantaranya:Kelompok kesenian
Randai Puncak Sari Bulan; kelompok Kesenian Randai Tunas Baru; kelompok
Barazanji Surau Potai; kelompok Barazanji Batu Laweh; kelompok Barazanji
Gantiang Tabek.
Kemudian di nagari pertanggal 30 Desember 2019 terdapat lembaga-lembaga
yang berfungsi sebagai mitra kerja pemerintahan nagari yang mengurus
pembangunan menurut bidangnya masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut ialah:5
KAN yang mengurusi bidang adat, bidang Sako dan pusako di dalam nagari; LPMN
atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari; lembaga MUN atau Majelis Ulama
Nagari yang bertugas mengurusi perkembangan di bidang keagamaan di nagari
sejalan dengan MUN; ada juga BKMT atau Badan Kontak Majelis Taklim yang
merupakan wadah wirid pengajian di nagari; PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga yang khusus mengurus dibidang pemberdayaan perempuan di nagari
Paninjawan; Bundo Kanduang dibidang pemberdayaan perempuan Bundo Kanduang
Nagari; Pemuda Nagari dan Karang Taruna; POSDAYA yakni forum pemberdayaan
keluarga; sedangkan untuk bidang pertanian ada kelompok tani masyarakatdi
masing-masing Jorong serta juga terdapat Gabungan kelompok Tani GAPOKTAN
LKMA Nagari Paninjawan, yaitu lembaga simpan pinjam keuangan untuk
perkembangan kelompok tani yang ada di Nagari; selain itu untuk menunjang
kesejahteraan masyarakat nagari terdapat pula Kelompok Simpan Pinjam Perempuan
(SPP) dengan Program Nasional Pemberdayaan Pembangunan (PNPM) pedesaan
4 Profile Nagari Paninjawan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok,
Februari , 2020, h., 2-3.
5 Profile Nagari Paninjawan, Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok,
Februari , 2020. h., 9.
40
yang bergerak di bidang simpan pinjam keuangan nagari yang tercatat sebanyak 14
kelompok.
B. SEJARAH DAN KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
PANINJAWAN
1. Sejarah Kerapatan Adat Nagari Paninjawan
Sejarah Kerapatan Adat Nagari sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda.
Di antara daerah yang tidak bisa dikuasai secara mutlak oleh Belanda
adalahMinangkabau, Aceh, danYogyakarta. Khusus untuk Minangkabau itu peran
Ninik Mamak sangatlah kuat,Ninik Mamak adalah pimpinan di dalam kaum atau
dalam sukunya yang dipilih secara turun temurun dalam kaum itu sendiri. Ninik
Mamak yang dalam sejarahnya menjadi Wali Nagari. Namun, ketika zaman orde
baru dan reformasi sekarang, orang cerdik juga bisa menjadi wali nagari. Pada
hakikatnya orang Cerdik bukan Ninik Mamak sehingga tidak terpilih menjadi wali
nagari, namun seiring perubahan waktu orang Cerdik juga bisa menjadi Wali Nagari.
Di dalam Kerapatan Adat Nagari pun semuanya adalah Ninik Mamak.6Mamak secara
harfiah adalah saudara laki-laki dari ibu, secara sosiologis maka semua laki-laki dari
generasi yang lebih tua adalah mamak.7
Ninik Mamak menjadi kumpulan laki-laki yang menjadi pemimpin di dalam
kaumnya, terutama di Nagari Paninjawan laki-laki yang menjadi Ninik Mamak.Ninik
Mamak inilah yang nanti menjadi perwakilan untuk musyawarah tertinggi adat di
Kerapatan Adat Nagari. Oleh karena itu, Kerapatan Adat Nagari hanya diisi oleh laki-
laki yang merupakan Ninik Mamak yang menjadi perwakilan sukunya masing-
masing.
6 Interview Pribadi dengan Syafril Ilyas Dt. Misagumi, Sekretaris KAN Paninjawan 2018-
2021 , 24 Maret 2021.
7 Nofil Ardi, “Kembali Ka Nagari”, Minang, II, 02 (Maret-Mei, 2004), h., 48.
41
Masa penjajahan Belanda juga memberikan pengaruh pada pemerintahan
Nagari yang dipimpin oleh Ninik Mamak. Di antaranya adalah adanya Penghulu
Kapalo (Penghulu Kepala) yang menjadi ketua para Ninik Mamak. Syarat menjadi
Penghulu Kapalo ada tiga, yaitu:
1) Bagak ( kuat/ berani);
2) Niniak mamak berpangkat datuak;
3) Cadiak (cerdik/ cerdas) kalau bisa kaya.
Pengaruh yang lain pada masa penjajahan Belanda adalah adanya pemberian
gelar datuk pada orang yang cerdik, berani atau jagoan, dan juga seorang dukun untuk
bisa dijadikan Penghulu Pucuk. Fungsi dari adanya Penghulu Kapalo/Penghulu
Pucuk adalah untuk mengontrol para Ninik Mamak yang nantinya akan menyerang
Belanda. Dengan terkontrolnya para Ninik Mamak dalam satu Penghulu Kapalo,
sehingga ada satu suku saja yang menyerang Belanda, suku itu mudah untuk
ditemukan dan Ninik Mamak-nya akan dipanggil untuk diberi ancaman atau sanksi
oleh Belanda.8
Setelah masa Kemerdekaan penghulu kepala tadi tetap berlanjut. Seiring
perjalanan waktu, adat Minangkabau pun ditata dengan baik sehingga penghulu
kepala ini diganti namanya menjadi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sempat
terjadi kekosongan di dalam KAN terlebih dahulu kira-kira kurang lebih sepuluh
tahun. Yang mempelopori disusunnya ialah pemerintahan yang sampai kepada
gubernur seluruhnya ialah ninik mamak. Contohnya: Bagindo Azizkan, Sutan
Pamuncak. karena bupati,walikota dan gubernur ini ninik mamak maka disusun
waktu itu Kerapatan Adat Nagari. Pada tingkat kecamatan dan kabupatan namanya
LKAM, di Provinsi namanya LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam
Minangkabau). Masing-masing tingkat Itupun beda sebutan dan peran semakin luas :
kalau di kabupaten lingkupnya daerah (Misalnya : LKAM kabupaten Solok) kalau
8 Interview Pribadi dengan Syafril Ilyas Dt. Misagumi, Sekretaris KAN Paninjawan 2018-
2021, 24 Maret 2021.
42
provinsi sudah seluruh Minangkabau.9 Jadi menurut Syafril Ilyas adanya lembaga
KAN berdasarkan pada SK Gubernur Sumatera Barat.Lembaga Kerapatan Adat
Nagari (KAN) sudah ada semenjak Indonesia merdeka, akan tetapi terbentuknya
KAN Paninjawan diperkirakan pada tahun 1982.10
2. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Paninjawan
Kerapatan Adat Nagari (KAN) berkedudukan di balai-balai adat yang
sekaligus sebagai tempat musyawarah kantor dan kantor KAN. KAN di dalam
pemerintahan Nagari sebagai lembaga perwakilan musyawarah mufakat adat tertinggi
yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat
adat nagari Minangkabau. KAN juga ikut menjalankan roda pemerintahan Nagari
Paninjawan yang juga menjadi bagian dari organisasi Badan Permusyawaratan Nagari
(BPN), untuk gambaran berikut ini terlampir pengurusan BPN Paninjawan pada tahun
2019: 11
No Nama/ Gelar Jabatan Unsur
1 Syafril Ilyas, S.Pd Ketua KAN
2 Marfis Indra, S.Pd Wakil ketua Pemuda
3 Zura Susi Sekretaris Bundo Kanduang
4 Zanibar Anggota Cadiak Pandai
9 Interview Pribadi dengan Syafril Ilyas Dt. Misagumi, Sekretaris KAN Paninjawan 2018-
2021, 24 Maret 2021.
10 Interview Pribadi dengan Burhan Ali DT. Bagindo Khatib, Ketua KAN Paninjawan
2018-2021, 31 Maret 2021.
11 Profile Nagari Paninjawan, Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok,
Februari 2020, h., 8.
43
5 Asmir Guchi Anggota MUN
Untuk kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Paninjawan sampai 30 Desember
2019 adalah sebagai berikut:12
No Nama/ Gelar Jabatan
1 Burhan Ali. DT Gindo Kotik Ketua
2 M. DT. Kondo Marajo Wakil Ketua
3 Syafril Ilyas. DT. Misagumi Sekretaris
4 E M, S.Pd. DT. Panghulu Kayo Bendahara
5 Khairun DT. Panghulu Dirajo Seksi Pemb Organisasi
6 B. DT. Molie Seksi Pemb Organisasi
7 Nurullah DT. Bagindo Bosa Seksi Pelestarian Adat
8 A. DT. Malano Sati Seksi Pelestarian Adat
9 Irmawaldi DT. Kayo Seksi Peradilan Adat
10 H. Yuswardi, DT. Majoindo Seksi peradilan Adat
11 A. DT. Mangkuto Sati Seksi Ekonomi Sosbud
12 Yohendri DT. Marajo Seksi Ekonomi Sosbud
12 Profile Nagari Paninjawan, Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok,
Februari 2020, h.,9.
44
13 Jamaris. DT. Pono Bumi Seksi Agama/ Pendidikan
14 J. Malin Kayo Seksi Agama/Pendidikan
15 B. DT. Gagah S.Pd Seksi Keamanan
16 Asril. DT. Motuh Seksi Keamanan
Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjawan kecamatan X koto Diatas
Kabupaten Solok:
Ketua
Burhan Ali, S.Pd Dt. Bagindo Khatib
s
Wakil Ketua
H. Mai Iqli.
Dt.KondoMarajo
Sekretaris
Syafril Ilyas, S.Pd
DT.Misagumi
Bendahara
E. M. Dt PanghuluKayo
Bidang
pelestarian
adat
Bidang Ekonomi
dan Pembangunan
Kekayaan Nagari
H. Yuswardi Dt.
Majoindo
Bidang Agama
dan
Kemasyarakatan
Jamaris Dt Pono
Bumi
Bidang
Pemberdayaan
Bundokanduan
g
Syafni Yenti,
S.Pd
45
Jumlah seluruh anggota KAN di Nagari Paninjawan sebanyak 42 orang13.
Semua Ninik Mamak harus memiliki keterwakilan yang seimbang, tidak ada satu
perwakilan suku yang dominan. Hal ini merujuk pada alasan bahwa supaya jangan
ada diskriminasi antar Ninik Mamak. Bisa jadi nanti ada satu suku yang tidak terambil
menjadi anggota KAN tapi ada satu suku yang dominan. Berarti kalau di DPR sudah
besar partainya, maka partai yang besar yang berkuasa. Jika ada satu suku yang
dominan nantinya KAN tidak menjadi lembaga musyawarah mufakat. Lembaga KAN
ini asasnya musyawarah dan mufakat.14Jika ada pilih-pilih perwakilan Ninik Mamak,
maka yang lain akan berkata “ kami bukan anggota KAN, terserah anggota KAN saja.
Semangat musyawarah mufakat di dalam KAN diandaikan jika satu kebijakan itu
dibuat maka dilibatkanlah seluruh Ninik Mamak untuk mendapatkan keputusan
bersama.
Adapun suku-suku di Nagari Paninjawan ada enam suku sehingga disebut
baanam suku,adalah sebagai berikut: 1)Suku Limo Panjang ada 8 Ninik mamak; 2)
suku Limo Singkek ada 7 Ninik Mamak; 3) suku Piliang ada 8Ninik Mamak; 4) suku
Sumpadang ada 8Ninik Mamak; 5) suku Guci 6Ninik Mamak; dan 6) suku Bendang
5Ninik Mamak. Jumlah keseluruhan 42 Ninik Mamak.
Nagari juga disebut dengan tigo suduik, yaitu: suku Piliang ditambah suku
sumpadang disebut lapan(8) Ninik Mamak(4+4); suku Limo singkek ditambah suku
Guci disebut limo(5) Ninik (3+2) suku Limo panjang ditambah bendang disebut
empat (4)Ninik (2+2).
13 ninik mamak adalah pimpinan di dalam kaum atau dalam sukunya yang dipilih secara turun-
temurun di dalam kaum itu sendiri. sebagaimana pepatah adat:Biriak –Biriak tabang ka samak
Tibo di samak mamakan padi
Dari niniak turun ka mamak
Dari mamak turun ka kami ( ka kamanakan)
14 Interview Pribadi dengan Syafril Ilyas Dt. Misagumi, Sekretaris KAN Paninjawan 2018-
2021, 24 Maret 2021.
46
Keterlibatan Ninik Mamak dari semua suku yang ada di dalam Kerapatan Adat
Nagari Paninjawan sangat penting untuk jalannya musyawarah dan agar adat alam
Minangkabau dapat terjaga. Khususnya dalam musyawarah tertinggi adat, di mana
semua Ninik Mamak menjadi berperan sangat penting dalam menentukan keputusan
yang diambil untuk kebaikan bersama dalam kehidupan Nagari.
C. PERAN DAN FUNGSI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
PANINJAWAN
Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang tugas dan fungsinya menurut
Perda Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari antara lain yaitu yaitu
mengurus dalam bidang adat, dan bidang sako dan pusako di dalam nagari.
Kerapatan Adat Nagariberfungsi menjaga dan melestarikan adat sabatang
panjang 15 dan adat salingka nagari 16 . Perannya sebagai lembaga yang berperan
“kusuik manyalasai, karuah mampajaniah”17 sesuai dengan koridor “ adat bersendi
syara’, syara’ bersendi kitabullah”18dan adat salingka nagari.
Kerapatan Adat Nagari Paninjawan bermusyawarah 4 kali setahun secara
periodik. Masa kepengurusan KAN Paninjawan paling lama 3 tahun untuk berikutnya
dapat dipilih kembali dalam kepengurusan baru. Ada juga rapat insidentil kasus yang
di diskusikan dalam musyawarah untuk mufakat adat biasanya memusyawarahkan
beberapa hal diantaranya: pertama, kemajuan organisasi; kedua, pembangunan
15 adat sebatang panjang ialah, adat yang disusun oleh Datuah Parpatih Nan Sabatang dan
Datuak Katumanggungan yang diwarisi secara turun-temurun di Alam Minangkabau
16 Adat salingka nagari ialah tata krama kehidupan masyarakat adat di nagari yang disusun
oleh pemangku adat di nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengacu (merujuk) kepada
adat sabatang panjang
17 Terjemahannya: menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh.
18 segala sesuatu yang akan dilakukan secara adat di Minangkabau harus mempedomani
ajaran agama. Tidak boleh kalau bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya berjudi dan mengadu
ayam bertentangan dengan agama maka dihapuskan. Lebih lengkapnya berbunyi “ Adat basandi
syara’, syara’ basandi kitabullah, syara’ managato adat mamakai”.
47
nagari; ketiga, kasus-kasus di nagari (kasus-kasus adat) dan sengketa di nagari.
Semua kasus dibahas olehninik mamak di dalam KAN tapi hal yang terkait adat
misalkan nagari akan membuat program pembangunan jalan danjalan ini ternyata
terpakai tanah warga dari bermacam suku, untuk menyelesaikan sengketa tanah itu
maka KAN mempunyai tugas di dalamnya. Tapi,sejauh ini di Nagari Paninjawan
belum ada kasus seperti itu. Karena selama ini sudah membudaya dari sejak dulu
apabila ada tanah terpakai untuk pembangunan umum dan dia ikut menikmati maka
tidak ada kasus tanah yang disengketakan.19
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Mempunyai fungsi berikut ini:20
1) Sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat nagari;
2) Sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat nagari;
3) Sebagai lembaga peradilan adat nagari;
4) Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam nagari;
5) Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal
yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan
hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau
perkara perdata adat;
6) Bersama pemerintah nagari meningkatakan kualitas hubungan
emosional perantau dengan nagari.
