• Home

  • Documents

  • GUBERNUR ACEH · GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENT ANG...
1142
GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH , Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2019 ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Aceh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Peny elenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 86 ); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2 006 tentang Peme r intahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ; 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 5049) ; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten t ang Pemeri n tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind o nesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 9. Per a turan ...

GUBERNUR ACEH · GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENT ANG PENJABARANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT ALLAH

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • GUBERNUR ACEH

    PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 78 TAHUN 2019

    TENT ANG

    PENJABARANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

    TAHUN ANGGARAN 2019

    DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

    GUBERNUR ACEH ,

    Menimbang: a . bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2019 ;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Gubemur Aceh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

    2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;

    7 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

    8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 14 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

    9. Peraturan ...

  • -2-

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3098) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 123);

    10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 210 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

    11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4712);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

    14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

    15.Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

    16 .Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;

    17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;

    18. Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

    19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

    20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;

    21. Peraturan .. .

  • ,.., -.)-

    21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

    22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701) ;

    23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

    24. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23) ;

    25. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2005 Nomor 05 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 61) ;

    26.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01 , Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Ac eh (Lem baran Ac eh Tah un 20 14 N om or 11 , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

    27.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 ten tang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);

    28.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 9);

    29.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);

    30. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113);

    31.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2019 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 11);

    32.Nota Kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nomor 903/2187 /2019 dan 903/ 15266/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KUPA-APBA) Tahun Anggaran 2019;

    33.Nota Kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nomor 903/2188/2019 dan 903/ 15267 /2019 tanggal 10 September 2019 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2019.

    MEMUTUSKAN ...

  • - 12 -

    Pasal 9

    Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

    Ditetapkan di Banda Aceh

    pada tanggal !:I Oktober 2019 M Shafar 1441 H

    LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 11

    NOREG QANUN ACEH

    A

  • Menetapkan

    -4-

    MEMUTUSKAN:

    PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019.

    Pasal 1

    Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 se bagai beriku t :

    (1) Pendapatan

    a. Semula b . Bertambah

    Rp. Rp.

    15,523,728,692 , 158.00

    168,619,874, 783 .00

    Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

    (2) Belanja a. Semula

    b . Bertambah

    Rp.

    Rp.

    17 ' 104 ,324 ,024 ,413.00

    223 ,403,828, 709.00

    Jumlah Belanja Setelah Perubahan

    Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan

    (3) Pembiayaan :

    a. Penerimaan

    1) Semula

    2) Bertambah

    Rp.

    Rp.

    1,652,595,332,255.00

    1,301,862,632 ,687 .00

    Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

    b Pengeluaran 1) Semula Rp .

    2) Bertambah / Berkurang Rp.

    72,000,000,000.00. -

    o.oo. -Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

    Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

    Sisa Lebih pembiayaan anggaran serelah Perubahan

    Pasal 2

    Rp . 15,692,348,566 ,941.00

    Rp . 17 ,327 ,727 ,853, 122.00

    Rp. (1,635,379,286,181.00)

    Rp. 2 , 954 ,457 '964 ,942.00

    Rp. 72 ,000,000,000.00 Rp. 2 ,882 ,457,964 ,942.00

    Rp. 1,247,078,678,761.00.-

    Penjabaran Perubahan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

    Pasal 3

    Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

    Ditetapkan di Banda Aceh

    pada tanggal .9 Oktober 8 Shafar

    2019 M 1441 H

    ERNUR ACEH , t ?-

    Diundangkan di Banda Aceh

    pada tanggal _g Oktober 2019 M ~hafar 1441 H

    DAERAH ACEH, h

    A

  • i  

    DAFTAR ISI PERATURAN GUBERNUR ACEH

    NOMOR 78 TAHUN 2019

    Halaman LAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN APBA .......................................... 1 LAMPIRAN II PENJABARAN PERUBAHAN APBA ........................................ 18 1 URUSAN WAJIB 1 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1 01 01 Pendidikan 1 01 01 01 Dinas Pendidikan Aceh ......................................................................... 18 1 01 02 Kesehatan 1 01 02 01 Dinas Kesehatan Aceh .......................................................................... 75 1 01 02 02 Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin .......................................................... 111 1 01 02 03 Rumah Sakit Jiwa ................................................................................ 119 1 01 02 04 Rumah Sakt Ibu dan Anak .................................................................... 124 1 01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh ............................. 133 1 01 03 02 Dinas Pengairan Aceh .......................................................................... 146 1 01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1 01 04 01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh ................. 158 1 01 05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh .................... 168 1 01 05 02 Badan Penanggulangan Bencana Aceh ................................................ 185 1 01 06 Sosial 1 01 06 01 Dinas Sosial Aceh ................................................................................ 206 1 02 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 1 02 01 Tenaga Kerja 1 02 01 01 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh ............................ 259 1 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh ........ 280 1 02 03 Pangan 1 02 03 01 Dinas Pangan Aceh .............................................................................. 301 1 02 04 Pertanahan 1 02 04 01 Dinas Pertanahan Aceh ........................................................................ 317 1 02 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 02 06 01 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh ................................................ 328 1 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 02 07 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh ....................... 344

  • ii  

    1 02 09 Perhubungan 1 02 09 01 Dinas Perhubungan Aceh ..................................................................... 364 1 02 10 Komunikasi dan Informasi 1 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh ........................ 381 1 02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh ............................. 400 1 02 12 Penanaman Modal 1 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh .... 414 1 02 13 Kepemudaan dan Olah Raga 1 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh .................................................... 427 1 02 16 Kebudayaan 1 02 16 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ............................................. 465 1 02 18 Perpustakaan 1 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh ............................................ 504 1 03 Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh 1 03 01 Pendidikan 1 03 01 01 Dinas Pendidikan Dayah Aceh ............................................................ 525 1 03 01 01 Sekretariat Mejelis Pendidikan Aceh ................................................... 546 1 03 02 Kebudayaan 1 03 02 01 Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe ........... 557 1 03 02 02 Sekretariat Mejelis Adat Aceh ............................................................. 573 1 03 03 Keagamaan 1 03 03 01 Dinas Syariat Islam Aceh .................................................................... 585 1 03 03 02 Sekretariat Mejelis Permusyawaratan Ulama Aceh ............................. 616 1 03 03 03 Sekretariat Baitul Mal Aceh ................................................................ 630 1 03 03 Kesatuan dan Perdamaian 1 03 03 01 Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh .................................................... 641 2 00 URUSAN PILIHAN 2 00 01 Kelautan dan Perikanan 2 00 01 01 Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh ................................................... 652 2 00 03 Pertanian 2 00 03 01 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ................................................ 674 2 00 03 01 Dinas Perternakan Aceh ....................................................................... 723 2 00 04 Kehutanan 2 00 04 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh .................................. 753 2 00 07 Energi dan Sumber Daya Mineral 2 00 07 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh ..................................... 788

  • iii  

    2 00 07 Perindustrian 2 00 07 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh ........................................ 803 3 00 PENUNJANG URUSAN 3 00 01 Inspektorat 3 00 01 01 Inspektorat Aceh .................................................................................. 827 3 00 02 Perencanaan 3 00 02 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh ................................ 835 3 00 03 Keuangan 3 00 03 01 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh .................................................... 861 3 00 04 Kepegawaian 3 00 04 01 Badan Kepegawaian Aceh ................................................................... 937 3 00 05 Pendidikan dan Pelatihan 3 00 05 01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh ........................... 961 3 00 06 Penunjang Lainnya 3 00 06 01 Badan Penghubung Pemerintah Aceh .................................................. 978 4 00 PENDUKUNG 4 00 01 Sekretariat Daerah 4 00 01 01 Sekretariat Daerah Aceh ...................................................................... 988 4 00 01 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ........................................... 1065 4 00 02 Sekretariat DPRD 4 00 02 01 Sekretariat DPRA ................................................................................ 1066 4 00 02 02 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ......................................................... 1076 5 00 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5 00 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 5 00 01 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh ........................................... 1078 LAMPIRAN III DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH YANG TERIMA ........................ 1106 LAMIRAN IV DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TERIMA ... 1112

  • Setelah

    Perubahan

    NOMOR

    TANGGAL :

    :LAMPIRAN I

    Nomor Urut Uraian

    Sebelum

    Perubahan(Rp)

    Halaman : 1

    PERATURAN GUBERNUR

    Jumlah

    (Rp)

    %

    :78 Tahun 2019

    3 Oktober 2019

    Bertambah /

    (Berkurang)

    PEMERINTAH ACEH

    RINGKASAN PERUBAHAN APBA

    TAHUN ANGGARAN 2019

    1 2 3 4 5 6

    4. PENDAPATAN 15.523.728.692.158,00 15.692.348.566.941,00 168.619.874.783,00 1,09

    4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 2.481.629.033.946,00 2.589.284.044.683,00 107.655.010.737,00 4,34

    4.1.1. Pendapatan Pajak Aceh 1.509.791.063.991,00 1.453.552.654.141,00 (56.238.409.850,00) (3,72)

    4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 425.000.000.000,00 425.000.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.1.01.01. PKB - Mobil Penumpang - Sedan 12.185.992.375,00 12.185.992.375,00 0,00 0,00

