GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAIT GUBERIYUR SUMATERA UTARANOMOR 40 TAIIT'il 2OI2

TEIYTANG

RTTCAITA AKSI DAERATI PEMBERAITTASAIT KORUPSI PROVINSISUI}IATERA UTARA TATII'il 2O1L-2AL6

DEITGAIT RAIIMAT TI'I{AIT YAJYG MAIIA ESA

GUBERIYT'R SI'MATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5Tahun 2AO4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu men1rusun

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi ProvinsiSumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan KorupsiProvinsi Sumatera Utara Tahun 2O11-2O15;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan PerubahanPeraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ( kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun lggg tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 38741 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO1

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor41s0);

2.

3.

7.

4.

5.

6,

10.

11.

t2.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L37, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a25ol;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor t25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2

Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor

59, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

48aal

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a8461;

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20A6 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4663);

8.

9.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Pro-rinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Serta Kedudukan

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlINomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5209);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2OO4

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2OL1,

tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Tahun 2OLL;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Republik Indonesia Nomor KEP / l2O IM.PAN / 4 / 2006 tentangPerubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor KE,P I 94 IM.PAN/8 I 2OOS tentang Pedoman

Umum Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang Percepatan

Pemberantasan Korrrpsi;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi SumateraUtara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi SumateraUtara Nomor 7);

L4.

15.

16.

t7.

18.

19.

20.

2t.

22.

24.

23.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provjnsi Sumatera

Utara, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumateia

Utara Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AO9 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun2OOg Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OOg tentang Rencana

Pembangunafl Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2OO9-2O13 (lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19).

Menetapkan :

MEMUTUSKAI{:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2011-2015

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehpemerintah daerah dan DPRD menurrrt asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunanproduk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh GubernurSumatera Utara.

6. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut RAD-

PK adalah Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi SumateraUtara Tahun 2011-2015.

BAB IIRTITCANA AKSI DAERAII PEMBERAITTASAIT KORUPSI

Pasel 2

RAD-PK merupakan aksi daerah pemberantasan korupsi secara terpadu dan

berkesinambungan.

Pasal 3

(U RAD-PK menitikberatkan pada bidang pelayanan publik yang meliputibidang pendidikan, bidang kepegawaian, bidang kesehatan, bidang

ketenagakerjaan dan transmigrasi, bidang tata ruang dan permukiman,

bidang perhubungan serta bidang pengelola pendapatan daerah.

(21 RAD-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RAD-PK secara keseluruhan terdiri dari pencegahan, penindakan, koordinasi,

monitoring dan evaluasi.

BAB IUPENGAtrIASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap RAD-PK dilaksanakan oleh tim koordinasi, monitoringdan evaluasi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OA4

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

BAB TV

KETENTUAIT PERALIHAIT

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebihlan.irrf .{o--^- IZanr.}rronn {Jrrlram,'*!car!r sL iivrr<ci"rr :LLITqLiJL-qrr u L(Lri-ttrLa! .

BAB VKETEIYTUAIT PEITUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan PeraturanGubernur ini dengan penempatallnya dalam Berita Daerah Provinsi SumateratJLar''d-.

Ditetapkan di Medanpada tanggal 19 Oktober 2OL2

PIT.GUBERNUR SUMATERA UTARA.

dto

GATOT PUJO ITUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal e} Oklohr.,- ?O I )-

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OT2 NOMOR 40

ercz usgoJxo 6rZTOZ NNHVJ O'

\ruvJn vuu.Lvruns dnNug gnc

'IVCCNVJdOIAION

NVUnJVUSd NVUIdIAIV'I

KATA PENGANTAR

Assalamualaiku m Warahmatullah i Wabarokatu h.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat beserta

hidayah-Nya, sehingga penyusunan" RAD-PK Provinsi Sumatera Utara" ini dapat diselesaikan

untuk memberikan panduan dan arahan kepada pemerintah Provinsi serta para pemangku

kepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan RAD-PK Sumatera utara.

sehingga diharapkan nantinya akan dapat mendorong percepatan pemberantasan Korupsi di

daerah Sumatera Utara, buku RAD PK ini berisi langkah-langkah dan upaya konkrit dalam

bentuk implementasi, monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh pemangku

kepentingan (stakeholdersl untuk mempercepat perbaikan dan penyempurnaan kebijakan

dalam mewujudkan pelayanan public yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kami berharap Buku Pedoman RAD-PK Sumatera Utara bermanfaat bagi para pemangku

kepentingan di daerah agar dapat menyusun dan mengimplementasikan RAD-PK Provinsi

Sumatera Utara dengan sebaik-baiknya, sehingga dampak dari pelaksanaan RAD-PK tersebut

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Akhirnya diharapkan agar semua pihak untuk

mendukung pelaksaanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantsan Korupsi (RAD-PK) yang telah

disusun sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan beradasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

SKPD dan Lembaga tekhnis terkait serta masyarakat.

Dan kami yakin untuk melaksanakan RAD-PK yang telah disusun ini tidaklah mudah, untuk itu

diperlukan kerja keras dan kesungguhan kita semua baik yang berasal dari unsur pemerintahan,

Legislasi serta aparat hukum (Yudlkatif) baik langsung maupun tidak langsung serta masyarakat

secara keseluruhan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat berbangsa dan

bernegara.

Wabillahitaufiq walhidayah,Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, November 201L

PIT.GUBERN UR SUMATERA UTARA,

H.GATOT PUJO N UGROHO,ST

Daftar lsi

KATA PENGANTAR.

DAFTAR rSl .............

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ...........

B. Maksud, Tujuan dan Fungsi RAD-PK

C. Kedudukan RAD-PK dalam Dokumen perencanaan Anggaran .

D. Landasan Hukum RAD-PK

BAB II RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK)

A. Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Rencana Aksi Daerah Pemberantsan Korupsi

(RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara

B. Program dan Kegiatan ..............

C. Target dan Sasaran.................

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Strategi Pelaksanaan.........

B. Dukungan Kebijakan

C. Pembiayaan.............

D. Monitoring dan Evaluasi

E. Pelibatan Masyarakat ................

BAB IV PENUTUP

PENUTUP

LAMPlRAN

L

6

8

10

13

15

18

2t25

26

26

32

35

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya menekan Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Republik

Indonesia telah melakukan suatu upaya melalui Instruksi Presiden Nomor

5 Tahun 2OO4 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang secara

khusus menginstruksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk

menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)

2004-2409.

Adapun pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi

yang kemudian disebut (RAN-PK) tersebut diarahkan untuk dilaksanakan

berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintahan

nondepartemen (LPNK) terkait, unsur masyarakat, serta Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu Presiden melalui Inpres Nomor 9

Tahun ZOLL menginstruksikan Rencana Aksi Pencegahan Dan

Pemberantasan Korupsi yang menekankan kepada seluruh jajaran

pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya

masing-masing.

Menterjemahkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 dan

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2OL1- tersebut di atas serta mengingat

kembali Diktum Kesebelas Butir ke 3 pada Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2OO4 yang secara khusus mengintruksikan kepada Meter! NeEara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS untuk menyusun

Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi, maka Kepala

Badan Perencanaan Nasional telah menerbitkan Buku Pedoman Rencana

Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagai pedoman umum

bagi pemerintah daerah provinsi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah

Pemberantasan Korupsi.

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) merupakan

dokumen penyearah implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam

upaya pemberantasan korupsi. Upaya-upaya tersebut, terutama berkaitan

dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan sistem

keuangan daerah, perbaikan sistem administrasi pemerintahan daerah

serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi.

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di

sektor pelayanan publik merupakan salah satu kunci utama keberhasilan

pemberantasan korupsi, khususnya strategi pencegahan. sektorpelayanan publik yang dikelola pemerintah merupakan sektor yang rentan

terjadinya korupsi, karena berkaitan langsung dengan kepentingan

masyarakat. Peran negara untuk melindungi, mensejahterakan,

mencerdaskan, dan turut menciptakan perdamaian abadi seperti terurai

dalam pembukaan UUD 1945 sesungguhnya adalah garis besar petayanan

publik yang harus diberikan negara pada rakyat.

Pemerintah provinsi Sumatera Utara secara sadar meyaklni adanya

hubungan timbal balik antara kualitas pelayanan publik dengan praktik

korupsi. Semakin marak praktik korupsi yang dilakukan oleh

administrator publik, maka akan semakin buruk kualitas pelayanan

publik. Demikian juga sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan

publik, akan semakin besar kemungkinan terjadinya korupsi terutama

dalam bentuk penyuapan. oleh karena hubungan diantara keduanya

bersifat timbal balik, maka perbaikan kualitas pelayanan publik akan

dapat rnenanggulangi terjadinya praktik korupsi.

Buruknya pelayanan publik membuat celah-celah korupsi terbuka

lebar. Karena pelayanan pubrik bersentuhan langsung dengan

masyarakat, maka akibatnya lebih buruk lagi. Keburukan di sektor

pelayanan publik itu dapat mereduksi dan mengikis semangat masyakarat

terhadap pemberantasan korupsi yang sebenarnya mulai tumbuh subur

itu. Bahkan, lebih parahnya, dapat berdampak pada tumbuhnya sikap

permisif sebagian masyakarat terhadap korupsi.

Pemerintah Provinsi Sumatera secara berkelanjutan terus

melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik

kepada masyarakat Sumatera Utara. Berbagai upaya nyata yang telah

dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan

kualitas layanan publik, antara lain :

1. Menerbitkan Surat Edaran No. 061/8L4O/ZOA4 tanggal 16 Desember

2AO4 kepada Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD yang intinya

meminta agar pimpinan SKPD menyusun standar pelayanan yang

meliputi prosedur pelayanan, proses waktu yang dibutuhkan,

persyaratan yang diperlukan, dan biaya/tarif pelayanan.

2. Mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2005 yang mengatur

bahwa Pelayanan publik di lingkungan Provinsi Sumatera dilandasi

prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi,

keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana,

kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta

kenyamanan.

3. Setiap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai

jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar

pelayanan tersebut merupakan ukuran yang dibakukan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan

penerima pelayanan meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan,

biaya/tarif pelayanan, produk pelayanan, penyediaan sarana dan

prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan.

4. Mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6

Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain

dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan ini merupakan

unsur perangkat daerah yang mempunyai wewenang di bidang

perinjinan atas nama kepala daerah berdasarkan pendelegasian

wewenang kepala daerah dengan tugas pelaksanaan koordinasi dan

penyelenggaraan pelayanan admnistrasi di bidang perijinan dan non

perijinan secara terpadu. Dengan adanya Badan tersebut, pelayanan

perizinan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat

berjalan lebih cepat dan sederhana.

MD-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan

pengejawantahan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera dalam upaya

pemberantasan korupsi terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas

pelayanan publik, penataan sistem keuangan daerah, perbaikan sistem

administrasi pemerintahan daerah serta penetapan program dan wilayah

bebas korupsi di Provinsi Sumatera Utara. Untuk melaksanakan komitmen

tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan

beberapa tahapan untuk penyusunan MD-PK Provinsi Sumatera Utara

dengan mengacu pada Buku Pedoman Umum RAD-PK yang diterbitkan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Penyusunan MD-PK Provinsi Sumatera Utara juga mengacu kepada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Sumatera Utara tahun 2OA5-2O25 dimana disebutkan program

pemerintah provinsi Sumatera Utara akan mewujudkan pelaksanaan

Pemerintahan yang baik (Good Government) dan pemerintahan yang

bersih (Clean Governmenf) dari peraktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Terkait hal tersebut, Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera

Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD)

Provinsi Sumatera Utara ditekankan pada upaya "Terwujudnya

masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan

dan berkeadilan di dalam kebinekaan". Yang kemudian dipertegas

melalui beberapa butir penjelasan yang salah satunya menyatakan

bahwa, "melaksanakan Tata Pemerintahan yang baik Good

Governance menganut prinsip-prinsip Akuntabilitas, Pengawasan,

Daya Tanggap, Profesionalitas, Efisiensi dan Efektifitas,

Transparansi, Kesetaraan, Wawasan kedepan, Partisipatif dan

Penegakan Hukum".

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi

Sumatera Utara tersebut maka dibutuhkan berbagai upaya yang harus

dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Salah satu butir dalam

Misi yang ditetapkan dan berkaitan dalam upaya pelaksanaan Rencana

Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara

adalah butir kedua yang menyatakan perlunya dilakukan, "Pemantapan

(Memantapkan) sistem pembinaan aparatur kepemerintahan yang

berkualitas, menekan peluang KKN untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan

masyarakat madani"

Untuk implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

(RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara perlu adanya standar operasional

prosedur (SOP) yang berdasarkan dimensi Konstitusional dan dimensi

Filosofis pelaksanaan kewenangan Administratif Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara. Adapun dimensi konstitusional dalam pelaksanaannya

antara lain, Beberapa landasan konstitusional yang dapat dianggap

penting dalam pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun

1999 tentang Otonomi Daerah, Undang-undang Nomor 32 tahun 2OA4

Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2OO7 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-undang Nomor 33

tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, serta Undang-undang Nomor 105 tahun 2007

tentang Pengelolaan dan Peftanggungjawaban Keuangan Daerah menjadi

peraturan per-undang-undangan yang memberikan arah sistem dana

perimbangan pusat dan daerah serta sistem pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah, Peranturan Pemerintah (PP)

Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah,

Peraturan Daerah (PERDA) Nornor 8 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah lainnya Provinsi Sumatera Utara.

Sementara dimensi Filosofis merupakan faktor yang berkaitan

langsung pada aspek moral yang ada pada setiap orang maupun

aparatur Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan berkaitan

langsung pada pelaksanaan teknis kewenangan administratif pemerintah

daerah yang dimaksudkan.

B. MAKSUD, TUIUAN DAN FUNGSI RAD.PK

a. Maksud RAD-PK.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun ZOLL Tentang

Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi pada Diktum

PERTAMA dinyatakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan

sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangannya masing-masing dalam

rangka percepatan, pecegahan dan pemberantasan korupsi, hal ini

diartikan bahwa Dokumentasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan

Korupsi yang kemudian disebut (RAD-PK) perlu untuk dikonsolidasikan

kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera

Utara yang selanjutnya merupakan landasan normatif (PERGUB) yang

harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pelaksanaan Pelayanan

Publik berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat

Daerah (TUPOKSI- SKPD) Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 pada Diktum

KEDUA, diarahkan untuk melaksanakan beberapa strategi sebagai

berikut:

a. Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

b. Strategi Harmonisasi Peraturan Per-Undang-undangan

c. Strategi Kerjasama (Koordinasi)

d. Strategi Penindakan / Penegakan Hukum

e. Strategi Mekanisme dan Sistem Pelaporan

f. Strategi Penyelamatan/ Pengembalian Aset Daerah/ Hasil

Korupsi

Strategi Pencegahan yang dimaksudkan merupakan suatu upaya

antisipatif yang harus dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara sehingga mampu menekan

kemungkinan terjadinya Tindak Pidana Korupsi melalui Proses

Perencanaan Penganggaran yang tepat sasaran dan tepat guna dalam

seluruh Program dan Kegiatan, bagi pelaksanaan pembangunan Provinsi

Sumatera Utara secara umum.

b. Tujuan RAD-PK

Dokumentasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-

PK) Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk menyelaraskan seturuh

implementasi kewenangan Administratif Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara diberbagai bidang Pelayanan Publik pemerintah Provinsi Sumatera

Utara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dokumentasi Rencana Aksi Daerah pemberantasan Korupsi (RAD-PK)

Provinsi sumatera Utara ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi

seluruh SKPD Provinsi Sumatera Utara sebagai wujud komitmen dalam

melaksanakan pembangunan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang

makmur serta sejahtera.

c. Fungsi RAD-PK

Dapat diuraikan secara lebih rinci bahwa, Dokumentasi Rencana

Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatrera Utara

ini memiliki fungsi :

1. Dokumentasi RAD-PK berfungsi sebagai pedoman Konstitusionat

(dalam bentuk Peraturan Gubernur) dalam setiap pelaksanaan

kewenangan administratif Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

2. Dokumentasi RAD-PK berfungsi sebagai tatanan normative dalam

hubungan koordinasi serta pelaksanaan Pelayanan Publik di setiap

Badan, Kantor, Dinas serta Instansi dan Lembaga di wilayah

Administratif Pemerintahan provinsi Sumatera Utara.

3. Dokumentasi MD-PK berfungsi sebagai tatanan Normatif dalam

upaya pemberian efek jera kepada pelaku tindakan korupsi didalam

batas wilayah admnistratif provinsi Sumatera Utara.

4. Dokumentasi RAD-PK Provinsi Sumatera Utara sebagai pilar utama

dalam upaya pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

yang bersih dan beriman.

Fungsi Dokumentasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

(MD-PK) Provinsi Sumatera Utara tersebut diharapkan dapat mengawali

seluruh pelaksanan Pembangunan di dalam batas wilayah Provinsi

Sumatera Utara bagi terciptanya hasil pembangunan Provinsi Sumatera

Utara yang tepat sasaran dan berdayaguna serta berdaya manfaat bagi

seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

C. KEDUDUKAN RAD.PK DALAM DOKUMEN PERENCANAANPENGANGGARAN

Berdasarkan maksud, tujuan dan fungsinya maka, kedudukan

Dokumentasi Rencana Aksi Daerah pemberantasan Korupsi (MD-PK)

Provinsi Sumatera Utara terhadap Dokumen Perencanaan Penganggaran

adalah sebagai Pengawal yang mampu memberikan manfaat dalam

perencanaan penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan secara

proporsional atas pengalokasiannya berdasarkan volume kebutuhan yang

ada pada masing-masing kegiatan dalam setiap program di setiap Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun posisi Dokumentasi RAD-PK ini

juga sebagai Penangkal yang diharapkan dapat mengantisipasi terjadi

inefisiensi serta inefektifitas penggunaan anggaran Program dan kegiatan

yang dilaksanakan pada setiap satuan Kerja perangkat Daerah (sKpD)

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya sehingga mampu memberikan

dampak positif yang signifikan bagi Rencana pembangunan Jangka pajang

Daerah (RPJPD) Provinsi sumatera Utara Tahun 2oos-2o25, dan secara

simultan teraplikasi pada setiap tahapan Rencana pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Cita-cita luhur Dokumentasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan

Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara di atas merupakan pilar utama

perwujudan Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara kemudian

diterjemahkan dalam beberapa Misi Pembangunan Provinsi Sumatera

Utara sebagai berikut :

- Misi Peftama Pembangunan masyarakat Sumatera Utara yang Maju,

Aman, Bersatu, Rukun dan Damai dalam Kesetaraan.

- Misi kedua adalah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang

Mandiri dan Sejahtera dan Berwawasan,

- Misi Ketiga adalah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang

Partisipatif dan peduli terhada"p proses pembangunan.

Selanjutnya Misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang

diuraikan di atas diimplementasikan dalam bentuk Strategi serta arah

kebijakan yang diletakkan dalam pondasi atau dasar pelaksanaan

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang antara lain menyatakan

bahwa,

a. Akan meletakkan Pengelolaan Tata Pemerintahan yang baik sebagai

abdi masyarakat

b. Melaksanakan kebijakan penataan kelembagaan dan peningkatan

kualitas kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan koordinasi

dan tertib administrasi pemerintahan dan keuangan daerah

c. Peningkatan pengawasan akuntabilitas dan pengawasan aparatur

negara, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah

d. Peningkatan kualitas pelayanan Publik, pengelolaan kapasitas

kelembagaan pemerintah, peningkatan pengelolaan sumber daya

aparatur dan administrasi kependudukan serta

e. Pembinaan sumber daya aparatur menjadi profesional, cepat

tanggap dan berdedikasi tinggi.

Keseluruhan misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara serta

strategi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang

dilaksanakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara secara erat

terhubung terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan

Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara dalam upaya perwujudan

pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang bersih dan

bebas dari Tindakan Pidana Korupsi demikian juga sebaliknya.

D. LANDASAN HUKUM RAD-PK

Beberapa landasan Peraturan Per-Undang-undangan yang

melandasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantsan Korupsi

(RAD-PK) antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor l4O, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor L34,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO2 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 442L);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomsr

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48a4);

6. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4846);

10

9.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sefta

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOLL Nomor

44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun ZOLL tentang

Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2OtL;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

Indonesia Nomor KEP/L2O/ M.PAN/4/2006 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/94|M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi,

Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun

2OO4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

10.

11.

L2.

13.

11

t4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor L2 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2OO5-2O25;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2009-2013.

15.

16.

t7.

18.

19.