Fungsi-fungsi diatas dilakukan oleh KAN berdasarkan asas musyawarah dan
mufakat menurut “alue jo patuik” sepanjang tidak bertentangan dengan “ Adat
Basandi Syara’, syara’ Basandi Kitabullah” serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Peran KAN untuk nagari amat banyak, keberadaan KAN sangat penting
supaya pembangunan di nagari tidak terhambat, permasalahan tersebut diadukan ke
19 Interview Pribadi dengan Syafril Ilyas Dt. Misagumi, Sekretaris KAN 2018-2021,
Paninjawan, 24 Maret 2021.
20 Pasal 97 Perda Kabupaten Solok No.7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari.
48
KAN kemudian KAN akan bersidang dengan memanggil ninik mamak siapa yang
kira-kira punya harta yang bersengketa dan dihadirkan pula sanak kemenakannya
yang melarang pembangunan jalan misalnya.
Selain itu, Program-program KAN juga berkaitan dengan Program MUN
(Majelis Ulama Nagari)yakni Program:pasambahan adat di Jorong, sholawat
Dulang, dan Barzanji. Kemudian ada juga Program untuk Ninik Mamak seperti:
(malin,pucuak, monti, dubalang,dan andiko).Malin ini yang membuat program untuk:
mengurus jenazah, menyolatkan mayat, Barzanji, sholawat dulang,dan pasambahan
adat. Program-program berkaitan erat dengan masyarakat Nagari. Selain itu, Ninik
Mamak juga mempunyai programnya melantik Ninik Mamak sebagai Penghulu
Pucuk, kemudian monti (monti ini memiliki kemiripan dengan DPR jika dalam
pemerintahan negara), kemudian dubalang atau parik pamaga nagari, serta malin.21
KAN bersama-sama dengan Wali Nagari dan BPN disebut dengan tungku tigo
sajarangan tali tigo sapilin.Ketiga lembaga ini secara bersama-sama bersinergi di
dalam pembangunan Nagari dan melestarikan adat budaya Minangkabau di Nagari
Paninjawan.22
D. PEREMPUAN DALAM NAGARI DAN KERAPATAN ADAT NAGARI
PANINJAWAN
1. Perempuan Dalam Nagari
Dalam Profile Nagari Paninjawan tanggal 30 Desember 2019 tercacat nagari
paninjawan berjumlah 1988 orang, dengan 961 orang laki-laki dan 1027 orang
perempuan. Jumlah KK (Kepala Keluarga) sebanyak 626 yang tersebar di delapan (8)
jorong). Berdasarkan mata pencarian dirangkum berikut ini:12,07 % sebagai petani;
1,91% dagang; 4,67% buruh; 3,01% PNS; 2,41% pensiunan; 0,05% TNI/POLRI;
21. Interview Pribadi dengan Burhan Ali DT. Bagindo Khatib, Ketua KAN Paninjawan
2018-2021 , 31 Maret 2021.
22 Interview Pribadi dengan Burhan Ali DT. Bagindo Khatib, Ketua KAN Paninjawan 2018-
2021, 31 Maret 2021.
49
62,12% belum bekerja; 11,72% yang tidak bekerja; 1,81% tenaga honorer. Menurut
kelompok umur sebagai berikut: usia 45 tahun keatas 515 orang; 36-44 sebanyak 395
orang; 16-18 tahun 196 orang; 13-15 tahun 173 orang; 7-12 tahun 196 orang; 0-6
tahun 160 orang. Menurut tingkat pendidikan berikut ini: belum sekolah 90 orang;
TK 37 ORANG; tidak tamat SD 1418 orang; SD 123; SLTP 78 Orang; SLTA 52
orang; D1/II/III/S1/S2 yaitu 190 orang 23
Perempuan di Nagari Paninjawan aktif dalam organisasi yang itu dalam
anggapan masyarakat diidentikkan dengan perempuan seperti dalam badan BKMT
(Badan Kontak Majelis Taklim), bidang PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga) nagari Paninjawan yang ditetapkan dalam musyawarah PKK tanggal 22
Januari 2018, telah diperbarui kepengurusannya tanggal 18 Februari 2019 untuk
periode 2019-2023. Dengan susunan pengurus: ketua (Yurni), wakil ketua I
(Lismawarni), sekretaris (Kartika Sari), Bendahara (Seswenti Yusra), ketua Pokja I
(Refnida), ketua Pokja II (Yusnimar), ketua Pokja III (Gusti Sari Dewi), Ketua Pokja
IV (Zura Susi). Selain itu di Paninjawan juga terbentuk POSDAYA (Forum
Pemberdayaan Keluarga) terbentuk tanggal 20 September 208 yang memiliki susunan
kepengurusan sebagai berikut: ketua (Yurni), wakil ketua (Lismawarni), sekretaris
(Seswenti Yusra, S.Pd, bendahara (Kartika Sari Dewi), ketua seksi bidang kesehatan
(Febri Wahyuni A.Md Kep), ketua seksi bidang ekonomi (Gusti Sari Dewi), ketua
seksi bidang agama sosial budaya (Rika Susilawati, S.Pd), ketua bidang lingkungan
hidup (Martianis), ketua seksi bidang pendidikan (Refnida, S.Pd).24
Kedudukan perempuan lainnya jika dilihat dari struktur kepengurusan pemuda
yang terdapat campur baur antara pengurus laki-laki dan perempuan masih diketuai
oleh laki-laki (Syukran Nofri Arpan), begitu juga dengan sebuah wadah karang
23 Pofile Nagari Paninjawan, Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok,
Februari, 2020. h.,.1-3.
24 Profile Nagari Paninjawan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok,
Paninjawan 2020. h.,11.
50
Taruna yang mengurusi bidang kepemudaan nagari Paninjawan juga diketuai seorang
laki-laki (zulhendra). Selain itu, di Paninjawan terdapat kelompok Tani khususnya
gabungan kelompok tani (Gapoktan) LKMA Nagari Paninjawan, yaitu sebuah
lembaga simpan pinjam keuangan untuk perkembangan kelompok tani yang ada di
nagari, yang perkembangannya sampai saat ini masih berjalan baik dengan ketua
(M.Nasir) yang juga dari jenis kelamin laki-laki. Kemudian daripada itu uniknya
nagari Paninjawan ialah potensi pendidikan di nagari Paninjawan tahun 2019 juga
berkembang baik, oleh karenanya dibentuk komite masing-masing jenjang
pendidikan yang membantu kepada sekolah baik fisik maupun mental, mulai dari
komite tingkat Taman kanak-kanak (TK), SD, SLTP, Serta PAUD kesemuanya
diketuai oleh laki-laki baru kemudian perempuan umumnya mengisi jabatan
sekretaris dan bendahara.25
Di nagari Paninjawan pada pemilihan wali nagari tahun 2017 dua orang bakal
wali nagari Paninjawan (alm. Agustini dan Emiarti Malih) gagal terpilih karena
kurangnya dukungan suara. Namun, (Ibu Yet) sempat menjadi DPRD dari salah satu
Fraksi beberapa tahun lalu. Beberapa perempuan menjadi aparatur Pemerintah
Nagari Paninjawan per tahun 2020 diantaranya: Agus Ramadelis (Kaur keuangan),
Rika Susilawati, S.pd (Kepala jorong Pasar), Ratna (Kepala Jorong Batu Loweh),
Badan Permusyaratan Nagari (BPN) Paninjawan unsur perempuan di wakili oleh
Bundo Kanduang.
2. Perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari Paninjawan (KAN)
Perempuan berasal dari kata empu yang artinya pertama dan utama, dalam
masyarakat Minang perempuan adalah wanita sejati dan wanita pilihan yang disebut
sebagai Bundo Kanduang. Sosok Bundo Kanduang digambarkan sebagai ibu yang
berwibawa, arif bijaksana, suri teladan, memakai raso (rasa) dan pareso,
25 Profile Nagari Paninjawan, Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok,
Februari ,2020. h.,13.
51
menghormati cerdik pandai, dan karena taat pada agama sangat memuliakan alim
ulama.26
Bundo Kanduang dalam pemahamannya ada dua, yakni: Pemahaman yang
pertama, Bundo Kanduang ialah wanita yang terkait langsung dengan Ninik Mamak,
yang kemenakannya itulah Bundo Kanduang sebenarnya. Contohnya : Si A menjadi
datuk, maka saudara perempuan si A itu langsung menjadi Bundo Kanduang. Dalam
pemahaman kedua, seluruh wanita (seluruh perempuan) yang telah menikah disebut
dengan Bundo Kanduang tapi dia tidak termasuk dalam organisasi. Misalnya: Si Rat
sudah menikah disebut Bundo Kanduang.27
KAN dan Bundo Kanduang memanglah terpisah secara organisasi, namun
untuk kemajuan Nagari, KAN dan Bundo Kanduang tetap saling berkaitan. Karena
KAN adalah lembaga musyawarah adat tertinggi, yang bermusyawarah adalah Ninik
Mamak, Ninik Mamak di KAN Paninjawan ada 42 maka yang bermusyawarah itu 42
Ninik Mamak. Untuk Bundo Kanduang dia mempunyai rapat dan musyawarah
tersendiri, Bundo Kanduang juga berkaitan dengan Ninik Mamak, maka jumlah
Bundo Kanduang ada 42 juga.
Koordinasi Bundo Kanduang dengan KAN misalnya ada acara baralek –
baralek berapa boleh buat makanan nanti aturan itu dibuatnya oleh Bundo Kanduang
disahkan bersama KAN. Kalau kita di Paninjawan urusan menjunjung dulang, jalang-
manjalang itu Bundo Kanduang yang punya peran. Kemudian pembinaan kaum ibu
di nagari Paninjawan maka Bundo Kanduang yang membina dari segi adat.28Bundo
Kanduang dan KAN ialah ninik mamak-nya, dia sejalan di dalam menjalankan
26 Nurwani Idris, “Kedudukan Perempuan dan Aktualisasi Politik dalam Masyarakat
Matrilinial Minangkabau”, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, XXV, 2(April-Juni, 2012),
h., 110.
27 Interview Pribadi dengan Syafril Ilyas Dt. Misagumi, Sekretaris KAN Paninjawan 2018-
2021, 24 Maret 2021.
28 Interview Pribadi dengan Burhan Ali DT. Bagindo Khatib, Ketua KAN Paninjawan 2018-
2021, 31 Maret 2021.
52
programnya. Cuma programnya yang Bundo Kanduang ini masalah untuk baralek-
baralek, masalah kanala-kanala, turun mandi, menjemput anak, itu Bundo
Kanduang yang mengurus. Jadi Bundo Kanduang ini setiap ninik mamak yang 42,
maka 42 pula Bundo Kanduang-nya. Jadi setiap ninik mamak itu seorang Bundo
Kanduang-nya.29
Di bidang pemberdayaan perempuan juga ada wadah Bundo Kanduang i
nagari, yang mana kepengurusannya sebagai berikut:30
No Nama Jabatan
1 Syafni Yenti, S. Pd Ketua
2 Warni Wakil ketua
3 Yurni Sekretaris
4 Zurahmi Bendahara
5 Nurleli Bagian Organisasi
6 Rasiah Bagian Organisasi
7 Nurmailis Bagian Organisasi
8 Syafniyenti Bagian Pendidikan
9 Gusnimar Bagian Pendidikan
10 Rosdayetti Bagian Pendidikan
11 Eni Suryani Bagian Ekonomi
29 Interview Pribadi dengan Burhan Ali DT. Bagindo Khatib, Ketua KAN Paninjawan 2018-
2021, 31 Maret 2021.
30 Profile Nagari Paninjawan, Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok,
Februari 2020. h.,8.
53
12 Zura Susi Bagian Ekonomi
13 Nurati Bagian Kesejahteraan
14 Jusna Bagian Kesejahteraan
Struktur di atas terlihat tidak adanya campur tangan KAN, sebab Bundo
Kanduang dan KAN memiliki program yang berbeda dan jadwal rapat yang berbeda
pula, hanya saja nanti disatukan bila diperlukan.
Masing-masing nama-nama di atas mengisi struktur Lembaga
BundoKanduang berikut ini:
K
Burhan Ali selaku ketua KAN Menambahkan bentuk koordinasi dan
keterkaitan Bundo Kanduang dan KAN ini diantaranya:
1. Berkaitan dengan perhelatan adat
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS BENDAHARA
Komisi A
BIDANG
ORGANISASI
Komisi B
BIDANG
PENDIDIKAN
Komisi C
BIDANG
EKONOMI
Komisi D
BIDANG
KESEJAHTERAAN
54
misalnya: pergantian Ninik Mamak tentu berkoordinasi antara NinikMamak
dan Bundo Kanduang, terkait di sudut mana yang akan menukar Ninik Mamak
setelah itu Ninik Mamak akan menyampaikan kepada Bundo Kanduang “orang
baralek tuka niniak mamak kita membawa dulang kesana. Yang akan dibawa
kesana misalnya; beras satu sukat, nanti menuju kita kesana.” Kemudian
dilaksanakan bersama bundo kanduang program ini. 42 niniak mamak maka 42
pula dulangnya.
Kemudian Baralek manuka niniak ( acara adat pergantian ninik mamak)
Berkaitan dengan samba-samba (makanan yang biasanya disajikan dalam
acara adat: pernikahan, bertimbang adat, silaturahim sehabis lebaran
dengan keluarga suami) misalnya baralek nikah kawin, apa yang tidak cocok
umpamanya kalau bertimbang adat malamnya, yang biasanya aturan dari ninik
mamak samba boleh tiga : rendang,gulai, dan samba godok. Itu yang
seharusnya samba baradat, jadi karena Bundo Kanduang menyampaikan ke
masyarakatnya, itu disilakanlah. Yang samba adat itu tiga jenis, contoh
konsultasi antara Ninik Mamak dan Bundo Kanduang. Kemudian masalah
manjalang-manjalang sehabis lebaran,ketika ada pengantin baru menemui
sumanda-nya yang biasanya tidak boleh banyak manjalang harus ada pula Ninik
Mamak mengatakan ke Bundo Kanduang “Untuk menjalang ini supaya jangan
mubazir buatlah menjalang boleh tempat mertua satu, tempat kakak laki-laki
satu itu yang biasa.”
2. Berkaitan dalam Rapat
KAN ini, dia ada program rapatnya. Misalnya KAN rapat masalah adat,
masalah pemerintahan, masalah kemenakan. Maka yang rapat ini nanti ada tiap
Bundo Kanduang musyawarah rapatnya dan disampaikan. Pokoknya yang program
KAN harus berjalan seiringan dengan Bundo Kanduang-nya. Kemudian, Jika ada
aspirasi dari perempuan seperti apa bentuk aspirasi perempuan yang disampaikan
dalam musyawarah KAN Paninjawan tahun 2014-2020,Burhan Ali lebih lanjut
menjelaskan, “Misalnya Bundo Kanduang mengatakan Mamak ini tidak cocok oleh
55
kami rasanya umpamanya dalam masalah timbang adat kalau bisa timbang adat ini
seperti itu ...” maka aspirasi tadi ditampung dan dibawa ke kerapatan adat. setelah
dirapatkan dan ada kesepakatan baru dibanding. Aspirasi itu diminta terlebih dahulu
apa masalahnya, berarti rapat KAN disampaikan oleh Bundo Kanduang. Nanti masuk
surat lalu di musyawarahkan dirembukkan di dalam rapat.”31 Jika ada kemenakan
yang hendak beristri tentu ada surat dari ninik mamak-nya. Begini caranya yang
bagus itu dimusyawarahkan baru dirembukkan bersama ninik mamak dan menjadi
keputusan KAN Paninjawan.
KAN melakukan rapat-rapat terkait program Ninik Mamak,dan Bundo
Kanduang program Bundo Kanduang pula yang dirapatkan. Karena secara organisasi
terpisah, tapi program untuk ke nagari paninjawan dia tetap satu. Masalah adat,
baralek manikahan merupakan satu program. Kalau kemajuan untuk bidang
perempuan Bundo Kanduang cuma cara rapatnya yang berbeda.32
Bila berkaitan dengan adat maka adat mempunyai lembaga tersendiri untuk
kepengurusan perempuan di dalam lembaga bernama Bundo Kanduang dan saling
berkaitan dengan Kerapatan Adat Nagari. Pemerintahan adat berkaitan erat dengan
Ninik Mamak. Dan Ninik Mamak di Nagari Paninjawan umumnya adalah laki-laki.
