GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN APB Desa SKRIPSI

SKRIPSI
Oleh :
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2020
SKRIPSI
Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi Akuntansi Syariah
Daru Anondo, SE., M. Si. NIP. 19750303 200901 1 009
digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id
SKRIPSI
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah
NIP 197608122008011015 NUP 201603133
Menyetujui
NIP.19680807 200003 1 001
iv
MOTTO

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat kepada orang yang pantas menerimanya (ahli nya). Dan jika kamu mempertimbangkan suatu perkara, kamu harus memutuskannya secara adil. Sesungguhnya Allah memberimu sebaik-sebaiknya nasihat. Allah itu Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’: 58)1
1 Q.S. An-Nisa’/4: 58
v
PERSEMBAHAN
Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang
yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan. Dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana
ini kepada :
1. Kedua orang tuaku (H.Dul Kahar dan Hj.Titik Mugiarti) terima kasih atas
ketulusan, kasih sayang, dukungan, nasihat dan doa yang senantiasa
mengiringi setiap langkah keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang (Lisa Cahyani Imansari, S.E) terima kasih selalu menjadi
penyemangat dalam penyelesaian skripsiku, serta terima kasih juga kepada
seluruh keluarga besarku atas doanya kepadaku.
3. Suamiku (Deni Yulianto) terimakasih selalu menemani di setiap langkah
dalam pencapaian dan penyelesaian skripsi ku.
4. Guru-guruku dari TK hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan
ilmunya dan membimbingku dengan penuh rasa sabar.
5. Dosen Pembimbingku Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si yang selalu
memberikan nasihat dan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Teman-teman seperjuanganku AKS’16 yang tidak dapat saya sebutkan satu
persatu, terimakasih atas semangat dan kekompakan kalian semua dalam
mendukung penyusunan skripsi ini.
7. Almamater tercinta IAIN Jember, terimakasih karena telah memberikan saya
kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini.
Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt, karena atas
rahmat dan karuniaNya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi
sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan
dengan lancar.
Terselesainya skripsi ini tentu adanya dorongan semangat dan doa, serta
rasa tanggungjawab dari sebuah tugas yang dipikul oleh penulis. Namun
selesainya skripsi ini bukan berarti menjadi akhir dari sebuah pencarian ilmu
pengetahuan, akan tetapi menjadi langkah awal dari sebuah proses kehidupan
untuk menjadi insan yang lebih baik. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena
dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan
terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H.Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak Daru Anando, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Syariah IAIN Jember sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan
waktu, tenaga serta pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan
penulis serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati IR, S.sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing
Akademik.
vii
5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Jember yang telah memberikan ilmunya dan
memberikan semangat untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang
cerah.
6. Bapak Sinul Arifin selaku Kepala Desa Tugusari yang telah memberikan
izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang
telah membantu memberikan dukungan baik moral maupun material,
sehingga terselesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis
mendapat balasan dari Allah.
Jember, 03 Maret 2020
viii
ABSTRAK Suci Fajarini, Daru Anondo, S.E., M.Si, 2020: Good Governance Dalam Pengelolaan APB Desa
Pengesahan atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa pada 15 Januari 2015 membawa berkah bagi desa-desa diseluruh Indonesia. Undang-undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Menurut Undang- undang tersebut, setiap desa mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa mencapai satu miliar rupiah per desa. UU Desa ini memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.
Pemberiaan dana ke desa yang begitu besar, adanya jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar kepada Aparat Pemerintah Desa. Dibalik besarnya dana yang dikelola desa dan harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, . Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Kebijkan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen good governance.
Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana good governance dalam pengelolaan APB Desa di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip good governance (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi) dalam pengelolaan APB Desa di Desa Tugusari yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan termasuk jenis penelitian (field research) atau studi lapangan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APB Desa di Desa Tugusari secara garis besar sesuai dengan prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
Kata Kunci: APB Desa, Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi.
ix
ABSTRACT Suci Fajarini, Daru Anondo, S.E., M.Si, 2020: Good Governance in APB Desa management
Confirmation of LAW No 6 year 2014 on Village fund on 15 January 2015 brings a blessing for villages throughout Indonesia. The legislation that has been passed through the 7-year discussion process governs funding sources for 73 thousand villages derived from central government donations and regional cash injections. According to the law, each village has a substantial allocation of funds can even reach one billion rupiah per village. The village LAW provides a more definite guarantee that every village receives funding from the government through the number of countries and areas in which it is doubled, far above the amount currently available within the village budget.
The raising of funds to the village is so large, the existence of various reporting and the critical point in the management of the village finances certainly demanded a big responsibility to the village government apparatus. Behind the amount of village managed funds and hopes to realize the equitable development of the village. Therefore, the village government should be able to apply the principle of accountability, transparency, and participatory in the management of village finances. These policies Force village apparatus to understand good financial ordinances and governance as a component of good governance ..
The focus of the problem examined in this thesis is how good governance in the Management Of APB Desa in Tugusari village Bangsalsari District Jember?
This research aims to determine the principle of good governance (accountability, transparency, and participation) in the Management Of APB Desa in Tugusari village that started from planning, implementation, administration, and reporting and accountability.
This research uses qualitative research methods with approaches including research studies (field research) or field studies. In the collection of authors data using observation methods, interviews, and documentation. Data analysis is done in a qualitative descriptive.
The result of this research is that the management of APB Desa in Tugusari village in an outline according to the principle of good governance is accountability, transparency, and participation.
