HAK LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM KEPERDATAAN DALAM LINGKUP HUKUM KEKELUARGAAN DARI ASPEK KEWARGANEGARAAN

Daulat P. Silitonga, S.H.,M.HumDirektur PerdataDirektorat Jenderal Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia

1

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

• Tugas:

• Fungsi:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukumPerumusan,

Pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi administrasi di bidang hukum perdata

* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM PERDATA BAGI WARGA NEGARA

2

Layanan Administrasi Hukum Bagi Warga Negara • Secara sederhana untuk mengakomodir perbuatan privat antar

Warga Negara yang dibuat dalam suatu dokumen perikatan, sehingga menjadi dokumen publik;

• Melindungi kepentingan publik atas perikatan perdata yang dibuat oleh Warga Negara (Asas kebebasan berkontrak)

3

Layanan Administrasi Hukum Perdata

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA

• Social and Business Field

• Family Law Field

WNI / WNA

• Pertanyaan: Bagaimana dengan individu yang tidak punya kewarganegaraan atau bekewarganegaraan ganda?? 4

Layanan Administrasi Hukum Keperdataan dalam aspek Bisnis dan Sosial

• Badan Hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan);• Sertifikat Jaminan Fidusia;• Profesi Notaris;• Profesi Penerjemah Tersumpah;• Profesi Kurator/Kurator Negara.

Layanan Administrasi Hukum Keperdataan dalam aspek Hukum Keluarga

• Wasiat

5

Syarat Kewarganegaraan

• Mutlak - dalam Layanan Administrasi Hukum Keperdataan (untuk seluruh Aspek Layanan), antara lain:

1. Administrasi Badan Hukum PT WNI/WNA

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

Keterangan lain dalam Anggaran Dasar PT memuat sekurang-kurangnya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan , pendiri perseroan, direksi dan komisaris, serta pemegang saham

6

Syarat Kewarganegaraan

2. Administrasi Badan Hukum Yayasan WNI/WNA

Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan:

Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas

7

Syarat Kewarganegaraan

3. Administrasi Badan Hukum Perkumpulan

WNI/WNA

Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

3. Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia

WNI/WNA

Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

8

Layanan Administrasi Hukum Keperdataan dalam aspek Hukum Keluarga

• Setiap Orang (WNI/WNA) berhak untuk membuat wasiat (testament);

• Penyimpangan terhadap Waris/Hukum Waris;• Dibuat dihadapan Notaris sebelum Pemberi Wasiat

Meninggal dunia;• Secara administratif tidak ada syarat

mencantumkan kewarganegaraan dalam pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM;

• Terbatas kepada wasiat yang dilaporkan oleh Notaris;

PENDAFTARAN WASIAT

9

Secara administratif tidak ada syarat mencantumkan kewarganegaraan dalam pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM

• Tergantung pada Objek wasiat (harta/hutang) apakah menerapkan syarat kewarganegaraan;

• Dalam hal terjadi sengketa pemberian kuasa – mensyaratkan kepada identitas dan kewarganegaraan;

• Peralihan Objek wasiat (harta/hutang) ada syarat warga negara (WNI/WNA)

Tetapi

10

Dwi Kewarganegaraan (Kewarganegaraan Ganda)

• Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan tidak ada mencantumkan ketentuan yang melarang layanan administrasi hukum keperdataan kepada individu yang memiliki kewarganegaraan;

• Hanya mensyaratkan (secara formil administratif) terhadap adanya kewarganegaraan subjek hukum.

11

Konsepsi Pemikiran (Analisa)

• Indonesia menganut prinsip pengakuan terhadap Kewarganegaraan Ganda Terbatas (UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan);

• Terhadap anak sebelum 18 Tahun/Menikah;• Anak < 18 Tahun dapat menjadi subjek penerima

Wasiat;• Anak < 18 Tahun dapat menerima Waris

(termasuk waris dalam bentuk saham di Perseroan Terbatas/lihat akibta hukum peralihan saham)

• Pada umumnya syarat administrasi hukum berlaku bagi WNI/WNA – bukan bagi yang tidak memiliki kewarganegaran.

12

Kesimpulan• Syarat adanya kewarganegaraan subjek (individu)

telah menjadi norma layanan administrasi hukum keperdataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aspek layanan;

• layanan administrasi hukum keperdataan dapat diberikan kepada subjek (individu) yang berkewarganegaraan ganda, sepanjang pada saat pembuktian formil harus memilih salah satu identitas kearganegaraanya untuk diserahkan sebagai syarat formil dokumen layanan;

• layanan administrasi hukum keperdataan tidak dapat diberikan kepada subjek (individu) yang tidak memiliki kewarganegaraan

13

DIREKTORAT PERDATA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Eks. Gedung Mulia, Lt. 17Jakarta 12940

Tel. +62 21 52202387-90Fax. +62 21 522 1615e-mail: dpsilitonga@gmail.com

14