bphmigas.go.id · fungsi dan tugas Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas), adalah melakukan

1 Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum BPH Migas

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4436)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Republik lndonesia Nomor 4996);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan

Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4596);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30

Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas

Bumi Melalui Pipa;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat

pada Badan Pengatur Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan

Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.


7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2007 tanggal 5 Juni 2007

tentang Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Badan Pengatur;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1196/KMK.02/2015

tanggal 27 November 2015 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Iuran Badan Usaha

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas

Bumi Melalui Pipa pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.2. Gambaran Umum Kegiatan Hilir Migas

Sektor energi dan sumber daya mineral memiliki peranan yang sangat penting

dalam pembangunan nasional terutama peranan minyak dan Gas Bumi. Kebutuhan

minyak dan Gas Bumi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dikarenakan

peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan industrialisasi. Pada era perekonomian

yang relatif terbuka seperti saat ini, kondisi global turut berdampak terhadap

perkembangan nasional khususnya dalam bidang ekonomi. Beberapa

perkembangan lingkungan global yang telah mempengaruhi kondisi nasional, antara

lain: pergerakan harga minyak dunia, komoditi pangan dan tambang serta

pergerakan nilai tukar rupiah. Terkait pengelolaan subsektor minyak dan Gas Bumi,

pergerakan harga minyak dunia sangat dominan mempengaruhi kondisi nasional.

Reformasi regulasi di bidang minyak dan Gas Bumi baik di bidang hulu

maupun hilir migas, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi, di bidang hilir migas regulasi ini mengatur mengenai

kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan

dan/atau niaga. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-

bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau

Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Pengangkutan adalah

kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah

kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan Gas

Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan adalah kegiatan


penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau

Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi

dan/atau hasil olahannya termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan ketersediaan dan

pendistribusian BBM serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001, bahwa pemerintah

memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam

negeri dan bertugas menyediakan strategis minyak bumi guna mendukung

penyediaan BBM dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan

pemerintah, pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran

pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan mengusai hajat hidup

orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kegiatan

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum,

pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

Badan Pengatur Hilir Migas yang selanjutnya disebut BPH Migas terdiri atas

Komite dan bidang, yang dimaksud bidang adalah Direktorat BBM, Direktorat Gas

Bumi dan Sekretariat, secara sinergi telah melakukan kegiatan pengaturan dan

pengawasan yang berupa penyiapan perangkat aturan pelaksanaan yang berupa

pedoman, juklak/ juknis, perencanaan supply–demand BBM, monitoring serta

evaluasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha, pembangunan sistem

penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa,

verifikasi volume penjualan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, sosialisasi tentang

pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dengan kartu kendali pada daerah

tertentu dan rapat koordinasi dengan instansi terkait.

Disamping itu BPH Migas melakukan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut

untuk melakukan pengawasan, penindakan atas dugaan adanya penyalahgunaan

BBM bersubsidi di laut, sedangkan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia

(POLRI) untuk melakukan penindakan atas dugaan adanya penyalahgunaan BBM

bersubsidi melalui pengiriman saksi ahli sebagai pelaksanaan penegakan hukum

sesuai ketentuan Pasal 50 jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001.


1.3. Fungsi dan Tugas BPH Migas

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Undang Undang

Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang

fungsi dan tugas Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas),

adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan

dan pendistribusianBahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa,

dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan

Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 BPH Migas

mempunyai tugas sebagai berikut :

- Ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;

- Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;

- Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak;

- Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

- Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

- Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi.

Dari tugas sebagaimana tersebut diatas wewenang yang dimiliki oleh BPH

Migas dalam keputusannya yang meliputi :

a. Menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan

penyediaan dan distribusi BBM di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah

yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;

b. Menetapkan volume alokasi cadangan BBM dari masing-masing Badan Usaha

sesuai dengan Izin usaha untuk memenuhi cadangan nasional BBM yang

ditetapkan pemerintah;

c. Menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan

penyimpanan BBM serta fasilitas penunjangnnya milik Badan Usaha dalam


kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di

daerah terpencil;

d. Menetapkan tarif pengangkutan Gas Bumi melaui pipa sesuai dengan prinsip

tekno-ekonomi;

e. Menetapkan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dengan

mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat;

f. Menetapkan dan memberlakukan Sistem Informasi pengusahaan dan akun

pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan

Gas Bumi melalui pipa;

g. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

h. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran Badan Usaha

yang mempunyai kegaiatan usaha di bidang penyediaan dan distribusi BBM

serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan menetapkan biaya hak khusus

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

i. Memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas

tertentu dari transmisi Gas Bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi

Gas Bumi melalui lelang berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan

Distribusi Gas Bumi Nasional.

1.4. Struktur Organisasi BPH Migas

Struktur Organisasi BPH Migas mengacu Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi

Melalui Pipa.

BPH Migas mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

A. Komite, terdiri dari 9 anggota dan 1 anggota merangkap sebagai Ketua

Komite/Kepala BPH Migas.


Berdasarkan Kepres Nomor 78/P Tahun 2011 disebutkan bahwa masa

jabatan keanggotaan Komite BPH Migas adalah dari tahun 2011 – 2015 dan

masa jabatan tersebut diperpanjang berdasarkan Kepres Nomor 146/P Tahun

2016 tanggal 29 Desember 2016. Setelah proses rekrutmen, Komite baru

disahkan berdasarkan Kepres Nomor 66/P Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017.

Gambar 1.

B. Sekretariat BPH Migas, terdiri dari :

- Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;

- Bagian Umum dan Kepegawaian;

masing-masingBagian membawahi 3 Sub Bagian;

- Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat BPH Migas mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan

administrasi kepada BPH Migas, serta koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,

dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat BPH Migas dan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat BPH Migas menyelenggarakan

fungsi:

a. Pemberian dukungan administrasi kepada BPH Migas;

b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat BPH Migas dan Direktorat;


c. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan,

akuntabilitas, dan evaluasi kinerja;

d. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, iuran Badan Usaha, barang milik

Negara, dan urusan akuntansi;

e. Koordinasidan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian

pertimbangan dan bantuan hukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi

hukum, serta urusan hubungan masyarakat; dan

f. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan,

keprotokolan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan

data dan informasi.

Gambar 2.

C. Direktorat Bahan Bakar Minyak, terdiri dari :

- Subdirektorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak;

- Subdirektorat Pengawasan Bahan Bakar Minyak;

- Subdirektorat Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Bahan

Bakar Minyak;

Masing-masing Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) seksi;



Direktorat Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pengaturan ketersediaan dan distribusi, dan pemantauan cadangan Bahan Bakar

Minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta pengelolaan informasi dan

pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak

yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Direktorat Bahan Bakar Minyak menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan pengaturan dan pedoman ketersediaan dan distribusi

Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah;

b. Pelaksanaan pengawasan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi hasil

pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar

Minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. Pelaksanaan pemantauan cadangan Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan

oleh Pemerintah; dan

d. Pengelolaan data dan informasi, registrasi Badan Usaha, serta penyelesaian

perselisihan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak

yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Gambar3.

D. Direktorat Gas Bumi, terdiri dari :

- Subdirektorat Pengaturan pemanfaatan fasilitas pengangkutan Gas Bumi

melalui pipa;


- Subdirektorat pengaturan akun, tariff dan harga Gas Bumi melalui pipa;

- Subdirektorat pengawasan dan pengelolaan informasi Gas Bumi melalui

pipa;

Masing-masing Subdirektorat terdiri dari 2(dua) seksi;


Direktorat Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan

hak khusus, pemanfaatan fasilitas pengangkutan, akun pengaturan, tariff, dan harga,

serta pengawasan dan pengelolaan informasi kegiatan pengangkutan Gas Bumi

melalui pipa dan niaga Gas Bumi yang memiliki jaringan distribusi.

Direktorat Gas Bumi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan pengaturan hak khusus dan pemanfaatan fasilitas

pengangkutan pada kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan niaga

Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi;

b. Penyiapan perumusan akun pengaturan dan tariff pengangkutan Gas Bumi

melalui pipa, dan pengaturan harga Gas Bumi melalui pipa untuk Rumah Tangga

dan Pelanggan Kecil;

c. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan

niaga Gas Bumi yang yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan

d. Pengelolaan informasi kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan niaga

Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.


Gambar4.

1.5. Sumber Daya BPH Migas

Sumber daya BPH Migas terdiri dari 9 orang anggota Komite, salah satu

anggota komite merangkap Ketua Komite sekaligus sebagai Kepala BPH Migas serta

dibantu oleh tenaga operasional sebanyak 190 PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang

dipekerjakan dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 144.

Kekuatan PNS yang dipekerjakan tersebar di masing-masing unit kerja di lingkungan

BPH Migas adalah sebagai berikut :

a. Unit Kerja Sekretariat berjumlah 69 orang;

b. Unit Kerja Direktorat BBM berjumlah 68 orang;

c. Unit Kerja Direktorat Gas Bumi berjumlah 53 orang.


SMPSLTA/D1/

D3S1/D4 S2 S3 Jumlah

Komite - - 1 5 3 9

Sekretariat - 13 44 12 - 69

Direktorat BBM - 6 48 14 - 68

Direktorat Gas Bumi 1 5 36 11 - 53

-

10

20

30

40

50

60

70

80

Gambar 5. Status Kepegawaian BPH Migas Per 31 Desember 2017

1.6. Peran BPH Migas Sebagai Regulator

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pembuat kebijakan

pada bidang Hulu – Hilir Migas dan Direktorat Jenderal Migas sebagai perangkat

dibawahnya yang melaksanakan regulasi dibidang Hulu Migas dan sebagian Hilir

Migas yaitu untuk Bahan Bakar Lain (BBL) dan Gas Bumi Non pipa.

Sedangkan regulator di bidang Hilir Migas yang bertugas mengawasi

pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan

Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Migas

(BPH Migas).

Sebagai regulator di bidang Hilir Migas, BPH Migas berperan sebagai:

• Regulatory Body, membuat aturan main yang sehat, wajar dan transparan.

• Supervisory Body, mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hilir migas.

• DisputeResolution Body, menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam kegiatan

hilir migas.


BAB II

RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis dalam sistem akuntabilitas kinerja BPH Migas merupakan

tahapan awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan

strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana strategis memuat visi,

misi, tujuan, dan sasaran strategis.

2.1.1. Visi

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatnya

pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat

dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2. Misi

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independenatas pelaksanaan

kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan

Gas Bumi di dalam negeri.

2.1.3. Tujuan

1) Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel, dan kuat dalam

melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian

BBM dan mengoptimalkan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan

usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam rangka meningkatkan

pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

2) Mewujudkan BPH Migas yang good governance dan terwujudnya citra BPH

Migas yang baik ditingkat nasional dan internasional.


2.1.4. Sasaran

1) Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta Terlaksananya Pengawasan

Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI;

2) Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Usaha Pengangkutan Gas Bumi

Melalui Pipa (Terwujudnya bisnis hilir gas bumi yang efisien kompetitif,

transparan dan sehat;Peningkatan pengembangan infrastruktur gas

bumi;Peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri);

3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas.

2.2. Perjanjian Kinerja

2.2.1. Perjanjian Kinerja Eselon I

Sasaran Strategis Uraian Satuan Output

Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI

Prosentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha

Prosentase 100

Prosentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi Dalam Rangka Menuju Pasar Terbuka Yang Diatur

Prosentase 4

Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing-masing Badan Usaha

Hari 21

Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

Kilometer 12.597

Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

MSCF 1.863.972.311

Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas

Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas Kepada Badan Usaha Pembayar Iuran

Nilai Mutu Layanan

Puas


2.2.2. Perjanjian Kinerja Eselon II

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Tersedianya Pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI

Layanan Pengaturan Atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM

3 Layanan

Layanan Perencanaan Atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM)

6 Layanan

Layanan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak

11 Layanan

Layanan Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM

3 Layanan

Layanan Internal (Overhead) 12 Layanan


Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

2 SK

Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

1 SK

Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

1 Tarif

Ketetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

2 Harga Gas

Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

1 Laporan

Layanan Internal (Overhead) Direktorat Gas Bumi

12 Bulan Layanan

Dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis BPH Migas

Iuran Badan Usaha 900 Miliar

Layanan Perencanaan 2 Laporan

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 12 Bulan Layanan

Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan

Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan


2.3. Rencana Kinerja TahunanBPH Migas Tahun 2017

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan BPH Migas Tahun 2017

Sasaran

Strategis

(Outcome)

Indikator Kinerja Target

Alokasi

Anggaran*

(Miliar

Rupiah)

Alokasi

Anggaran**

(Miliar

Rupiah)

Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI


3 Layanan 1,68 1,68


6 Layanan 31,10 31,10


11 Layanan 17,64 24,60


3 Layanan 3,64 3,64

Layanan Internal (Overhead)

12 Layanan 1,91 1,91


Pengaturan,

Penetapan dan

Pengawasan Hak

Khusus

Pengangkutan dan

Niaga Gas Bumi

Melalui Pipa

2 SK 3,16 3,67



1 SK 1,53 5,34

Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan

1 Tarif 2,01 2,01


Sasaran

Strategis

(Outcome)

Indikator Kinerja Target

Alokasi

Anggaran*

(Miliar

Rupiah)

Alokasi

Anggaran**

(Miliar

Rupiah)

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa


2 Harga Gas 1,95 1,95


1 Laporan 5,29 5,29


12 Bulan Layanan

1,83 1,83

Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas

Iuran Badan Usaha 900 Miliar 8,63 8,30

Layanan Perencanaan

2 Laporan 0,08 0,08

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

12 Bulan Layanan

31,18 31,40


1 Layanan 7,5 10,15

Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan

69,74 69,93

*) Berdasarkan petikan Dipa BPH Migas Nomor SP DIPA-020.14.1.986960/2017

DIPA Awal tanggal 7 Desember 2016 (Belum termasuk Output Cadangan

sebesar Rp14.327.587.000)

**) Berdasarkan petikan Dipa BPH Migas Nomor SP DIPA-020.14.2.986960/2017

Revisi ke 02 tanggal 5 September 017(Belum termasuk Output

Cadangansebesar Rp4.025.247.000)


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH

Migas) tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

kinerja dengan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran.

Sesuai dengan Rencana Kinerja BPH Migas tahun 2017 terdapat 1 program

dan 3 kegiatan serta 3 Sasaran Strategis (Outcome). Secara ringkas sebagaian

besar Sasaran Strategis (Outcome) yang telah ditargetkan dapat dicapai,

namun demikian masih terdapat sebagian kecil Sasaran Strategis (Outcome)

yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2017 ini. Terhadap sasaran maupun

target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, BPH Migas

telah melakukan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa

mendatang.

Pada dasarnya proses monitoring, pengukuran dan evaluasi kinerja

dilakukan langsung oleh masing-masing unit kerja utama yang bertanggung

jawab atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Selanjutnya informasi

kinerja dari unit-unit kerja tersebut disampaikan kepada Sekretariat BPH Migas

untuk dievaluasi lebih lanjut sebelum diteruskan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.

Sekretariat BPH Migas menghimpun data dan informasi kinerja dari

Direktorat BBM dan Direktorat Gas Bumi yang merupakan satu kesatuan

sebagai bahan utama untuk penyusunan Laporan Kinerja BPH Migas. Melalui

proses ini diharapkan adanya upaya-upaya perbaikan kinerja masing-masing

unit Eselon II di lingkungan BPH Migas, sehingga target kinerja dapat tercapai

sebagaimana yang diharapkan. Setiap akhir tahun anggaran BPH Migas

melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam

dokumen penetapan kinerja yang ditandatangani Kepala BPH Migas dan

Menteri Enegi dan Sumber Daya Mineral.


Tabel 2. Pengukuran Kinerja BPH Migas Tahun 2017

Unit Organisasi : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% PROGRAM

ANGGARAN (Juta Rp)

PAGU REALI-SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tersedianya

Pengaturan

dan penetapan

serta

terlaksananya

pengawasan

penyediaan

dan

pendistribusia

n BBM di

seluruh

wilayah NKRI


3 Layanan

2 Layanan

66,66

Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

1.684,44 734,93 43,63


6 Layanan

6 Layanan

100 31.091,27 11.876,26 38,20


11 Layanan

11 Layanan

100 24.601,84 21.580,95 87,72


3 Layanan

3 Layanan

100

3.636,33

2.686,93 73,89


12 Layanan

12 Layanan

100

1.911,24

1.842,59 96,41

Pengaturan,

Penetapan

dan

Pengawasan

Usaha

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa

Pengaturan,

Penetapan dan

Pengawasan

Hak Khusus

Pengangkutan

dan Niaga Gas

Bumi Melalui

Pipa

2 SK 18 SK 900 3.671,10 3.326,77 90,62


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% PROGRAM

ANGGARAN (Juta Rp)

PAGU REALI-SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengaturan,

Penetapan

dan

Pengawasan

Usaha

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa


1 SK 0 SK 0 5.340,76 3.501,89 65,57


1 Tarif 3 Tarif 300

Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

2.009,64 1.761,06 87,63


2 Harga Gas

4 Harga Gas

200 1.948,23 1.796,98 92,24


1 Laporan

1 Laporan

100 5.291,07 5.043,81 95,33


12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100 1.834,48 900,65 49,10

Dukungan

manajemen

dan dukungan

pelaksanaan

tugas teknis

BPH Migas

Iuran Badan Usaha

900 Miliar

1.157 Miliar

128 8.299,69 7.672,28 92,44

Layanan Perencanaan

2 Laporan

2 Laporan

100 76,97 28,30 36,78


12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100 31.404,37 23.619,69 75,21


1 Layanan

1 Layanan

100 10.147,19 8.332,61 82,12

Layanan Perkantoran

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100 69.926,36 60.849,15 87,02


Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp206,9Miliar

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2017 : Rp155,55Miliar

3.2. Evaluasi Indikator Kinerja

BPH Migas secara keseluruhan terdapat 1 program dan 3 kegiatan serta 3

Sasaran Strategis (Outcome), beserta rangkaian Indikator Kinerja. Untuk

mendapatkan manfaat dari proses pengukuran dan evaluasi kinerja maka

terhadap ketepatan Indikator Kinerja telah dilakukan evaluasi sebagaimana

dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan bahwa :

A. IKU telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;

B. IKU telah cukup untuk mengukur kinerja;

C. Indikator kinerja yang digunakan (untuk mengukur pencapaian sasaran)

relevan dengan sasarannya.

Tabel 3. Pengukuran Pencapaian Sasaran

SASARAN

STRATEGIS

(OUTCOME)

INDIKATOR KINERJA

KRITERIA

RELE-

VAN

MEASUR-

ABLE

ORIEN-

TASI

HASIL

Tersedianya Pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI


√ √ √


√ √ √


√ √ √


√ √ √

Layanan Internal (Overhead) √ √ √


Pengaturan, Penetapan dan

Pengawasan Hak Khusus

Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi

Melalui Pipa

√ √ √


√ √ √


SASARAN

STRATEGIS

(OUTCOME)

INDIKATOR KINERJA

KRITERIA

RELE-

VAN

MEASUR-

ABLE

ORIEN-

TASI

HASIL


√ √ √


√ √ √


√ √ √


√ √ √

Dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis BPH Migas

Iuran Badan Usaha √ √ √

Perencanaan √ √ √


√ √ √

Internal (Overhead) √ √ √

Layanan Perkantoran √ √ √

3.3. Hasil Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Direktorat BBM sangat berkaitan dengan fungsi BPH

Migas yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan

pendistribusian BBM, yaitu :

a. Pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan

pendistribusian BBM penerbangan di Bandar Udara (Aviasi);

b. Pedoman penetapan wilayah distribusi niaga Jenis BBM Tertentu;

c. Penugasan Badan Usaha untuk penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM

Tertentu;

d. Kewajiban pendaftaran bagi Badan usaha yang melaksanakan kegiatan

usaha bahan bakar minyak;

e. Pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM;

f. Pedoman pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan

BBM serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha.


Dalam melakukan pengukuran kinerja Direktorat BBM, antara lain :

A. Pengaturan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM, meliputi :

- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor No.

08/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar

Minyak Tertentu Per Propinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 sebagaimana telah

diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas

Bumi Nomor 35/P3JBT/BPH MIGAS /KOM/2017;

- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor

09/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penyediaan dan Pendistribusian

Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kabupaten/Kota oleh PT

Pertamina (Persero) Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 36/P3JBT/BPH

MIGAS/KOM/2017;




AKR Corporindo Tbk Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan


MIGAS/KOM/2017;


07/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar

Minyak Tertentu Untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2017

sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir

Minyak Dan Gas Bumi Nomor 43/P3JBT/BPH MIGAS /KOM/2017;



Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia

(Persero) Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 44/P3JBT/BPH

MIGAS /KOM/2017;



Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk PT ASDP Indonesia Ferry


(Persero) Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan


MIGAS /KOM/2017;

- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor Nomor


Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Kapal Tol Laut Non PT Pelayaran

Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2017;



Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Kapal Perintis Non PT Pelayaran

Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan

Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor

45/P3JBT/BPH MIGAS /KOM/2017;



Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Kapal Penumpang Non PT

Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2017 sebagaimana telah diubah

dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Nomor 46/P3JBT/BPH MIGAS /KOM/2017;



Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Kapal Pelayaran Rakyat Tahun

2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan

Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 47/P3JBT/BPH MIGAS /KOM/2017;



Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Kapal Angkutan Sungai Danau

Dan Penyeberangan Non PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2017




B. Pelaksanaan Pengawasan oleh BPH Migas, meliputi :

- Pengawasan terhadap progress implementasi BBM Satu Harga;

- Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian JBT dan JBKP yang

dilaksanakan oleh Badan Usaha yang mendapat penugasan;

- Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Non PSO;

- Pengawasan supply-demand di rantai pasok BBM;

- Pengawasan supply-demand BBM pada hari besar;

- Pengawasan Terhadap Harga Jual Eceran BBM sesuai dengan Perpres Nomor

191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran

BBM;

- Monitoring dan inventarisasi wilayah penyediaan dan pendistribusian jenis BBM

minyak tanah terkait dengan pelaksanaan program konversi minyak tanah ke

LPG 3 kg.

C. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Terkait, meliputi :

- Pengawasan penyalahgunaan pendistribusian BBM;

- Pengawasan, penyelidikan, dan keterangan ahli terhadap tindak pidana

penyalahgunaan BBM;

- Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan

dalam penyediaan dan pendistribusian BBM

D. Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi, meliputi:

- Penerbitan Nomor Registrasi Usaha (NRU) kepada 67 Badan Usaha;

- Publikasi Data BBM Melalui Website BPH Migas;

- Memberikan masukan atau tanggapan atas Draft Peraturan Menteri ESDM

terkait Cadangan Operasional Badan Usaha;

- Monitoring fasilitas penyimpanan Badan Usaha.

Direktorat Gas Bumi mempunyai program strategis yaitu melaksanakan

pengaturan, penetapan dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan Gas

Bumi melalui pipa dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur

jaringan pipa Gas Bumi dan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Dalam Penetapan Kinerja Direktorat Gas Bumi Tahun 2017 terdapat 1 (satu)

Sasaran Strategis yaitu Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Usaha

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Proses monitoring, pengukuran dan evaluasi

kinerja dilakukan langsung oleh masing-masing Subdirektorat di lingkungan


Direktorat Gas Bumi BPH Migasyang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran

dan program/kegiatan

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPH Migas adalah penarikan

iuran dari Badan Usaha, iuran ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP). Pada tahun anggaran 2017 penerimaan iuran dari Badan Usaha mengalami

kenaikan dengan nilai yang sangat baik mencapai 128% dari target yang

direncanakan. Rencana penerimaan iuran padatahun 2017 ditetapkan sebesar

Rp900Miliar dan realisasi penerimaan iuran tahun 2017 sebesar Rp1.157Miliar.Hal

ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah Badan Usaha yang melaksanakan

kegiatan usaha hilir migas dan telah membayar iuran pada tahun 2017 serta hasil

rekonsiliasi final tahun sebelumnya yang dibayar oleh Badan Usaha.

Penjelasan mengenai pengukuran kinerja masing-masing Direktorat dan

Sekretariat yang ada di BPH Migas dijabarkan sebagai berikut:

3.3.1 Direktorat Bahan Bakar Minyak

Pencapaian kinerja Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas tahun 2017

dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

masing-masing indikator kinerja. Sesuai dengan Rencana Kinerja Direktorat Bahan

Bakar Minyak BPH Migas tahun 2017 terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu)

kegiatan serta 1 (satu) sasaran strategis. Secara umum sasaran strategis yang

dijabarkan dalam indikator kinerja dapat dicapai, namun demikian masih terdapat

beberapa hal yang perlu disempurnakan dari pencapaian target sasaran strategis ini.

Terhadap sasaran strategisdalam indikator kinerja yang perlu disempurnakan,

Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas akan melakukan evaluasi agar terdapat

perbaikan program di tahun berikutnya.

Pada dasarnya proses monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan langsung

oleh masing-masing Subdirektorat di lingkungan Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH

Migas yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan.

Melalui proses ini diharapkan adanya upaya-upaya perbaikan kinerja masing-masing

Subdirektorat di lingkunganDirektoratBahan Bakar Minyak BPH Migas, sehingga

target kinerja dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.


1. Layanan Pengaturan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Realisasi anggaran sebesar 43,63% dikarenakan pada indikator kinerja

Layanan Pengaturan atas penyediaan dan pendistribusian BBM terdapat kegiatan

Jasa Konsultansi yaitu Melakukan Evaluasi Peraturan/Juklak/Juknis/SOP Bidang

Penyediaan dan Pendistribusian BBM, karena kegiatan telah diusulkan P2K namun

tidak dilaksanakan. Selain itu, kegiatan Melakukan Koordinasi Penyiapan

Pengaturan Pengelolaan dan Pengawasan Cadangan BBM Nasional yang

mengalami realisasi cukup rendah dimana belum diaturnya kebijakan Cadangan

BBM Nasional oleh Pemerintah (Menteri ESDM) sesuai ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas

Bumi.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat terlihat bahwa realisasi laporan

kegiatan untuk Layanan Pengaturan atas penyediaan dan pendistribusian BBM

belum memenuhi target dan mencapai 66,66%. Pencapaian ini didukung dengan

kinerja pelaksanaan kegiatan :

a. Menyusun/ Merevisi Peraturan yang Terkait dengan Pengaturan dan

Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM;

b. Melakukan Koordinasi Penyiapan Pengaturan Pengelolaan dan Pengawasan

Cadangan BBM Nasional;

c. Melakukan Evaluasi Peraturan/Juklak/Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan

Pendistribusian BBM, kegiatan ini tidak dapat terlaksana.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISAS

I % PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

PAGU REALI

SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tersedianya

Pengaturan dan

Penetapan serta

Terlaksananya

Pengawasan

Penyediaan dan

Pendistribusian

BBM di Seluruh

Wilayah NKRI

Layanan

Pengaturan

atas

Penyediaan

dan

pendistribusi

an BBM

3

Layanan

2

Layanan

66,66 Pengaturan dan

Pengawasan

Penyediaan

dan

Pendistribusian

BBM dan

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa

1.684,44 734,93 43,63


Untuk kegiatan Menyusun/ Merevisi Peraturan yang Terkait dengan Pengaturan

dan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM maka telah dilakukan

penyusunan Laporan kegiatan dan evaluasi Peraturan/ Juklak/ Juknis/ SOP Bidang

Penyediaan dan Pendistribusian BBM pada tahun 2017 dengan ringkasan keluaran

sebagai berikut :

1. Penyusunan Perubahan Peraturan BPH Migas No. 5 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi dari SKPD Untuk Pembelian BBM

Jenis Tertentu. Perubahan yang dilakukan terkait dengan perubahan

pemberlakuan jenis BBM yang memerlukan rekomendasi SKPD serta

pelimpahan wewenang penerbitan rekomendasi tersebut dari pemerintah

kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud UU RI

No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Penyusunan rancangan perubahan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015

Tentang Penyaluran Jenis BBM tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan

di Wilayah Yang Belum Terdapat Penyalur (Sub Penyalur) dan Penyusunan

SOP pelaksanaannya.

3. Penerbitan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 30/P3JBT/BPH

MIGAS/KOM/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala BPH Migas

Nomor 23//P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2016 tentang Penugasan Badan Usaha

untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar

Minyak Tertentu tahun 2017 dan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor

31/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan

Kepala BPH Migas Nomor 22//P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2016 tentang

Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan

Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tahun 2017,

untuk menindaklanjuti ketentuan pasal ayat (2) Peraturan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 tahun 2016 maka melalui Perubahan

keputusan Kepala BPH Migas tersebut maka telah dilakukan penugasan

Badan Usaha pelaksana penugasan untuk melakukan penyediaan dan

pendistribusian BBM pada Lokasi Tertentu melalui pembangunan penyalur

baru dalam rangka percepatan penerapan BBM Satu Harga. Penugasan ini

diberikan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk yang


sebelumnya telah melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian

Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan tahun 2017.

Selain melakukan penyusunan Peraturan/ Juklak/ Juknis/SOP Bidang

Penyediaan dan Pendistribusian BBM, pada tahun 2017 telah dilakukan pula

kegiatan Supervisi Implementasi Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun

2015 terkait dengan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus

Penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Kegiatan tersebut

didasarkan pada Undang Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 46 ayat (2), Fungsi Badan Pengatur melakukan pengaturan agar ketersediaan

dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat

terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan

pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Untuk menanggulangi permasalahan

tersebut BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun

2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus

Penugasan pada Daerah yang belum Terdapat Penyalur (sub penyalur). Latar

belakang penyusunan peraturan ini berawal dari tersebarnya masyarakat di daerah

terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan sedangkan jarak dengan titik serah

berupa Penyalur yang jumlahnya terbatas dan sebagian besar berada di kota-kota

besar (skala keekonomian) dan jaraknya cukup jauh menjangkau masyarakat yang

bermukim di daerah pedalaman/pelosok yang juga memerlukan BBM untuk

melakukan kegiatannya sehari-hari. Sehingga diperlukan unit/entitas yang

menjembatani distribusi BBM dari Penyalur ke masyarakat di pedalaman tersebut.