L2

BAB IIRENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI

(RAD-PK) PROVTNST SUMATERA UTARA

A.Arah Kebijakan

RAD-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara difokuskan pada upaya

peningkatan kualitas layanan publik, penataan sistem keuangan daerah,

perbaikan sistem administrasi pemerintahan, dan penetapan program dan

wilayah bebas korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk

melaksanakan fokus RAD-PK tersebut perlu ditetapkan arah kebijakan

dalam rangka pelaksanaan MD-PK. sehubungan dengan penetapan arah

kebijakan dalam RAD-PK, Pemerintah Provinsi Sumatera memperhatikan

keterkaitan dan kesinergian RAD-pK dengan arah kebijakan dalam

Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RpJpD) provinsi

Sumatera Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPIMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

Garis besar pelaksanaan Rencana pembangunan Jangka panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara difokuskan pada beberapa Visi

pelaksanaan yang salah satunya menyatakan bahwa, "tata pemerintahan

yang baik atau good governance menganut prinsip-prinsip akuntabilitas,

pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan akuntabilitas,

transparansi, kesetaraan, wawasan kedepan, partisipatif dan penegakan

hukum".

Visi tersebut di atas relevan terhadap upaya perwujudan

pemerintahan yang baik (6ood Government) yang tentunya berbanding

sejajar terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (cleanGovernment) sebagaimana yang tertera di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 yang

menyatakan bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah secara berkesinambungan dilaksanakan berdasarkan

tiga kebijakan yaitu :

13

1. Kebijakan Penataan dan peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah

Daerah melalui peningkatan koordinasi dan tertib administrasi

pemerintahan dan keuangan daerah, peningkatan pengawasan dan

akuntabilitas aparatur negara, peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintah, peningkatan kualitas layanan publik, pengelolaan sumber

daya manusia dan aparatur, dan penataan administrasi

kependudukan.

2. Kebijakan pembinaan hubungan antar lembaga daerah melalui

peningkatan kerjasama daerah/negara/ lembaga.

3. Kebijakan pembinaan sumber daya aparatur menjadi profesional,

cepat tanggap dan penuh dedikasi.

Demikian pula agenda pembangunan di daram Rencana

pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi sumatera

Utara menyebutkan antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-

prinsip penyelnggaraan kepernerintahan yang baik antara lain ;

keterbukaan, kebertanggungjawaban dan ketaatan hukum, serta

membuka paftisipasi publik pada kegiatan pembangunan.

2. Memantapkan penerapan nilai-nilai etika aparatur guna membangun

budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka

pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

3, Peningkatan mutu pelayanan umum kepada masyarakat. penciptaan

birokrasi profesional yang di arahkan pada kebijakan meningkatkan

luailitas sumber daya aparatur melalui diklat yang berkesinambungan.

4. Mengembangkan manajemen tata pemerintahan yang baik (Good

Governance) yang berorientasi kepada tujuan sehingga mampu

mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat, merata, terukur dan

responsif, melalui desentralisasi pNS ke tingkat pelayanan langsung

mengembangkan sistem kelembagaan yang efektif, penerapan

peraturan kepegawaian yang konsisten.

14

5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalaui

upaya-upaya pemberantsan peraktek KKN, pembenaan kelembagaan

dan ketatalaksanaan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia penyelenggara negara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arah kebijakan dalam

pelaksanaan RAD-PK Provinsi Sumatera Utara mengabsorbsi arah

kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013. Tujuannya

agar dokumen MD-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terintegrasi

dan bersinergi dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2009-2013.

Arah keb-ljakan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan

upaya peningkatan transparansi serta akuntabilitas yang pada

tahapannya akan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan

bersih (Good Government and Clean Government).

B.Program dan Kegiatan

Mengingat kembali bahwa relevansi Pelaksanaan Pemberantasan

Korupsi atas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara sebagai pemegang kewenangan adminsitratif dalam batas wilayah

Provinsi Sumatera Utara terkonsentrasi pada tindakan pencegahan maka,

prioritas utama yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Sumatera Utara adalah serangkaian upaya melalui Program

Pencegahan tindak pidana korupsi dengan mengedepankan 4 fokus

program, yakni:

1. Program peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan

pelayanan publik yang bersih melalui penekanan pelaksanaan tugas

yang berbasis Pelayanan Prima dengan mengedepankan pelaksanaan

Pelayanan Publik yang terbuka (Transparan), Tanggap (Ressponsif),

Bertanggungjawab (Akuntabilitas) baik terhadap pengguna pelayanan15

2.

3.

4.

publik dan terhadap sesama aparatur pelaksana pelayanan publik di

setiap SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;

Program penataan sistem keuangan daerah dalam rangka reforrnasi

bidang keuangan menuju terwujudnya sistem keuangan daerah yang

efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Program perbaikan sistem administrasi pemerintahan guna

mewujudkan sistem administrasi pemerintahan di Provinsi Sumatera

yang efektif, eflsien, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan terukur.

Penetapan program dan wilayah bebas korupsi di lingkungan

pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Program peningkatan kualitas layanan publik direalisasikan dengan

kegiatan-kegiatan yang meliputi bidang layanan publik yang menjadi

masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan

peningkatan kualitas layanan public yang menjadi prioritas dalam RAD PK

Provinsi Sumatera Utara meliputi :

1. Perbaikan kualitas layanan publik pada bidang Badan Kepegawaian

Daerah (BKD) dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya

manusia aparatur

2. Perbaikan kualitas Iayanan publik pada bidang bidang layanan ijin

pembangunan (Tata Ruang Wilayah) yang meliputi kegiatan

penyempurnaan proses perijinan agar lebih transparan, akuntabel,

terukur, terjangkau dan berkepastian. Kegiatan pada bidang ini

selain penyempurnaan proses perijinan juga meliputi kegiatan dalam

rangka Peningkatan infrastruktur pedesaan, pembangunan

perkotaan, peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman

dan penataan ruang.

3. Peningkatan kualitas layanan publik pada bidang layanan kesehatan,

meliputi upaya peningkatan kesehatan masyarakat, pengawasan

obat dan makanan, promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kualitas

16

4.

5.

6.

7.

lingkungan sehat, peningkatan kualitas kesehatan perorangan,

pencegahan dan pemberantasan penyakit, sumber daya kesehatan,

penyempurnaan kebijakan dan menejemen pembangunan kesehatan

dan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Peningkatan kualitas layanan publik pada bidang tayanan pendidikan,

yang meliputi kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini, wajib

belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah, pendidikan

non-formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

dan pendidikan tinggi.

Peningkatan kualitas layanan publik pada bidang layanan

perhubungan (laut, darat dan udara), meliputi kegiatan rehabilitasi

dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan lalan

(LLAJ), peningkatan kapasitas prasarana dan fasilitas LLAJ,

peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api,

peningkatan dan pembangunan transpoftasi Laut dan peningkatan

dan pembangunan transportasi udara;

Peningkatan kualitas layanan publik bidang layanan tenaga kerja dan

transmigrasi, meliputi peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga

kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja,

perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, dan penataan

penyebaran penduduk angkatan kerja yang serasi dan seimbang.

Peningkatan kualias layanan publik bidang layanan samsat (Dinas

Pendapatan Daerah), yang difokuskan untuk meningkatkan

pendapatan daerah

Program penataan sistem keuangan daerah dilaksanakan sejalan

dengan upaya reformasi di bidang keuangan yang meliputi kegiatan

seperti :

1. Penyempurnaan mekanisme perencanaan dan penganggaran di

daerah

2. Perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa publik melalui

pengembangan mekanisme pengadaan secara elektronik (etectronic

procuremenf) maupun unit pengadaan barang dan jasa.L7

3. Penataan sistem akuntasi keuangan daerah mulai dari tahapan

perencanaan, pela ksanaan hing ga penata usahaan/pela poran

4. Perbaikan sistem pencatatan dan pengelolaan aset daerah

5. Perbaikan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah baik dari sektor

pajak, retribusi, bagi hasil Badan Usaha Milik Daerah maupun sumber-

sumber lain seperti Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus maupun

pinjaman daerah.

Fokus pada program Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan

Daerah provinsi Sumatera Utara antara lain meliputi :

1. Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat di lingkungan

Pemerintahan Provinsi secara berkala

2. Penetapan dan penerapan insentif kinerja

3. Perbaikan mekanisme rekruitmen CPNS

4. Perbaikan mekanisme penetapan, mutasi maupun promosi pejabat

PNS di lingkungan Pemerintahah Provinsi Sumatera Utara

5. Penyusunan, penetapan dan pemberlakuan standar operasional

prosedur dalam seluruh organisasi pemerintah daerah (opD) atau

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

selanjutnya pada Penetapan Program dan wilayah Bebas Korupsi,

dilaksanakan sejumlah kegiatan yang meliputi :

1. Pengembangan Pilot Project SKPD/Organisasi Perangkat Daerah bebas

korupsi

2. Penetapan contoh program atau kegiatan bebas korupsi pada sektor

prioritas

3. Penetapan pilot project daerah bebas korupsi

C.Target dan Sasaran

a. Target

Sesuai Program dan Indikator Kegiatan yang ditetapkan di atas

maka target yang ditetapkan dalam pelaksanaan Rencana Aksi

Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara

adalah sebagai berikut:18

a. Penyempurnaan/ Perbaikan Sistem pelayanan publik

Melakukan penyempurnaan serta perbaikan pada sistem

Pelayanan Publik pada seluruh jajaran pemerintah Daerah

Provinsi Sumatera utara melalui pelaksanaan sistem pelayanan

Publik berbasis pelayan Prima dengan mengedepankan

pencapaian Indikator pelaksaaan Pelayanan publik yang terbuka

(Transparan), Tanggap (Ressponsif) dan bertanggungjawab

(Akuntabilitas) baik terhadap pengguna pelayanan publik

(masyarakat) maupun terhadap sesama pelaksana pelayanan

Publik (Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)

b. Perbaikan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah

Melakukan Penyempunaan dan Perbaikan atas pengeroraan

Keuangan Daerah melalui sistem perencanaan penganggaran

yang proporsional berdasarkan volume program dan kegiatan di

setiap satuan Kerja perangkat daerah (sKpD) provinsi Sumatera

utara yang disetarakan berdasarkan kapasitas kemanfaatannya

bagi masyarakat sumatera Utara serta mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah provinsi

Sumatera Utara yang terbuka, tanggap serta dapat

dipertan gg ungjawabkan.

c. Penataanl Perbaikan Sistem AdministrasiKepemerintahan

Melakukan penataan serta perbaikan sistem Administratsi

Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui,

pelaksanaan sistem Pelayanan publik pada bidang perUinan,

Kependudukan, Kepegawaian, Kesehatan dan pendidikan yang

mengedepankan azas kesamaan hak dan kewajiban serta azas

kebutuhan seluruh Pihak sebagai pengguna perayanan publik

(masyarakat Sumatera Utara) yang terbuka, tanggap serta

perduli dan dapat dipertanggungjawabkan.

19

d. Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi.

Melakukan Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi

melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan

Korupsi yang dilaksanakan pada setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SI(PD) dalam batas wilayah Adminsitartif Provinsi

Sumatera Utara melalui pengembangan Pilot Projek SKPD bebas

Korupsi yang merupakan contoh dalam program atau kegiatan

bebas korupsi pada sektor prioritas.

b. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan Rencana Aksi

Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera

Utara merupakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dalam batas kewenangan administratif Provinsi Sumatera

Utara sebagai pihak yang melaksanakan serta menggunakan

anggaran perbelanjaan daerah dalam melaksanakan program

dan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing sesuai matrik Rencana Aksi Daerah

Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara

(terlampir) dari salah satu Instansi sebagai format baku untuk

kemudian harus diterjemahkan oleh seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara.

20

BAB IIISTRATEGI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Strategi Pelaksanaan

Strategi dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara antara

lain:

1) Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas moral serta

disiplin setiap aparatur pemerintahan daerah yang terbentuk

melalui proses Institusi/ pengkaderan, sistem pengelolaan dan

penempatan SDM aparatur sesuai dengan kompetensi .

2) Strategi Harmonisasi Peraturan Per-Undang-undangan

Merupakan suatu upaya pemberantasan korupsi yang

dilaksanakan dengan menambah instrument per-undang-

undangan sebagai landasan pelaksanaan tugas-tugas yang lebih

responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam

pelaksanaan kinerja pemerintah daerah termasuk dalam

palayanan pemerintahan kepada masyarakat. Selain itu

instrument peraturan perundang-undangan yang dimaksud

dibentuk dan secara legitimatif mengerucut pada upaya

penyelesaian permasalahan yang terjadi didalam perspektif

masyarakat terhadap kualitas kinerja pemerintahan daerah.

3) Strategi Kerjasama (Koordinasi)

Merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan

tugas yang lebih koordinatif dalam setiap pelaksanaan tugas

pemerintahan daerah untuk menciptakan, budaya kerja yang

lebih jujur, transparan, serta menanamkan budaya malu di

lingkungan pemerintahan daerah Provonsi Sumatera Utara.

4) Strategi Penindakan / Penegakan Hukum

Merupakan pelaksaan penegakan hukum bagi pelaku tindakan

pidana korupsi dalam batas wilayah Administratif Provinsi

Sumatera Utara. Pelaksanaan penegakan hukum (Law

inforcement) ini diupayakan dalam bentuk proses yang tidak

berbelit-belit dalam penanganannya sehingga dapat

menghasilkan upaya penegakan hukum yang lebih pasti dan

akan memberikan efek jera kepada seluruh aparatur

pemerintahan dan instansi vertikal lainnya di wilayah provinsi

sumatera utara, sefta memberikan penghargaan (Reward)

kepada Instansi Pemerintah yang bersih dari tindak pidana

korupsi,

5) Strategi Mekanisme dan Sistem Pelaporan

Merupakan suatu upaya pemberantsan korupsi dengan

menggunakan metode, adanya sistem pelaporan berkala dari

setiap hasil pelaksanaan kinerja pemerintahan diberbagai bidang

dalam rentang waktu perbulan, per-triwulan, per-semester sefta

tahunan untuk mengukur capaian target kinerja yang

dilaksanakan sehingga tercipta kondisi yang produktif dari setiap

aparatur pemerintahan daerah. Pada tahapanya hal ini akan

membentuk suatu mekanisme palaksanaan tugas yang lebih

baik, tertata rapi serta memberikan nuansa yang lebih positif

terhadap perbaikan perspektif negatif masyartakat terhadap

pola kinerja pemerintahan.

6) Strategi Penyelamatan/ Pengembalian Aset Daerah/ Hasil

Korupsi

Menuntut kembali seluruh kerugian Negara dalam bentuk materi

yang didapat pelaku dari hasil penggelapan (Korupsi) secara

menyeluruh tanpa sisa. Metode ini diharapkan akan memberikan

implikasi yang sangat signifikan terhadap pelaku tindak pidana

korupsi di Provinsi Sumatera Utara.

Ke-enam Strategi pelaksanaan RAD-PK Provinsi Sumatera

Utara di atas merupakan serangkaian kegiatan yang secara

simultan memiliki korelasi satu dengan yang lainnnya dalam upaya

perbaikan pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah yang bersih

dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Strategi

pemberantasan korupsi Provinsi Sumatera Utara tersebut

diharapkan mampu menyempurnakan serta memperbaiki,

- Sistem Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara

- Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

- Sistem Administrasi Pemerintahan

- Sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pemerintah.

- Penetapan Program wilayah bebas korupsi.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

Provinsi Sumatera Utara adalah suatu pelaksanaan pencegahan

sefta penindakan yang terintergritas yang terkonsolidasi pada lintas

sektoral dan lintas program.

Adapun beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai bidang prioritas

yang melaksanakan pelayanan publik dalam pelaksanaan Rencana

Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) dalam tahap awal ini

antara lain :

1. Bidang Layanan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

2. Bidang layanan Ijin Pembangunan (Dinas Tata Ruang

Wilayah).

3. Bidang Layanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) .

4. Bidang layanan Pendidikan (Dinas Pendidikan).

5. Bidang layanan Perhubungan (Dinas Perhubungan Laut, Darat

dan Udara).

6. Bidang Layanan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinas

Tenaga kerja dan Transmigrasi)

7. Bidang layanan Samsat (Dinas Pendapatan Daerah)

Adapun Instansi yang berkewenangan untuk melaksanakan

tugas dan tanggungjawab serta kegiatan untuk menyusun Kerangka

23

Acuan Rencana Tindak Lanjut Rencan Aksi Daerah pemberantasan

Korupsi Provinsi Sumatrera Utara adalah sebagai berikut :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Provinsi Sumatera Utara

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam hal,

- Mengumpulkan data dan Informasi pada Lembar Rekomendasi

Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) dari setiap Instansi (SKPD)

pelaksana Pelayanan Publik secara langsung kepada

masyarakat.

- Melaksanakan sistem Pelaporan Periodik kepada sekretaris

Daerah Provinsi.

- Membuat rancangan Rencana Tindak lanjut Rencana Aksi

Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Utara.

b. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam hat,

- Mengumpulkan data dan Informasi pada Lembar Rekomendasi

Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) dari setiap Instansi (SKPD)

pelaksana Pelayanan Pablik secara langsung kepada

masyarakat.

- Melaksanakan sistem Pelaporan periodik kepada sekretaris

Daerah Provinsi.

- Melaksanakan kegiatan pemantuan secara berkala kepada

seluruh Instansi (SKPD) Pemerintah provinsi Sumatera Utara

dalam pelaksanaan pelayanan publik dan melaporkan hasir

pemantauan yang dilakukan kepada Badan perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi sumatera Utara sebagai

masukan bagi rancangan Rencana Tindak lanjut Rencana Aksi

Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Utara.

c. Biro Hukum Setdaprovsu

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam hal,

- Mengumpulkan data dan Informasi pada Lembar Rekomendasi

Pengguna Pelayanan Publik (LRp3) dari setiap Instansi (sKpD)

pelaksana Pelayanan Publik secara langsung kepada

masyarakat.

Melaksanakan sistem Pelaporan Periodik kepada Sekretaris

Daerah Provinsi.

Melaksanakan kegiatan pemantuan secara berkala kepada

seluruh Instansi (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dalam pelaksanaan pelayanan publik dan melaporkan hasil

pemantauan yang dilakukan kepada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai

masukan bagi rancangan Rencana Tindak lanjut Rencana Aksi

Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Utara.

Melaksanakan kegiatan pemantuan secara berkala kepada

seluruh Instansi (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dalam pelaksanaan pelayanan pablik dan melaporkan hasil

pemantauan lapangan yang ter-indikasi melakukan tindakan

korupstif kepada pihak penegak hukum (pihak Kejaksaan atau

Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara) melalui Sekretaris

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

B. Dukungan Kebijakan.

Buku Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi

Sumatera Utara ini merupakan literatur yang mencoba untuk

menterjemahkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2OLt Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan

Korupsi yang pada tahapannya menjadi kerangka taktis dan teknis

pelaksanaan Program dan Kegiatan pada setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) untuk di respon dan dilaksanakan oleh

seluruh jajaran (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam

upaya meminimalisir tindak pidana korupsi melalui :

1. Penyesuaian Perencanaan Penganggaran Program dan

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

ditetapkan secara proporsional berdasarkan volume

kebutuhan anggaran dalam tiap kegiatan dokumen Rencana

Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menyesuaikan Perencanaan Penganggaran Program dan

Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Sumatera Utara.

Menyesuaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setiap

Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah (SKPD) dengan

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.

Menyesuaikan arah pelaksanaan Program dan Kegiatan

dengan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah

(RPIPD) melalui Rencana Pembanguan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan menjadikan Renstra SKPD sebagai tofok

ukur pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Provinsi

Sumatera Utara.

C, Pembiayaan.

Pembiayaan Program Rencana Aksi Daerah Pemberantasan

Korupsi Provinsi Sumatera Utara direncanakan akan dianggarkan

pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pembelanjaan Daerah

(APBD) yang akan diposkan pada masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam pelaksanaan program

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera

Utara.

D. Monitoring dan evaluasi

Mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pedayagunaan

Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN /4/2OOO Tentang

Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor : KEP/94/M.PAN/B/2O05 Tentang Pedoman Umum

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2AO4 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

dipandang perlu melaksanakan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan

2.

3.

4.

26

Evaluasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan

Korupsi (MD-PK) Provinsi Sumatera Utara.

Untuk dapat memberikan arahan kongkrit tentang

pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-

PK) Provinsi Sumatera Utara, diperlukan tahapan pengawasan

(Monitoring) untuk mendapatkan data dan informasi tentang

kualitas pelaksanaan pelayanan publik dimaksud. Adapun data yang

dihasilkan merupakan laporan umum secara tertulis yang secara

umum akan bermuara pada tahapan pertanggungjawaban akhir.

Berkaitan hal tersebut pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara

dimungkinkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan

sebagai berikut :

a. Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi

1). Penanggung Jawab utama monitoring dan evaluasi atas

RAD- PK adalah inspektorat / Bawasda dengan melibatkan

pihak eksternal seperti SM, perguruan tinggi dan tenaga

profesional lainnya.

2). Tim Monitoring dan Evaluasi atas MD-PK dibentuk oleh

Inspektorat Daerah / Bawasda berdasarkan pedoman

monev yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan

dikukuhkan melalui SK Kepala Daerah.