    4.1.1.01.02. PKB - Mobil Penumpang - Jeep 24.385.665.575,00 24.385.665.575,00 0,00 0,00

    4.1.1.01.03. PKB - Mobil Penumpang - Minibus 123.485.655.930,00 123.485.655.930,00 0,00 0,00

    4.1.1.01.04. PKB - Mobil Bus - Microbus 1.655.669.154,00 1.655.669.154,00 0,00 0,00

    4.1.1.01.05. PKB - Mobil Bus - Bus 1.783.229.356,00 1.783.229.356,00 0,00 0,00

    4.1.1.01.06. PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 38.936.566.436,00 38.936.566.436,00 0,00 0,00

    4.1.1.01.07. PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck 22.929.809.018,00 22.929.809.018,00 0,00 0,00

    4.1.1.01.08. PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck 20.843.537.182,00 20.843.537.182,00 0,00 0,00

    4.1.1.01.09. PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 129.104.731.345,00 129.104.731.345,00 0,00 0,00

    4.1.1.01.10. PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 111.375.669,00 111.375.669,00 0,00 0,00

    4.1.1.01.12. PKB - Sepeda Motor Becak 88.052.766,00 88.052.766,00 0,00 0,00

    4.1.1.01.13. PKB - Alat-Alat Berat dan Besar 128.133.123,00 128.133.123,00 0,00 0,00

    4.1.1.01.14. PKB - Kendaraan Khusus 49.361.582.071,00 49.361.582.071,00 0,00 0,00

    4.1.1.02. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 450.000.000.000,00 397.261.590.150,00 (52.738.409.850,00) (11,72)

    4.1.1.02.01. BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan 2.179.330.827,00 679.330.827,00 (1.500.000.000,00) (68,83)

    4.1.1.02.02. BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep 15.879.910.831,00 13.979.910.831,00 (1.900.000.000,00) (11,96)

    4.1.1.02.03. BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus 127.626.455.484,00 134.888.045.634,00 7.261.590.150,00 5,69

    4.1.1.02.04. BBNKB -Mobil Bus - Microbus 4.773.323.780,00 2.773.323.780,00 (2.000.000.000,00) (41,90)

    4.1.1.02.05. BBNKB -Mobil Bus - Bus 2.725.096.248,00 725.096.248,00 (2.000.000.000,00) (73,39)

    4.1.1.02.06. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up 45.863.327.680,00 25.863.327.680,00 (20.000.000.000,00) (43,61)

    4.1.1.02.07. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck 25.072.624.632,00 15.072.624.632,00 (10.000.000.000,00) (39,88)

    4.1.1.02.08. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck 11.058.520.469,00 3.058.520.469,00 (8.000.000.000,00) (72,34)

    4.1.1.02.09. BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 210.042.775.399,00 197.742.775.399,00 (12.300.000.000,00) (5,86)

    4.1.1.02.10. BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 362.347.352,00 312.347.352,00 (50.000.000,00) (13,80)

    4.1.1.02.12. BBNKB - Sepeda Motor Becak 96.454.230,00 46.454.230,00 (50.000.000,00) (51,84)

    4.1.1.02.13. BBNKB - Alat-Alat Berat dan Besar 455.329.158,00 255.329.158,00 (200.000.000,00) (43,92)

    4.1.1.02.14. BBNKB - Kendaraan Khusus 3.864.503.910,00 1.864.503.910,00 (2.000.000.000,00) (51,75)

    4.1.1.03. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 325.000.000.000,00 321.000.000.000,00 (4.000.000.000,00) (1,23)

    4.1.1.03.01. Pajak Bahan Bakar Premium 161.314.165.000,00 61.314.165.000,00 (100.000.000.000,00) (61,99)

    4.1.1.03.02. Pajak Bahan Bakar Pertamax 18.915.909.435,00 23.915.909.435,00 5.000.000.000,00 26,43

    4.1.1.03.03. Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus 341.150.265,00 341.150.265,00 0,00 0,00

    4.1.1.03.04. Pajak Bahan Bakar Solar 11.551.021.520,00 12.551.021.520,00 1.000.000.000,00 8,66

    4.1.1.03.06. Pajak Bahan Bakar Bio Solar 86.430.871.542,00 51.430.871.542,00 (35.000.000.000,00) (40,49)

    4.1.1.03.07. Pajak Bahan Bakar Pertamina Dex 465.007.370,00 465.007.370,00 0,00 0,00

    4.1.1.03.08. Pajak Bahan Bakar Pertamax Racing 5.465.775,00 5.465.775,00 0,00 0,00

    4.1.1.03.09. Pajak Bahan Bakar Pertalite 30.933.986.738,00 165.933.986.738,00 135.000.000.000,00 436,41

  • Halaman : 2

    1 2 3 4 5 6

    4.1.1.03.10. Pajak Bahan Bakar Dexlite 11.451.224.649,00 3.451.224.649,00 (8.000.000.000,00) (69,86)

    4.1.1.03.11. Pajak Bahan Bakar Pertamax Turbo 3.591.197.706,00 1.591.197.706,00 (2.000.000.000,00) (55,69)

    4.1.1.04. Pajak Air Permukaan 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 500.000.000,00 33,33

    4.1.1.04.01. Pajak Air Permukaan. 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 500.000.000,00 33,33

    4.1.1.05. Pajak Rokok 308.291.063.991,00 308.291.063.991,00 0,00 0,00

    4.1.1.05.01. Pajak Rokok 308.291.063.991,00 308.291.063.991,00 0,00 0,00

    4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 28.864.400.000,00 28.864.400.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 11.124.400.000,00 11.124.400.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.01.06. Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis

    Yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh Pemda

    1.020.000.000,00 1.020.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.01.18. Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan 9.864.400.000,00 9.864.400.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.01.21. Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi

    pembuangan sementara ke lokasi

    pembuangan/pembuangan akhir sampah

    40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.01.22. Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir

    Sampah

    200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 17.028.000.000,00 17.028.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 972.573.000,00 972.573.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02.02. Laboratorium 1.625.850.000,00 1.625.850.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02.03. Ruangan 417.000.000,00 417.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02.04. Kendaraan Bermotor 117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02.05. Alat Berat 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02.14. Pelayanan Tempat Khusus Parkir 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02.15. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 1.261.000.000,00 1.261.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02.18. Pelayanan Jasa ke Pelabuhan 467.891.000,00 467.891.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02.19. Pelayanan Tempat Rekreasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02.20. Pelayanan Tempat Pariwisata 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02.21. Pelayanan Tempat Olahraga 1.512.236.000,00 1.512.236.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02.24. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah 8.991.000.000,00 8.991.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.02.25. Penyewaan Mesin dan Peralatan 242.950.000,00 242.950.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 712.000.000,00 712.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.03.02. Pemberian Izin Trayek kepada Badan 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.03.03. Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.03.04. Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

    4.1.2.03.09. Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja

    Tenaga Kerja Asing

    400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

    yang Dipisahkan

    196.934.994.855,00 196.934.994.855,00 0,00 0,00

    4.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda

    (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan

    Milik Daerah/BUMD

    196.934.994.855,00 196.934.994.855,00 0,00 0,00

    4.1.3.01.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Bank Aceh Syariah 194.934.994.855,00 194.934.994.855,00 0,00 0,00

    4.1.3.01.02. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal BPR Mustaqim 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 746.038.575.100,00 909.931.995.687,00 163.893.420.587,00 21,97

    4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.01.02. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.04. Pendapatan Bunga 72.000.000.000,00 72.000.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.04.01. Pendapatan Bunga Deposito Kas Daerah 72.000.000.000,00 72.000.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.07. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan

    Pekerjaan

    9.500.000.000,00 9.500.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.07.01. Bidang Pendidikan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.07.02. Bidang Kesehatan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.07.03. Bidang Pekerjaan Umum 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00

  • Halaman : 3

    1 2 3 4 5 6

    4.1.4.08. Pendapatan Denda Pajak 21.668.579.800,00 21.668.579.800,00 0,00 0,00

    4.1.4.08.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 20.668.579.800,00 20.668.579.800,00 0,00 0,00

    4.1.4.08.02. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan

    Bermotor

    1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.16. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 8.300.000.000,00 8.300.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.16.01. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.16.02. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama

    Pemanfaatan

    6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.16.03. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna

    Serah

    300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.17. Pendapatan Zakat, Infaq dan Pengelolaan Harta

    Agama

    50.248.000.000,00 214.141.420.587,00 163.893.420.587,00 326,17

    4.1.4.17.01. Pendapatan Zakat.* 50.248.000.000,00 50.248.000.000,00 0,00 0,00

    4.1.4.17.02. Pendapatan Infaq 0,00 163.893.420.587,00 163.893.420.587,00 0,00

    4.1.4.18. Pendapatan BLUD 573.321.995.300,00 573.321.995.300,00 0,00 0,00

    4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 573.321.995.300,00 573.321.995.300,00 0,00 0,00

    4.2. DANA PERIMBANGAN 4.182.068.874.212,00 4.238.307.284.062,00 56.238.409.850,00 1,34

    4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 229.603.774.212,00 285.842.184.062,00 56.238.409.850,00 24,49

    4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 184.977.035.000,00 184.977.035.000,00 0,00 0,00

    4.2.1.01.01. Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

    Pertambangan

    67.196.959.000,00 67.196.959.000,00 0,00 0,00

    4.2.1.01.04. Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal dan

    Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

    91.521.207.000,00 91.521.207.000,00 0,00 0,00

    4.2.1.01.05. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 26.258.869.000,00 26.258.869.000,00 0,00 0,00

    4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 44.626.739.212,00 100.865.149.062,00 56.238.409.850,00 126,02

    4.2.1.02.01. Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 480.703.000,00 480.703.000,00 0,00 0,00

    4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 9.858.953.000,00 9.858.953.000,00 0,00 0,00

    4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 13.132.650.967,00 53.567.010.600,00 40.434.359.633,00 307,89

    4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 21.121.077.245,00 36.925.127.462,00 15.804.050.217,00 74,83

    4.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 33.355.000,00 33.355.000,00 0,00 0,00