Ditengah kondisi tersebut, kegiatan penyaluran BBM terutama Jenis BBM Tertentu

(JBT) telah dilakukan oleh sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan jual-beli

BBM sedangkan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan. Sub penyalur merupakan perwakilan konsumen pengguna yang mewakili

kelompok konsumen pengguna mengambil BBM di penyalur dengan system titip beli,

sehingga ada tambahan ongkos angkut yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

sehingga dapat membuat harga BBM menjadi terjangkau.

Pada tahun 2016, BPH Migas telah melakukan uji coba implementasi sub

penyalur di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan sebagai daerah

percontohan sub penyalur. Saat ini telah terbangun Sub Penyalur di Kabupaten

Kepulauan Selayar yang memenuhi baik syarat teknis maupun syarat safety. Sub


Penyalur yang menjadi percontohan ini telah diresmikan pada tanggal 24 Agustus

2016 dan dapat menjadi contoh Kabupaten/Kota yang ada di seluruh wilayah NKRI

apabila ingin melakukan penunjukan sub penyalur (perwakilan konsumen) di

daerahnya.

Dengan terbangunnya sub penyalur di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka

banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengetahui hal tersebut selanjutnya

menginginkan agar di daerahnya terbangun sub penyalur dengan alasan masih sulit

dan mahalnya BBM di wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Oleh karena itu pada

tanggal 3 sd 4 November 2016 BPH Migas mengundang Pemerintah

Kabupaten/Kota di 15 Provinsi dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai

sub penyalur agar penunjukan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak

menyimpang dari Peraturan yang berlaku.

Selain itu dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM dan menekan harga BBM

di wilayah transmigrasi untuk konsumen pengguna usaha pertanian dan usaha

perikanan, maka BPH Migas bekerjasama dengan Kementerian Transmigrasi,

Kementerian Pertanian dan Kementerian Perikanan melalui implementasi sub

penyalur di wilayah transmigrasi pada tahun 2017. Pada tahap pertama, wilayah

transmigrasi yang akan menjadi percontohan adalah wilayah transmigrasi di

Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan wilayah transmigrasi di

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya implementasi sub

penyalur di wilayah transmigrasi diharapkan dapat menjamin ketersediaan BBM di

wilayah transmigrasi dengan harga yang wajar sehingga mendorong perekonomian

di wilayah tersebut.

Pada tahun 2017, telah dilakukan supervisi kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota terhadap implementasi sub penyalur di 16 (enam belas) provinsi

dari target 15 (lima belas) provinsi, yang terdiri dari provinsi Sumatera Utara,

Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat,

Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo,

Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

Selain itu dalam rangka penyebarluasan informasi dan pengetahuan terkait

dengan sub penyalur kepada masyarakat, maka pada tahun 2017 telah dilakukan

sosialisasi terkait implementasi sub penyalur di 13 (tiga belas) lokasi yaitu di rincian


Samarinda (Kalimantan Timur), Manado (Sulawesi Utara), Makassar (Sulawesi

Selatan), Soppeng (Sulawesi Selatan), Makassar (Sulawesi Selatan), Pangkal

Pinang (Kep. Bangka Belitung), Singkawang (Kalimantan Barat), Biak (Papua),

Balikpapan (Kalimantan Timur), Jeneponto (Sulawesi Selatan), Tarakan (Kalimantan

Utara), Rote (Nusa Tenggara Timur), dan Gorontalo ( Gorontalo).

Selain penyusunan peraturan dan penerapan Sub Penyalur, pada tahun 2017

BPH Migas juga melakukan monitoring cadangan operasional Badan Usaha dalam

rangka menjaga ketahanan stok BBM. Untuk memudahkan Badan Pengatur dalam

memonitoring cadangan operasional Badan Usaha maka setiap Badan Usaha

pemegang izin usaha Penyimpanan dan pemegang izin usaha Niaga wajib

menyampaikan laporan kegiatannya kepada Badan Pengatur, hal ini sesuai dengan

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Badan Usaha Pemegang Izin

Usaha Penyimpanan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai

rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan usaha penyimpanan meliputi jenis,

jumlah dan/atau mutu komoditas yang disimpan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau

sewaktu – waktu diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur dan Pasal 45

Badan Usaha pemegang izin usaha niaga wajib menyampaikan laporan kepada

Menteri mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Niaga setiap bulan sekali atau

sewaktu – waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur.

Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan,

penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak salah satunya meliputi

menetapkan alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing – masing Badan

Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi cadangan Bahan Bakar Minyak

Nasional. Dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasannya, BPH

Migas belum memfokuskan pengawasan/monitoring mengenai cadangan

operasional Badan Usaha.

Kegiatan monitoring ini meliputi kegiatan inventarisasi data sekunder dan

pengecekan faslilitas di lapangan mengenai data lokasi, jumlah, jenis BBM dan

kapasitas penyimpanan secara sampling, dilakukan rapat koordinasi internal

dan/atau dengan stakeholder terkait. Kemudian dilakukan evaluasi dan analisa dari

terhadap ketahanan stock BBM Badan Usaha untuk dapat dijadikan informasi

sebagai masukan/bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan agar dapat


menjamin ketersediaan/ pasokan BBM apabila kondisi stok BBM dalam kondisi krisis

maupun kritis.

Output kegiatan selama periode pelaksanaan 1 Januari s.d 31 Desember 2017

adalah sebagai berikut:

a. Monitoring fasilitas penyimpanan Badan Usaha

Tabel 4

Fasilitas Penyimpanan per Provinsi

Provinsi Kapasitas

Penyimpanan (KL) %

Nanggroe Aceh Darussalam 240.179 2,9%

Sumatera Utara 257.013 3,1%

Sumatera Barat 138.583 1,7%

Riau 172.630 2,1%

Kepulauan Riau 1.161.419 14,1%

Jambi 20.779 0,3%

Bengkulu 20.264 0,2%

Sumatera Selatan 70.246 0,9%

Bangka Belitung 47.994 0,6%

Lampung 100.837 1,2%

Total Sumatera 2.229.945 27,0%

DKI Jakarta 742.830 9,0%

Jawa Barat 894.785 10,8%

Banten 1.067.733 12,9%

Jawa Tengah 553.706 6,7%

DI Yogyakarta 100.978 1,2%

Jawa Timur 829.089 10,0%

Bali 221.372 2,7%

Total Jawa & Bali 4.410.493 53,5%

Nusa Tenggara Barat 52.122 0,6%

Nusa Tenggara Timur 65.210 0,8%

Total NTB & NTT 117.332 1,4%

Kalimantan Barat 118.667 1,4%


Provinsi Kapasitas

Penyimpanan (KL) %

Kalimantan Selatan 228.679 2,8%

Kalimantan Tengah 38.298 0,5%

Kalimantan Timur 322.751 3,9%

Kalimantan Utara 23.183 0,3%

Total Kalimantan 731.577 8,9%

Gorontalo 13.574 0,2%

Sulawesi Barat - 0,0%

Sulawesi Selatan 133.898 1,6%

Sulawesi Tengah 47.304 0,6%

Sulawesi Tenggara 147.387 1,8%

Sulawesi Utara 76.126 0,9%

Total Sulawesi 418.289 5,1%

Maluku 191.703 2,3%

Maluku Utara 22.676 0,3%

Papua 86.235 1,0%

Papua Barat 41.563 0,5%

Total Maluku & Papua 342.177 4,1%

Total 8.249.813 100,0%

b. Peta Sebaran Fasilitas Penyimpanan Badan Usaha

Gambar 6. Fasilitas penyimpanan BBM per Provinsi


c. Analisis Kondisi Stok

Kondisi Stok BBM PT Pertamina (persero) pada tanggal 31 Desember 2017,

kondisi normal (BBM jenis Premium: 30,2 hari; Solar: 18,2 hari; Pertamax: 18,7 hari;

Pertalite: 21,1 hari; Pertamax Turbo: 27 hari; Pertamina Dex: 23,3 hari; Dexlite: 18,2

hari; Kerosene: 50,9 hari; Avtur 27,2 hari). Secara Umum/Nasional proses

penyaluran BBM berjalan normal. Untuk secara lebih rinci stok BBM dapat

disampaikan sebagai berikut :

Tabel 5

Stok BBM PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2017

NO PRODUK STOCK DOT

COVERAGE DAYS

(KL) (KL/Hari) (HARI)

1 Premium 866.088 28.673 30,2

2 Solar/Bio 1.292.862 71.154 18,2

3 Pertamax 323.424 17.264 18,7

4 Pertalite 1.000.877 47.341 21,1

5 Pertamax Turbo 24.864 921 27

6 Pertamina Dex 19.287 828 23,3

7 Dexlite 24.184 1.331 18,2

8 Kerosene 91.238 1.793 50,9

9 Avtur 428.281 15.738 27,2

Kondisi Stok BBM PT AKR Corporindo Tbk pada tanggal 31 Desember 2017

dengan ketahanan stok BBM (Akra 92: 167 hari dan Akra Sol: 30 hari) dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 6

Stok BBM PT AKR Corporindo Tbk per 31 Desember 2017

NO PRODUK STOCK DOT

COVERAGE DAYS

(KL) (KL/Hari) (HARI)

1 Akra 92 8.354 50 167

2 Akra Sol 105.004 3.517 30


Berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

salah satu tugas Badan pengatur adalah melakukan pengaturan mengenai

Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional, hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan

Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,

bahwa BPH Migas melakukan pengaturan atas pelaksanaan penyediaan dan

pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang diselenggarakan oleh Badan Usaha

dengan menetapkan alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing

Badan Usaha sesuai dengan izin usaha untuk memenuhi cadangan Bahan Bakar

Minyak. Pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2004 dijelaskan, bahwa

Menteri menetapkan kebijakan mengenai jumlah dan jenis Cadangan Bahan Bakar

Minyak Nasional, kemudian Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dari masing-

masing Badan Usaha diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Saat ini cadangan Bahan Bakar Minyak yang ada masih bergantung pada stok

operasional Badan Usaha, untuk itu sudah saatnya Pemerintah memiliki Cadangan

Bahan Bakar Minyak Nasional untuk mengatasi gangguan pasokan Bahan Bakar

Minyak. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kewajiban penyediaan

Cadangan BBM Nasional adalah dengan meningkatkan kemampuan cadangan

operasional Badan Usaha. Namun belum semua Badan Usaha yang berniaga

memiliki cadangan operasional yang cukup dan tidak semua wilayah di NKRI

memiliki ketahanan stok BBM yang sama. Berdasarkan PP No 79 Tahun 2004

tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan bahwa Badan Usaha dan Industri

Penyedia Energi wajib menyediakan Cadangan Operasional yang mana akan diatur

lebih lanjut oleh Pemerintah. Saat ini Pemerintah c.q Direktorat Jenderal Minyak dan

Gas Bumi sedang menyusun peraturan terkait kewajiban kepemilikan fasilitas

penyimpanan minimum dan cadangan operasional Badan Usaha Niaga Umum

Bahan Bakar Minyak. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat

meningkatkan ketahanan stok BBM Badan Usaha yang nantinya akan meningkatkan

ketahanan stok BBM Nasional.

Sejalan dengan hal tersebut Badan Pengatur melalui Direktorat BBM telah

memberikan tanggapan atas surat dari Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas

Kementerian ESDM Nomor 3215/15/DMO/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang

permohonan masukan/tanggapan atas penyusunan Rancangan Peraturan Menteri


ESDM tentang Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minimum dan Cadangan

Operasional Badan Usaha Niaga Umum BBM sebagai berikut:

Tabel 7

Tanggapan atas Draft Peraturan Menteri ESDM terkait Cadangan Operasional Badan Usaha

N

No DRAFT PERMEN USULAN / MASUKAN

1 Pasal 1 ayat 3

Cadangan BBM Nasional adalah

jumlah tertentu BBM untuk mendukung

penyediaan BBM dalam negeri.

Untuk menjadi perhatian bahwa Cadangan

BBM Nasional tidak disinggung/dibahas di dalam

draft peraturan, apabila tidak terdapat pasal

pembahasan terkait Cadangan BBM Nasional

yang berkorelasi dengan Cadangan Operasional,

ketentuan ini dapat dihilangkan.

2 Pasal 1 ayat 4

Cadangan Operasional BBM

adalah jumlah tertentu BBM yang harus

disediakan oleh Badan Usaha Pemegang

Izin Usaha Niaga Umum BBM yang siap

disalurkan kepada konsumen meliputi

stok pada titik kilang, depo dan fasilitas

penyimpanan retail untuk memenuhi

kebutuhan BBM di wilayah jaringan

distribusi niaganya.

Pasal 1 ayat 4

Cadangan Operasional BBM adalah jumlah

tertentu BBM yang harus disediakan oleh Badan

Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum BBM

yang siap disalurkan kepada konsumen meliputi

stok pada titik kilang, depo Terminal BBM dan

fasilitas penyimpanan retail untuk memenuhi

kebutuhan BBM di wilayah jaringan distribusi

niaganya.

Penjelasan :

1. Stok pada titik kilang belum merupakan hak milik/penguasaan Badan Usaha Niaga Umum

2. Istilah Depo sebaiknya diganti dengan istilah Terminal BBM/Depot sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

3 Pasal 4 ayat 3

Pemenuhan penyediaan Cadangan

Operasional BBM sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh

Badan Usaha Niaga Umum BBM untuk

30 (tiga puluh) hari

Pasal 4 ayat 3

Pemenuhan penyediaan Cadangan

Operasional BBM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan oleh

Badan Usaha Niaga Umum BBM untuk 30 (tiga

puluh) hari

4 Pasal 8 ayat 1

Badan Pengatur melakukan

evaluasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan penyediaan Cadangan

Operasional BBM

Pasal 8 ayat 1

Badan Pengatur melakukan

pengaturan,evaluasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan penyediaan Cadangan Operasional

BBM

5 Pasal 8 ayat 2 Pasal 8 ayat 2


N

No DRAFT PERMEN USULAN / MASUKAN

Ketentuan pelaksanaan evaluasi

dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh

Badan Pengatur

Ketentuan pelaksanaan pengaturan,

evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Badan

Pengatur

6 Pasal 9 ayat (1)

Badan Usaha Niaga Umum BBM

wajib melaporkan pelaksanaan

penyediaan Cadangan Operasional BBM

kepada Badan Pengatur dan Direktur

Jenderal setiap bulan sekali atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9 ayat (1)

Badan Usaha Niaga Umum BBM wajib

melaporkan pelaksanaan penyediaan Cadangan

Operasional BBM kepada Badan Pengatur secara

harian dan Direktur Jenderal setiap bulan sekali

atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

7 Pasal 9 ayat (2)

Badan Pengatur melaporkan

pelaksanaan penyediaan Cdangan

Operasional BBM kepada Menteri setiap

3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan

Pasal 9 ayat (2)

Badan Pengatur melaporkan pelaksanaan

penyediaan Cadangan Operasional BBM kepada

Presiden melalui Menteri setiap 3 (tiga) bulan

sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

8 Pasal 10 terdiri dari 3 ayat Ditambahkan pasal 10 ayat (1) sebelum

ayat (1) yang semula, sehingga keseluruhan

Pasal 10 menjadi 4 ayat, dengan ayat (1) menjadi:

Pasal 10 ayat (1)

Badan Pengatur memberikan teguran

tertulis kepada Badan Usaha Niaga Umum

BBM yang tidak melaksanakan kewajiban

penyediaan Cadangan Operasional BBM

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Menteri ini.

Selanjutnya, dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan pengaturan,

pengelolaan dan pengawasan Cadangan BBM Nasional, Direktorat BBM juga telah

membuat draft peraturan Cadangan BBM yang menjadi payung hukum pelaksanaan

penyediaan Cadangan BBM Nasional oleh Pemerintah dan Badan Usaha. Pokok-

pokok bab di dalam peraturan tersebut sebagai berikut:

❖ BAB I Ketentuan Umum. Berisi tentang definisi dan arti umum yang

terkandung dalam draft Peraturan;

❖ BAB II Jenis dan Jumlah Cadangan BBM Nasional. Berisi tentang pengaturan

jumlah dan jenis cadangan BBM Nasional;


❖ BAB III Penugasan Penyediaan Cadangan BBM Nasional. Berisi tentang

pengaturan terhadap penyediaan Cadangan BBM Nasional;

❖ BAB IV Standar dan Mutu. Berisi tentang standar dan mutu BBM yang akan

disediakan dan didistribusikan untuk keperluan CadanganBBM Nasional;

❖ BAB V Penentuan Alokasi Cadangan BBM Nasional. Berisi tentang

pengaturan terkait alokasi Cadangan BBM Nasional kepada masing-masing

Badan Usaha;

❖ BAB VI Mekanisme Penugasan Badan Usaha Pelaksana

PenyediaanCadangan BBM Nasional. Berisi tentang mekanisme penugasan

terhadap masing-masing badan usaha penyediaan cadangan BBM Nasional;

❖ BAB VII Kelangkaan Bahan Bakar Minyak. Berisi kriteria tentang kelangkaan

bahan bakar minyak dan uraian terhadap indikasi terjadinya kelangkaan

Bahan Bakar Minyak;

❖ BAB VIII Penggunaan Cadangan BBM Nasional. Berisi tentang pengaturan

penggunaan Cadangan BBM Nasional;

❖ BAB IX Pembiayaan Cadangan BBM Nasional. Berisi tentang ketentuan biaya

yang dikenakan terhadap penyediaan cadangan BBM Nasional

❖ BAB X Pelaporan dan pengawasan Cadangan BBM Nasional.Berisi tentang

tata carapelaporan dan pengawasan terhadap penyediaan dan

pendistribusian cadangan BBM Nasional

❖ BAB XI Sanksi. Berisi sanksi Badan Usaha terkait pelanggaran terhadap

penyediaan dan pendistribusian Cadangan BBM Nasional.


Berikut adalah proyeksi kebutuhan Cadangan BBM Nasional.

1. Proyeksi Kebutuhan Cadangan BBM

Gambar 7. Proyeksi Kebutuhan Cadangan BBM s.d Tahun 2030 berdasarkan Usual

Consumption Trend

Dalam skenario perhitungan kebutuhan Cadangan BBM dalam negeri

berdasarkan trend pertumbuhan konsumsi BBM diperoleh informasi bahwa

kebutuhan konsumsi BBM (demand) sampai dengan tahun 2030 menunjukkan trend

kenaikan yang signifikan sedangkan kebutuhan pasokan BBM (supply) yang

merupakan produksi kilang dalam negeri relatif stabil/konstan sehingga permintaan

kebutuhan BBM dalam negeri lebih tinggi daripada produksi dalam negeri maka

terjadi selisih (GAP) yang cukup besar. Dengan asumsi tidak ada diversifikasi sampai

dengan tahun 2030 dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5.3 % per tahun (asumsi

makro ekonomi moderat) maka untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri

masih harus dilakukan impor baik dalam bentuk Crude Oil maupun BBM. Besarnya

angka impor itu sendiri diakibatkan oleh terbatasnya kapasitas kilang dalam negeri.


Gambar 8. Proyeksi Kebutuhan Cadangan BBM s.d Tahun 2030 berdasarkan 20%

Energy Mixed

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 dan diperbaharui Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional telah

dirumuskan mengenai bauran energi di tahun 2025 dan 2050 yang mengurangi

konsumsi energi fosil dan menggantinya dengan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dalam skenario perhitungan kebutuhan Cadangan BBM dalam negeri dengan

memperhatikan bauran energi final untuk sektor minyak bumi (BBM) ditargetkan

menurun sampai dengan 25 % di tahun 2025 dan menjadi kurang dari 20 % di tahun

2050.


Gambar 9. Proyeksi Kebutuhan Cadangan BBM s.d Tahun 2030 berdasarkan

Skenario RDMP PT Pertamina

Perhitungan kebutuhan Cadangan BBM Nasional dengan mempertimbangkan

Refinery Development Master Plan (RDMP) PT Pertamina (Persero) ditargetkan

produksi kilang dalam negeri di tahun 2025 meningkat menjadi 1.52 MBPD sehingga

kebutuhan konsumsi BBM dalam negeri dapat tercukupi meskipun masih diperlukan

impor baik dalam bentuk Crude Oil maupun BBM untuk menutupi kekurangan

produksi dan permintaan kebutuhan konsumsi BBM dalam negeri.


Gambar 10. Proyeksi Kebutuhan Cadangan BBM s.d Tahun 2030 berdasarkan

Skenario Mandatory Reserve 30 days

Apabila terdapat Skenario Mandatory Reserves selama 30 hari maka besaran

ini akan menambah total kebutuhan BBM. Melihat perkembangan tersebut, Direktorat

BBM BPH Migas melakukan analisis kebutuhan tangki penyimpanan BBM di seluruh

wilayah Indonesia dengan berdasarkan throughput yang ada di Badan Usaha. Data

yang dihimpun diantaranya Data Penyaluran Harian (DOT) untuk jenis BBM

Gasoline, Gas Oil, dan Avtur. Data kapasitas tangki diperoleh dari laporan Badan

Usaha sampai dengan tahun 2017.

2. Layanan Perencanaan atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak (BBM)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TAR

G

E

T

REALI

SASI

% PROGRAM

ANGGARAN (Juta Rp)

PAGU REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tersedianya

Pengaturan dan

Penetapan serta

Terlaksananya

Pengawasan

Penyediaan dan

Pendistribusian

BBM di Seluruh

Wilayah NKRI

Layanan

Perencanaan

atas

Penyediaan

dan

Pendistribusia

n Bahan Bakar

Minyak (BBM)

6

Layan

an

6

Layanan

100 Pengaturan

dan

Pengawasan

Penyediaan

dan

Pendistribusian

BBM dan

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa

31.091,27 11.876,26 38,20


Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa realisasi terhadap target kinerja adalah

sebesar 100 %. Adapun realisasi anggaran sebesar 38,20% disebabkan oleh

terdapat sub kegiatan Sosialisasi Pengaturan terhadap implementasi Sub Penyalur

pada kegiatan Melakukan Supervisi Implementasi Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak Melalui Sub Penyalur (1929.051.002.207) yang merupakan Jasa Lainnya

yang tidak dapat dilaksanakan karena mengalami Gagal Lelang, dan selanjutnya

dilakukan revisi untuk dilakukan sebagian secara secara swakelola. Adapun kegiatan

Layanan Perencanaan atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak

(BBM) yang dilakukan terdiri dari:

1. Mempersiapkan Penugasan Badan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Jenis

BBM Tertentu (P3JBT) Tahun Berikutnya

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,

Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dimana Badan

Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi diberikan wewenang untuk memberikan

Penugasan Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) dan

Penugasan Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan

(P3JBKP) kepada Badan Usaha melalui proses penunjukan langsung dan/atau

seleksi. Untuk menindaklanjuti kewenangan tersebut, BPH Migas telah menerbitkan

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09 tahun 2015 tentang

Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus

Penugasan.

Dalam Proses Pemilihan Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan

Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) Tahun 2018 sampai dengan 2022, BPH

Migas telah mengundang 25 (dua puluh lima) Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha

Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah dan memiliki fasilitas

penyimpanan BBM, untuk menghadiri Penjelasan Konsep Penugasan dan Dokumen

P3JBT Tahun 2018 sampai dengan 2022 dan dihadiri 14 (empat belas) Badan

Usaha.

Dari 14 (empat belas) Badan Usaha yang hadir, 11 (sebelas) Badan Usaha

melakukan pengambilan Dokumen P3JBT Tahun 2018 sampai dengan 2022, yaitu

PT AKR Corporindo Tbk, PT Dinar Putra Mandiri, PT Humpuss Trading, PT


Kalimantan Sumber Energi, PT Kaltim Pumitra Sejati, PT Lingga Perdana, PT

Palaran Indah Lestari, PT Pertamina (Persero), PT Puma Energy Indonesia, PT Total

Oil Indonesia dan PT Tri Wahana Universal.

Dari 11 (sebelas) Badan Usaha yang mengambil Dokumen P3JBT Tahun 2018

sampai dengan 2022, terdapat 2 (dua) Badan Usaha yang mengikuti proses P3JBT

Tahun 2018 sampai dengan 2022, yaitu PT AKR Corporindo Tbk dengan melalui

proses Seleksi dan PT Pertamina (Persero) yang menyatakan kesanggupan untuk

menjadi Badan Usaha P3JBT Tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan melalui

proses Penunjukan Langsung.

Setelah melalui serangkaian proses penilaian dan evaluasi, melalui Sidang

Komite BPH Migas telah menetapkan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR

Corporindo Tbk sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan

Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022. Adapun

Kuota penugasan Tahun 2018 untuk kedua Badan Usaha tersebut sebagai berikut :

a) PT AKR Corporindo Tbk

Untuk JBT Minyak Solar (Gas Oil) sebesar 250.000 KL dengan penugasan di

seluruh wilayah Indonesia

b) PT Pertamina (Persero)

Untuk JBT sebesar 15.980.000 KL dengan penugasan di seluruh wilayah

Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

• Minyak Solar (Gas Oil) sebesar 14.370.000 KL.

• Minyak Solar (Gas Oil) yang dicadangkan sebesar 1.000.000 KL.

• Minyak Tanah (Kerosene) sebesar 610.000 KL.

Surat Keputusan Kepala BPH Migas untuk Penugasan P3JBT kepada kedua

Badan Usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor

32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang

Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan


Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai

dengan Tahun 2022; dan


33/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Kuota

Volume Penugasan dan Penyalur PT AKR Corporindo Tbk Untuk

Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak

Tertentu Tahun 2018.


38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang

Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan

Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai

dengan Tahun 2022;


39/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Kuota

Volume Penugasan dan Penyalur PT Pertamina (Persero) Untuk

Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak

Tertentu Tahun 2018.

Untuk pertama kalinya ditetapkan Penugasan dengan jangka waktu 5 tahun,

yang pada setiap tahunnya melalui Sidang Komite akan ditetapkan SK Kepala BPH

Migas tentang Kuota Volume Penugasan dan Penyalur JBT untuk PT Pertamina

(Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk. Tujuan dilakukannya penugasan selama 5

tahun adalah untuk memberikan ruang kepastian kepada Badan Usaha dalam

merencanakan pengembangan infrastruktur BBM (Fasilitas Pendistribusian, Fasilitas

Penyimpanan dan Penyalurnya), serta sebagai upaya untuk menimbulkan minat

Badan Usaha untuk mengikuti Proses Pemilihan Badan Usaha Pelaksana P3JBT,

sehingga Badan Usaha yang memiliki kemampuan teknis dan finansial diharapkan

dapat mengembangkan infrastruktur BBM nya pada daerah 3T (terdepan, terluar dan

tertinggal) guna mewujudkan jaminan ketersediaan BBM yang merata di seluruh

wilayah NKRI.


Tabel 8 Kuota Penugasan Badan Usaha Pelaksana Jenis BBM Tertentu untuk Tahun

2018

Jenis BBM Tertentu (JBT)

SK BPH Migas Nomor 33/P3JBT/BPH Migas/KOM/2017 dan SK BPH Migas Nomor

39/P3JBT/BPH Migas/KOM/2017

Kuota Volume

PT Pertamina (Persero)

Kuota Volume

PT AKR Corporindo Tbk

(KL/Tahun) (KL/Tahun)

Minyak Tanah 610.000 -

Minyak Solar 15.370.000 250.000

TOTAL 15.980.000 250.000

Adapun total volume Jenis BBM Tertentu yang harus disalurkan oleh Badan

Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu

Tahun 2018 sebesar 16.230.000 KL, dimana PT Pertamina (Persero) ditugaskan

untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu sebesar 15.980.000 atau sebesar 98,46%

dari kuota nasional JBT APBN 2018 sedangkan PT AKR Corporindo Tbk ditugaskan

volume sebesar 250.000 KL atau sebesar 1.54% dari kuota nasional dengan rincian

sebagai berikut.

Tabel 9 Perbandingan penugasan Kuota Volume JBT tahun 2018

Jenis BBM

Tertentu (JBT)

SK BPH Migas Nomor 33/P3JBT/BPH Migas/KOM/2017 dan SK BPH Migas Nomor 39/P3JBT/BPH Migas/KOM/2017

Kuota Volume

PT Pertamina (Persero)

Kuota Volume

PT AKR Corporindo Tbk

KUOTA VOLUME JBT NASIONAL

Kuota (KL) %kuota Kuota (KL) %kuota

Kuota Nasional (KL)

Minyak Tanah

610.000 100% - 0% 610.000

Minyak Solar

15.370.000 98,40% 250.000 1,6% 15.620.000

TOTAL 15.980.000 98,46% 250.000 1,54% 16.230.000


2. Mempersiapkan penugasan Badan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Jenis

BBM Khusus Penugasan (P3JBKP) Tahun berikutnya, yang telah dilaksanakan yaitu

proses penunjukan Badan Usaha Pelaksana Jenis BBM Khusus Penugasan;

Pada tahun 2017 ini sesuai dengan peraturan presiden 191 tahun 2014 tentang

Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,

dimana ditetapkan satu jenis BBM selain Jenis BBM Tertentu yaitu Jenis BBM

Khusus Penugasan. Adapun definisi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan

yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang

berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal

dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar

Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu

(spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan

subsidi. Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di

wilayah penugasan. Wilayah penugasan JBKP meliputi seluruh Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa

Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.

Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM

Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan

Pengatur.

Untuk tahun 2017, BPH Migas telah menugaskan PT Pertamina (Persero)

untuk menyediakan dan mendistribusikan Jenis BBM Khusus Penugasan jenis

bensin premium (Gasoline 88) pada wilayah penugasan yang ditetapkan melalui

Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 22/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2016Tentang

Penugasan PT Pertamina (Persero) untuk Melaksanakan Penyediaan dan

Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2017.

BPH Migas menetapkan alokasi volume Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus

Penugasan (JBKP) pada tahun 2017 untuk PT Pertamina (Persero) sebesar

12.500.000 KL.


Tabel 10 Badan Usaha Pelaksana Jenis BBM Khusus Penugasan tahun 2017

Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)

SK Penugasan BPH Migas Nomor 22/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2016

Alokasi Volume PT Pertamina (Persero) Tahun 2017

(KL/Tahun)

Bensin (Gasoline) RON minimum 88

12.500.000

Berbeda dengan penugasan sebelumnya, penugasanan berikutnya untuk

penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Khusus Penugasan adalah selama 5

tahun yaitu tahun 2018sampai dengan tahun 2022. Setelah melalui evaluasi

kemampuan teknis, finansial dan komersial sesuai dengan Peraturan BPH Migas

Nomor 9 tahun 2015 ditetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha

pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak

Khusus Penugasan untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang ditetapkan

melalui Surat Keputusan Nomor 40/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2017 Tentang

Penugasan PT Pertamina (Persero) untuk Melaksanakan Penyediaan dan

Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018 sampai

dengan Tahun 2022. Disamping itu juga ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala

BPH Migas Nomor 41/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Alokasi Volume

Penugasan dan Penyalur PT Pertamina (Persero) Untuk Melaksanakan Penyediaan

dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018

dengan volume penugasan Bensin (Gasoline) RON minimal 88 untuk tahun 2018

sebesar 7.500.000 KL (tujuh juta lima ratus ribu kiloliter).

Tabel 11 Badan Usaha Pelaksana Jenis BBM Khusus Penugasan tahun 2018

sampai dengan tahun 2022

Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)

SK Penugasan PT Pertamina (Persero) Nomor 40/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2017

SK Alokasi Volume Penugasan dan Penyalur PT Pertamina (Persero) Nomor 41/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2017

Alokasi Volume PT Pertamina (Persero) tahun 2018

(KL/Tahun)

Bensin (Gasoline) RON minimum 88

7.500.000


3. Koordinasi Pengumpulan Bahan dan Data di Kabupaten/ Kota untuk perhitungan

BBM Nasional.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,

Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dimana Badan

Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi juga diberikan tugas dan wewenang untuk

menetapkan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk setiap Kabupaten/Kota

diseluruh NKRI termasuk untuk konsumen pengguna dan konsumen pengguna

khusus.

Dalam rangka menetapkan kuota volume Jenis BBM Tertentu per

Kabupaten/Kota dan kuota volume JBT untuk tiap konsumen pengguna, telah

dilakukan rapat koordinasi membahas kebutuhan Jenis BBM Tertentu dengan

berbagai pihak terkait yaitu :

• Kementerian Agama untuk Konsumen Pengguna Pelayanan Umum;

• Kementerian Sosial untuk Konsumen Pengguna Pelayanan Umum;

• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil untuk Konsumen Pengguna Usaha Mikro;

• Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

untukKonsumen Pengguna Usaha Pertanian;

• Direktorat Jenderal Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan Kementerian Kelautan

dan Perikanan untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan;

• Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Budidaya Kementerian Kelautan dan

Perikanan untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan;

• Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk

Konsumen Pengguna Transportasi Angkutan Umum Berupa Kapal

BerbenderaIndonesia Untuk Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan;

• Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk

Konsumen Pengguna Transportasi Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis dan Sarana

Transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri

berupa angkutan umum penumpang;

• PT KAI (Persero) untuk Konsumen Pengguna Kereta Api;

• PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk Konsumen Pengguna Transportasi

Angkutan Umum Berupa Kapal BerbenderaIndonesia Untuk Angkutan Sungai,

Danau Dan Penyeberangan;


• PT Pelni (Persero) Transportasi Kapal Perintis dan Sarana Transportasi laut

berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan

umum penumpang;

• PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan

Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;

• PT AKR Corporindo Tbk. selaku Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan

Pendistribusian Jenis BBM Tertentu;

• Organisasi Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

(Gapasdap) untuk Konsumen Pengguna Transportasi Angkutan Umum Berupa

Kapal BerbenderaIndonesia Untuk Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.

Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan di beberapa wilayah antara lain yaitu

Kota Serang, Kab. Lombok Tengah, Kota Cirebon, Kota Banjarmasin, Kota Malang,

Cilacap, Jember, Tanjung Karang, Cilegon, dll. Dari hasil analisis dan verifikasi data

didapatkan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus

Penugasan yang selanjutnya ditetapkan dalam SK Kepala BPH Migas sebagai

berikut :

1. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor No.

08/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar


diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas

Bumi Nomor 35/P3JBT/BPH MIGAS /KOM/2017;




Pertamina (Persero) Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan


MIGAS/KOM/2017;




AKR Corporindo Tbk Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan



MIGAS/KOM/2017;



Minyak Tertentu Untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2017





Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia

(Persero) Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan


MIGAS /KOM/2017;



Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk PT ASDP Indonesia Ferry

(Persero) Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan


MIGAS /KOM/2017;

7. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor Nomor


Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Kapal Tol Laut Non PT Pelayaran

Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2017;



Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Kapal Perintis Non PT Pelayaran

Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan

Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor

45/P3JBT/BPH MIGAS /KOM/2017;



Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Kapal Penumpang Non PT

Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2017 sebagaimana telah diubah


dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Nomor 46/P3JBT/BPH MIGAS /KOM/2017;



Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Kapal Pelayaran Rakyat Tahun

2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan

Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 47/P3JBT/BPH MIGAS /KOM/2017;



Minyak Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Kapal Angkutan Sungai Danau

Dan Penyeberangan Non PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2017



Sesuaidengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi

No. 08/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar


diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Nomor 35/P3JBT/BPH MIGAS /KOM/2017, total alokasi volume Jenis BBM Tertentu

secara nasional sebesar 16.110.000 KL (enam belas juta seratus sepuluh ribu kilo

liter) dengan rincian Minyak Tanah sebesar 610.000 KL dan Minyak Solar sebesar

15.500.000 KL.Adapun rincian alokasi volume kuota Jenis BBM Tertentu per

konsumen pengguna untuk tahun 2017 sebagai berikut:

1) Alokasi volume kuota Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Tanah untuk konsumen

Pengguna Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Perikanan sebesar 610.000 KL;

2) Alokasi volume kuota Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar untuk konsumen

Pengguna Pelayanan Umum sebesar 6.270 KL;


Pengguna Usaha Mikro sebesar 19.784 KL;


Pengguna Usaha Pertanian 1.182.326 KL;


Pengguna Usaha Perikanan sebesar 3.121.950 KL;



Pengguna Transportasi sebesar 11.169.670 KL

Persentasi alokasi volume Jenis BBM Tertentu per konsumen pengguna tahun 2016

dapat dilihat dalam Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 11. Persentase alokasi volume Jenis BBM Tertentu per konsumen

pengguna

Selain menetapkan alokasi volume Jenis BBM Tertentu per Kabupaten/Kota

Tahun 2017 dan alokasi volume Jenis BBM Tertentu Konsumen pengguna sebagai

bagian dalam Kabupaten/Kota, BPH Migas juga menetapkan alokasi volume Jenis

BBM Tertentu untuk Konsumen Pengguna Khusus yang merupakan bagian dari

alokasi volume Konsumen Pengguna sesuai Peraturan Presiden nomor 191 tahun

2014. Adapun konsumen pengguna Khusus yang telah ditetapkan merupakan

bagian dari alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk konsumen pengguna

transportasi sebagai berikut:


Pengguna Transportasi khusus PT Kereta Api Indonesia sebesar 270.500 KL;


Pengguna Transportasi khusus PT Pelayaran Nasional Indonesia dengan rincian

sebagai berikut:

a. Kapal Penumpang sebesar 235.778 KL;

b. Kapal Tol Laut sebesar 10.587 KL;

c. Kapal Perintis dan Kapal Ternak sebesar 43.635 KL.


Pengguna Transportasi khusus PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebesar

235.000 KL;



Pengguna Transportasi khusus Kapal Penumpang Non PT Pelayaran Nasional

Indonesia sebesar 159.856 KL;


Pengguna Transportasi khusus Kapal Tol Laut Non PT Pelayaran Nasional



Pengguna Transportasi khusus Kapal Perintis Non PT Pelayaran Nasional



Pengguna Transportasi khusus Kapal Pelayaran Rakyat sebesar 12.694 KL;


Pengguna Transportasi khusus Kapal Angkutan Sungai Danau dan

Penyeberangan Non PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebesar 59.829 KL;

4. Melakukan Supervisi Implementasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Melalui Sub

Penyalur;

Kondisi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau

dengan kondisi geografis yang sulit, dimana hal ini mengakibatkan sulitnya dalam

mendistribusikan BBM serta tingginya ongkos/biaya distribusi BBM pada beberapa

wilayah terutama pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan daerah yang

belum terdapat penyalur. Tingginya biaya distribusi BBM tersebut mengakibatkan

masyarakat kesulitan memperoleh BBM dan apabila BBM tersebut ada namun

harganya cukup tinggi bila dibandingkan dengan harga yang ditetapkan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 46 ayat (2), dimana Fungsi Badan Pengatur melakukan pengaturan agar

ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan

Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Untuk menanggulangi

permasalahan tersebut BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor

06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis Bahan Bakar

Khusus Penugasan pada Daerah yang belum Terdapat Penyalur (sub penyalur).

Latar belakang penyusunan peraturan ini berawal dari tersebarnya masyarakat di

daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan sedangkan jarak dengan titik


serah berupa Penyalur yang jumlahnya terbatas dan sebagian besar berada di kota-

kota besar (skala keekonomian) dan jaraknya cukup jauh menjangkau masyarakat

yang bermukim di daerah pedalaman/pelosok/pulau kecil yang juga memerlukan

BBM untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Sehingga diperlukan unit penyaluran

yang menjembatani pendistribusian BBM dari Penyalur ke masyarakat yang tersebar

di daerah terpencil maupun pulau kecil tersebut. Ditengah kondisi tersebut, kegiatan

penyaluran BBM terutama Jenis BBM Tertentu (JBT) telah dilakukan oleh sebagian

masyarakat yang melakukan kegiatan jual-beli BBM sedangkan kegiatan tersebut

tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sub penyalur merupakan

perwakilan konsumen pengguna yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191

tahun 2014 dengan sistem titip beli sehingga dengan adanya perwakilan konsumen

(sub penyalur) dapat membuat harga BBM menjadi terjangkau. Penunjukan Sub

Penyalur (perwakilan konsumen pengguna) dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

selain itu pengawasan dan penetapan ongkos angkut titip beli ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2016, BPH Migas telah melakukan Pilot Project implementasi Sub

Penyalur di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan yang memiliki kondisi

wilayah geografis kepulauan sebagai percontohan sub penyalur dan telah terbangun

2 (dua) Sub Penyalur di Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut yang memenuhi baik

syarat teknis maupun syarat safety. Sub Penyalur yang menjadi percontohan ini telah

diresmikan pada tanggal 24 Agustus 2016 dan selanjutnya dapat menjadi contoh role

model bagi Kabupaten/Kota yang akan menerapkan sub penyalur di daerahnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM dan menekan harga BBM di wilayah

transmigrasi untuk konsumen pengguna usaha pertanian dan usaha perikanan,

maka BPH Migas bekerjasama dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian

Pertanian dan Kementerian Perikanan melalui implementasi sub penyalur di wilayah

transmigrasi pada tahun 2017. Dengan adanya implementasi sub penyalur di wilayah

transmigrasi diharapkan dapat menjamin ketersediaan BBM di wilayah transmigrasi

yang mengusung sector perikanan dan pertanian sebagai usaha perekonomiannya

dapat memperoleh BBM dengan harga yang wajar maka dapat mendorong

perekonomian di wilayah tersebut.


Selanjutnya pada bulan November 2016, Kementerian ESDM mengeluarkan

Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Percepatan Implementasi

Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus

Penugasan. Pada Peraturan Menteri tersebut disebutkan mengenai kewajiban

Badan Usaha penugasan P3JBT dan P3JBKP untuk membangun penyalur pada

lokasi tertentu sehingga masyarakat dapat memperoleh harga Jenis BBM Tertentu

(Minyak Solar Subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Bensin Premium)

dengan harga sesuai Peraturan Yang berlaku (BBM Satu Harga). Oleh karena itu

pada Bulan Januari 2017 BPH Migas mengundang rapat Kementerian ESDM dalam

rangka sinkronisasi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 dengan Peraturan

Menteri Nomor 36 Tahun 2016. BPH Migas sangat mendukung Peraturan Menteri

tersebut dan mendapat tugas untuk mengawal dan mengawasi implementasi BBM

Satu Harga sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 dengan cara

menugaskan dan mengawasi Badan Usaha yang mendapat penugasan untuk

menyalurkan Jenis BBM Tertentu maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (Baik PT

Pertamina (Persero) maupun PT AKR Corporindo, Tbk) untuk membangun penyalur

di Lokasi Tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka sinergi terutama daerah yang belum terdapat penyalur maka

dengan adanya Penyalur BBM Satu Harga di Lokasi Tertentu yang mengusung

Harga sesuai ketentuan dan Sub Penyalur (Perwakilan Konsumen Pengguna) di

wilayah yang belum termasuk Lokasi Tertentu untuk jaminan ketersediaan dan

kelancaran distribusi BBM maka diharapkan dapat meningkatkan jaminan

ketersediaan BBM dan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah NKRI dengan

harga sesuai ketentuan. Setelah BBM tersedia di wilayah yang belum terdapat

penyalur, diharapkan dapat menjadi pendorong pembangunan infrastruktur dan

perkembangan perekomomian maka selanjutnya sub penyalur dapat di tingkatkan

menjadi Penyalur (Sub penyalur dapat sebagai embrio dari Penyalur BBM) sehingga

BBM satu harga di wilayah tersebut dapat terwujud.


Gambar 12. Sinergi Penyalur Lokasi Tertentu dan Sub Penyalur untuk

mencapai BBM Satu Harga

Pada tahun 2017, dari target implementasi sebayak 15 provinsi maka BPH

Migas telah melakukan implementasi sub penyalur pada 16 Provinsi dengan rincian

progress implementasi sebagai berikut:

Tabel 12

Progres Implementasi Sub Penyalur BBM

Pada tahun 2017 ini, selain melakukan implementasi maka BPH Migas juga

melakukan Sosialisasi pengaturan terhadap implementasi Sub Penyalur dalam

rangka meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat konsumen pengguna

Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di 13 Kabupaten/Kota di 9


provinsi dengan rincian Samarinda (Kalimantan Timur), Manado (Sulawesi Utara),

Makassar (Sulawesi Selatan), Soppeng (Sulawesi Selatan), Makassar (Sulawesi

Selatan), Pangkal Pinang (Kep. Bangka Belitung), Singkawang (Kalimantan Barat),

Biak (Papua), Balikpapan (Kalimantan Timur), Jeneponto (Sulawesi Selatan),

Tarakan (Kalimantan Utara), Rote (Nusa Tenggara Timur), dan Gorontalo (

Gorontalo).

Gambar 12 Salah satu pelaksanaan Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur

BBM

3. Layanan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALI

SASI

% PROGRAM

ANGGARAN (Juta Rp)

PAGU REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tersedianya

Pengaturan

dan

Penetapan

serta

Terlaksananya

Pengawasan

Penyediaan

dan

Pendistribusia

n BBM di

Seluruh

Wilayah NKRI

Layanan

Pengawasan

atas

Penyediaan

dan

Pendistribusian

Bahan Bakar

Minyak

11

Layanan

11

Layanan

100 Pengaturan

dan

Pengawasan

Penyediaan

dan

Pendistribusi

an BBM dan

Pengangkuta

n Gas Bumi

Melalui Pipa

24.601,84 21.580,95 87,72



sebesar 100%. Pencapaian untuk kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan

kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM

Umum dan Jenis BBM Khusus Penugasan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha

Niaga BBM

BPH Migas menugaskan PT Pertamina untuk melaksanakan Penyediaan dan

Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (Jenis Bensin RON 88) tahun 2017

dengan total kuota nasional tahun 2017 sebesar 12,5 juta KL. Tabel berikut ini

menjelaskan rincian realisasi penyaluran JBKP tahun 2017.

Tabel 13 Realisasi Vs Kuota JBKP 2017

Premium (JBKP)

Alokasi Nasional

Realisasi s.d 31 Des 2017

% Real vs Alokasi

Nasional

Over/Under Sisa Alokasi

2017

% KL

A B A vs B (C) 100% - C A-C

PT Pertamina 12.500.000 7.030.630 56,25% 43,75% 5.469.370

TOTAL 12.500.000 7.030.630 56,25% 43,75% 5.469.370

Keterangan *): Realisasi s/d Desember 2017 (Jan-Sep 2017hasil verifikasi, Okt-Des 2017 laporan realisasi)

Berdasarkan Tabel 13 realisasi penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan

(JBKP) yang dilakukan oleh PTPertamina (Persero) tidak mencapai angka 100%

yaitu hanya 56,25% hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang beralih dari

jenis Bensin RON 88 ke jenis Bensin RON 90 atau 92 dengan disparitas harga yang

tidak berbeda signifikan.

Terlaksananya kegiatan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM

selain JBT juga dilaksanakan terhadap BBM Non PSO di tahun 2017 berupa

verifikasi realisasi volume penjualan BBM Non PSO meliputi realisasi volume

penjualan per Jenis BBM di wilayah pemasaran masing-masing Badan Usaha

pemegang Izin Usaha Niaga Umum, Niaga Terbatas dan Pengolahan yang

menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan melakukan kegiatan penyediaan dan

pendistribusian BBM/atau niaga BBM sebagai kelanjutan kegiatan usaha

pengolahannya. Sumber data yang digunakan adalah berkas/dokumen terkait

dengan kegiatan pembelian dan penjualan BBM yang dilakukan oleh Badan Usaha,


rekapitulasi realisasi volume penjualan BBM Non PSO dan total nilai penjualan per

bulan, realisasi volume penjualan BBM Non PSO per Kabupaten/ Kota dan per

sektor pengguna per bulan, rekapitulasi penyediaan (pembelian) BBM Non PSO,

data sarana fasilitas yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha sesuai yang tercantum

dalam surat undangan verifikasi. Berdasarkan data yang dimiliki oleh BPH Migas,

pada tahun 2017 terdapat total sekitar 178 Badan Usaha Pemegang Izin Usaha

Niaga. Dari 200 Badan Usaha (termasuk PT Pertamina (Persero)) yang diundang

untuk dilakukan verifikasi BBM Non PSO, yang melaporkan kegiatan usahanya

sekitar 122 Badan Usaha. Dari 122 Badan Usaha yang melaporkan kegiatan

usahanya, sebanyak 108 Badan Usaha yang memiliki volume penjualan selama

periode Triwulan I s.d Triwulan III 2017.

(*): Data bulan Januari-September 2017

Gambar 14. Grafik Jumlah Badan Usaha yang Memiliki Volume Penjualan

Gambar 14 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah

Badan usaha yang memiliki nilai penjualan BBM Non PSO sekitar 30% dibandingkan

dengan jumlah Badan Usaha yang memiliki nilai penjualan pada tahun 2016. Salah

satu penyebab peningkatan ini adalah adanya peningkatan kepatuhan Badan Usaha

Pemilik Izin Usaha Niaga BBM dalam melaporkan kegiatan usahanya.


(*) :Data bulan Januari-September 2017

Gambar 15. Volume Penjualan BBM Non PSO

Dari Gambar di atas terlihat bahwa realisasi volume penjualan BBM Non PSO

Badan Usaha termasuk PT Pertamina (Persero) tahun 2017 lebih kecil dibandingkan

dengan realisasi pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan data yang digunakan belum

mencakup data realisasi triwulan IV 2017. Jika data realisasi triwulan IV 2017 sudah

terhitung, maka realisasi 2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibanding

realisasi tahun 2016. Faktor utama Peningkatan tersebut karena BBM RON 88 telah

menjadi bagian NPSO untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali, sehingga akan

menambah secara signifikan dari total penjualan BBM NPSO. Penyebab lainnya

yaitu terkait disparitas harga selama tahun 2017 antara BBM PSO dengan BBM Non

PSO tidak berbeda signifikan. Realisasi penjualan BBM Non-PSO Januari-

September tahun 2017 mencapai 45,85 juta KL atau rata-rata sebesar 3,82 juta

KL/bulan. Sebanyak ±83,7 % pendistribusian BBM Non-PSO dilakukan oleh PT

Pertamina (Persero), sedangkan sisanya dilakukan oleh Badan Usaha lainnya,

dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 14 Komposisi Realisasi Penjualan BBM Non PSO Tahun 2017

Badan Usaha

Realisasi Penjualan BBM Non PSO Tahun 2017

(Jan - Sep)

Rata-Rata Realisasi Penjualan BBM Non

PSO Per Bulan

Juta KL % (Juta KL/Bulan)

PT Pertamina (Persero) 38,37 83,7% 3,20

Badan Usaha Lain 7,49 16,3% 0,62

Total BBM Non PSO 45,85 100,0% 3,82


Data pada tabel 14 merupakan data yang telah diverifikasi namun belum

mencakup data realisasi Triwulan IV 2017. Pada Gambar 3.11 di bawah ini, dapat

terlihat bahwa market share penjualan BBM Non Subsidi nasional selama tahun

2012 – 2017 didominasi oleh PT Pertamina (Persero) dengan rata-rata sebesar

76,2%.

(*) : Data bulan Januari - September 2017

Gambar 16. Grafik Komposisi Realisasi Penjualan BBM Non PSO Tahun 2012-

2017

Pada Gambar 3.11 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2012 – 2014 rata-

rata market share PT Pertamina (Persero) sebesar 68,8% dan selama periode tahun

2015 – 2017 rata-rata market share PT Pertamina (Persero) sebesar 83,7%. Dengan

demikian pada periode tahun 2015 – 2017 terdapat peningkatan persentase

penjualan untuk PT Pertamina (Persero) sebanyak 14,8% dibandingkan dengan

periode tahun 2012 – 2014. Hal ini terjadi karena sejak diterbitkannya Perpres No. 91

Tahun 2014 yang berdampak peralihan RON 88 menjadi BBM Non PSO untuk

wilayah Jawa, Madura dan Bali. Adapun persentase penjualan untuk Badan Usaha

selain PTPertamina (Persero) mengalami penurunan sebanyak ±1,6% dibandingkan

dengan tahun 2016. Namun persentase penjualan tersebut dimungkinkan masih

mengalami perubahan mengingat data penjualan yang digunakan belum mencakup

data triwulan IV 2017.

Sementara untuk komposisi per jenis BBM berdasarkan realisasi volume

Penjualan BBM Non PSO adalah sebagai berikut:


Gambar 17. Grafik Pie Chart Realisasi Penjualan BBM Non PSO Tahun 2017

(Berdasarkan Jenis BBM)

Berdasarkan Pie Chart di atas terlihat bahwa realisasi volume penjualan BBM

Non PSO yang terbesar adalah jenis BBM Minyak Solar CN 48 sebesar 31,6% diikuti

oleh Bensin RON 90 (22,4%) dan Bensin RON 88 (21,6%).

Pada saat verifikasi BBM Non PSO Triwulan I-III Tahun 2017, ditemukan hal-

hal antara lain sebagai berikut :

a. Terdapat Badan Usaha yang tidak dapat dihubungi.

b. Terdapatnya Laporan Badan Usaha yang masih harus diperbaiki.

c. Terdapatnya Badan Usaha yang dapat dihubungi namun tidak dapat hadir.

d. Terdapatnya Badan Usaha yang belum pernah diverifikasi.

e. Laporan volume penjualan BBM Badan Usaha sebagian besar dilaporkan pada

saat verifikasi.

f. Terdapat Badan Usaha yang izin usahanya Habis.

g. Terdapat Badan Usaha yang belum melakukan kegiatan niaga.

h. Terdapat Laporan penjualan dan laporan pembelian antar Badan Usaha yang

tidak sesuai.


Terhadap pelaksanaan kegiatan Pengawasan Badan Usaha Pemegang Izin

Usaha Niaga Umum dan Izin Usaha Niaga Terbatas, diusulkan hal-hal sebagai

berikut:

a. Terkait ketidaksesuaian pelaporan penyediaan dan penjualan BBM Non PSO

antar Badan Usaha, diusulkan untuk dilakukan uji petik.

b. Pengawasan ke lapangan agar dilakukan lebih intensif sehingga data yang

didapat menjadi lebih akurat (termasuk update data fasilitas).

c. Terhadap Badan Usaha yang tidak hadir maka diusulkan untuk diberikan surat

peringatan.

d. Penyampaikan laporan realisasi volume penjualan BBM Badan Usaha diusulkan

dilakukan setiap bulan melalui surat (hardcopy) dan email (softcopy).

2. Melakukan verifikasi volume Jenis BBM Tertentu

Dalam rangka pengawasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM

Tertentu, BPH Migas melakukankegiatan verifikasi volume Jenis BBM Tertentu.

Berikut adalah hasil kegiatan verifikasi volume Jenis BBM Tertentu tahun 2017. Pada

tahun 2017, realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) tidak melebihi kuota

APBN-P 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15 Realisasi Vs Kuota JBT 2017

Jenis BBM Kuota APBN-P

2017 Realisasi Jan -

31 Des 2017

% Realisasi vs Kuota

APBN-P2017

Volume Under / Over

Kuota APBNP 2017

Under / Over Kuota

APBNP 2017

KL KL % KL %

Minyak Tanah 610.000,000 527.253,000 86,43% 82.747,000 13,57%

Minyak Solar 15.500.000,000 14.491.678,500 93,49% 1.008.321,500 6,51%

Total 16.110.000,000 15.018.931,500 93,23% 1.091.068,500 6,77%

Berikut grafik yang menunjukkan realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu

Tahun 2017*).


Keterangan *): Jan-Nov 2017 Hasil verifikasi, Des 2017 Laporan Badan Usaha Gambar 18. Grafik Realisasi Penyaluran Jenis BBM Tertentu Tahun 2017*)

Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu

tahun 2017 sebesar 15,019 juta KL atau 93,23% dari kuota APBN-P sebesar 16,110

juta KL. Realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu tahun 2017 untuk Kerosene

(minyak tanah)berada di bawah kuota APBN-P sebesar 13,57%, dan realisasi

penyaluran Jenis BBM Tertentu tahun 2016 untuk Solar berada di bawah kuota

APBN-P sebesar 6,51%.Pada Gambar 3.12 dapat dilihat bahwa persentase realisasi

Minyak Tanah dibandingkan dengan kuota sebesar 86,43% sedangkan Minyak Solar

sebesar 93,49%.

BPH Migas menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk

untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (Minyak

Tanah, dan Minyak Solar) tahun 2017. PT Pertamina (Persero) memegang peran

terbesar dengan kuota sebesar 98,45% dari total kuota nasional APBN tahun 2017

sebesar 16,110 juta KL.

Kuota volume Jenis BBM Tertentu sesuai dengan APBN-P Tahun 2017 dan

Realisasi penjualan Jenis BBM Tertentu Periode Januari s.d Desember Tahun 2017

adalah sebagai berikut:


Tabel 16 Kuota dan Realisasi Volume Rata-rata Penyaluran JBT Tahun 2017

Jenis BBM Tertentu

Volume Berdasarkan Kuota APBN-P 2017

Realisasi Tahun 2017*) (Januari – Desember)*)

(Juta KL) Rata-Rata

(Juta KL/Bulan) (Juta KL)

Rata-Rata (Juta KL/Bulan)

Minyak Tanah 0,61 0,05 0,53 0,04

Minyak Solar 15,50 1,29 14,49 1,21

Total 16,11 1,34 15,02 1,25

Keterangan *):Realisasi Tahun 2017 (Jan-Nov 2017 hasil verifikasi, Des 2017 Laporan Badan Usaha)

Berdasarkan tabel 16 realisasi volume pendistribusian Jenis BBM Tertentu rata-

rata perbulan mulai Januari sampai dengan Desember 2017 yaitu sebesar ±1,25 juta

KL/Bulan. Realisasi tahun 2017 tidak melewati kuota APBN-P 2017 yang ditetapkan.

3. Melakukan Monitoring Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Dalam

Rangka Mengamankan Pasokan BBM Menghadapi Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

Pelaksanaan posko pemantauan penyediaan dan pendistribusian hari raya Idul

Fitri 1438 H/2017 berbeda dibanding posko pada tahun-tahun sebelumnya. Jika

pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan posko dilakukan secara mandiri oleh

BPH Migas dan hanya memantau sektor BBM, maka pada tahun 2017 pelaksanaan

posko dilakukan secara nasional antara unit-unit ESDM (BPH Migas, Badan Geologi,

Ditjen Ketenagalistrikan dan Ditjen Migas) serta Badan Usaha yang terdiri dari

PTPertamina (Persero), PTAKR Corporindo, TBK, PT PLN (Persero) dan PTPGN.