Keywords: APB Desa, Good Governance, accountability, transparency, participation.
A. Penelitian terdahulu .............................................................................. 10
B. Kajian teori .......................................................................................... 20
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.......................................................... 49
B. Lokasi Penelitian .................................................................................. 50
C. Subjek Penelitian ................................................................................. 50
E. Analisis Data ........................................................................................ 53
F. Keabasahan Data .................................................................................. 56
G. Tahap-tahap Penelitian ......................................................................... 57
A. Gambaran Objek Penelitian ............................................................... 59
C. Pembahasan ....................................................................................... 83
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .......................................................... 61
4.3 Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Tugusari ............................................ 62
4.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tugusari ........................................... 65
4.5 Data Dusun Di Desa Tugusari.................................................................... 66
4.6 Badan Permusyawaratan Desa Tugusari .................................................... 70
4.7 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tugusari ................................ 70
mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-
usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem
pemerintahan dari sentralisasi pada masa orde baru menjadi desentralisasi
membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah
daerah. Sistem sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat
dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang
efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh
Indonesia. Sedangkan sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat
memberikan wewenangannya kepada pemerintah daerah untuk
menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan
fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang
menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di
Indonesia.
yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa
dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk
membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat
terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan
harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah
cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan
untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh
pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat
membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang
dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada
pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada
masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk
dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan
kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah
desa. Oleh sebab itu, kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan
memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja
dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program
yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan
efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek
perhatian pengawasan dalam kinerjanya.1
1 Undang-undang. 2014. Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
satunya disebut Nawa Cita. Nawa cita yaitu membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang
diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya, sehingga pembangunan
infrastruktur kurang merata. Dengan demikian, Presiden Jokowi
mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam
pembangunan infrastruktur.2 Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014,
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi
desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pengesahan atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa pada 15
Januari 2015 membawa berkah bagi desa-desa diseluruh Indonesia. Undang-
undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut
mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa yang berasal dari sumbangan
pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Menurut Undang-undang tersebut,
setiap desa mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa
mencapai satu miliar rupiah per desa. UU Desa ini memberi jaminan yang
lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui
anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang
selama ini tersedia dalam anggaran desa.
2Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Hlm 24
Pemberian dana ke desa yang begitu besar, adanya jumlah pelaporan
yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa
tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah
Desa. Dibalik besarnya dana yang dikelola desa dan harapan untuk
mewujudkan pemerataan pembangunan desa, juga terdapat kekhawatiran
yang tak kalah besarnya. Apabila dalam pengelolaan dana desa tersebut
pemerintah desa tidak disertai transparansi maka akan berpotensi terjadinya
penyimpangan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan
prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif dalam pengelolaan
keuangan desa. Kebijakan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara
dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen good
governance.
akuntansi sektor publik, akan tetapi belum banyak penelitian yang membahas
topik good governance dalam keuangan desa sebagai instansi pemerintahan
terendah di Indonesia. Konsep good governance ini digunakan sebagai
kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi
pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi
masyarakat lokal jika tidak di topang oleh prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu dalam realitasnya praktik good
bukan masyarakat. 3
yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga
keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan
masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta
kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan
dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep akuntabilitas
didasarkan pada individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan
bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.
Penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Tugusari Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember. Peneliti ini memiliki alasan tersendiri dalam
memilih program APB Desa. Pemerataan pembangunan di desa Tugusari ini
sangatlah berkembang dibandingkan dengan desa lain di sekitarnya, Hal ini
dikarenakan tata kelola keuangan desa di Desa Tugusari ini dilakukan dengan
baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Ketertarikan ini
dikarenakan APB Desa memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan
sebuah desa. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian
mengenai implementasi good governance dalam pengelolaan APB Desa di
desa Tugusari karena peneliti ingin menjelaskan terkait akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi dari pengelolaan APB Desa di desa tersebut.
3 Rustiarini, Ni Wayan. 2016. Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. Simposium
Nasional Akuntansi XIX, 3.
Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika tata
kelola keuangan desa dilakukan dengan baik tentunya akan berdampak
terhadap sistem pemerintahan desa, serta terhadap kemajuan dari sistem
tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat apabila penerapan
dari pengelolaan keuangan desa tersebut telah dilaksanakan dengan akuntabel
dan transparansi. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian pada Desa Tugusari Kecamatan
Bangsalsari dengan judul “Good Governance dalam Pengelolaan APB Desa”.
B. Fokus Penelitian
rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana good governance
dalam pengelolaan APB Desa di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember ?
penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah
penelitian yang dilakukan.
untuk mengetahui good governance dalam pengelolaan APB Desa di Desa
Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
manfaat praktis, manfaat teoretis dan manfaat praktis dari penelitian ini
adalah:
dalam memperkaya wawasan terutama tentang good governance dalam
pengelolaan APB Desa. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat
menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah akuntansi serta bahan
masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara Praktis
yang sudah ada selama ini. Selain itu diharapkan dapat memberikan
pemahaman kepada masyarakat untuk ikut mengawasi pengelolaan
keuangan desa.
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana
investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun
political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.4
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggung jawaban
dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang
segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas
pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program
yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APB Desa berisi pendapatan,
belanja dan pembiayaan desa.5
Dalam sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur
pembahasan skripsi yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.