    4.2.2. Dana Alokasi Umum 2.126.193.327.000,00 2.126.193.327.000,00 0,00 0,00

    4.2.2.01. Dana Alokasi Umum (DAU). 2.126.193.327.000,00 2.126.193.327.000,00 0,00 0,00

    4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum (DAU) 2.126.193.327.000,00 2.126.193.327.000,00 0,00 0,00

    4.2.3. Dana Alokasi Khusus 1.826.271.773.000,00 1.826.271.773.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Reguler 345.720.241.000,00 345.720.241.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.01.01. DAK Bidang Infrastruktur Jalan 72.622.197.000,00 72.622.197.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.01.02. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 6.426.751.000,00 6.426.751.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.01.06. DAK Bidang Kehutanan 6.282.362.000,00 6.282.362.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.01.08. DAK Bidang Kesehatan 43.939.501.000,00 43.939.501.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.01.09. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 7.139.242.000,00 7.139.242.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.01.13. DAK Bidang Lingkungan Hidup 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.01.15. DAK Bidang Pertanian 14.250.000.000,00 14.250.000.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.01.18. DAK Bidang Pendidikan 194.640.188.000,00 194.640.188.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.02. DAK Non Fisik 1.480.551.532.000,00 1.480.551.532.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.02.01. BOS Satuan Pendidikan Provinsi 1.083.724.930.000,00 1.083.724.930.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.02.02. Tunjangan Profesi Guru PNSD 359.182.913.000,00 359.182.913.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.02.03. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 9.972.000.000,00 9.972.000.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.02.04. Tunjangan Khusus Guru 11.103.308.000,00 11.103.308.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.02.07. Bantuan Operasional Kesehatan 4.564.000.000,00 4.564.000.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.02.12. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan

    Menengah

    4.728.768.000,00 4.728.768.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.02.14. Pelanyanan Administrasi Kependudukan 2.348.613.000,00 2.348.613.000,00 0,00 0,00

    4.2.3.02.15. DAK Non Fisik Bidang Pariwisata 4.927.000.000,00 4.927.000.000,00 0,00 0,00

    4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.860.030.784.000,00 8.864.757.238.196,00 4.726.454.196,00 0,05

    4.3.1. Pendapatan Hibah 21.480.000.000,00 26.206.454.196,00 4.726.454.196,00 22,00

  • Halaman : 4

    1 2 3 4 5 6

    4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 19.710.000.000,00 24.436.454.196,00 4.726.454.196,00 23,98

    4.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Kementerian Keuangan 19.710.000.000,00 24.436.454.196,00 4.726.454.196,00 23,98

    4.3.1.03. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi

    Swasta dalam Negeri

    1.770.000.000,00 1.770.000.000,00 0,00 0,00

    4.3.1.03.02. Pendapatan Hibah dari Jasa Raharja 1.770.000.000,00 1.770.000.000,00 0,00 0,00

    4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.838.550.784.000,00 8.838.550.784.000,00 0,00 0,00

    4.3.4.01. Dana Penyesuaian 481.079.130.000,00 481.079.130.000,00 0,00 0,00

    4.3.4.01.06. Dana Tambahan DBH-Minyak dan GAS Bumi 481.079.130.000,00 481.079.130.000,00 0,00 0,00

    4.3.4.02. Dana Otonomi Khusus 8.357.471.654.000,00 8.357.471.654.000,00 0,00 0,00

    4.3.4.02.01. Dana Otonomi Khusus. 8.357.471.654.000,00 8.357.471.654.000,00 0,00 0,00

    JUMLAH PENDAPATAN 15.523.728.692.158,00 15.692.348.566.941,00 168.619.874.783,00 1,09

    5. BELANJA 17.104.324.024.413,00 17.327.727.853.122,00 223.403.828.709,00 1,31

    5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.613.784.572.273,00 6.795.949.966.440,00 182.165.394.167,00 2,75

    5.1.1. Belanja Pegawai 2.534.903.694.202,00 2.540.794.104.113,00 5.890.409.911,00 0,23

    5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.921.033.232.213,00 1.928.144.518.499,00 7.111.286.286,00 0,37

    5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.155.123.766.254,25 1.162.043.786.501,25 6.920.020.247,00 0,60

    5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 110.170.625.117,71 106.693.389.027,86 (3.477.236.089,85) (3,16)

    5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 23.079.875.436,00 22.918.551.364,00 (161.324.072,00) (0,70)

    5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 76.239.716.687,00 78.044.935.881,00 1.805.219.194,00 2,37

    5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 22.765.286.898,00 22.529.430.945,00 (235.855.953,00) (1,04)

    5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 62.591.212.302,50 61.322.867.131,50 (1.268.345.171,00) (2,03)

    5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.154.162.950,10 5.108.634.589,15 (45.528.360,95) (0,88)

    5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 511.667.144,99 510.790.648,99 (876.496,00) (0,17)

    5.1.1.01.10. Uang Paket 220.140.000,00 220.140.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 67.077.000,00 67.077.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 147.987.000,00 147.987.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 84.303.000,00 84.303.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 13.311.000,00 13.311.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 293.581.500,00 293.581.500,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 0,00 2.430.000.000,00 2.430.000.000,00 0,00

    5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 1.055.700.000,00 1.055.700.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.19. Dana Operasional Pimpinan DPRD 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.21. Tunjangan Iuran JKK KDH 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.22. Tunjangan Iuran JKM KDH 235.000,00 635.000,00 400.000,00 170,21

    5.1.1.01.23. Tunjangan Iuran JKK DPRA 5.283.360,00 5.283.360,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.24. Tunjangan Iuran JKM DPRA 15.850.080,00 15.850.080,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 2.673.530.353,50 3.006.150.962,50 332.620.609,00 12,44

    5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 8.908.544.787,45 9.203.372.772,35 294.827.984,90 3,31

    5.1.1.01.29. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan KDH/WKDH 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.30. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan DPRA 233.280.000,00 233.280.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 33.238.845.341,50 33.756.209.735,40 517.364.393,90 1,56

    5.1.1.01.35. Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi 380.258.221.000,00 380.258.221.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.36. Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi 21.500.000.000,00 21.500.000.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.01.38. Tunjangan Transportasi 16.317.840.000,00 16.317.840.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 558.330.868.771,00 554.277.847.056,00 (4.053.021.715,00) (0,73)

    5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 39.084.770.375,00 39.017.434.096,00 (67.336.279,00) (0,17)

    5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 0,00 114.400.000,00 114.400.000,00 0,00

    5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 390.428.157.364,00 385.647.501.303,00 (4.780.656.061,00) (1,22)

    5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan

    Objektif Lainnya

    128.600.141.032,00 129.280.711.657,00 680.570.625,00 0,53

    5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Pengelola

    Keuangan/Barang

    217.800.000,00 217.800.000,00 0,00 0,00

  • Halaman : 5

    1 2 3 4 5 6

    5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota

    DPRD serta KDH/WKDH

    21.947.436.000,00 21.947.436.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota

    DPRD

    14.580.000.000,00 14.580.000.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 3.722.436.000,00 3.722.436.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.03.03. Tunjangan Reses 3.645.000.000,00 3.645.000.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 32.473.857.590,00 35.306.762.930,00 2.832.905.340,00 8,72

    5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan

    Bermotor

    11.709.742.404,00 13.901.460.334,00 2.191.717.930,00 18,72

    5.1.1.05.02. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama

    Kendaraan Bermotor

    11.665.250.090,00 11.422.500.000,00 (242.750.090,00) (2,08)

    5.1.1.05.03. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar

    Kendaraan Bermotor

    9.058.865.096,00 9.942.802.596,00 883.937.500,00 9,76

    5.1.1.05.04. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air

    Permukaan

    40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.118.299.628,00 1.117.539.628,00 (760.000,00) (0,07)

    5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan

    Kesehatan

    30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.06.13. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan

    Pendidikan

    123.752.280,00 123.752.280,00 0,00 0,00

    5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian

    Kekayaan Daerah

    201.470.000,00 200.710.000,00 (760.000,00) (0,38)

    5.1.1.06.20. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat

    Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

    9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

    5.1.1.06.25. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan

    Produksi Usaha Daerah

    743.577.348,00 743.577.348,00 0,00 0,00

    5.1.1.06.32. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan

    Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

    10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

    5.1.4. Belanja Hibah 671.513.050.000,00 805.716.050.000,00 134.203.000.000,00 19,99

    5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 35.207.250.000,00 35.607.250.000,00 400.000.000,00 1,14

    5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.... 35.207.250.000,00 35.607.250.000,00 400.000.000,00 1,14

    5.1.4.06. Belanja Hibah Dana BOS Kepada Satuan Pendidikan

    Dasar Kab/Kota

    636.305.800.000,00 770.108.800.000,00 133.803.000.000,00 21,03

    5.1.4.06.01. Satuan Pendidikan Dasar (SD/SDLB/SMP/SMPLB) dan

    Satuan Pendidikan Menengah Swasta

    (SMA/SMALB/SMK) Kabupaten/Kota

    636.305.800.000,00 770.108.800.000,00 133.803.000.000,00 21,03

    5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 12.542.350.000,00 13.017.350.000,00 475.000.000,00 3,79

    5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 12.542.350.000,00 13.017.350.000,00 475.000.000,00 3,79

    5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 12.542.350.000,00 13.017.350.000,00 475.000.000,00 3,79

    5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

    dan Pemerintahan Desa

    691.397.372.446,00 691.397.372.446,00 0,00 0,00

    5.1.6.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

    Kabupaten/Kota

    691.397.372.446,00 691.397.372.446,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Aceh Selatan

    31.818.359.032,00 31.818.359.032,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Aceh Tenggara