Pelaksanaan posko pada awalnya dijadwalkan untuk dilaksanakan pada periode

tanggal 10 Juni s.d 11 Juli 2017 namun terjadi perubahan jadwal menjadi 10 Juni s.d

8 Juli 2017 dimana tiap harinya terdiri dari 2 shift. Shift I bertugas dari pukul 08:00 s.d

15:00, sedangkan shift II bertugas dari pukul 15:00 s.d 21:00. Walaupun secara

jadwal tertulis pelaksanaan posko berakhir pukul 21:00 setiap harinya, namun pada

saat pelaksanaan rata-rata posko baru selesai pukul 24:00 setiap harinya.

Mengingat pelaksanaan posko melibatkan semua unit terkait, maka komposisi

petugas posko harian pun terdiri dari perwakilan masing-masing unit tersebut.

Selain posko pemantauan penyediaan dan pendistribusian hari raya Idul Fitri

1438 H/2017, pada tahun 2017 BPH Migas juga menjadi tuan rumah dalam

pelaksanaan posko pemantauan penyediaan dan pendistribusian menghadapi hari

raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Petugas posko terdiri dari perwakilan BPH


Migas, Badan Geologi, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Migas, Pusdatin ESDM serta

Badan Usaha yang terdiri dari PTPertamina (Persero), PTAKR Corporindo, TBK, PT

PLN (Persero), PTPGN, PTPertagas Niaga. Posko dilaksanakan pada tanggal 18

Desember 2017 – 08 Januari 2018 (H-7 sampai dengan H+14). Posko terdiri dari 2

shift, yaitu Shift I (pukul 09.00-14.00 WIB) dan Shift II (pukul 14.00-19.00

WIB).Output dari pelaksanaan posko harian berupa laporan yang terdiri dari 3

laporan, yaitu : Laporan detil posko nasional sektor ESDM, Laporan untuk Menteri

ESDM dan Eselon I serta Laporan posko BPH Migas.

Selain pelaksanaan posko, untuk melakukan pemantauan penyediaan dan

pendistribusian hari raya Idul Fitri 1438 H/Natal 2017, dilakukan pula monitoring

lapangan di wilayah-wilayah yang mayoritas merayakan Idul Fitri/Natal dan Daerah

wisata/rawan kemacetan. Pelaksanaan monitoring dibagi kedalam dua waktu

pelaksanaan, yaitu : monitoring Pra Hari Raya Idul Fitri/Natal dan monitoring pasca

Hari Raya Idul Fitri/Natal. Wilayah-wilayah yang dilakukan monitoring adalah Sebagai

berikut :

Tabel 17

Wilayah monitoring penyediaan dan pendistribusian Hari Raya

No Provinsi Wilayah Monitoring

1 Banten Anyer, Serang, ASDP Merak,Cilegon, Tangerang, Tangerang Selatan

2 Jawa Barat Bandung, Ciamis,Puncak, Bogor, Sukabumi, Pangandaran, Cirebon, Depok, Bekasi, Karawang, Subang, Majalengka, Sumedang, Purwakarta, Cikampek

3 Jawa Tengah Brebes, Tegal, Semarang, Solo, Pekalongan, Batang, Kendal, Ungaran, Salatiga, Kebumen, Cilacap, Banyumas, Boyolali

4 Sumatera Utara Medan, Toba, Brastagi

5 Bali Denpasar

6 Jawa Timur Surabaya, Malang, ASDP Ketapang, Sidoarjo, Ngawi, Nganjuk, Madiun, Tuban, Lamongan, Bojonegoro

7 Sumatera Selatan Palembang

8 Sumatera Barat Padang, Bukittinggi

9 Sulawesi Utara Manado

10 Sulawesi Selatan Makassar


No Provinsi Wilayah Monitoring

11 Lampung ASDP Bakauheni

12 Yogyakarta Yogyakarta

13 Papua Jayapura

4. Mengkoordinasikan dan pengawasan terhadap penyediaan,

pendistribusian dan harga jual eceran jenis tertentu, BBM khusus penugasan dan

Jenis BBM Umum di seluruh wilayah NKRI.

Sampai periode Triwulan IV tahun 2017, berdasarkan hasil uji petik lapangan

dan informasi masyarakat, secara umum harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan

Jenis BBM Khusus Penugasan di tingkat Penyalur Badan Usaha telah sesuai

dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 18 Harga jual eceran JBT dan JBKP 2017

Kategori Jenis BBM Harga (Rp)

JBT Minyak Solar/Bio Solar Rp5.150

JBKP Premium Rp6.450

Sedangkan rata-rata harga jual eceran untuk Jenis BBM Umum selama periode

TW I sampai TW III 2017 sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.13. Harga rata-

rata tersebutdiperoleh dari laporan Badan usaha yang telah mengikuti verifikasi pada

saat periode TW I sampai TW III 2017.


Gambar 19. Rata-rata Harga Jual Eceran JBU Januari – September 2017

5. Melakukan koordinasi dan monitoring penyediaan Bahan Bakar Minyak

Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM di

Indonesia

Untuk memenuhi permintaan BBM dalam Negeri yang setiap tahunnya

mengalami kenaikan, penyediaan Kilang dalam Negeri tidak cukup memenuhi

permintaan tersebut sehingga Badan Usaha melakukan penyediaan Impor untuk

memenuhi kebutuhan tersebut.Penyediaan impor diperoleh Badan Usaha dari

Singapura, China, Korea dan lain-lain.

Berikut data penyediaan Impor BBM Non PSO dari Badan Usaha Non PT

Pertamina (Persero) yang diperoleh dari hasil verifikasi Non PSO dari Triwulan I

tahun 2017 hingga Triwulan III tahun 2017:


Gambar 20. Penyediaan BBM Impor Badan Usaha Non PSO Tahun 2017

Gambar diatas merupakan grafik volume penyediaan impor Badan Usaha Non

PT Pertamina (Persero) gabungan semua jenis BBM. Berikut adalah rincian volume

penyediaan impor Badan Usaha Non PTPertamina (Persero) untuk masing-masing

jenis BBM.

Tabel 19

Harga jual eceran JBT dan JBKP 2017

Jenis BBM Volume (Liter)

MINYAK SOLAR (HSD/MGO/GAS OIL) CN 48 776.207.552

HSD 499.943.950

Minyak Solar 378.868.196

MFO 380 273.702.771

GASOLINE RON 92 148.128.871

MINYAK SOLAR (HSD/MGO/GAS OIL) CN > 48 124.151.351

GASOLINE RON 95 56.261.749

MINYAK BAKAR (MFO/FO 180) 49.433.869

MINYAK BAKAR 32.410.491

MINYAK DIESEL 22.744.113

HSD LSGO 16.156.063

IDO 7.677.956

RON 92 7.372.470

RON 95 1.369.128

AVGAS 112.896

RON 101,6 4.500

RON 101,7 1.500

Grand Total 2.394.547.426


Gambar 21. Pie Chart Penyediaan BBM Impor Badan Usaha Non PSO Tahun

2017

Berdasarkan tabel dan gambar diatas terlihat bahwa pada periode Triwulan I

s.d Triwulan III 2017 Penyediaan Impor BBM Badan Usaha Non PTPertamina

(Persero) didominasi oleh BBM jenis Minyak Solar jika dibandingkan dengan jenis

BBM lainnya dengan persentase 32,42% atau sebesar 776.207,55 KL.

6. Mengkoordinasikan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyediaan

dan pendistribusian BBM JBT dan BBM Khusus Penugasan pada daerah tertinggal,

terluar dan perbatasan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan penyediaan dan

pendistribusian BBM JBT dan BBM Khusus penugasan pada daerah tertinggal,

terluar dan perbatasan dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi dengan

stakeholder, kunjungan ke lapangan dan penyusunan laporan. Penyusunan laporan

dilakukan setiap minggu dan dilaporkan ke Menteri ESDM. Berikut adalah Roadmap

pelaksanaan program penyalur BBM satu harga di daerah tertinggal, terdepan dan

terluar (3T) Tahun 2017 s.d Tahun 2019 Badan Usaha PT Pertamina (Persero) dan

PTAKR Corporindo, TBK.


Tabel 20

Roadmap penyalur BBM satu harga 2017 s.d 2019

Roadmap Penyalur BBM Satu Harga

BADAN USAHA

Tahun 2017

(Di wilayah dengan

infrastruktur darat

dan laut cukup baik)

Tahun 2018

(Di wilayah dengan

infrastruktur darat

dan laut terbatas)

Tahun 2019

(Di wilayah dengan

infrastruktur darat dan

laut cukup sulit)

PT Pertamina (persero) 54 Penyalur 50 Penyalur 46 Penyalur

PT AKR Corporindo, TBK 3 Penyalur 4 Penyalur 2 Penyalur

JUMLAH 57 Penyalur 54 Penyalur 48 Penyalur

Pada tahun 2017 PT Pertamina (Persero) telah mengoperasikan 54 Penyalur

BBM Satu Harga dan PT AKR Corporindo, TBK telah mengoperasikan 3 Penyalur

BBM Satu Harga sehingga jumlah penyalur BBM satu harga yang telah beroperasi

pada Tahun 2017 sebanyak 57 penyalur. Dengan demikian, untuk tahun 2017 baik

PTPertamina (Persero) maupun PT AKR Corporindo, TBK telah berhasil memenuhi

target yang telah ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas. Sebaran

lokasi penyalur BBM satu harga yang telah beroperasi pada tahun 2017 per provinsi

adalah sebagai berikut. Rincian penyalur dapat dilihat pada lampiran 2.

Tabel 21

Sebaran jumlah penyalur BBM satu harga tahun 2017 per provinsi

No Provinsi Jumlah

1 Papua 12

2 Kalimantan Barat 7

3 Kepulauan Riau 6

4 Papua Barat 4

5 Kalimantan Timur 4

6 Maluku Utara 3

7 Kalimantan Utara 2

8 Sumatera Utara 2

9 Sumatera Barat 2

10 Jawa Timur 2

11 NTT 2


No Provinsi Jumlah

12 Sulawesi Tenggara 2

13 Sulawesi Utara 2

14 Jawa Tengah 1

15 NTB 1

16 Kalimantan Tengah 1

17 Maluku 1

18 Bali 1

19 Bengkulu 1

20 Sulawesi Tengah 1

Jumlah 57

7. Melakukan monitoring pelaksanaan konversi Minyak Tanah ke LPG

dalam rangka menjaga kelancaran penyediaan dan pendistribusian Minyak Tanah

pada masa transisi

BPH Migas secara rutin melakukan verifikasi volume penjualan Jenis BBM

Tertentu termasuk Jenis BBM Minyak Tanah oleh Badan Usaha. Untuk verifikasi

Jenis BBM Tertentu dilakukan rutin setiap bulan. Berdasarkan hasil verifikasi Jenis

BBM Tertentu tahun 2017 terdapat 119 (23%) Kabupaten/Kota di Indonesia yang

masih memiliki realisasi BBM jenis Minyak Tanah. Berikut adalah rekapitulasi daerah

yang masih memiliki realisasi Minyak Tanah pada tahun 2017.

Tabel 22 Sebaran jumlah penyalur BBM satu harga tahun 2017 per provinsi

Provinsi No Kabupaten

Nanggroe Aceh Darussalam

1 Kab. Simeuleu

Sumatera Utara

1 Kab. Nias

2 Kab. Nias Selatan

3 Kab. Nias Utara

4 Kota Gunung Sitoli

5 Kab. Nias Barat

Sumatera Barat 1 Kab. Kepulauan Mentawai

Kepulauan Riau

1 Kab. Karimun

2 Kab. Lingga

3 Kab. Natuna

4 Kab. Kep. Anambas

Bengkulu 1 Kab. Bengkulu Utara



Bangka-Belitung 1 Kab. Belitung

2 Kab. Belitung Timur

Jawa Barat 1 Kab. Tasikmalaya

Nusa Tenggara Barat

1 Kab. Bima

2 Kab. Dompu

3 Kab. Sumbawa

4 Kab. Sumbawa Barat

5 Kota Bima

Nusa Tenggara Timur

1 Kab. Sumba Barat Daya

2 Kab. Alor

3 Kab. Belu

4 Kab. Ende

5 Kab. Flores Timur

6 Kab. Kupang

7 Kab. Lembata

8 Kab. Manggarai

9 Kab. Manggarai Barat

10 Kab. Manggarai Timur

11 Kab. Nagekeo

12 Kab. Ngada

13 Kab. Rote Ndao

14 Kab. Sikka

15 Kab. Sumba Barat

16 Kab. Sumba Tengah

17 Kab. Sumba Timur

18 Kab. Timor Tengah Selatan

19 Kab. Timor Tengah Utara

20 Kota Kupang

21 Kab. Sabu Raijua

22 Kab. Malaka

Kalimantan Tengah

1 Kab. Gunung Mas

2 Kab. Kotawaringin Timur

3 Kab. Lamandau

4 Kab. Seruyan

Kalimantan Utara 1 Kab. Nunukan

2 Kab. Tana Tidung

Sulawesi Utara

1 Kab. Kepulauan Sangihe

2 Kab. Kepulauan Talaud

3 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Sulawesi Tengah

1 Kab. Banggai Kepulauan

2 Kab. Donggala

3 Kab. Banggai Laut

Sulawesi Tenggara 1 Kab. Buton

2 Kab. Muna



3 Kab. Wakatobi

4 Kota Bau-Bau

5 Kab. Buton Utara

6 Kab. Muna Barat

7 Kab. Buton Tengah

8 Kab. Buton Selatan

Maluku

1 Kab. Maluku Tengah

2 Kab. Buru

3 Kab. Buru Selatan

4 Kab. Kepulauan Aru

5 Kab. Maluku Tenggara

6 Kab. Maluku Tenggara Barat

7 Kab. Maluku Barat Daya

8 Kab. Seram Bagian Barat

9 Kab. Seram Bagian Timur

10 Kota Ambon

11 Kota Tual

Maluku Utara

1 Kab. Halmahera Barat

2 Kab. Halmahera Selatan

3 Kab. Halmahera Timur

4 Kab. Halmahera Utara

5 Kab. Kepulauan Sula

6 Kota Ternate

7 Kota Tidore Kepulauan

8 Kab. Pulau Morotai

9 Kab. Halmahera Tengah

10 Kab. Pulau Taliabu

Papua

1 Kab. Jayawijaya

2 Kab. Dogiyai

3 Kab. Nabire

4 Kab. Supiori

5 Kab. Asmat

6 Kab. Biak Numfor

7 Kab. Boven Digoel

8 Kab. Jayapura

9 Kab. Keerom

10 Kab. Mappi

11 Kab. Merauke

12 Kab. Mimika

13 Kab. Paniai

14 Kab. Pegunungan Bintang

15 Kab. Puncak Jaya

16 Kab. Sarmi

17 Kab. Waropen

18 Kab. Yahukimo



19 Kab. Kepulauan Yapen

20 Kota Jayapura

21 Kab. Deiyai

22 Kab. Intan Jaya

23 Kab. Mamberamo Raya

Papua Barat

1 Kab. Maybrat

2 Kab. Fak-Fak

3 Kab. Kaimana

4 Kab. Manokwari

5 Kab. Raja Ampat

6 Kab. Sorong

7 Kab. Sorong Selatan

8 Kab. Tambrauw

9 Kab. Teluk Bintuni

10 Kab. Teluk Wondama

11 Kota Sorong

12 Kab. Manokwari Selatan

13 Kab. Pegunungan Arfak

4. Layanan Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan

danPendistribusian BBM



kegiatan:

1. Melakukan monitoring dan updating data dan infrastruktur penyediaan dan

pendistribusian BBM berbasis IT

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM

ANGGARAN (Juta Rp)

PAGU REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tersedianya

Pengaturan

dan

Penetapan

serta

Terlaksananya

Pengawasan

Penyediaan

dan

Pendistribusia

n BBM di

Seluruh

Wilayah NKRI

Layanan Data

Informasi dan

Sistem

Pengawasan

Penyediaan dan

pendistribusian

BBM

3 Layanan 3 Layanan 100 Pengaturan dan

Pengawasan

Penyediaan dan

Pendistribusian

BBM dan

Pengangkutan

Gas Bumi Melalui

Pipa

3.636,34 2.686,93 73,89


Direktorat BBM telah melakukan monitoring dan updating data penyediaan dan

pendistribusian BBM berbasis IT. Monitoring dan updating data penyediaan dan

pendistribusian BBM Jenis Tertentu dilakukan dengan menggunakan Sistem

Pelaporan Penyaluran Badan Usaha penyalur Jenis BBM Tertentu. Sistem tersebut

wajib disediakan oleh Badan Usaha penyalur Jenis BBM Tertentu berdasarkan

Keputusan Kepala BPH Migas terkait penugasan Badan Usaha dalam melaksanakan

penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) tahun 2017,

bahwa Badan Usaha wajib memberikan akses data on-line tentang tingkat

persediaan dan realisasi penjualan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu kepada

Badan Pengatur untuk keperluan pengawasan terhadap penyediaan dan

pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Adapun sistem pelaporan penyaluran Badan Usaha penyalur Jenis BBM

Tertentu yang digunakan pada tahun 2017 adalah :

a. MySAP PT Pertamina (Persero)

Melalui sistem yang bernama MySAP, PT Pertamina (Persero) melaporkan

realisasi penyaluran yang keluar dari Depot/TBBM ke penyalur. Sistem tersebut

dapat diakses melalui jaringan VPN (Virtual Private Network) milik PTPertamina

(Persero) menggunakan username dan password yang diberikan oleh PTPertamina

(Persero).

b. M-Files PTAKR Corporindo, TBK

PT AKR Corporindo Tbk telah menyiapkan sistem informasi pelaporan

penyaluran BBM Jenis Tertentu dari penyalur ke konsumen akhir. Sistem informasi

tersebut dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan username dan

password yang diberikan oleh PTAKR Corporindo Tbk.

Selanjutnya, kegiatan monitoring dan updating juga dilakukan terhadap

infrastruktur penyimpanan BBM dengan cara melakukan rekapitulasi laporan yang

diterima dari Badan Usaha serta data yang diperoleh dari kunjungan lapangan. Hasil

update data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem GIS BPH Migas yang

dapat diakses di http://map.bphmigas.go.id//map/ dengan hasil infrastruktur BBM di

setiap kategori infrastruktur sebagai berikut (Detil data dapat dilihat pada Lampiran

1):

http://map.bphmigas.go.id/map/


a. Peta Infrastruktur Penyimpanan BBM Berbasis IT

Gambar 22. Peta Sebaran Terminal BBM di Indonesia

Gambar 23. Peta Sebaran Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) di

Indonesia


b. Peta Infrastruktur Penyalur BBM Berbasis IT

- Peta SPBU di Indonesia

Gambar 24. Peta SPBU di Indonesia

Gambar 25. Peta SPBKB di Indonesia


Gambar 26. Peta SPDN di Indonesia

Gambar 27. Peta SPBN di Indonesia


Gambar 28. Peta APMS di Indonesia

2. Melakukan Interkoneksi Sistem Pelaporan Badan Usaha Non PSO

Sebagai persiapan untuk pengembangan aplikasi pelaporan kegiatan badan

usaha pemilik izin usaha niaga BBM, pada tahun 2017 BPH Migas melakukan

kegiatan inventarisasi sistem teknologi informasi yang digunakan oleh badan usaha.

Pada tahun 2017 ini, inventarisasi dilakukan kepada 39 badan usaha secara

sampling. Pada kegiatan tersebut dilakukan juga sosialisasi dan edukasi pelaporan

kegiatan usaha niaga BBM kepada badan usaha yang sesuai dengan format yang

telah ditentukan oleh BPH Migas. Dengan demikian diharapkan ketika sistem

pelaporan badan usaha telah terbangun, badan usaha telah terbiasa untuk

melaporkan data sesuai dengan format.

3. Melakukan pemberian Nomor Registrasi Usaha dan Nomor Registrasi Penyalur

BBM Bersubsidi (NRPB) serta monitoring atas perselisihan Badan Usaha

Kegiatan lain yang telah dilaksanakan adalah pelayanan registrasi Nomor

Registrasi Usaha (NRU) secara Online dan pengawasan kegiatan Badan Usaha

pemilik NRU. Pelaksanaan kegiatan registrasi NRU ini didasarkan pada Peraturan

BPH Migas No. 08/P/BPH Migas/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang kewajiban

pendaftaran bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar

Minyak. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap Badan Usaha yang akan melakukan

kegiatan di bidang usaha hilir minyak dan gas bumi memiliki kewajiban mendaftarkan

NRU kepada BPH Migas.


Pengajuan pembuatan NRU oleh Badan Usaha sudah mulai dilaksanakan

mulai tahun 2006. Pada tahun tersebut terdapat tujuh Badan Usaha yang

mengajukan pembuatan NRU. Pada awalnya, pengurusan pembuatan NRU masih

dilakukan secara manual dikarenakan belum tersedia sistem registrasi secara

Online. Registrasi NRU dapat dilakukan secara Online setelah sistem registrasi

berhasil dibuat pada tahun 2009.

Setelah adanya sistem registrasi NRU secara Online, pengajuan registrasi NRU

dapat dilakukan secara Online melalui alamat http://nruOnline.bphmigas.go.id atau

dengan terlebih dahulu mengakses web site BPH Migas dengan alamat

http://www.bphmigas.go.id, kemudian pada bagian homepageweb site tersebut akan

ada link ke web site NRU. Sistem ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu pendaftaran

badan usaha untuk mendapatkan NRU, monitoring pendaftaran NRU dan pelaporan

Badan Usaha. Sistem registrasi NRU yang dibangun sudah cukup baik karena dapat

menghasilkan data dan informasi yang diperlukan oleh BPH Migas dalam melakukan

pengaturan dan pengawasan.

Berikut adalah grafik jumlah Badan Usaha yang telah mendapatkan NRU

selama periode 2006 s.d 2017.

Gambar 29. Grafik Badan Usaha yang Telah Mendapatkan NRU

Tahun 2006-2017

Seperti dapat dilihat pada Gambar, pada tahun 2017 terdapat 67 Badan Usaha

yang mendapatkan NRU. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah Badan

Usaha yang mendapatkan NRU pada tahun 2017mengalami kenaikansebesar8,1%.

Hal ini dapat disebabkan upaya sosialisasi NRU yang dilakukan oleh Direktorat

Bahan Bakar Minyak berjalan optimal, dimana sosialisasi yang dilakukan berupa

http://www.bphmigas.go.id/


Surat Pemberitahuan kepada Badan Usaha untuk melakukan pendaftaran NRU dan

juga undangan rapat sosialisasi bagi Badan Usaha yang belum melakukan

pendaftaran NRU. Selain itu, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran

Badan Usaha untuk melaksanakan salah satu kewajibannya setelah mendapatkan

ijin untuk melakukan usaha di sektor hilir migas, yaitu mendaftarkan Badan

Usahanya kepada BPH Migas untuk kemudian memperoleh NRU sehingga

memudahkan BPH Migas dalam melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha

tersebut.

Sistem aplikasi registrasi NRU yang ada saat ini dapat dimanfaatkan tidak

hanya sebagai sarana pendaftaran Online namun fitur yang ada di dalamnya

diupayakan untuk dapat dimanfaatkan dengan baik meskipun terdapat perubahan

mekanisme pemberian NRU. Review terhadap sistem yang ada saat ini telah

dilakukan agar sistem dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemberian NRU

yang baru sehingga proses pemberian NRU dan penyusunan database Badan

Usaha dapat berjalan lebih tertib, efektif dan efisien.

Adapun rincian jumlah Badan Usaha yang melakukan pendaftaran pada tahun

2017 dan jumlah NRU yang selesai diproses per bulan selama tahun 2017 dapat

dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 30. Grafik Permohonan NRU dan Jumlah NRU Selesai Proses Tahun

2017


Tabel 23

Daftar Badan Usaha yang mendapatkan NRU di tahun 2017

No Badan Usaha Jenis NRU Nomor Sertifikat NRU Tgl Sertifikat

NRU

1 PT Sembilan Muara Abadi Petrolium Gas

Niaga Umum 292/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

13-Jan-17

2 PT Mega Trans Energi Niaga Umum 293/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

23-Jan-17

3 PT Trans Energy Nusantara Niaga Umum 294/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

26-Jan-17

4 PT Petro Utama Energi Niaga Umum 295/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

01-Feb-17

5 PT Teladan Makmur Jaya (perpanjangan)


01-Feb-17

6 PT Putra Persada Permata Prima Perkasa (Perpanjangan)


20-Feb-17

7 PT Karya Energi Mandiri Niaga Umum 296/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

20-Feb-17

8 PT Panji Gemilang Utama Niaga Umum 299/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

20-Feb-17

9 PT Nusantara Daya Energi Niaga Umum 298/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

20-Feb-17

10 PT Sumber Anugrah Prima Niaga Umum 297/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

20-Feb-17

11 PT Tunas Mandiri Migas Niaga Umum 300/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

20-Feb-17

12 PT Agung Persada Mandiri Niaga Umum 301/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

20-Feb-17

13 PT Central Asia Indonesia Niaga Umum 303/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

02-Mar-17

14 PT Mitra Matahari Energi Niaga Umum 302/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

07-Mar-17

15 PT Petrocon Mitra Sejahtera Niaga Umum 304/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

07-Mar-17

16 PT Petro Ocean Niaga Umum 305/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

29-Mar-17

17 PT Ocean Indonesia Energy Niaga Umum 306/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

29-Mar-17

18 PT Moto Energy Indonesia Niaga Umum 307/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

11-Apr-17

19 PT Cosmic Indonesia (Perpanjangan)


04-Apr-17

20 PT Cosmic Pekanbaru (perpanjangan)


04-Apr-17

21 PT Emar Elang Perkasa Niaga Umum 308/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

11-Apr-17

22 PT Barokah Karya Energi (perpanjangan)

Pengangkutan 149/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2014

20-Apr-17

23 PT Petrolin Niaga Energi (perpanjangan)


14-Jun-17

24 PT Surya Parna Niaga (perpanjangan)


25-Apr-17

25 PT Berlian Laju Tanker Pengangkutan 309/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

25-Apr-17

26 PT Mitra Andalan Batam (perubahan Direktur)


07-Jul-17



NRU

27 PT Mitra Andalan Batam (perubahan Direktur)

Penyimpanan 218/PN-BBM-IU/BPH MIGAS/2015

07-Jul-17

28 PT Harapan Matt77 Niaga Umum 310/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

16-Jun-17

29 PT Petro Niaga Mandiri Niaga Umum 311/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

16-Jun-17

30 PT Sinergi Petroleum Indonesia Niaga Umum 312/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

20-Jun-17

31 PT Mahkota Niaga Energi Niaga Umum 313/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

20-Jun-17

32 PT AKR Corporindo, Tbk (perpanjangan)


20-Jun-17

33 PT Gelora Lintas Samudra Niaga Umum 314/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

06-Jul-17

34 PT Goa Energi Mandiri Niaga Umum 315/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

06-Jul-17

35 PT Teknologi Energi Terpadu Niaga Umum 316/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

06-Jul-17

36 PT Humpuss Trading (perpanjangan)


06-Jul-17

37 PT Oil Shipping Trans Indonesia Niaga Umum 317/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

24-Jul-17

38 PT Nusantara Timur Unggul Niaga Umum 318/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

24-Jul-17

39 PT Kutilang Paksi Mas (Perpanjangan)


24-Jul-17

40 PT Kalimantan Sumber Energi Niaga Umum 319/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

31-Jul-17

41 PT Elnusa Petrofin (Perpanjangan)


31-Jul-17

42 PT Cosmic Indonesia (Perpanjangan)

Penyimpanan 169/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2014

31-Jul-17

43 PT Global Arta Borneo Penyimpanan 320/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

31-Jul-17

44 PT Prima Wiguna Parama Niaga Umum 321/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

31-Jul-17

45 PT Global Borneo Energi Niaga Umum 322/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

31-Jul-17

46 PT World Trade Energi Niaga Umum 323/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

31-Jul-17

47 PT Anugrah Aldhi Persada Niaga Umum 324/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

08-Agu-17

48 PT Mahakarya Makmur Perkasa Niaga Umum 325/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

11-Sep-17

49 PT Lautan Dewa Energy Niaga Umum 326/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

11-Sep-17

50 PT Petro Storindo Energi Penyimpanan 327/PN-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

11-Sep-17

51 PT Ocean Petro Energy (perubahan)


11-Sep-17

52 PT Tiga Lentera Adhya Niaga Terbatas

328/NT-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

11-Sep-17

53 PT Suma Adi Jaya Niaga Umum 329/NT-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

11-Sep-17

54 PT Pelayaran Nasional Aeromic (Perpanjangan)

Pengangkutan 028/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

11-Sep-17

55 PT Muribranz Energi Primera Niaga Umum 330/NU-BBM-IU/BPH 25-Sep-17



NRU MIGAS/2017

56 PT Getra Mitra Energi Niaga Umum 331/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

05-Okt-17

57 PT Resha Rabby Lestari Niaga Umum 332/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

17-Nov-17

58 PT Kharisma Dwi Makmur Pengangkutan 333/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

10-Okt-17

59 PT Mandiri Kita Sukses Niaga Umum 334/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

13-Nov-17

60 PT Masinton Abadi Sentosa Niaga Umum 127/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2013

30-Nov-17

61 PT Citra Energi Cemerlang Niaga Umum 335/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

11-Des-17

62 PT Swadaya Energi Persada Niaga Umum 336/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

11-Des-17

63 PT ExxonMobil Lubricants Indonesia


11-Des-17

64 PT Vivo Energy Indonesia Niaga Umum 337/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

19-Des-17

65 PT Sahbana Energi Persada Niaga Umum 338/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

19-Des-17

66 PT Petrovina Energi Indonesia Niaga Umum 339/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2017

19-Des-17

67 PT GasEmas Niaga Umum 134/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2013

19-Des-17

Berdasarkan izin usahanya berikut adalah rekapitulasi jumlah Badan Usaha

yang mendapatkan NRU pada tahun 2017:

Tabel 24

Rekapitulasi Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan NRU

Jenis Izin Usaha Jumlah NRU Tahun 2017

Penyimpanan 3

Pengangkutan 4

Niaga Terbatas 1

Niaga Umum 59

Total 67


Gambar 31. Grafik Badan Usaha yang Mendapatkan NRU Periode 2006-2016

(Berdasarkan Izin Usahanya)

Dengan demikian, total Badan Usaha yang mendapatkan Nomor Registrasi

Usaha (NRU) periode Tahun 2006 – 2017 adalah sebanyak 359 Badan Usaha

dengan rincian per jenis izin usaha sebagai berikut:

Gambar 32. Grafik Badan Usaha Pemilik NRU Per 31 Desember 2017

4. Publikasi Data BBM Melalui Website BPH Migas

Data dan Informasi BBM dipublikasikan melalui website BPH Migas. Hal ini

dilakukan dalam mempermudah Stakeholders dan Masyarakat dalam mendapatkan

informasi yang up to date mengenai data dan informasi BBM khususnya dalam


Bidang Hilir yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi BPH Migas. Untuk Mengakses

data BBM pada website BPH Migas melalui alamat www.bphmigas.go.id.