Format penulisan sistematika pembahasan ini adalah dalam bentuk deskriptif,
bukan seperti daftar isi.
belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
definisi istilah, dan juga sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk
memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.
BAB Dua Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan tentang penelitian
terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain
yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dan kajian teori
4 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andii Offset, 2009), 18. 5 Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), 33.
penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.
BAB Tiga Metode Penelitian, yang memuat tentang pendekatan dan
jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data,
analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.
BAB Empat Penyajian Data dan Analisis, membahas hasil yang
diperoleh dari penelitian dengan berlandasan pada penelitian lapangan.
Penyaji data dan analisis data ini akan mendeskripsikan tentang uraian data
dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang
diuraikan pada Bab III terkait fokus penelitian yang diangkat.
BAB Lima merupakan bab Penutup, pembahasan pada bab terakhir ini
adalah menarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya,
yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang
diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang
terkait di dalam penelitian skripsi secara khusus, ataupun pihak-pihak yang
membutuhkan penelitian ini secara umum.
terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan, kemudian
membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau
belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan
melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana
orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.
1. Riska Apriliana (2017), dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam Mewujudkan Good Governance.” IAIN Surakarta. Dalam
penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode
analisis datanya menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data
deskriptif analisis. Sedangkan datanya menggunakan data primer dan data
sekunder. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan pengelolaan Alokasi
Dana Desa di Desa Ngombakan sudah sesuai dengan tiga prinsip yaitu
akuntabel, transparan, dan juga terdapat partisipasi masyarakat di
dalamnya. Sehingga sudah dapat dikatakan terwujudnya Tata Kelola
Pemerintah Desa yang baik (Good Village Governance).6 Dari pemaparan
hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui persamaan dari
penelitian ini sama-sama membahas good governance dan pengelolaan
keuangan desa. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian 6 Riska Apriliana. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance”, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2017).
penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini di Desa Ngombakan
Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo sedangkan penelitian peneliti
di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
2. Puteri Ainurrohma Romantis (2015), dengan judul “Akuntabilitas
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten
Situbondo Tahun 2014.” Universitas Jember. Dalam penelitian ini, metode
yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan datanya
menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan
Panarukan ini sudah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi pada
tahap perencanaan, sedangkan pada tahap pelaksanaan dan tahap
pertanggungjawaban juga sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan
transparansi.7 Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat
diketahui persamaannya yaitu sama menggunakan metode penelitian
kualititatif dan sama-sama membahas pengelolaan keuangan desa.
Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.
Lokasi penelitian dalam penelitian ini di Kecamatan Panarukan Kabupaten
Situbondo. Sedangkan peneliti meneliti di Desa Tugusari Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember.
7 Puteri Ainurrohma Romantis, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014”, (Skripsi: Universitas Jember, 2015).
kualitatif. Metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif yang
menghasilkan data deskriptif analisis. Sedangkan datanya menggunakan
data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian tersebut dapat
disimpulkan Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh
pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-
undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu
proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai
dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun
pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman
masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.8 Dari
pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui
perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian
terdahulu meneliti di Desa panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten
Bantul. Sedangkan pada penelitian peneliti meneliti di Desa Tugusari
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Kemudian persamaan dari
penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-
sama membahas tentang pengelolaan keuangan desa.
4. Budi Putri Utami (2017), dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa): Transparansi dan
Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Kabupaten Klaten”.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif
8 Miftahuddin, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2018).
Desa Gondangsari telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, reponsif,
transparansi dan akuntabel.9 Adapun persamaan penelitian ini adalah
membahas dan meneliti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes), sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.
5. Maria Fransisca Vina Febriani Manaan (2017), yang berjudul “Penerapan
Prinsip Good Government Governance dalam Perencanaan, Pelaksanaan,
dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.”. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian
tersebut yaitu perencanaan program ADD di Desa Wijirejo telah
dilaksanakan sesuai dengan prinsip Good Government Governance dengan
konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan
penerapan prinsip partisipatif, keadilan, responsif, transparansi dalam
rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum
Musrenbangdes.10 Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama
membahas pengelolaan keuangan desa dan menggunakan metode
kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian.
6. Nadiya Ulfa (2018), yang berjudul “Implementasi Prinsip Good
Governance dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
9 Budi Putri Utami, “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa): Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Kabupaten Klaten”, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2017) 10 Maria Fransisca Vina Febriani Manaan , “Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.”(Skripsi: Universitas Sanata Dharma, 2017)
good governance dalam proses penyusunan Anggaran dan Belanja Desa
(APB Desa) di Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan
Wuryantoro Kabupaten Wonogiri telah diterapkan dengan baik. Walaupun
dalam mewujudkan tercapainya kriteria dari prinsip good governance di
desa masing-masing menggunakan cara yang berbeda, tetapi Desa
Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor telah berusaha sebaik mungkin
dengan berdasarkan hukum yang berlaku.11 Dari pemaparan penelitian
terdahulu tersebut, dapat diketahui persamaan dari penelitian ini yaitu
sama-sama membahas mengenai good governance dan APB Desa.
Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian.
Objek penelitian pada penelitian terdahulu di Desa Mlopoharjo dan Desa
Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, sementara
penelitian ini di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
7. Arista Widiyanti (2017), yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa
Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan). Penelitian ini
metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya
yaitu berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 menunjukkan
bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo
di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan sudah akuntabel dan
transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan 11 Nadiya Ulfa, “Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)
turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk
Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan
transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga
untuk pihak internalnya sendiri.12 Adapun persamaan dari penelitian ini
adalah sama-sama membahas pengelolaan keuangan desa dan
menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak
pada objek penelitian.
Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Se-Kecamatan
Musuk Kabupaten Boyolali”. Hasil dari penelitian ini menggunakan
metode penelitian kuantitatif, sedangkan untuk analisis data menggunakan
analisis data regresi berganda.13 Perbedaan penelitian terdahulu dan
penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu
objeknya di Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, sedangkan pada
penelitian ini di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
Selain itu metode penelitiannya juga berbeda, penelitian terdahulu
menggunakan metode kuantitatif, dan penelitian ini menggunakan metode
12 Arista Widiyanti, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)”, (Skripsi: UIN Maliki, 2017) 13 Tiwinarni, “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali”, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)
membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
9. Agustina Kusuma Wardani (2014), yang berjudul “Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa” (Studi kasus di Desa Ngrambe Kecamatan
Ngrambe Kabupaten Ngawi) . Metode penelitian ini adalah menggunakan
metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa melalui
proses dan tahapan hingga akhirnya disetujui dan diwujudkan dalam
pembangunan desa. Serta peran pemerintahan desa dan anggota
masyarakat sangat penting dalam menyusun APB Desa, dalam penyusunan
APB Desa ini terdapat hambatan yang timbul dan seharusnya bisa diatasi
supaya dalam menyusun APB Desa dapat berjalan dengan lancar dan
terwujud dalam pembangunan desa yang baik agar bisa mensejahterakan
masyarakat desa.14 Adapun persamaan penelitian ini adalah membahas dan
meneliti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa),
sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.
10. Abu Masihad (2018), yang berjudul “Analisis Implementasi Pengelolaan
Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu
Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017”. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil
dari penelitian ini adalah Pengelolaan ADD dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara 14 Agustina Kusuma Wardani, “Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (Studi kasus di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)
garis besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113
Tahun 2014 meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan,
pelaksanaan dan penatausahaan yang masih belum sesuai dengan target
waktu.15 Adapun persamaan penelitian ini adalah pada metode penelitian
dan membahas mengenai pengelolaan keuangan desa. sedangkan
perbedaannya terletak pada objek penelitian.
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian
No Nama Penelitian
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan Good Governance
Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian.
Sama-sama membahas good governance dan pengelolaan keuangan desa. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
2.
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014
Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian.
Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas pengelolaan keuangan desa.
3.
Sama-sama menggunakan
15 Abu Masihad, “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017”, (Skripsi: UIN Walisongo, 2018)
pada objek penelitian.
4. Budi Putri Utami (2017), IAIN Surakarta
Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa): Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Kabupaten Klaten
Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian.
Persamaan penelitian ini adalah membahas dan meneliti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), sedangkan metode penelitian juga menggunakan metode kualitatif.
5. Maria Fransisca Vina Febriani Manaan (2017), Universitas Sanata Dharma
Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjaw aban Alokasi Dana Desa
Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian.
Sama-sama membahas pengelolaan keuangan desa dan menggunakan metode kualitatif.
6. Nadiya Ulfa (2018), Universitas Muhammadiya h Surakarta
Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Sama-sama membahas mengenai good governance dan APB Desa.
7. Arista Widiyanti
(2017), UIN Maulana Malik Ibrahim
Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)
terletak pada objek penelitian.
8. Tiwinarni (2017), Universitas Negeri Yogyakarta
Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Se- Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali
Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian. Selain itu metode penelitiannya juga berbeda, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Persamaannya yaitu pada pembahasan yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
9. Agustina Kusuma Wardani (2014), Universitas Muhammadiya h Surakarta
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (Studi kasus di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi)
Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian pada.
Persamaan penelitian ini adalah membahas dan meneliti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017
Sama-sama membahas pengelolaan keuangan desa dan menggunakan metode kualitatif.
Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu.
B. Kajian Teori
1. Good Governance
Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola
urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance
sebagai “the way state power is used in managing economic and social
resoursces for development of society”. Dalam hal ini, World Bank lebih
menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan
ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung
jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik
secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta
penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas
usaha.16
tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan
kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila
prinsip-prinsip good governance telah diterapkan dengan baik. Tiga pilar
elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam
mewujudkan good governance (Osborne dan Geabler 1992, OECD dan
Wordl Bank, 200, LAN danBPKP,2006 dalam Zeyn, 2011) adalah:17
a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah,
lingkungan, ekonomi, dan sosial.
serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan
pendapatan/aspirasi masyarakat.
16 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm 17-18 17 Rustiarini, Ni Wayan. 2016. Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. Simposium Nasional Akuntansi XIX, 4.
dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun
kegagalan kepada penitip amanah sampai yang meberi amanah puas.
Bila belum ada atau tidak mencapai titil puas maka dapat dikenakan
sanksi.
a. Pengertian Pengelolaan
dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan
untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara
efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah
direncanakan sebelumnya.18
bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen)
mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu
proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang
melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai
suatu seni (suatu art) dan sebagi suatu ilmu.
Menurut pengertian yang pertama yakni manajmen sebagai suatu
proses, dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses
mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.
Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manjemen adalah
18 Harsoyo. 1977. Manajemen Kerja. Jakarta: Persada
menerut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni (art) atau
ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan,
pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk
mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi dapat
disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau
proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan
dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar
berjalan efektif dan efisien.19
nantinya digunakan sebagai ukuran dalam melakukan pengelolaan APB
Desa. Manajemen disini nantinya juga digunakan untuk melakukan
penggalian potensi di desa. Pemerintah desa dapat mengembangkan dan
menggali potensi dari dana-dana yang bersumber dari pendapatan desa
yang dapat digunakan dalam proses pembangunan desa.
b. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah
pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk
memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa
kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan
pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan
19 M. Manulang, dasardasar Manajemen, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990) . 1517
pembiayaan desa.20
c. Fungsi Anggaran Desa
sebagai berikut :22
1) Alat perencanaan
dalam rangka mencapai tujuan. Anggran desa digunakan untuk
merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa
beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber
pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat
perencanaan digunakan untuk :
visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
b) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber
pendapatan.
disusun.
20 Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa (Yogyakarta: Pustaka Baru Press) Hlm 33. 21 Undang-undang. 2018 Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana
Desa. 22 Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa (Yogyakarta: Pustaka Baru Press) Hlm 34.
2) Alat Pengendalian
bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit
mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.
3) Alat Kebijakan Fiskal
bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan
demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi
ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk
mendorong, mengkoordinasi dan menfasilitasi kegiatan ekonomi
masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4) Alat Koordinasi dan Komunikasi
Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan
melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan
pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruh perangkat
desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu
mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam
pencapaian tujuan desa.
penilaian kinerja perangakat desa. Kinerja perangkat desa akan
dinilai berdasarkan pencapaia target anggaran serta pelaksaan
efisiensi anggaran. Anggran merupakan alat yang efektif untuk
melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.
6) Alat Motivasi
perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan
membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai
target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja
yang baik.
memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya
untuk membangun desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran
desa adalah:23
kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersedian
sumber daya.
pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
23 Ibid., 35.
seperti mengajukan pinjaman.
penyelenggaraan administrasi desa.
dan pengawasan pemerintah desa.
anggaran.
masyarakat.
a) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas
desa pada Bank yang ditunjuk.
b) Setiap pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah.
desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
d) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang
ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan.
e) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik
secara langsung sebagai akibat penjualan, tukar-menukar,
akibat penyimpanan kekayaan milik desa.
f) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi
pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak
terduga.
g) Semua pendapatan desa yang terdiri pendapatan alsi desa, dana
desa dari APBN, bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah,
ADD, bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/kota dimasukkan kedalam rekening kas desa dan
dicatat sebagai pendapatan desa.24
a) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa diajukan oleh
pimpinan kegiatan kepada bendahara desa.
b) Bendahara Desa mengajukan pengeluaran belanja desa kepada
Kepala Desa melalui sekertaris desa yang dituangkan dalam
Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
c) Sekertaris desa meneliti ajuan SPP dari Bendahara desa untuk
kemudian diajukan kepada kepala desa untuk di syahkan.
Selanjutnya kepala desa menerbitkan Surat Perintah Membayar
(SPM) kepada pemegang rekening kas desa pada Bank yang
ditunjuk.
24 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa. (Bandung: Fokusmedia, 2014) 28-29
d) Untuk pencairan dana bantuan SPM pada angka 3 perlu
diketahui oleh camat, untuk selanjutnya Camat memberikan
surat rekomendasi pencairan dana bantuan kepada kepala desa.
e) Sebagai pertanggungjawaban, setiap pengeluaran belanja atas
beban APB Desa harus di dukung dengan bukti yang lengkap
dan sah.
sebagai pengguna anggaran atas kebenaran materiil yang
timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
g) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APB Desa ditetapkan sebagai peraturan desa, kecuali
untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa
yang bersifat wajib.
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti
belanja pegawai , belanja barang dan jasa (ATK, Pembayaran
rekening listrik, telepon dan air bersih serta perjalanan dinas).
i) Belanja desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk
menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
j) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
k) Penerimaan subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan
keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang
dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala desa.
l) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan
dalam APB Desa untuk mendanai tanggap darurat,
penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan
berdasarkan kemampuan keuangan desa.
penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial serta
pengeluaran atas kelebihan penyetoran ke kas desa pada tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup.
n) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan
tanggap darurat bencana alam dilaksanakan dengan
mekanisme:
(2) Berdasarkan laporan dimaksud, Kepala Desa membuat
pernyataan bencana alam/sosial.
dengan keputusan kepala desa.
dengan keputusan kepala desa.
o) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga atas kelebihan
setor ke kas desa yang telah ditutup dilaksanakan dengan
mekanisme:
kelebihan setoran ke kas desa.
(2) Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan keputusan
kepala desa setelah dilakukan audit terhadap Laporan
Pertanggungjawaban Anggaran tahun yang bersangkutan.25
3) Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
kecil daripada realisasi belanja.
langsung.
pemerintah desa.
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa
Tentang Pembentukan Dana Cadangan.
Dana Cadangan dilaksanakan apabila Dana Cadangan telah
mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
e) Untuk pelaksanaan kegiatan dana cadangan dimaksud terlebih
dahulu dipindah bukukan ke rekening kas desa atau
dikembalikan ke kas desa.
tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa
tentang dana cadangan.
h) Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target
kinerjanya telah dicapai, dana cadangan yang masih tersisa pada
rekening dana cadangan atau desa tersendiri dipindahbukukan
ke rekening kas desa atau di kembalikan ke rekening kas desa.
i) Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan
penempatan dalam deposito menambah jumlah dana cadangan.
j) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan kekayaan desa
yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan
desa yang dipisahkan.
rekening penyertaan modal.26
a) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran
antar jenis belanja.
digunakan dalam tahun berjalan.
c) Adanya perubahan pendapatan dan belanja.