3). Tugas utama tim monitoring RAD-PK adalah melakukan

pemantauan atas pelaksanaan RAD-PK dan Mengevaluasi

capaian pelaksanaan RAD PK pada akhir tahun anggaran.

b. Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi

1). Monitoring dengan tahapan kegiatan terdiri dari

penyusunan rancangan kerja, kunjungan kerja (site visit),

rapat / Pertemuan dan penerimaan pengaduan

masyarakat

2). Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PK dilakukan minimal

1 kali dalam satu tahun

27

c, Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi MD-PK Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara diharapkan menghasilkan feedback (umpan

balik) yang kuat dalam rangka mengadakan tindakan korektif

dan perencaaan kembali sehingga perencanaan berikutnya

benar-benar matang dan sempurna.

Dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi

pelaksanaan MD-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

maka diharapkan akan terjadi siklus manajemen yang

menghasilkan masukan bagi penyesuaian RAD-PK pada

periode tertentu.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAD PK

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana d'tjelaskan di atas

melibatkan "pihak Independent" disetiap lini pelaksanaan

pelayanan pablik dalam batas wilayah administratif Provinsi

Sumatera Utara. Adapun pihak atau tim indevendent yang

dimaksudkan terdiri dari :

a. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

b. Unsur Akademisi Perguruan Tinggi

c. Unsur Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Eksistensi tim independent dilibatkan dalam pelaksanaan

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (MD-PK) Provinsi

Sumatera Utara untuk dapat melaksanakan proses pemantauan

secara langsung pada seluruh titik pelaksanaan pelayanan publik

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat, yang

pada tahapannya akan memberikan informasi secara akurat dan

objektif terhadap kualitas pelayanan publik yang terlaksana dengan

menggunakan media dan sarana pengumpulan data dan informasi

secara langsung dari setiap masyarakat sebagai pengguna

pelayanan publik.

Rekomendasi masyarakat tersebut pada tahapannya akan

menjadi suatu informasi dan data yang valid yang mampu

mendeskripsikan kondisi empiris kualitas pelayanan publik di setiap

SKPD dan Instansi Vertikal pelaksana pelayanan masyarakat yang

ada dalam batas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan

konsep dasar Pelayanan Prima yang coba disepakati di atas maka

lembaran rekomendasi masyarakat memiliki indikator-indikator

tertentu yang ditetapkan untuk mendapatkan volume penilaian

tertentu yang langsung dilakukan oleh setiap anggota masyarakat

sebagai pengguna pelayanan publik. Bentuk Lembaran

Rekomendasi masyarakat tersebut dapat diproyeksikan dalam

bentuk tabel sebagai berikut :

LEMBARAN REKO]I{ENDASI PENGGUNA PELAYANAN

PUBLTK (LRP3)

Adapun teknis pelaksanaan dan pengumpulan informasi dan

data dari masyarakat melalui Lembar Rekomendasi Pengguna

Pelayanan Pablik (LRP3) dilaksanakan dengan tahapan-tahapan

sebagai berikut :

a. Tim Independent yang bertugas pada setiap titik pelayanan

publik memberikan/menyertakan Lembar Rekomendasi

Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) kepada masyarakat.

29

INSTANSI/BAGIAN

]ENIS LAYANAN

NO INDIKATOR SANGATBAIK

BAIK KURANG

BAIKBURUK ATENSI

1 KEPERDULIAN

PETUGAS

2 KETERBUKAAN

INFORMASI YANG

DIBUTUHKAN

3 LAYANAN

SARANA/PRASARANA

4 ]UMI.AH BIAYA YANG

DIKENAKAN ATAS

]ASA PELAYANAN

Rp.

5 SARAN TERTULIS

Masyarakat melaksanakan / melakukan proses pelayanan

publik yang diinginkan

Masyarakat memberikan atendi secara tertulis dalam

Lembaran Rekomendasi Pengguna Pelayanan Publik (LRP3)

d. Dan kembali menyerahkan Lembaran Rekomendasi

Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) yang telah diisi tersebut

kepada pihak (Tim Independent) yang bertugas pada titik

pelayanan Publik ditempat tersebut.

Lembar Rekomendasi Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) ini

pada akhirnya akan menjadi dokumen data Iaporan tentang kualitas

pelayanan publik yang akan terakumulasi bagi penilaian secara

periodik (per-triwulan), yang pada tahapannya menjadi tolok ukur

bagi upaya (Evaluasi) bagi pembaharuan tingkat kualitas pelayanan

publik pada setiap titik pelayanan publik secara simultan.

Mengacu pada Strategi Pelaksanaan, Monitoring serta Evaluasi

yang diuraikan di atas maka, dalam pelaksanaan Evaluasi

pelaksaaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)

Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

menetapkan Inspektorat Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Biro

Hukum Setdaprovsu serta Badan Perencanaan Pembanguna Daerah

(BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak yang berwenang

untuk mengakumulasi data dan informasi yang ada bekerjasama

dengan pihak eksternal (Independen) seperti LSM, LBH dan

Perkumpulan Advokasi Sumatera Utara atau tenaga profesional

lainnya serta melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholders

yang ada didalam batas wilayah administratif Pemerintah Daerah

Provinsi.

Adapun teknis kegiatan akumulasi Lembaran Rekomendasi

Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) tersebut direncanakan

merupakan bagian kegiatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) selaku pelaksana pelayanan publik yang dimaksudkan untuk

melaporkan secara berkala dalam jangka waktu yang ditetapkan

b.

c,

30

secara sistematis, berjenjang dan teratur (periodik) kepada ketiga

pihak (Instansi) yang dihunjuk berkewenangan di atas.

Mekanisme pelaksanaan pelaporan hasil monitoring dan

evaluasi di proyeksikan sesuai alur sistem pelaporan yang

tergambar dalam tebel sebagai berikut :

MEKANISME SISTEM PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANAAKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI

SUMATERA UTARA

Hasil keseluruhan proses pelaksanaan monitoring dan

evaluasi tersebut akan menjadi rekomendasi bagi pembaharuan

sistem pelayanan publik dengan mengacu pada azas akuntabilitas,

tranparansi, efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penggunaan

pelaksanaan anggaran.

Setelah melalui seluruh proses yang telah ditetapkan di atas

dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

(RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara diperlukan adanya upaya

31

NO PELAPORPENERIMALAPORAN

TEMBUSAN PERIODEPELAPORAN

WAKTUPENYAMPAHN

1.

TIMINDEVENDENT

SKPDPELAKSANA

PELAYANAN

PUBLIK

INSTANSIBERKEWENANG

AN

A. INSPEKTORAT PROVSU/

B. BAPPEDA-

SU/C. BIRO

HUKUM

SETDAPROV

DUA INSTANSIBERKEWENANG

AN LAINNYA

SEMESTER

PERTAMA/

KEDUA /KETIGA /KEEMPAT

SELAMBAT-IAMBATNYA

10 HARISETELAH

SEMESTER

ANGGAMNBER'AI.AN

2.

INSTANSI BER

KEWENANGAN

SEKERTARISPROV-SU

GUBERNUR

DUA

SEMESTER

BERJAI.AN

SELAMBAT-LAMBATNYA

20 HARISETELAH

SEMESTER

ANGGARAN

KEDUA

BERJALAN

3

SEKERETARISDAERAH

PROV. SUMUTGUBERNUR

PEMERINTAHTINGKAT

PUSAT

SATUTAHUN

BER]AI.AN

SELAMBAT-

I.AMBATNYA

SATU BULAN

SETELAH

TAHUN

ANGGAMNBERJALAN

pembaharuan kaulitas pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara melalui hasil akumulasi informasi dan data atas pelaksanaan

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (MD-PK) Provinsi

Sumatera Utara melalui suatu proses perencanaan tindak lanjut

yang terakumulasi secara dokumentatif pada Matrik Rencana Tindak

Lanjut (RTL) (terlampir) yang menggambarkan seluruh kondisi

pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara yang terukur

melalui azas Efisiensi dan Efektifitas penggunaan Anggaran

berdasarkan Program dan Kegiatan di masing-masing SKPD

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya.

E, Pelibatan Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan RAD-PK

Provinsi Sumatera Utara dengan membentuk hubungan kemitraan

kepada pemerintah namun tetap mengedepankan sikap kritis

konstruktif, korektif serta kordinatif sehingga dapat memberikan

masukan-masukan yang positif bagi penyempurnaan program RAD-

PK Provinsi Sumatera Utara kedepan.

Adapun masukan-masukan dari pihak masyarakat tersebut

tidak terlepas dari proses pemantauan (Monitoring) yang dilakukan

langsung oleh pihak masyarakat baik secara perorangan ataupun

secara kolektif atas pelaksaaan pelayanan Publik serta kinerja

pemerintahan daerah secara umum. Dalam beberapa hal masukan

yang dapat dijaring dari masyarakat umum adalah dengan metode

diadakannya kotak saran dan keluhan. Cara sederhana ini

dibeberapa titik pelayanan publik telah dilaksanakan namun tidak

memberikan dampak yang positif terhadap pembaharuan dan

pembangunan dalam sistem pelayana publik yang dimaksudkan.

Untuk itulah diperlukan suatu kemitraan yang baik antara pihak

Lembaga Bantuan Hukum yang diharapkan mampu memberikan

32

perlindungan kepada pihak-pihak (perorangan) sebagai pihak yang

memberikan informasi terjadinya tindak pidana korupsi.

Seluruh upaya ini tidak akan menghasilkan suatu perubahan

yang diharapkan apabila tidak disertai dengan komitmen yang

tinggi dari seluruh pihak baik pemerinah maupun masyarakat dalam

melakukan perubahan pembangunan sistem pelayanan publik yang

dimaksudkan.

Beberapa hal penting yang seharusnya dapat menjadi

prioritas utama seluruh unsur terkait yang seharusnya dapat

diutamakan untuk dikedepankan pihak masyarakat dalam

mendukung Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (MD-PK)

Provinsi Sumatera Utara yakni :

a. Unsur Wawasan dan Kesadaran Masyarakat tentang hak

dan kewajibannya sebagai warga masyarakat.

Unsur tersebut secara umum dimiliki dan disadari oleh

masyarakat namun, masyarakat tidak memahami secara lebih

mendalam dan subtantif untuk memahami lebih mendalam

setiap peraturan perundang-undangan yang bersinggungan

langsung pada lingkup kehidupan bermasyarakat sebagai warga

Negara.

b. Unsur keberanian masyarakat dalam meminta keteranganatau informasi tentang ketetapan-ketetapan dalam suatupelaksanaan pelayanan publik,

Kondisi ini tentunya akan menghasilkan dampak negatif terhadap

pelaksanaan pelayan publik itu sendiri baik dari segi hasil

capaian target yang seharusnya dapat dicapai dalam kurun

waktu dan jumlah biaya yang lebih efektif dan efisien sefta

terhadap tingkat kepuasan atas kualitas pelayanan publik yang

dirasakan oleh masyarakat serta berbagai ketidak sesuaian yang

terjadi sehingga menimbulkan proses pelayanan publik dan

capaian target yang relatif buruk.

33

c. Unsur sikap Permisif (ketidakperdulian) masyarakatterhadap berbagai program pelayanan publik yangditawarkan oleh pemerintah.

Hal ini biasanya memberi peluang atas terjadinya pelaksanaan

pelayanan publik yang Inprosedural yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggungjawab yang secara sengaja justru

memberikan pelayanan pembanding dari program pelayanan

yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi empiris fenomena ini justru menjadi tolok

ukur bagi masyarakat atas kualitas pelayanan publik pemerintah

dalam hal pengenaan biaya. Hal tersebut tentunya akan

berdampak negatif atas perspektif umum masyarakat terhadap

kinerja pelayanan publik pemerintah,

Ketiga unsur di atas seharusnya dapat dirubah melalui sistem

pelaksanaan pelayanan Publik yang lebih transparan, dan

mewujudkan pola interaksi dalam pelayanan publik yang lebih

bersahabat kepada pihak masyarakat untuk memberikan informasi

atas berbagai program pelayanan pemerintah kepada masyarakat

dan menjunjung tinggi kesamaan hak dan kewajiban di mata

hukum serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat

pengguna pelayanan publik.

34

BAB IVPENUTUP

Seluruh rangkaian usaha yang telah dijabarkan di atas dalam tujuan

memberikan arahan konkrit dan positif bagi pelaksanaan Rencana Aksi

Daerah Pemberantasan Korupsi (MD-PK) Provinsi Sumatera Utara. Buku

ini sebagai salah satu panduan penting dalam upaya penyeragaman dan

penyelaras seluruh tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh seluruh

pemangku kepentingan dalam jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera

Utara serta menjadi referensi utama Rencana Aksi Daerah Pemberantasan

Korupsi bagi seluruh masyarakat sefta stakholders terkait.

Buku Rencana Aksi daerah Pemberantsan Korupsi (MD-PK) Provinsi

Sumatera Utara merupakan konsep pencegahan untuk mengurangi

bahkan bila dimungkinkan dapat menghapus tindak pidana korupsi.

Dengan menyadari bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan

yang terjadi oleh karena prilaku hedonis maka, secara mendasar perlu

dipahami bahwa, aspek moralitas menjadi fokus utama didalamnya.

Menyadari hal ini maka dapat dipastikan bahwa seluruh aspek

konstitusional yang tampil menjadi panglima bagi pelaku tindak pidana

Korupsi hanya tidak akan memberikan kepastian apapun tanpa adanya

upaya pembentukan sistem pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah

yang secara mendasar untuk tidak memberikan peluang sekecil apapun

terhadap penyelewengan kewenangan yang ada. Bentuk sistem

pelaksanaan kinerja pemerintahan yang memberikan harapan ini juga

tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen dari seluruh aparatur dalam

jajaran pemerintahan daerah yang secara mendasar terbentuk sebagai

filosofis dalam pelaksaan tugas sefta kewenangan yang ada.

Akhirnya dapat dipastikan bahwa, segala sesuatu tindakan

kejahatan yang terjadi dalam bidang apapun tidak akan mungkin dapat

dicegah atau di hapuskan apabila hanya mengedepankan dimensi

konstitusional saja tanpa disertai dengan kekuatan dimensi filosofis yang

baik dan bermanfaat bagi diri sendiri secara khusus dan pada tahapannya

secara umum.

PERAN DAN TANGGU NGJATA'AB

ANGGOTA TIM RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI

(RAD-PK) PROV|NS| SUMATERA UTARA

NO INSTITUSI PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

1 GUBERNUR SUMATERA

UTARA

L. Gubernur adalah Pembina pelaksanaan peran

dan Tanggungjawab setiap unsur terkaitpelaksana RAD-PK Provinsi Sumatera Utara

2. Mendorong dan meng-koordinasikan seluruh

unsur tim untuk berperan aktif dalamimplementasi RAD-PK Provinsi Sumatera

2 BAPPEDA PROV. SUMATERA

UTARA

1. Sebagai Ketua pelaksana serta meng-Koordinasikan seluruh Tugas dan Tanggungjawab

kepada seluruh unsur tim pelaksana RAD-PK

Provinsi Sumatera Utara

2. Melakukan asistensi data dan informasi hasilpelaksanaan evaluasi RAD-PK dan supervisisebagai bagian dari fungsi desentralisasi dan

dekonsentrasi pada seluruh titik pelayanan publik

dalam batas wilayah administratif provinsi

Sumatera Utara.

3. Mengusulkan pendanaan pelaksanaan Tugas danTanggungjawab seluruh unsur tim RAD

ls INSPEKTORAT

SUMATERA UTARA

PROV. Sebagai Sekretaris pelaksana RAD-PK yang meng*Koordinasikan seluruh tugas dan Tanggungjawab

seluruh unsur tim pelaksana RAD-PK provinsi

Sumatera Utara.

Mengakumulasi data dan informasi dokumen(LRP3) dari seluruh petugas (Tim lndevendent)atas data dan informasi pada setiap titikpelayanan publik dalam batas wilayahadministratif Provinsi Sumatera Utara

Melaksanakan Evaluasi (Rekapitulasi) danmelaporkan secara berkala data dan informasi(LRP3) kepada Sekretaris Daerah provinsi

Sumatera Utara.

Menyusun kerangka acuan bagi pelaksanaan

Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan RAD-pK

sebagai masukan dalam bentuk laporan kepadaBAPPEDA Provinsi Sumatera Utara

2.

3.

4.

4 BIRO HUKUM SETDAPROVSU Sebagai Pelaksana RAD-PK yang meng-

Koordinasikan seluruh tugas dan Tanggungjawab

seluruh unsur (SKPD pelaksana pelayanan publik)

pelaksana RAD-PK Provinsi Sumatera Utara.

Mengakumulasi data dan informasi dokumen(LRP3) dari seluruh petugas (Tim lndevendent)

atas data dan informasi pada setiap titikpelayanan publik dalam batas wilayah

administratif Provinsi Sumatera Utara

Melaksanakan Evaluasi (Rekapitulasi) dan

melaporkan secara berkala data dan informasi

(LRP3) kepada Sekretaris Daerah Provinsi

Sumatera Utara.

Menyusun kerangka acuan bagi pelaksanaan

Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan RAD-PK

sebagai masukan dalam bentuk laporan kepada

BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara

Sebagai Penanggungjawab bidang

Pengembangan Norma Hukum dalam

Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab seluruh

unsur terkait pelaksanaan RAD-PK Provinsi

Sumatera Utara.

Harmonisasi dan singkronisasi berbagai bentukperaturan perundang-undangan serta kebijakan

lainnya lainnya yang terkait dan memiliki korelasi

signifikan terhadap pelaksanaan RAD-PK Provinsi

Sumatera Utara

Mendistribusikan kerangka acuan Rencana

Tindak lanjut kepada seluruh unsur terkaitpelaksanaan RAD-PK Provinsi Sumatera Utara

Melaksanakan penyuluhan, bantuan dan

perlindungan hukum kepada pihak pelapor

tentang tindak pidana korupsi kepada

masyarakat bersama-sama dengan unsur terkaitlainnya.

4.

5.

5.

7.

8.

5 DINAS PENDAPATAN PROV.

SUMATERA UTARA

L. Meng-Koordinasikan dan melaksanakaan

mekanisme implementasi RAD-PK kepada

seluruh jajaran pelaksanaan pelayanan yang

berada dalam batas kewenangan Dinas

Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

2. Memberikan masukan berkaitan dengan

pelaksanaan RAD-PK kepada Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara sebagai acuan penyusunan

Rencana Tindak Lanjut dan pembaharuan Sistem

Pelayanan Publik

3. Menjalin kerjasama yang sinergis kepada pihak

indevendent yang ada di seluruh jajaran pada lini

pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan Dinas

Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

6 BADAN

DAERAH

KEPEGAWAIAN

PROVTNSt

SUMATERA UTAM

Meng-Koordinasikan dan melaksanakaan

mekanisme implementasi RAD-PK kepada

seluruh jajaran pelaksanaan pelayanan yang

berada dalam batas kewenangan Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera

Utara

Melaksanakan penyuluhan program RAD-PK

pada seluruh peserta Pra-Jabatan PNS pada setia

tahun angkatan

Memberikan masukan berkaitan dengan

pelaksanaan RAD-PK kepada Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara sebagai acuan penyusunan

Rencana Tindak Lanjut dan pembaharuan Sistem

Pelayanan Publik

Menjalin kerjasama yang sinergis kepada pihak

indevendent yang ada di seluruh jajaran pada lini

pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera

Utara

6 BIRO PEMERINTAHAN UMUM

SETDAPROVSU

1. Meng-Koordinasikan dan melaksanakaan

mekanisme implementasi RAD-PK kepada

seluruh jajaran pelaksanaan pelayanan yang

berada dalam batas kewenangan Biro

Pemerintahan Umum Setdaprovsu

2. Memantau serta memberikan masukan

berkaitan dengan pelaksanaan RAD-PK kepada

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai

acuan penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan

pembaharuan Sistem Pelayanan Publik

3. Menjalin kerjasama yang sinergis kepada pihak

indevendent yang ada di seluruh jajaran pada linipelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan Biro

Pemerintahan Umum Setdaprovsu

7 BIRO KEUANGAN

SETDAPROVSU

1. Meng-Koordinasikan dan melaksanakaan

mekanisme implementasi RAD-PK kepada

seluruh jajaran pelaksanaan pelayanan yang

berada dalam batas kewenangan Biro Keuangan

Setdaprovsu

2. Memberikan masukan berkaitan denganpelaksanaan RAD-PK kepada Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara sebagai acuan penyusunan

Rencana Tindak Lanjut dan pembaharuan Sistem

Pelayanan Publik pada bidang pengelolaan

keuangan

3. Menjalin kerjasama yang sinergis kepada pihak

indevendent yang ada di seluruh jajaran pada linipelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan Biro

Keuangan Setdaprovsu

8 a. KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAM

SUMATERA UTARA

b. IMIGRASI MEDAN

c. KANTOR BEA DAN

CUKAI MEDAN

d. PEHIMPUNAN

ADVOKASI SUMATERA

UTARA

e. KE,AKSANAAN TINGGI

SUMATERA UTARA

Bekerjasama dan Melaksanakan pemantauan sertapelaporan dan penindakan hukum atas pelaksanaan

impelementasi RAD-PK Provinsi Sumatera Utara

MATRIK

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD pK) Tahun 20ll Provinsi Sumatera Utara: olnaE Peodrpetsn provlml srnrater. utart