Adapun data-data yang dapat dipublikasi pada website BPH Migas adalah

sebagai berikut :

Gambar 33. Kuota & Realisasi JBT Tahun 2017

Gambar 34. Kuota & Realisasi JBKP Tahun 2017


Gambar 35. Realisasi Penyaluran JBU Januari – September 2017

Gambar 36. Lokasi Penyalur BBM 1 Harga Tahun 2016 & 2017 yang Telah

Beroperasi


Gambar 37. Published Harga BBM SPBU di wilayah DKI Jakarta

5. Layanan Internal (Overhead)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALI

SASI

% PROGRAM

ANGGARAN (Juta Rp)

PAGU REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tersedianya

Pengaturan

dan

Penetapan

serta

Terlaksananya

Pengawasan

Penyediaan

dan

Pendistribusia

n BBM di

Seluruh

Wilayah NKRI

Layanan

Internal

(Overhead)

2

Layanan

2

Layanan

100 Pengaturan dan

Pengawasan

Penyediaan

dan

Pendistribusian

BBM dan

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa

1.911,24 1.842,59 96,41



kegiatan:

1. Membuat skema pengembangan pembentukan pengaturan dan

pelaksanaan pengawasan BPH Migas dengan komparasi dari Badan

Pengatur/Kementerian Hilir Minyak dan Gas Bumi di negara lain


Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2017 terkait skema

pengembangan pembentukan pengaturan dan pelaksanaan pengawasan BPH Migas

dengan komparasi dari Badan Pengatur/Kementerian Hilir Minyak dan Gas Bumi di

negara lain dengan melakukan kunjungan kerja dalam bidang Distribusi Avtur di

Sydney Airport, pabrikan tangki untuk BBM satu harga serta penyimpanan dan

penanganan Blending Produk Minyak (Bensin dan Solar) di Sydney Australia pada

tanggal 14 – 19 November 2017. Disamping itu pada tanggal 18 – 20 Desember

2017 BPH Migas kunjungan ke Singapura dalam rangka rapat kerja dengan Argus

Media Cosultant. Dalam rapat kerja tersebut antara lain dibahas tentang :

- Gambaran umum terkait pasar BBM dan kondisi suplay demand di Asia

- Metodologi penetapan harga gasoline dan gasoil oleh Argus dan

perbedaannya dengan konsultan lain, serta

- Kegunaan evaluasi harga Argus untuk berbagai BUMN Minyak dan Gas Bumi

di Asia.

2. Melakukan Dukungan Manajemen kegiatan Direktorat BBM

Telah dilakukan dukungan manajemen kegiatan Direktorat BBM Dalam rangka

melaksanakan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBM, pada Tahun

2017 Direktotat BBM telah melakukan dukungan manajemen kegiatan direktorat

BBM dengan melakukan satu kali konsinyering luar kota di Bandung dan

pengawasan serta uji petik lapangan di beberapa Kabupaten/Kota.

3.1 Realisasi Anggaran

Anggaran kegiatan Direktorat Bahan Bakar Minyak tahun 2017 pagu awal

adalah sebesar Rp55.966.496.000 selanjutnya sekitar Bulan Mei Tahun 2017

terdapat Anggaran Belanja Tambahanmenjadi sebesar Rp62.925.139.000 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp38.721.669.799 atau 61,54%. Realisasi anggaran

sebesar 61,54%,hal ini dikarenakan pada kegiatan dengan kode mata anggaran

kegiatan 1929.050.001.206 yaitu Melakukan Evaluasi Peraturan/Juklak/Juknis/SOP

Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM yang merupakan kegiatan Jasa

Konsultan tidak dapat dilaksanakan karena mengalami Gagal Lelang. Selain itu juga

terdapat sub kegiatan Melakukan FGD evaluasi kesiapan sarana dan fasilitas dalam

percepatan pemberlakuan satu harga pada wilayah terdepan, terluar dan tertinggal

(3T) pada kegiatan Melakukan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Kegiatan


Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Bahan Bakar Tertentu dan Jenis BBM

Khusus Penugasan pada Daerah Tertinggal, Terluar dan Perbatasan

(1929.052.001.216) yang merupakan Jasa Lainnya yang tidak dapat dilaksanakan

karena mengalami Gagal Lelang, dan selanjutnya dilakukan revisi untuk dilakukan

secara swakelola. Penjelasan lebih rinci sebagai berikut :

KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA %

1929 Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bbm

62.925.139.000 38.721.669.799 24.203.469.201 61,54

1929.050.001 Layanan Pengaturan Atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM 1.684.441.000 734.929.184 949.511.816 43,63

205 Menyusun/ Merevisi Peraturan yang Terkait dengan Pengaturan dan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM

371.650.000 331.825.573 39.824.427 89,28

208 Melakukan Koordinasi Penyiapan Pengaturan Pengelolaan dan Pengawasan Cadangan BBM Nasional

1.262.851.000 403.103.611 859.747.389 31,92

209 Mempersiapkan Penugasan Badan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) Tahun Berikutnya

1.104.626.000 560.723.248 543.902.752 50,76

210 Mempersiapkan Penugasan Badan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun Berikutnya

341.450.000 320.372.400 21.077.600 93,83

1929.051.002 Layanan Penyusunan Alokasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) per Kabupaten/Kota dan Konsumen Pengguna

29.645.196.000 10.995.168.174 18.650.027.826 37,09

207 Melakukan Supervisi Implementasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Melalui Sub Penyalur

25.286.674.000 6.881.980.273 18.404.693.727 27,22

211 Menyusun Alokasi Kuota JBT dan JBKP setiap Kabupaten/Kota di Seluruh Wilayah NKRI

1.369.838.000 1.306.770.217 63.067.783 95,40

213 Menyusun Alokasi Kuota JBT untuk Konsumen Pengguna Sektor Non Transportasi

1.381.235.000 1.275.257.000 105.978.000 92,33

1929.052.001 Layanan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak 24.601.844.000 21.580.948.548 3.020.895.452 87,72

214 Melakukan Koordinasi dan Memberikan rekomendasi Hasil Penyelidikan dan Keterangan Ahli pada Kegiatan Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan & Pendistribusian BBM

1.809.794.000 1.732.231.691 77.562.309 95,71

215 Melakukan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM Jenis Tertentu, BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum di Seluruh Wilayah NKRI

2.641.465.000 2.615.785.179 25.679.821 99,03

216 Melakukan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Bahan Bakar Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah Tertinggal, Terluar dan Perbatasan

8.637.928.000 6.636.190.372 2.001.737.628 76,83

217 Melakukan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Umum dan Jenis BBM Khusus Penugasan Badan Usaha Pemegang Izin

Usaha Niaga BBM

1.938.903.000 1.822.881.745 116.021.255 94,02

218 Melakukan Koordinasi dan Monitoring Penyediaan Bahan Bakar Minyak Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Indonesia

1.496.885.000 1.383.672.181 113.212.819 92,44

219 Melakukan Monitoring dan Koordinasi di Daerah dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM

1.491.013.000 1.333.803.024 157.209.976 89,46

220 Melakukan Monitoring Pelaksanaan Penyedian dan Pendistribusian BBM dalam Rangka Mengamankan Pasokan BBM Menghadapi Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

2.699.127.000 2.518.066.928 181.060.072 93,29

221 Melakukan Monitoring Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Nabati oleh Badan Usaha dalam Rangka Pengawasan Penyediaan dan

Pendistribusian BBM

285.023.000 271.109.113 13.913.887 95,12

222 Melakukan Monitoring Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG dalam Rangka Menjaga Kelancaran Penyediaan dan Pendistribusian Minyak Tanah pada Masa Transisi

1.299.392.000 1.232.468.610 66.923.390 94,85



223 Melakukan Koordinasai dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian

Jenis Bahan Bakar Tertentu di Wilayah Pesisir 1.442.611.000 1.253.771.221 188.839.779 86,91

224 Melakukan Monitoring Cadangan Operasional Badan Usaha dalam Rangka

Menjaga Ketahanan Stok BBM 859.703.000 780.968.484 78.734.516 90,84

1929.053.001 Layanan Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM

3.636.339.000 2.686.933.785 949.405.215 73,89

225 Melakukan Monitoring dan Updating Data dan Infrastruktur Penyediaan dan Pendistribusian BBM Berbasis IT

1.090.295.000 962.993.011 127.301.989 88,32

226 Melakukan Interkoneksi Sistem Pelaporan Badan Usaha BBM Non PSO 1.493.486.000 755.031.806 738.454.194 50,56

227 Melakukan Pemberian Nomor Registrasi Usaha (NRU) dan Nomor Registrasi Penyalur BBM Bersubsidi (NRPB) serta Monitoring atas Perselisihan Antar Badan Usaha

1.052.558.000 968.908.968 83.649.032 92,05

1929.951.001 Layanan Internal (Overhead) 1.911.243.000 1.842.594.460 68.648.540 96,41

228 Membuat Skema Pengembangan Pembentukan Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan BPH Migas dengan Komparasi dari Badan

Pengatur/Kementerian Hilir Minyak dan Gas Bumi di Negara Lain

296.844.000 272.707.698 24.136.302 91,87

229 Melakukan Dukungan Manajemen Kegiatan Direktorat BBM 1.614.399.000 1.569.886.762 44.512.238 97,24

3.3.2 Direktorat Gas Bumi

Secara umum pengukuran capaian kinerja Direktorat Gas Bumi BPH Migas

Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja terhadapmasing-masing indikator kinerja. Namun untuk beberapa

indikator kinerja sasaran dan kegiatan juga dilakukan perbandingan dengan realisasi

capaian kinerja tahun sebelumnya.

Sebagian besar sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun

terdapat beberapa sasaran strategis yang melebihi target pada tahun 2017 ini.

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa

Direktorat Gas Bumi mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

a. Melaksanakan pengaturan dan penetapan pengusahaan transmisi dan distribusi

Gas Bumi;

b. Melaksanakan pengaturan dan penetapan Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui

pipa;

c. Melaksanakan evaluasi dan penetapan Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan

pelanggan kecil;

d. Melaksanakan penetapan dan pemberlakuan Sistem Informasi Pengusahaan dan

AkunPengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha

pengangkutan GasBumi melalui pipa;


e. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak

Khususpengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan

pelaksanaankegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

f. Memberikan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas

tertentudari transmisi Gas Bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi

Gas Bumimelalui lelang, berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan

Distribusi GasBumi Nasional;

g. Pengawasan pada Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

untuk tahun 2015 – 2019, Direktorat Gas Bumi mempunyai program strategis yaitu

melaksanakan pengaturan, penetapan dan pengawasan terhadap kegiatan

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan tujuan untuk meningkatkan

pengembangan infrastruktur jaringan pipa Gas Bumi dan pemanfaatan Gas Bumi di

dalam negeri.

Dalam Penetapan Kinerja Direktorat Gas Bumi Tahun 2017 terdapat 1 (satu)


Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.


Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

1. Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga

Gas Bumi Melalui Pipa

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALI-

SASI % PROGRAM

ANGGARAN (Juta Rp)

PAGU REALI -

SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengaturan,

Penetapan dan

Pengawasan

Usaha

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa.

Pengaturan,

Penetapan dan

Pengawasan

Hak Khusus

Pengangkutan

dan Niaga Gas

Bumi Melalui

Pipa

2 SK 18 SK 900 Pengaturan dan

Pengawasan

Penyediaan dan

Pendistribusian

BBM dan

Pengangkutan

Gas Bumi Melalui

Pipa

3.671,10 3.442,17 93,76

Dibandingkan dengan target realisasi tahun 2016 yaitu 550% (11 SK) dari

target 2 SK dan terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebasar 900% (18 SK).


Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan

Niaga Gas Bumi Melalui Pipa terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

A. Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui

Pipa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Hak Khusus adalah

hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk

mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi

dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang.

Selanjutnya dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Nomor 19 Tahun 2010, Hak Khusus di bedakan menjadi 4 (empat) macam,

yaitu :

➢ Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi

tertentu adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha

untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas

Transmisi tertentu berdasarkan lelang.

➢ Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan

Distribusi tertentu adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada

Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui

Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu berdasarkan lelang.

➢ Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir adalah hak yang

diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa Dedicated Hilir pada

Wilayah Niaga Tertentu tidak berdasarkan lelang.

➢ Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Pipa Dedicated

Hilir adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha

untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa

Dedicated Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu tidak berdasarkan lelang.

Berdasarkan tabel, kegiatan pemberian Hak Khusus Pengangkutan

dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa telah mencapai target kinerja 900%.

Tahun 2017, BPH Migas telah memberikan 12 Hak Khusus Niaga Gas Bumi

Melalui Pipa sebagai berikut :


Tabel 25

Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

Sedangkan untuk Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, BPH

Migas telah menerbitkan 6 surat keputusan yaitu :

Nomor Tanggal

I PT Krakatau Daya Listrik

PGN Station Bojonegara - AM 8 (KP 11) PT Krakatau Daya Listrik

Valve Box Area Travo AM04 - MRS PT Krakatau Steel

Valve Box Area Travo AM08 - MRS PT Krakatau Wajatama

Valve Box Area Travo AM02 - MS PT Krakatau Posko

Valve Box Area Travo AM08 - PT Stollberg Samil Indonesia

Infront of PT Stollberg Samil Indonesia - MRS PT Stollberg Samil

Indonesia

Infront of PT Posco M Tech Indonesia - PT Posco M Tech Indonesia

Box Valve Area PT Indonesia Poschemtech Chosun Ref - Box Valve

Area PT Seamless Pipe Indonesia Jaya

Box Valve Area PT Seamless Pipe Indonesia Jaya ke MRS PT

Indonesia Poschemtech Chosun Ref

No Badan Usaha Niaga Wilayah AdministrasiHak Khusus

1 Cilegon 02/KD/BPH MIGAS/KOM/2017 6 Februari 2017

I I PT Igas Utama

1 Mother Station PT Igas Utama ke Mother Station PT Keihin Indonesia Cibitung, Bekasi 03/KD/BPH Migas/Kom/2017 6 Februari 2017

I I I PT Pelangi Cakrawala Losarang

1 Lap. Cemara PEP - Chang Jui Fang Indonesia & Tirta Bening Mulia Indramayu 15/KD/BPH Migas/Kom/2017 5 April 2017

IV PT PGN (Persero) Tbk

WJD Banten Banten

WJD Batam Batam

V PT Pertagas Niaga

1Stasiun Penyerahan Gas KP-42.2 Cambai - Simpang Y - Metering

Station PT Pertagas Niaga di Kawasan Pabrik PT Arwana Anugerah

Ogan Ilir, Sumatera

Selatan17/KD/BPH Migas/Kom/2017 5 April 2017

VI PT Surya Energi Parahita

Metering Gas Orifice ke Pipa Utama PT SEP

Pipa Distribusi Kawasan Suryacipta

Bov Valve 6 inch Jl. Surya Kencana ke Box Valve 4 inch Kawasan

Industri Suryacipta

VII PT Dharma Pratama Sejati

1Pipa dari Metering Pertagas di Wunut Sidoarjo ke Kawasan Industri

Ngoro, MojokertoSidoarjo, Mojokerto 19/KD/BPH Migas/Kom/2017 5 April 2017

VIII PT Malamoi Olom Wobok

Construction Gas Pipe di Klalin Process Area ke PLTMG Arar Asia

Power

Arar Gas Plant ke PT MOW 2 Plant di Plant Gate PT Henrison Iriana

Tie In Point MOW III di arar gas plant ke PLTMG Waymon Daya

Powergen

IX PT Pertamina Gas

1 MS Pondok Tengah - SKG Tegal Gede PT Pertagas Bekasi, Jawa Barat 04/KD/BPH Migas/Kom/2017 8 Agustus 2017

X PT Energasindo Heksa Karya

Wilayah Distribusi Bitung

Wilayah Distribusi Tegal Gede

Wilayah Distribusi Cilegon Banten

XI PT Mitra Energi Buana

PT Tanjung Enim Lestari Kab. Muara Enim

PT Sunan Rabber, PT Remco, PT Hok Tong I, PT Hok Tong II

PT Aneka Bumi Pratama, PT Gadjah Ruku

XII PT Petrogas Jatim Utama

1ORF Ketapang II LTD di Maspion Manyar ke PT Pembangkit Jawa

Bali

Kab. Gresik, Jawa

Timur07/KD/BPH Migas/Kom/2017 8 Agustus 2017

1 16/KD/BPH Migas/Kom/2017 5 April 2017

1Kawasan Industri

Suryacipta, Karawang18/KD/BPH Migas/Kom/2017 5 April 2017

1 06/KD/BPH Migas/Kom/2017 8 Agustus 2017Kota Palembang

1 Sorong, Papua Barat 20/KD/BPH Migas/Kom/2017 5 April 2017

1Jawa Barat

05/KD/BPH Migas/Kom/2017 8 Agustus 2017


Tabel 26

Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Realisasi Anggaran

a. Anggaran kegiatan menetapkan hak khusus pengangkutan dan/atau niaga

gas bumi melalui pipa adalah sebesar Rp 997,845,000 (Sembilan Ratus

Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu

Rupiah);

b. Realisasi kegiatan menetapkan hak khusus pengangkutan dan/atau niaga

gas bumi melalui pipa adalah sebesar 94.51% atau sebesar Rp

943,013,956 (Sembilan Ratus Empat puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)

B. Melaksanakan Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga

Gas Bumi Melalui Pipa.

BPH Migas dalam rangka melaksanakan pengawasan pelaksanaan Hak

Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi dan/atau

Wilayah Jaringan Distribusi berpedoman pada Peraturan BPH Migas Nomor

Nomor Tanggal

I PT Majuko Utama Indonesia

1 Cilegon - Ciwandan Cilegon 01/KT/BPH Migas/Kom/2017 06 Februari 2017

I I PT Pertamina Gas

1 Belawan-Kawasan Industri Medan (KIM) Medan, Deli Serdang

1KIM - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sei Mangke

Deli Serdang,

Simalungun, Serdang

Bedagai

I I I PT Gasindo Pratama Sejati

1Citarik - SKG Tegalgede - Stasiun Gas

CikarangKarawang & Bekasi 12/KT/BPH MIGAS/KOM/2017 5 April 2017

IV PT Rabana Gasindo Usama

1 SKG Tegalgede - Stasiun Gas Citeureup Bekasi & Bogor 13/KT/BPH MIGAS/KOM/2017 5 April 2017

No Badan Usaha Pengangkutan Wilayah AdministrasiHak Khusus

11/KT/BPH Migas/Kom/2017 5 April 2017

V PT Energasindo Heksa Karya

1 Tempino Kecil - P. Selincah

2 P. Selincah - PT PLN Sei Gelam

VI PT Rabana Gasindo Utama

1 SKG Tegalgede - PT Cikarang Listrindo Bekasi, Jawa Barat 03/KT/BPH MIGAS/KOM/2017 8 Agustus 2017

Jambi 14/KT/BPH Migas/Kom/2017 5 April 2017


19/P/BPH Migas/XI/2010 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan

Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.

Hasil dari pengawasan pelaksanaan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi

Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi akan

dijadikan bahan rekomendasi bagi BPH Migas dalam hal pemberian sanksi

kepada Badan Usaha yang tidak mematuhi ketentuan dari peraturan yang

berlaku. Sanksi yang akan diberikan dapat berupa teguran, denda,

pencabutan Hak Khusus dan pengusulan pencabutan Izin Usaha kepada

Pemerintah.

Realisasi Anggaran

a. Anggaran kegiatan melaksanakan pengawasan hak khusus kegiatan

usaha pengangkutan dan/atau niaga gas bumi melalui pipa adalah

sebesar Rp 649,585,000 (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima

Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

b. Realisasi kegiatan melaksanakan pengawasan hak khusus kegiatan

usaha pengangkutan dan/atau niaga gas bumi melalui pipa adalah

sebesar 92.55% atau sebesar Rp 601,216,482(Enam Ratus Satu Juta

Dua Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

Tabel 27

Daftar Nama Badan Usaha Niaga Gas Bumi

NO Badan Usaha NO Badan Usaha

1 PT BANTEN INTI GASINDO 15 PT PASUNDAN RESOURCES

2 PT BAYU BUANA GEMILANG 16 PT PDPDE Gas

3 PT BERKAH USAHA ENERGY 17 PT PDPDE SUMSEL

4 PT Dharma Pratama Sejati 18 PT PELANGI CAKRAWALA LOSARANG

5 PT ENERGASINDO HEKSA KARYA 19 PT PERTAGAS NIAGA

6 PT GAGAS ENERGI 20 PT PERTAMINA GAS

7 PT GRESIK MIGAS 21 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk

8 PT IGAS UTAMA 22 PT Petrogas Jatim Utama

9 PT INDOGAS KRIYA DWIGUNA 23 PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA

10 PT INTI DATA LATU PRIMA 24 PT SARANA CEPU ENERGI

11 PT KRAKATAU DAYA LISTRIK 25 PT SINERGI PATRIOT BEKASI


12 PT Malamoi Olom Wobok 26 PT SUMBER PETRINDO PERKASA

13 PT MITRA ENERGI BUANA 27 PT SURYA CIPTA INDONESIA

14 PT MUTIARA ENERGY 28 PT SURYA CIPTA INDONESIA

Tabel 28 Daftar Nama Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi

NO Badan Usaha NO Badan Usaha

1 PT PERTAMINA GAS 7 PT RABANA GASINDO UTAMA

2 PT PGN (Persero) Tbk 8 PT GASINDO PRATAMA SEJATI

3 PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA 9 PT PDPDE GAS

4 PT ENERGASINDO HEKSA KARYA 10 PT KALIMANTAN JAWA GAS

5 PT MAJUKO UTAMA INDONESIA 11 PT MITRA ENERGI GAS SUMATERA

6 PT RABANA GASINDO USAMA

C. Melaksanakan Persiapan/ Pelaksanaan Lelang Ruas Transmisi dan/atau

Wilayah Jaringan Distribusi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus

Kegiatan yg dilakukan adalah untuk mengetahui informasi mengenai

Pembahasan Metode Perhitungan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui

Pipa. Materi – Materi yag disampaikan antara lain mengenai Pendekatan

Value Engineering sebagai Upaya Efisiensi dalam Perhitungan Tarif

Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, Metodologi Manajemen Proyek pada

Kegiatan EPC Pembangunan Infrastruktur Pipa Gas dengan Prinsip Cost

Effectiveness, Metodologi Formulasi Perhitungan Tarif untuk Memperoleh

Tarif yang Akuntable dan Mendukung Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

yang Berkelanjutan, dan Model Optimasi Sistem Tarif Pengangkutan Gas

Bumi melalui Pipa yang Relevan dengan Market Gas Indonesia.

Pemeriksaan Fisik dan pengumpulan data Fasilitas Pipa Niaga Gas Bumi

melalui Pipa Dedicated Hilir dam rangka pemberian Hak Khusus ke PT Bayu

Buana Gemilang (BBG) di Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal

6-7 Oktober 2017. Pemeriksaan Fisik tersebut sebagai tindak lanjut atas

permohonan penyesuaian Hak Khusus sesuai surat Direktur Utama PT BBG

nomor :136/BBG-Dir/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017. Terdapat penambahan 3

(tiga) konsumen yaitu PT Unilever Indonesia Food & Ice Cream, PT Unilever


Indonesia Non Soap Detergnt dan PT Showa Indonesia. Semua pipa dan

fasilitas penunjangn telah terpasang dan beroperasi dengan baik dan BPH

Migas akan menindaklanjuti hasil Pemeriksaan Fisik tersebut.

Realisasi Anggaran

a. Anggaran kegiatan melaksanakan Persiapan/ Pelaksanaan Lelang Ruas

Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Dalam Rangka Pemberian

Hak Khusus adalah sebesar Rp479,366,000 (Empat Ratus Tujuh Puluh

Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

b. Realisasi kegiatan melaksanakan Persiapan/Pelaksanaan Lelang Ruas

Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Dalam Rangka Pemberian

Hak Khusus adalah sebesar 90.74% atau sebesar Rp434,953,692 (Empat

Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembiln Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam

Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

D. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pemanfaatan

Gas Bumi di Wilayah Pulau Sulawesi

Kegiatan inti yang dilaksanakan adalah Rapat Koordinasi di Kota Makassar

dan Kota Manado, serta kegiatan kunjungan lapangan ke 7 (tujuh) lokasi/kota

dengan 8 (delapan) kali frekuensi.

Rapat Koordinasi

• Makassar (Sulawesi Selatan)

Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi di Makassar Sulawesi Selatan,

dilaksanakan pada tanggal 1-3 November 2017, dengan acara inti rapat

dilaksanakan pada hari Kamis 2 November 2017. Peserta rapat internal BPH

adalah 65 sedangkan undangan yang hadir sejumlah 49 orang. Rapat

koordinasi di Makassar dihadiri oleh 4 orang anggota Komisi VII DPR RI dan 3

orang anggota Komite BPH Migas. Narasumber instansi lain yang diundang

adalah BKPM, Bappenas dan Kemenperin.

Poin-poin penting yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut antara

lain:


- Ketahanan Energi adalah kondisi dimana terpenuhinya ketersediaan,

kemampuan untuk membeli, adanya akses, dan ramah lingkungan.

- Landasan perencanaan energi adalah UU N0. 22 Tahun 2001, UU No. 30

Tahun 2007 dan PP No. 79 Tahun 2014 yang diturunkan dalam RUEN

dan RUED di daerah melalui PerPres No. 22 Tahun 2017.

- Bauran Energi yang diproyeksi dan direncanakan oleh Pemerintah masih

untuk Gas Bumi dah hasil olahannya sampai dengan Tahun 2026.

- Cadangan gas bumi di Indonesia secara total 144, 06 TSCF dengan

cadangan terbesar di Natuna sebanyak 49,87 TSCF.

- Penguatan BPH Migas sebagai Pengatur dan Pengawas di Sektor Hilir

Migas.

- Indonesia merupakan salah satu negara penghasil gas alam papan atas di

dunia. Data BP Statistics 2014 menunjukkan cadangan gas alam terbukti

Indonesia mencapai 103,3 triliun kaki kubik. Dengan angka cadangan

tersebut menempatkan Indonesia berada pada posisi ke-14 pemilik

cadangan terbesar di dunia. Bahkan, di kawasan Asia, Indonesia

merupakan pemilik cadangan gas terbesar kedua setelah China yang

memiliki 115,6 triliun kaki kubik gas alam. Pemegang cadangan gas alam

terbesar di dunia adalah Iran dengan volume cadangan mencapai 1.192,9

triliun kaki kubik. Posisi kedua disusul oleh Rusia dengan jumlah

cadangan gas terbukti sebesar 1.103,6 triliun kaki kubik.

- Fakta : Pemanfaatan Gas Bumi Nasional saat ini terdiri dari LNG Ekspor

29,34%, Industri 21,68%,Kelistrikan 15,71%, Ekspor Gas Pipa 11,67%,

Pupuk 9,95%, LNG Domestik 6,10%, Lifting Minyak 2,83%, LPG Domestik

2,63%, BBG Transportasi 0,005% dan City Gas 0,04% (sumber: ESDM

2016). Dapat dilihat bahwa pemanfaatan gas bumi untuk transportasi

sangat sedikit dan perlu didorong teknologi transportasi massal yang

dapat menggunakan bahan bakar gas bumi.

- Pulau Sulawesi memiliki potensi migas di Kab. Jeneponto akan tetapi

belum dilakukan eksplirasi. Contoh: Blok Migas Karaeng di Jeneponto.


• Manado (Sulawesi Utara)

Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi di Manado Sulawesi Utara,

dilaksanakan pada tanggal 6-8 Desember 2017, dengan acara inti rapat

dilaksanakan pada hari Kamis 7 Desember 2017. Peserta rapat internal

BPH adalah 42 sedangkan undangan yang hadir sejumlah 25 orang. Rapat

koordinasi di Makassar dihadiri oleh 1 orang anggota Komisi VII DPR RI

dan 3 orang anggota Komite BPH Migas. Narasumber instansi lain yang

diundang adalah Dit Infrastruktur Ditjen Migas, Dit Program Ditjen Migas,

PT Pertamina Gas, PT Energasindo Heksa Karya, PT PLN (Persero), dan

PT Energi Nusantara Merah Putih.