2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan satu kali dalam tahun
anggaran.
belanja dilakukan dengan keputusan kepala desa, dan diberitahukan
kepada BPD.
4) SILPA tahun sebelumnya harus digunakan daa tahun berjalan antara
lain untuk:
kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.
b) Mendanai kegiatan lanjutan.
sampai batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berkenaan.
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria
harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan.
5) Rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa disusun
oleh sekretaris desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk
memperoleh persetujuan.
Perubahan APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui
bersama.
kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi melalui camat.
berjalan dilaksanakan 6 bulan.
hari kerja kepada Kepala Desa untuk selanjutnya ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.27
Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 komponen anggaran tersebut
terdiri atas akun-akun sebagai berikut:28
1) Pendapatan Desa
anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan
oleh Desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:
a) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
(1) Hasil usaha desa antara lain: bagi hasil Badan Usaha Milik
Desa (BUM desa) .
desa, pasar/kios desa, tambatan perahu, bangunan desa,
wisata yang dikelola desa, tempat pemandian umum,
jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan
kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan
lokal berskala desa. 27 Ibid., 33-34. 28 Undang-undang. 2018 Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana
Desa.
dasar kesadaran dan inisiatif mereka sendiri.
(4) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana yang dimaksud
antara lain hasil pungutan Desa.
Berdasarkan pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014,
tentang desa bahwa pendapatan Desa juga bersumber dari:
(1) Alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
(2) Bagian dari pajak daerah dan restribusi daerah Kabupaten
atau kota.
Belanja Daerah) Provinsi dan APBD Kabupaten.29
b) Transfer
ayat (2) huruf b terdiri dari:
(1) Dana Desa adalah sumber danan desa yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di transfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan
pemerintah, pembangunan desa, pembinaan, dan
pemberdayaan masyarakat.
29 Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Malang: Setara Press, 2014), 68.
(3) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh
kabupaten untuk desa. Sumber ADD (Alokasi Dana Desa) ini
adalah dana pertimbangan pusat dan daerah yang diterima
kabupaten untuk desa.
c) Pendapatan Lain-lain
(2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
(3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
(4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran
berjalan
2) Belanja Desa
Terkait dengan belanja Desa, Pasal 74 Ayat (1) UU Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa” Belanja desa
diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas
Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Daerah
30 Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa (Yogyakarta: Pustaka Baru Press) Hlm 40-41.
dimaksudkan dalam hal ini adalah tidak terbatas pada kebutuhan
primer saja, tetapi juga menyangkut pelayanan dasar, lingkungan
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.31
Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Belanja desa
meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai
penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri
atas:
penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa serta
tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap
bulan.
pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana
yang dimaksud seperti alat tulis kantor, benda pos,
bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa
31 Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Malang: Setara Press, 2014), 68.
atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium
narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional
BPD, insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga, dan
pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
(3) Belanja Modal
nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset.32
(4) Pelaksanaan Pembangunan Desa
untuk pembangunan desa, misalnya perbaikan saluran
irigasi, pengaspalan jalan.
taruna.
32 Undang-undang. 2018 Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.
(c) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak desa.
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan desa terdiri atas:33
a) Penerimaan pembiayaan mencangkup:
SilPA mencakup pelampauan penerimaan pendapatan
terhadap belanja , penghematan belanja, dan sisa dana
kegiatan lanjutan. SilPA merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit
anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada
realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan,
dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir
tahun anggaran belum diselesaikan.
33 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa. (Bandung: Fokusmedia, 2014) 23.
menganggarkan pencairan dana cadangan ke rekening kas
desa dalam tahun anggaran berkenaan.
(3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisah
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisah digunakan
untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang
dipisahkan.
(1) Pembentukan Dana Cadangan
peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat:
penetapan tujuan penetapan dan cadangan, program dan
kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran
dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran
pelaksanaan dana cadangan.
disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa.
Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran
pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan
pendek maupun jangka panjang.
3. Pengelolaan Keuangan Desa
Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa. Berikut bagan dalam siklus pengelolaan keuangan desa:34
Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
a. Perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran
berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Pemerintah desa
menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
34 Undang-undang. 2018 Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
keterkaitan dan konsistesi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018
adalah sebagai berikut:
Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman
penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan
Bupati/Walikota setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah
disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan
lebih lanjut.
tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati
bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota melaui camat atau sebutan lain paling lambat 3
hari sejak disepakati untuk di evaluasi. Bupati/Walikota dalam
melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Bupati/Walikota
dapat mendelegasi evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada camat atau sebutan lain.
5) Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa
paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa. Jika dalam waktu 20 hari kerja
Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan
Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari
kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan
Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu
APB Desa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan,
Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap
operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa
bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
b. Pelaksanaan
dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desan
pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaan
anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi
penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran
desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui
rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan
diwilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh Pemerintah
c. Penatausahaan
disebut juga bendahara sebagai pelaksana fungsi kebendaharan. Kepala
desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus
menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan
sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan
keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk
oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan
desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Bendahara desa wajib
mempertanggungjawabkan disampaikan setiap bulan kepada Kepala
Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut
Permendagri No. 20 Tahun 2018 laporan pertanggungjawaban yang
wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:
1) Buku Pembantu Bank
pengeluaran melalui rekening kas desa.