Karena laki-laki yang menjadi pemimpin di dalam suku.
3. Keterkaitan berdasarkan kesamaan suku dan pemberdayaan adat nagari
Bundo Kanduang dalam kedudukannya sebagai Ibu sejati berperan sebagai
ibu, pelindung bagi anak-anak, memelihara adat dan budaya Minangkabau, limpapeh
rumah gadang, amban paruik pagangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, hiasan
dalam kampuang, sumarak dalam Nagari. Bundo Kanduang Nagari Paninjawan juga
31 Interview Pribadi dengan Burhan Ali DT. Bagindo Khatib, Ketua KAN 2018-
2021,Paninjawan, , Paninjawan, 31 Maret 2021.
32 Interview Pribadi dengan Burhan Ali DT. Bagindo Khatib, Ketua KAN 2018-
2021,Paninjawan, ,Paninjawan, 31 Maret 2021.
56
berperan dalam membantu program pemerintah Nagari dalam memajukan Nagari
Paninjawan dan melakukan sosialisasi adat budaya Nagari Paninjawan.
KAN dan Bundo Kanduang memiliki keterkaitan erat dan saling menunjang
dalam bidang pembinaan dan pemberdayaan adat Nagari Paninjawan. 33KAN dan
Bundo Kanduang selalu berkoordinasi dalam penyelenggaraan acara-acara adat.
Selain itu tugas utama kedua organisasi ini yaitu untuk membantu pemerintah Nagari
dalam memajukan Nagari Paninjawan.
Adapun suku-suku di Nagari Paninjawan ada enam suku sehingga disebut
baanam suku,adalah sebagai berikut: Suku Limo Panjang; suku Limo Singkek; suku
Piliang; suku Sumpadang; suku Guci; dan suku Bendang. Jumlah keseluruhan 42
Ninik Mamak maka terdapat 42 bundo kanduangnya.
Keanggotaan dan organisasi Kerapatan Adat Nagari menurut pasal 99 perda
Kabupaten Solok no.7 tahun 2006 terdiri dari ninik mamak pemangku adat, sesuai
dengan adat yang berlaku salingka nagari. Pimpinan KAN terdiri dari seorang ketua
dan dapat mengangkat wakil ketua sesuai kebutuhan masing-masing KAN.
33 Interview Pribadi dengan Syafni Yenti, Ketua Bundo Kanduang nagari Paninjawan,
tanggal 31 Maret 2021.
57
BAB IV
HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM KERAPATAN ADAT
NAGARI PANINJAWAN TINJAUAN HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
A. Hak Politik Perempuan di Kerapatan Adat Nagari Paninjawan Dalam
Tinjauan Hukum Positif
Nagari Paninjawan terletak di kecamatan X koto Diatas kabupaten Solok,
Sumatera Barat merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan
kesamaan suku, yakni Minangkabau. Maka, pembentukan nagari selaras dengan
hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lebih spesifiknya berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat No.7 tahun 2018 tentang Nagari yang menyebut
nagari ialah sebagai kesatuan hukum adat dalam provinsi Sumatera Barat.1Khusus
untuk kabupaten Solok landasan yang dipakai adalah PERDA Kabupaten Solok No. 7
tahun 2006 tentang pemerintahan Nagari sebagaimana tercantum dalam paragraf 3
pasal 99 tentang keanggotaan dan organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta
pasal 100 yang menyebut bahwa susunan organisasi KAN disesuaikan dengan
susunan yang telah ada dan hidup di tengah-tengah nagari.2
Kerapatan Adat NagariPaninjawan yang terbentuk sekitar tahun 1982, untuk
periode 2018-2021 dijabat oleh Burhan Ali, S.Pd. Dt. Bagindo Khatib bersama 15
orang lainnya. Yang mana berdasarkan surat keputusan Kerapatan Adat Nagari
Paninjawan Nomor: 08/KAN / PNJ-2018 Tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengurus
KAN Paninjawan Periode 2018-2021 dapat dipahami bahwa semua pemangku
1 Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
2 Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari.
58
jabatan di KAN Paninjawan jika dilihat dari struktur kepengurusan ialah diisi oleh
laki-laki atau Niniak mamak (pimpinan di dalam kaum atau dalam sukunya yang
dipilih secara turun-temurun di dalam kaum itu sendiri). Hal demikian, selaras dengan
bunyi paragraf 3 pasal 99 tentang keanggotaan dan organisasi Kerapatan Adat Nagari
berikut ini:3
1.) Keanggotaan KAN terdiri dari niniak mamak pemangku adat, sesuai
dengan adat yang berlaku salingka nagari.
2.) Pimpinan KAN terdiri dari seorang ketua dan dapat mengangkat wakil
ketua sesuai kebutuhan masing-masing KAN. Akan tetapi, uniknya
jabatan di dalam kepengurusan sekaligus mewakili jabatan di dalam suku
dapat diperhatikan berikut ini:4
Gambar 2: Kepengurusan KAN Paninjawan 2018-2021.
3Peraturan Daerah kabupaten Solok No.7 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari.
4 Interview Pribadi dengan Burhan Ali DT. Bagindo Khatib, Ketua KAN Paninjawan 2018-
2021, 31 Maret 2021.
59
Jabatan di dalam kepengurusan terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretaris,
bendahara dua, seksi pemb organisasi, dua saksi pelestarian adat, dua seksi peradilan
adat, dua seksi ekonomi Sosbud, dua seksi Agama/ pendidikan serta dua seksi
keamanan.
Adapun terkait kaum yang dimaksud ialah berdasarkan kelompok sukunya,
nagari Paninjawan disebut baanam(mempunyai enam) suku diantaranya: 5 Limo
Panjang (ada 8 Ninik mamak), Limo Singkek (ada 7 Ninik mamak), Piliang (ada 8
Ninik mamak), Sunpadang (ada 8 Ninik mamak), Guci (ada 6 Ninik mamak), Bendang
(ada 5 Ninik mamak). Maka untuk jumlah anggota KAN di nagari Paninjawan ialah
keseluruhan Ninik mamak dari masing-masing suku yakni 42 orang.6Adapun jabatan
di dalam suku terdiri atas: pucuk adat,manti adat, andiko suku,Malin adat
danhulubang suku.Sedangkan M.Nasirselaku ketua MUI Nagari menambahkan selain
lima tadi di nagari terdapat Imam (selaku imam Shalat yang tetap), ada Kotik (khatib
Nagari), dan bila atau Bilal (orang yang azan) sebagai petugas tetap di nagari. 7
Berikut potret ninik mamak dalam acara adat lengkap dengan pakaiannya masing-
masing:8
5 Interview pribadi dengan Syafril Ilyas DT. Misagumi, Sekretaris KAN Paninjawan 2018-
2021, Paninjawan, 24 Maret 2021
6 Interview pribadi dengan Syafril Ilyas DT. Misagumi, Sekretaris KAN Paninjawan 2018-
2021, Paninjawan, 24 Maret 2021
7Interview Pribadi dengan M. Nasir, Ketua Majelis Ulama Nagari Paninjawan, Paninjawan, 2
April 2021.
8 Interview Pribadi dengan Burhan Ali DT. Bagindo Khatib, Ketua KAN Paninjawan, 31
Maret 2021.
60
Gambar 3: ninik mamak dalam acara pemilihan penghulu
Pucuk adat mengetahui semuanya, Malin suku bertugas dalam bidang
keagamaan seperti menyelenggarakan jenazah, manti adat menurut Ketua KAN yakni
Burhan Ali Dt Bagindo Khatibialah seperti DPR,dubalang ialah panjopuk nan Dolok
paimbau nan jauah (penjemput yang dekat, pemanggil yang jauh) ia berperan
memanggil orang-orang atau Ninik mamak jika dilaksanakan rapat sehingga tidak ada
yang tidak hadir, lalu Andiko yang memiliki anak buah yang banyak (orang banyak).
Berdasarkan keterangan dari Burhan Ali tiap-tiap mamak berbeda-beda pakaiannya
menyesuaikan dengan jabatan di dalam suku. Untuk penghulu pucuk hitam dengan
sarung kotak-kotak, Andiko merah, dubalang hitam, dan Malin putih, sedangkan
mantiabu-abu keunguan. Baju tersebut digunakan dalam acara-acara adat seperti
pengukuhan penghulu dan sebagainya. Berikut pakaian Ninik mamak selaku
perwakilan suku:
61
Gambar: Ninik Mamak dan pakaiannya di dalam suku
Sementara khusus Perempuan atau yang disebutBundo Kanduang di dalam
KAN Paninjawanposisinya adadi bidang pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari
struktur berikut ini:9
Gambar 4 : Bagan Organisasi KAN Paninjawan
9 Interview pribadi dengan Syafril Ilyas DT. Misagumi, Sekretaris KAN Paninjawan 2018-
2021, Paninjawan, 24 Maret 2021.
62
BundoKanduang mempunyai beberapa peran berikut ini:Pertama, dari segi
agama tugasnya ialah mendidik anak dan kemenakan, terkait tentang kelancaran
anak-anak mengaji Alquran di masjid atau MDA/ TPQ yang tersebar di berbagai
jorong di nagari Paninjawan. Ia akan memberitahukan kepada masyarakat luas, sanak
dan kawan-kawannya terkait peraturan-peraturan di Nagari.10Oleh karenanya, dapat
dikatakan bahwa Bundo Kanduang memiliki peran penting dalam berjalannya
program serta kegiatan di nagari. Bundo Kanduang memiliki tugas moral untuk
mengajak tetangganya untuk sholatSubuh berjama’ah, Maghrib mengaji dan terkait
tata cara memandikan mayat dan sebagainya.
Kedua, dari segi adat perempuan atau Bundo Kanduang ini mempunyai
koordinasi dengan ninik mamak di dalam KAN terkait beberapa agenda adat yang
akan dilaksanakan 11 seperti pada acara pergantian penghulu baru (batagak
penghulu), acara bertimbang adat (biasanya dalam rangkaian acara perkawinan
secara adat), jalang-manjalang (biasanya sehabis lebaran pengantin perempuan akan
membawakan makanan untuk sumando-nya atau mungkin bisa diistilahkan dengan
menantu membawakan makanan untuk mertua) koordinasi yang dimaksud ialah
mulai dari waktu, tempat serta pelaksanaan acara hingga makanan apa saja yang nanti
dibuat untuk dimasukkan ke dalam dulang guna berjalannya acara tersebut dengan
lancar. Tujuan koordinasi ini ialah agar adat di nagari tetap lestari dan sekaligus agar
makanan yang dibuat tidak mubazir dan juga meningkatkan rasa persaudaraan atau
saling membutuhkan. Berikut Potret bundokanduang dalam acara pernikahan
kemenakannya:
10 Interview Pribadi dengan Burhan Ali DT. Bagindo Khatib, Ketua KAN Paninjawan 2018-
2021, 31 Maret 2021.
11 Interview Pribadi dengan Burhan Ali DT. Bagindo Khatib, Ketua KAN Paninjawan 2018-
2021, 31 Maret 2021.
63
Gambar 5: Bundo Kanduang memakai baju adat (warna hitam)
Ketiga, dari sisi politiknya. Program KAN harus dikoordinasikan dengan
BundoKanduang agar bisa memiliki kesamaan tujuan untuk kemajuan Nagari. Sejauh
ini KAN terbuka untuk aspirasi dari bidang pemberdayaan perempuan jika dirasa ada
hal yang tidak sesuai menurut BundoKanduang boleh saja disampaikan.12 Hanya saja
dari segi kepengurusan NinikMamak yang menjadi pengurus inti di lembaga
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjawan untuk periode 2018-2021. Sejatinya KAN
adalah organisasi Ninik Mamak atau organisasi yang kesemua pimpinannya adalah
laki-laki, tetapi dari segi kepengurusan di dalam tubuh KAN Paninjawanada satu
bidang yang bernama bidang pemberdayaan BundoKanduang(yaitu kumpulan
perempuan yang memiliki keterkaitan secara adat dengan para Ninik Mamak yang
terdapat dalam kepengrusan KAN berupa hubungan darah dan/ atau kesamaan suku).
Cara musyawarah di dalam KAN dilakukan di Balai Adat sebagai tempat
pelaksanaannya. Layaknya sebuah organisasi maka Balai Adat tadi menjadi
kantornya. Hal–hal yang dimusyawarahkan itu terkait dengan kemajuan organisasi
12 Interview pribadi dengan Burhan Ali DT. Bagindo Khatib, Ketua KAN Paninjawan 2018-
2021, 31 Maret 2021.
64
KAN, pembangunan nagari, serta kasus-kasus di nagari (kasus-kasus adat) di
nagari.13 Berikut potret Balai adat Nagari Paninjawan:
Gambar 6: Balai Adat Nagari
Lazimnya musyawarah di lembaga negara seperti DPR maka seperti itu pula
pelaksaan rapat di Balai Adat itu, tetapi keunikannya ninik mamak yang ikut
bermusyawah semuanya berdasarkan asal suku dan jabatan dalam suku (pucuak,
manti, dubalang, kotik, andiko). Tentu, sebelum sampai ke rapat besarnya di KAN
para ninik mamak sudah meminta pendapat daripadaBundoKanduang-nya masing-
masing terkait apa yang akan disampaikan nanti di rapat KAN. Hal ini sama artinya
dengan perwakilan, jika boleh mengandaikan makaBundoKanduangialah masyarakat
di daerah pemilihan tertentu sedangkan ninik mamak yang nanti akan bermusyawarah
di KAN ialah sebagai wakil mereka untuk menyampaikan di rapat umum. Dengan
pengandaian yang lain ada rapat komisi-komisi (di dalam suku masing-masing) dan
ada rapat paripurna, sedangkan dalam rapat paripurna ini hanya juru bicara yang
13 Interview pribadi dengan Syafril Ilyas DT. Misagumi, Sekretaris KAN Paninjawan 2018-
2021, Paninjawan, 24 Maret 2021
65
ditunjuk yang akan menyampaikan hasil rapat. Namun setelah menanyakan kepada
ketua BundoKanduangnagari Paninjawan ternyata perempuan juga pernah turut serta
dalam musyawarah di balai adat,14 berikut ini:
Gambar 7 : suasana rapat di balai adat Nagari Paninjawan
Dari hal diatas dapat dipahami bahwa meskipun KAN yang dominan laki-laki
namun, aspirasi perempuan maupun nasehatnya tetap menjadi perhatian. Karena
selain berasal dari suku yang sama dalam tubuh KAN ada berbagai bidang-bidang,
satu diantara bidang tersebut diisi oleh perempuan, yang bertujuan guna menjadi
wadah bagi perempuan-perempuan atau lazim dikenal denganBundoKanduang di
dalam istilah adat.
Burhan Ali menyatakan bahwa kalau rapat gabungan BundoKanduang turut
serta kalau tidak ada rapat tentu tidak ikut, sebab sebutnya dari lembaga nagari atau
14 Interview Pribadi dengan Syafni Yenti, Ketua Bundo Kanduang nagari Paninjawan 2018-
2021, Paninjawan, 31 Maret 2021.
66
dari lembaga PEMDA itu sudah ada program masing-masing. Jadi sepemahaman
penulis, jika memungkinkan adanya rapat gabungan membicarakan program bersama
antar lembaga maka BundoKanduang turut serta dan tidak ada larangan. khusus untuk
KAN ada programnya dan ada Program khusus bagi BundoKanduang. Akan tetapi
dalam KAN rapat masalah adat, masalah pemerintahan, masalah kemenakan, maka
ulasnya tiap-tiap rapat ini ada BundoKanduang dan dalam rapat ini pun menggunakan
musyawarah dengan artian, program KAN harus berjalan dengan BundoKanduang-
nya, tidak boleh berjalan sendiri. Adapun terkait persamaan ialah sama-sama megabdi
untuk nagari dan masyarakat adat.
kedudukan BundoKanduangadalah sebagai ibu sejati, bundo artinya ibu yang
sayang kepada anak keturunannya, kanduang artinya sejati. Peran
BundoKanduangadalah sebagai ibu, pelindung bagi anak-anak, memelihara adat dan
budaya Minangkabau, limpapeh rumah gadang, amban paruik pagangan kunci,
pusekjalo kumpulan tali, hiasan dalam kampuang, sumarak dalam nagari.15Bundo
Kanduang dapat dipahami dengan dua makna.16Pertama, ia dipahami sebagai wanita
yang memiliki keterkaitan langsung dengan NinikMamak, dunsanak-nya (atau
saudaranya) atau kemenakannya. Kedua, dipahami sebagai keseluruhan wanita
yang telah menikah di Minangkabau itu disebut dengan Bundo Kanduang meskipun
dia tidak termasuk dalam organisasi Bundo Kanduang.