Poin-poin penting yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut antara

lain :

- Perubahan paradigma dalam pemanfaatan energy nasional adalah

perubahan paradigm yaitu energy sebagai komoditas menajdi energy

sebgai modal pembangunan untuk pemerataan infrastruktur;

- Paradigm kemandirian dan ketahanan energy menuju kedaulatan energy

nasional

- Sumber daya energy, minyak gas dan batubara dipergunakan untuk :

• Ekspor : untuk membiayai pembangunan dan mendapatkan devisa

berupa valuta asing

• Kebutuhan dalam enegri, untuk industry, listrik nasional, transportasi,

rumah tangga dan kebutuhan lain

- Sumber daya energy tak terbarukan (minyak, gas, batubara, nuklir) dan

sumber daya energy terbarukan (air, panas bumi, matahari, bio fuel, bio

mass, energy laut, angin) digunakan untuk kesejahteraan masyarakat;

- Kegiatan usaha gas bumi melalui pipa

Pengangkutan → Ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi

Niaga → niaga gas bumi melalui pipa yang memiliki fasilitas, niaga gas bumi

melalui pipa yang tidak berfasilitas dan niaga gas bumi melalui pipa dedicated

hilir


- Roadmap pengaturan kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui

pipa yaitu BPH Migas akan melakukan lelang WJD/WNT serta

menentukan penetapan kriteria untuk menentukan Badan usaha

pemegang Hak Khusus

- Persyaratan lelang ruas transmisi atau wilayah jaringan distribusi

• Ruas transmisi tercantum dalam RIJTDGBN

• Adanya pasokan gas

• Adanya potensi demand (industry, pembangkit listrik, dll)

- Jumlah jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi di Indonesia

- Pijakan dan model pengelolaan energy (pengelolaan gas bumi domestic

• Menjamin ketersediaan gas untuk kebuthan dalam negeri untuk

segmen pengguna

• Menjamin pengelolaan gas yang berkelanjutan untuk mendukung

keberlangsungan kegiatan perekonomian nasional

• Menjamin harga beli yang terjangkau secara optimum untuk seluruh

segmen pengguna

• Menjamin pemerataan akses untuk seluruh pengguna gas di seluruh

wilayah pemanfaatan yang ditetapkan

Realisasi Anggaran

a. Anggaran kegiatan melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam

Rangka Pemanfaatan Gas Bumi di Wilayah Pulau Sulawesi adalah

sebesar Rp1.544.305.000 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat

Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);

b. Realisasi kegiatan melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam

Rangka Pemanfaatan Gas Bumi di Wilayah Pulau Sulawesi adalah sebesar

94.73% atau sebesar Rp1.462.983.636 (Satu Milyar Empat Ratus Enam

Puluh Dua Juta Sembiln Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga

Puluh Enam Rupiah).


2. Pengaturan. Penetapan dan Pengawasan Pemanfaatan Bersama Fasilitas

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALI-

SASI % PROGRAM

ANGGARAN (Juta Rp)

PAGU REALI -

SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengaturan.

Penetapan dan

Pengawasan

Usaha

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa.

Pengaturan.

Penetapan dan

Pengawasan

Pemanfaatan

Bersama

Fasilitas

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa

1 SK 0 SK 0 Pengaturan dan

Pengawasan

Penyediaan dan

Pendistribusian

BBM dan

Pengangkutan

Gas Bumi Melalui

Pipa

5.340,76 3.501,89 65,57

Dibandingkan dengan target realisasi tahun 2016 yaitu 200% (2 SK) dari

target 1 SK terjadi penurunanpada tahun 2017 menjadi 0% ( realisasi 0 SK).

Alasan tidak tercapai target karena terdapat 5 (lima) Access Arrangement yang

masih dalam proses yaitu : 1. PT Gasindo Pratama Sejati di Wilayah Cikarang, 2.

PT Mitra Energi Gas Sumatera, di Wilayah Palembang, 3. PT Transportasi Gas

Indonesia, di Wilayah Grissik – Duri, 4. PT Energasindo Heksa Karya, di

Wilayah Jambi, 5. PT Rabana Gasindo Utama, di Wilayah Cikarang.

Pengaturan. Penetapan dan Pengawasan Pemanfaatan Bersama Fasilitas

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

A. Kegiatan Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemanfaatan Bersama

Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri

ESDM tentang Tata Cara Perhitungan Harga Jual Gas Bumi dalam

Kegiatan Usaha Hilir. Pembahasan rancangan Permen ESDM tentang

Harga Gas Hilir antara BPH Migas dan Ditjen Migas.dimana dilakukan

diskusi mengenai rancangan tata cara Peraturan Penetapan Harga Gas

Bumi Melalui Pipa. Hari kedua dilakukan pembahasan Permen ESDM

tentang Harga Gas Hilir antara BPH Migas. Ditjen Migas. PT Pertamina

Gas.PT PGN Persero Tbk dan INGTA. Tujuan pengaturan harga jual gas

bumi adalah sebagai berikut :


a. Meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri

b. Menjamin dipenuhinya hak-hak konsumen Gas Bumi

c. Menjamin konsistensi penetapan harga jual gas bumi dengan

mempertimbangkan daya beli konsumen gas bumi. kesinambungan

penyediaan dan pendistribusian gas bumi dan tingkat keekonomian

yang wajar bagi Badan Usaha Niaga Gas Bumi

Tabel 29

Harga Jual Gas Bumi terdiri atas harga jual gas bumi untuk konsumen

No. Sektor Pemanfaat Gas Bumi Pengaturan

1 Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur

2 Transportasi Ditetapkan oleh Menteri

3 Konsumen selain a dan b Diatur oleh Menteri

4 Konsumen Gas Bumi Tertentu Ditetapkan oleh Menteri

Realisasi Anggaran

a. Anggaran kegiatan Pengawasan terhadap Pemanfaatan Bersama

Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah sebesar

Rp278.944.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus

Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

b. Realisasi kegiatan Pengawasan terhadap Pemanfaatan Bersama Fasilitas

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah sebesar 90.37% atau

sebesar Rp252.085.477 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Puluh

Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).


B. Melaksanakan Koordinasi BPH Migas dengan Pihak Terkait Dalam

Rangka Pengaturan Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama

Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

i. Rapat Koordinasi Pembahasan Komponen Biaya Distribusi Gas Bumi pada

tanggal 20 Februari 2017 di BPH Migas. Rapat dihadiri oleh INGTA. PT

Pertamina EP. PT Pertamina Gas. Ditjen Migas dan BPH Migas.

ii. Rapat Koordinasi pembahasan DRC untuk GTA Bontang pada tanggal 27

Februari 2017 di Kantor Pusat PLN (Persero). dan dihadiri oleh PT PLN

(Persero). PT Pertamina Gas dan BPH Migas.

iii. Rapat Perubahan Titik Serah dan Alat Ukur untuk Suplai Gas yang

Dialokasikan dari PT Pertamina EP dan PT PHE ONWJ untuk Keperluan

Pengoperasian SPBG PT Pertamina (Persero) di DKI Jakarta. Jawa Barat

dan Banten pada tanggal 9 Januari 2017 di Direktorat Jenderal Migas.

Rapat dihadiri oleh Ditjen Migas. SKK Migas. BPH Migas. PT Pertamina

(Persero). PT Pertamina EP. PT PHE ONWJ.

iv. Rapat koordinasi Penanganan Glycol pada pipa Ruas Transmisi Gas Bumi

Kepodang – Tambak Lorok pada tanggal 23 Desember 2016 di BPH Migas.

dilakukan rapat koordinasi lanjutan tanggal 7 Maret 2017 yang dihadiri oleh

BPH Migas. PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) dan Petronas Carigali Muriah

Ltd (PCML).

v. Rapat Koordinasi Update Status GTA Belawan – Paya Pasir dan

Amandemen GTA Arun-Belawan pada tanggal 18 April 2017 di BPH Migas

dihadiri oleh PT Pertamina Gas. PT PGN (Persero) Tbk dan PT PLN

(Persero).

vi. Rapat Koordinasi Pemanfaatan Bersama Pipa Gas Bumi Dedicated Hilir

milik PT Pertamina Gas untuk Penyaluran Gas Bumi dari KP 42.4 Cambai

Simpang Y menuju Matering System di lokasi Pabrik PT Arwanan Anugerah

Keramik pada tanggal 5 Mei 2017 di BPH kugas dan dihadiri oleh PD

Petorgas Ogan Ilir. PT Pertagas Niaga. PT Arwana Anugerah Keramik dan

BPH Migas di BPH Migas.

vii. Rapat pembangunan pipa WNTS ke P.Pemping tanggal 10 Mei 2017 di

Ditjen Migas dehan dihadiri oleh Ditjen Migas. BPH Migas. PT PGN


(Persero) Tbk. PT PLN (Persero). PLN Batam. Premier Oil. dan Medco E&P

Natuna. Masing-masing pihak menyampaikan progress kemajuan proyek

pembangunan pipa WNTS-P.Pemping.

viii. Rapat koordinasi Ketentuan dalam Perjanjian Pengangkutan Gas (Ship or

Pay dan SBLC) terkait Pelaksanaan Jaringan Gas pada tanggal 12 Mei

2017 di BPH Migas. Rapat dihadiri oleh BPH Migas. PT Sarana

Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) dan PT Pertamina Gas.

ix. Rapat terkait pemanfaatan pipa dedicated hilir milik PT Pertagas Niaga

untuk penyaluran gas bumi milik PD POI pada tanggal 22 Mei 2017 di BPH

Migas. tealah dilakukan rapat lanjutan di Ditjeni Migas pada tanggal 29 Mei

2017. Rapat dihadiri oleh Ditjen Migas. BPH Migas. PT Pertagas Niaga.PD

Petrogas Ogan Ilir.PT Medco E&P Indonesia. JOB Pertamina-Jadestone

Energy Ogan Komering Ltd.

x. Rapat dilatarbelakangi dengan Surat PT KJG Nomor 00204.S-PR-00-KJG-

2017 tanggal 7 Juli 2017 mengenai Notifikasi Keadaan Kahar yang

disebabkan turunnya cadangan gas Lapangan Kepodang. Rapat koordinasi

dilaksanakan di BPH Migas pada tanggal 31 Juli 2017 dengan dihadiri oleh

BPH Migas dan PT Kalimanta Jawa Gas.

xi. Rapat Koordinasi Asistensi Hukum Penyusunan Tanggapan Atas RUU

Migas dilaksanakan di Hotel Aston Sentul Lake Resort and Conference

Center Bogor tanggal 20-21 Juli 2017. Rapat dipimpin oleh Kepala BPH

Migas. Dalam rapat disampaikan mengenai Peran Strategis dan Tugas

BPH Migas.

xii. Pemanfaatan Bersama Pipa Gas Bumi Dedicated Hilir untuk Penyaluran

Gas Bumi dari Lapangan Tambun Menuju SKG Tegalgede

a. Latar Belakang : Permintaan Pertimbangan Pemanfaatan Bersama

Pipa Gas Bumi Dedicated Hilir dari Direktur Pembinaan Usaha Hilir

Migas Nomor 2995/15/DMO/2017 tanggal 23 Maret 2017

b. Telah dilakukan Rapat pembahasan pada tanggal 27 Oktober 2017 di

Hotel Santika BSD yang dihadiri oleh BPH Migas. Ditjen Migas. PT

Pertamina Gas. PT Bina Bangun Wibawa Mukti (PT BBWM). PT


Pertamina EP. PT Bayu Buana Gemilang (PT BBG). PT Mutiara

Energy (PT ME).

xiii. Pembahasan Rencana Tie-in Pipa Lateral Jambi Merang ke PGN Station

a. Latar Belakang : Menindaklanjuti surat SKK Migas Nomor: SRT-

0349/SKKMA0000/2017/S2 tanggal 11 Agustus 2017 perihal Kendala

Akses Gas Wilayah Jambi Merang ke PLN Muara Tawar dan Hasil

Rapat Pembahasan Kendala Akses Pengaliran Gas Jambi Merang ke

PLTGU Muara Tawar yang dipimpin oleh Wamen ESDM tanggal 28

Agustus 2017

b. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi pada tanggal 27 Oktober 2017 di

Hotel Santika BSD. rapat dihadiri oleh PT PGN (Persero) Tbk. PT PLN

(Persero) dan BPH Migas.

Realisasi Anggaran

a. Anggaran kegiatan Melaksanakan Koordinasi BPH Migas dengan Pihak

Terkait Dalam Rangka Pengaturan Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan

Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipaadalah sebesar

Rp769.899.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus

Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

b. Realisasi kegiatan Melaksanakan Koordinasi BPH Migas dengan Pihak

Terkait Dalam Rangka Pengaturan Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan

Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah sebesar

9% atau sebesar Rp69.259.750 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta

Sembiln Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua

Rupiah).

Catatan : karena Honor Kegiatan tidak dapat dicairkan sebesar

Rp641.000.000 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah)

apabila honor kegiatan dapat dicairkan maka realisasi menjadi

92.25%


C. Melaksanakan Workshop Penerapan Aturan dan Kebijakan Pemerintah

Terkait Kegiatan Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa

1. Workshop Penentuan Wilayah Eksisting Dan Pengembangan Untuk

Wilayah Jaringan Distribusi Dan Wilayah Niaga Tertentu

2. Workshop Rencana Pembangunan Pipa Gas Bumi (Transmisi. Distribusi

dan Jaringan Gas) Tahun 2018-2022

Workshop dihadiri oleh Komisi VII DPR-RI. BPH Migas. PT Pertamina Gas.

PT PGN (Persero) Tbk. PT Transportasi Gas Indonesia. PT Kalimantan

Jawa Gas. PT Energasindo Heksa Karya. PT PDPDE Gas dan Media. Hasil

Workshop secara garis besar terbagi 2 (dua) meliputi Regulasi dan

Pengembangan Infrastuktur.

a. Mengenai Regulasi dihasilkan gagasan : sebagai badan pengatur. BPH

Migas membuat aturan terkait dengan Pembangunan Pipa Transmisi.

Distribusi dan Jaringan Gas Bumi. bersifat transparan terhadap semua

para pemangku kepentingann (stakeholders). agar pada saat

menetapkan pelaksana kegiatan pembangunan dan pengembangan

infrastruktur pipa transmisi. distribusi dan jaringan gas bumi dalam

suatu wilayah jaringan distribusi (WJD) ataupun dalam wilayah niaga

tertentu (WNT) selalu memberi peluang pada seluruh badan usaha

melalui persaingan yang sehat dengan mempertimbangkan aspek

teknis dan ekonomis sebagai data dukung yang disampiakan masing-

maisng badan usaha melalui evaluasi dan penilaian atas data yang

disampaikan apakah termasuk dalam kategori wajar untuk ditetapkan

sebagai pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut.

b. Diperlukan insfrastuktur pipa transmisi. distribusi dan jaringan gas bumi

untuk kawasan Indonesia Bagian Barat (pulau Sumatera. Jawa.

Kalimantan) termasuk kepulauan Riau (Batam dan Natuna) yang

terhubung mulai dari ujung Utara pulau Sumatera sampai ujung timur

pulau Jawa dan sampai ujung utara pulau Kalimantan. Sedangkan

untuk Kawasan Indonesia Bagian Timur (mulai Pulau Bali s.d Pulau

Irian) Infrastruktur pipa transmisi. distribusi dan jaringan gas bumi

sampai dengan tahun 2022 masih belum terprogram pembangunannya.

namun demikian untuk mensupply kebutuhan gas masyarakat


industri.pelanggan kecil dan rumah tangga telah dibuat rencana

apembangunan beberapa mini Regas LNG yang tersebar di beberapa

provinsi dan kabupaten kota pada tepian pantai yang ada di pulau-

pulau kecil dan besar yang rencana pasokan LNGnya melalui FSRU

yang akan ditempatkan di Provinsi Sulawesi Selatan. berasal dari LNG

Plant yang ada di Marsella (Provinsi Maluku. Donggi – Senoro dan

Tangguh Papua). untuk selanjutnya pemenuhan kebutuhan gas

masyarakat industri.pelanggan kecil dan rumah tangga akan

didistribusikan melalui jaringan distribusi bukan pipa. melainkan

menggunakan truk-truk CNG.

3. Workshop Rencana Pembangunan Pipa Gas Bumi (Transmisi. Distribusi

dan Jaringan Gas) Tahun 2018-2022.

4. Koordinasi dengan Pemprov Nusa Tenggara Barat terkait Pelaksanaan

Workshop

5. Focus Group Discussion Tata Kelola dan Kelembagaan Industri Hilir Migas

yang Efektif dan Efisien

6. Workshop Penerapan Aturan dan Kebijakan Pemerintah Terkait Kegiatan

Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

Realisasi Anggaran

a. Anggaran kegiatan Melaksanakan Workshop Penerapan Aturan dan

Kebijakan Pemerintah Terkait Kegiatan Pengangkutan dan Niaga Gas

Bumi melalui Pipa adalah sebesar Rp3.805.292.000 (Tiga Milyar

Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu

Rupiah);

b. Realisasi kegiatan Melaksanakan Workshop Penerapan Aturan dan

Kebijakan Pemerintah Terkait Kegiatan Pengangkutan dan Niaga Gas

Bumi melalui Pipa sebesar 72.52% atau sebesar Rp2.759.458.055

(Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima

Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).


D. Melaksanakan Evaluasi Pengaturan Akses (Access Arrengement) pada

Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi milik

Badan Usaha

Badan Usaha yang telah mendapatkan Hak Khusus dari BPH Migas

mempunyai kewajiban untuk menerapkan “open access” terhadap fasilitas

pengangkutan Gas Bumi yang dimilikinya dengan tujuan agar penggunaan

fasilitas tersebut menjadi lebih optimal dengan memberikan “spare capacity”

fasilitas yang belum dipakai sepenuhnya kepada pihak ketiga.

Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau

yang dikenal dengan Pengaturan Akses adalah suatu aturan yang memuat

tentang hak dan kewajiban transporter dan penggunaan pipa. Dalam

Pengaturan Akses tersebut juga menerangkan aturan yang menyangkut

mekanisme bagaimana pihak ketiga dapat mengakses fasilitas perpipaan milik

transporter dan aturan-aturan lainnya seperti aturan yang berkaitan dengan

aspek teknis maupun legal. Mengingat bahwa fasilitas pengangkutan adalah

milik Badan Usaha Transporter. maka Pengaturan Akses pada dasarnya

dibuat oleh Badan Usaha Transporter. namun demikian agar suatu

Pengaturan Akses memiliki jiwa etika bisnis yang wajar. sehat dan transparan.

maka BPH Migas berwenang untuk memberikan masukan-masukan terhadap

Pengaturan Akses yang dibuat oleh Badan Usaha Transporter. Secara ringkas

dinyatakan bahwa Pengaturan Akses adalah aturan yang dibuat oleh Badan

Usaha Transporter yang mana dalam mekanisme pembuatannya mengacu

kepada petunjuk pelaksanaan pembuatan Pengaturan Akses yang

dikeluarkan oleh BPH Migas. Suatu Pengaturan Akses secara legal dapat

digunakan apabila Pengaturan Akses tersebut telah disetujui dan ditetapkan

oleh BPH Migas.

A.1. Pengaturan Access Arrangement PT Gasindo Pratama Sejati Ruas

Citarik-SKG Tegal Gede - Stasiun Penerima Gas Cikarang

A.2. Pengaturan Access Arrangement PT Mitra Energi Gas Sumatera Ruas

Pipa Transmisi Gas Bumi Singa-Gunung Megang Sumatera Selatan

A.3. Pengaturan Access Arrangement PT Transportasi Gas Indonesia Ruas

Grissik- Duri


A.4. Pengaturan Access Arrangement PT Energasindo Heksa Karya Ruas

Pipa Transmisi Gas Bumi Payo Selincah – Sei Gelam

A.5. Pengaturan Access Arrangement PT Rabana Gasindo Utama Ruas Pipa

Transmisi Gas Bumi Singa-Gunung Megang Sumatera Selatan.

Realisasi Anggaran

a. Anggaran kegiatan Melaksanakan Evaluasi Pengaturan Akses (Access

Arrengement) pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi

Gas Bumi milik Badan Usaha adalah sebesar Rp486.624.000 (Empat Ratus

Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

b. Realisasi kegiatan Melaksanakan Evaluasi Pengaturan Akses (Access

Arrengement) pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi

Gas Bumi milik Badan Usaha adalah sebesar 86.53% atau sebesar

Rp421.083.600 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tiga

Ribu Enam Ratus Rupiah).

3. Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALI-

SASI % PROGRAM

ANGGARAN (Juta Rp)

PAGU REALI -

SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengaturan.

Penetapan dan

Pengawasan

Usaha

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa.

Layanan

Manajemen

Direktorat Gas

Bumi

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

100 Pengaturan dan

Pengawasan

Penyediaan dan

Pendistribusian

BBM dan

Pengangkutan

Gas Bumi Melalui

Pipa

1.834,48 900.655 49.10

Dibandingkan dengan target realisasi tahun 2016 yaitu 100% (12 Bulan

Layanan) dengan 2 kegiatan dan pada tahun 2017 menjadi 100% ( 12 Bulan

Layanan) dengan 2 kegiatan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001, BPH Migas diberi

amanat untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Untuk

menunjang pelaksanaaan tugas.tanggung Jawab dan wewenang dalam bidang

Gas Bumi tersebut. maka Direktorat Gas Bumi BPH Migas memerlukan


beberapa kegiatan yang mendukung Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi

yaitu :

A. Menyusun Perencanaan dan Mengevaluasi Kegiatan Direktorat Gas Bumi.

instansi yang dilibatkan dalam kegiatan ini yaitu Unit Eselon I Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral;

B. Penyusunan Data dan Informasi Pengusahaan Hilir Gas Bumi. instansi yang

dilibatkan dalam kegiatan ini yaitu Badan Pusat Statistik dan Bappenas.

Realisasi Anggaran Direktorat Gas Bumi T.A. 2017

Pagu kegiatan Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa tahun 2017 adalah sebesar Rp20.095.270.000

dengan realisasi anggaran dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember

2017 adalah Rp16.331.154.038 atau 81,27% ada peningkatan dibandingkan realisasi

tahun 2016 sebesar 5,87% dengan rincian realisasi sebagai berikut :


1930 Pengaturan. Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

20.095.270.000 16.331.154.038

3.764.115.962

81.27

1930.060.001

Pengaturan. Penetapan dan Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

3.671.101.000 3.326.767.766 344.333.234 90.62

130 Menetapkan Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

997.845.000 943.013.956 54.831.044 94.51

131 Melaksanakan Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

649.585.000 601.216.482 48.368.518 92.55

132 Melaksanakan Persiapan/Pelaksanaan Lelang Ruas Transmisi dan Atau Wilayah Jaringan Distribusi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus

479.366.000 434.953.692 44.412.308 90.74

133 Melaksanakan Kajian Potensi Pemanfaatan Gas Bumi

1.544.305.000 1.347.583.636 196.721.364 87.26

1930.061.002

Pengaturan. Penetapan dan Pengawasan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

5.340.759.000 3.501.886.882 1.838.872.118 65.57

136 Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

278.944.000 252.085.477 26.858.523 90.37

137 Koordinasi BPH Migas dengan Pihak Terkait Dalam Rangka Pengaturan Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

4.575.191.000 2.828.717.805 1.746.473.195 61.83


138 Melaksanakan Evaluasi Pengaturan Akses (Access Arrangement) Pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Milik Badan Usaha

486.624.000 421.083.600 65.540.400 86.53

1930.062.003


2.009.637.000 1.761.056.009 248.580.991 87.63

141 Melaksanakan Analisa Perhitungan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk Badan Usaha yang Telah Memiliki Hak Khusus

1.115.264.000 1.030.715.878 84.548.122 92.42

142 Verifikasi Nilai Aset dan Biaya Operasi & Pemeliharaan Berdasarkan Akun Pengaturan dan Rencana Kerja Perusahaan

894.373.000 730.340.131 164.032.869 81.66

1930.063.004

Ketetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Keciil

1.948.230.000 1.796.976.826 151.253.174 92.24

144 Menyiapkan Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Kota Gas

689.808.000 650.470.899 39.337.101 94.30

145 Mengawasi Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Terkait dengan Penugasan Pengelolaan Jargas yang Dibangun oleh Pemerintah

1.258.422.000 1.146.505.927 111.916.073 91.11

1930.065.006


5.291.067.000 5.043.811.676 247.255.324 95.33

146 Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

1.133.266.000 1.084.392.869 48.873.131 95.69

147 Melaksanakan Verifikasi Volume dan Uji Petik Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Badan Usaha

1.500.218.000 1.428.306.700 71.911.300 95.21

148 Fasilitasi Pembangunan Pipa Transmisi dan Distribusi

1.354.004.000 1.266.329.007 87.674.993 93.52

150 Menyusun Pemutakhiran Data Infrastruktur Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

1.303.579.000 1.264.783.100 38.795.900 97.02

1930.951.001


1.834.476.000 900.654.879 933.821.121 49.10

151 Menyusun Perencanaan dan Mengevaluasi Kegiatan Direktorat Gas Bumi

664.985.000 587.864.660 77.120.340 88.40

152 Menyusun Data dan Informasi Pengusahaan Hilir Gas Bumi

1.169.491.000 312.790.219 856.700.781 26.75

A. Penyusunan data Dan Informasi Pengusahaan Hilir

Hasil kegiatan penyusunan data dan informasi pengusahaan Gas Bumi

melalui pipa adalah pelaksanaan rapat koordinasi serta rekapitulasi dan

pengolahan data dan informasi dari kegiatan Direktorat Gas Bumi yaituHak

Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Hak Khusus Niaga Gas

Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.


Penetapan Akun Pengaturan. Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan

Gas Bumi Melalui Pipa. Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan

Pelanggan Kecil. Verifikasi Volume Pengaliran dan Pengangkutan Gas Bumi

Melalui Pipa selama tahun 2017. Dan telah tersusunnya Buku Data dan

Informasi Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalaui Pipa.

1) Hak Khusus

Pada tahun 2017, ada 18 (delapan belas) pemberian Hak Khusus dari

BPH Migas untuk Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

sebanyak 12 dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebanyak 6.

2) Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Pada Tahun 2017, terdapat 3 penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi

melalui pipa oleh BPH Migas untuk Badan Usaha yang telah memiliki

Hak Khusus, yaitu:

Tabel 30 Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

3) Akun Pengaturan

Badan Pengatur menetapkan dan memberlakukan sistem informasi

pengusahaan dan Akun Pengaturan pada Badan Usaha yang

melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

(Pasal 9 huruf (e). PP No. 36/2004). Tujuan utama adanya regulasi

Akun Pengaturan. adalah untuk memisahkan pembukuan (Accounting

Unbundling) antara kegiatan pengangkutan dengan kegiatan niaga gas

bumi. Dengan terpisahnya pembukuan kegiatan pengangkutan dari

kegiatan niaga gas bumi. maka data pembukuan kegiatan

pengangkutan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar

PERATURAN

BPH MIGAS

Pagerungan - Porong -

gresik - PKG

USD 0,50 /

MSCF

Cilamaya - Citarik - Tegal

Gede - Nagrak - Bitung -

Cilegon

USD 0,30 /

MSCF

2 PT Pertagas Arun - Belawan Nomor 03 Tahun 2017 22 Agustus 2017USD 1,546 /

MSCF

3PT Mitra Energi Gas

Sumatera

Gunung Megang-Singa

Station (Sumatera Selatan)Nomor 05 Tahun 2017 24 Oktober 2017

USD 0,20 /

MSCF

Tarif

Nomor 04 Tahun 2017PT Pertagas 1 6 Februari 2017

NO BADAN USAHA Ruas Transmisi DITETAPKAN


perhitungan/evaluasi Tarif pada kegiatan pengangkutan Gas Bumi

melalui pipa.

Informasi/data pembukuan kegiatan pengangkutan Gas bumi melalui

pipa yang disampaikan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha

sebagimana diatur di dalam pedoman Akun Pengaturan. bertujuan agar

Badan Pengatur dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

memastikan bahwa pemisahan dan pengalokasian terhadap

pendapatan dan pembiayaan antara kegiatan usaha pengangkutan gas

bumi melalui pipa transmisi dan kegiatan usaha yang tidak terkait

dengan pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi. dilakukan

dengan tepat dan benar;

sebagai bahan informasi yang dibutuhkan oleh Badan Pengatur

khususnya untuk menetapkan dan meninjau kembali Tarif

pengangkutan gas bumi melaui pipa. dan untuk melakukan penetapan-

penetapan dan/atau keputusan-keputusan lainnya yang terkait dengan

tugas dan fungsi Badan Pengatur;

mengawasi biaya-biaya yang telah disetujui oleh Badan Pengatur pada

penetapan Tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sebelumnya;

meningkatkan tingkat transparansi didalam proses pengaturan dan

pengambilan keputusan oleh Badan Pengatur. melaui laporan kinerja

Badan Usaha dalam bentuk laporan informasi akuntansi. yang dapat

diperbandingkan diantara para Badan Usaha yang melakukan kegiatan

usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa;

secara umum merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. dan Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas

Bumi.

Pedoman Akun Pengaturan telah ditetapkan oleh BPH Migas dalam

Peraturan No. 21/2011 tentang Akun Pengaturan Kegiatan Usaha

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi.

Pada tahun 2017. Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

yang telah menyampaikan Laporan Akun Pengaturan dan telah

diverifikasi oleh BPH Migas adalah :


Tabel 31

Badan Usaha Yang Telah Dilakukan Verifikasi Akun Pengaturan

4) Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Access Arrangement adalah dokumen acuan bagi pihak-pihak terkait

dalam pelaksanaan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas

bumi melalui pipa (open access). Access Arrangement merupakan

implementasi dari Peraturan BPH Migas No. 15/2008. yang mewajibkan

transporter untuk membuat Access Arrangement guna mengatur

mekanisme open acces pada jaringan pipa transmisi dan distribusi gas

bumi yang dimiliki atau dikuasainya.

