HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN-PERAWATHARIF FADHILLAH Pengurus Pusat PPNIBandung, 28 Maret 2012

HAK & KEWAJIBAN PASIEN-NAKESSECARA SPESIFIKUU No. 8 TAHUN 1999UU No. 36 TAHUN 2009UU NO. 44 TAHUN 2009PP 32 TAHUN 1996DAN Peraturan pelaksana Lainnya

UU No. 36 tahun 2009

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatanSetiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawabSetiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatanUU No. 36 tahun 2009

UU No. 8 tahun Hak Konsumenhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasahak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikanhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Hak Konsumen

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yangdigunakan;hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak Konsumen

hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimanamestinya;Hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

Kewajiban konsumenmembaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak Pelaku Usahahak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

Hak Pelaku Usahahak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;Hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

Kewajiban pelaku usahaberitikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Kewajiban pelaku usahamenjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

KEWAJIBAN PERAWATPMK 148/2010MENGHORMATI HAK PASIENMELAKUKAN RUJUKANMENYIMPAN RAHASIAMEMBERI INFORMASI TTG MASALAH KESEHATAN & PELAYANAN YANG DIBUTUHKANMEMINTA PERSETUJUAN TINDAKAN PERAWAT YG AKAN DILAKUKANMELAKUKAN PENCATATAN ASKEP SECARA SISTEMATISMEMATUHI STANDARMENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PROFESINYA DAN MENGIKUTI PERKEMBANGAN IPTEK MELALUI DIKLATMEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH UNTUK DERAJAD KES

PERLINDUNGAN HUKUMPRAKTIK SESUAI STANDARINFORMASI LENGKAP & JUJUR DARI KLIEN/KELUARGAMELAKSANAKAN TUGAS SESUAI KOMPETENSIMENERIMA IMBAL JASA PROFESIMEMPEROLEH JAMINAN RTESIKO KERJA YG BERKAITAN DENGAN TUGASNYA

HAK PERAWAT DALAM PRAKTIKPMK 148/2010

PP 32 Th 1996 Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat, atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian

PP 32 Th 1996 Nakes wajib memiliki Ilmu pengetahuan dan keterampilan dibidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.Nakes hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah Nakes memiliki ijin MenteriSetiap Nakes dalam melakukan tugas wajib mematuhi standar profesi

Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dlm melaksanakan tugas profesinya berkewajiban utk: Menghormati hak pasien Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien Memberikan informasi yg berkaitan dgn kondisi dan tindakan yg akan dilakukanMeminta persetujuan thd tindakan yg akan dilakukan Membuat dan memelihara rekam medis

BENTUK TANGGUNG JAWAB NAKES/PERAWATTanggung jawab Profesional (Responsibility)kode Etiksumpah perawatstandar profesiTanggung Jawab Hukum (Liability)Hk Pidana, Hk Perdata, Hk Adm

AKUNTABILITAS PROFESIORGANISASI Profesi MKEK, KOMITE ETIK PWT INSTITUSISANKSI ETIK LEMBAGA DISIPLINMKDKIMDTKSANKSI DISIPLINPENEGAK HUKUMPOLISI, JAKSA, ADVOKAT, HAKIMSANKSI HUKUM PIDANA, PERDATA, ADM

UU No.36 tahun 2009 ttg Kesehatan*Pasal 63 (2)Pasal 63 (3)Pasal 63 (4)

PRAKTIK KEPERAWATANKEAHLIANKEWENANGANFORMILMATERIILKOMPETENBERIZINPROSES PENGAKUANProses sesuai per uuanLEGAL

TANGGUNG JAWAB PERAWAT Sesuai dengan Fungsi Perawat

Independent caring roleKoordinative roleDependent/Therapeutic roleColaborative role .?

INDEPENDENUntuk semua kegiatan yang termasuk Asuhan Keperawatan (Caring Activities) maka Perawat bertanggung jawab/gugat PENUH terhadap kesalahan dari KEPUTUSAN yang dibuat (responsible for the decision to perform) dan terhadap PELAKSANAAN dari keputusan tersebut (responsible for the execution)

DependenPeran Perawat sebagai pelaksana dalam Medical Therapi dalam bentuk Pelimpahan wewenang secara tertulis, untuk pelimpahan wewenang jangka panjang dengan standing order*

Relegated medical activitesTindakan yang menjadi kewenangan medik, tetapi telah didelegasikan kepada perawat. Dalam hal ini dokter tidak bertanggung jawab secara hukum, baik berkait dengan decision maupun execution yang dibuat oleh perawat yang diberi delegasi.

Contoh: Tindakan-tindakan Khusus di area kritikal yg disepakati telah didlegasikan kepada perawat yg mampu. Bentuk Sertifikasi

Untuk penentuan diagnosa/ terapi tidak boleh didelegasikan. Pemberi pendelegasian harus YAKIN akan kemampuan yang didelegasikan.Pendelegasian harus tertulis secara rinci dan jelas Harus ada bimbingan teknis dari Pemberi Pendelegasian Bila Penerima merasa YAKIN TIDAK MAMPU, maka ia wajib menolak. SYARAT PENDELEGASIAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT

TANGGUNG JAWAB HUKUM :PIDANAPERDATA ADMINISTRATIF

TANGGUNG JAWAB PERDATATanggung jawab kerugian pasien meliputi :Wanprestasi (praktik Mandiri)Perbuatan melawan HukumMengakibatkan kematian karena kurang hati-hati atau dengan sengaja mengakibatkan cacat tubuh.Dasar hukum KUH Perdata : 1243,1365, 1370, 1371 ; UU RS pasal 32 huruf q

Tj Hukum Pidana PerawatKesalahan karena kesengajaan : melanggar UU;Aborsi Ilegal, Keterangan Palsu, membocorkan rahasia jabatan, penipuan, penyerangan seks, dllKesalahan karena kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal (psl 359 KUHP), luka berat (psl 360 KUHP) Ukuran Kelalaian adalah Pelaksanaan pekerjaan sesuai Standar.UU RS tidak mengatur sanksi pidana Tenaga kesehatan yang melakukan Kesalahan atau kelalaian.

