GRATIFIKASI DALAM INTERAKSI INDUSTRI FARMASI DENGAN DOKTER

Dipresentasikan oleh:

Dimas Adityo (Marketing Practices Sub Committee-IPMG)

IBIC 2016 – 16 November 2016

AGENDA

1. Tentang IPMG

2. Komitmen IPMG

3. Kode Etik IPMG

Menjadi Mitra Terpercaya bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan kesehatan lain dalam

meningkatkan sistem pelayanan kesehatan nasional melalui keunggulan para anggotanya, diantaranya di bidang inovasi medis, produksi obat berkualitas, dan

keamanan internasional

Berperan secara aktif sebagai mitra bagi para pemangku kepentingan sektor kesehatan dalam

upaya meningkatkan sistem pelayanan kesehatan nasional melalui keunggulan para anggotanya, di

antaranya di bidang inovasi medis dan produksi obat dengan kualitas dan keamanan sesuai standar

internasional

KOMITMEN IPMG

MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PASIEN

• IPMG dan anggotanya telah sepakat meningkatkan upaya pendidikan dan promosi yang bermanfaat bagi pasien dan program promosi dan kerjasama yang meningkatkan mutu praktek kedokteran.

• IPMG juga berusaha menjaga kebebasan Profesi Kesehatan di dalam mengambil keputusan menuliskan resep obat untuk pasiennya.

BISNIS YANG BERETIKA • Melalui Kode Etik, IPMG menegakkan etika berbisnis yang

baik sekaligus memastikan praktik promosi yang etis di seluruh Indonesia.

• IPMG terus bekerjasama dengan para pemangku kepentingan dari sektor kesehatan untuk menegakkan prinsip anti korupsi dalam praktek pemasaran produk farmasi, sebagai bagian dari usaha meningkatkan sistem kesehatan Indonesia.

• IPMG mendukung dan melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 14/2014 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kemenkes, untuk menegakkan etika bisnis yang baik.

KODE ETIK IPMG

PRINSIP UMUM KODE ETIK IPMG

Patient Focus

Kebebasan Profesi Kesehatan

Penggunaan Obat yang Sesuai

Transparansi Promosi

• Sejak 2001 IPMG bersama GPFI sudah memiliki Kode Etik yang diakui oleh Menteri Kesehatan.

Kode Etik ini kemudian direvisi secara berkala

• 2007

Revisi selanjutnya dilakukan dan efektif per 1 Januari 2007, diselaraskan dengan Kode Etik IFPMA (federasi internasional perusahaan dan asosiasi farmasi sedunia). Kode etik ini hanya berlaku bagi anggota IPMG.

KODE ETIK IPMG Sejarah dan Perkembangan

• 2013 dilakukan revisi antara lain untuk memperketat aturan mengenai dilarangnya pembayaran ke rekening pribadi atas nama institusi, yang diberlakukan mulai 1 Juli 2013.

• 2015 revisi terakhir Kode Etik IPMG dengan menyelaraskan isi dari Permenkes 14/2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

• 2016 menunggu dikeluarkannya Permenkes mengenai Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan

KODE ETIK IPMG Sejarah dan Perkembangan

Penggolongan Profesi Kesehatan Terkait Sponsorship dan Narasumber

Dokter

Swasta

Dokter

Pegawai Negeri

Tetap sama Langsung ke

Profesi Kesehatan ybs

Melalui institusi Untuk sponsorship & narasumber

Dasar pemikiran: • Terdapat transparansi antara 3 pihak

Perusahaan farmasi, Profesi Kesehatan dan Institusi

• Menghilangkan Konflik kepentingan

Tipe Profesi Kesehatan

Interaksi

Profesi Kesehatan

(HCP)

Sponsorship untuk Dokter PNS sebagai Peserta atau Narasumber dianggap Gratifikasi

• Definisi Pegawai Negeri mengacu ke UU No.31/1999

• HARUS seijin institusi dimana kepegawaian dokter PNS tersebut terdaftar

Oleh karena itu Asosiasi Medis dalam hal ini tidak dikategorikan sebagai institusi yang mewakili dokter

• Dokumentasi:

o terdapat dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari ke-2 belah pihak

o Mencantumkan Rincian sponsorship yang diberikan

Persyaratan untuk Menerima Sponsorship dalam rangka Edukasi Ilmiah/Medis

• Sesuai dengan pengalaman atau keahlian medis dokter

tersebut dengan bidang medis yang dibahas dalam acara

ilmiah

atau

• memiliki potensi kerjasama untuk proyek ilmiah di masa

mendatang baik sebagai konsultan atau pembicara.