111!r!*tal : Ttanspafrnlt, Rspor6ff, Akuntabultrc d.hm pancteFn pemoryut,n Pd.k Daerah dl srnr. D€hytmn upTsafirsat

Sektor

2" Pelaksenaan Samsat

Keliling

Standarisasi Slstem

wajlb pajakterhrdap

dan Prosedur Pengalolaan

Adenya standarisasl sisterr dan

proredur pergelohan PAD dl UPT

Dinrs Pendapatan

Provlnsi Sumatera

Utara dan UPT Dinas

Per,idapatan Pmviu

Dints Pendapatan

Provinsl Sumaterg

Utara dan UPT Dlnas

Pendapatan Plovsu

Dlnes Pendapatan

Provlnsl Sumatera

Ut radanUPTDin6s

Pendapatan Provsu

4. Publikasl Perda

pajak dan retribusi

daerah

Ycluomn:

lerlaksananya Publikasi Perda

rajak Daerah dan Retrlbusl

iaerah

xxxx $fix )ofix xxxx rcofi

Dinas Pendapatan

Provlnii Sumatera

Utant dan UPT Dinas

Pendapatan Provsu

5. Standarisasl

Pelayan Publlk

6. Penyusunan Standard

lnformaslPubllk

7, Sosialisasl & Penyuluhan

Kepada Wajlb Paiak PKB

dtn BBl,l-Kg di Kabupaten/

Kota

Iasll:

Menlngkatnya pengetahuan

rasyarakat wajib pajak tentang

'erda Palak oaerah dan Retrlbusi

)aerah

Veluoraft:

)okumen Standar Pelayan8n Publlk

lasll:

Iersedlanya SOP di bldanS

,elayanan kGsamsatan

teluomn t

)ublikasi Standar lnformasi Publlk

\odl:

Vlenlngl@tnya pengetehuan

msyafakat qrrilb pajak tentan8

enls Pajak Daerah dan retribusl

laerah

lefuaran t

Ierlaksananya Soslallsasi &

)enyuluhan kqada Wajib PaJak.

ldorr, !

fersostalisaslnya Penyuluhoh

)KB dan BBN-(B kepada Yllaiib Pajak

xnx

x$o(

)000(

xxlc(

xxxx

)00(x

l'CflX

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

x$0(

xxxx

n00(

)000(

Dinas Pendapatan

Provlnsl Sumatera

Utara dan UPT Dlnas

Pendipstan Prolsu

Dlnas Pendapatan

Provinsi Sumatera

Utara dan UPT Olnas

Pendapatan Provsu

Dinas Pendapatan

Provinsl Sumatera

Utara dan UPT Dlnas

Pendeoatan Provsu

1. Sosiallsasi Paket Regulasi

Palak daerah dan Retrlluji

Daerah

Kafuarun:

Terlaksananh Sost llsasi PSket

Regulasl Pajak daereh dan Retrlbusi

Daerah

Hosll:

lransparasl hepada wailb Pejak

lefltanS Paket flegulasi Paiak

,an R€tribusi daerah

)0(n( )000( $00( x$0( $orx Dinas Pendapatan

Provlnsi Sumatera

UtEra dan UpT Dlnas

Pendapatan Provsu

tutATRil(

Matrik Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi ProvinsiSumatera UtaraSektor : Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi Sumatera Utara

lsu Prioritas : Transparansi, Resspon$if, Akuntabilitas dalam Penerinaan CPNS dan Mahasiswa STpDN Jatinangor di lingkungan pemprovsu

NO suB tsuProgram BPJMD/

RENSTRADAXegatan

lndikator TAHUil TAHUf, IAHUI'I TAHUN TAHUil

Peltkssna PemblayaanHasil / lGlurran 2011 20ll 201:t 2014 2013

I ranrparansi

dalam

Penerimagn

CPNS

L rrogram Peningkatan

Ku?lltas CPNE

2. Program Pelayanan

Pelamar melalui Kantor

Pos

3. Program Pelayanan

Pelamar rnelalql lnternet

[. PenEadaail dan

Pemsrlksian Soal rrelaf ui

Pe.Euruan Tinggl

1, Xebutuhan SKPD pemprovru

2, Berdasarkan latdr BeJakang

Pendidlkan

3, Pemanfaatafi Berd3sarkan

Kemampuan SDM

Keluaran :

- Terwujudnya Transporansl

Pen8adaan

- Terlahananya KeBlrtan

Penerlmaan C?NS Melalul

Xerjasarna Peryuruan linggl

dan PT, Pos

Hasll:

- Fengumuman hasil

F€netlnaan melalui lntemct

dan PT. Pos

. Terdapat CPNS yang

)000( xxxx ,oofi $0u )ofix,KD rrovsu

lekerjasama

lengtn USU

,an Xantor

)os

APED

2 Trantparansi

dalam

Penerimaan

Mahasiswa

STPDN

leflnlnonr

1. Program Peningkatan

Nualttas Kurlitas

Mahasiswa STPDN

latinangor

2. Frogram Pelayanan

rnelalui Penyarirryan

Kerresama dengen Tim

Prikob8l Bandrng,

UNIMED dan RSU Dr,

PrinEadi Medan

3. Penetapan Deserta

yeng Lulus Penyaringan

dttetapkan oleh gDN

4 Pelaksanaan

Penetapan Mahaslswa

ditentukan pihak STPDN

PBn€rlmaan Mahaslswa SIPDN

Etinangpr Eerdasarkan :

1, Llokasl Jumlah p€serta

dltentukan

Z, Penerlmaan B€rdasarka{r

dngkat kemampuan peserta

Iesting

3. Pelaksanaao perkuliahan

illakuken plhak STPDN Jatln nBol

Xeluaran ,

- Terwliudnya Transparansl

Penerirhaan Mahesiswa STPDN

Jatlnargor

* Terlaksananya Kegirtan

Melaluikerlasama Tim

Psllologi g6ndun8, UNIM8D

dan RSU Or, Prlngadl Medsa

Hasll:

- PenE$m{rman Hasil

Penerirnaan Mahas&wa

dltentukan Plhak ODftl

- Terdapatnfa Mahari$rayang Be*ualttas

)o(n( $0(x )0()0( )ofix )00qBl(D Provsu

lekedasama

lengrn Plh.k

,sikolo8l

landirnS,

,NIMED dan

)r. Prlngadl

uledsn

APBD

MatriksRsncana Aksi Daerah Pemberrntasan Korupsi (RAD PK) Trhun}Ol} Provinsi Sumatera Utara

SEIffOR : IIINAS KESEIIATAN

lsu Priorltss t Transpffansi, Ressponsif, Akntabilitas drlam pelayman keseharan pada UPt LSM/NGO, Barang dan Jasa sertl sarana keseh&tan pemerintah.

Sub Isu Progrrm

RPJMD/

NSNSTRAD

Kegiatan Indlkrtor

IhsiU Keluaran

IAHUN

PEIAI(SAI{AAI{

2011

TAHUH

Pg|ATSAN/AAN

20L2

TAHUII

PELAkSAN/tuIN

lo13

TAHUTI

PEIATGA.NAAIT

20r4

TAHUII

PET.AIGANAAil

at$

Pclalesane Pembiayaan

KCSpOnSlt

masyarakat

ridak/kurang

mampu Provinsi

Sumatera Utara

fang belum

lercover oleh

Iamkesmas/jamin

Peningkatan

pelayanan

kesehatan bagi

rusyuakat pada

dmrah pedesaan

1. Prcgrarr

Kebijokxn &nManajemen

Pertrbangunan

Kcsshatan

A.Pengobatan

Sratis bagl

penduduk Sumatera

Utsre

(JAMKESDAi

B.Pembangunan

Kesehaan Pada

Desa Binaan PKK

Iercapainya porsentase

oenduduk yang telah

rc{amin peneliharaan

kerehatannya mu{adi

7$Va

Iercapainya cakupan

Antenatal K4 menjadi

887o, cakuPon

Kunjungan Neonatus

(KN I*nSkoP) neqiadi

927q Cakupan

kunjungan bayi meqiadi

t9 e/o

$d,\

xxxx

xno(

noil

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxm(

Dinas

Kesehatan

hovinsi

Sumatera Utara

Dinas

Kesehatan

Provinsi

Sumatera

Utara, PKK dan

Pemerintah

daerah kab/kota

APBD

APBD

leningkatrcr peran

t€rta masyrral€V

iwasta dalarn

rcmbangunan

cesehatan Provinsi

iumatera U6ora

C,PemberdaYaon

masyarakat dalam

Pembaagunan

Kesehamn

bekerjasama

deng;an LSWNGO

datam rangka

Susainability PIIP

u

I

Tercapainyl pcrsentase

rumah tangga betptilaku

hidup bersih dan sehat

menj&i6*/o

xxxx x)00( xxxx xxxx xxxx

)inas(eseha$n

hovinsi

tumster& Utars

tanLSIvIINGO

APBD

Peningkatan

Pelayanan

kesehatan pada

masyarakat

2.Program

Upaya

Kesehatan

Perofangan

A.Pengadaan

Perbekalan

Keseharat UPT

P.Penyediaan

Makanan dan

Minumat pasien

lJPT

C.Pelayanan X-

RAY(Rontgen

Paru) Keliling

KablKota

D.Soreening

Cangguan

Penglihatan dan

Pendengaran di

Kab/Kota

E.Pengadaaaa Alat

Kedokteran dan

Kesehatsn

Terselengg*ranya

pelayanan kesohatan

penderita kusta yang

memenuhi syarat di 2

Terselengaranya

pelayanan kesehatan

pcnderita kusta yang

memenuhi syarat di 2

Angka Case Dsteotion

Rate penyakit TB

menjadi 8f/o

Iercapainyajurnhh

Kab/Kotayang

mcnyelengsarakan

rclayanan lcesehotan

,ilihan (iiwa,indrs,SiSr

tan mulut) menjadi 9

[.r.li"inya p*.nt.r.mrana produk altt

rcsehatandan PKRT

rang memenuhi

rersyaratan keamanan,

nutu dan fnanfaat

nenjadi 50/o

n'ofi

nfix

xxxx

xxxx

xmfi

xnx

xxxx

)offx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

nofi

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Dinas

Ke$chatan

Provinsi

SumatoraUtara

Dinas

Kesehatan

Pmvinsi

SumateraUtura

dan UPT

Dinm

Kesehatan

Provinsi

Sumatera

Utara, UPf dan

Pemerintah

Daerah

Kab/Kota

Dinas

Kesehatan

Provinsi

$umdera

Utra, UPT dan

Pemerintoh

ilino'Kesehatal

hovinsiSumatera

Utara, UPT dan

Rumah Sekit

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

PeningkEtan

kotersediaen obat

di pelayaan

kesehatat dasar

Provinsi Strrnatera

Utara

3.Program Ob*dan Perbekalan

kesehatan

Pengs{AAn obal

Buffor Stock

Provinsi: Obat

Pmgraml Obat

PKD/KLB/Bencanr

: Reagensiadan

Vaksin (VAR)

Icroapainya persentase

ketsrs€diad obat donyakin menjadi 9270

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Dinas

Kesehatan

Provinsi

SumateraUtra

AgBD

MATRIK

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD,PKI Tahun XOLZ Provinsi Sumatera UtaraStltor :Dtn,6tanqttrlcrltdutlnhsmtrsr,l

,&rtrIorrhs ifolrf,srnadl

$fibu Frogrim RP|MDI

REI{sIf,ADA

l(.rlrten lndlloior

Sasll lGluriln

TAfit t{PCIAIGAXAAiI

2011

TtHUilPBAIGAIIAAII

mu

rAltuf{PB.AI(SAiTAAI{

20!,

?AHUil

PEtAlGAl{AAtt

m1.

ratlul{p11A1131IIAAN

2oti

Pohkana Pamtdayan

[eMujudnya *andar

{ompetensl ke.ja dan

renyelenggaraan

,elatlhan kerJa berbasis

nasyarakat

ferclptenya pasar kerja

yang seluas-lgas6y6

. Program pankukatan

kualltssdan

dan produktifltas

tenaga kerja

2. Program Pentngl€tan

kesemp€tan l(erja

PElatlhan keteren0pilan tef,a8, kerJa lGstltusional

Pendldltan dtn pelatihan ma$farakat (non i[sdtuslonall

Pemblnaan dar Blmblngan Perusahaan calon penedma

Penghargaen Paramakartra

(onvensl mutu dan pagelaran GKM

Pengukumn produlcifitff indlvidu

BlmblnSan koniultasl penlngkstan produ*tlfltas tenaga

kerja UKM

2.

L

4.

5.

7. Sosialisesl Penln8katan Produlttlfltas Kab/l(ota

8. Pelatlhen trahlhg of trainer athlsvemcnt motlv3tlon trainlng

IIOTAMT}

t. Perluas:rn Kes€mpatan KsriE $slem Padat Krrya Produldf

L Perluasan l(esemFatan Xerts sl$tem Padat Klrya Infrastrukur

3. PemblTraan drn Fasilitasi pekerio S'ektor lnfomal

4. Soslallsasl Penemp6tan ci!0nTKl kelurr ne8ffl

5. Pemblnaan danfasfiitasl pek€fia sektor lnformal

6. Fesllltarl rekruiknen dan traldln8 penempatrn tenaga

lerF magan8 lslsp6ng

7, Fasilltasl lembaSa kerJa swasta

l. Tersedhnya tenaga keria

iramPlluntuk masuk

,unla kerja

peletlhon

keteranpllan masyarakat

l. Menlogkatnya kes6daran dan

upaya bagi

PenlhSletan produktlflt s

oerulahaan{. Menlngkatnya pengakuan

tarhadrpa UKM

kaberhaClan penerapan

produlaHltas

5. Meningkatnya upaya

p{oduksflta5 tmaga lerJa

diperurallaan

6. TercbEnya motlvasl

Produl$fltas dan day,

uln8 Perusahsan UKM

1. Monlngkatrrya kesadaraft

rEsyarakat ma$lalr

penemlatdn CTFI ke luar mgerl

2. Perluasan ketempalan kerja

dan penlngl(atan

pcndap66n tr1seyar6[at

3. f erpemuhlnya perlu*san

kesem0atan kerja dan

P€nhgk tan kErJa

4. f etscdlanya Informasl

ketenagakerjaan

rrelalul b{rasa kerja onllne

5. Menlngkamya penghasllan

sektor informal6. Tercbtanya kerjasame

ketenatakerhan

antar negara

7. Tersgdlanya masulan tentang

Plolralll danteglatan dl provlnsi lain

xxxx

xxxx

$00(

xxxx

$ou

)000(

xxxx

100fi

xnfi

xxp(

)lnasTenaga(eria

fra[srnlgrasi

Provsu

DlnasTenaga

KBrla

dan

Transmigrasl

Provsu

\P8D

APBD

t, Menlngkatfiya lcrjasama

tublsr FrotrryrlRHMD/

NGTSTRADA

xGtltran lndfi(ator

H.dl l(.luartn

IAHUt{

PtlAXtAimAn

,[!11

rAfluilP$.ArcAllAAil

8ru

t $uilpg.at(3arArtr{

mt3

TA}IU'I

PEI^ICAT'IAA'{

:2a11

TATUN

PTIAI6A'{TAI2olt

Plhkem PGmbbytrn

perllndungan

dan peningkatan tunBsl

lembaga

ketenagakerhan

lerwuJudnya

,emukimen

iransmlgrasl yang layak

rual. layak usaha, layak

le*emban& hyakingkungan

ehlngga Jadl 3gntrg,roduksi banr

Program Perllndungan

dan Pengemb6ngag

Lembaga Tena$a Kerja

4. Program

PengembangEn

Wllayah Transillgrasl

l. Peinberdayaan pPlPKB di Sumatera Utera

Bimrck me care pel.ksanaan outsourclng

pemberdayaan SP/SB perusaiaalr Kab/(ot6

4, Fenanganan karus uojuk rasalrnogok kErJa di Sumateja Uura

5. Biriltek Hublmyaker bagi Pegawal Non teknh

6. opereslonal Dewan Pengupahsn Daerah Suthut

7. Pendat an Kehrtuhrn Hldup Lay.k (KHL) dl (ab/rota

8. Pemblnean dewan penBupahin KahlKota:d1 635.6oL

9. Blmtek pdaksanaan adm. Syarat lerra dan pHt bagl pejabEt

Strukturat Kab/t(ota yang barlrtar belakanB fehnls

(etenegakerlaan

10. Soslellsasi pemberdayaan gendet

lL Upa.ara bulen K3

12, pelefihan trn8gFp dafirat ksselanatan keria

13. Soslallsa5l penfiran peruadrng-undangafi bigl penggun,

fenaga Kerja e,argjr nt*ara Aslng PendataQ ff(WNApl

14, Soslsllsast kolram Jamsost€t bagi pekcrh lormal

15. Soshllsasl SM(3

16, Soslallsad Penegatan hukum ketene8akerhan

17, !,oshllsarl peraturan syarat-6yafi* kerJa dar pengupahan

bagl panEusaht drn pekErJa

1. Pemblnaan den pengEmbangrn usalEekonoml dl dserah

fransml!firsl

2. Peilataan maselah dan lEmenfaaatan lahan Transmigrasl

3, pelatlhan tehnls ber*lrausah, bagl warga transmlgrail dengan

konodhl temak

1. Ber{uhgshya lembaBa

outsourclng sesual dgn

ketaffiuan

xx,0(

)m0(

xxxx

mofi

)ofix

xxxx

mofi

xxxx

)0dx

xxxxDinas Tan.ga

ferja

dan

Transrnigrasl

Provstr

APBD

sP/sB

3. Menlngl(atnya kesa&ran

hukun b6gi

Pcn8usaha perusahaan

4, Meolngkatnya pemthamen

lagaml non teknls

kab/kota mengsrat adtmlnlstraE

Hublnryaker

5. Terxdlanya draft fHl lebaFltdran penentuan

Drafr Standart tXr4P Sumatrra

Utara

6, Menlngkatnya pemahaman

hrt.s dan fungsi

dewan pengupahan

7. Menkrgtatnya percaya dlrl

untuk sallng berperan8, Menlrql<atnya pemahaman

pengu$hE rkan

$9, Manlngkatnya tanggap darural(3

10. Dlterapkan peraturan UU

untuk tenaga kerla

ashg11. Menlngkatrya pemahaman

tenaga kerJ6

tentang.lamson&k

12. MBhln8katnya l€dlllngkngao kerjE

13. Dlttrapkannya penqalan

hukum ketenagakefrran

1. TerpellhaBnya serana

brngunan ftsum

dan ruhah pstigai seita $rana

lalnhya

2, Mentngkatnya perd<onoml*r

dan keleirlrtraan

btgl t|Arge transmlgrtsl

iublil PrcSrunnPtMD/

iEflSTRADA

x!'ltttn

t, Pelayanan sosial budaya di daerah transmiEaasi

5. Pelafihan tehnis berwlra uJahE denEan komoditl tanaman

perkebunao

1. Pengadaan Kendaraan Dlnas/Operoslonal

lndlkaor

Haril lGluarmrr t slt\.urnrro ucrrEerl Jcl€' uoB

letak dtn status

kepemlkan lahan dao

pemanlaatan sisa HPL

4. Meningkatnya ekonoml bagl

warSa

transmlgrasl

1. Mendukung kelancrnln tugas

apaIatUr

TAIIUI{ IAHUI{ rAllu!a

PTTffiAilAAII

20r3

xxxx

Iil{Uil?rtAr(3AilAAr{

:ntL

$(x{

IAt{gttt

PfIAIG,NA^I{

2015

xxxx

Prbtsrna

Dina3 TenaBa

Kerja

dan

TransmlSrasi

Provsu

PGmb*.y.an

P.APBD

2011

xxxx

mu

xxxx

Program penl1gkatan

saranaf prasaBna

aparatut

MATRII(

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK! Tahun 2011 Provlnsi Sumatera Utara

SEXTOR : DINASTATA RUANG DAI{ pE[iUt$MAN

lsu Prlorttas t Ketersedlaon, Keterlqngkauo4 Kuqlltaslltutu dan relevansi, Kesetoraon don Kepostian Penatddn Ruang don pemukimon

sUBFUPROGRAiNRP'MD/

REI{STRADAKEGIATAT{

INUXATOR TAHUT

?TI.AI(5ATIAAN

20u

TAHUIT

PELAISAI{AAT{

?,,.fit

TAHUl'I

PEIAIGAIUAAT

mrll

TAilT'IS

PE!.AIGAIIAAII

2014

TAt'tt ilPErtt6AilAAt{

2015

PEt TSAilA PEilIBIAYAAI{lGlueran Hrdl

relaKsanaan

Pembangunan yang

mampu mendorong

perkemban8an

Ekonqml dan

penlngkatan kesehatln

masyarakit hov,;umetera Utara-

Program Terkalt

Penlngkatan

lnftastrrktur Pedesaan

PembanEunan Salurafl

Oralns€ prlmer

, Kawasan di Desa' Bangun Rejo Xec, Tl,

Morawa [ab. Deli

Serdang

Lerse{ranya sauran

)rainase PrifiEr dllasa Bangun f,ejo

[. Morawa Ntb.