    28.965.222.548,00 28.965.222.548,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Aceh Timur

    48.053.037.106,00 48.053.037.106,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.04. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Aceh Tengah

    29.509.076.069,00 29.509.076.069,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.05. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Aceh Barat

    29.578.572.038,00 29.578.572.038,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.06. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Aceh Besar

    42.194.908.450,00 42.194.908.450,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.07. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Pidie

    42.168.183.941,00 42.168.183.941,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.08. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Aceh Utara

    52.546.644.159,00 52.546.644.159,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.09. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Simeulue

    19.336.037.004,00 19.336.037.004,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.10. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Aceh Singkil

    21.212.554.254,00 21.212.554.254,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.11. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Bireuen

    45.538.432.304,00 45.538.432.304,00 0,00 0,00

  • Halaman : 6

    1 2 3 4 5 6

    5.1.6.01.12. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Aceh Barat Daya

    21.844.993.911,00 21.844.993.911,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.13. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Gayo Lues

    24.013.215.956,00 24.013.215.956,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.14. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Aceh Jaya

    22.391.407.968,00 22.391.407.968,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.15. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Nagan Raya

    25.783.957.271,00 25.783.957.271,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.16. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Aceh Tamiang

    33.855.375.909,00 33.855.375.909,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.17. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Bener Meriah

    22.232.165.378,00 22.232.165.378,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.18. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

    Pidie Jaya

    22.407.301.120,00 22.407.301.120,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.19. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Banda

    Aceh

    48.513.264.989,00 48.513.264.989,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.20. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Sabang 13.142.975.097,00 13.142.975.097,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.21. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota

    Lhokseumawe

    25.177.808.119,00 25.177.808.119,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.22. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Langsa 23.202.090.057,00 23.202.090.057,00 0,00 0,00

    5.1.6.01.23. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota

    Subulussalam

    17.911.789.766,00 17.911.789.766,00 0,00 0,00

    5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada

    Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan

    Partai Politik

    2.647.231.230.604,00 2.647.313.014.004,00 81.783.400,00 0,00

    5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 2.644.482.604.204,00 2.644.482.604.204,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.02. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    Kepada Kabupaten/Kota

    42.737.000.000,00 42.737.000.000,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.03. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Aceh Selatan

    122.218.179.195,00 122.218.179.195,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.04. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Aceh Tenggara

    129.419.727.670,00 129.419.727.670,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.05. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Aceh Timur

    201.436.674.638,00 201.436.674.638,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.06. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Aceh Tengah

    120.601.436.421,00 120.601.436.421,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.07. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Aceh Barat

    106.185.848.936,00 106.185.848.936,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.08. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Aceh Besar

    120.317.507.813,00 120.317.507.813,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.09. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Pidie

    152.919.486.547,00 152.919.486.547,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.10. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Aceh Utara

    123.597.532.105,00 123.597.532.105,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.11. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Simeulue

    98.370.423.520,00 98.370.423.520,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.12. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Aceh Singkil

    110.346.584.240,00 110.346.584.240,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.13. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Bireuen

    104.606.550.438,00 104.606.550.438,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.14. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Aceh Barat Daya

    104.242.275.217,00 104.242.275.217,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.15. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Gayo Lues

    161.929.893.441,00 161.929.893.441,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.16. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Aceh Jaya

    121.610.719.314,00 121.610.719.314,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.17. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Nagan Raya

    128.955.146.560,00 128.955.146.560,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.18. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Aceh Tamiang

    108.632.715.049,00 108.632.715.049,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.19. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Bener Meriah

    102.535.527.609,00 102.535.527.609,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.20. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kabupaten Pidie Jaya

    87.319.493.982,00 87.319.493.982,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.21. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kota Banda Aceh

    67.737.433.703,00 67.737.433.703,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.22. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kota Sabang

    73.928.138.452,00 73.928.138.452,00 0,00 0,00

  • Halaman : 7

    1 2 3 4 5 6

    5.1.7.02.23. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kota Lhokseumawe

    79.402.072.351,00 79.402.072.351,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.24. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kota Langsa

    78.040.783.301,00 78.040.783.301,00 0,00 0,00

    5.1.7.02.25. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

    (DOKA) Kepada Kota Subulussalam

    97.391.453.702,00 97.391.453.702,00 0,00 0,00

    5.1.7.04. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 2.748.626.400,00 2.830.409.800,00 81.783.400,00 2,98

    5.1.7.04.01. Belanja Bantuan Kepada PARTAI NASIONAL

    DEMOKRAT (NASDEM)

    202.503.600,00 191.334.000,00 (11.169.600,00) (5,52)

    5.1.7.04.02. Belanja Bantuan Kepada PARTAI KEBANGKITAN

    BANGSA (PKB)

    96.466.800,00 111.946.500,00 15.479.700,00 16,05

    5.1.7.04.03. Belanja Bantuan Kepada PARTAI KEADILAN

    SEJAHTERA (PKS)

    145.792.800,00 155.021.100,00 9.228.300,00 6,33

    5.1.7.04.04. Belanja Bantuan Kepada PARTAI DEMOKRASI

    INDONESIA PERJUANGAN

    0,00 14.611.200,00 14.611.200,00 0,00

    5.1.7.04.05. Belanja Bantuan Kepada PARTAI GOLONGAN KARYA

    (GOLKAR)

    261.146.400,00 272.048.400,00 10.902.000,00 4,17

    5.1.7.04.06. Belanja Bantuan Kepada PARTAI GERINDRA 123.208.800,00 163.317.000,00 40.108.200,00 32,55

    5.1.7.04.07. Belanja Bantuan Kepada PARTAI DEMOKRAT 187.563.600,00 230.113.200,00 42.549.600,00 22,69

    5.1.7.04.08. Belanja Bantuan Kepada PARTAI AMANAT NASIONAL

    (PAN)

    218.184.000,00 227.225.100,00 9.041.100,00 4,14

    5.1.7.04.09. Belanja Bantuan Kepada PARTAI PERSATUAN

    PEMBANGUNAN (PPP)

    158.821.200,00 167.523.600,00 8.702.400,00 5,48

    5.1.7.04.10. Belanja Bantuan Kepada PARTAI POLITIK HANURA 0,00 12.745.500,00 12.745.500,00 0,00

    5.1.7.04.11. Belanja Bantuan Kepada PARTAI DAMAI ACEH (PDA) 87.265.200,00 65.448.900,00 (21.816.300,00) (25,00)

    5.1.7.04.12. Belanja Bantuan Kepada PARTAI NASIONAL ACEH

    (PNA)

    136.142.400,00 102.106.800,00 (34.035.600,00) (25,00)

    5.1.7.04.13. Belanja Bantuan Kepada PARTAI ACEH (PA) 1.017.547.200,00 933.593.400,00 (83.953.800,00) (8,25)

    5.1.7.04.14. Belanja Bantuan Kepada PARTAI BULAN BINTANG

    (PBB)

    72.963.600,00 54.722.700,00 (18.240.900,00) (25,00)

    5.1.7.04.15. Belanja Bantuan Kepada PARTAI KEADILAN DAN

    PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

    41.020.800,00 36.463.200,00 (4.557.600,00) (11,11)

    5.1.7.04.16. Belanja Bantuan Kepada PARTAI SIRA 0,00 11.541.000,00 11.541.000,00 0,00

    5.1.7.04.17. Belanja Bantuan Kepada PARTAI DAERAH ACEH 0,00 26.332.900,00 26.332.900,00 0,00

    5.1.7.04.18. Belanja Bantuan Kepada PARTAI NANGGROE ACEH

    (PNA)

    0,00 54.315.300,00 54.315.300,00 0,00

    5.1.8. Belanja Tidak Terduga 56.196.875.021,00 97.712.075.877,00 41.515.200.856,00 73,87

    5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 56.196.875.021,00 97.712.075.877,00 41.515.200.856,00 73,87

    5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 56.196.875.021,00 97.712.075.877,00 41.515.200.856,00 73,87

    5.2. BELANJA LANGSUNG 10.490.539.452.140,00 10.531.777.886.682,00 41.238.434.542,00 0,39

    5.2.1. Belanja Pegawai 784.271.070.848,00 762.689.402.073,00 (21.581.668.775,00) (2,75)

    5.2.1.01. Honorarium PNS 183.644.481.045,00 183.046.616.210,00 (597.864.835,00) (0,33)

    5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.508.663.000,00 32.692.641.000,00 183.978.000,00 0,57

    5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.154.581.210,00 5.156.456.210,00 (998.125.000,00) (16,22)

    5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.968.850.000,00 2.831.405.000,00 (137.445.000,00) (4,63)

    5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 13.216.255.000,00 13.419.643.000,00 203.388.000,00 1,54

    5.2.1.01.05. Honorarium Instruktur 990.350.000,00 1.073.150.000,00 82.800.000,00 8,36

    5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 127.805.781.835,00 127.873.321.000,00 67.539.165,00 0,05

    5.2.1.02. Honorarium Non PNS 553.279.454.271,00 521.260.951.271,00 (32.018.503.000,00) (5,79)

    5.2.1.02.01. Honorarium Instruktur 622.800.000,00 297.700.000,00 (325.100.000,00) (52,20)

    5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 469.699.546.271,00 439.001.001.271,00 (30.698.545.000,00) (6,54)

    5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 67.374.486.000,00 66.917.478.000,00 (457.008.000,00) (0,68)

    5.2.1.02.04. Honorarium Peneliti 321.500.000,00 320.000.000,00 (1.500.000,00) (0,47)

    5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 15.261.122.000,00 14.724.772.000,00 (536.350.000,00) (3,51)