Access Arrangement memuat tentang hak dan kewajiban transporter

dan shipper. serta menerangkan aturan yang menyangkut mekanisme

bagaimana pihak ketiga dapat mengakses fasilitas perpipaan milik

transporter yang mencakup aspek teknis. aspek komersial dan aspek

legal.

Pada tahun 2017. BPH Migas belumdapat menetapkan Pengaturan

Akses (Access Arrangement) pada ruas transmisi dan/atau wilayah

jaringan distribusi gas bumi melalui pipa milik badan usaha.

Badan

Usaha

Laporan

Keuangan

Laporan Akun

Pengaturan

Ketepatan

Waktu

Verifikasi

Laporan Akun

PT Pertagas 24 Februari 2017 22 Juni 2017 √ 5-Sep-17

PT PGN

(Persero) 3 Maret 2017 19 Juni 2017√ 5-Sep-17

PT TGI 24 Maret 2017 3 Juli 2017 √ 18 – 20 Okt 2017

PT KJG 21 Maret 2017 17 Juli 2017 √ 18 – 20 Okt 2017

PT EHK 3 Februari 2017 5 Juni 2017 √

PT MUI 5-Apr-17 17 Juli 2017 √

PT RGS 17-Apr-17 30 Agustus 2017 √

PT GPS 25-Apr-17 16 Agustus 2017 √

PT RGU 25-Apr-17 16 Agustus 2017 √

PT PDPDE Gas 3 Februari 2017 12 Mei 2017 √

8 – 10 Nov 2017


5) Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

Pada tahun 2017, BPH Migas telah menetapkan 13 dan sedang

memproses 2 Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan

kecil pada jargas kota.

Tabel 32 Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

NO BADAN USAHA

WILAYAH PERATURAN

DITETAPKAN DIUNDANGKAN BPH MIGAS

1 PT Pertagas Niaga

Kota Balikpapan

Nomor 16 Tahun 2016

19 Des 2016 13 Jan 2017

Kota Cilegon

Nomor 17 Tahun 2016

19 Des 2016 13 Jan 2017

2 PT PGN (Persero) Tbk

Kota Tarakan

Nomor 02 Tahun 2017

13 Mar 2017 16 Mar 2017

3 PT PGN (Persero) Tbk

Kota Depok Nomor 04 Tahun 2017

5 Sept 2017 25 Sept 2017

6) Realisasi Volume Pengangkutan Gas Bumi Pada Badan Usaha

pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Pada tahun 2017. jumlah Badan Usaha pengangkutan Gas Bumi

melalui pipa adalah 11 (sebelas) Badan Usaha yang terdiri dari :

1. PT Pertamina Gas

2. PT PGN (Persero) Tbk

3. PTTransportasi Gas Indonesia

4. PT Energasindo Heksa Karya

5. PT Majuko Utama Indonesia

6. PT Rabana Gasindo Usama

7. PT Rabana Gasindo Utama

8. PT Gasindo Pratama Sejati

9. PT PDPDE Gas

10. PT Kalimantan Jawa Gas

11. PT Mitra Energi Gas Sumatera

Hasil verifikasi realisasi volume Triwulan I-III dan proyeksi volume

Triwulan IV (berdasarkan hasil proyeksi dari rata - rata volume

pengangkutan Triwulan I. II dan III) pengangkutan Badan Usaha


Pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi pada tahun 2017 adalah

sebesar 1.375.729.076.91 MSCFdengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33

Volume Pengangkutan Gas Bumi Tahun 2017

Dibawah ini merupakan grafik verifikasi realisasi volume Triwulan I-IIIdan

proyeksi volume Triwulan IV (berdasarkan hasil proyeksi dari rata - rata

volume pengangkutan Triwulan I. II dan III) pengangkutan Badan Usaha

Pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi pada tahun 2017.

NO Badan Usaha Pengangkutan

Realisasi

Volume TW 1

(MSCF)

Realisasi

Volume TW 2

(MSCF)

Realisasi

Volume TW 3

(MSCF)

Prognosa Volume

TW 4 (MSCF)

Total Volume

(MSCF)

1 PT PERTAMINA GAS 270,722,277.48 275,936,652.49 264,327,869.92 270,328,933.30 1,081,315,733.18

2 PT PGN (Persero) Tbk 924,832.14 580,516.61 676.00 502,008.25 2,008,033.01

3 PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA 57,042,512.60 57,975,390.80 63,247,805.70 59,421,903.03 237,687,612.13

4 PT ENERGASINDO HEKSA KARYA 105,293.00 2,547,111.17 477,821.06 1,043,408.41 4,173,633.63

5 PT MAJUKO UTAMA INDONESIA 379,699.93 410,923.66 407,035.79 399,219.79 1,596,879.17

6 PT RABANA GASINDO USAMA 598,056.63 536,781.23 737,750.40 624,196.09 2,496,784.35

7 PT RABANA GASINDO UTAMA 133,470.14 118,793.22 130,450.08 127,571.14 510,284.57

8 PT GASINDO PRATAMA SEJATI 4,803,774.69 4,335,311.93 4,471,414.10 4,536,833.58 18,147,334.30

9 PT PDPDE GAS 94,804.04 96,161.05 - - 190,965.09

10 PT KALIMANTAN JAWA GAS 7,115,117.60 6,392,211.70 7,194,033.80 6,900,454.37 27,601,817.47

11 PT MITRA ENERGI GAS SUMATERA - - - - -

Total Volume 341,919,838.26 348,929,853.85 340,994,856.84 343,884,527.95 1,375,729,076.91


* berdasarkan hasil proyeksi dari rata - rata volume pengangkutan Triwulan I. II dan III

Gambar 38. Volume Pengangkutan Gas Bumi Tahun 2017

Gambar 39. Prosentase Volume Pengangkutan Gas Bumi Tahun 2017

Gambar 39 merupakan prosentase volume pengangkutan Gas Bumi

melalui pipa per Badan Usaha. Badan Usaha terbesar yang melakukan


kegiatan Pengaliran Gas Bumi melalui pipa adalah PT Pertamina Gas

sebesar 78.60%. kedua tersebar adalah PT Transportasi Gas Indonesia

sebesar 17.28% dan ketiga terbesar adalah PT Kalimantan Jawa Gas

sebesar 2.01%. Dibandingkan dengan realisasi volume tahun 2016

sebesar 1.471.817.891.88 MSCF terjadi penurunan pengaliran yang

disebabkan karena sumber pasok menurun.

7) Realisasi Volume Niaga Gas Bumi Pada Badan Usaha pengangkutan

Gas Bumi Melalui Pipa

Untuk triwulan III tahun 2017. jumlah Badan Usaha niaga Gas Bumi

melalui pipa dedicated hilir adalah 30 Badan Usaha. Hasil verifikasi

realisasi volume (Triwulan I – III) dan proyeksi volume (Triwulan IV)

penjualan Badan Usaha Pemegang Hak Khusus pada Wilayah

Jaringan Distribusi padatahun 2017 adalah sebesar 346.599.183,86

MMBTU dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 34 Volume Niaga Gas Bumi Tahun 2017

*) Terdapat 5 (lima) Badan Usaha yang tidak lagi mengalirkan Gas Bumi yaitu PT Intermega Sebaku

Indonesia.dan PT Berkas Usaha Energi.

NO Badan Usaha Niaga

Realisasi

Volume TW 1

(MMBTU)

Realisasi

Volume TW 2

(MMBTU)

Realisasi

Volume TW 3

(MMBTU)

Prognosa Volume

TW 4 (MMBTU)

Total Volume

(MMBTU)

1 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk 69,213,111.03 58,053,283.66 69,073,911.96 65,446,768.88 261,787,075.53

2 PT ENERGASINDO HEKSA KARYA 2,878,808.51 2,546,457.78 3,019,923.34 2,815,063.21 11,260,252.83

3 PT BAYU BUANA GEMILANG 3,318,038.69 2,877,582.89 2,956,662.86 3,050,761.48 12,203,045.92

4 PT SURYA CIPTA INDONESIA 1,364,857.09 1,462,211.96 1,473,554.89 1,433,541.31 5,734,165.25

5 PT GAGAS ENERGI 1,663,033.15 1,641,961.88 1,695,297.47 1,666,764.17 6,667,056.66

6 PT INTI DATA LATU PRIMA 904,757.55 860,899.70 745,159.69 836,938.98 3,347,755.92

7 PT PDPDE Gas 572,887.50 661,980.90 - 617,434.20 1,852,302.60

8 PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA 387,340.30 421,608.83 516,408.50 441,785.88 1,767,143.51

9 PT PERTAMINA GAS 886,803.62 763,307.30 714,244.00 788,118.31 3,152,473.22

11 PT PELANGI CAKRAWALA LOSARANG 375,003.16 326,755.52 369,684.20 357,147.62 1,428,590.50

12 PT MITRA ENERGI BUANA 353,343.52 336,747.69 324,914.34 338,335.18 1,353,340.72

13 PT MUTIARA ENERGY 168,919.04 250,743.96 - 209,831.50 629,494.51

14 PT BANTEN INTI GASINDO 175,905.80 195,301.58 181,264.56 184,157.31 736,629.25

15 PT KRAKATAU DAYA LISTRIK 357,526.84 835,315.40 499,747.79 564,196.68 2,256,786.71

16 PT PERTAGAS NIAGA 361,831.98 373,088.34 438,081.69 391,000.67 1,564,002.68

17 PT INDOGAS KRIYA DWIGUNA 151,331.28 87,486.76 92,043.56 110,287.20 441,148.81

19 PT INTERMEGA SEBAKU INDONESIA 13,850.87 - - - 13,850.87

20 PT BERKAH USAHA ENERGY - - - - -

21 PT SARANA CEPU ENERGI 410,318.36 331,217.92 - - 741,536.28

22 PT SUMBER PETRINDO PERKASA 3,814,436.40 3,070,462.80 3,799,023.70 3,561,307.63 14,245,230.53

23 PT IGAS UTAMA 4,549.89 4,029.52 5,392.15 4,657.19 18,628.76

24 PT PDPDE SUMSEL 262,087.22 283,889.23 276,726.74 274,234.40 1,096,937.58

25 PT PASUNDAN RESOURCES 299,178.49 305,342.40 317,307.34 307,276.08 1,229,104.31

26 PT SINERGI PATRIOT BEKASI 304,297.47 308,507.91 334,771.21 315,858.87 1,263,435.46

27 PT Malamoi Olom Wobok 593,813.08 590,602.15 585,252.66 589,889.30 2,359,557.18

28 PT Dharma Pratama Sejati 15,570.45 - - - 15,570.45

29 PT Surya Energi Parahita 48,545.47 46,851.71 - - 95,397.18

30 PT Petrogas Jatim Utama 2,580,309.15 2,019,873.56 2,403,820.28 2,334,667.66 9,338,670.64

Total Volume 91,480,455.88 78,655,511.36 89,823,192.92 86,640,023.70 346,599,183.86


Dibawah ini merupakan grafik verifikasi realisasi volume (Triwulan I-

III)dan proyeksi volume (Triwulan IV) penjualan Badan Usaha

Pemegang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi pada tahun

2017 adalah sebagai berikut.

* berdasarkan hasil proyeksi dari rata - rata volume pengangkutan Triwulan I. II dan III

Gambar 40. Volume Niaga Gas Bumi


Gambar 41. Prosentase Penjualan Gas Bumi Melalui Pipa

Pada tahun 2017, penjualan Gas Bumi 5 (lima) terbesar adalah PT PGN

(Persero) Tbk. sebesar 75.53% dari total. diikuti olehPT PT Sumber Petrindo

Perkasa sebesar 4.11% dari total. Ketiga terbesar adalah PT Bayu Buana

Gemilang sebesar 3.52%. keempat adalahPT Energasindo Heksa Karya

sebesar 3.25% dan terbesar kelima adalah PT Surya Cipta Indonesia 2.69%.

Dibandingkan dengan realisasi volume tahun 2016 sebesar 357.545.724.33

MMBTU terjadi penurunan pengaliran yang disebabkan karena sumber

pasok menurun

B. Realisasi Anggaran

Anggaran untuk kegiatan Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi adalah

Rp1.834.476.000 (satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan realisasi anggaran yang telah

digunakan sebesar Rp900.654.879 dengan persentasi sebesar 49.10%.


4. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pelaporan Akun

Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi

Melalui Pipa.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALI-

SASI % PROGRAM

ANGGARAN (Juta Rp)

PAGU REALI -

SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengaturan.

Penetapan

dan

Pengawasan

Usaha

Pengangkuta

n Gas Bumi

Melalui Pipa

Penetapan Tarif

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa

dan Pelaporan

Akun

Pengaturan

(Regulatory

Account)

Kegiatan

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa

1 Tarif 3Tarif 300 Pengaturan dan

Pengawasan

Penyediaan dan

Pendistribusian

BBM dan

Pengangkutan

Gas Bumi Melalui

Pipa

2.009,64 1.761,06 87.63

Dibandingkan dengan target realisasi tahun 2016 yaitu 100% (1 SK) terjadi

kenaikan pada tahun 2017 menjadi 300% (3 SK).

Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pelaporan Akun

Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui

Pipa terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

A. Melaksanakan Analisa Perhitungan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui

Pipa untuk Badan Usaha yang telah memiliki Hak Khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan

Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. bahwa BPH Migas memiliki kewenangan

untuk menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Badan

Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melaui Pipa

(Transporter) dan yang telah memiliki Hak Khusus.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor 8

tahun 2013. dinyatakan bahwa setiap Badan Usaha yang telah mendapatkan

Hak Khusus Pengangkutan dari BPH Migas. memiliki kewajiban menerapkan

“open access” terhadap fasilitas pengangkutan Gas Bumi yang dioperasikan

atau dimiliki oleh Badan Usaha yang bersangkutan. Dengan adanya


kewajiban menerapkan “open access” ini diharapkan fasilitas tersebut dapat

dimanfaatkan oleh pihak ketiga sehingga upaya meningkatkan pemanfaatan

Gas Bumi didalam negeri dan penggunaan fasilitas pengangkutan Gas Bumi

yang lebih efisien dapat dilaksanakan. Penggunaan fasilitas secara “open

access” sudah barang tentu akan menyebabkan biaya transportasi Gas Bumi

yang dicerminkan dari tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. menjadi

lebih murah (rendah). sehingga dengan adanya tarif yang lebih rendah ini.

maka akan menguntungkan masyarakat terutama konsumen Gas Bumi baik

industri. komersial maupun rumah tangga. sebab dengan tarif yang rendah

otomatis akan menyebabkan harga Gas Bumi sampai di konsumen menjadi

rendah. Apabila harga Gas Bumi bisa menjadi lebih rendah maka akan

menurunkan biaya operasi dari pihak-pihak yang menggunakan Gas Bumi

baik sebagai bahan baku maupun sebagai kebutuhan energi. Khususnya bagi

industri. apabila harga energi yang mereka butuhkan bisa menjadi rendah.

maka biaya produksinyapun akan menjadi rendah. sehingga harga produknya

juga menjadi lebih murah yang akhirnya masyarakatlah yang akan

diuntungkan.

Dalam rangka mengupayakan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam

negeri dan penggunaan fasilitas transmisi dan jaringan distribusi Gas Bumi

oleh pihak ketiga akan menciptakan efisiensi. oleh karena itu BPH Migas perlu

menetapkan tarif pengangkutan Gas Bumi pada ruas transmisi dan wilayah

jaringan distribusi.

Keluaran dari kegiatan Analisis Perhitungan Tarif Pengangkutan Gas Bumi

Melalui Pipa untuk Badan Usaha yang telah memiliki Hak Khusus adalah:

- Terlaksananya Analisis. Evaluasi Perhitungan dan Penetapan tarif

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa milik Badan Usaha yang telah

mendapatkan Hak Khusus dari BPH Migas.

- Laporan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Hasil

Dengar Pendapat (Public Hearing) BPH Migas dan Pihak-Pihak Terkait

dalam Rangka Penetapan Regulasi dan Keputusan BPH Migas.

Hasil Analisas Perhitungan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa untuk

Badan Usaha yang telah memiliki Hak Khusus;


1. Analisis Perhitungan Tarif PT Majuko Utama Indonesia Ruas Cilegon -

Ciwandan

2. Analisis Perhitungan Tarif PT Pertamina Gas Ruas Arun – Belawan.

Muara Karang – Muara Tawar. dan Porong – Grati

3. Pembahasan Keputusan Menteri ESDM No. 434 K/12/MEM/2017

4. Analisis Perhitungan Tarif PT Mitra Energi Gas Sumatera Ruas Gunung

Megang – Singa Station

5. Analisis Perhitungan Tarif PT Gasindo Pratama Sejati Ruas Citarik –

Tegalgede – Cikarang

6. Analisis Perhitungan Tarif PT Rabana Gasindo Usama Ruas Tegalgede –

ITP Citeureup

7. Analisis Perhitungan Tarif PT Rabana Gasindo Utama Ruas Tegalgede –

SG Cikarang

Proses Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sampai Tahun

2017 berjumlah 5 proses. yaitu :

1. Perhitungan Tarif PT Majuko Utama Indonesia Ruas Cilegon - Ciwandan

2. Perhitungan Tarif PT Pertamina Gas Ruas Pipa Muara Karang – Muara

Tawar. dan Porong – Grati

3. Perhitungan Tarif PT Gasindo Pratama Sejati.

4. PT Rabana Gasindo Usama. dan

5. PT Rabana Gasindo Utama.

Kegiatan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa telah mencapai

300% melebihi target yang direncanakan. Pada tahun 2017, BPH Migas telah

menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yaitu :

PERATURAN

BPH MIGAS

Pagerungan - Porong -

gresik - PKG

USD 0,50 /

MSCF

Cilamaya - Citarik - Tegal

Gede - Nagrak - Bitung -

Cilegon

USD 0,30 /

MSCF

2 PT Pertagas Arun - Belawan Nomor 03 Tahun 2017 22 Agustus 2017USD 1,546 /

MSCF

3PT Mitra Energi Gas

Sumatera

Gunung Megang-Singa

Station (Sumatera Selatan)Nomor 05 Tahun 2017 24 Oktober 2017

USD 0,20 /

MSCF

Tarif

Nomor 04 Tahun 2017PT Pertagas 1 6 Februari 2017

NO BADAN USAHA Ruas Transmisi DITETAPKAN


Realisasi Anggaran Kegiatan

Pagu Anggaran Tim Melaksanakan Analisa Perhitungan Tarif Pengangkutan

Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Badan Usaha Yang Telah Memiliki Hak Khusus

untuk Tahun 2016 sebesar Rp1.115.264.000 dengan realisasi sebesar

Rp1.030.716.178 atau sama dengan 92,42%

B. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi Laporan akun pengaturan

(Regulatory Account) kegiatan usaha pengangkutan.

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan akun Pengaturan (Regulatory Account)

Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa di perlukan untuk

memastikan bahwa pemisahan dan pengalokasian pendapatan serta

pembiayaan antara kegiatan pengangkutan Gas Bumi dan kegiatan usaha

yang tidak terkait dengan pengangkutan Gas Bumi dilakukan secara tepat.

BPH Migas sesuai ketentuan Pasal 5. huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor

67 Tahun 2002 dan Pasal 9. huruf (e). Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2004 mempunyai wewenang menetapkan dan memberlakukan sistem

informasi pengusahaan dan Akun Pengaturan pada Badan Usaha yang

melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

Akun Pengaturan (Regulatory Account) pada kegiatan pengangkutan gas

bumi melalui pipa. didasari atas adanya kebijakan unbundling pada kegiatan

usaha gas melalui pipa. Kebijakan unbundling mengatur pemisahan antara

kegiatan usaha infrastruktur gas (pengangkutan gas melalui pipa) dengan

kegiatan usaha komoditas gas (niaga gas melalui pipa). Di Indonesia.

pemisahan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19

Tahun 2009. Melalui penerapan Akun Pengaturan (Regulatory Accounts).

Objek kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Peraturan Akun

Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi

Melalui Pipa adalah Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

(Transporter) yang telah mendapatkan Hak Khusus dari BPH Migas sesuai

dengan peraturan BPH Migas Nomor 19/P/BPH Migas/XI/2010 tanggal 30

Nopember 2010 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga

Gas Bumi Melalui Pipa.


Keluaran dari kegiatan monitoring dan evaluasi Laporan Akun Pengaturan

(Regulatory Account) Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah:

- Data dan informasi yang terkait pendapatan. pembiayaan dan investasi

kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transporter yang disusun

dalam Laporan Akun Pengaturan Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi;

- Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi laporan Akun

Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi

Melalui Pipa.

Hasil Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi Laporan akun pengaturan

(Regulatory Account) kegiatan usaha pengangkutan :

B.1. Pemberitahuan Penyampaian Laporan Akun Pengaturan

Pada Tahun 2017, tidak ada Badan Usaha baru yang mendapatkan

penetapan tarif, sehingga jumlah badan usaha yang mengumpulkan Laporan

Akun Pengaturan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 9 badan usaha.

B.2. Penyampaian Laporan Akun Pengaturan

Pemberitahuan kewajiban penyampaian Laporan Akun Pengaturan telah

disampaikan kepada Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Hingga akhir Triwulan III. seluruh Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi

Melalui Pipa telah menyampaikan Laporan Akun Pengaturan.


B.3. Realisasi Anggaran Kegiatan

Pagu Anggaran Tim Melaksanakan Monitoring Dan Mengevaluasi

Laporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Usaha

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk Tahun 2017 sebesar

Rp707.564.000. Dengan realisasi sebesar Rp632.381.085 atau sama

dengan 89,37%.

5. Ketetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALI -

SASI % PROGRAM

ANGGARAN (Juta Rp)

PAGU REALI-

SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengaturan.

Penetapan dan

Pengawasan

Usaha

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa

Ketetapan

Harga Gas

Bumi Rumah

Tangga dan

Pelanggan

Kecil

2 Harga

Gas

3 Harga

Gas

150 Pengaturan dan

Pengawasan

Penyediaan dan

Pendistribusian

BBM dan

Pengangkutan

Gas Bumi Melalui

Pipa

1.948.2

30

1.796.97

7

92.2

4

Dibandingkan dengan target realisasi tahun 2016 yaitu 650% (13 SK) dari target

2 SK terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 150% (3 SK Harga Gas) dari

target 2 SK Harga Gas.

Badan

Usaha

Laporan

Keuangan

Laporan Akun

Pengaturan

Ketepatan

Waktu

Verifikasi

Laporan Akun

PT Pertagas 24 Februari 2017 22 Juni 2017 √ 5-Sep-17

PT PGN

(Persero) 3 Maret 2017 19 Juni 2017√ 5-Sep-17

PT TGI 24 Maret 2017 3 Juli 2017 √ 18 – 20 Okt 2017

PT KJG 21 Maret 2017 17 Juli 2017 √ 18 – 20 Okt 2017

PT EHK 3 Februari 2017 5 Juni 2017 √

PT MUI 5-Apr-17 17 Juli 2017 √

PT RGS 17-Apr-17 30 Agustus 2017 √

PT GPS 25-Apr-17 16 Agustus 2017 √

PT RGU 25-Apr-17 16 Agustus 2017 √

PT PDPDE Gas 3 Februari 2017 12 Mei 2017 √

8 – 10 Nov 2017


Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Pasal 46 ayat (3) menyebutkan bahwa

Badan Pengatur melaksanakan pengaturan dan Mempersiapkan Penetapan

Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas

bumi. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa Harga Gas Bumi untuk rumah

tangga dan pelanggan kecil diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur dengan

mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Selanjutnya dalam pelaksanaan penetapannya maka dikeluarkan Peraturan BPH

Migas No. 22/P/BPH Migas/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang

Mempersiapkan Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan

Pelanggan Kecil. Harga Gas Bumi merupakan salah satu faktor penting bagi

pengembangan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. oleh karena itu perlu

diatur agar tercipta harga yang adil. baik bagi badan usaha (badan pengelola)

maupun konsumen.

Tabel 34

Hasil Sidang Komite Tentang harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan

Pelanggan Kecil Tahun 2017

Realisasi Anggaran

Biaya kegiatan Mempersiapkan Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah

Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Kota Gas adalah sebesar

Rp689.808.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus

Delapan Ribu Rupiah). berasal dari DIPA BPH Migas tahun 2017.

Sedangkan realisasi penggunaan anggaran kegiatan sampai Triwulan IV

adalah sebesar Rp650.470.899 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus

Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau

94.30%.

PERATURAN

BPH MIGAS

Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2016 19 Desember 2016 13 Januari 2017

Kota Cilegon Nomor 17 Tahun 2016 19 Desember 2016 13 Januari 2017

2PT PGN

(Persero) TbkKota Tarakan Nomor 02 Tahun 2017 13 Maret 2017 16 Maret 2017

3PT PGN

(Persero) TbkKota Depok Nomor 04 Tahun 2017 5 september 2017

25 september

2017

1

WILAYAH DIUNDANGKAN

PT Pertagas

Niaga

NO BADAN USAHA DITETAPKAN


6. Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM

ANGGARAN (Miliyar

Rupiah)

PAGU REALI-

SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengaturan.

Penetapan dan

Pengawasan

Usaha

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa

Pengawasan

Pengusahaan

Transmisi

dan Ditribusi

Gas Bumi

Melalui Pipa

1 (satui)

Laporan

1 (satui)

Laporan

100 Pengaturan dan

Pengawasan

Penyediaan dan

Pendistribusian

BBM dan

Pengangkutan

Gas Bumi Melalui

Pipa

5.291.06

7

5.043.

812

95.33

Dibandingkan dengan target realisasi tahun 2016 yaitu 100% (1 Laporan)

dengan 3 kegiatan pada tahun 2017 menjadi 100% (1 Laporan) dengan 4

kegiatan.

Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi terdiri dari 4 kegiatan yaitu:

A. Melaksanakan verifikasi Volume dan Uji Petik Pengangkutan dan Niaga

Gas Bumi melalui Pipa pada Badan Usaha

A.1 Verifikasi Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi

Pada tahun 2017 BPH Migas telah melaksanakan verifikasi volume

pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa dengan mengundang

Badan Usaha pemegang Hak Khusus sebanyak 4 (empat) triwulan dimana

pada triwulan IV dilakukan dengan cara menghitung proyeksi.

Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi pada Ruas

Transmisi Gas Bumi Tahun 2017 adalah sebanyak 11 (sebelas) Badan

Usaha. yaitu:

a) PT Pertamina Gas

b) PT PGN (Persero) tbk.

c) PT Transportasi Gas Indonesia

d) PT Energasindo Heksa Karya

e) PT Majuko Utama Indonesia

f) PT Rabana Gasindo Usama

g) PT Rabana Gasindo Utama

h) PT Gasindo Pratama Sejati


i) PT PDPDE Gas

j) PT Kalimantan Jawa Gas

k) PT Mitra Energi Gas Sumatera

Sedangkan Badan Usaha pemegang Izin Usaha dan Hak Khusus pada

Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Tahun 2017 adalah sebanyak 30

Badan Usaha, yaitu:

Tabel 35 Badan Usaha pemegang Izin Usaha dan Hak Khusus

NO Badan Usaha Niaga NO Badan Usaha Niaga

1 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk 16 PT PERTAGAS NIAGA

2 PT ENERGASINDO HEKSA KARYA 17 PT INDOGAS KRIYA DWIGUNA

3 PT BAYU BUANA GEMILANG 19 PT INTERMEGA SEBAKU INDONESIA

4 PT SURYA CIPTA INDONESIA 20 PT BERKAH USAHA ENERGY

5 PT GAGAS ENERGI 21 PT SARANA CEPU ENERGI

6 PT INTI DATA LATU PRIMA 22 PT SUMBER PETRINDO PERKASA

7 PT PDPDE Gas 23 PT IGAS UTAMA

8 PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA 24 PT PDPDE SUMSEL

9 PT PERTAMINA GAS 25 PT PASUNDAN RESOURCES

11 PT PELANGI CAKRAWALA LOSARANG 26 PT SINERGI PATRIOT BEKASI

12 PT MITRA ENERGI BUANA 27 PT MALAMOI OLOM WOBOK

13 PT MUTIARA ENERGY 28 PT DHARMA PRATAMA SEJATI

14 PT BANTEN INTI GASINDO 29 PT SURYA ENERGI PARAHITA

15 PT KRAKATAU DAYA LISTRIK 30 PT PETROGAS JATIM UTAMA

Hasil verifikasi realisasi volume pengangkutan Badan Usaha Pemegang

Hak Khusus pada Ruas Transmisi pada Tahun 2017 dengan proyeksi

triwulan IV adalah sebesar 1.375.729.076,91 MSCF. Dibandingkan dengan

realisasi tahun 2016 sebesar 1.471.817.891,88 MSCF terdapat penurunan

yang dikarenakan penurunan sumber pasokan.


Badan Usaha terbesar yang melakukan kegiatan Pengaliran Gas Bumi

melalui pipa adalah PT Pertamina Gas sebesar 78,60%. kedua tersebar

adalah PT Transportasi Gas Indonesia sebesar 17,28% dan ketiga

terbesar adalah PT Kalimantan Jawa Gas sebesar 2,01%.