)ell Scrdan8

Mew6udRan

upaya penlngkatar

Kesehatan

masyarakat Desa

bangun ReioIr,

Morawa Nab.Dell

;crdang.)000( ho{x nofi xxx,\ xxxx

}INAsTARUKIM

rnouNst

;UMATERA

JTARA

APBO

Pemban$nen Salurar

Drainase ,alan Untas

. Ubuk Pakam-Tebln!

' Tinggi dl Kec. Se

Rampah (ab. Serdan!

BedaSai

I eBedlanya,s&luran

Dralnase padaJalan

lJntas Lubuk Pakam,

febingTlnggtdt X6c,

hl R.mpah (ib.

ierdang Bedagal

Me$ruludkan

Keschatan

masyarakatyang

bermUkim di

sepanJeng Jalan

tintas Lubuk

p"156-TeblnS

Ilnggi dl Xtc. Sel

Ramplh Xab.

S€rdan8 Bedagai

PembenBunan Saluran

Dralnase ,alan llntas

Sumatera di D€sa palu

Manls Kec. GebanE

Kab. tanelet

lvtewqruoI(an

upaya p€nlngkatar

L?sehltan

masyarakat

melaldl

penyedban

saluran Drelnase

lalan ljntas

Sumatera dl Desa

Palu Manig Xec.

3sb,ai8 Xab.

angkrt

Dtainase Jalen

llntas Sumatera di

Desa Pafu Manls

lGc. Gebang Kab.

tangkat

Pembahgunan salwarDralnaso Jalan Unta!

O Padang Sldempuan dDesa Slgama Km lrt4

Kec. Padangbolak l6b.Paluta

Pembangunan saluran

Dralnase Jalan Llntas

Paluta darl Aek

5 Skan8sltgtt-AEk

stgama X*"]Padangbolak Kab.l

Paluta I

llersedlanya siluran

lOrainase Jatan

lllntas Sumatera di

lDesa Slgama ttrn

Il44 Kec.

lPadangbolak t1"b.

lPdrt"

fersedianya saluran

Dralnase Jalan

Unt19 Poluta dad

Aek Slrang8i$it-Aek

5lgama l(ec..

Padangbolak kab.

Palutd

lMewuJuol(anUpaye

penln katan

keseh,tan

masyarakat

melalul

penyediaan

salumn DBlnase

Jalan llotas

Sumatera dl Desa

slg.mr Km !t4Kec Padan8bolak

Kab. Paluts

Mewuiud&an

)000( )ofix nou xxxx xxxx

IDINASTAruKIM

lpnovrvsr

SUMA]ERA

UTARA

APBD

k€s€hltan

rasyarakat

nelalrtl

renyedlaan

,alursn Dralnase

alan Untas Paluta

larl Aek

ilr.nsltgit-Aek

ilgrmr xecr64ggbolak Kab.

raluta

Pembangunan

drainase .ialan

6 Kota l(saran

Rantauprapat

Oamufi l(ec.

Selatan Keb. Labura

fersedianya sal

dralnasc jalan !Ko,te Klsaran

ormull l(ec.

l(ab. labura

Mewujudlian

PemberEunan

drainase ,alan

Xanopan dl (ec-

Kuasen Xab. Asahan

Pembangunan

dralnase jalan

I Sumatera di

Merbau

Labuhenbatu Utara

Kab, Asahan

Pembrngunan salurar

o dralnase pada jalar- llntas Kabanlahe

Merek di (ab. Karo

fersedlanya ralurar

lralnase pada jalan

lntas xabarjahe

vlerek di Kab. Karo

mewuJudkan

kes6ehatan

mBsyarakat

melaftrl

penyediaan

saluran dralnase

pada jalan [ntas

KabanJahe-Merck'

,l f.ab. Ksro

Pembangunan ralurald.alnas6 ,alan llnta!

Tapteng-l(ota

l0 Sldempuan d

Parsalakan Kec

Anggola Barat Xrb.

Tapsel

fersedlannya

telurlan dralnasr

hlen llntai Tap&ng.

(ota sldcmpuan dl

,arsalakan K€c

lnggola Balat xab.

l*psel

mewurudl€n

p€nlEl(at n

kesehatan

masyarakat

melafttl

peny€diean

salqran dralnNs(

lalan linta!

Iapten3-Xota

Slderpuan di

ParsalEtan Kec.

An8gda 8.rat K€b.

Iapael

Pembangunan Safurar

., Dralnase ,alan tinta!!r Slbolga-Tapsel dt Ael

Ho6lk Xab.Ta$eng

Pembangun6 Saluran

Dralnase Jalan Untas

Sumatera d Suka

Oamal l(es $el Baban

Kab. SerBEl

fersedianya $alurar

Dralnase Jalar

UnB $bolga.

fapsel dl Aek Horslt(ab.TaptenE

lersedlanya Saluran

)raloase Jahn

l.rtas Sumatera dl

;uka Damal Xee. Sel

laban Kab. Sergel

Imewqtr(rkan

lpentn*atan

lkesetrrtan

loory.t t"a

lmelalul

lFenvediaanSalurdn Dralnxe

Jalan Untas

SlbolgF-Tapsel dl

Aek Horrlk

Xab,Tapteng

Mewuludkan

p6nlntkatan

kes€hatin

maryarakat

m€lalul

penyediaon I

Saluran Dratnasel

,alan Untasl

tumatera dl Sukal

Damal l(ec. setl

Baban Kab. se4ei I

)ooo( )0fiXr x$0( n00( $oil

DINAS TARUKIM

PRO/INSl

sUMAT€RA

UTARA

APBD

Pembangrtran

Dralnasr ,alan tinte

-- GunungTua-sibuhuartt

dr Desa Aek l{abarr

X!c. Barumun Tengal

Kab. Palar

fersadianya

oralnase Jalat

lintas Gunuru Tua

tfruhoan dl Dosi

Aek Nabara Kec

tarumun Tengal

]kb. Palas

Meuurudknpeninrkat n

kesehttan

masyarakat

melal0i

penyedlaan

raluran Dr8lnas{

lalan Unta

Gunont Tua

$buhuan dl DeBr

Aek il.b.ra l(ec

Barumun Tental

[ab. Pahs

Pefibangunen

Dralnase Jalan Untat

14 Siplrok - Slpagimbar d

Desa Slmraosor .luh

Sldapdap Kab. tapsel

fetsedlarrya

Dralnase Jal8l

Unt s S{FflD*

,lpaglmbrr dl Deri

tlnlanoefi Jufi

Sldapdap (ab

fapsel

vlewuiud<an

tenln keton

csehrt n

nasydak tDelalul

,emyadlaan

aluran Dralnas(

alan Llntas Siptrol

slpaglmbsr d

)ese Slmarcso

slu sdapdap Xeb

I'apsel

Pen*rarEunan salurar

drElnase ,alan llnt !

Prdarqsldlmprran

15 Panyaburqan dl Desl

Slmanln88lr dat

Hutapull Kee Slabr

]rrab. Madina

lersedlanya salurar

,ralnase Jrlan Urlta!

Padang$dlmpan

fenfabungan d

Des. gmahin8Blt

,an Hutapull t.ec

ilabu Xab. Mrdk

ylewuJudkan

,enltl€tan

esahrtan

nilyarakat

nel.lul

rnlredlaan

ieluran dralnast

alan Unta!

,adargsldlmpuan .

,anyabungan d

)esa Sknanlngglr

|an llutapull l(ec

ihbu Kab. Madlna

Tersediasrrya

,aluran drainasl

ldan Untas hbuseIapsel di: Koti

6unung Tu.

Xab.P6hta

mewulud*En

upaYa p€nln8kat r

kesehltan

masyarskat

melal0i

penyediaan

saluran dralnase

lalao Untas libus€

fapsel dl l(ota

Sunudg Tua

Gb.Prluta

nofi )00fi )000( $dx )000(

DINASTAruKffi

PROVINSI

IUMATEM

UTARA

APED

Pemban$nan salurol

n, drainase ih lintar" Pulau Mas di wllayaf

Kab. Nlas Selaten

fersedlgnya lalurar

dralnase Jln lhtalPulau Nias di

ililayah lGb, Nhrielaten

mendukung upayr

penlnrkatan

llnSkungan

masYarakrt yon!

lehat melalu

renyediaan

ialuran dralnast

In llntss Pular

{las di wilayr}

Gb. Nlas Selabn

Pembangunan saluran

drilnase jalan lhtas

t8 GununB Sltoli-Teluk

Dalam dl Wlayah Xab.

Nlas

fers€dlanye salwar

drainase Jelan linta!

Bunung Sltoll-T€lu0

palam di \rt/ilayalr

[ab. Nies

Mendukung

Upaytr

poenlilgketan

llngfiunran

masyarakat yanl

sehat melalur

penyedlaan

saluran drainase

ialan lintis

Gunung Sltoll.

fehk Dalam dl

Mlayrh Kab. Nlas

Pembangunan salurar

dninese jalan lintal

19 Gunun8 Sholt-Nta!

t tare di Witayah fabNlas Utara

Pembantunan saluran

dralnrs{ i3lan lintas

2O Sumatera dl Damufi

lGbun KahLabuhantatu Utara

Tersedlanya salurar

dalnase ralan linta:

Gunung Sttoli-Nlar

tltara dl Wlayal(ab. Niac Utara

lersedlanya tabran

,ralnase jelan ihtasiunratera dl Damull

kbun Kab.

,abuhanbatu Utara

mendukurts

penin katan

llngkilSen

masyerakrt yant

6eh.t melalul

perryedlaan

saluran drainalc

ialan llntas

xno( )000( $00( D00( nofi

DINASTARUKIM

PROVTNST

SUMAlEM

UTARA

APBD

Utanr dt Wilayah

Nab. Nias Lrtera

Mendukung

p€nin{iketao

lhgtungan

masrdakat yang

rehat melalul

penyedlean

ialuran dralnase

ialan llntas

;umetere dl

)amu[ Kebun Kab,

abuhrnbatu

Jtara

Pembangunan saluran

dralnase Jalan llnta!21 Gunung Tua-padang

sldempuan dl Desa

Sirupus Kab. paluta

fersidlanya ralurar

dralnase Jalan Untts

Gunung Tua-Ps{x6g

,idempuan dl D,esE

llpupus Kah Paluta

Mewuiudlan

penind6tan

lingkungar

nasyarekat yant

Ehat melalu

cenyediaan

;alu6n dralnasr

lalan Llnta!

Sunur8 Tua.

,adarE

ild€mpuan dl Des€

tlpupu! K'b,rahta

Penataan dar

peningkatan

llngkungan

22 permukimin kwBangun Mulia-Des:

Betintang Kec. Se

Blngai (ab, langkat

fdrhksinanya

,efiataan dal

,6nlngtetan

inBkungan

,ermuklmen kwlaryun Mulla-Desi

lellntang l(ec, Se

linEai Kah. Lengtat

Tenruludrrya

penlrrketan

fingkung,er

permulimen kw!

BanEun Mulla

Oesa Bclhtanljsq Sel Slnga

Kab. ungkat

Pernb. lalan poror

,, Xws Agrom3rlnpslltal

Kec. Tanjung Tlran

Xab. Batubara

terlaksananya

Perlb. Jalan porol

(Yrs

\gromarlnlolltan(ee Trniung lir.n(ab, Batubara

Terun{udnya

Pemb. Jalan Poro!

Nws

Agro$ffinpolltan

Nec. Trn ungTlrar

Xab. Batubars

Pembaryunan Jalar

24 Poros Xws Agmpolltar

Kec Sle|hFEt Rub€(ab. Pakpak Bharar

fodakananyq

Perltengunan JahnPoros KwE

Uropollten, (€c.

il€fnpet ftubc l(ab.

Pekpak Bhara

ferwrdudnya

rp6$nfunan

dan Foros

\fopokanilenipat Rttbe

,akpak Bharet

Kur

KcG.

Xab"

PembanBun n Jalar

ZS lor* Kw!

Agromarlnpolitafl K€c

Natal Kab, Madlna

fedeksananya

PcnlbenEunar hlatPoros 11w;

Agromarinpolltan

l(ec. Natal l(ab

Madlna

Ierrruludnya

P€mbrngunan

Ial.n Poros Kw:

lBornarlnpofitan

Gc. Ilotal t(eb

uadha

Pembengunan salsra,

dralnase karasar

-- perbatasal fahzo Langkat-lbta Binjal djalan llnras Kwala

Begumlt(ab. tangkat

fcrsedlanya salurar

dralfiase kawasar

pertatasan x&,tangkat-Xoti Blajal

d[ lalan llntas XrsLBo8umit l.iab.

tanSkat

Mendt&ung

Penin katan

kesehrhn

masyafakat

melalll

lenyedhart luran dralnasr

€wEsan

*rbatasan f,ab.

angklt-xota

ilnjal dl Jalan

intas Xwal!

leguilit (.ti.

,flgklt

)000( )00fi )00il )oocx n00(

DINAsTAfIUKIM

PROV|NSt

5I..IMAITR.d

I.JTARA

APBD

Pembangunan salura,

., dralnase ialan llntas

" Gunung Tua-slbuhuao

dt Xab. Padan8 lawas

feru€dhnya rabrer

iralnase lrlbn linta:

lunung Tua,

ilbuhu.n di xab

Padans Lawrs

Mendulung

fenlngkatan

lngkungan

msyaraht yant

i€trdt melafu

rcnyedhan

ialurdt dralnasr

alan llnta!

iunurt8 Tue

ilbuhuan dl (ab

ledarg Lawes

Pernbangunan salurar

dralhase jalan llntar

,, Padangsldempuan-

Panyambungan dDese Sibaruang (ec,

Sbbu Kab. Madtna

fersedianya salurar

dralnase ,alan linta!

Prdangsldempuan-

Panyambungan di

)esa Sibaruang [eciiabuKab. Madha

Mendukung

penurjudan

lkUkugan kotpang sehat melalu

oenyedlaan

lalurai dralnax

alan llnta!radar8sldempuan,

,anyambungan dl

)esa Slbaruan!

(ec, Slabu Xab.

Vladina

Pembangunan jalar

29 poros Kawasar

Agropolltan Kec

Merek Xab. (aro

[e.lakanenya

Pambaneunan Jelan

,oros Kawasrr

Uroplltan (ec"

vlere* l(ab. Xaro

Ierwdudnra

fEmbrnBunan

alan poros

hwasan

\gropolltan Xec.

vleiet Kab. Karo

Pembangunan salu.ar

dralnase kur!

* perbatasan Medan-

Deli Serdang di Ds.

Pauh Kec, HamHaran

Perak

Tersedlanya salurar

dralnase tw!perbatasan Medan,

Detl Serdang dl Ds

Pauh (ec

lfatnparin Perd(

Mendukung upayr

penlngketan

llngkungan ialar

rnt r lhta!

sumat€la yanf

berslh dan sehat

melehrl

penyedlaan

uluran dralnase

kws perbatasan

Medanoeli

hrdanl dl Ds.

Pauh Kec

{amprrcn Perak

x$0( )00fi )o00( xxu )000(

DINA5 TARUKIM

PROVINSt

SUMATIM

UTARA

A9BD

Pembaagunan salurar

,, dralnase Sipirok-SDl

'- dt let pohan Km

Arse Kab, Tapoel

feBedlanya salwar

drainase gplrok

tSH dl Aek pirior

l(cc Afse fab,

fafsel

lerwuludnya

llngkungan

masyarakat yanl

rehata melalu

p€nyediaan

ialuran dralnasr

ilpirol-SDH dl A.l,ohan l(ec. Arse

Gb. Tapsel

Pembangunan sa

dninase jahn l

," (ota Aek Kan(

'- Rantauprapat dl

Palak ila tx.xLabwa

Ee jalan tlr

Aek Kanq

uprapat dl

Na lX-X I I llntas

(inauPrdpatpriak Na

[rbura

Pembengunan salurar

,, dralnase hlan provins

Hanparan perak Kah

Dell Serdang

lcrsedlanya salurar

,Binase Jalar

rrwlnsi Hamparar

).rak l(ab. Oel

ierdang

l'erwuludnya

,eninEkaten

lngkungen

na$yarelat yanl

iehat melalu

rcnyediaan

ialuran dralflas(

alan provlns

{amp8lin Peral

hb. tEllSerdam;

Pemban8unan salurarr

dralnase ,atan Untel

?a Pafuta pada Km 14S-' 1il6 sebelah kanar,

Kec. Padangbolal

Xab. Paluh

fcrsdlanya salurar

ilmhase Jalen Unta!

Palute pada (m 14S

146 sebelah kanar.

l(ec PadanEboht

Kab. Paluta

fenrrqludnya

penin keHh

lngkun6an kot

faog be6lh dat

rchat ba!

cenln katan

(er€htten

lasyar.kat

nel*rlrenyediaan

ialuran dralnast

lalan ljntas Paluir

,ada l(m 1tt5-14(

;ebejrh kanat

cc. Padangbolal

Gb. Paluta

x)00( )oflx x)o(x )odx xxm(

)II{$TAruruMrnovtilsl

iUMATEM

JTARA

APBD

Pernbangunan salurar

-- dralnrse lalan UntE:

" sh.lB"-B.ru, l(ab

Tapteng

lempdlanla sahrar

,relnasc Jalan Untal

;iholga.Banls Kab

lapten8

Ienruludrya

cenffiatan

in8tun&n

ndsytrakat yant

iehat melalu

reoydiaan

nluran dralnax

lalan Llnta

tlbolga-88rus f.ab

faptetrg

Pembangunan salurar

16 dtalnsre jalan provins'- dl Kec. Patmbak Kab

Dell SerdaiE

fersedlanya salurat

lralnase Jalet

,rovlnsl dl (ecrarumbak l(ab. Del

iendang

Ierwuludnya

p€nlngtatBn

lin8kun8nn

masyar*at yant

kesehrtan melalu

perryediaan

salutan dralnes(

lalan provlnsl d

Kec. Patumbrl

Kab. Dell Serdang

Pemban6un6n salurat

dralnale hlen [Jnta!

37 Dalrl-Patprk.gharat d

Kota Sldlkalang Kab

Dalrl

fersedlanya salurdr

lralnase Jalen Ufital

)alrl-Pelpat Bhara

ll lGta Sld,&alanl

(ab. Dtlrl

Tenruludnya

penlngkatan

flngkungan hlar

antar llnt*sumatera f€nlseltat brtpenlngketan

kegehrtan

masydalat

mslalul

penyedlean

saluran drainasr

lalan Llntas oalrl

Pakpak Bharat d

Xota Sldllalanl

xab_ Dalrt

Pernban5unan salurar

dratnBso pada Fla.38 llntas Taput - Tobase

dl Kec. Tarutung lkrT.put

IeGedirnye salurar

,ralnase tradr jabr

lnttr TEI,ut

Iobasa dl K6c,

ferufunS f.epTaput

Tenfltiudnya

penin$otan

linsliufgan Jala,

antar llntsr

sumateE YanI

sehat dem

penlntk tar

kesehrtan

masyarakat

melalul

penyedlean

salur.n drainast

pada irlan llnta

Taput . Tobasa.dr

Xec.. farutung KaI

Taput

noo( ,000( )00fl ndx ,000(

OINAS TAfiUIOM

lR(,l/lNsr

IT'MATE[A

UTARA

APED

Pembangunan saluren

drrlnase Jahn Untas

ro Paluta pada Xm 45.46

"- sebelah Hrl Kec

Padangtlolak l(ahPaluta

fsrsedlanyai $alural

lrahlase Jalen Uma!,duta prda. l(frl.t5l5 s.bElah ldd (ec,adangbolak (ab)aluta

len rult dlrya

pcninrkrtan

llnrftungan irlatentar llma

sumatela yanl

sehat dem

penlng&ahn

kesehlttn

masYarakat

melal0l

pa6y6dioan

raluran drahas{

,alan Untes Palut

pada Km 45-4{

c€bcl1h' klrl Xec

Padargbolak Kab

Paluta

Pemtangunan salural

dralnase pada jalar

llntas

{0 Padangsldsmg{ra6 lfti

M7 Ke(

Padangbolak l(ab

Paluta

:ersedaanya blurarlmlnrse pad. ialarlntas

,afan8sldempuan

(m 45-47 X6c)adangbolak l(abral{ta

fenfluiudnyr

,€nlnrket!n

lngftunFn koti

l'ng sehet melrlu

renldhan

ialuren drainas*

lada lahn llntat

,adargsldempuan

Aa M7 Xe6

rs6ssgbobk Xab

,ilute

Pembangwran salurar

o, dralnase ,lalan Llntas

KabanJahe- Sldlkalan!

dlltub. Dalrl

fers€dlanya salurat

dralnqse Jalan Unta!(abanJahe.

5idikalang d (ab,

Dairl

Terwuludnya

penlnfl€tan

linskunFn jalar

antar llnta:

rumateE yanl

sehat melalu

perrydlaan

ialuran drainas(

hlan unta

kbanfahe-

ildlkahnt dtr Krb

)alrl

xxn )ofix $0u xxxx

UINAD IAITUKIM

pROVtNSt

IUMATERA

UTARA

APSD

Progr3m

Pembangunan

Pe*otaan

Pembangunan Salurar

Dralnase kw!