Ketentuan Umum Sponsorship

1. Sifat sponsorship

2. Lokasi acara

3. Biaya mengikuti acara

4. Akomodasi

5. Transportasi

6. Jamuan

Ketentuan Umum Sponsorship – Sifat

• No Quid Pro Quo tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban untuk mempromosikan, merekomendasikan

atau menulis resep suatu produk farmasi.

• On-Label Sponsorship dapat dilakukan hanya untuk produk yang telah mendapatkan NIE

(Nomor Izin Edar) dari BPOM.

• Public Disclosure (Pengungkapan Publik) Partisipasi Anggota IPMG dalam suatu simposium, kongres atau sejenisnya harus

dinyatakan dengan jelas pada awal pertemuan dan dalam semua prosiding cetakan

dari pertemuan tersebut.

Pembayaran ke HCO harus ke rekening HCO

Ketentuan Umum Sponsorship – Lokasi acara Tempat yang Pantas

o tempat yang menyediakan fasilitas pertemuan yang mendukung tujuan ilmiah/edukatif dan tujuan dari acara ilmiah

o tempat yang mudah dijangkau oleh mayoritas peserta, memiliki akses mudah ke bandara, atau terletak di pusat kota

o tempat yang tidak identik dengan kemewahan atau tempat hiburan seperti tempat yang menyatu dengan taman hiburan, memiliki fasilitas lapangan golf, pantai pribadi.

Lokasi di luar Indonesia dilarang; kecuali jika

• Terdapat pertimbangan faktor keamanan • Kongres dan simposium ilmiah internasional, 50% peserta dari luar Indonesia

Kriteria Umum Sponsorship - Biaya Mengikuti Acara Ilmiah

Unsur biaya yang dapat dibayarkan anggota IPMG:

Registrasi , Transportasi , Akomodasi

yang wajib dibayarkan langsung kepada pihak ketiga (seperti travel agent atau penyelenggara kongres)

Dilarang: • memberikan Reimbursement kepada HCP atas biaya yang timbul dari

mengikuti acara ilmiah (registrasi, transportasi, akomodasi dan biaya makan)

• Membayar biaya terkait individu yang mendampingi HCP (seperti: pasangan/anak/keluarga lainnya)

• Membayar biaya registrasi yang sudah mencakup biaya paket tur

Ketentuan Umum Sponsorship – Akomodasi

• Hanya dapat diberikan bila jadwal perjalanan tidak memungkinkan HCP menghadiri keseluruhan acara.

• Maksimum H-1 dan H+1 dari tanggal acara.

• Di Indonesia: max. biaya kamar hotel per malam Rp2.500.000 (sebelum

pajak dan jasa).

• Di luar Indonesia: max. hotel bintang 4

kecuali jika: acara diselenggarakan di hotel diatas bintang 4 dan peraturan negara penyelenggara mengijinkan penggunaan hotel diatas bintang 4.

Ketentuan Umum Sponsorship – Transportasi

• Tidak diperkenankan menyediakan penerbangan kelas satu;

• Rute dan jadwal harus sesuai dengan acara ilmiah;

• Tiket harus dipesan melalui travel agent rekanan anggota IPMG;

• Tidak diperkenankan menyewakan mobil untuk keperluan pribadi Profesi Kesehatan. Sewa mobil hanya diperkenankan untuk keperluan transportasi dari bandara ke hotel dan sebaliknya dan/atau dari hotel ke tempat acara dan sebaliknya.

Ketentuan Umum Sponsorship - Jamuan • hanya untuk Profesi Kesehatan terkait dengan acara dan/atau

dalam rangka pertemuan;

• Hanya sebagai acara pendukung

• Nilai maksimum: o Di Indonesia: Rp500.000 (sebelum pajak dan jasa) per HCP per jamuan o Di luar Indonesia: ikut batas maksimum negara tempat acara

• Secara kuantitas tidak berlebihan dan dapat habis dikonsumsi selama pertemuan.

• Rasio waktu ilmiah vs jamuan: min 2/3 total waktu untuk acara ilmiah

Pembayaran Honorarium kepada Dokter • Honorarium untuk Jasa sebagai narasumber, advisory board,

atau investigator ---- HARUS dituangkan dalam perjanjian tertulis.