    5.2.1.03. Uang Lembur 11.518.805.892,00 11.890.397.892,00 371.592.000,00 3,23

    5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.518.805.892,00 11.890.397.892,00 371.592.000,00 3,23

    5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 163.200.000,00 163.200.000,00 0,00 0,00

    5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 163.200.000,00 163.200.000,00 0,00 0,00

  • Halaman : 8

    1 2 3 4 5 6

    5.2.1.99. Belanja Pegawai BLUD 35.665.129.640,00 46.328.236.700,00 10.663.107.060,00 29,90

    5.2.1.99.01. Belanja Pegawai BLUD. 35.665.129.640,00 46.328.236.700,00 10.663.107.060,00 29,90

    5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.085.049.267.953,00 6.098.857.556.682,00 13.808.288.729,00 0,23

    5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 63.054.692.511,00 63.265.124.094,00 210.431.583,00 0,33

    5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 24.202.048.253,00 25.006.679.132,00 804.630.879,00 3,32

    5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 41.700.000,00 41.180.000,00 (520.000,00) (1,25)

    5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

    kering)

    20.423.889.723,00 20.331.347.601,00 (92.542.122,00) (0,45)

    5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.163.687.850,00 1.171.219.476,00 7.531.626,00 0,65

    5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.908.252.985,00 7.789.519.485,00 (118.733.500,00) (1,50)

    5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.558.338.500,00 7.319.081.700,00 (239.256.800,00) (3,17)

    5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 457.186.200,00 394.086.200,00 (63.100.000,00) (13,80)

    5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 572.635.000,00 571.585.000,00 (1.050.000,00) (0,18)

    5.2.2.01.09. Belanja Perlengkapan/Bahan Keperluan Pasien 726.954.000,00 640.425.500,00 (86.528.500,00) (11,90)

    5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 590.587.789.544,00 600.085.714.266,00 9.497.924.722,00 1,61

    5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 33.019.280.000,00 22.160.076.270,00 (10.859.203.730,00) (32,89)

    5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 70.688.343.500,00 57.126.171.354,00 (13.562.172.146,00) (19,19)

    5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 148.044.894.777,00 149.543.398.777,00 1.498.504.000,00 1,01

    5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 19.160.450.912,00 18.602.276.037,00 (558.174.875,00) (2,91)

    5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 4.173.229.018,00 2.796.929.918,00 (1.376.299.100,00) (32,98)

    5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok 4.809.925.000,00 4.569.879.000,00 (240.046.000,00) (4,99)

    5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 21.265.332.000,00 22.758.954.000,00 1.493.622.000,00 7,02

    5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 19.014.117.143,00 17.538.892.043,00 (1.475.225.100,00) (7,76)

    5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 8.023.299.000,00 8.472.434.000,00 449.135.000,00 5,60

    5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 9.292.116.028,00 10.385.808.528,00 1.093.692.500,00 11,77

    5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.752.400.351,00 5.512.870.825,00 760.470.474,00 16,00

    5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 1.169.845.500,00 1.026.529.312,00 (143.316.188,00) (12,25)

    5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 20.031.304.800,00 29.915.292.084,00 9.883.987.284,00 49,34

    5.2.2.02.14. Belanja Bahan Specimen 199.700.000,00 64.900.000,00 (134.800.000,00) (67,50)

    5.2.2.02.15. Belanja Bahan Inseminasi Buatan 988.000.000,00 988.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 18.632.775.500,00 41.455.183.500,00 22.822.408.000,00 122,49

    5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 13.412.890.584,00 14.276.170.119,00 863.279.535,00 6,44

    5.2.2.02.19. Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan 4.610.771.000,00 4.545.914.850,00 (64.856.150,00) (1,41)

    5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 17.092.837.954,00 17.293.977.954,00 201.140.000,00 1,18

    5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 25.937.886.499,00 25.700.516.824,00 (237.369.675,00) (0,92)

    5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 142.691.065.943,00 141.110.544.836,00 (1.580.521.107,00) (1,11)

    5.2.2.02.23. Belanja Bahan Kelengkapan Sarana Peribadatan 485.700.000,00 1.514.900.000,00 1.029.200.000,00 211,90

    5.2.2.02.24. Belanja Bahan Klinik 404.270.585,00 404.270.585,00 0,00 0,00

    5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 2.687.353.450,00 2.321.823.450,00 (365.530.000,00) (13,60)

    5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 461.380.585.626,00 415.116.697.082,00 (46.263.888.544,00) (10,03)

    5.2.2.03.01. Belanja telepon 4.520.351.136,00 4.477.351.136,00 (43.000.000,00) (0,95)

    5.2.2.03.02. Belanja air 9.804.382.000,00 9.957.170.608,00 152.788.608,00 1,56

    5.2.2.03.03. Belanja listrik 54.884.193.840,00 54.947.186.660,00 62.992.820,00 0,11

    5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.131.893.000,00 2.127.818.500,00 (4.074.500,00) (0,19)

    5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 17.249.421.950,00 17.330.927.790,00 81.505.840,00 0,47

    5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 7.541.830.288,00 3.491.684.312,00 (4.050.145.976,00) (53,70)

    5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 6.329.941.000,00 5.668.476.000,00 (661.465.000,00) (10,45)

    5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 45.033.000,00 37.433.000,00 (7.600.000,00) (16,88)

    5.2.2.03.11. Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar

    Kendaraan Bermotor

    0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

    5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 40.844.493.714,00 45.660.827.665,00 4.816.333.951,00 11,79

  • Halaman : 9

    1 2 3 4 5 6

    5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan

    Kantor

    25.721.058.541,00 25.721.183.581,00 125.040,00 0,00

    5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 109.208.457.488,00 117.673.871.088,00 8.465.413.600,00 7,75

    5.2.2.03.15. Belanja Jasa Otopsi dan Pengurusan Mayat Terlantar 306.100.000,00 406.100.000,00 100.000.000,00 32,67

    5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 36.348.406.429,00 35.284.837.327,00 (1.063.569.102,00) (2,93)

    5.2.2.03.17. Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi

    Jaringan Air

    16.498.165.969,00 16.348.165.969,00 (150.000.000,00) (0,91)

    5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 75.313.092.971,00 25.590.336.231,00 (49.722.756.740,00) (66,02)

    5.2.2.03.19. Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi

    Jaringan Jalan

    114.324.750,00 174.324.750,00 60.000.000,00 52,48

    5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 3.077.198.338,00 3.066.835.738,00 (10.362.600,00) (0,34)

    5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 50.903.641.212,00 46.603.566.727,00 (4.300.074.485,00) (8,45)

    5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pelanyanan Kesehatan 238.600.000,00 238.600.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 432.351.103.943,00 625.258.230.375,00 192.907.126.432,00 44,62

    5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 430.076.311.982,00 623.237.881.054,00 193.161.569.072,00 44,91

    5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 991.875.000,00 991.875.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 571.951.106,00 458.575.266,00 (113.375.840,00) (19,82)

    5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 710.965.855,00 569.899.055,00 (141.066.800,00) (19,84)

    5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 49.008.014.849,00 49.647.781.887,00 639.767.038,00 1,31

    5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 13.848.603.750,00 14.071.433.150,00 222.829.400,00 1,61

    5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 7.114.516.680,00 8.234.573.680,00 1.120.057.000,00 15,74

    5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 23.334.776.392,00 22.662.517.030,00 (672.259.362,00) (2,88)

    5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 32.855.382,00 32.855.382,00 0,00 0,00

    5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.564.262.645,00 4.533.402.645,00 (30.860.000,00) (0,68)

    5.2.2.05.06. Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 113.000.000,00 113.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 52.550.111.445,00 55.688.455.696,00 3.138.344.251,00 5,97

    5.2.2.06.01. Belanja cetak 39.734.804.590,00 39.333.723.116,00 (401.081.474,00) (1,01)

    5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.411.825.722,00 16.020.921.447,00 3.609.095.725,00 29,08

    5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 403.481.133,00 333.811.133,00 (69.670.000,00) (17,27)

    5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 155.360.728.250,00 166.087.082.500,00 10.726.354.250,00 6,90

    5.2.2.07.01. Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 125.814.469.250,00 135.936.309.250,00 10.121.840.000,00 8,05

    5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 28.446.679.000,00 29.105.533.250,00 658.854.250,00 2,32

    5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana

    mobilitas

    1.009.580.000,00 955.240.000,00 (54.340.000,00) (5,38)

    5.2.2.07.05. Belanja Sewa Tanah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.682.013.294,00 23.536.013.294,00 854.000.000,00 3,77

    5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.354.483.172,00 16.134.283.172,00 779.800.000,00 5,08

    5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 784.088.000,00 974.088.000,00 190.000.000,00 24,23

    5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 6.543.442.122,00 6.427.642.122,00 (115.800.000,00) (1,77)

    5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.09.01. Belanja sewa Eskavator 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.873.282.435,00 12.597.107.435,00 3.723.825.000,00 41,97

    5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 821.208.000,00 1.137.963.000,00 316.755.000,00 38,57

    5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00

    5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 326.800.000,00 490.200.000,00 163.400.000,00 50,00

    5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 3.956.654.000,00 5.101.194.000,00 1.144.540.000,00 28,93

    5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 246.400.000,00 308.530.000,00 62.130.000,00 25,22

    5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.522.220.435,00 5.531.220.435,00 2.009.000.000,00 57,04

    5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 125.351.855.837,00 129.280.673.387,00 3.928.817.550,00 3,13

    5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 19.558.080.734,00 19.522.270.334,00 (35.810.400,00) (0,18)

    5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 12.210.144.242,00 11.746.094.242,00 (464.050.000,00) (3,80)