1 perbatasan Kots Blnjai

Dell Serdang di (ec.

Blnlll Ttmur (ota

Blnlai

Tersedlanya Salurat

0ralnase kvyl

flerbatalan fo!Blt{d-Dell $rdan6

dl (ec. BInJal Ttfiulfola Blrirai

terwuJudnya

penyedlaan

Saluran Dralnasr

l<ws Derbataser

Kota BlnJal-Del

Serdang di Xec

Uild nmur Kd&

Blnjai bag

pendukung

llngkwEan sehat

pada llntas tlas'

iumat3ri

Pembangunan salurar

&alnrse iabn llntas

2 l(saran-Labura di (ac

Slmpang Empat K€b.

Asahan

?ersedlanya sel{/rar

drrlnase ialan llnta!

Fisiran.Lbura di

Xec. Slmpang Empat

lab. Asahan

Ienrufudnya,

penrrycdlaan

$luran dralnase

ialan llntis Klsarar

Iabun dl Kec,

ilmpang Empat

(ab, tuahan bagl

cendukung

lngkurEan iehal

,ada lintas trans.

iuma(Eftt

Perneliharaao (rehat

tedung dan pagar;

3 kantor Bela

Pernblnaan Wilayah tl

dl Pematangsiantar

ferhksenanya

Pem€llharaan

(rehab gedurg dar

p.gar) kantor Bala

Pemblnaan WlayallldPematanlslamar

E wuiudnys

perilellh.raan

lrehab Sedung dar

cagarl kantor Bal!

Pemblnaan

n ilayah ll d,ematan8srentar

Pembangunan salurardralnase prlmeq

I penangtulangan ban,h

kws Tol Bandargelamat Tihap I

fomedlanya salurar

lrrlnase pdmer,

renarqgulangsl

,anjlr kws Tol

landar Selamal

iahap I

Ienvrjudnya

penyedlaan

raluran draln&s(

rrimer, ba$ uprya

,ena.88ulan8rn

,anjlr kws Tol

land$ Selamal

I'ahap I basl

Pembangunan Saluran

Dralnase lqrsperbatesan Medan-Dell Serdang dt Xel.

Tanglohen (ec,

Medan Labuh.n Not6

Medan

Tersedlannlra

9alurtn Dreln*e

kws perbatasarl

Medan-Dell Sq{66g

df Kel. Tangkahan

fea.Meden

lsbuh.n (ota

Medan

Tenruludnya

Penyediean

Saluran D.slnase

sebagrl penun sni

PendPtaaril

llngl(ufl8En Slhat

antar llntas bas-

Sumat€ra

l$ususnya pada

kawasah

)000( )00x )00fl rum( )'C00(

lutNAsrARUKtM

IPRovrNst

ISUMATERA

Iurmr

APAD

Dell Stdang dl

Kel. TrnSk han

(lec..Medan

€buhan Kota

vtedan'

Pembangunan salurar

dralnase prlmer pada

kws perbftasan (ota

Medan - Xab. Dell

Serdang { (d TerjunKota Medan

Tersedlannya

ialuran drainast

prlmer pada kw!

pe*tatas.n Kok

Medan - xeb. Det

ierdang dt Ke

lerjun Xota Medan

Ierwuludnya

oengadaan salunr

lraln#e prlmer

rada kws

)erbatasan (ots

Uedan - Xab. Dell

iedang dl Kel

fcrjun lbta

vledan

Pembangunan salurar

dralnase, pada krnperbatasan Xot

7 P,Sidempsan - Tapse

dl Aek Lubuk Kec

Anggpla garat XahTap!cl

Tcrsedlannl,a

iahtan dr"ainase

pada kwlp€rbatasan Xot

P.Sldempuan

fapsel dl Aek tubul(ei. Ang8olr Baral

Xab. Tapsel

'erwr{dnya

lrainase pada kua

Erbatasan XotE

'.SHsr'npqan

bpsel dl Aet

ubuk Kcc,

,nggde Barat Kab,

apsel

xxxx )ofix

'INASIAzuIOMAPBD

Sosialls$i dan pflot

p,qyek Percontohan

pernbangunan sarana

I ah llmbah pada kmpcnnukirnin pedat

penduduk di Pantar

Belawrn l(ota Medan

crlaksananyd

oslrllsesl dan pllot

royek pcrcomohan

embangunan

arana alr llmbah

nda hrs

Brmrrklmaa padat

,erduduk dl Pantei

l.lawan Kote

,!edan

I

erla*sananya I

paya per{ngkatanl

eshrtan I

enduduk yin;l

ermuldm di

Bntri Mawan

neblul sosLllsasl

lan pllot; proyet

)ercontohan

lembrngunan

aranr ait llmbrh

,adr 1(116

rrmuklman padal

rendrduk dl

,rntal Belawar

(ota Medin

)m0( )000(' $00(

,ROV|NSli

iUMAIERA

JTAM

Penyusungn Rencani

lnduk pengembarqei

I Prasafana dan sarane

persarnpahan llnta!

Kab./Gta dl Proru

ferbksennya)eny6unan

l*n6nr lnfulpen6embangrn

Prasarana dar

nranapersempahan lintat

fab./Kote dl Pro\rsu

ien rurodnyr

,€.nyusufian

lencana lndul

xngemban8an

kasarana dan

firan0

persampahan

linhs l6b./lbta dr

Pro\rsu yang akar

menunlang

penlnr*atan

vdhyah stBnateft

utararar8 bersih

Pengawason dan

monltorlng

l0 pelakanain keghtan

pembar6unan saluren

dralnase dl koru

lerlaksannya

,enSawa$an dan

nor{torlng

p6laks.naart

ke8 rt3n

pembaryrman

nluran drainase dl

9forrsu

llemberlkbn

nfurmsl ata!

hasll Felaksanaal

hegiet'n

pembrngunan

I

Proviu m€lah

kegiEttn

Pengawasan da

monltoring

Penyusunan DEI

slstim Draina6e linte!

kib.Aotb dan salurar

Prlmer kuts perkotaar

dalam mendukunt

keglatan tihun 2012

:erlakananyirenyusunen DEI

ilstim Draina6(

lntas kib.^rota dar

ialuran Prlmer kw:

,erliotaan dalan

rendukungr

(e8iatan tahun 201i

l'enrujudnya)enyusunan Df,[

ilstim Dralnast

Int s l(.b./kot

xxxx )uxx nm( xxxx

)INASTARUKIM

'ROVINSliiUMATEM

JTARA

APBD

lan saluran Pdmel

(1,s gerkotaar

lalam merdukunl

(eSlatan tahul

2012

Soslalls*l dan dlolproyak 0ercontohan

pemban3unan saranr

alr limhah oada kwr12 pu*ukiren pedat

penduduk dl Kec:

labuhen Dell Xab. Del

SerdanB.

lerlaksannya

rnin{udnya

rprya penlngkatar

(esehrtan

*r/.r{ttr male&d

,royek percootohan

nmbangunan

iarana alr [mbah

rad, kws

,crmuklman pedal

xnduduk dl Xec

Liabuhan Oell fab.

Dell Serdang

lostalFasl' dar

pilot proyel

percontohsn

pembrn€un.n

rsran, alf llmb.l

pada k!'

permuldman Padar

pendtduk dl Kec

tabuhrn Dell 7oh

Dell slrdinS

Pendampingan Proyel

MSMHF

(Metropolhanr

13 sanltation

Mana8emEnt an

Hcalth ProJed) Kot.

Medan

[erlaksananya

Pendamplngrn

Proyek MSMHT

lMetropolltait

ta6ltatlon

ManaEFment an6

Heahh Proiect

f6ta Medan

\danla,endamdngan

,roy,el MSMHP

:Metropolltan

ianlbtlon

Manarement and

l.leellh Project)

Kota Medan bag

penlndat n

Itngkuognn seho

khusunya ba8

masYaraht kot{

medan.

Penywunm-- Rencana

lnduk FenBembangan

14 Prasarana dan saran!

persampahan

ReBlonal dl Prorrsu

l'ertaksannya

,enyuSunan

ten€na lndul

,engBmbangan

)rasarana dat

'afiINSpersampahan

teglonal d Pmvsu

lerwuiudnya,enyusunan

iencana lndul

,en$mban8an,rtsalena dal

iaftlni

,eBampahan

Regional dl Provsu

TARUKM

Santuen

penyutunan

15 slstlm .lrkaw.san p€rkotaan

Provsu

s hidup

masyarakat

u mQlalul

pardesaan dl

Eantuan teknis

penyusunan Desaln

slidm 5ll berslh

daerah rawan air

berslh kws perdesaan

dl Provsu

Penyel€3alan

pembanf,unan

17 scrba gma

Program Perumahar

dan Permuklman

Rencana Indak pst

t ltws p€rmuklmar

tradlslonal di Frovsu

lerlaksannya

tencanN Tlndrk PSI

oys Fetmuklma.

:radklonal dl Drowg

fe*akEannya

lencan, Tlndal

ISD kwt

nrmUklrnrn

radislonaL dl

,rovsu bag

lenitrgktt n

(uallus hldup

nasyarakrt

ilmatefl utarf

ohususnya d

(aWaSEn

,emulllhen

x)ffi )00fl n()0( xxfi xxp(

,INA5 IAKUKIM

,ROV|NSI

iUMATERA

JTARA

APBD

Rencane Tindak PSI

2 kws Dermqkimar

kumuh pe*otaan

Pemblnaan dar

I Penintkatrn pusal- lnformasl bangunar

gedung dl Provsu

Pernblnaa[ Teknir

Pengelolaan Gedung

bangunan gedunl

4 negara padi

instansil€mbaga

badan dl lingkungar

PemProvsl,

teflakannyB

Rencana Tlndak PSD

KWS p€rmuliman

tumuh perkotaan

fdrlaksannya

Pemblnaan dan

penlngkatan pusat

lnformasl bangunan

pdung dl Provsu

f6daksannya

Pemblnaan Teknh

PenSelolaan

6edun&/ txn8unat

fgflsk'annya

iencane Tlndak

,SD lws

,crmuklman

(urflu,r perkotaan

,l Prwsu bsSl

,enin katan

qalltas hldup

nasy6rakat

iufnateru utirr

fiususnfa dl

€wasan kumuh

oerkola|n kote

fersedlanye pusal

nforntsl

,l Provsu

lersedlanYa

cldan, Pemblnaar

feknls

Pengelolaan

Ged{rng/

bsndnan ledunageoung neBafa pada

lhstansulemb.ga

badan di linBtungar

PemProvsu

ne8 r, Psdt

instaml/embaga

badan d

tlnglongBn

PemProvsu

Penyuluhan bag

masyarakat dan pN!

" dalam rangk

"' pemanfaat2n budayi

SnEEal dl rumah susur

dl Sumut

lerlaksananya

Penyutuhan bag

masyarakat drn pit!

lalam ran8k.

temanfaatan

Dud.y. tln&al d

nrmah $rsun d

lumut

ferseOanya

$ofi )00u )mfi xxxx

,INASTABUXIM

rRoflNst

;UMATEM

JTARA

APED

rttemrtlf bre

;elunjt

nasyarikat

;umaiera Utalr

mlahrl

,emanfaatan

,udaF tlngEel d

'umah susun d

l'erlakananya pflor

rrcject

>emberdayaal

Vlasyarekat di Desi

llnran PK( Provsu

fedal6anrnYa)llot ProreEl

,embafdsyaan

vlasyarakat d

)esa glnaan PlO

rro\6rt dalan

,eiBfiatan(uElit63 hldul

nasyarakat

Monltorlng dar

evaluasl pelakanaan

P[{PM Mandiri

Perkotean d provsu

Rencana: llndak Ruan!

Terbuka Hirau dt Xab,

Peluta dan Palas

farleksanany!

\lonltorlng dan

rvaluasl

,elaksanaan pNpM

Mandlri Pe*otaar

ll Provsu

lerhkannanya

Rencana Tindal

iuang Tarbuki

[lieu di Kab. Paluti

dan Palas

fersedlrnya

nforilasl bad

renlngkatan

9sl3k!6naanptttpM Mandin

Perkotaan d

Prolrso melalu

keglaten

MonftorinB dar

Erwlrrudnye

Benoana Tlndal

Ruang Terbukl

Hitau dl fab

Paluta dan Pala!

bagi' uP.Yt

prle$Nrlar

lalrBkungan hljat

rhn schrt

Program Penataat

Ruant

ldentlftkasl

lnfestruktur (sarana E

prasaranal tawasarperbatasan lintal

Kab,/Xota tli Prwsu

dentlfiksl

nfustsuktur (sarane

I prasaranai

€rwuludiYa

,elakanaen

dendtkasi

nfastruktur

raiana Irasaranal

aurasan

,e.bataoan llfitrGb.#ota d

rrovsr, unhrl

nendukuq upyrpmetharaao

EftMA

nfiasruktur yanl

elk guna

)000( )000( )0fix )000( )00fi

UINA) IAKUIqM

FROVINST

SUMATERA

I,TARA-

APBD

lrtaE lob./(ota, d,mwu

Matriks

Rencana Aksi Doerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Tahun 2011 Provinsi Sumatera Utara

Sektor : Dinas Pcrhubungan

Isu Prioritas : Trrnsparanri, Responsif, Akuntabilitrs dalrm Pelayanan Transportrsi

Sub IsuProgram

RPJMD/RENSTRADAKegiaan Indikator

TAHTJN

PELAK$A}.IAA}I

201 t

TAHUN

TELAKSANAAN

201 I

TAHt'N

PEL,AKSANAAN

201 I

TA}ITJN

PELAKSANAAN

201 I

TATIUN

PEIAKSA}.IAAN

201 I

Pelaksana Pembiayaan

HasiUKeluaran

fransparensi,

tosponsif,

\kuntabilitae

lalam Pehyanan

fran$portaei

,emoerEunan Praearana dan:asilitas Perhubungan

lEnenganan

okasl reurian

recelekaan dl

)BK Sumaterd

Jtara

rcrpelmannya

ur€na/presarana

)erhd[ngan oerbneningkat haik(uantfu m€upl,rn

rcofi )uxx xxxx )fi)(x )qxx)ine8refiubungEn

,|OVBU

APBD

,gnbantunan

tos Pantau Lalin

,t Ruas JalNn

vledan-Belastagi

Vlenurunnya tlngkat

ccelakaan

)inastefiubung6n>rw8{l

APBD

lercedlanya pos pentau

ailn diruas lalaa rngdan

nrastaSl

APBD

Ierpellharanya

;arany'prasarana

,erhubungan serta

mnlngkat balk kuantitas

naupun kualltasnya

.lluhan

Gtertiban Lalu

-inta8 dan

\rEkutan

lledingkatnye

D(xx )oou x)ofi xxxx )fi)o(Din€s

Fefiubtmgan

Provsu

,rogr|m Penlngl€tan Pelayanan

\ngkutanlen tdancaran LtA.,

fteldui koglatan

losialieadrFeqruluhan

,emilihan Awak(endereen

Umum Tdadaft

iAKUT) Tingkat

Propin8i

felwuludn€ LLAI yEng

hrtb, eelamat dan

lancer m€hlui kogiatan

pemflihanAKUT

renyelerqgana

i Angkuhnuebaran, Natel

,an TahuE Baru

elselenggaran),a

Ggiahn unukrprdukung kelancaran

uEkUEo lsb6ren, natal

hn tehun baru

Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu ljntEs Jalan

Juhan(&rtban Lalu

-inta8 &,l{ngkutin

)eng€ndafian;

lerqanunan,P€tlertibah dan

Pengavrraun

&gldan t"Elu

tlntas AngkutinBarang dl Jalan

lteniryketryareeadaren dan

,emahsrfEn masy.

Iertang perlunya

Gsdamaian pslryaEn

lrgningkatnF(€tedbanhlu llntss

rrEkuEn hreng dthlan

$oshlisaei

&s€larnstan

,an Keb€rsihan

Panbl di KDT

uanFgKarnya(esdamatan dan(eb€riihan panhidi

KDT nrehl{tl k6gi8En

APED

Bant sn

Cpelaslolal

Fsny mr9

,lkailasanDanau Tobe

l€rEddlglyo danr untuk

nendu[flng koglitanperaei6lal P€lalanan

\ngluta$ lDansudl(amnean Danau Toba

P6ni,ahn brnbgrahana t*brugiaha tlngkat

cropinsl

Surnaka utarafahun 2011

fefiaksanmya hmbauahgne trh nugrat€ingkatPIopiffillumatere UhraTahunr1011

Te.pellh6rafiya

arana/prasarana

,efirbungil serta

neningkart balk ku6titas

naurun kualltasnla

,angadaan dan,€maSengan

)elinealor

fersodislya fasllltag(e3LU bBrupa

)elineatordi Labusel

x$0( x$(x x)00( xm( )(xuDinas

Peiluhrngan

?rot su

tongadaan danlemasang€n

)€lineator

rer8odE rya faefta8(€B Lu berupa

)elineatordi l(abtrpabr

)engadaan dan)emasangan

Jellnealor

fersedhnya tasilitas

(e5 LLJ hrup9D€lineab,r di Labura

)engadaan danaemaeangan,

Delinaator

tersodianya fasiliiae(es LU berupa

Delin€Ebr dl Bafubara

Pengada€n danPen$catan

Uarka Jabn

lerBodhnya fasilitas

res LU berupa ltlarka

alan di Dell Serdangr

)uxx xxxx xxxx rc(xx xxxx)ines,erhubungan

,rclt/guAPBD

Pongadaan dan

Femaeangan

Rambu Lqu

Lintas

feBedianya fasiliE8(es LLJ berupa Rambu

-L di Padang Lau6s

,engadaan danPemasan96n

iambu LaM

.intas

Terssdlanya fasiltas

kes LU berupa Rambu

LL di Padang Lawas

Utara

P€ngadaan danPemasangan

Suard Rall

feree<lianya I'aeilitas

Itea LLJ berupa

Guarclrail di Simdungun

Pongadaan danPernasangan

Guard Rdl

lersedianya fasililas(es LLJ berupa

3uardrait di Samosh

Matrlks

Rencana Aksi Daerah Pemberamasan Korupsl (RAD PK) Tahun 2011 Provlnsi Sumatara Utara

SEXTOR : Dlt{AS PENDID|TAN

lsu Prloritas t Ketersediqon, Keterjangkouan, Kualitos/Mutu don relevonsl, Kesetaroan dsn Kepastiott Memperaleh Layanon Pendidtkon

suB rsuPnoGRAM RPTMD/

RENSTRADAffiGIATATiI

It{Dil(ATOR TAHUT{

PEI.AIG'TflAAI{

2011

TAHUiI

PEI.AIGAIIAAN

201t

T^}IUN

PEI.A1(5AITAAN

,013

TAHUIT

PEI.AI(SAT{AA'{

2014

TAHU]{

PEIAKSAIIAAt{

2015

PEI.ArcANA PEMBIAYAATTIlGluaran Hasl!