Dalam hukum pidana ada alasan penghapusan pidana yaitu :Alasan Pembenar : Pembelaan paksa KUHP psl 49 (1), melaksanakan per-uu- an KUHP psl 50, perintah jabatanKUHP psl 51Alasan Pemaaf : terganggu jiwanya KUHP psl 44, pembelaan terpaksa yang melampaui batas psl 49 (2).Tj Hukum Pidana Perawat

Tanggung jawab hukum : AdministratifTdiak adanya ketaatan Tenaga Kesehatan untuk memenuhi persyaratan Administratif sebagai Tenaga Kesehatan:Memiliki Pengetahuan dan keterampilan yang dibuktikan dg Ijazah,Sesuai kewenangan dan keahliannyaMemiliki Izin sesuai peraturan perundanganMematuhi Standar Profesi

SANKSI ADMINISTRATIF :Perawat

TEGURAN LISANTEGURAN TERTULISPENCABUTAN IZIN(Permenkes No. 148 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Perawat)

UU RS Pasal 46RS bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah SakitTanpa melihat hubungan hukum sebenarnya RS sepenuhnya bertanggung jawab atas Kelalaian Tenaga Kesehatan di RS tersebut.Sebatas Keperdataan

UU No 36 tahun 2009 TTg Kesehatan Pasal 58

(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadapseseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.*

Pasal 190 (1)Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

Pasal 190 (2)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan ataukematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatandan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana denganpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dandenda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah)*

PERMENKES NO 148/2010

IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PERAWAT*

PERIZINAN

DOKUMEN HUKUM PRAKTIK PERAWAT STR (SURAT TANDA REGISTRASI)Sesuai dengan PMK 1796 tahun 2011 ttg Registrasi NakesSetiap Nakes wajib mempunyai STR untuk melakukan pekerjaan/praktik profesi SIPP (SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT)*

REGISTRASI:STR UNTUK PERTAMA KALISTRSERTIFIKAT KOMPETANSIIJAZAHLULUS UJI KOMPETENSILULUS UJIAN AKHIREXIT EXAM(LULUSAN TAHUN 2012)LULUSWISUDA

RE REGISTRASI25 SKP (DALAM 5 TAHUN)(ORGANISASI PROFESI)SERTIFIKAT KOMPETENSIPERPANJANGAN(MTKP) STR PERPANJANGAN(MTKI)5 TAHUN SESUAI TGL KELAHIRANPENDIDKAN/PELATIHAN/KEGIATAN ILMIAH

PERALIHANNAKES LULUSAN DIBAWAH TAHUN 2012

DAPAT KOLEKTIF OLEH :ORGANISASI PROFESIPIMPINAN FASILITAS YANKESINSTITUSI PENDIDIKANDIBERIKAN STR (PEMUTIHAN)Oleh : MTKIFC IJASAH (LEGALISIR)

PAS FOTO (4X6) 3 LB LB MERAH

PERIZINAN

PRAKTIK PERAWAT

PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATANDi luar praktik mandiriPraktik mandiri *

PERIZINANYang boleh Praktik Mandiri perawat minimal lulusan Diploma III KeperawatanSetiap perawat Praktik wajib SIPPKecuali di difasilitas kesehatan cukup STR (RS, PUSKESMAS, KLINIK DLL)Perawat Praktik Mandiri wajib pasang papan namaSIPP hanya satu tempat praktik*

KEWENANGAN PERAWATPRAKTIK PERAWAT PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT I, II, III2. MELAKSANAKAN keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat.

KEWENANGAN PERAWAT ** ASUHAN KEPERAWATANpengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatanDAPAT MEMBERI OBAT BEBAS DAN BEBAS TERBATAS*

KEWENANGAN PERAWATIMPLEMENTASI KEPERAWATANpenerapan perencanaan pelaksanaan tindakan keperawatanpelaksanaan prosedur keperawatan observasi keperawatanpendidikan dan konseling kesehatan

*

TINDAKAN KEPERAWTAN KOMPLEMENTERAROMATHERAPYMASSAGEREFLEXOLOGYHIPNOTHERAPYSHIATSUBACH FLOWER REMEDIESALEXANDER TECHNIQUEACUPUNCTURE *HERBAL MEICINE *DLL*

KETENTUAN KHUSUS*

TINDAKAN ADMINISTRATIFPEMERINTAH & PEMDA terhadap perawat yang melanggar :

TEGURAN LISANTEGURAN TERTULISPENCABUTAN SIPP*

Dasar Regulasi Saat iniPMK No. 1796 tahun 2011 tentang Registrasi tanaga KesehatanPMK No. 148 tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik PerawatBelum cukup kuat untuk pengaturan Perawat

SOLUSI

SEGERA UNDANG-UNDANG KEPERAWATANUNTUK :PERLINDUNGAN PUBLIKPERLINDUNGAN PERAWATPENATAAN SISTEM KEPERAWATAN