    5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 80.233.885.861,00 85.169.541.861,00 4.935.656.000,00 6,15

  • Halaman : 10

    1 2 3 4 5 6

    5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 9.307.370.000,00 9.116.996.950,00 (190.373.050,00) (2,05)

    5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Klien 4.042.375.000,00 3.725.770.000,00 (316.605.000,00) (7,83)

    5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.201.661.100,00 9.941.761.900,00 (259.899.200,00) (2,55)

    5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 420.000.000,00 260.000.000,00 (160.000.000,00) (38,10)

    5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 1.801.950.000,00 1.571.222.000,00 (230.728.000,00) (12,80)

    5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1.726.370.000,00 1.727.090.000,00 720.000,00 0,04

    5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.719.506.140,00 5.817.614.940,00 98.108.800,00 1,72

    5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 383.834.960,00 415.834.960,00 32.000.000,00 8,34

    5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 4.045.925.000,00 4.557.455.000,00 511.530.000,00 12,64

    5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 3.502.175.000,00 3.815.315.000,00 313.140.000,00 8,94

    5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja 543.750.000,00 742.140.000,00 198.390.000,00 36,49

    5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.080.175.040,00 9.523.115.590,00 442.940.550,00 4,88

    5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 263.300.000,00 263.300.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 565.400.000,00 538.830.000,00 (26.570.000,00) (4,70)

    5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 1.731.145.040,00 2.300.755.590,00 569.610.550,00 32,90

    5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 4.713.610.000,00 4.929.405.000,00 215.795.000,00 4,58

    5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 1.806.720.000,00 1.490.825.000,00 (315.895.000,00) (17,48)

    5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 413.658.757.305,00 441.951.878.053,00 28.293.120.748,00 6,84

    5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 240.460.545.490,00 248.978.389.237,00 8.517.843.747,00 3,54

    5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 151.036.181.476,00 166.123.692.976,00 15.087.511.500,00 9,99

    5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 22.162.030.339,00 26.849.795.840,00 4.687.765.501,00 21,15

    5.2.2.16. Belanja Perjalanan Pindah Tugas 33.500.000,00 0,00 (33.500.000,00)(100,00)

    5.2.2.16.01. Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah 33.500.000,00 0,00 (33.500.000,00)(100,00)

    5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 90.924.833.976,00 95.513.602.033,00 4.588.768.057,00 5,05

    5.2.2.18.01. Belanja Pemeliharaan Tanah 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.530.869.128,00 11.999.031.190,00 (531.837.938,00) (4,24)

    5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 46.000.596.603,00 51.000.147.144,00 4.999.550.541,00 10,87

    5.2.2.18.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 30.441.680.000,00 30.506.881.954,00 65.201.954,00 0,21

    5.2.2.18.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap 453.834.987,00 603.834.987,00 150.000.000,00 33,05

    5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 1.424.353.258,00 1.330.206.758,00 (94.146.500,00) (6,61)

    5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 107.220.003.921,00 93.893.294.203,00 (13.326.709.718,00) (12,43)

    5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 23.627.700.241,00 19.052.100.507,00 (4.575.599.734,00) (19,37)

    5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 82.625.423.680,00 70.962.365.696,00 (11.663.057.984,00) (14,12)

    5.2.2.19.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 966.880.000,00 3.878.828.000,00 2.911.948.000,00 301,17

    5.2.2.20. Belanja barang Dana BOS 393.905.928.694,00 259.902.928.694,00 (134.003.000.000,00) (34,02)

    5.2.2.20.01. Belanja Barang Dana BOS. 393.905.928.694,00 259.902.928.694,00 (134.003.000.000,00) (34,02)

    5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada

    Masyarakat/Pihak Ketiga

    1.819.222.912.769,00 1.704.292.048.019,00 (114.930.864.750,00) (6,32)

    5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan

    Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

    1.129.721.897.946,00 1.052.930.867.111,00 (76.791.030.835,00) (6,80)

    5.2.2.21.02. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan

    Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

    577.642.290.000,00 543.936.779.450,00 (33.705.510.550,00) (5,84)

    5.2.2.21.03. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan

    Kepada Kabupaten/Kota

    111.858.724.823,00 107.424.401.458,00 (4.434.323.365,00) (3,96)

    5.2.2.23. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 9.331.400.000,00 9.331.400.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.23.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 988.100.000,00 988.100.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.23.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 3.930.500.000,00 3.930.500.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.23.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 2.252.800.000,00 2.252.800.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.23.05. Belanja Beasiswa Izin Belajar S2 1.740.000.000,00 1.740.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.23.06. Belanja Beasiswa Izin Belajar S3 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan

    Teknis PNS/Non PNS

    51.735.230.078,00 67.946.547.145,00 16.211.317.067,00 31,34

    5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 47.519.150.295,00 64.479.995.362,00 16.960.845.067,00 35,69

  • Halaman : 11

    1 2 3 4 5 6

    5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 2.415.861.783,00 1.846.421.783,00 (569.440.000,00) (23,57)

    5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 1.800.218.000,00 1.620.130.000,00 (180.088.000,00) (10,00)

    5.2.2.25. Belanja Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada

    Mustahiq

    50.248.000.000,00 50.248.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.25.01. Belanja Zakat Uang Yang Akan Diserahkan Kepada

    Mustahiq

    50.248.000.000,00 50.248.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.26. Belanja Infaq dan Shadaqah 0,00 88.000.000.000,00 88.000.000.000,00 0,00

    5.2.2.26.02. Belanja Infaq dan Shadaqah Barang 0,00 88.000.000.000,00 88.000.000.000,00 0,00

    5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak

    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah

    Penghargaan suatu Prestasi)

    110.333.435.500,00 118.438.925.500,00 8.105.490.000,00 7,35

    5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 89.834.600.000,00 88.472.030.000,00 (1.362.570.000,00) (1,52)

    5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 14.317.885.500,00 15.185.945.500,00 868.060.000,00 6,06

    5.2.2.27.03. Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga 6.103.000.000,00 14.703.000.000,00 8.600.000.000,00 140,91

    5.2.2.27.04. Barang untuk diberikan kepada masyarakat 77.950.000,00 77.950.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 122.370.284.751,00 129.036.555.151,00 6.666.270.400,00 5,45

    5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 116.434.873.167,00 121.232.328.567,00 4.797.455.400,00 4,12

    5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada

    Acara/Upacara

    5.935.411.584,00 7.804.226.584,00 1.868.815.000,00 31,49

    5.2.2.29. Belanja Jasa Pelayanan Medical Check Up 444.000.000,00 444.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.29.01. Belanja Jasa Pelayanan Medical Chek Up KDH/WKH 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.29.02. Belanja Jasa Pelayanan Medical Check Up

    Pimpinan/Anggota DPRA

    324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.31. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah

    Kab/Kota Bersumber Dari DOKA

    0,00 319.550.000,00 319.550.000,00 0,00

    5.2.2.31.14. Kabupaten Aceh Jaya 0,00 319.550.000,00 319.550.000,00 0,00

    5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah

    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota

    55.488.395.902,00 51.481.683.049,00 (4.006.712.853,00) (7,22)

    5.2.2.32.01. Kabupaten Aceh Selatan 1.490.854.346,00 1.490.854.346,00 0,00 0,00

    5.2.2.32.02. Kebupaten Aceh Tenggara 1.425.984.937,00 1.299.386.252,00 (126.598.685,00) (8,88)

    5.2.2.32.03. Kabupaten Aceh Timur 4.873.080.911,00 5.118.881.862,00 245.800.951,00 5,04

    5.2.2.32.04. Kabupaten Aceh Tengah 2.103.760.675,00 1.877.331.199,00 (226.429.476,00) (10,76)

    5.2.2.32.05. Kabupaten Aceh Barat 1.869.583.617,00 1.687.131.944,00 (182.451.673,00) (9,76)

    5.2.2.32.06. Kabupaten Aceh Besar 2.229.114.773,00 2.121.974.250,00 (107.140.523,00) (4,81)

    5.2.2.32.07. Kabupaten Pidie 2.331.810.311,00 2.178.748.476,00 (153.061.835,00) (6,56)

    5.2.2.32.08. Kabupaten Aceh Utara 12.348.883.129,00 11.459.856.040,00 (889.027.089,00) (7,20)

    5.2.2.32.09. Kabupaten Simeulue 1.488.046.999,00 1.488.046.999,00 0,00 0,00

    5.2.2.32.10. Kabupaten Aceh Singkil 1.727.974.326,00 1.727.974.326,00 0,00 0,00

    5.2.2.32.11. Kabupaten Bireuen 2.200.365.902,00 2.200.365.902,00 0,00 0,00

    5.2.2.32.12. Kabupaten Aceh Barat Daya 1.732.745.522,00 1.732.745.522,00 0,00 0,00

    5.2.2.32.13. Kabupaten Gayo Lues 867.313.998,00 867.313.998,00 0,00 0,00

    5.2.2.32.14. Kabupaten Aceh Jaya 703.417.925,00 703.417.925,00 0,00 0,00

    5.2.2.32.15. Kabupaten Nagan Raya 1.995.036.984,00 789.184.120,00 (1.205.852.864,00) (60,44)

    5.2.2.32.16. Kabupaten Aceh Tamiang 6.868.922.444,00 5.833.593.729,00 (1.035.328.715,00) (15,07)

    5.2.2.32.17. Kabupaten Bener Meriah 1.824.345.439,00 1.824.345.439,00 0,00 0,00

    5.2.2.32.18. Kabupaten Pidie Jaya 1.340.472.549,00 1.254.302.448,00 (86.170.101,00) (6,43)

    5.2.2.32.19. Kota Banda Aceh 1.649.818.770,00 1.649.818.770,00 0,00 0,00

    5.2.2.32.20. Kota Sabang 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.32.21. Kota Lhokseumawe 1.586.897.639,00 1.389.348.360,00 (197.549.279,00) (12,45)