Dalam pemahaman pertama perempuan terikat oleh adat salingka nagari dan
adat sabatang panjang sehingga ia memiliki beban moral untuk mengindahkan dan
melestarikan segala sesuatunya yang ada di nagari selama sesuai dengan koridor adat
yakni ABS-SBK. Dalam pengertian kedua disebutkan bahwa semua perempuan yang
telah menikah di minangkabau otomatis melekat padanya sebutan BundoKanduang,
15 Interview Pribadi dengan Syafni Yenti, Ketua Bundo Kanduang nagari Paninjawan 2018-
2021, Paninjawan, tanggal 31 Maret 2021.
16 Interview Pribadi dengan Syafni Yenti, Ketua Bundo Kanduang nagari Paninjawan 2018-
2021, Paninjawan, tanggal 31 Maret 2021.
67
meskipun ia tidak terlibat aktif dalam organisasi Bundo Kanduang.17 Hak politik
bundokanduang untuk berserikat berkumpul tidak ada batasan, hal ini dapat ditelisik
dari adanya organisasi atau lembaga bundokanduang:
Gambar 8: Struktur lembaga Bundokanduang
Sebagaimana di sebutkan di awal bahwa seluruh ninik mamak di nagari
Paninjawan adalah 42 orang maka terdapat 42 BundoKanduang juga yang mewakili
sukunya masing-masing. Data mengenai keseluruhan nama-nama BundoKanduang
lengkap dengan asal sukunya belum diperoleh, kurang lebih sama mengacu pada
jumlah Ninik Mamak dan jumlah suku di nagari yakni baanam suku yang terdiri dari:
suku Limo Panjang, Suku Piliang, Suku Limo Singkek, Suku Guci, Suku Limo
Singkek, dan Suku Sumpadang. Di bawah ini Potretbundokanduangdan kegiatannya:
17 Interview Pribadi dengan Syafni Yenti, Ketua Bundo Kanduang nagari Paninjawan,
Paninjawan, tanggal 31 Maret 2021.
68
Gambar: perempuan dalam organisasi BundoKanduang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No 7 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Nagari sebagaimana paragraf 3 pasal 99 tentang Keanggotaan dan
Organisasi Kerapatan Adat Nagari Paninjawan. Maka jika dilihat dari segi Surat
Keputusan Kerapatan Adat Nagari Paninjawan bernomor : 08/KAN/ PNJ-2018
Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Pengurus KAN, akan terlihat bahwa memang dari
amanah pemerintah daerah Kabupaten Solok untuk menyusun kepengurusan
sedemikian rupa (semuanya dari ninik mamak), memasukkan bidang pemberdayaan
BundoKanduang dalam tubuh KANjuga sebagai sebuah bukti adanya perhatian
terhadap perempuan sehingga dibuatlah sebuah wadah pemberdayaan
BundoKanduang di dalamnya. Hal ini barangkali juga merupakan usaha untuk
mewujudkan amanah Perda Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 bahwa “ KAN terdiri
atas perwakilan ninik mamak, alim ulama nagari, bundokanduang, cadiak pandai,
dan parik paga nagari”.
Dalam konstitusi tidak ada larangan perempuan berpatisipasi dalam bidang
Politik, serta perempuan juga berhak untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat
sebagaimana dijamin oleh konsttitusi, tepat nya dalamPasal 28 E UUD 1945 yang
69
berbunyi: ‘Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat”. Beberapa perempuan di Nagari Paninjawan sudah
menggunakan hak politik selaku pemilih dalam pemilu, mengisi jabatan publik
seperti mencalonkan menjadi Walinagari (eksekutif) tahun 2017 meskipun belum
sempat terpilih karena kurangnya dukungan suara, sepengetahuan penulis ibu
Fariyetni (pernah menjadi anggota DPRD di fraksi Demokrat selama 5 tahun),
beberapa perempuan saat ini menjadi kepala Jorong, serta aktif di berbagai bidang
(PKK, BKMT, dan lainnya).
Berdasarkan hukum positif (hukum yang saat ini tengah berlaku dan mengikat
masyarakat) terdapat suatu kekhususan di dalam memandang hak politik perempuan
dalam Kerapatan Adat Nagari Paninjawan.Hal ini tampaknyaselaras dengan
suatusumber hukum positifberupa hukum adat (menurut Utrech, hukum adat sifatnya
sakral. Hukum adat asalnya dari nenek moyang, agama dan tradisi rakyat, seperti
dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Lebih lanjut sebagian besar
hukum adat tersusun atas kaidah-kaidah tidak tertulis, tetapi juga ada hukum adat
yang tertulis)”. Dimana secara adat hak politik perempuan di dalam KAN
Paninjawan hanya sebatas menyampaikan pendapat (aspirasi) saja dan tidak bisa
untuk menjadi pengurus KAN hingga ketua KAN karena bukan ninik mamak.yang
sesuai dengan semboyan “Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah atau
disingkat ABS-SBK.
Jadi, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam KAN, perempuan
memiliki hak suara dan diperkenankan menyampaikan aspirasinya dalam
musyawarah. akan tetapi untuk mengisi jabatan sebagai Ninik Mamak tentu akan
menjadi suatu kerancuan, sebab Ninik Mamak di Nagari Paninjawan adalah laki-laki
yang menjadi perwakilan sekaligus pemimpin suatu kaum berdasarkan suku. Berikut
Israr mengutip dari Syahmunir: 18Posisi laki-laki atas harta pusaka dalam sistem
matrilineal hanya sebagai penggarap belaka. Inilah barangkali ihwal yang
18Israr, “Perempuan dan Mitos Demokrasi Minang”Analisis Sejarah, Vol.9,No. 1, 2020. h.,24.
70
memunculkan pandangan bahwa perempuan Minang memiliki kekuasaan, sekalipun
tidak demikian. Padahal, kalau dicermati dengan saksama, kekuasaan kaum
perempuan sebagai tercermin dalam ungkapan-ungkapan adat itu lebih sebagai
formalitas belaka. Kekuasaan atas harta kaum dan keluarga sesungguhnya tetap
pada laki-laki, khususnya mamak (saudara laki-laki dari ibu). Untuk urusan tanah
ulayat, misalnya, mamak tetap lebih menentukan dibandingkan ibu atau saudara
perempuan. Lemahnya posisi perempuan tersebut disebabkan kesatuan paruik, suku,
kaum dan nagari di Minangkabau dikepalai laki-laki.
Penulis merasa memiliki kesulitan saat akan mengidentifikasi hak politik
perempuan di dalam adat atau di dalam KAN yang memang sejak awal merupakan
organisasi Ninik mamak, namun secercah harapan muncul saat dijumpai adanya
keterlibatan perempuan di dalamnya, meskipun hanya berupa aspirasi dan
musyawarah namun, tidak bisa menjadi pengurus KAN maupun ketua KAN. Lebih
lanjut menarik untuk dicermati masukan dari Sjafri Sairin saat presentasi papernya di
BKPBM Yogyakarta, 20 Maret 2009 yang dikutip Israr: “Menggunakan adat
matrilineal untuk menyorot masalah keterpinggiran hak-hak perempuan dalam bidang
politik, merupakan alat analisis yang salah. Di satu sisi, matrilineal adalah sistem klan
(kultural), sedangkan keterwakilan politik adalah masalah politik yang merupakan
wilayah state”.19
19Israr, “Perempuan dan Mitos Demokrasi Minang” Analisis Sejarah, Vol.9 No. 1, 2020. h.31.
71
B. Hak Politik Perempuan di Kerapatan Adat Nagari Paninjawan Dalam Tinjauan
Hukum Islam
Selain terikat pada suku yang sama masyarakat Minangkabau di Nagari
Paninjawan kec. X Koto Diatas Kabupaten Solok mayoritas beragama Islam, hal ini
terlihat dari masjid dan surau atau mushalla yang hampir ada di setiap Jorong (jorong
Balansiah memiliki dua surau; jorong Air Batumbuak mempunyai satu masjid dan
tiga surau; jorong Pasar dengan satu masjid raya dan dua surau; jorong Gantiang
Tabek terdapat satu surau; jorong Gurun ada sebuah masjid; jorong Kubu dengan
sebuah surau; serta jorong Batu Laweh terdapat satu masjid dan satu surau.1 Dalam
komunitas masyarakat umumnya memiliki aturan hidup agar terwujudnya
kenyamanan dan ketenteraman. Maka, diperlukan adanya pemimpin serta orang-
orang yang siap dipimpin. Pemimpin dan yang dipimpin sejatinya tidak memiliki
jarak melainkan saling bermusyawarah dan bekerjasama layaknya saudara.
Nagari Paninjawan memiliki ciri kepemimpinan tersendiri dalam komunitas
masyarakatnya. Hal demikian tercermin dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari
(KAN). Meski Minangkabau dikenal dengan sistem matrilineal namun, pemangku
adat yang dijadikan pemimpin di dominasi laki-laki atau dikenal dengan sebutan ninik
mamak sedangkan perempuan adalah partner sekaligus penentu keputusan dikenal
dengan bundo kanduang.
M. Nasir, selaku Majelis Ulama Nagari Paninjawan tahun 2008-2020
menyebut dalil kepemimpinan Ninik mamak ialah “Adat Basandi syara’, Syara’
Basandi kitabullah” (arti: adat sendinya adalah syariat Islam, dan syariat Islam
merujuk kepada Al-Qur’an atau kitab Suci). Dalil agama yang secara spesifik
menyebutkan kepemimpinan Ninik mamak tidak ada. Hanya saja dalam pernikahan
ayat Alquran surah an-nisa ayat 34 sering dipakai untuk menunjukkan kepemimpinan
laki laki di rumah tangga. Bagi Nasir, pemimpin atau Ninik Mamak pada umumnya
1 Profile Nagari Paninjawan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok,
Februari 2020, h.7.
72
laki-laki. Ia menambahkan kalau untuk dimasyarakat memilih pemimpin itu siapa
yang agak cakap, agak tampil dan banyak ilmu serta pengetahuan dibarengi dengan
pandai bermasyarakat maka itulah yang menjadi pemimpin dan dipilih oleh
kebanyakan orang 2 jadi pemimpin dipilih berdasarkan akseptabilitas dan
kapabilitasnya.Senada dengan pendapat diatas, laki-laki adalah pemimpin pada level
rumah tangga di dalam surat Al-Nisa ayat 34:
بعض ل الله امون على الن ساء بما فض جال قو لحت الر م فالصه ن امواله بما انفقوا م هم على بعض و
ظوهن واهجروهن فى ا والهتي تخافون نشوزهن فع ع قنتت حفظت ل لغيب بما حفظ الله لمضاج
كان عليا كبيرا ا (ٱلن ساء :٣٤ ) بوهن فان اطعنكم فل تبغوا عليه ن سبيلا ان الله واضر
“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka
perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah)
dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga
(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,
hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat
tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka
menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk
menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar” (QS. Al-Nisa :
34)
Meski hanya satu ayat, namun ayat diatas berbicara tentang dua hal yakni
kepemimpinan di rumah tangga dan Nusyuz. Dalam konteks kepemimpinan di rumah
tangga laki-laki menjadi pemimpin maka, dapat diambil suatu argumentasi dalam
lingkup yang levelnya kecil seperti keluarga laki-laki menjadi pemimpin di rumah
tangga apalagi dalam konteks yang lebih besar (komunitas bahkan negara).
2 Interview Pribadi dengan M. Nasir, Ketua Majelis Ulama Nagari Paninjawan 2018-2021,
Paninjawan, 2 April 2021.
73
Argumentasi lain juga dapat timbul jika memperhatikan ayat ini bahwa laki-laki yang
menjadi pemimpin ialah karena kelebihan yang Allah Swt anugerahkan untuk
mereka. Maka, suatu waktu jika laki-laki tidak mempunyai kelebihan melainkan
perempuan yang memiliki kelebihan (harta, pengetahuan, dukungan suara) dapat saja
perempuan menjadi pemimpin atas laki-laki.
Pada umumnya ulama berbeda pendapat dalam memandang perempuan
sebagai pemimpin dalam jabatan publik. Perbedaan pandangan tersebut diantaranya
berdasarkan Alquran surah an-nisa ayat 34 yang oleh sebagian ulama (misalnya: Ibnu
Abbas dan Rasyid Ridha) sering dipakai untuk menunjukkan kepemimpinan laki laki.
Kesimpulan Ibnu Abbas terkait ayat di atas bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas
perempuan. Lain halnya dengan Rasyid Ridha ia menganalogikan kekuasaan yang
dimaksud layaknya kekuasaan raja terhadap rakyatnya.3 Begitu juga pandangan dari
ketua Majelis Ulama Nagari Paninjawan, salah satu argumen yang menyatakan
pemimpin adalah laki-laki berdasarkan Alquran surah An-nisa ayat 34 dan diakhir
penjelasan ia menerangkan bahwa ayat itu menunjukkan kepemimpinan laki-laki
dalam rumah tangga.4
Pandangan yang memberikan dukungan terhadap kepemimpinan perempuan
diantaranya adalah An-Na’im sebagaimana dikutip Musdah Mulia: “Laki-laki
merupakan qawwam dari perempuan dirasionalisasikan oleh ayat tersebut sebagai
akibat dari ketergantungan perempuan dalam bidang ekonomi dan keamanan. Apabila
ketergantungan tersebut tidak lagi ada, posisi qawwam bisa ditawar. Kini, laki-laki
dan perempuan memiliki kekebasan serta tanggung jawab yang sama di hadapan
3 Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk
Reinterpretasi dan Aksi ( Tangerang Selatan: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020, Cet. Pertama), h., 428.
4 Interview Pribadi dengan M. Nasir, Ketua Majelis Ulama Nagari Paninjawan 2018-2021,
Paninjawan, 2 April 2021.
74
hukum, yang menjamin kesempatan ekonomi dan keamanan bagi seluruh anggota
masyarakat.”5
Di Nagari Paninjawan, pemimpin suku yang merupakan Ninik Mamak adalah
laki-laki, sehingga para Ninik Mamak bisa mewakili suku atau kaum dalam
musyawarah adat dalam KAN Paninjawan. Inilah yang menyebabkan perempuan
tidak bisa menjadi anggota KAN, karena perempuan di Paninjawan bukanlah
pemimpin suku. Jadi secara hukum Islam kepemimpinan perempuan dalam bentuk
menjadi pengurus tetap di KAN memang tidak ada,tapi partisipasi politik ada
contohnya: aspirasi perempuan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
pembahasan musyawarah bahkan program KAN tidak dapat berjalan tanpa adanya
persetujuan dari bundo kanduang. Hal demikian selaras dengan prinsip musyawarah
yang ada di dalam QS. Asy-Syura (42): 38:
وامرهمشو لوة مواقامواالص يناستجابوالرب ه ارزقنهمينفقون والذ م وم رىبينهم
( :ٱلشورى : ٣٨ )
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan
melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah
antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka”. (QS. Asy-Syura : 38)
Sebagaimana telah dipaparkan KAN merupakan organisasi Ninik Mamak,dan
Ninik Mamak adalah lelaki yang menjadi pimpinan kaum, sehingga secara adat,
perempuan tidak bisa menjadi Ninik Mamak. Oleh karena itu, perempuan tidak ada
dalam kepengurusan KAN Paninjawan, hal ini merujuk pada Alquran surah An-Nisa
ayat 34, dan perempuan mempunyai organisasi tersendiri yang bernama Bundo
Kanduang. Namun secara partisipasi di dalam musyawarah Nagari suara perempuan
tetap didengar dan KAN dengan Bundo Kanduang selalu berkoordinasi terkait
5 Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk
Reinterpretasi dan Aksi ( Tangerang Selatan: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020, Cet. Pertama),h.,429.