2) Buku Pembantu Pajak
pajak dan pengeluaran setoran pajak.
pertanggungjawaban uang panjar.
1) Menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada
Bupati/Walikota berupa:
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.
akhir bulan Januari tahun berjalan.
2) Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada
akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota,
4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah
desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
e. Pertanggungjawaban
terdiri dari:
pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3
bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (human instrumen). Penelitian
ini juga bermaksud untuk memahami apa yang dialami subjek peneliti,
misalnya strategi, perilaku, motivasi, tindakan dengan cara mendeskripsikan
dengan bentuk kata dan bahasa.35
Hal ini menjadi suatu alasan penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif yang mana peneliti ingin mengetahui langsung dari pelaku
di tempat peneliti. Adapun jenis penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk
mendeskripsikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Dengan kata
lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi
mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang
ada. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian studi lapangan (field
research). Hal ini dipilih karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti
langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang akurat.36
B. Lokasi Penelitian
Bangsalsari Kabupaten Jember, peneliti tertarik dengan desa ini karena ingin
35 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 2. 36 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (jakarta,: PT Bumi Aksara, 2014), 26.
mengetahui apakah desa ini sudah menerapkan tiga prinsip good governance
yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan APB Desa.
C. Subjek Penelitian
menggunakan purposive karena dengan menggunakan purposive data yang
terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan melibatkan pihak yang
dianggap paling mengetahui dan memahami fenomena yang ada.
Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan informan yaitu berdasarkan
hal, antara lain:
lembaga lain.
yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti sehingga
menghasilkan data yang valid. Adapun informan yang dianggap paling
mengetahui masalah yang akan diteliti , yaitu sebagai berikut:
1. Kepala Desa : Sinul Arifin
2. Sekretaris Desa : Lasmono
3. Bendahara Desa : Shodikin
adalah dokumen-dokumen berupa foto, denah / gambar dan arsip.
memiliki kredibilitas yang tinggi. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data
tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-
ciri penelitian kualitatif. Jika salah dalam teknik pengumpulan data akan
berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak mempunyai kredibilitas,
sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan
kebenarannya.37
macam, yaitu:
diperlukan untuk menyajikan gambaran rill suatu peristiwa atau kejadian
untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku
manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek
tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. 38
Untuk mendapatkan data yang konkret, peneliti melakukan
kunjungan langsung di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari.
Observasi merupakan metode pengamatan dan pencatatan gejala-gejala
atau fenomena yang diteliti. Dapat didefinisikan sebagai suatu proses
melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara
sistematis untuk suatu tujuan tertentu. 37 Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,
2019) hlm 30 38 Ibid., 31.
tentang:
Jember
Kabupaten Jember
lisan dengan cara berinteraksi langsung yang dilakukan dua orang atau
lebih.
wawancara semi struktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam
kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara dari jenis
ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam
melakukan wawancara peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat
apa yang telah dikemukakan oleh informan.39
Dalam wawancara ini peneliti akan memperoleh data berupa :
a. Implementasi prinsip akuntabilitas (good governance) dalam
pengelolaan APB Desa
pengelolaan APB Desa
39 Ibid., 32.
APB Desa
obrservasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
Adapaun data yang ingin diperoleh dari bahan dokumen adalah:
a. Sejarah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari
b. Struktur Organisasi Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari
c. Dokumen lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang
dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan.
E. Analisis Data
Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif, yaitu prosedur analisis yang menggunakan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan
penelitian. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan
data keadaan, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan
oleh data.40
deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah
40 M Nazir, Metode Penelitian (Jakarta : Ghali Indonesia, 1999), 405
yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat
diceritakan kepada orang lain. Jadi analisis data deskriptif adalah menganalisis
data yang sudah terkumpul berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka
yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan
dokumentasi.
Menurut Miles dan Huberman teknik analisis data kualitatif terdiri dari
komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Adapun langkah-langkah peneliti di dalam menganalisis data
adalah sebagai berikut : 41
pemutusan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data “kasar”
yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Setelah memperoleh data
secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari
catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut
harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif
berlangsung.
41 Miles dan Hubberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta : UI Press, 1992), 15
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sebagainya. Penyajian data dalam penelitian adalah proses penyusunan
informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih
sederhana dan dapat dipahami maknanya.
Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami
hal-hal yang terjadi sehingga dapat dengan mudah merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipahami tersebut. Dan yang
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif
adalah dengan teks naratif.
Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik
kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang
penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat
keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin,
alur sebab akibat, dan proposisi. Peneliti yang berkompeten akan
menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan
skeptis.
dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan
juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin
berupa pemikiran singkat kembali yang melintas dalam fikiran
lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan
peninjauan kembali serta tukar pikiran antara teman sejawat untuk
mengembangkan kesepakatan inter subjektif, atau juga upaya-upaya yang
luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data
yang lain.
data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling
banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat
macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan sumber, metode, penyidik dan
teori.42
triangulasi sumber. Triangulasi sumber suatu proses penelitian yang
digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara
mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber.43
42 Haris Herdiansyah, Penelitian Kualitatif (Jakarta : Salemba Empat, 2010), 143 43 Lexy J Moleong, Metode Penelitian (Bandung : PT Rosda Karya, 2002), 178
1. Tahap Pra Lapangan
gambaran permasalahan dan latar belakang serta referensi yang terkait
dengan tema sebelum terjun ke lapangan. Peneliti telah mendapatkan
gambaran permasalahan yang ada dengan mengangkat judul “Good
Governance dalam Pengelolaan APB Desa”. Adapun tahapan – tahapan
yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:44
a. Menyusun pelaksanaan penelitian.
b. Memilih lokasi penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan
mamantau dan meninjau lokasi penelitian di Desa Tugusari Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember”. Peneliti mulai memasuki objek penelitian
dan mencari serta mengumpulkan data – data dengan alat yang sudah
disediakan baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi.
Perolehan data tersebut akan segera diproses untuk mendapatkan informasi
mengenai objek penelitian.
44 Lexy J Moleong, Metode Penelitian (Bandung : PT Rosda Karya, 2002), 133
sudah diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Dalam tahap ini
peneliti mengkonfirmasi kembali data yang didapat dari lapangan dengan
teori yang digunakan.
Sejarah Desa Tugusari tidak terlepas dari sejarah Masyarakat / suku
Madura dan suku Jawa di Kabupaten Jember. Pada awalnya di Dusun Krajan
ada seorang tokoh pemuda bernama Mahisoguno. Pengaruhnya dalam
membina kesatuan dan persatuan di semua kalangan masyarakat, bahkan
berhasil menjalin kerjasama yang baik dan tidak membedakan kelompok atau
golongan, pada saat Pemerintahan Petinggi Nurojoyo tahun 1928-1936.
Adanya semangat perubahan dari pemerintahan otoritas ke sebuah
pemerintahan yang demokratis, inspiratif, sportifitas dan profesionalisme,
maka pada tahun 1932 Mahisoguno membuat sebuah Tugu dan santan / sari.
Nama Desa Tugusari didasarkan pada sebuah Tugu dan Sari.
Sejak awal terbentuknya Desa Tugusari hingga saat ini, telah terjadi
pergantian kepala desa. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga
saat ini di Desa Tugusari adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Nama Kepala Desa Tugusari dan Masa Jabatan
No Nama Masa Jabatan 1. Nurojoyo 1928 – 1936 (8 Tahun) 2. Dhenawi 1936 – 1944 (8 Tahun) 3. Bunyamin 1944 – 1952 (8 Tahun) 4. Supini 1952 – 1960 (8 Tahun) 5. Sari’in 1960 – 1968 (8 Tahun) 6. Miskan 1968 – 1985 (17 Tahun) 7. Abdul Azis 1985 – 1993 (8 Tahun) 8. Mansur 1993 – 2000 (7 Tahun) 9. Sinul Arifin 2000 – 2008 (8 Tahun)
60
10. Abdul Azis 2008 – 2014 (6 Tahun) 11. Sinul Arifin 2014 – Sekarang
Sumber : Observasi Kantor Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari 2019
Kondisi Geografis
Secara geografis Desa Tugusari terletak pada posisi Lintang Selatan dan
Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu
sekitar 2500m diatas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten
Jember selama tahun 2014 curah hujan di Desa Tugusari rata-rata mencapai
4.000 mm/th. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember.
Secara administratif, Desa Tugusari terletak di wilayah Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember. Desa Tugusari terletak di wilayah Jember
Barat dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Sebelah utara
berbatasan dengan Desa Badean, sebelah barat berbatasan dengan Desa Curah
Kalong, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bangsalsari dan Desa
Langkap, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Banjarsari dan Desa
Tisnogambar. Jarak Desa Tugusari ke Kecamatan adalah 5 km, dapat ditempuh
dengan waktu + 30 menit. Jarak Desa Tugusari ke Kota Kabupaten adalah 21
km yang dapat ditempuh dengan waktu + 1 jam.
Kondisi Demografis
penduduk Desa Tugusari adalah 14.789 jiwa, dengan rincian 7.665 laki-laki
dan 7.124 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 4.851
KK. Data keadaan penduduk di Desa Tugusari perlu diidentifikasi jumlah
dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan usia
No Usia Jumlah Prosentase (%) 1 0-4 1800 orang 12.3 2 5-9 1757 orang 11.8 3 10-14 1374 orang 9.4 4 15-19 1024 orang 6.9 5 20-24 1951 orang 13.2 6 25-29 1259 orang 8.6 7 30-34 1017 orang 6.9 8 35-39 1014 orang 6.8 9 40-44 946 orang 6.4 10 45-49 700 orang 4.9 11 50-54 599 orang 4.0 12 55-58 688 orang 4.7 13 >59 590 orang 4.1
Jumlah Total 14.789 100 Sumber : Observasi Kantor Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari 2019
Dari data diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49
tahun Desa Tugusari yaitu 6.887 jiwa atau 46%. Hal ini merupakan modal
berharga bagi sumberdaya manusia produktif. Jumlah penduduk non produktif
berjumlah 7.902 jiwa atau 54%. Dari jumlah keseluruhan penduduk
berdasarkan usia lebih banyak usia non produktif, maka dari itu di Desa
Tugusari masih banyak keluarga yang kurang mampu.
Keadaan Sosial
1. Pendidikan
pada khususnya. Adanya tingkat pendidikan yang tinggi maka akan
digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.i

Documents

GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN APB Desa SKRIPSI