    5.2.2.32.22. Kota Langsa 719.466.340,00 719.466.340,00 0,00 0,00

    5.2.2.32.23. Kota Subulussalam 1.610.498.366,00 1.567.594.802,00 (42.903.564,00) (2,66)

    5.2.2.33. Belanja Bangunan Tempat Tinggal Transmigrasi 7.317.600.000,00 6.934.239.260,00 (383.360.740,00) (5,24)

    5.2.2.33.01. Belanja Bangunan Rumah Transmigrasi 7.317.600.000,00 6.934.239.260,00 (383.360.740,00) (5,24)

    5.2.2.34. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah

    Kab/Kota Prioritas Pembangunan Aceh Bersumber

    Dari Otsus Aceh

    139.559.492.559,00 72.133.430.942,00 (67.426.061.617,00) (48,31)

  • Halaman : 12

    1 2 3 4 5 6

    5.2.2.34.01. Kabupaten Aceh Selatan 485.000.000,00 485.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.34.02. Kebupaten Aceh Tenggara 2.500.000.000,00 833.000.000,00 (1.667.000.000,00) (66,68)

    5.2.2.34.03. Kabupaten Aceh Timur 1.550.000.000,00 1.415.720.505,00 (134.279.495,00) (8,66)

    5.2.2.34.04. Kabupaten Aceh Tengah 24.200.000.000,00 19.363.960.347,00 (4.836.039.653,00) (19,98)

    5.2.2.34.05. Kabupaten Aceh Barat 10.500.000.000,00 0,00 (10.500.000.000,00)(100,00)

    5.2.2.34.06. Kabupaten Aceh Besar 12.257.000.000,00 3.293.101.600,00 (8.963.898.400,00) (73,13)

    5.2.2.34.07. Kabupaten Pidie 21.360.500.000,00 13.625.743.707,00 (7.734.756.293,00) (36,21)

    5.2.2.34.08. Kabupaten Aceh Utara 25.271.500.000,00 15.491.486.700,00 (9.780.013.300,00) (38,70)

    5.2.2.34.09. Kabupaten Simeulue 6.660.000.000,00 2.461.596.196,00 (4.198.403.804,00) (63,04)

    5.2.2.34.11. Kabupaten Bireuen 515.000.000,00 392.580.322,00 (122.419.678,00) (23,77)

    5.2.2.34.13. Kabupaten Gayo Lues 1.459.500.000,00 0,00 (1.459.500.000,00)(100,00)

    5.2.2.34.14. Kabupaten Aceh Jaya 8.430.992.559,00 2.567.722.044,00 (5.863.270.515,00) (69,54)

    5.2.2.34.16. Kabupaten Aceh Tamiang 7.700.000.000,00 4.851.862.297,00 (2.848.137.703,00) (36,99)

    5.2.2.34.18. Kabupaten Pidie Jaya 5.170.000.000,00 807.000.000,00 (4.363.000.000,00) (84,39)

    5.2.2.34.19. Kota Banda Aceh 4.000.000.000,00 0,00 (4.000.000.000,00)(100,00)

    5.2.2.34.20. Kota Sabang 7.000.000.000,00 6.044.657.224,00 (955.342.776,00) (13,65)

    5.2.2.34.22. Kota Langsa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.35. Belanja Beasiswa Anak Yatim Piatu (OTSUS) 221.294.400.000,00 221.294.400.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.35.01. Belanja Beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu 221.294.400.000,00 221.294.400.000,00 0,00 0,00

    5.2.2.99. Belanja Barang dan Jasa BLUD 507.183.153.624,00 522.859.862.127,00 15.676.708.503,00 3,09

    5.2.2.99.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 507.183.153.624,00 522.859.862.127,00 15.676.708.503,00 3,09

    5.2.3. Belanja Modal 3.621.219.113.339,00 3.670.230.927.927,00 49.011.814.588,00 1,35

    5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain... 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan

    Gedung

    235.833.678.702,00 167.509.238.702,00 (68.324.440.000,00) (28,97)

    5.2.3.11.01. Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan

    Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

    52.478.500.000,00 0,00 (52.478.500.000,00)(100,00)

    5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan

    Industri

    4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan

    Tempat Kerja/Jasa

    36.116.474.702,00 27.000.924.702,00 (9.115.550.000,00) (25,24)

    5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong 1.855.000.000,00 1.855.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.3.11.07. Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan 140.581.686.000,00 133.851.296.000,00 (6.730.390.000,00) (4,79)

    5.2.3.11.09. Belanja modal Pengadaan Tanah

    Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren

    2.018.000,00 2.018.000,00 0,00 0,00

    5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan

    Bukan Gedung

    20.050.000.000,00 18.050.000.000,00 (2.000.000.000,00) (9,98)

    5.2.3.13.12. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan

    Gedung Olah Raga

    20.050.000.000,00 18.050.000.000,00 (2.000.000.000,00) (9,98)

    5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 1.822.000.000,00 1.822.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan Excavator 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.3.14.11. Belanja modal Pengadaan Mesin Proses 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 3.503.649.900,00 4.067.830.000,00 564.180.100,00 16,10

    5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan Alat Penarik 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

    5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan Compressor 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

    5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set 3.065.319.900,00 3.289.500.000,00 224.180.100,00 7,31

    5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 301.330.000,00 501.330.000,00 200.000.000,00 66,37

    5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 137.000.000,00 137.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.3.16.08. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

    5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat

    Bermotor

    80.102.903.231,00 146.075.331.895,00 65.972.428.664,00 82,36

    5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor

    Perorangan

    16.428.487.648,00 57.999.557.330,00 41.571.069.682,00 253,04

    5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor

    Penumpang

    20.221.357.191,00 41.842.561.238,00 21.621.204.047,00 106,92

  • Halaman : 13

    1 2 3 4 5 6

    5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor

    Angkutan Barang

    12.798.530.488,00 12.398.530.488,00 (400.000.000,00) (3,13)

    5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 25.131.427.904,00 26.334.612.654,00 1.203.184.750,00 4,79

    5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

    Dua

    4.878.100.000,00 6.925.731.685,00 2.047.631.685,00 41,98

    5.2.3.17.06. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

    Tiga

    645.000.000,00 574.338.500,00 (70.661.500,00) (10,96)

    5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak

    Bermotor

    0,00 1.350.922.243,00 1.350.922.243,00 0,00

    5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor

    Angkutan Barang

    0,00 1.350.922.243,00 1.350.922.243,00 0,00

    5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung

    Bermotor

    97.082.500.000,00 95.422.500.000,00 (1.660.000.000,00) (1,71)

    5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor

    Penumpang

    5.090.000.000,00 2.930.000.000,00 (2.160.000.000,00) (42,44)

    5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor

    Khusus

    91.992.500.000,00 92.492.500.000,00 500.000.000,00 0,54

    5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak

    Bermotor

    12.550.000.000,00 12.000.000.000,00 (550.000.000,00) (4,38)

    5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak

    Bermotor Khusus

    12.550.000.000,00 12.000.000.000,00 (550.000.000,00) (4,38)

    5.2.3.22. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 134.000.000,00 224.000.000,00 90.000.000,00 67,16

    5.2.3.22.01. Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam

    Terpasang pada Pondasi

    134.000.000,00 224.000.000,00 90.000.000,00 67,16

    5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak

    Bermesin

    13.621.171.550,00 13.533.056.699,00 (88.114.851,00) (0,65)

    5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart

    Tool)

    33.000.000,00 24.000.000,00 (9.000.000,00) (27,27)

    5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special

    Tool)

    13.588.171.550,00 13.509.056.699,00 (79.114.851,00) (0,58)

    5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 3.718.000.000,00 3.516.670.000,00 (201.330.000,00) (5,42)

    5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 3.718.000.000,00 3.516.670.000,00 (201.330.000,00) (5,42)

    5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 16.251.728.417,00 31.372.618.000,00 15.120.889.583,00 93,04

    5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan

    Tanaman

    11.294.000.000,00 13.288.183.000,00 1.994.183.000,00 17,66

    5.2.3.25.02. Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan 3.870.000.000,00 17.167.350.000,00 13.297.350.000,00 343,60

    5.2.3.25.03. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan 883.725.000,00 864.605.000,00 (19.120.000,00) (2,16)

    5.2.3.25.05. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian 52.480.000,00 52.480.000,00 0,00 0,00

    5.2.3.25.06. Belanja modal Pengadaan Alat Procesing 151.523.417,00 0,00 (151.523.417,00)(100,00)

    5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan

    Tanaman/Alat Penyimpan

    14.427.904.550,00 15.502.955.499,00 1.075.050.949,00 7,45

    5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 0,00

    5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 14.212.904.550,00 15.287.955.499,00 1.075.050.949,00 7,56

    5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 11.201.323.598,00 20.474.755.066,00 9.273.431.468,00 82,79

    5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 182.500.000,00 185.500.000,00 3.000.000,00 1,64

    5.2.3.27.03. Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 595.000.000,00 550.000.000,00 (45.000.000,00) (7,56)

    5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan

    Perlengkapan Kantor

    531.150.000,00 544.803.000,00 13.653.000,00 2,57

    5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9.892.673.598,00 19.194.452.066,00 9.301.778.468,00 94,03

    5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 60.643.890.344,00 149.525.922.109,00 88.882.031.765,00 146,56