• Acara di Indonesia: o Max Rp.6 juta per presentasi o Max Rp.12 juta per hari bila dokter bicara >1x untuk perusahaan farmasi yang

sama

• Acara di luar Indonesia: o Max Rp.12 juta per hari

• Pembayaran harus via Bank Transfer

Dilarang: Membayar honorarium sebagai kompensasi waktu yang digunakan oleh dokter

untuk menghadiri acara sebagai peserta

Pembayaran Fee Institusi dan Listing Fee

• Fee Institusi: Fee atas pemakaian ruangan institusi o Harus didukung dengan dokumen resmi dari institusi

o Nilai: tidak melebihi total max. honorarium pembicara pada acara yang sama

o Di RS Pemerintah/Daerah: IPMG diperbolehkan membayar jika RS setuju untuk mencatat dan menyetor fee tersebut sebagai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) -- PP 27/2014

• Listing/Formularium Fee: o RS di bawah KemenKes tidak berhak mengenakan Fee ini.

o Harus dibayarkan ke Rekening RS.

Harus dibayarkan ke Rekening RS.

Dilarang dibayarkan ke Rekening alternatif seperti: rekening Divisi/Sub-Departmen/Asosiasi Medis

Kegiatan yang DILARANG

• Mensponsori Acara Internal Organisasi Kesehatan (HCO)

• Memberikan Hadiah terkait Kebiasaan, a.l.: o Lebaran, Natal, Tahun Baru International/China o Inagurasi, Penunjukan Komite Baru, Pembukaan Klinik/RS, Ulang Tahun HCO

• Memberikan Hadiah Pribadi ke dokter; antara lain untuk: ulang

tahun, perayaan tahunan, dll

• Menyelenggarakan Stand-alone Entertainment

• Membagikan Sample Produk

SANKSI DAN PINALTI Jenis-jenis Pelanggaran

Contoh-contoh Pelanggaran, Bukan Daftar Lengkap

Pelanggaran Pertama Pelanggaran Kedua Pelanggaran Berikutnya

Ringan: Berdampak pada Anggota IPMG

Pemberian hadiah sebagai bagian dari budaya sopan santun

Berupaya menggagalkan acara yang disponsori perusahaan lain

Door prize

Surat peringatan dari IPMG ke GM

Surat peringatan dari IPMG ke GM

Denda US$2.000

Surat resmi ke Kantor Pusat

Denda US$5.000

Berat: Berdampak pada Anggota IPMG lain dan satu atau hal berikut: Dampak terhadap

reputasi IPMG Dampak terhadap

pasien Bertujuan

melakukan penyuapan atau korupsi

Klaim tidak benar di materi promosi

Promosi off-label Mensponsori pasangan

Profesi Kesehatan Menyediakan fasilitas

berlebihan untuk Profesi Kesehatan

Memberikan imbalan uang untuk pembuatan resep obat

Surat peringatan dari IPMG ke GM

Denda US$2.000

Surat resmi ke Kantor Pusat

Denda US$5.000

Surat resmi ke Kantor Pusat

Denda US$20.000

SOSIALISASI DAN INFORMASI

• INTERNAL

• EKSTERNAL

– Institusi Pemerintah (Kemenkes, KPK, dll)

– Asosiasi Industri (GPFI, Gakeslab, dll)

– Asosiasi Profesi (IDI, Persi, dll)

– Forum diskusi lainnya

Tantangan Implementasi Kode Etik dalam Hubungannya dengan Pengendalian Gratifikasi

Walaupun sudah banyak kemajuan sejak diterapkan pada tahun 2014, pemahaman HCP dan/atau HCO mengenai implementasi Permenkes 14/2014 masih dapat ditingkatkan;

Perlunya sarana komunikasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman yang sama terhadap implementasi Permenkes 14/2014 oleh seluruh industri farmasi dan praktisi kesehatan;

Diperlukan peran serta Pemerintah dalam upaya mendorong kepatuhan semua pemangku kepentingan di sektor kesehatan agar memiliki pemahaman dan sikap yang sama dalam melakukan praktik pemasaran yang beretika terlepas dari konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Permenkes 14/2014.

KAMI BUTUH DUKUNGAN & KERJASAMA ANDA DEMI

MENCIPTAKAN INTERAKSI YANG BERETIKA DAN BEBAS DARI

KONFLIK KEPENTINGAN

Sekretariat: Ph. +62217697531 Fax: +62217697532 E-mail: ipmg@ipmg-online.com