75
permasalahan adat dan pembangunan Nagari. Akan tetapi, selain dalam KAN
Paninjawan, perempuan di Nagari Paninjawan memiliki hak yang sebebas-bebasnya
untuk mencalonkan diri menjadi Wali Nagari, Ketua Jorong atau ikut berpartisipasi di
dalam partai politik serta memilih dalam pemilu. Hal ini sejalan dengan pandangan
bahwa di dalam Islam perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin dan
memiliki hak politik.
C.Analisa Perbandingan Hak Politik Perempuan di Kerapatan Adat Nagari
Paninjawan dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam
Di dalam masyarakat adat, khususnya Minangkabau, yang memiliki budaya
Matriarki di dalam hal waris. Masyarakat alam Minangkabau memiliki pandangan
tersendiri mengenai perempuan di dalam kepemimpinan, diantaranya mengenai
Kerapatan Adat Nagari dan BundoKanduang. Namun secara umum sebagai warga
Negara hak untuk berpolitik diakui dan dilindungi oleh Negara begitu juga di dalam
masyarakat Minang itu sendiri.
KAN ialah sebuah lembaga musyawarah mufakat adat tertinggi yang telah ada
dan diwarisi secara turun-temurun di tengah-tengah masyarakat adat nagari
Minangkabau. Yang berfungsi untuk menjaga dan melestarikan adat salingka nagari
dan adat sabatang panjang. Namun, tetap dalam koridor adat atau menurut semboyan
‘adat absandi-syara’, syara’ basandi kitabullah’ atau disingkat dengan ABS-SBK.6
Kerapatan Adat Nagari, adalah lembaga yang tentu tidak hadir dengan
sendirinya, berbagai latar belakang yang menjadikannya ada sehingga sampai
sekarang masih lestari dan tidak punah begitu saja. Sebagai masyarakat adat tentu
diperlukan adanya aturan adat yang mengikat suatu komunitas masyarakat agar tetap
stabilnya kehidupan.
6 Interview pribadi dengan Syafril Ilyas DT. Misagumi, Sekretaris KAN Paninjawan 2018-
2021, Paninjawan, 24 Maret 2021.
76
Di Nagari Paninjawan, perempuan sudah dibuka kerannya untuk ikut
berpartisipasi secara aktif untuk mengaktualisasikan dirinya. Dalam berbagai bidang
kehidupan masyarakat adat tidak ada hambatan bagi perempuan untuk
mengembangkan dirinya lebih jauh lagi. Untuk di Kerapatan Adat Nagari
Paninjawan, Perempuan diakomodasi pendapatnya dan dibahas dalam musyawarah
adat. Akan tetapi Perempuan tidak bisa untuk menjadi pengurus KAN bahkan sebagai
ketua KAN. Perempuan punya organisasi sendiri yang bernama BundoKanduang.
Sedangkan untuk Bundo Kanduang dari segi hukum positif pelaksanaan UU
28 E untuk berserikat dan berkumpul, memilih dan dipilih sudah diberikan seluas-
luasnya dan tidak dihalangi, bahkan perempuan diangkat menjadi kepala Jorong dan
beberapa adalah pegawai negeri terakhir di tahun 2017 dua orang calon wali nagari
Paninjawan juga dari kalangan perempuan, tetapi belum sempat terpilih. Namun, (Ibu
Yet) sempat menjadi DPRD dari salah satu Fraksi beberapa tahun lalu.
Mungkin memang sejak dulunya sosok laki-laki menjadi pemimpin
mengingat dalam hal peperangan, berburu, selalu dapat diandalkan berbeda dengan
perempuan yang butuh dilindungi. Meski sudah tak ada lagi perang, dan tak lagi
berburu binatang buas untuk dijadikan makanan sehari-hari karena telah adanya
kecanggihan teknologi dan berubahnya zaman tetap saja pandangan terhadap laki-laki
adalah sosok yang kuat masih belum bisa digantikan.
Dalam hukum positif partisipasi dan hak politik perempuan diakui tetapi
partisipasi masih kurang dapat dilihat dari jumlah anggota legislatif yang tidak
seberapa dan bahkan di Sumatera Barat sendiri belum pernah terdengar kabar seorang
gubernur adalah dari kalangan perempuan, yang kerap muncul hanyalah tentang
gubernur dari kalangan laki-laki dan tak jarang yang bergelar Datuak. Sebagaimana
tulis Magdalene.co Pada Pilkada untuk periode 2016-2021, dari tujuh kota dan 12
Kabupaten di Sumatra Barat, wali kota dan bupati terpilih seluruhnya adalah laki-laki
dan riset Perludem ketika Pilkada 2018 menunjukkan, hanya terdapat 31 perempuan
dari total 342 orang terpilih menjadi kepala daerah (14 orang) dan wakil kepala
daerah (17 orang). Hal ini memperlihatkan partisipasi perempuan pada tingkat
77
pilkada masih cenderung stagnan7 Sementara di nagari Paninjawan pada pemilihan
wali nagari tahun 2017 dua orang bakal wali nagari Paninjawan (alm. Agustini dan
Emiarti Malih) gagal terpilih karena kurangnya dukungan suara. Namun, menurut
pengamatan penulis beberapa tahun silam pernah ada perempuan di nagari
Paninjawan terpilih mnjadi anggota DPRD.
Hak politik merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Dalam paham
kesetaraan gender laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama tidak ada
perbedaan dalam hak-haknya, termasuk menjadi kepala negara. Akan tetapi dalam
pemahaman tentang diakuinya atau tidak hak politik perempuan dalam Islam, masih
menjadi perdebatan hingga saat ini. Ada aliran yang mengatakan bahwa perempuan
tidak memiliki hak-hak politik karena beberapa dalil atau hadis yang
diinterpretasikan misalnya terkait surah Al-Nisa ayat 34 dan hadis abu Bakrah
paham itu mengatakan bahwa tempat perempuan adalah rumah atau ranah domestik,
dan bahkan tidak dianjurkan untuk menjadi pemimpin karena akan menyebabkan
kekacauan. Paham kedua berbeda pandangan dengan yang pertama namun uniknya
menggunakan interpretasi yang berbeda terhadap ayat dan hadis yang sama. Aliran
kedua mengatakan bahwa perempuan memiliki hak politik termasuk menjadi
presiden, dapat berkiprah di ruang publik dan diperkenankan menjadi pemimpin
asalkan memiliki kapasitas dan adanya dukungan.
Hal di atas selaras dengan Pendapat Mantan ketua MUI Nagari Paninjawan
Tahun 2008-2020, M.Natsir bahwa di masyarakat yang dipilih untuk menjadi
pemimpin adalah yang terlihat agak cakap, tampil, banyak ilmu pengetahuannya, dan
pandai bermasyarakat maka ialah yang akan terpilih menjadi pemimpin. Meskipun ia
juga pernah mengatakan tidak semua pemimpin laki-laki, pada umumnya laki-laki8,
7 https://magdalene.co/story/perempuan-di-sumbar-jadi-kepala-daerah-cuma-ilusi diakses
pada 24 Juli 2021 pukul 21:57 Wib.
8Interview Pribadi dengan M. Nasir, Ketua Majelis Ulama Nagari Paninjawan 2008-2020,
Paninjawan, 2 April 2021.
78
ketika penulis wawancarai. Meskipun tidak secara jelas dikatakan ada dalil Alquran
yang mengatakan kepemimpinan ninik mamak, namun M.Natsir menyebut ABS-SBK
adalah dalilnya.Berdasarkan pengamatan penulis, yang juga pernah mendapatkan
mata pelajaran muatan lokal Budaya Alam Minangkabau (BAM), memang syarat
untuk menjadi Penghulu atau mendapatkan gelar datuk ini, ada upacara adat
namanya Batagak Panghulu atau Batagak Gala. Jadi orang yang menjadi datuk
bukanlah orang sembarangan atau jelas asal usul keturunannya, senada dengan yang
dikatakan pendapat di atas. Maka dari itu ninik mamak dijadikan pemimpin dalam
adat berikut dijadikan pengurus dalam struktur KAN.
Meski ketua MUI Nagari 2008-2020, mengatakan tidak ada dalil alqurannya
secara spesifik, akan tetapi surah Al-Nisa ayat 34 “ar-rijaluqawwamuuna ‘ala
annisa” seringkali dibawakan saat adanya khutbah pernikahan, yang secara tak
langsung adalah legitimasi terhadap kepemimpinan laki-laki atas perempuan,
meskipun maksud ayat ini ialah di dalam rumah tangga. Akan tetapi, dipahami secara
luas oleh masyarakat bahwa kepemimpinan itu juga berlaku untuk ruang publik
termasuk politik.
Kendati demikian, Islam terpola pada ajaran dasar dan non dasar. Ajaran dasar
sifatnya abadi, tidak berubah , absolut. Sementara ajaran non dasar sifatnya relatif,
ijtihadi, tidak abadi dan bisa berubah seiring dinamika masyarakat serta
perkembangan sains dan teknologi. Ajaran dasar adalah ajaran yang termaktub dalam
Al-quran dan Sunnah mutawatir yang diyakini datangnya dari Allah Swt dan
Rasulullah Saw (misal Ibadah sholat, haji, berqurban) sedangkan ajaran non dasar
merupakan hasil ijtihad atau usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami ajaran
Islam dalam bentuk tafsir, interpretasi maupun pemikiran ulama yang menjelaskan
ajaran dasar dan implementasinya dalam kehidupan nyata. Menarik dicermati
menurut Musdah Mulia, sebagain besar dari ajaran Islam, terkhusus yang
menyinggung persoalan relasi gender, seperti perkwinan, pewarisan, busana
perempuan, kepemimpinan perempuan justru masuk dalam kategori ajaran non dasar
yang sifatnya ijtihadi. Sehingga, jika ditemukan penafsiran lama yang dinilai bias
79
gender dan bias nilai-nilai patriarki untuk dilakukan penafsiran baru dengan tujuan
agar pesan-pesan keislaman yang hakiki dan universal seperti persamaan,
persaudaraan, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan termasuk kesetaraan dan keadilan
gender.9
Lalu bagaimana hak politik perempuan dalam Islam? Bahwa secara jelas
Islam menjamin hak politik perempuan. Hal itu secara normatif disebutkan dalam
Alquran diantaranya:10
1. Adanya figur perempuan yang digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai
bidang kehidupan, terutama kemandirian dalam bidang Politik (al-istiqlal al-siyasah), seperti figur Ratu
Bilqis. Alquran menyebutnya sebagai pemimpin kerajaan super power ('arsyun 'azhim) yang terkenal
dengan kerajaan Saba. Hal ini bisa diketahui melalui Qs. Al-Mumtahanah ayat 12 dan An-Naml ayat 23.
2. Alquran juga menghimbau agar perempuan berani menyampaikan kebenaran (Qs. At-Taubah ayat 71)
sekaligus harus menentang pendapat publik (Qs. At-Tahrim ayat 12), dan berani melakukan gerakan
oposisi terhadap pemerintah yang tiranik
3. Perempuan harus mandiri dalam menentukan pilihan pribadinya (al-istiqlal Al -syakhshi) yang diyakini
kebenarannya (Qs. At-Tahrim ayat 11). Perempuan juga memiliki hak yang mulia di dalam menentukan
kehidupannya.Kesetaraan hak ini menjadi rahmat bagi laki-laki dan perempuan untuk saling memajukan
dan mengembangkan diri dalam berbagai bidang.11
Bagi Musdah Mulia interaksi ajaran agama dengan masyarakat yang sarat
dengan nilai-nilai menyebabkan ajaran agama yang sejatinya punya paham
kesetaraan gender mengalami distorsi sehingga berbagai interpretasi lahir karenanya
diperlukan interpretasi ulang terhadap teks-teks keagaaman agar membawa rahmat
bagi semuanya, termasuk laki-laki dan perempuan.12 Nassaruddin Umar juga sempat
9 Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk
Reinterpretasi dan Aksi ( Tangerang Selatan: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020, Cet. Pertama), h., 425.
10Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis., h., 426.
11 Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis h.,425
12Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis, h., 427.
80
menyinggung dalam tulisannya “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran”
bahwa disebutkan bahwa sama seperti yang disebut Musdah Mulia, namun, ia
menambahkan ada sejumlah kendala yang menyebabkan belum meratanya kesetaraan
gender diantaranya karena masalah tafsiran atau interpretasi terhadap ayat juga
disebabkan oleh kendala budaya yang sulit diseselesaikan. Mungkin budaya yang
dimaksud ialah budaya Patriarki.
Untuk secara ringkasnya mengenai pandangan hukum aktivitas politik
perempuan pada umumnya di Nagari Paninjawan jika ditinjau dari hukum positif dan
hukum Islam(pandangan hukum Islam ini penulis gunakan berdasarkan hasil
wawancara dengan Ketua MUI Nagari Paninjawan dan wawancara dengan pengurus
Kerapatan Adat Nagari Paninjawan), lebih jelasnya dapat kita lihat di tabel berikut
ini:
Jabatan Hukum Positif Hukum Islam
Ninik Mamak Bisa Tidak bisa
Ketua Kerapatan Adat Nagari Bisa Tidak Bisa
Pengurus Kerapatan Adat Nagari Bisa Tidak Bisa
Wali Nagari Bisa Bisa
Kepala Jorong Bisa Bisa
Partai Politik Bisa Bisa
Berdasarkam tabel di atas, dapat diambil satu kesimpulan bahwa pandangan
hukum Islam terkait kepemimpinan laki-laki yang jabatannya pun juga harus diisi
oleh laki-laki adalah jabatan yang berada dalam pemerintahan adat yang belum
diakomodir cara pengisian jabatannya oleh hukum positif seperti Ninik Mamak, Ketua
KAN dan Anggota KAN. Sementara untuk jabatan yang lain yang tata cara
pengisiannya sudah diakomodir oleh hukum positif (Peraturan Daerah Sumatera
81
Barat No.7 Tahun 2018 tentang Nagari dan juga Perda Kabupaten Solok Nomor 7
tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari) seperti Wali Nagari dan Kepala Jorong bisa
juga diduduki oleh perempuan. Hanya saja terkait hak politik perempuan di dalam
KAN belum diatur oleh hukum positif.
Bentuk pemerintahan Nagari yang berlaku di Minangkabau umumnya dan
khususnya di Nagari Paninjawan merupakan salah satu bentuk pemerintahan di dalam
masyarakat adat yang masih lestari dan diperkuat dengan adanya peraturan daerah.
Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 18B ayat 2 yang berbunyi: “Negara
mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang.”
Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) diketahui berfungsi membina dan
mengembangkan serta memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan sengketa
Sako dan Pusako dalam Nagari merupakan lembaga pemerintahan Ninik Mamak.
Sebagai bentuk pemerintahan adat, KAN merupakan representasi dari keterwakilan
kepala suku di dalam pemerintahan Nagari.
Adanya pemerintahan adat yang ada di Minangkabau merupakan suatu wujud
adanya pluralisme hukum di Indonesia. Pengadopsian hukum adat ke dalam hukum
positif menjadikan kearifan lokal di dalam masyarakat adat tetap terjaga.
82
BAB V
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi hak politik perempuan di nagari Paninjawan berupa
penggunaan hak politik selaku pemilih dalam pemilu, mengisi jabatan
publik seperti menjadi aparatur Pemerintah Nagari (Kaur, staff hingga
kepala jorong), hak mencalonkan menjadi Wali nagari (eksekutif) tahun
2017 meskipun belum sempat terpilih karena kurangnya dukungan suara,
salah seorang perempuan (pernah terpilih menjadi anggota DPRD di fraksi
Demokrat selama 5 tahun), beberapa perempuan saat ini aktif di berbagai
bidang (PKK, BKMT, lembaga Bundo Kanduang, Dasa Wisma,
Gabungan Kelompok Tani dan lainnya).