Terselenggar

anya layanan

prima

pendidikan

untuk

membentuk

insan yang

cerdas

komprehensi

f

1. Program

Pendidikan Anak

Usia Dini

Alat Edukatif

Untuk Siswa

TK

Terlaksananya

Pengadaan

Alat Peraga

Edukatif Untuk

Siswa TK

Terpenuhinya

Kebutuhan Alat

Edukatif Untuk

Siswa TK

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinar

Pendidikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

Buku Guru

Taman Kanak-

kanak di

Sumatera

Utara

Terlaksananya

pengadaan

Buku Guru

Taman Kanak-

kanak di

Sumatera

Utara

Terpenuhinya

Buku 6uru

Taman Kanak-

kanak di

Sumatera Utara

Buku Murid

Taman Kanak-

kanak dl

Sumatera

Utara

Terlaksananya

pengadaan

Buku Murid

Taman Kanak-

kanak di

Sumatera

Utara

Terpenuhinya

Buku Murid

Taman Kanak-

kanak di

Sumatera Utara

Program Wajib

Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun

Pelaksanaan

seleksi calon

peserta OSN

jenJang SD

tingkat

Provinsi

Sumatera

Utara

Terlaksananya

seleksi calon

peserta OSN

jenjang SD

tingkat

Provinsi

Sumatera

Utara

Terdapatnya

juara/calon

peserta OSN

jenjang SD ke

tingkat Nasiona

Terbekalinya

ilmu

pengetahuan

peserta OSN

dan IMC jenjang

SD ke tingkat

Naslonal

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Sumatera

Utara

APBD

2 Pelaksanaan

pembinaan

dan

pembekalan

calon peserta

osN dan tMcjenjang SD

Terlaksananya

pembinaan

dan

pembekalan

calon peserta

OSN dan IMC

jenirng SD

3 Pelaksanaan

pembinaan

dan

pembekalan

peserta O25N

dan Seni

tinEkat

Nasional

jenjang SD

Terlaksananya

pembinaan

dan

pembekalan

peserta O25N

dan Seni

tingkat

Nasional

ienjang SD

Terbekalinya

kemampuan

Olahraga dan

Seni peserta

O2SN dan Seni

ke tingkat

Nasional

Pelaksanaan

lomba seni

siswa SD

tingkat

Provinsi

Sumatera

Utara

Terlaksananya

lomba senl

siswa SD

tingkat

Provinsi

Sumatera

Utara

Terdapatnya

iuara/calon

peserta festival

lomba seni ke

tin8kat Nasional

5 Pelaksanaan

lomba

olahraga siswa

5D tingkat

Provlnsi

Ierlaksananya

lomba

olahraga siswa

SD tingkat

Provinsi

Terdapatnya

iuara/calonpeserta O25N ke

tingkat Nasional

Buku

pemantapan

ujian akhir

sekolah

berstander

nasional

jenjang SD

Terlaksananya

pengadaan

buku

pemantapan

uiian akhir

sekolah

berstandar

nasional

jenjang SD

Terpenuhinya

buku

pemantapan

ujian akhlr

sekolah

berstandar

nasional jenjang

SD

xxxx xxxx )ofix xxxx xxxx

Dinas

Pendldikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

7 Pelaksanaan

pembinaan

dan

pembekalan

peserta O25N

dan Seni

tingkat

Nasional

jenjang SMp

Terlaksananya

pembinaan

dan

pembekalan

peserta O2SN

dan Seni

tinEkat

Nasional

jenjang SMP

terrarsananva-

seleksl peserta

OSN jenjang

SMP tingkat

Provinsi

Terbekalinya

kemampuan

Olahraga dan

Seni peserta

OZSN dan Seni

ke tingkat

Nasional

8 Pelakanaan

seleksi peserta

OSN jenjang

SMP tinBkar

Provinsi

TerdapatnYa

juara/calon

peserta OSN

jenjang SMP ke

tingkat Naslonal

9 Multimedia

Pembelajaran

Sejarah

lndonesia bagi

jenjang SMp

Terlaksananya

pengadaan

Multimedia

Pembelajaran

SeJarah

lndonesia bagi

ienjang SMP

Terpenuhinya

Muhimedla

Pembelajaran

Sejarah

lndonesia bagi

jenjang SMP

10 Pelaksanaan

lomba seni

siswa SMP

tingkat

Provinsi

Terlaksananya

lomba seni

slswa SMP

tingkat

Provinsi

Terdapatnya

iuara/calonpeserta lomba

seni ke tingkat

Nasional

I

11 Pelaksanaan

lomba

olahraga siswa

SMP tingkat

Provinsi

12 Alat

multimedia

pengenalan

budaya

nu$antare SD

lTerlaksananya

Itomba

lohhraga siswa

lsur ttnetat

lProvinsiI

t___lTerlaksananya

lc"nrua.nlalat

lmultimedialpengenalan

lurary,inusantara SD

rerlatiininvipenBadaan

buku dan alat

peraga audio

visual jenjang

SD

lTerdapatnya

ljuara/calon

lp"t"*lolahraga SMP

lke tlngkat

lNasional

I

lTerpenuhinya

lAlat multimedia

lpengenalan

luuarv.lnusantara SD

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

13 Buku dan alat

peraga audio

visual jenjang

SD

Terpenuhlnya

pengadaan buku

dan alat peraga

audio visual

jenjang SD

14 Pengadaan

Alat Bantu

Pembelajaran

Mata

Pelajaran

Agama Jenjang

,5p,- ___15 Pengadaan

Portable

Digital

Evaluation

untuk sekolah

berbasis

RSBt/SBr

jenjang SMp

Pengadaan

Alat Bantu

Pembelajaran

Mata

Pelajaran

Agama Jenjang

s_D__ -_ -Penyelenggara

an Pengadaan

Portable

Digital

Evaluation

untuk sekolah

berbasis

RSBI/SBI

ienjang SMP

Pengadaan Alat

Bantu

Pembelaiaran

Mata Pelaiaran

Agama Jenjang

SD

ierdG;fiG -

Pengadaan

Portable Digital

Evaluation

untuk sekolah

berbasis

RSB/SBI jenjang

SMP

Pengadaan

Alat Mitigasi

Gempa

17 Sosialisasi

Undang-

undang Lalu

lintas Kepada

Siswa Jenjang

sMp

18 Pengadaan

Alat Kesehatan

UKS

Pengadaan

Alat Peraga

MIPA dan

Elektronika

Untuk Sekolah

Berbasis

RSBr/S8t

Jenjang SMp

pensidaa;

Laboratorium

IPA jenjang

SMP

PenyelenSgara

an Pengadaan

Alat Mitlgasi

Gempa

P;Gdss;;;an Sosialisasi

Undang-

undang Lalu

lintas Kepada

Siswa Jenjang

SMP

Terselenggara

nya

Pengadaan

Alat Kesehatan

UK5

i;r'ed,r;itnya

Pengadaan

Alat Peraga

MIPA dan

Elektronika

Untuk Sekolah

Berbasis

RSBI/SB|

lenjang SMP

penveGnigaia

an Pengadaan

Laboratorium

IPA jenjang

SMP

Terlaksananya

Pengadaan Alat

Mitigasi 6empa

Terlaksananya

Sosialisasi

Undang-undang

lalu lintas

(epada Siswa

lenjang SMP

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provlnsi

iumatera

Utara

APBD

ferlaksananya

Pengadaan Alat

Kesehatan UKS

Terlaksananya

Pengadaan Alat

Peraga MIPA

dan Elektronika

Untuk Sekolah

Berbasis

RSBI/SBl renjanI

SMP

Ierlaksananya

Pengadaan

Laboratorium

IPA jenjang 5MP

3. Program

Pendidikan

Menengah

Aktifitas BAP-

S/M Sumatera

Utara berjalan

baik

Tersosialisasik

annya Undang

Undang Dasar

1945 diSMA

Negeri/Swasta

Laporan Hasil

Akrediasi

Sekolah/madr

asah oleh

Badan

Akreditasi

Sekolah

Menen8ah

Atas Provsu

Meningkatnya

iumlah sekolah

terakreditasi

Meningkatnya

pemahaman

siswa tentang

UUD 1945 dan

Tap-Tap MPR

rvrerirEtai"iJ

kemampuan

siswa dalam

penSuasaan

bahasa asing

Meningkatnya

kompetensi

siswa peserta

olimpiade sains

nasional

xxxx xxxx xno( xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

Laporan

laporan hasil

Cerdas Cermat

tingkat SMA

Negeri dan

Swasta

Gpor* li;;ii-lomba pidato

dan debat

bahasa lng8ris

tingkat SMA

negeri/swasta

Laporan

Terlaksananya

penlngkatan

kompetensi

siswa

Software

pembelajaran

diSMA

Terblnanya

minat, bakat

dan kreatifitas

siswa

Terbinanya

minat bakat

dan kreatifitas

siswa

Pemenuhan

media

pembelajaran

di SMA

fersedianya

media

pembelajaran diqMA

6 Pemberian

penghargaan

bagi siswa

SMA

berprestasi

tingkat

Provinsl

z ieiteletisinvi

siswa SMA

berprestasi

bidang seni

tingkat

provinsi

e-i;6r,insarana

pembelaJaran

bahasa

berbasis TIK

SMA.RSBI

9 Tersedianya I

alat-alat I

laboratorium I

multistudy I

bagi sekolah I

,r r"-*r" I

Buku I

pengayaan I

Perpustakaan IsMA I

provinsl

[i"rr.irinanyi

lpen8adaansarana

pembelajaran

bahasa

berbasis Tll(

SMA-RSBI

arit-ar"t

laboratorium

multistudy

bagi sekolah

SMA

C.niiairr,.'-Buku

Pengayaan

Perpustakaan

SMA

I

lMeninskatnya

lkompetensi

Isiswa SMA

lb.rp.estasi

lbiaans seni

Itingkat provinsi

Tersedianya

sarana

pembejaran

bahasa berbasis

TIK SMA-RS8I

Terpenuhlnya

kebutuhan

sekolah atas

alat

laboratorium

5MA

Pengadaan

Buku Pengayaan

Perpustakaan

SMA

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

lDinas

lpenaidikan

lprovlnsl

lsurnatera

1u,".,

APBD

11 Pengadaan

Alat Peraga

MIPA dan

Eelektronika

untuk sekolah

berbasis

RSBTSBI

ienjans SMA

Penyedlaan

Alat Peraga

MIPA dan

Eelektronika

untuk sekolah

berbasis

RSBr/SBl

jenjang SMA

ie;l;k;;"a;t;Pengadaan

Alat Bahan

Evaluasi

Belajar dan

Admlnistrasl

SMA

i;ihkfi;;r;Pengadaan

Alat Musik

Drumband

Untuk Sekolah

lenjang SMA

Terlakananya

pengadaan

alat

laboratorium

fisika jenjang

5MA

terdk$;nrtpengadaan

alat

laboratorium

bahasa jenjang

SMA

Tersedianya

Alat Pera8a

MIPA dan

Eelektronika

untuk sekolah

berbasis

RSBI/SBl ienjang

SMA

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Sumatera

Utara

APBD

Pengadaan

Alat Bahan

Evaluasi

Belajar dan

Administrasi

SMA

Tersedianya

Alat Bahan

Evaluasi Eelajar

dan

Administrasi

SMA

13 Pengadaan

Alat Musik

Drumband

Untuk Sekolah

Jenjang SMA

iiniraainAlat

Laboratorium

Fisika jenlang

SMA

peniioaan

Alat

Laboratorlum

Bahasa jenjang

SMA

15

Tesedianya Alat

Musik

Drumband

Untuk Sekolah

lenjang SMA

ia;;adfinG arai

laboratorlum

fisika jenjang

SMA

Iersedianya alat

laboratorium

bahasa ienjang

SMA

Alat

Laboratorium

Komputer

jenjang SMA

Pengadaan

Smart Mark

Reader leni

Tersosialisasik

annya

sosialisasl

sekolah

berbasis

ekonomi dan

lingkungan

green school

t9 Workshop

Penyalahguna

an Narkoba

bagi siswa

SMA

Negeri/Swasta

erlaksananya

pengadaan

alat

laboratorium

Terlaksananya

penSadaan

Terlaksananya

menengah

dalam

proSram

sekolah

berbasis

Penyelenggara

an Workshop

Penyalahguna

Tersedianya alat

laboratorium

Reader jenjang

SMA

a prograro

berbasis

Terlaksananya

Penyelenggaraa

Workshop

Pendidikan

4. Program

Pendidikan Non

Formal

Lomba Olah

Raga Siswa

SMA tingkat

Provinsi

ieniniiaiinProgram

Pendidikan

Non Formal,

lnformal dan

PAUD

Peningkatan

Program

Pendidikan

Non Formal,

lnformal dan

PAUD

Peningkatan

Program

Pendidikan

Non Formal,

lnformal dan

PAUD

4 Peningkatan

Pendidikan

Non Formal,

lnformal dan

Kelembagaan

an Lomba

Olah Raga

Siswa SMA

tingkat

Provinsi

kan

dan

JKelembagaan

ldan Bantuan

lpembinaan

I

lBantuan keI

lPenyelenggara

I Keaksaraan

Dasar di

Provinsi

Sumatera

Utara

iefatitran iim(husus

Pendataan

PNFI di Tingkat

Provinsl dan

33 KablKota

rerserengsiia

nya Penguatan

Kelembagaan

PAUD

Kelornpok

Bermain

lTerselenggarany

la lomba olah

lRaga Siswa SMA

Itingtat Provinsi

I

t

lTerbinanya

lMitratPendidikan

lKursus dan

Kelembagaan

Berkurangnya

Penyandang

Buta Aksara dan

Terbinanya

Penyelenggara

Keasaraan Dasar

di Provsu f

_1lerEngkaprnya

I

Profil Data I

Pendidikan Non I

Formal, I

lnformaldan I

PAUDdi i

Provinsi I

Sumatera Utara I

I

vtenineiitnya I

Pelayanan Anak I

Usia Dinidi I

Provinsi I

iumatera Utara I

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Dinas

Pendidikan

Provinsi

lSumater 'a

Utara

APBD

Peningkatan

Pendidikan

Non Formal,

lnformal dan

PAUD

'Fenineiiiin

Program

Pendidikan

Non Formal,

lnformal dan

PAUD

P"ri.iiar*Pendidikan

Non Formal,

lnformal dan

PAUD

Peningkatan

Pendldikan

Non Formal,

lnformal dan

PAUD

Terselenggara

nya Program

Pendidikan

Anak Usia Dini

Rintisan

Workshop

Evaluasi Diri

Sekolah/PAUD

(EDs)

Terselenggara

nya Lomba

TBM Kreatif

Tingkat

Provinsi

Sumatera

Utafa Tahun

207L

wo*sttop -

Pendidikan

Untuk Semua

(PUS) Tingkat

Provsu Tahun

207L

Meningkatnya

Pendidikan

Anak Usia Dini

di Kab/Kota

Meningkatkan

kesadaran dirl

(Peningkatan

Kinerja) bagi

Penyelenggara

PAUD terhadap

rendahnya APK

PAUD di Provsu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

Terpilihnya TBM

Kreatif di

Provinsi

Sumatera Utara

dan

Peningkatan

Pelayanan TBM

di Sumatera

Utara

rvreniniiiinva

Program Aksi

dan target

pencapaian PUS

bagi setiap

Kab/Kota

Peningkatan

Pendldikan

Non Formal,

lnformal dan

PAUD

Terselenggara

nya Workshop

Pengembanga

n Kerangka

Dasar Struktur

Kurikulum

PAUD

Terlaksananya

Penyelenggara

an Peringatan

Hari Akara

lnternasional

Tahun 2011

Meningkatnya

Pengetahuan

Tutor Tentang

Kurikulum PAUD

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Sumatera

Utara

APBD

Peningkatan

Pendidikan

Non Formal,

lnformal dan

PAUD

Li ie;ilkai;;Program

Pendidikan

Non Formal,

Informal dan

PAUD

ii"inglaia;Pendldikan

Non Formal,

lnformal dan

PAUD

t2

Peningkatan

Program Non

Formal,

lnformal dan

PAUD

Meningkatnya

Animo

Masyarakat

akan pentingnya

pemberantasan

buta hurrrf

ferpatrinya

Pengembangan

Budaya dan

karakter Bangsa

PAUD

Meningkatnya

Perencanaan

dan evaluasi

kegiatan pokja

gender

Kab/Kota

Workshop

Pengembanga

n Pendidikan

Budaya dan

Karakter

BanBSA PAUD

rerlitsinanviRapat

Koordinasi

Pokja Gender

Kab/Kota di

Provinsi

Sumatera

Utara

woiistr"p

Himpunan

Pengelola

PAUD

Terbinanya

Pengelola PAUD

dl Provinsi

Sumatera Utara

14 Peningkatan

Pendidikan

Non Formal,

lnformal dan

PAUD

Terlaksananya

Rapat

Koordinasi

Pengelola

Pendidikan

Non Formal

{danya

iinkronisasi

Pelaksanaan

lan

Perencanaan

Kegiatan PNF

Kab/Kota se

Provsu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provlnsi

iumatera

Utara

APBD

Peningkatan

Program

Pendidikan

Non Formal,

lnformal dan

PAUD

Pembinaan

Kelompok

Belajar

Penyelenggara

Program PNFI

Ierbinanya

Kelompok

Belajar

Penyelenggara

Program PNFI

i;i;;i6;i;t;p dan

lerevaluasinya

;erta pelaporan

Program PNFI

Penlngkatan

Program

Pendidikan

Non Formal,

lnformal dan

PAUD

Monitoring,

Rapat Evaluasi

dan Pelaporan

Program PNFI

17 Pelaksanaan

Jambore

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

Non Formal

(PTK-PNF)

tingkat

provlnsi

Pelaksanaan

lambore

Pendidik dan

fenaga

Kependidikan

Ion Formal

lPrx-PNF)

:ingkat

rrovlnsi

Pelaksanaan

lambore

Pendidik dan

fenaga

Kependidlkan

Non Formal

(PTK-PNF)

tingkat provinsi

5. Pro8ram

Pendidikan Luar

Biesa

1 Pelaksanaan

pembinaan

dan

pembekalan

siswa calon

peserta OSN

jenjang SDLB

dan SMPLB

lerlaksananya

cembinaan

Jan

rcmbekalan

;iswa calon

rcserta OSN

enjang SDLB

ian SMPLB

ferbekalinya

ilmu

pengetahuan

peserta OSN

lenjang SDLB

dan SMPLB ke

tingkat Nasional

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provlnsi

iumatera

Utara

APBD

Program

Peningkatan Mutu

Pendidik dan

TenaBa

Kependidikan

Supewisi

Penilaian dan

Pengolahan

Analisis Data

5[B di Provinsi

Sumatera

Utara

" Femifitrin-eurtr

berprestasi

kelompok

TK/RA, SD/MI,

SMP/MTs,

SMA/MA/SMK

dan

pemberian

penghargaan

bagi guru SLB

berdedikasi

Tin8kat Provsu

Supervisi

Penllaian dan

Pengolahan

Analisis Data

SLB di Provinsi

Sumatera

Utafa

i"nv.t"nggrr.an Pemilihan

SD/MI,

pemberian

penBhargaan

bagi guru SLB

berdedikasi

Tingkat Provsu

Supervisi

Penilaian dan

Pengolahan

Analisis Data

StB di Provinsl

Sumatera Utara

terlit<sananya

Pemilihan guru

berprestasi

kelompok

TKIRA sD/MI,

SMPIMT,,

sMA/MA./5MK

dan pemberian

penghargaan

bagi guru SLB

berdedikasi

Tingkat Provsu

Kepala

Sekolah

berprestasi

kelompok

TtvRA, SD/M|,

SMP/MTs,

SMA/MA/SMK

di tingkat

Provsu

Penyelenggara

an Pemllihan

Kepala

Sekolah

berprestasi

kelompok

TK/RA, SD/MI,

SMP/MTS,

SMA/MA/SMK

ditingkat

Provsu

ferlaksananya

Pemilihan

ftpala Sekolah

oerprestasi

telompok

rKlRA, SD/M|,

iMP/MTs,

'MA/M{SMI(ii tingkat

Provsu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

)inas,endidikan

)rovinsi

iumatera

Jtara

APBD

Pemilihan

Pengawas

Sekolah

berprestasi

kelompokSMP

dan SMA/StvtK

tingkat

Provinsl

Sumatera

Utara

an Pemilihan

Pengawas

Sekolah

berprestasi

kelompok SMt

dan SMA/SMK

tingkat

Provinsi

Sumatera

Utara

erlaksananya

mpok SMP

SMA/SMK

(at Provinsi

atera Utara

4 Peningkatan

Kualifikasi

Pendidik/Guru

TJIPAUD SD

untuk

memenuhi

standar

kualifikasi S1

(Lanjutan)

Terselenggara

nYa

Penlngkatan

Kualiflkasl

Pendidik/Guru

TJIPAUD SD

untuk

mernenuhi

standar

kualifikasi 51

(Lanjutan)