    5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 44.327.628.000,00 128.454.469.089,00 84.126.841.089,00 189,78

    5.2.3.28.02. Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

    5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 38.000.000,00 43.000.000,00 5.000.000,00 13,16

    5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 5.671.066.402,00 8.308.086.402,00 2.637.020.000,00 46,50

    5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 604.150.000,00 1.028.400.000,00 424.250.000,00 70,22

    5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

    (Home Use)

    5.960.945.942,00 7.685.866.618,00 1.724.920.676,00 28,94

    5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 4.039.700.000,00 4.003.700.000,00 (36.000.000,00) (0,89)

    5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 80.774.551.419,00 111.228.088.683,00 30.453.537.264,00 37,70

    5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 61.021.125.445,00 79.372.291.438,00 18.351.165.993,00 30,07

  • Halaman : 14

    1 2 3 4 5 6

    5.2.3.29.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

    Mainframe

    2.032.200.288,00 2.108.200.288,00 76.000.000,00 3,74

    5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 1.827.124.090,00 3.708.315.310,00 1.881.191.220,00 102,96

    5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 3.927.024.669,00 11.202.152.367,00 7.275.127.698,00 185,26

    5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 2.372.648.499,00 1.755.948.499,00 (616.700.000,00) (25,99)

    5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 3.643.995.301,00 4.480.808.155,00 836.812.854,00 22,96

    5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 388.567.127,00 500.117.127,00 111.550.000,00 28,71

    5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.621.850.000,00 5.168.985.499,00 2.547.135.499,00 97,15

    5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 2.940.016.000,00 2.931.270.000,00 (8.746.000,00) (0,30)

    5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi

    Kerja/Rapat Pejabat

    3.568.849.040,00 4.930.365.610,00 1.361.516.570,00 38,15

    5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 758.461.120,00 796.854.480,00 38.393.360,00 5,06

    5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat 267.350.000,00 600.860.000,00 333.510.000,00 124,75

    5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 1.029.925.600,00 1.185.470.600,00 155.545.000,00 15,10

    5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 491.500.000,00 491.500.000,00 0,00 0,00

    5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan

    Pejabat

    336


PERATURAN GUBERNUR ACEH TENT ANG TENTANG … · PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 3 TAHUN 2015 ... Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ... 1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala

PERATURAN GUBERNUR ACEH TENT ANG TENTANG … · PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 3 TAHUN 2015 ... Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ... 1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Documents
TENTANG GUBERNUR ACEH, Aceh secara damai, …tataruangpertanahan.com/.../pdf/perda/lainnya/prov_aceh/P_ACEH_5_… · QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

TENTANG GUBERNUR ACEH, Aceh secara damai, …tataruangpertanahan.com/.../pdf/perda/lainnya/prov_aceh/P_ACEH_5_… · QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Documents
BUPATI ACEH TENGAH · 2020. 8. 15. · 12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020; 13. Peraturan

BUPATI ACEH TENGAH · 2020. 8. 15. · 12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020; 13. Peraturan

Documents
RANCANGAN QANUN ACEH - dsi.acehprov.go.iddsi.acehprov.go.id/.../02/Qanun-Aceh-Nomor-2-Tahun... · masyarakat yang dituangkan dalam Qanun Aceh, qanun kabupaten/kota dan peraturan gubernur/peraturan

RANCANGAN QANUN ACEH - dsi.acehprov.go.iddsi.acehprov.go.id/.../02/Qanun-Aceh-Nomor-2-Tahun... · masyarakat yang dituangkan dalam Qanun Aceh, qanun kabupaten/kota dan peraturan gubernur/peraturan

Documents
GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANGbpm.skpk.bandaacehkota.web.id/wp-content/uploads/sites/32/2017/03/... · -1- gubernur aceh peraturan gubernur aceh nomor 97 tahun 2016

GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANGbpm.skpk.bandaacehkota.web.id/wp-content/uploads/sites/32/2017/03/... · -1- gubernur aceh peraturan gubernur aceh nomor 97 tahun 2016

Documents
QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ... ACEH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2016 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA

QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ... ACEH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2016 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA

Documents
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/67/2018 tentang … · bahwa dengan adanya perubahan susunan personalia dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/ 173/2017 tentang Penetapan Pejabat

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/67/2018 tentang … · bahwa dengan adanya perubahan susunan personalia dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/ 173/2017 tentang Penetapan Pejabat

Documents
GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR … · kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. 15. Dokumentasi adalah

GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR … · kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. 15. Dokumentasi adalah

Documents
PERATURAN GUBERNUR ACEH - bpka.acehprov.go.id · APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan ayat (2) menyebutkan bahwa

PERATURAN GUBERNUR ACEH - bpka.acehprov.go.id · APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan ayat (2) menyebutkan bahwa

Documents
Aceh...Banda Aceh, 18 September 2019 Kepada Yth : Sekretaris Daerah Aceh Sekretariat Daerah Aceh cq. Biro Organisasi Banda Aceh 1. 2. Menindaklanjuti surat Gubernur Aceh …

Aceh...Banda Aceh, 18 September 2019 Kepada Yth : Sekretaris Daerah Aceh Sekretariat Daerah Aceh cq. Biro Organisasi Banda Aceh 1. 2. Menindaklanjuti surat Gubernur Aceh …

Documents
GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH …...d. pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan , jangka menengah dan jangka panjang; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya

GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH …...d. pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan , jangka menengah dan jangka panjang; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya

Documents
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AL-AHWAL AL …etheses.uin-malang.ac.id/7810/1/11780030.pdf · 5. Kepada Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh Ir. Irwandi Yusuf, (mantan Gubernur Aceh),

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AL-AHWAL AL …etheses.uin-malang.ac.id/7810/1/11780030.pdf · 5. Kepada Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh Ir. Irwandi Yusuf, (mantan Gubernur Aceh),

Documents
Pengembangan - penanggulangankrisis.kemkes.go.idpenanggulangankrisis.kemkes.go.id/__pub/files31544Presentation Aceh... · Alokasi Anggaran 2010 s.d 2014 Alokasi Anggaran dan Usulan

Pengembangan - penanggulangankrisis.kemkes.go.idpenanggulangankrisis.kemkes.go.id/__pub/files31544Presentation Aceh... · Alokasi Anggaran 2010 s.d 2014 Alokasi Anggaran dan Usulan

Documents
e-rencana.acehprov.go.id No... · gubernur aceh peraturan gubernur aceh nomor 44 tahun 2016 tentang percepatan perencanaan pembangunan berbasis e-rencana menimbang mengingat b

e-rencana.acehprov.go.id No... · gubernur aceh peraturan gubernur aceh nomor 44 tahun 2016 tentang percepatan perencanaan pembangunan berbasis e-rencana menimbang mengingat b

Documents
-1- QANUN ACEH TENTANG PEMILIHAN … QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

-1- QANUN ACEH TENTANG PEMILIHAN … QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Documents
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH...JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH...JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah

Documents
1- GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR …...-1- GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN

1- GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR …...-1- GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN

Documents
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · pemerintah aceh rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat aceh (rka - skpa) tahun anggaran 2018 urusan pemerintahan: 1.01.05

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · pemerintah aceh rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat aceh (rka - skpa) tahun anggaran 2018 urusan pemerintahan: 1.01.05

Documents
QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK ACEH ... · dan kehidupan masyarakat Aceh. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya ... yang melaksanakan fungsi tata

QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK ACEH ... · dan kehidupan masyarakat Aceh. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya ... yang melaksanakan fungsi tata

Documents
-1- QANUN ACEH TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN …kiplhokseumawe.com/wp-content/uploads/Qanun-Aceh-Nomor-12-Tahun... · Indonesia; b. bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

-1- QANUN ACEH TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN …kiplhokseumawe.com/wp-content/uploads/Qanun-Aceh-Nomor-12-Tahun... · Indonesia; b. bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

Documents
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · pemerintah aceh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat aceh (dpa – skpa) tahun anggaran 2019 anggaran pendapatan dan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · pemerintah aceh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat aceh (dpa – skpa) tahun anggaran 2019 anggaran pendapatan dan

Documents
-1- QANUN ACEH TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL ...humas.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/01/Qanun-Aceh-Nomor... · pemilihan gubernur dan wakil gubernur, ... dengan nama

-1- QANUN ACEH TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL ...humas.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/01/Qanun-Aceh-Nomor... · pemilihan gubernur dan wakil gubernur, ... dengan nama

Documents
RANCANGAN QANUN ACEH · Web viewNOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Menimbang : a. bahwa pemilihan

RANCANGAN QANUN ACEH · Web viewNOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Menimbang : a. bahwa pemilihan

Documents
ppid2.acehprov.go.id...LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2013 i KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur

ppid2.acehprov.go.id...LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2013 i KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur

Documents
Peraturan Gubernur thn Anggaran 2021 Murni

Peraturan Gubernur thn Anggaran 2021 Murni

Documents
PERATURAN GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH

Documents
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR … · qanun provinsi nanggroe aceh darussalam nomor 2 tahun 2004 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR … · qanun provinsi nanggroe aceh darussalam nomor 2 tahun 2004 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan

Documents
ppid2.acehprov.go.id · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2017 i KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji serta syukur

ppid2.acehprov.go.id · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2017 i KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji serta syukur

Documents
GUBERNUR ACEH - Provinsi Aceh

GUBERNUR ACEH - Provinsi Aceh

Documents
GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG …jdih.acehprov.go.id/peraturan-gubernur/Pergub_2016/... · Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ... tugas

GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG …jdih.acehprov.go.id/peraturan-gubernur/Pergub_2016/... · Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ... tugas

Documents