2. Implementasi hak politik perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari
(KAN) Paninjawan tidak sesuai dengan hukum positif, sebab hukum
positif yang berlaku di Indonesia memberi peluang sama untuk semua
jabatan bisa dipegang oleh laki-laki ataupun perempuan dari jabatan
tertinggi hingga terendah. Namun KAN hanya memberi ruang kepada
laki-laki untuk menjadi pemimpin. Sedangkan dari perspektif hukum
Islam implementasi hak politik perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari
(KAN) Paninjawan sesuai dengan pendapat ulama klasik yang
memestikan pemimpin harus laki-laki. Sementara menurut hukum Islam
kontemporer, sebagaimana dianut oleh kaum feminis, implementasi hak
politik perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjawan tidak
sesuai dengan hukum Islam dalam tafsir baru yang meniscayakan
perempuan dapat memegang semua jabatan politik.
83
A. Saran
Menurut kepada penelitian yang sudah dilakukan, penulis bisa memberikan
saran-saran sebagai berikut:
1. Kepada Pemerintah agar dapat memperhatikan, mengenalkan dan
melestarikan pemerintahan adat, terutama di Nagari Paninjawan untuk
menjaga kearifan lokal masyarakat setempat.
2. Kepada perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian di Indonesia
untuk memperbanyak kajian ilmiah mengenai pemerintahan di dalam
masyarakat adat yang ada di Negara ini, terutama kampus Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Kepada para mahasiswa agar bisa mengkaji hukum, masyarakat maupun
pemerintahan adat yang ada di Indonesia untuk memperkaya khazanah
literatur mengenai hukum dan masyarakat adat.
4. Kepada pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai hukum dan
masyarakat adat agar melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi.
82
BAB V
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi hak politik perempuan di nagari Paninjawan berupa
penggunaan hak politik selaku pemilih dalam pemilu, mengisi jabatan
publik seperti menjadi aparatur Pemerintah Nagari (Kaur, staff hingga
kepala jorong), hak mencalonkan menjadi Wali nagari (eksekutif) tahun
2017 meskipun belum sempat terpilih karena kurangnya dukungan suara,
salah seorang perempuan (pernah terpilih menjadi anggota DPRD di fraksi
Demokrat selama 5 tahun), beberapa perempuan saat ini aktif di berbagai
bidang (PKK, BKMT, lembaga Bundo Kanduang, Dasa Wisma,
Gabungan Kelompok Tani dan lainnya).
2. Implementasi hak politik perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari
(KAN) Paninjawan tidak sesuai dengan hukum positif, sebab hukum
positif yang berlaku di Indonesia memberi peluang sama untuk semua
jabatan bisa dipegang oleh laki-laki ataupun perempuan dari jabatan
tertinggi hingga terendah. Namun KAN hanya memberi ruang kepada
laki-laki untuk menjadi pemimpin. Sedangkan dari perspektif hukum
Islam implementasi hak politik perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari
(KAN) Paninjawan sesuai dengan pendapat ulama klasik yang
memestikan pemimpin harus laki-laki. Sementara menurut hukum Islam
kontemporer, sebagaimana dianut oleh kaum feminis, implementasi hak
politik perempuan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjawan tidak
sesuai dengan hukum Islam dalam tafsir baru yang meniscayakan
perempuan dapat memegang semua jabatan politik.
83
A. Saran
Menurut kepada penelitian yang sudah dilakukan, penulis bisa memberikan
saran-saran sebagai berikut:
1. Kepada Pemerintah agar dapat memperhatikan, mengenalkan dan
melestarikan pemerintahan adat, terutama di Nagari Paninjawan untuk
menjaga kearifan lokal masyarakat setempat.
2. Kepada perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian di Indonesia
untuk memperbanyak kajian ilmiah mengenai pemerintahan di dalam
masyarakat adat yang ada di Negara ini, terutama kampus Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Kepada para mahasiswa agar bisa mengkaji hukum, masyarakat maupun
pemerintahan adat yang ada di Indonesia untuk memperkaya khazanah
literatur mengenai hukum dan masyarakat adat.
4. Kepada pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai hukum dan
masyarakat adat agar melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi.
84
LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA1
Rhamadannis: Kira-Kira kapan KAN Paninjawan terbentuk? Tanggal atau tahun
atau abad ke berapa?
Burhan Ali : KAN sudah ada sejak kemerdekaan, terbentuknya KAN kira-kira
tahun 1982 sudah terbentuk Kerapatan Adat
Rhamadannis : Apa saja program KAN untuk nagari dari tahun 2014-2020?
Burhan Ali : peran KAN untuk nagari sebenarnya banyak, pertama, masalah
sengketa harta pusaka, jadi kalau pembangunan tentu minta izin
ke ninik mamak mana tanah yang berperkara itu masalah harta,
kemudian masalah pembangunan. Supaya jangan terhambat
pembangunan di nagari tentu kepada anggota KAN berkonsultasi.
Rhamadannis : kemudian apa pak program yang lain?
Burhan Ali :program yang termasuk persembahan adat di Jorong. Yang
sebenarnya program KAN ini sudah termasuk kepada program
MUI (Majelis Ulama Nagari) dia berkaitan. Dia disatukan
programnya ; pasambahan adat, sholawat Dulang, Barzanji. Itu
kan program untuk masyarakat jatuhnya masuk program MUI dan
ninik mamak juga ada bagiannya ; malin,pucuak, monti,
dubalang, andiko.Malin ini yang membuat program untuk :
mengurus jenazah, menyolatkan mayat, Barzanji, sholawat
dulang, persembahan adat itu semuanya sudah berjalan di jorong-
jorong itu salah satu programnya yang berkaitan dengan nagari.
Seperti ninik mamak programnya melantik ninik mamak.
Rhamadannis: Berarti terdapat penghulu pucuk, malin, manti, dubalang,
kemudian andiko ?
Burhan Ali : penghulu pucuk terlebih dahulu, kemudian monti monti ini sebentuk
dengan DPR, kemudian dubalang ini parik pamaga nagari
namanya, kemudian baru malin yang kerjanya untuk
memandikan mayat, mengkafani mayat itu yang bekerja malin.
Rhamadannis: kalau penghulu Pucuk?
85
Burhan Ali: kalau yang penghulu Pucuk ini berarti tinggi, tahu segalanya. Yang
memiliki anak buah banyak itu andiko namanya
Rhamadannis: anak buah itu maksudnya apa Mak ?
Burhan Ali : anak buah ini, setiap suku kan memiliki andikonya. Orang banyak
ini disebut anak buah oleh andiko
Rhamadannis : berarti masalah harta dan kerjasama dengan MUI Nagari ?
Burhan Ali : masalah harta itu ninik mamak yang punya, dari nagari Paninjawan
ini terbagi dari tigo suduik namonyo. Suduik yang partamo itu
limo panjang jo bendang itu namanya empat niniak, limo singkek
dan guci nan limo niniak , sumpadang jo piliang lapan niniak
namonya.
Rhamadannis : maksudnya ?
Burhan Ali : itu kan tiga onggok namanya, suku semuanya enam . Yang enam ini
dibagi tiga Suduik yang partamo itu limo panjang jo bendang itu
namanya empat niniak, limo singkek dan guci nan limo niniak ,
sumpadang jo piliang lapan niniak namonya.
Rhamadannis :nagari tigo suduik tadi ya mak?
Burhan Ali: Nah iya, nagari dibagi tiga, itulah yang hak ninik mamak namanya.
Jadi nagari ini yang punya kan ninik mamak di pemerintahan
istilahnya kini.
Rhamadannis : program KAN udah yang tadi Mak?
Burhan Ali: iya, prorgam KAN iya itu, membantu pemerintahan nagari di dalam
masalah sengketa harta, jadi kalau masalah pembangunan jadi
tidak terhambat. Karena itulah namanya disebut tungku tigo
sajarangan (KAN, Wali Nagari, BMN) itu yang disebut tungku
tigo sajarangan tali tigo sapilin namanya. Jadi supaya jangan
tersendat pembangunan nagari masalah pembangunan. Bersidang
dia ada sanak kemenakannya yang melarang pembangunan jalan
itu kepada KAN pergi mengadunya. KAN nanti memanggil ninik
mamak siapa yang kira-kira punya harta.
Rhamadannis : kenapa bidang pemberdayaan bundo kanduang garisnya sejajar
dengan bidang yang lain di dalam bagan struktur KAN
86
Paninjawan, apakah bidang bundo kanduang hanya sebatas
bidang yang berada di bawah KAN?
Burhan Ali: yang bundo kanduang ini dan KAN ialah ninik mamaknya dia
sejalan. Cuma programnya yang bundo kanduang ini masalah
untuk baralek-baralek, masalah kanala-kanala, turun mandi,
menjemput anak, itu bundo kanduang yang mengurus. Jadi
bundo kanduang ini setiap ninik mamak yang 42, maka 42 pula
bundo kanduangnya. Jadi setiap ninik mamak itu seorang bundo
kanduangnya.
Rhamadannis : berarti istri ninik mamak?
Burhan Ali: bukan istri ninik mamak, tapi menurut sukunya. Misalnya seperti
saya guci suku saya adik saya seorang yang menjadi bundo
kanduangnya . Bundo kanduang ini bukan istrinya tapi adik atau
saudaranya mamak itu yang disebut bundo kanduang. Oleh sebab
itulah makanya sejajar bundo kanduang jo niniak mamaknya.
Rhamadannis: apa saja bentuk koordinasi KAN dan bundo kanduang dalam tahun
2014 -2020?
Burhan Ali : koordinasi bundo kanduang dan KAN ini umpamanya masalah
baralek-baralek (misalnya: pergantian ninik mamak) tentu
berkoordinasilah ninik mamak dan bundo kanduang ini,
umpamanya di sudut mana yang akan menukar ninik mamak
setelah itu ninik mamak akan menyampaikan kepada bundo
kanduang“orang baralek tuka niniak mamak kita membawa
dulang kesana. Yang akan dibawa kesana misalnya; beras satu
sukat, nanti menujung kita kesana” . 42 niniak mamak maka 42
pula dulangnya. Kemudian balarak, umpamanya misalnya
baralek tuka niniak mamak urang limo panjang di rumah gadang
mana berarti balarak kesana itu masalah batuka niniak
mamak.Di dalam samba-samba baralek nikah kawin apa yang
tidak cocok umpamanya kalau bertimbang adat malamnya, yang
biasanya aturan dari ninik mamak samba boleh tiga :
rendang,gulai, dan samba godok. Itu yang seharusnya samba
baradat, jadi karena bundo kanduang menyampaikan ke
masyarakatnya ee malu kita, itu disilakanlah. Yang samba adat
itu dia tiga jenis. Itu contoh konsultasi antara ninik mamak dan
bundo kanduang. Kemudian masalah manjalang-manjalang
sehabis lebaran kan ada pengantin baru menemui sumandannya
87
yang biasanya tidak boleh banyak manajalang harus ada pula
ninik mamak mengatakan ke bundo kanduang “ untuk menjalang
ini supaya jangan mubazir buatlah, menjalang boleh tempat
mertua satu, tempat kakak laki-laki satu itu yang biasa” tapi
karena orang kampung ini merasa malu dan tidak mau disalahkan
Rhamadannis : berarti koordinasi ada kan pak. Selanjutnya, apakah tidak adanya
perempuan di dalam KAN ada kaitannya dengan pandangan
agama, jika ada kaitannya dengan agama seperti apa bentuk
keterkaitannya?
Burhan Ali : ada, masalah agama kan yang mendidik anak kemenakan ini kan
bundo kanduang, kemudian masalah anak-anak mengaji bundo
kanduang yang akan memberitahukan kepada masyarakat banyak,
sanak dan kawan-kawannya. Ini peraturan dari nagari oleh karena
kita sebagai bundo kanduang tentu mengatakan kepada tetangga
kita untuk magrib mengaji al-quran, subuh berjama’ah itu bundo
kandung, memandikan mayatlah yang kerja menyampaikan.
Karena dia yang dekat dengan anak –anak. Kalau keterkaitan
dengan agama itu banyak sebenarnya.
Rhamadannis: Bagaimana cara perempuan menyampaikan aspirasinya untuk
disampaikan dalam musyawarah KAN untuk pembangunan
nagari, mengingat isi KAN adalah semuanya laki-laki sedangkan
salah satu peran KAN adalah pembangunan nagari , jika seorang
perempuan punya gagasan untuk pembangunan nagari bagaimana
menyerap aspirasi perempuan tersebut sehingga bisa disampaikan
di dalam musyawarah KAN?
Burhan Ali : KAN ini, dia ada program rapatnya. Misalnya KAN rapat masalah
adat, masalah pemerintahan, masalah kemenakan. Maka yang
rapat ini nanti ada tiap bundo kanduang dia musyawarah rapatnya
dan disampaikannya . Pokoknya yang program KAN harus
berjalan dengan bundo kanduangnya
Rhamadannis : tapi kalau waktu di balai-balai adat itu bundo kanduang tidak ikut?
Burhan Ali : kalau rapat gabungan ikut, kalau tidak tidak ikut. Kalau KAN rapat
dia pula. Programnya dari nagari kan adapula untuk KAN ada
untuk lembaga-lembaga di nagari ada pula ( lembaga KAN ,
bundo kanduang, lembaga pemda) dia berbeda-beda. Nanti baru
disatukan. Misalnya : rapat menjelang puasa, KAN, bundo
88
kanduang apa programnya dalam menyambut Tim Ramadhan apa
programnya; ini yang dari KAN ini yang dari bundo kanduang
disampaikan di masyarakat nanti. Sebelum Tim Ramadhan itu
turun kita rapat terlebih dahulu seluruh lembaga. Tergantung
nagari kalau dia undang seluruh lembaga datang kalau tidak
berjalan sendiri saja nagari itu. Bisanya rapat
Rhamadannis : berarti pisah rapat bundo kanduang dengan KAN pak?
Burhan Ali: kalau masalah organisasinya memang pisah tapi untuk bersamaan
bisa pula rapatnya.
Rhamadannis : Jika ada aspirasi dari perempuan seperti apa bentuk aspirasi
perempuan yang disampaikan dalam musyawarah KAN
Paninjawan tahun 2014-2020
Burhan Ali: misalnya bundo kanduang mengatakan “ Mamak ini tidak cocok oleh
kami rasanya. Umpamanya masalah timbang adat kalau bisa
timbang adat ini seperti itu ...hendaknya” itu nanti ditampung
dan dibawa ke kerapatan adat . setelah dirapatkan dan ada
kesepakatan baru di banding . aspirasi itu diminta terlebih dahulu
apa masalahnya,berarti rapat KAN disampaikan oleh bundo
kanduang . nanti masuk surat lalau di musyawarhakan
dirembukkan di dalam rapat. Kini kemenakan yang hendak
beristri tentu ada surat dari ninik mamaknya . Begini caranya
yang bagus itu dimusyawarhkan baru dirembukkan secara
bersama dan menjadi keputusan KAN Paninjawan
Rhamadannis: berarti KAN ini organisasi ninik mamak ya pak?
Burhan Ali: iya, organisasi ninik mamak KAN ini.
Rhamadannis: berarti Bundo kanduang ini di KAN tidak ada?
Burhan Ali: di KAN ini bundo kanduang itu aja kaitannya. Yang bundo kanduang
ini dia punya program sendiri. Bundo Kanduang tidak terlepas
dari KAN .
Rhamadannis: tapi mengapa di dalam rapat KAN itu semuanya niniak mamak
dan laki-laki? Kenapa bundo kanduang tidak ikut rapat di balai-
balai? Apa alasannya?
Burhan Ali: alasannya, kalau KAN berarti program ninik mamak pula, dan bundo
kanduang program bundo kanduang pula yang dia rapatkan.
89
Karena secara organisasi terpisah, tapi program untuk ke nagari
paninjawan dia tetap satu. Masalah adat, baralek manikahan tadi
itu satu programnya. Kalau kemajuan untuk bidang perempuan
bundo kanduang. Cuma cara rapatnya berbeda.