Terpenuhlnya

PendidiVGuru

TJIPAUD SD

yang memenuhi

standar

kualifikasi 51

Peningkatan

kompetensi

pendidik

Taman Kanak-

kanak (TK) di

Sumatera

Utara

Penyelenggara

an

Peningkatan

kompetensi

pendldik

Taman Kanak-

kanak (TK) di

Sumatera

Utara

Terlaksananya

Peningkatan

kompetensi

pendidik Taman

Kanak-kanak

(TK) di

Sumatera Utaraxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

)ina5:endidikan

rrovlnsi

iumatera

Jtara

APBD

Pelatihan

peningkatan

kompetensi

kepala sekolah

untuk jeniang

Tl( SD, SMP

dan

SMA/SMKdi

Sumatera

Utara

7 Pelatihan

peningkatan

Kompetensi

Pengawas

Sekolah untukjenjang

TK/SD,SMP,

dan SMA/SMK

Penyelenggara

an Pelatihan

penlngkatan

kompetensl

kepala sekolah

untuk jenlang

TK,5D, SMP

Pelatlhan

ilah untuk

lng

;D,SMP,

5MA/SMK

erlakananya

ala sekolah

uk jenjang

SD, SMP dan

q/sMr(di

ratera Utara

Sekolah untuk

ienjang

TKISD,SMP, dAN

Penlngkatan

Kompetensi

guru Mata

Pelajaran

Pendidik

tingkat S0,

SMP, SMA dan

SMK di

Sumatera

Utara

Penyelenggara

an

Penlngkatan

Kompetensi

guru Mata

Pelajaran

Pendidik

ringkat sD,

SMP, SMA dan

5M( di

Sumatera

Utara

Terlaksananya

Peningkatan

Kompetensi

Suru Mata

Pelaiaran

Pendidik tingkat

SD, SMP, SMA

dan SMK di

Sumatera Utara

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

)inasrendidikan

>rovlnsi

iumatera

Jtara

APBD

Pertukaran

pendidik antar

sekolah dalam

kegiatan

pembelajaran

melalui forum

KKG, MGMP

dan MGMD

jenjang SD,

SMP dan SMA

pada 10

Kabupaten/Ko

ta di Sumatera

Utara

Terselenggara

nya

ran

k antar

dalam

pembelajaran

melalui forum

KKG, M6MP

dan MGMD

ienjang SD,

SMP dan SMA

pada 10

Kabupaten/Ko

ta dl Sumatera

erlaksananya

( antar

dalam

mbelajaran

:lalui forum

G, MGMP

n MGMD

rjang SD, SMP

n SMA pada

lrqv9.,gt9rl,l

di Sumatera

Utara

Penilaian

angka kredit

bagi jabatan

fungsional

8uru

SDLB/SMPTB

dan pengawas

SLB tingkat

Provsu

11 Pengadaan

Buku Untuk

Meningkatkan

Kompetensi

Guru Jenjang

SMP, SMA,

SMK

Terselenggara

nya Penilaian

angka kredit

bagi jabatan

fungsional

guru

SDLB/SMPLB

dan pengawas

SLB tingkat

Provsu

Pengadaan

Euku Untuk

Meningkatkan

Kompetensi

Guru Jenjang

sMP, sMA

sM(

Terlaksananya

Penilaian angka

kredlt bagi

jabatan

fungsional guru

sDrB/sMptB

dan pengawas

StB tingkat

Provsu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinar

Pendidikan

Provinsi

iumatera

Utara

APBD

Pengadaan

Buku Untuk

Meningkatkan

Kompetensi

Guru Jenjang

SMP, SMA, SMK

12 Peningkatan

Mutu Belajar

dan

Pembelajaran

Terselenggara

nya

Penlngkatan

Mutu Belajar

dan

Pembelajaran

Terlaksananya

Peningkatan

Mutu Belajar

dan

Pembelajaran

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

7. Pro8ram

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

1 Peningkatan

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

lTerselenggara

lnya SeminarI

llsu

lPenlngkatan

lrrrut,Pendidikan,

Wajib Belajar

Pendidikan 12

Tahun dan

Pendidikan

Anak Usia Dini

serta

Keaksaraan,

Kursus dan

Kejar Paket

Tersusunnya

Startegi dan

lGbijakan

Peningkatan

Mutu

Pendidikan di

Sumatera Utara

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

Monitoring

Pemantauan/E

valuasi dan

Pelaporan

Program dan

Kegitan

Terlaksananya

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Pendidikan

Wajar 12

Tahun, PAUD,

PNF, Dikmenti,

PLB dan PTK

Meningkatnya

monitoring,

evaluasi dan

penyusun

laporan

3 Peningkatan

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Jaringan

Teknologi dan

lnformasi

Pendidikan

Sumatera

Utara

Terlakananya

Workshop

Penerapan

laringan

Pendidikan

dengan Sistem

ICI Pendidikan

Prov. Sumut

4 Peningkatan

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Terlaksananya

penyelenggara

an Rapat

Koordinasi

Dinas

Pendidikan

Prov. Sumut

dengan Dinas

Pendidlkan

Kab/Kota

Tersosialisasiny

a dan

Sinkronisasinya

Program Dinas

Pendidikan

Prov. Sumut

dengan Dinas

Pendidikan

Kab/Kota

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Sumatera

Utara

APBD

5 Penin8katan

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Terlakananya

Pengumpulan

dan

Pengolahan

Data

Pendidikan

Keadaan

Agustus 2010

Terupdatenya

Data dan

adanya buku

data Pendidikan

33 Kab/Kota

6 Meningkatnya

Pelayanan

Manajemen

Pendldikan

Tersedianya

data calon

peserta (UN)

SMP/MTs,

SMPT, SMPLB,

UAS BN SD/MI

Efektifnyir

pelaksanar n

7 Peningkatan

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

t PenilfiU;Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

9 Peningkatan

manajemen

pelayanan

pendidikan

erselenggara

workshop

tenaga

'erlaksananya

sinkronisasi

dan

implementasi

pengelolaan

DAI(

Pendidikan

Kab,/(ota di

Provsu

Berfungsinya

Pendidikan

Provsu

Meningkatnya

manejemen

pengeloaan

Pendidikan

Prov, Sumut

P'eningkatlrrn

l!lanajeme'n

Felayananr

Pendldikan

l(oordinasl

lllewan

ilrr;ndidikan

lProvlnsl

lir.lmatera

$fr nkronisati

/l,nggaran

,t\{}BD dan

,i\PBN Dinars

[\ndidikarr,

$,rovsu

13 iiarsialisasi cla n

I|t*nyusuniilm

f,rlll,DK serti,;r

lrt$)DP

Terslllurnggara

nya

Peny'ununan

Pro6rarm,

Rencarua Kerja

ahunun dan

Perurri usan

feriq,rlenssiii

nya lih'rrdinasi

Dewan

ersoi[flnggara

nya ltirpmrdlnasi

da

,fBrsUSUn!1r/lr

pnogram r;rll;rin

ru:ncana k, ll']a

tuhunan lL!Litrtikut

iFl,enstra

[tqry1!sngtit 'i;ln

l|',nndidiknn

2010 - 20:u ,r[

'l',:r-ta-iiin,l', ra

ll(,Dordinall

D,eWan

,ilerlaksan;, n,,'/a

f('lordinatl rian

$iinkronisarrii

(rrsusunlr\r;lt

{lhrsar dan

l/lenengatu lli

l(lr'bupaten,/ li:ota

1r I milil 5:rryufl{r m|Dll

-littri

'l

j:

Sun'ii :

Utar i.

Penulisan

Buku Muatan

Lokal untuk

Siswa dan

Pegangan

Guru

Penyeleng8ara

an Pcnulisan

Buku Muatan

Lokal untuk

siswa dan

Pegangan

6uru

Terlaksananya

Penulisan Buku

Muatan l.okal

untuk Siswa dan

Pegangan 6uru xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xn0(

xxxx

xxxx

Dinas

oendidikan

Provinsi

iumatera

Jtara

APBD

Workshop

Penyusunan r

Buku Muatan

Lokal untuk

Siswa dan

Pegangan

Guru

Ters€lenggara

nya Workhop

Penyusunan

Buku Muatan

Lokatr untuk

Siswa dan

Pegangan

Guru

[4eningkatnya

Kemampuan

Penyusunan

Buku Muatan

lokal untuk

iiswa dan

Pegangan Guru

Sosialisasi

Buku Muatan

Lokal ke 38

Kabupaten/Ko

ta di Provlnsi

Sumatera

Utara

Penyelenggara

an Sdsialisasi

Buku Muatan

Lokal ke 33

Kabupaten/Ko

ta dl Pmvinsi

Sumatera

Utara

Tersosialisasiny

a Buku Muatan

Lokal ke 33

Kabupaten/Kota

dl ProvXnst

Sumatera Utara

8. Program

Pendidikan

Menen8ah

Keiuruan

1 Workshop

Kewirausahaa

n dan Business

Centre

Terlaksananya

Workshop

Kewirausahaa

n dan Business

Centre

ferimplementas

inya Workshop

Kewirausahaan

dan Buslness

Centre

2 Workshop

Manajerial &

Re-enginering

SMK

Terlaksananya

Workshop

Manajerial &

Re-enginering

sM(

Meningkatnya

KeteramPilan

Manajerlal & Re

enginering SMK xxxx ruoq xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

3 Pelaksanaanr

Prakerin

dalam negeri

bagi slswa

sMr(

Negeri/Swasta

erlaksananya

rakerin

alam negeri

aci sis,wa

Iersedianya

lulusan SMK

yang siap Pakai

4 Seleksi dan

pengirlman

siswa

berprestasi

Terlaksananya

Seleksi dan

Pengirlman

Siswa

Berprestasi

(ozsN, FLSzN,

6PBN, OSTN)

erjaringnYa

an Terkiritnnya

iowa/Peserta

f2SN, F62N,

iPBN. O9TN

Pemblnaan

Persiapan LKS

Tingkat

Nasional

Pemantauan

dan Evaluasi

RSBI dan SBI

Jeniang SMK

Terlaksananya

Pembinaan

Perglapan Ll(S

Tingkat

Naslonal

Ierlaksananya

Kegiatan

Pemantauan

dan Evaluasi

RSBI dan SBI

,enjang SMK

MeningkatnYa

Kompetensi

Siswa Dalam

Rangka

Persiapan l1(S

ingkat Nasional

Terimplementas

inya Program

Pemantauan

dan Evaluasi

RSBI dan SBI

JenjangSMK

7 Peningkatan

Pendidikan

Menengah

Kejuruan

Terlaksananya

Kegiatan

Sosialisasi

Kebljakan

Direktorat

Pernbinaan

5M( dan

Program APBD

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Meningkatnya

Pemaharnan

Peserta

Keglatan

5osialisasi

Kebijakarr

Direktorat

Pembinaan SMK

dan Program

APBD Din65

Pendikan

Provinsi

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

I Peningkatan

Angka

Partisipasi

Kasar (APr)

Perguruan

Tinggi

Terselenggara

nya Program

Pendidikan

Diploma Satu

(D1) di

Berbagai

Bidang

Meningkatnya

APK Perguruan

Tinggi den8an

PenyelenggBraa

n Program

Diploma Satu

{Dl} di Berbagai

Bidang

g Peningkatan

Pendidikan

Menen6ah

l(ejuruan

Terlaksananya

Kegiatan

Monitoring

dan Verifikasi

SM( Calon

Penerima

Bantuan

Terpenuhinya

,Kehutuhdan

data Pendukung

untuk Kegiatan

Monitering dan

VerifikasiSMK

Celon Penerima

Bantuan

10 Peningkatan

Pendidikan

Menengah

Kejuruan

Terlaksananya

Kegiatan

Monitorlng

Akhlr

Pemanfaatan

bantuan

alaVsarana

5MK

Negeri/Swasta

Ierpenuhinya

Pemanfaatan

lantuan

llat/sarana SMK

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provinsi

iumatera

Utara

APBD

11 Peningkatan

Pendidikan

Menengah

Kejuruan

ferlaksananya

Penlngkatan

Manajemen

Mutu lso sMK

SSN menuiu

5M( Rintisan

Sekolah

Berstandar

lnternasional

(RsBU

Meningkatnya

Manajemen

vlutu lso sMl(

iSN menuju

iekolah

Berstandrr

nternasional

lRsBr)

12 Peningkatan

Pendidikan

Menengah

Kejuruan

Terlaksananya

Pengadaan

Buku untuk

Meningkatkan

Kompetensi

Siswa SM(

Bidang

Keahllan

Tekhnik Mesin

terpenuhinya

(ebutuhan Buku

lntuk

Meningkatkan(ompetensi

iiswa SMK

Bldang Keahlian

Iekhnik Mesin

Peningkatan

Pendidikan

Menengah

Kejuruan

Terlaksananya

PenBadaan

buku untuk

menin8katkan

kompetensi

Siswa SMK

Bidang

Keahlian

Ieknik

otomotif

Terpenuhinya

buku untuk

meningkatkan

kompetensi

Siswa SMK

Bidang keahlian

Teknik otomotifxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

14 Peningkatan

Pendidikan

Menengah

kejuruan

Terlaksananya

Pengadaan

Buku untuk

Penlngkatan

KornPetensi

Siswa SMK

Bidang l(e

Ahlian Teknik

KetenaEalistrik

an

Terpenuhinya

Buku untuk

Peningkatan

Kompetensl

Siswa SMK

Bidang Ke

Ahlian Teknik

Ketenagalistrika

n

15 Peningkatan

Pendidikan

Menengah

Kejuruan

Terlaksananya

Pengadaan

buku untuk

meningkatkan

Kompetensi

Siswa SMK

Bidang

Keahlian

Ieknik

EleKronlka

Terpenuhinya

buku untuk

meningkatkan

l(kompetensi

Slswa SMK

Bidang Keahlian

Teknik

Elektronika

Peningkatan

Pendidikan

Menengah

Kejuruan

fedaksananya

Kegiatan

Gebyar SMK

Sumatera

Utafa

Meningkatnya

Citra Positif

SMK melalul

Kegiatan G:ebyar

SMK Sumatera

Utara

xxxx

xxxx

xxxx

)c(u

xxxx

xxxx

xxxx

nux

xxxx

xxu

lDinas

Pendidikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

17 Pengadaan

Sarana

Pembelajaran

Eahasa

Berbasis TtK

sMl(

Penyediaan

Sarana

Pembelajaran

Bahasa

Berbasis TIK

sM(

Terlaksananya

Pengadaan

Sarana

Pembehjaran

Bahasa Berbasis

TIK SMK

18 Pengadaan

Alat Peraga

Otomotif SMK

Penyediaan

Alat Peraga

Otomotif SMK

Terlaksananya

Pengadaan Alat

Peraga

Otomotlf SMl(

19 Pengadaan

Alat Peraga

Elektronlk

SMK

Penyediaan

qht Peraga

ilaktronik

iMl(

Tedaksananya

Pengadaan Alat

Peraga

Elektronik 5MK

20 PenSadaan

alat

laboratorium

fisika jenj6lg

SMK

Terlaksananya

pengadaan

alat

laboratorium

fisika jenjang

sM(

Tersedianya alat

laboratorlum

fisika jenjang

SMK

21 Pengadaqn

albt

laboratorium

bahasa jenjang

SMK

Terlakananya

pengadaan

alat

laboratorium

bahasa jenjan6

sM(

Tersedlanya ,alat

laboratorium

bahasa jenjang

SMK

22 Pengadaan

alat

laboratorium

komputer

jenjang $MK

Terlaksananya

pengadaan

alat

laboratorium

komputer

jenjang SMK

Tersedianya alal

laboratorium

komputer

ienjang SMK xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendldikan

Provinsi

fumatera

Utara

APBD

Penlngkatan

Pelayanan

administrasi

SMK

Terlaksananya

pelayanan

adninistrasi

sMF bertalaf

internasional

Terpenuhinya

pelayanan

administnsi

SMK bertaraf

internasional

Pengadaan

alat peraga

trainer set

berbasis

mikrokontrole

r kelompok

teknologi dan

rekayasa SMK

Penyelenggara

an Pengadaan

alat Pera8a

trainer set

berbasis

mikrokontrole

r kelompok

teknologi dan

rekayasa SM(

Terlaksananya

Pengadaan alat

peraga trainer

set berbasis

rnikrokontroler

kelompok

leknologi dan

rekayasa SMK

25 Peningkatan

Operasional

Tugas - Tugas

lerselenggara

lya

)perasional

JPT. BLPT

)rovsu

Terpenuhinya

tugas - tugas

dinas UPT, BLPT

Provsu

JPT.BPT

)inas

Pendidikan

Provinsi

iumatera

Jtara26 Peningkatan

sarana UPT

BLPT Provsu

lerlaksanya

tehabilitasi

luang Work

;hop

Terpeliharanya

Buang Work

Shop UPT BIPT

Provsu

Peningkatan

Pendidikan

Kecakapan

Hldup {Lihskiil) di BLPT

Provsu

'Diklat

Kecakapan

HiduF Bidans

Keahlian

Teknlk

Bangunan

Angkatan

Dasar

Meningkatnya

l(emampuan

Peserta Diklat

Dalam

Berwirausaha

(l(erja Mandiri)

xxu xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

28 Peningkatan

Pendidikan

Kecakapan

llidup (life

sltill)

Diklat

Kecakapan

HiduP Bidang

Keahlian

Teknik

EleHronika

Angkatan

Dasar

Meningkatnya

(emampuan

Peserta Oiklat

dalam

Berwirausaha

(Kerja Mandiri)

29 Peningkatan

Kecakapan

Hidup (life

skill)

Diklat

Kecakapan

HiduP Bidang

Keahlian

Teknik Listrik

Angkatan

Dasar

Meningkatnya

Kemarnpuan

Peserta Diklat

dalam

Berwirausaha

(Kerja Mandirl)

Peningkatan

Pendidikan

Kecakapan

Hidup (tife

stdltldiBtPx

Provsu

Diklat

Kecakapan

Hidup Bidang

Keahlian

feknik Mesin

Angkatan

Dasar di BLPT

Provsu

Meningkat

Kemampuan

Peserta Dlklat

dalam

Benrirausaha

(KerJa Mandiri)

31 Peningkatan

Pendidikan

Kecakapan

Hidup (Life

Skill) Bldang

Keahlian

Teknik

Otomotif

Angkatan I di

BLPT Provsu

Diklat

Kecakapan

Hidup Bidang

Keahlian

Teknlk

Otomotif

Angkatan

Dasar di BLPT

Provsu;

Menin8katnya

Kemampuan

Tenaga Diklat

dalam

Berwirausaha

(Kerja Mandlri)

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

Peningkatan

Pendidikan

Kecakapan

Hidup (life skilt

)

Diklat

kecakapan

hidup bidang

keahlian

teknik

bangunan

Angkatan

Lanjtltan

MeningkatnYa

kemampuan

Peserta diklat

dalam

berwirauraha (

kerja mandiri)

Peningkatan

Pendidikan

(ecakapan

Hidup (life skitl

)

Diklst

kecakapan

hidup bidang

keahlian

teknik

EloKronika

Angkatan

Lanjutan

Meningkatnya

kemampuan

Peserta diklat

dalam

berwirausaha (

kerja mandiri )

Peningkatan

Pendidikan

Kecakapan

Hidup (life skitl

)

Uklat

kecakapan

hidrtp bldang

keahlian

teknik listrik

Angkatan

Lanjutan

Meningkatnya

(emampuan

reserta diklat

lalam

cenrirausaha {

rerja mandiri )

35 Peningkatan

Pendidikan

Kecakapan

Hidup (life skill

)

Diklat

kecakapan

hidup bidang

keahlian

teknik mesin

Angkatan

Laniutan

Meningkatnya

kemampuan

Peserta diklat

dalam

benrirausaha (

kerja mandiri)

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Dinas

Pendidikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

Peningkatan

Pendidikan

K€cakapan

Hidup (life skill

l

Diklat

kecakapan

hidr.lp bidang

keahlian

teknik

Otomotif

Angkatan

Lanjutan

MeningkatnYa

kemampuan

Peserta,diklat

dalam

benuirausaha (

kerja mandiri)

37 Pengadaan

Meubiler BIPT

Provsu

Penyelenggara

an Pengadaan

Meubiler di

BLPT Provsu

Meningkatnya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Program

Pembinaan dan r

Pengembangan

pEndidikan Tlnggi

1 Peningkatan

pembinaan

dan

pengembanga

n rpendidikan

tihggi

ferlaksananyarenelitian/

(arya tulis

lrniah dosen

MeningkatnYa

oenelifian/

cenulisan karya

lmiah

2 Peningkatan

pembinaan

dan

pengembanga

n pendidikan

tihggi

lerlaksananya

PeneraPan

nasil

cenelitian

cada

masyarakat

Ipen8abdian

masyarakat)

Meningkatnya

Penerapan Hasil

Penelitian

(epada

Masyarakat

3 Peningkatan

Buku Ajar Hasil

Penelitiarr

PTN/PTS

lerlaksananya

,enulisan

3uku ajar

Bertambahnya

buku ajar di

PTN/PTS xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendldikan

Provlnsi

Sumatera

Utara

APBD

4 Peningkatan

Pembinaan

dan

Pengembanga

n Pendidikan

Tinggl

{lat-alat dan

xeralatan

aboratoriumpTNIPTS

Meningkatnya

sarana

peralatan

laboratorium

PTN/PTS

5 Peningkatan

Pembinaan

dan

Pengembanga

n Pendidikan

Tinggi

Iersedianya

cuku-buku

Perpustakaan

,i PTNIPTS

MeningkatnYa

judul buku

perpustakaan di

PTN/PTS

6 Peningkatan

dan

pengembanga

n pendidikan

tinggi

BeilambahnYa

buku Jurnal

ilmiah di

pTMPTS

Meningkatnya

jurnal ilmiah

dan dapat di

aplikasikan di

masyarakat

7 Peningkatan

Pembinaan

dan

Pengembanga

n Pendidlkan

Tinggi

Terlaksananya

Workshop ESC

Pengurus

Organisasi

Mahasiswa

PTN/PTS

Tersedianya

Calon-Calon

Pemimpin Masa

Depan Yang

Handal

8 Psningkatan

Pembinaan

dan

Pengembanga

n Pendidtkan

Tinggi

Ierhkananya

Worlcshop ESQ

bagi Dosen

PTN/FTs

Tersedianya,

Dosen Yang

Berkualitas dan

Bijaksanaxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Sumatera

Utara

APBD

9 PeninSkatan lTerselenggara

Pembinaan lnyapelatihan

dan lmetode

Pengembanga lpenelitlan dan

nPendidikan lpenulisan

Tinsgi lr.ti|r"t

dosen

r hal

te

itian dan

isan artikel

ilmiah

10 Peningkatan

Pembinaan

dan

Pengembanga

n Pendidikan

tinggi

ir iinGiiian -

Pembinaan

Dan

Pengembanga

n Pendidikan

Tinggi

rz ienunfang

Kegiatan

llmiah

Mahasiswa

erraGnanvalrer

asilitasi Unit Iun

lerlaksananya

Itforkshop

(ewirausahaa

r Mahasiswa

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Sumatera

Utara

APBD

PIt. GUBERTYUR SI'UATERA UTARA,,

dto

GATOT PUJO IVUGROHO