Rhamadannis: saya pikir KAN itu seperti DPR nya campur laki-laki dan
perempuan ninik mamak bundo kanduang disana tidak sepeti itu
ya pak?
Burhan Ali: Tidak, kalau rapat itu 42 ninik mamak 42 pula yang rapat. Bundo
kanduang seperti itu pula 42 bundo kanduangnya 42 pula dia
yang rapat.
Rhamadannis : saya pikir tadi itu, campur laki-laki dan perempuan itulah
alasannya kenapa tidak boleh bundo kanduang ikut di rapat
KAN gara-gara agama tidak boleh laki-laki dan perempuan
bercampur
Burhan Ali: tidak, bukan masalah itu.
Rhamadannis: oh.. berarti memang secara organisasinya beda-beda seperti itu
Burhan Ali: Nah, Iya
Rhamadannis : Tapi keterkaitannya ada kan pak?
Burhan Ali: tentu saja terkait, bundo kanduang kan kemenakan awak (mamak)
90
SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Saya yang bertanda tangan di bahwa ini:
Nama : Burhan Ali Dt. Bagindo Kotik
Sebagai : Narasumber
Menerangkan bahwa :
Nama : Rhamadannis
NIM : 11170453000025
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 31 Maret 2021,
sehubungan dengan penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul.
“Hak Politik Perempuan Dalam Kerapatan Adat Nagari Paninjawan
Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam”.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Paninjawan, 31 Maret 2021
Pewawancara Narasumber
Rhamadannis Burhan Ali Dt. Gindo Kotik
91
TRANSKRIPWAWANCARA2
Rhamadannis : Perempuan di dalam KAN sebagai apa Pak?
Syafril Ilyas : sebagai bundo kanduang
Rhamadannis : KAN itu independen ?
Syafril : Iya
Rhamadannis : Apa Fungsi dan peran KAN Pak ?
Syafril Ilyas : Mungkin dari pengertian dulu. Pengertian KAN Ialah lembaga
perwakilan musyawarah mufakat adat tertinggi yang telah ada dan
diwarisi secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat adat
nagari Minangkabau. Fungsinya menjaga dan melestarikan
adat sabatang panjang dan adat salingka nagari. perannya
sebagai lembaga yang berperan “kusuik manyalasai, karuah
mampajaniah” sesuai dengan koridor “ adat bersendi syara’,
syara’ bersendi kitabullah” dan adat salingka nagari.
Rhamadannis : Apa yang dimaksud dengan adat sabatang panjang?
Syafril Ilyas : adat sebatang panjang ialah, adat yang disusun oleh Datuah
Parpatih Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan yang diwarisi
secara turun-temurun di Alam Minangkabau
Rhamadannis: kalau pengertian dari adat salingka nagari?
Syafril Ilyas : Adat salingka nagari ialah tata krama kehidupan masyarakat adat
di nagari yang disusun oleh pemangku adat di nagari berdasarkan
musyawarah dan mufakat yang mengacu (merujuk) kepada adat
sabatang panjang.
Jadi apa yang ada disini (nagari Paninjawan) belum tentu sama
dengan yang ada di Tanjung Balik, belum tentu sama dengan
92
Labuah panjang, bisa jadi ada yang sama, itulah pengertian adat
salingka nagari.
Kalau adat sabatang panjang tadi apa yang ada di Minangkabau
ada di seluruh nagari. contohnya yang mudah misalnya: niniak
mamak itu pakaiannya hitam maka dimana saja di wilayah
Sumatera Barat dia tetap hitam bajunya. Contoh lain marawa (
bendera) di mana saja wilayah di Sumatera Barat yang marawa
tetap sama warnanya yakni hitam, kuning, dan merah. Itu
merupakan adat sabatang panjang ada banyak contohnya Cuma
hanya itu yang mudah dipahami.
Kalau tadi kan dari segi lambang, dari segi pelaksanaan adat
contohnya: pinang-meminang, pinang – meminang berbeda dengan
lamar-melamar, kalau di luar Sumatera Barat orang melamar tidak
meminang bisa saja berhitung dia membawa jodohnya ke rumah
ayah dan ibunya, jika setuju maka diterimanya maka itu melamar
namanya. Kalau meminang tidak ada orang lain yang datang
contohnya kamu sudah ada menjalin hubungan dengan seorang
laki-laki nanti orang yang kesana itu utusan (mamak, niniak
mamak, induak) itu yang dikatakan meminang beda dengan
melamar tadi kalau intisarinya sama. Tapi khusus Minangkabau
tidak boleh orang melamar tetapi meminang. Berarti itu adat
sabatang panjang dimana saja di Sumatera Barat pokoknya
Minangkabau dan orang minang. Cuma bedanya lagi bagaimana
cara orang Sibarambang meminang, bagaimana cara orang Katialo
meminang itulah yang dikatakan adat salingka nagari. Meminang
itu adat sabatang panjang tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun
majunya negara ini, asalkan dia orang Minang tetap pergi
meminang.
93
Rhamadannis : KAN itu tadi merupakan lembaga perwakilan dan musyawarah
adat. Bagaimana caranya Pak, berapa orang ?
Syafril Ilyas: Yang bermusyawarah itu seluruh anggota KAN
Rhamadannis : anggota KAN berapa jumlahnya pak?
Syafril Ilyas : kalau untuk Nagari Paninjawan 42 orang seluruhnya
Rhamadannis : laki-laki semuanya?
Syafril Ilyas : Iya, laki-laki. Di nagari lain beda lagi KAN itu dipilih penghulu
pucuk saja semuanya. Kalau di Paninjawan seluruhnya kaum itu
datuknya jadi anggota KAN semuanya.
Rhamadannis : seluruhnya niniak mamak menjadi anggota KAN berarti ada
ketuanya ?
Syafril Ilyas: Iya, kalau secara organisasi dia punya kepengurusan. KAN itu ialah
sebuah lembaga dan dia punya pengurus. Stuktur kepengurusan
KAN sebagai berikut:
Ketua : Burhan Ali Datuak Gindo Kotik
Wakil ketua : Datuak Pono Marajo
Sekretaris : Syafril Ilyas Datuak Misagumi
Bendahara : Datuak Penghulu Kayo
Ketua ketua Bidang:
1. Bidang pelestarian adat
2. Bidang ekonomi pembangunan dan kekayaan nagari
3. Bidang agama dan kemasyarakatan
4. Bidang pemberdayaan
94
Rhamadannis: Dalam musyawarah dan mufakat adat itu biasanya
memusyawarahkan apa saja ?
Syafril Ilyas: pertama, kemajuan organisasi; kedua, pembangunan nagari; ketiga,
kasus- kasus di nagari ( kasus-kasus adat) dan sengketa di nagari.
Rhamadannis : Ada rapat tahunan, bulanan dan sebagainya Pak?
Syafril Ilyas : ada
Rhamadannis : Cara musyawarahnya di suatu tempat atau di masjid atau dimana?
Syafril Ilyas : Di Balai-balai adat tempat musyawarahnya, itu sebagai istananya,
itu kantornya. Kalau untuk KAN Paninjawan itu
musyawarahnya 4 kali setahun itu rapat periodik. Untuk memilih
anggota KAN baru sekali 3 tahun (untuk pengurus barunya)
kemudian ada rapat insidental( tidak ada jadwal rapat tapi ada
kasus yang di rapatkan).
Rhamadannis : Berarti Musyawarah mufakat seperti biasa ya Pak?
Syafril Ilyas: iya duduk di Balai-balai adat bersama-sama, foto saja nanti Balai-
Balainya bisa masuk ke dalam dia tidak digembok buka saja
gerbangnya.
Rhamdannis : kan yang di musyawarahkan ialah kemajuan organisasi,
pembangunan nagari dan kasus-kasus adat dan sengketa yang ada
di nagari berarti yang membahasnya niniak mamak semuanya?
Syafril Ilyas: iya, tapi yang terkait adat contohnya nagari akan membuat program
pembangunan jalan misalnya. Jalan ini ternyata terpakai tanah
warga bermacam suku tanah terpakai, untuk menjernihkan tanah itu
maka KAN mempunyai tugas. Tapi Alhamdulillah di nagari
Paninjawan belum ada kasus seperti itu. Karena selama ini sudah
membudaya sejak dulunya apabila ada tanah terpakai untuk
pembangunan umum dan dia ikut menikmati maka tidak ada kasus.
95
Rhamadannis : Apakah bundo kanduang tidak diikutkan dalam musyawarah, Pak?
Syafril Ilyas: Tidak, bundo kanduang dia perannya di kaum wanita, kalau dalam
adat istiadat ada pula yang urusan kaum ibu nanti itu bundo
kanduanglah yang menyusun.
Rhamadannis: Memang dari dulunya seperti itu Pak?
Syafril Ilyas: Iya, dari dulu
Rhamadannis : Berarti memang pisah bundo kanduang dengan KAN?
Syafril Ilyas :Pisah, tetapi secara koordinasi dia tetap ada. Tapi KAN tidak bisa
memerintah bundo kanduang. Tapi koordinasi tetap ada garis
putus-putus tibanya kalau di nagari.
Rhamadannis: Oh, berarti tetap ada koordinasi, Contohnya Pak?
Syafril Ilyas: contohnya, ada acara baralek –baralek berapa boleh buat makanan
nanti aturan itu dibuatnya oleh bundo kanduang disahkan bersama
KAN. Kalau kita di Paninjawan urusan menjujung-jujung dulang,
jalang- manjalang itu bundo kanduang yang punya peran.
Kemudian pembinaan kaum ibu di nagari Paninjawan maka bundo
kanduang yang membina dari segi adat.
Rhamadannis: sewaktu pemilihan wali nagari sebelum Pak Darsel ada perempuan
yang mencalonkan menjadi wali nagari iya kan Pak? Berarti di
Paninjawan itu perempuan boleh mencalonkan maksud saya bundo
kanduang boleh mencalonkan menjadi wali nagari?
Syafril Ilyas: Boleh, kalau itu merupakan aturan negara, karena itu hak
individunya, hak asasi warga negara boleh dicalonkan dan
mencalonkan.
Rhamadannis: Dua orang iya kan Pak calon peremmpuan yang kemaren
mencalonkan diri ?
96
Syafril Ilyas: Iya kebetulan dua yang masuk
Rhamadannis: Nama lengkap mereka siapa Pak?
Syafril Ilyas: Agustini (Almarhumah), dan Emiarti Malih calon wali nagari tahun
2017
Rhamadannis: Berarti seperti itu ya Pak, kalau di adat itu ada pembagiannya KAN
Berarti KAN dan Bundo kanduang urusan bundo kanduang, tapi
kalau bundo kanduang ingin gabung di politik, di partai politik sah
dan tidak ada larangan?
Syafril Ilyas: Atas nama perempuan boleh, tapi atas nama bundo kanduang tidak
boleh (atas nama organisasi tidak boleh)
Bundo kanduang sebenarnya dalam pemahamannya ada dua.
Pemahaman yang pertama, bundo kanduang ialah wanita yang
terkait langsung dengan ninik mamak, dunsanaknya atau
kemenakannya itulah bundo kanduang asli. Contohnya : saya
menjadi datuk, maka saudara perempuan saya itu langsung menjadi
bundo kanduang, kalau dia tidak mau maka diambil kemenakan
untuk menjadi bundo kanduang) itulah yang dimaksud terkait
langsung.
Dalam pemahaman kedua, seluruh wanita (seluruh perempuan)
yang telah menikah itu disebut bundo kanduang tapi dia tidak
termasuk dalam organisasi. Misalnya: Si Rat sudah menikah
disebut bundo kanduang)
Rhamadannis : Berarti kalau tidak mendaftar di organisasi bundo kanduang berarti
bukan bundo kanduang?
Syafril Ilyas: Tidak dalam organisasi bundo kanduang, tapi namanya bundo
kanduang juga. Jadi pengertian bundo kanduang tadi ada dua
macam. Kalau dalam organisasi itu yang berkaitan langsung
97
dengan ninik mamak itu dalam organisasi. Tapi kalau yang dalam
konteks Minangkabaunya yang dikatakan bundo kanduang itu
universalnya seluruh wanita yang sudah menikah itu menjadi
bundo kanduang.
Rhamadannis : kalau data-data mengenai sejarah KAN itu ada pak, bagaimana
KAN itu dulunya terbentuk?
Syafril Ilyas: intinya saja saja di catat kalau sejarahnya panjang. Tidak usah
dicatat cerita saja. Jadi awal cerita, dulunya negara kita dijajah oleh
Belanda. Satu-satunya daerah yang tidak bisa dikuasai secara
mutlak oleh Belanda ialah Minangkabau kemudian Aceh,
kemudian Jogyakarta itulah daerah yang tidak bisa dikuasai secara
mutlak oleh Belanda. Bahkan sampai merdeka Belanda tidak bisa
masuk ke Jogyakarta.
Dan khusus untuk Minangkabau itu peran ninik mamak itu kuat.
Bahkan dulu-dulu waktu saya kecil yang menjadi wali nagari itu
harus ninik mamak. Sudah zaman orde baru dan reformasi sekarang
itu bisa orang cerdik yang bisa menjadi wali nagari, kalau sebelum
itu tidak. Cerdik benarlah ialah tapi bukan ninik mamak tidak tidak
terpilih menjadi wali nagari. kalau di zaman penjajahan yang
menjadi wali nagari harus ninik mamak untuk Sumatera Barat.
Jadi kembali ke belakang karena sudah dapat Belanda itu duduk di
Minangkabau dia selalu kalah tidak pernah dia menang. Karena,
yang punya peran pimpinan dan komando itu ninik mamak. Kalau
ninik mamak berkata jangan serbu maka tidak disebu kalau ninik
mamak berkata serbu maka Belanda akan diserbu dan akan
membuat Belanda kocar-kacir.
Jadi, dengan dasar itulah timbul pemikiran Belanda kalau seperti
ini caranya harus didekati ninik mamak bukan dilawan. Maka para
penghulu dan datuk di Sumatera Barat ( di Minangkabau) harus di
98
dekati. Maka didekatilah oleh Belanda. Bagaimana cara belanda
mendekati? kalau dia ingin pangkat diberi pangkat, kalau ingin
kekayaan diberi kekayaan, apa yang menjadi keinginan diberikan.
Sehingga dekatlah ninik mamak dan Belanda, siapa yang dekat?
Tentunya yang mendapatkan tadi. ( misalnya: saya dekat dengan
Belanda dan Si B tidak dekat, tentu Si B akan mengacaukan
Belanda dengan cara memimpin kemenakannya atau mengerahkan
pasukan agak sepuluh orang) lalu apa akibat seperti itu? Maka,
terbesitlah pikiran Belanda bahwa harus dipilih ketua ninik
mamak ini satu orang. Waktu zaman Belanda disebut namanya
Penghulu kapalo. Jadi orang yang dipilih menjadi Penghulu
Kepala ini oleh Belanda syaratnya ada tiga:
1. Bagak ( kuat/ berani)
2. Niniak mamak berpangkat datuak
3. Cadiak (cerdik/ cerdas) kalau bisa kaya
Tapi oleh Belanda waktu itu ada orang yang cerdik, berani atau
jagoan, dan juga seorang dukun tapi bukan niniak mamak diambil
orang tersebut oleh Belanda untuk menjadi penghulu pucuk dan
diberikan gelar datuk padanya. Kalau misalnya terjadi insiden
penyerangan kepada Belanda, maka akan dianalisis oleh Belanda
suku mana yang menyerang (misalnya: suku Limo Panjang) maka,
diperintahkanlah oleh Belanda kepada Penghulu Kepala. Maka,
terpanggillah ninik mamak suku Limo Panjang oleh penghulu
kepala maka diamcamlah suku Limo panjang walaupun dia benar
dalam perjuangannya.
Setelah kita merdeka, Belanda tidak ada lagi. Makanya penghulu
kepala tadi tetap berlanjut. Setelah ditata negara ini dan ditata adat
Minangkabau dengan baik maka penghulu kepala ini diberhentikan
ditukar namanya menjadi Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Tapi
99
sempat terjadi kekosongan terlebih dahulu kira-kira kurang lebih
sepuluh tahun. Yang mempelopori disusunnya ialah pemerintahan
yang sampai kepada gubernur seluruhnya ialah ninik mamak.
Contohnya: Bagindo Azizkan, Bupati dahulu Sutan Pamuncak,
karena bupati-bupati walikota-walikota dan gubernur-gubernur ini
ninik mamak maka disusunlah waktu itu. Sampai kini menjadi
KAN. Jadi, lembaga-lembaga itu kalau di nagari namanya KAN,
kalau di kecamatan dan kabupatan namanya LKAM.
Rhamadannis: berarti di bawah keputusan gubernur?
Syafril Ilyas: Bukan keputusan tapi SK Gubernur, saya lupa SK nya. Kalau di
Provinsi namanya LKAAM ( Lembaga Kerapatan Adat Alam
Minangkabau). Itu beda sebutannya, kalau perannya itu semakin
luas kalau di kabupaten dia daerah (Misalnya : LKAM kabupaten
Solok) kalau provinsi sudah seluruh Minangkabau.
Rhamadannis: Berarti KAN di tiap-tiap nagari itu berbeda?
Syafril Ilyas: Apanya?
Rhamadannis: Sistemnya atau sama saja 42 orang?
Syafril Ilyas: Beda, ada nagari yang 18 orang saja, ada yang 17 orang saja, kalau
kita disini seluruhnya ninik mamak.
Rhamadannis: kenapa harus 42?
Syafril Ilyas: Tidak harus, Cuma kita waktu itu berpikir supaya jangan ada
diskriminasi antar ninik mamak. Contohnya: suku Limo panjang
ninik mamaknya 8; urang Piliang ninik mamaknya 8; urang
Sumpadang ninik mamaknya 8, umpamanya kita hanya butuh 24
anggota KAN saja. Bisa jadi nanti ada satu suku yang tidak
terambil menjadi anggota KAN tapi ada satu suku yang dominan.
Berarti kalau di DPR sudah besar partainya, maka partai yang besar
100
yang berkuasa. Maka tidak menjadi lembaga musyawarah
mufakatlah ia. Kalau lembaga musyawarah ini asasnya
musyawarah dan mufakat. Jika seperti tadi dipilih-pilih seperti itu
maka yang lain akan berkata “ kami bukan anggota KAN, terserah
anggota KAN saja”, jadi satu kebijakan itu dibuat maka
dilibatkanlah seluruh ninik mamak.
Syafril Ilyas: Ada peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2018 kalau saya tidak salah
itu tentang kepemimpinan adat Sumatera Barat bisa saja namanya
salah tapi pengertiannya seperti itu. “ Di setiap nagari di Sumatera
Barat itu yang boleh menjadi wali nagari adalah ninik mamak” itu
intinya. Kemudian “ Anggota KAN itu paling banyak 24 paling
sedikit 19”. Kemudian “ Organisasi itu akan digaji oleh pemerintah
daerah dan harus membuat perda tentang itu” kalau sekarang KAN
tidak ada honornya. Kalau tadi kan Pergub sekarang buat perda
tentang itu. Alhamdulillah, hingga sekarang belum ada satu nagari
pun yang membuat , hingga sekarang tidak terwujud. Belum ada di
SUMBAR apalagi daerah-daerah baru seperti Dharmasraya, Solok
Selatan, Pasaman Barat. Baik daerah lama maupun baru sulit
membuatnya dan itu adalah salah satu pergub yang belum
terwujud.
Rhamadannis: Pengertian ninik mamak apa?
Syafril Ilyas: ninik mamak adalah pimpinan di dalam kaum atau dalam sukunya
yang dipilih secara turun- temurun di dalam kaum itu sendiri.
sebagaimana pepatah adat:
Biriak –Biriak tabang ka samak
Tibo di samak mamakan padi
Dari niniak turun ka mamak
Dari mamak turun ka kami ( ka kamanakan)
101
Rhamadannis: Ninik mamak itu laki-laki yang sudah menikah?
Syafril Ilyas: Tidak, laki-laki tidak harus meikah. Umur 7 tahun sudah bisa
diangkat menjadi ninik mamak, sudah mumayyiz. Akan tetapi,
jabatannya dijalankan oleh seseorang yang tahu terlebih dahulu
menjelang dia baligh berakal.
Contohnya: ( saya misalnya, tidak bisa lagi menjadi datuk dilihat
kemenakan yang muda tidak ada, yang ada umur 6 tahun. Maka
yang umur 6 tahun ini diangkat, dilantik dia menjadi datuk tapi
menjalankan jabatannya yang diatasnya.
Rhamadannis : pengertian adat basandi syara’syara basandi kitabullah tadi apa
pak?
Syafril Ilyas: segala sesuatu yang akan dilakukan secara adat di Minangkabau
harus mempedomani ajaran agama. Tidak boleh kalau bertentangan
dengan ajaran agama. Misalnya berjudi dan mengadu ayam
bertentangan dengan agama maka dihapuskan. Sebelum pepatah
adat adat basandi syara’ syara basandi kitabullah, syara mangato
adat mamakai tadi yang dulu berlaku ialah kemenakan barajo ka
mamak, mamak barajo ka pengthulu, penghulu barajo ka mufakat,
mufakat barajo ka kebenaran, benar berdiri dengan sendirinya.
Maka semenjak disepakati perjanjian Muara Palam maka pepatah
adat adatbasandisyara;, syarabasandikiabullah.
Syafril Ilyas: akan dicatat struktur suku di Paninjawan?
Rhamadannis : Iya pak
Syafril Ilyas : Paninjawan disebut baanam suku
1. Limo Panjang ada 8 ninik mamak
2. Limo Singkek ada 7
3. Piliang ada 8
102
4. Sumpadang ada 8
5. Guci 6
6. Bendang 5
----------------= 42 ninik mamak
Nagari disebut tigo suduik,
1. Piliang + sumpadang disebut lapan niniak (4+4)
2. Limo singkek + Guci disebut limo niniak (3+2)
3. Limo panjang+ bendang disebut empat niniak (2+2
103
SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Saya yang bertanda tangan di bahwa ini:
Nama : Syafril Ilyas Dt. Misagumi
Sebagai : Narasumber
Menerangkan bahwa :
Nama : Rhamadannis
NIM : 11170453000025
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 Maret 2021,
sehubungan dengan penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul.
“Hak Politik Perempuan Dalam Kerapatan Adat Nagari Paninjawan
Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam”.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Paninjawan, 24 Maret 2021
Pewawancara Narasumber
Rhamadannis Syafril Ilyas Dt. Misagumi
104
TRANSKRIP WAWANCARA3
Rhamadannis : Kepemimpinan Ninik Mamak ada dalilnya
M. Nasir : Dalilnya “Adat basandi syara’, syara’ basandi
kitabullah”
Rhamadannis : Ayat Al-Qurannya?
M. Nasir : Tidak ada
Rhamadannis : kalau di Nagari Paninjawan ini kepala sukunya berarti
ninik mamak?
M. Nasir :Iya, susunan ninik mamak itu contohnya: (1. Datuak
Pucuak; 2. Malin suku;3. Penghulu andiko: jadi yang
punya anak buah yang banyak anak buahnya penghulu
andiko)
Rhamadannis : di suku Minangkabau ini agamanya Islam?
M. Nasir : Iya, Islam semuanya
Rhamadannis : berarti kalau di adat ini ninik mamak sebagai
pemimpinnya?
M. Nasir : Iya
Rhamadannis : lalu, pemimpin ini semuanya laki-laki?
M. Nasir : Pada umumnya laki-laki
Rhamadannis : ada juga yang perempuan?
M. Nasir : ada juga beberapa yang perempuan. Tapi kalau dilihat
kepada al-quran sebab di dalam al-quran pernah Tuhan
menyampaikan “ ar-rijaalu qawwamuna ‘alannisa” laki-
laki pemimpin daripada perempuan. Akan tetapi oleh
105
kebanyakan orang ayat tadi dipergunakan ketika
pelaksanaan akad nikah. Kalau untuk dimasyarakat siapa
yang agak cakap, agak tampil, yang banyak ilmu
pengetahuannya dan pandai dia bermasyarakat maka itulah
yang menjadi pemimpin dan dipilih oleh orang menjadi
pemimpin.
Rhamadannis : jadi itu dasarnya?
M. Nasir : iya, kalau di Islam itu dasarnya. Laki-laki pemimpin
daripada si perempuan. Jadi kalau di rumah tangga, itu
suami yang memimpin, bukan istri. Jadi istri ini wajib taat
dan patuh kepada sang suami sepanjang sang suami
memberikan jalan kepada yang diridhai Allah Swt, jika
disuruhnya zina dan segala macamnya maka itu bukan
pemimpin namanya.
106
SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Saya yang bertanda tangan di bahwa ini:
Nama : M. Nasir
Sebagai : Narasumber
Menerangkan bahwa :
Nama : Rhamadannis
NIM : 11170453000025
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 02April 2021,
sehubungan dengan penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul.
“Hak Politik Perempuan Dalam Kerapatan Adat Nagari Paninjawan
Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam”.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Paninjawan, 02April 2021
Pewawancara Narasumber
Rhamadannis M. Nasir
107
TRANSKRIP WAWANCARA4
Rhamadannis: Apa kedudukan, peran dan fungsi bundo kanduang?
Syafni Yenti : kedudukan BundoKanduang adalah sebagai ibu sejati, bundo
artinya ibu yang
sayang kepada anak keturunannya, kanduang artinya sejati. Peran
Bundo Kanduang adalah sebagai ibu, pelindung bagi anak-anak,
memelihara adat dan budaya Minangkabau, limpapeh rumah
gadang, amban paruik pagangan kunci, pusekjalo kumpulan tali,
hiasan dalam kampuang, sumarak dalam nagari.
Rhamadannis: Bagaimana proses kepengurusan dan penggantian pengurus dalam
organisasi
Bundo kanduang?
Syafni Yenti: proses kepengurusan dalam organisasi Bundo kanduang adalah
pengurus
dipilih oleh anggota melalui musyawarah. Masa pengurusan
berlangsung selama tiga tahun. Setelah berlangsung selama tiga
tahun, maka diadakan lagi pemilihan kepengurusan
Rhamadannis: apa saja program BundoKanduang untuk nagari Paninjawan 2020?
Syafni Yenti: program Bundokanduang nagari Paninjawan 2020
diantaranya membantu program pemerintah nagari dalam
memajukan nagari, sosialisasi adat dan budaya nagari Paninjawan,
melestarikan nilai-nilai budaya dengan memakai pakaian adat.
Rhamadannis: Bagaimana Hubungan antara KAN dengan Bundo kanduang
khusus untuk pembangunan nagari Paninjawan?
Syafni Yenti: hubungan KAN dengan Bundokanduangkhususnya untuk
pembangunan nagari
108
adalah saling keterkaitan dan bekerjasama dalam bidang pembinaan dan
pemberdayaan adat nagari Paninjawan. Organisasi ini saling menunjang
dalam berbagai kegiatan.
109
SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Saya yang bertanda tangan di bahwa ini:
Nama : Syafni Yenti, S.Pd
Sebagai : Narasumber
Menerangkan bahwa :
Nama : Rhamadannis
NIM : 11170453000025
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 31 Maret 2021,
sehubungan dengan penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul.
“Hak Politik Perempuan Dalam Kerapatan Adat Nagari Paninjawan
Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam”.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Paninjawan, 31 Maret 2021
Pewawancara Narasumber
Rhamadannis Syafni yenti, S. Pd
110
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
Al-Qur’an Al-karim
Abdurrahman.Peranan Hukum Adat dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara dalam Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2007. BPHN
Departemen Hukum dan HAM RI.
Alfrisandi,Jhon Retei.Lembaga Adat dan Hak Masyarakat Dayak dalam
Pusaran Politik, Tangerang Selatan: An1mage. 2019.
Ardi,Nofil, “Kembali Ka Nagari”, Minang, Vol. 2, 02 (2004): 38-51.
Asikin, Amiruddin dan Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum.Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 2004.
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet.1, Jakarta:PT
Rineka Cipta, 2008.
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. 3, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2017.
Fauzi, Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer, Cet. 1.Depok: Prenada
Media Group, 2018.
Haboddin, Muh Ajrul dan Muhtar, Pengantar Ilmu Politik. Cet. 1. Malang :
Universitas Brawijaya Press, 2016.
Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV
Mandar Maju.2003.
Idris, Nurwani. “Kedudukann Perempuan dan Aktualisasi Politik dalam
Masyarakat Matrilinial Minangkabau”, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan
dan Politik, XXV, 2 (April-Juni, 2012), h., 110.
Israr, “Perempuan dan Mitos Demokrasi Minang” Analisis Sejarah, Vol.9 No.
1, 2020. h.31.
Jawad, Haifaa A.Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas
Kesetaraan Jender. Cet.1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
Kodir, Faqihuddun Abdul. Qiro’ah Mubadaalah Tafsir Progressif Untuk
111
Keadilan Gender Dakan Islam.Cet.1, IRCiSoD: Yogyakarta, 2019.
Mujibatun, Siti.Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang: Lembaga Studi Sosial
dan Agama, 2012
Mulia,Musdah.Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran
Untuk Reinterpretasi dan Aksi . Cet. 1, Tangerang Selatan: PT Bentara
Aksara Cahaya, 2020.
----------------------------. Kemuliaan Perempuan dalam Islam, Jakarta: PT Elex
Media Komputindo. 2014.
----------------------------.Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan
Gender, Cet.1, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
Munti,Ratna Bathara. “Perempuan dan hak-hak politik” dalam T.O Emong
Supardjaja, Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan,
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan
HAM. 2006.Komariah.
Nurcahyo, Abraham. ”Relevansi Budaya Patriaki Dengan Partisipasi Politik
Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen” , Jurnal Agastya, Vol.
2016, 1 (2016): 25-34.
Sjadzali,Munawir.Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011
Sahuri, “Perspektif Hukum Islam Dan Ham Tentang Pencabutan Hak Politik
Koruptor(Kajian Hukum Islam dan HAM terhadap Putusan MA No.
1195K/Pid.Sus/2014)”. Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
Soekanto, Soerjono.Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta : Universitas
Indonesia Press.1984.
----------------------------. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2003.
Supardjaja,Komariah Emong.Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak
Perempuan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Hukum dan HAM). 2006.
Umar, Nasaruddin.Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran.Cet.2
Jakarta: Paramadina,2001.
112
Yunus, Yasril, “Model Pemerintahan Alternatif Nagari yang Partisipatif
dalam Masyarakat Minangkabau”,Demokrasi,Vol. VI, 2, 2007: 124-213.
Profile Nagari Paninjawan, Tahun 2020.
Zakia, Rahima. “Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Adat
Minangkabau”Kaffah Jurnal of Gender Studies.Vol. I, 1, (2011): 39-52.
Sumber Website:
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1141/976 akses pada 29
Januari 2021, Pukul 22: 40 Wib.
https://core.ac.uk/download/pdf/11723041.pdf diakses pada 16 November
2020, Pukul 14:00 Wib. http://scholar.unand.ac.id/19666/2/BAB%20I.pdf.diakses pada 12 November 2020.
https://youtube.be/VDsZdsNGZrm diakses pada 12 November 2020.
https://magdalene.co/story/perempuan-di-sumbar-jadi-kepala-daerah-cuma-ilusi
diakses pada 24 Juli 2021 pukul 21:57 Wib.
Sumber Wawancara dan Observasi:
Wawancara dengan Sekretaris KAN Syafril Ilyas Dt. Misagumi, tanggal 24
Maret 2021
Wawancara dengan Ketua KAN Burhan Ali Dt.Bagindo Khatib, tanggal 31
Maret 2021
Wawancara dengan Syafni Yenti, Ketua Bundo Kanduang, tanggal 31
Maret 2021
Wawancara dengan Ketua MUI Nagari tahun 2008-2020 M. Nasir, tanggal 02
April 2021
Sumber Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
113
Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Nagari.