Hasil verifikasi realisasi volume niaga Badan Usaha Pemegang Hak

Khusus Niaga gas bumi melalui pipa pada wilayah jaringan distribusi pada

Tahun 2017 dengan proyeksi triwulan IV adalah sebesar 346.599.183,86

MMBTU. Dengan rincian sebagai berikut :

NO Badan Usaha PengangkutanTotal Volume

(MSCF)

1 PT PERTAMINA GAS 1,081,315,733.18

2 PT PGN (Persero) Tbk 2,008,033.01

3 PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA 237,687,612.13

4 PT ENERGASINDO HEKSA KARYA 4,173,633.63

5 PT MAJUKO UTAMA INDONESIA 1,596,879.17

6 PT RABANA GASINDO USAMA 2,496,784.35

7 PT RABANA GASINDO UTAMA 510,284.57

8 PT GASINDO PRATAMA SEJATI 18,147,334.30

9 PT PDPDE GAS 190,965.09

10 PT KALIMANTAN JAWA GAS 27,601,817.47

11 PT MITRA ENERGI GAS SUMATERA -

Total Volume 1,375,729,076.91


Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 357.545.724,33

MMBTU terdapat penurunan yang dikarenakan penurunan sumber

pasokan.

Pada tahun 2017, penjualan Gas Bumi 5 terbesar adalah PT PGN

(Persero) Tbk. sebesar 75,53% dari total, diikuti oleh PT Sumber

Petrindo Perkasa sebesar 4,11% dari total. Ketiga terbesar adalah PT

Bayu Buana Gemilang sebesar 3,52%. keempat adalah PT

Energasindo Heksa Karya sebesar 3,25% dan terbesar kelima adalah

PT Surya Cipta Indonesia 2,69%.

NO Badan Usaha NiagaTotal Volume

(MMBTU)

1 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk 261,787,075.53

2 PT ENERGASINDO HEKSA KARYA 11,260,252.83

3 PT BAYU BUANA GEMILANG 12,203,045.92

4 PT SURYA CIPTA INDONESIA 5,734,165.25

5 PT GAGAS ENERGI 6,667,056.66

6 PT INTI DATA LATU PRIMA 3,347,755.92

7 PT PDPDE Gas 1,852,302.60

8 PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA 1,767,143.51

9 PT PERTAMINA GAS 3,152,473.22

11 PT PELANGI CAKRAWALA LOSARANG 1,428,590.50

12 PT MITRA ENERGI BUANA 1,353,340.72

13 PT MUTIARA ENERGY 629,494.51

14 PT BANTEN INTI GASINDO 736,629.25

15 PT KRAKATAU DAYA LISTRIK 2,256,786.71

16 PT PERTAGAS NIAGA 1,564,002.68

17 PT INDOGAS KRIYA DWIGUNA 441,148.81

19 PT INTERMEGA SEBAKU INDONESIA 13,850.87

20 PT BERKAH USAHA ENERGY -

21 PT SARANA CEPU ENERGI 741,536.28

22 PT SUMBER PETRINDO PERKASA 14,245,230.53

23 PT IGAS UTAMA 18,628.76

24 PT PDPDE SUMSEL 1,096,937.58

25 PT PASUNDAN RESOURCES 1,229,104.31

26 PT SINERGI PATRIOT BEKASI 1,263,435.46

27 PT MALAMOI OLOM WOBOK 2,359,557.18

28 PT DHARMA PRATAMA SEJATI 15,570.45

29 PT SURYA ENERGI PARAHITA 95,397.18

30 PT PETROGAS JATIM UTAMA 9,338,670.64

Total Volume 346,599,183.86


Dibandingkan dengan realisasi volume tahun 2016 sebesar

357.545.724,33 MMBTU terjadi penurunan pengaliran yang disebabkan

karena sumber pasok menurun

A.3 Realisasi Anggaran

➢ Biaya kegiatan Mempersiapkan Penetapan Harga Gas Bumi untuk

Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Kota Gas adalah

sebesar Rp1.500.218.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Dua Ratus

Delapan Belas Ribu Rupiah). berasal dari DIPA BPH Migas tahun

2017.

➢ Sedangkan realisasi penggunaan anggaran kegiatan sampai Triwulan

IV adalah sebesar Rp1.428.306.700 atau 95,21%.

B. Melaksanakan Fasilitasi Pembangunan Pipa Transmisi dan Distribusi

a) Status Proyek Pembangunan Ruas Transmisi Gresik - Semarang

- Jalur Pipa Gas Bumi Ruas Transmisi Gresik – Semarang dibagi menjadi 9

section, yang dimulai dari Gresik dan berakhir di Semarang. Berikut peta

jalur Pipa Gas Bumi Ruas Transmisi Gresik – Semarang beserta

pembagian wilayah tiap section.

Gambar 42. Jalur Pipa Gas Ruas Transmisi Gresik – Semarang

- Pengerjaan pembangunan pipa Ruas Transmisi Gresik - Semarang dibagi

menjadi 2 area. yaitu area barat (area kerja ORF Semarang - Cepu) dan

area timur ( Gresik - Bojonegoro).

- Pembangunan pipa sepanjang ±267,4 km ini melewati 7 kota/ kabupaten

yaitu Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Blora, Grobogan, Demak, dan

Semarang.


- Proyek Pembangunan pipa Ruas Transmisi Gresik - Semarang

ditargetkan selesai pada Oktober 2017. Berdasarkan laporan dari

PT Pertamina Gas,actual cumulative progress per minggu keempat

September 2017 sebesar 85.42%.

- Kendala dalam Pembangunan Pipa Gas Bumi Ruas Transmisi Gas Bumi

Gresik – Semarang antara lain. masalah pembebasan lahan, crossing

pipa dengan badan usaha lain (PT Barata. PT Sumber Petrindo Perkasa,

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Tol Gresik), dan

penurunan produktivitas konstruksi.

Data Spesifikasi Pipa Ruas Transmisi Gresik – Semarang

Panjang Pipa 267.4 km

Diameter Pipa 28 inch

Kapasitas Alir 500 MMSCFD

Tekanan Desain 1000 psig

Tekanan Operasi 600 psig

Starting Point – End

Point Gresik – Semarang

Target Gas-In Oktober 2017

Sumber Gas Pertamina EP Cepu

Status Pipa Open Access

b) Status Proyek Pembangunan Pipa Open Access Porong - Grati

- Berdasarkan laporan dari PT Pertamina Gas actual cumulative progress

pipa Porong - Grati per 1 Januari 2017 sebesar 100%.

- Ruas pipa Porong – Grati sudah gas linepack sejak tanggal 28 Oktober

2016, dan telah gas commercial flowing ke Indonesia Power di Grati sejak

tanggal 2 November 2016.

Data Spesifikasi Pipa Pipa Open Acess Porong – Grati

Panjang Pipa 57 km



Starting Point – End Point ORF Porong – PLTG Grati

Gas-In for Linepack 28 Oktober 2016

Sumber Gas PT Santos. PT KEIL. PT Husky



c) Status Proyek Pembangunan Pipa Ruas Transmisi Gas Bumi

Belawan – KIM – KEK

- Pembangunan Ruas Transmisi Belawan - KIM - KEK telah selesai pada

tanggal 31 Januari 2016.

- Ruas Transmisi Bel – KIM – KEK sudah terisi gas sejak tanggal 20

Februari 2016 (linepack). Telah dilakukan gas-in ke fasilitas Unilever mulai

tanggal 22 Maret 2017.

- Dinas PU meminta PT Pertagas untuk merelokasi 7 crossing pipa dengan

jalur Tol Medan- Kualanamu-Tebing Tinggi. dan membuat proteksi box

culvert untuk 3 crossing lainnya.

Data Spesifikasi Pipa Ruas Transmisi Belawan - KIM –KEK

Belawan - KIM KIM-KEK

Panjang Pipa 11.8 km 125 km

Ukuran Pipa 16 inch 12 inch

Kapasitas 150 MMSCFD 75 MMSCFD

Sumber Gas Regasifikasi Arun (PT Perta Arun Gas)


d) Status Proyek Pembangunan Ruas Distribusi Muara Bekasi - Muara

Karang

- Pembangunan pipa secara fisik telah selesai pada bulan November 2016,

dengan panjang pipa terpasang 42.324 km. Realisasi pipa yang

terbangun tersebut tidak mencapai Muara Karang sebagaimana yang

direncanakan. melainkan hanya sampai Pejagalan.

- Berikut merupakan jalur pipa Muara Bekasi – Muara Karang (Pejagalan)

yang ditandai dengan warna merah. terdapat 5 future connection di

sepanjang jalur Muara Bekasi – Muara Karang.


Gambar 43. Jalur Pipa Muara Bekasi – Muara Karang

Data Spesifikasi Pipa Ruas Distribusi Muara Bekasi - Muara Karang

Panjang Pipa 42.324 km


Kapasitas 100 MMSCFD



e) Status Proyek Pembangunan Ruas Transmisi Muara Karang - Muara

Tawar

- Pembangunan pipa secara fisik telah selesai pada bulan Desember 2016,

PT KSO - HMP dengan PT Pertamina Gas telah melakukan

commissioning (gas in)/ linepack pada pipa Muara Karang - Muara Tawar

pada tanggal 30 Desember 2016 dengan panjang pipa 31.198 km

diameter 24 inchi, tekanan 500 psi dengan hasil tidak ada kebocoran (No

Leak).

Data Spesifikasi Pipa Ruas Transmisi Muara Karang - Muara Tawar

Panjang Pipa

31.198 km




Starting Point – End

Point Muara Karang – Muara Tawar

Sumber Gas FSRU Nusantara Regas



f) Status Proyek Pembangunan Ruas Transmisi Grissik – Pusri

- Berdasarkan laporan dari PT Pertamina Gas actual cumulative progress

pipa ruas transmisi Grissik – Pusri per minggu keempat September 2017

sebesar 24,79%.

- Telah dilaksanakan first welding pada tanggal 18 Agustus 2017 dan

ground breaking pada 29 Agustus 2017.

- Kendala proyek ini antara lain. terdapat crossing pipa dengan PT

Transportasi Gas Indonesia. Conoco Phillips Grissik Ltd. dan PT JOB

Pertamina Jambi Merang serta keterlambatan pekerjaan NDT FJC dan

soil investigation.

Data Spesifikasi Pipa Ruas Transmisi Grissik - Pusri

Panjang Pipa 176 km


Spesifikasi Pipa API 5L X56. 0.562” WT. PSL 2. ERW/SAW. 3

LPE coating


Volume Thruput 70 MMSCFD (Pusri)

40 MMSCFD (PLN)

20 – 40 MMSCFD (PTM/PTGN)

Starting Point – End Point Grissik – Pusri Palembang

Tekanan Design Operasi 850-1060 psig

Tekanan Outlet 400 - 450 Psig

Temperatur Operasi 1380 F (590 C)

Periode Konstruksi 11 bulan (termasuk long lead item. USM)

Sumber Gas ConocoPhillips. JOB PTJM

Shipper Pusri. PLN. PTM (PTGN)

Offtaker Pusri. PLN. Industri


g) Menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT

Rekayasa Industri dengan PT Energi Negeri Mandiri Terkait

Pembangunan Ruas Pipa Gas Cirebon – Semarang

- Ruas Transmisi Pipa Gas Cirebon – Semarang adalah merupakan hasil

Lelang Ruas Transmisi dan Jaringan Distribusi yang dilakukan oleh BPH

Migas yang telah dimenangkan oleh Rekind. Seiring dengan berjalannya

waktu dan tuntutan akan kebutuhahan gas bumi semakin meningkat.

maka pada saat ini Rekind berkomitmen akan segera membangun ruas

tersebut.


- Dari keseluruhan proyek pembanguan Ruas Transmisi Pipa Gas Cirebon

– Semarang sepanjang 230 km. sepajang 211.317 km menggunakan

Rigth of Way (ROW) Kereta Api dan sepanjang 18.656 km menggunakan

ROW sendiri dengan cara membebaskan lahan yang dilewati oleh Ruas

Transmisi Pipa Gas Cirebon – Semarang.

- Aspek Legal Rekind

Pemenangan Proyek Surat Keputusan BPH Migas No 035/Kpts/PL/BPH

Migas/KOM/III/2006 tanggal 21 Maret 2006

Perpanjangan Surat IU

Sementara

Surat Dirjen Migas kepada Rekind No 2947/10/DJM.O/2009

tanggal 16 Februari 2009

Moratorium Surat Dirjen Migas kepada Rekind No 24276/10/DJM.O/2011

tanggal 18 Februari 2011 (berlaku terhitung sejak tanggal 16

Februari 2011)

- Profil Proyek

- Asas Manfaat Ruas Transmisi Pipa Gas Cirebon – Semarang

1) Ruas Transmisi Pipa Gas Cirebon – Semarang merupakan penghubung

infrastruktur gas dari Barat ke Timur pulau Jawa sehingga menjadi

Panjang Pipa 230-235 km

Spesifikasi Pipa API 5L-X65 PSL2. Diameter 28 inch

Kapasitas Alir 350-500 MMSCFD

Rencana On Stream Tahun 2021

Sumber Gas 1. LNG

2. Lapangan gas lain di sekitar jalur pipa



“energy hub” yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Jawa

dan mendistribusikan gas secara merata. khususnya di daerah yang

belum tersentuh.

2) Mendukung fleksibilitas gas sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang

terinterkoneksi di pulau Jawa.

3) Penambahan pendapatan dalam bidang transportasi gas.

- Kemajuan Pekerjaan

1) Survey ROW (Menggunakan Jalur PT Kereta Api Indonesia), FS (Oktober

2015) dan EPC (oleh Rekin).

- Penandatanganan NKB antara Rekin dan PT ENM 28 Agustus 2017

mengenai kerjasama pembangunan Ruas Transmisi Pipa Gas Cirebon –

Semarang. Pontesi Pengguna Pipa

- Tentative Schedule

NAMA KEBUTUHAN (MMSCFD)

Pertamina Balongan 60

KIS Jawa Barat 152*

Industri Pekalongan 9

Industri Tegal 2

Industri Semarang KIS Jawa Tengah

11 15

TOTAL 249


C. Melaksanakan Pengawasan kegiatan usaha Pengangkutan dan Niaga

Gas Bumi melalui Pipa

Tujuan dari kegiatan ini adalah memperoleh informasi fasilitas pipa penyaluran

gas ke konsumen PT CS2 Pola Sehat di Desa Merah Mata Kecamatan

Borang Musi Banyuasin. Sumatera Selatan. dengan hasil kegiatan asalah

sebagai berikut:

1. Kegiatan klarifikasi terhadap fasilitas pipa penyaluran gas ke konsumen PT

CS2 Pola Sehat dilaksanakan dalam rangka melakukan klarifikasi dan

untuk menguji kebenaran adanya 2 lampiran yang berbeda pada SK

Menteri ESDM Nomor 363.K/10.01/DJM.O/IU/2016 tentang Kegiatan Usaha

Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir PT Pertagas Niaga.

perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut :

• Versi a.pada lampiran II menyantumkan PT Mitra Energi Buana

sebagai Pemasok Gas Bumi dan PT CS2 Pola Sehat sebagai

konsumen yang disalurkan gas bumi melalui pipa dedicated hilir PT

Pertagas Niaga.

• Versi b.pada lampiran II. tidak menyantumkan PT Mitra Energi Buana

sebagai Pemasok Gas Bumi dan PT CS2 Pola Sehat sebagai

konsumen yang disalurkan gas bumi melalui pipa dedicated hilir PT

Pertagas Niaga. kedua versi Lampiran II SK Menteri ESDM Nomor

363.K/10.01/DJM.O/IU/2016 tersebut ditandatangani oleh Direktur

Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral.

2. Terkait dengan adanya perbedaan sebagaimana dimaksud poin 1.BPH

Migas telah menerbitkan Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

kepada PT Pertagas Niaga dengan SK Kepala BPH Migas Nomor

17/KD/BPH Migas/Kom/2017 tanggal 5 April 2017. dimana dalam hak

khusus tersebut tidak menyantumkan pipa penyaluran gas menuju PT

CS2 Pola Sehat sebagaimana dimaksud poin 1 huruf a.

3. Terhadap perbedaan tersebut yang berpotensi dapat menyebabkan

kerugian akan penerimaan negara dalam hal penerimaan iuran BPH

Migas. maka BPH Migas sesuai dengan kewenangannya dalam hal ini

Subdit Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi Melalui Pipa


melakukan klarifikasi terhadap fasilitas pipa penyaluran gas ke

konsumen PT CS2 Pola Sehat.

4. Kegiatan klarifikasi terhadap fasilitas pipa penyaluran gas ke konsumen

PT CS2 Pola Sehatdilaksanakan dengan meminta keterangan dari

pihak Mitra Energi Buana dan CS2Pola Sehat serta melakukan

kunjungan lapangan terkait data yang dibutuhkan untuk menunjang

kegiatan klarifikasi terhadap fasilitas pipa penyaluran gas ke konsumen

PT CS2 Pola Sehat.

5. Keterangan yang didapatkan dari Mitra Buana Energi yaitu Bapak

Hendra. Ramli dan Ibu Dewi selaku site Manager Sumatera Selatan.

adalah sebagai berikut :

a. PT Mitra Energi Buana melakukan kegiatan usaha niaga gas bumi melalui

pipa berdasarkan ijin sebagaimana dimaksud SK Menteri ESDM Nomor

571.K/10.01/DJM.O/IU/2015. dimana PT Mitra Energi Buana menyalurkan

gas bumi kepada konsumen PT Pertagas Niaga menggunakan pipa open

accessPT Pertamina Gas dengan titik serah flensa pertama setelah

kerangan terakhir alat ukur (tie-in point pipa ruas cambai – simpang Y

Pertagas (diameter 20”).

b. Terdapat metering milik PT Pertagas Niaga di Desa Merah Mata Kecamatan

Borang Musi Banyuasin yang digunakan bersama untuk pencatatan billing

penyerahan gas dari PT Mitra Energi Buana ke PT Pertagas Niaga .

c. Penyaluran gas PT Mitra Energi Buana ke PT Pertagas Niaga pada titik

serah di metering system Desa Merah Mata sejak Mei 2016. Tim BPH Migas

mendapatkan data pada saat kunjungan lapangan berupa Berita Acara

Penyerahan Gas kepada PT Pertagas Niaga untuk bulan April 2017 sebesar

7434.1404 MMBTU. bulan Mei 2017 sebesar 7836.0356 MMBTU dan bulan

Juni 2017 sebesar 6529.8112 MMBTU.

d. Penjualan gas PT Pertagas Niaga ke konsumen PT CS2 Pola Sehat dimulai

sejak Mei 2016.

6. Keterangan yang didapatkan dari CS2 Pola Sehat yaitu Bapak Andreas

Eko selaku Plant Operation Manager adalah sebagai berikut :

a. PT CS2 Pola Sehat menggunakan gas bumi untuk kebutuhan boiler

(operasional pabrik).


b. PT CS2 Pola Sehat merupakan konsumen gas bumi PT Pertagas Niaga

dengan menggunakan perjanjian jual beli gas antara PT Pertagas Niaga dan

PT CS2 Pola Sehat Nomor 085/PN0000/2016-S0 tanggal 27 April 2016

yang berakhir sampai dengan 31 Mei 2019.

c. PT Pertagas Niaga mengalirkan gas bumi melalui pipa kepada PT CS2 Pola

Sehat sejak Mei 2016 dan sampai dengan saat ini PT Pertagas Niaga masih

mengalirkan gas bumi melalui pipa.

d. Berita Acara Penyerahan Gas kepada PT CS2 Pola Sehat pada bulan Mei

2017 sebesar 7836.0356 MMBTU dan bulan Juni 2017 sebesar 6529.8112

MMBTU.

e. Terdapat metering milik PT Pertagas Niaga di Desa Merah Mata Kecamatan

Borang Musi Banyuasin yang digunakan bersama untuk pencatatan billing

penyerahan gas dari PT Pertagas Niaga ke konsumen PT CS2 Pola Sehat.

7. Pada saat kunjungan lapangan. Tim BPH Migas mendapatkan

informasi sebagai berikut :

a) Terkait poin 1 (a) diatas. disebutkan bahwa terdapat ruas pipa dari area

pig receiver PT Asrigita Prasarana ke Metering System milik PT

Pertagas Niaga di lokasi pabrik PT CS2 Pola Sehat sepanjang 2.240

Meter dengan diameter 4 Inch dengan kapasitas pipa penyalur 15

MMSCFD. tim menemukan fakta di lapangan bahwa pipa dimaksud

bukan milik PT Mitra Energi Buana dan PT CS2 Pola Sehat.

b) Terdapat pipa sepanjang ±1000 Meter diameter 4 inch dari Metering

system ke dalam pabrik PT CS2 Pola Sehat yang diakui sebagai

kepemilikan PT CS2 Pola Sehat.

c) Dalam rangka penyaluran gas ke PT Pertagas Niaga di lokasi Desa

Merah Mata. PT Mitra Energi Buana menggunakan pipa Open Access

PT Pertamina Gas ruas Pulau Layang – Pusri. terdapat tie in pipa gas

menuju PT Asrigita Prasarana selanjutnya gas tersebut mengalir melalui

pipa ke metering system di Desa Merah Mata.

C.3. Realisasi Anggaran

➢ Biaya kegiatan Mempersiapkan Penetapan Harga Gas Bumi untuk

Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Kota Gas


adalah sebesar Rp1.133.266.000, berasal dari DIPA BPH Migas

tahun 2017.

➢ Sedangkan realisasi penggunaan anggaran kegiatan sampai

Triwulan IV adalah sebesar Rp1.084.392.869 atau 95.69%.

D. Menyusun Pemuktahiran Data Infrastruktur Pengangkutan dan Niaga

Gas Bumi melalui Pipa

Realisasi Data Infrastruktur Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui

Pipa adalah akumulasi panjang pipa yang sedang dibangun dan terpasang

adalah sebesar 10.670,55 KM, terdiri dari pipa transmisi sebesar 4.980,78 KM

dan pipa jaringan distribusi sebesar 5.689,77 KM (akumulasi panjang pipa

sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar 10.186,98 KM). Penambahan

panjang pipa selama tahun 2017 adalah sebesar 483,57 KM dengan rincian

sebagai berikut:

No Badan Usaha Panjang

(KM)

1 PT. Energasindo Heksa Karya 14,86

2 PT Mitra Energi Buana 0,07

3 PT Krakatau Daya Listrik 1,21

4 PT Pelangi Cakrawala Losarang 0,28

5 PT PGN (Persero) Tbk 274,11

6 PT Pertagas Niaga (0,80)

7 PT Igas utama 1,50

8 PT Surya Energi Parahita 13,93

9 PT Dharma Pratama Sejati 18,00

10 PT Malamoi Olom Wobok 5,83

11 PT Petrogas Jatim Utama 19,50

12 Penambahan Panjang Pipa Dalam Pembangunan sd 31 Des 2017 124,64

13 Selisih Antara Rencana dan Realisasi Pembangunan Pipa (Pipa

ORF Semare dan Pipa Muara Karang Muara Bekasi) 10,44

TOTAL 483,57

Target akumulasi pembangunan panjang pipa tahun 2017 sesuai dengan

PK menteri ESDM adalah sepanjang 12.597 km dengan realisasi sebesar

10.670,55 km atau 84,7% dari target. Pembangunan pipa tidak memenuhi


target karena terdapat badan usaha yang membatalkan atau menunda

pembangunan pipa sebagai akibat dari calon konsumen yang beralih

menggunakan bahan pengganti gas dengan harga yang lebih murah.

Rencana Aksi pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi dan

Distribusi Gas BumiTahun 2017 adalah sebagai berikut:

No Rencana Aksi Pelaksana

1 Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Duri -Dumai PT Pertamina Gas dan PT

PGN (Persero) Tbk.

2 Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Duri – Dumai PT PGN (Persero) Tbk.

3 Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi WNTS –

Pemping PT PGN (Persero) Tbk.

4 Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Grissik – PUSRI PT Pertamina Gas

5 Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Gresik.

Lamongan. Tuban PT PGN (Persero) Tbk.

6 Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Semare PT PGN (Persero) Tbk.

Dan telah tersusunnya Buku Profil Data Infrastruktur Badan Usaha

Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalaui Pipa Tahun 2017.

Realisasi Anggaran

➢ Biaya kegiatan Menyusun Pemuktahiran Data Infrastruktur Pengangkutan

dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa adalah sebesar Rp1.303.579.000 (Satu

Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu

Rupiah), berasal dari DIPA BPH Migas tahun 2017.

➢ Sedangkan realisasi penggunaan anggaran kegiatan sampai Triwulan IV

adalah sebesar Rp1.264.783.100 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh

Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) atau

97,02%.

3.3.3 Sekretariat BPH Migas


iuran dari Badan Usaha. Iuran ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP). Pada tahun anggaran 2017 penerimaan iuran dari Badan Usaha melebihi

target seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


I. Iuran Badan Usaha

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

REALI

SASI

% KEGIATAN

ANGGARAN (Juta Rupiah)

PAGU REALI -

SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya BPH

Migas

Jumlah

penarikan

iuran dari

Badan Usaha

900

Miliar

1.157,5

Miliar

128,61 1. Melaksanakan Rekonsiliasi Iuran Triwulanan dan Tahunan Kepada Badan Usaha

3.902,84 3.774,09 96,70

2. Melaksanakan Tugas Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Sektor Hilir Migas

1.505,07 1.382,87 91,88

3. Melakukan Penyediaan Layanan Informasi Iuran Badan Usaha

1.592,73 1.262,30 79,25

4. Melakukan Pemantauan Pelaksanaan APBN BPH Migas

1.299,06 1.253,01 96,46

TOTAL 8.299,69 7.672,28 92,44


iuran dari Badan Usaha. iuran ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP). Jumlah Iuran dari Badan Usaha yang disetorkan ke Kas Negara sama

dengan jumlah penarikan Iuran dari Badan Usaha.

BPH Migas telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu

mengatur dan mengawasi setiap iuran yang diberikan oleh Badan Usaha sehingga

realisasi penerimaan iuran yang masuk di tahun 2017 seluruhnya telah disetorkan ke

Kas Negara. Pada tahun anggaran 2017 penerimaan iuran dari Badan Usaha

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya seperti terlihat pada gambar dibawah

ini:


Gambar 43 Rencana dan Realisasi Penerimaan Iuran PNBP Badan Usaha

Bidang BBM dan Gas Bumi tahun 2015 – 2017

(Miliar Rupiah)

Tahun Rencana Realisasi Iuran

BBM

Realisasi Iuran

Gas Bumi

Realisasi %

2015 750.000.000.000 974.201.298.767 273.922.041.409 1.248.123.340.176 166.42

2016 900.000.000.000 758.547.771.068 324.640.433.872 1.083.188.204.940 120.35

2017 900.000.000.000 863.189.154.300 294.329.303.207 1.157.518.457.507 128.61

Dari data diatas, realisasi penerimaan iuran Badan Usaha Bahan Bakar

Minyak untuk tahun 2017 adalah Rp863,19 Miliar dari rencana penerimaan iuran

sebesar Rp664,75 Miliar atau meningkat 129,85 %. sedangkan realisasi penerimaan

iuran Badan Usaha Gas Bumi untuk tahun 2017 adalah Rp294,33 Miliar dari rencana

penerimaan iuran sebesar Rp235,25 Miliar atau meningkat 125,11%.

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak BPH Migas adalah sebesar

Rp900 Miliar. realisasi penerimaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.157,5 Miliar

atau sebesar 128,61%. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain:

• Iuran Badan Usaha BBM menyumbang lebih dari 70% setiap tahunnya, dan PT.

Pertamina (Persero) Tbk menyumbang lebih dari 50% dari komposisi iuran per

Badan Usaha, oleh karena itu adanya kenaikan/penurunan pada PNBP BBM

(khususnya PT. Pertamina) akan memberikan dampak yang signifikan terhadap

kenaikan/penurunan besaran PNBP BPH Migas secara keseluruhan. Tahun

2017 ini, terdapat kenaikan volume penjualan PT. Pertamina (Persero) Tbk

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2015 2016 2017

Juta

Ru

pia

h

Rencana Realisasi


sebesar 12% dan fluktuasi harga sehingga terjadi kenaikan nilai penjualan

sebesar 25%.

• Jumlah kehadiran Badan Usaha BBM pada proses Verifikasi dan Rekonsiliasi

Iuran semakin meningkat dari tahun ke tahun. sebagai dampak dari jumlah

Badan Usaha yang menerima Izin Usaha meningkat dan adanya Korsup KPK

pada tahun 2016 sebagai sarana pertukaran data Badan Usaha antara BPH

Migas dan Dirjen Migas. Jumlah kehadiran Badan Usaha Gas Bumi berkorelasi

positif dengan pembayaran iuran

• Diadakannya Kegiatan Coaching Clinic terhadap Badan Usaha yang belum

memenuhi kewajiban pembayaran iuran sebagaimana diatur dalam PP No. 1

Tahun 2006.

Penerimaan iuran yang didapat dari Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan

Gas Bumi telah mencapai target penerimaan iuran bahkan melampaui rencana. Hal

ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah Badan Usaha yang melaksanakan

kegiatan usaha hilir migas dan telah membayar iuran pada tahun 2017 serta hasil

rekonsiliasi final tahun sebelumnya yang dibayar oleh Badan Usaha, namun BPH

Migas harus tetap meningkatkan kinerja melalui para pelaksana maupun melakukan

koordinasi dengan Badan Usaha secara intensif agar prestasi yang dicapai pada

masa yang akan datang dapat lebih baik lagi.

II. Layanan Perencanaan

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

REALI

SASI

% KEGIATAN


PAGU REALI

SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dukungan

manajemen dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya BPH

Migas

Layanan

Perencanaan

2

Laporan

2

Laporan

100 1. Dokumen

Rencana Kerja

Dan Anggaran

(Rka) Satker

Eselon 1 Tanpa

Satker Vertikal

57,66 28,30 49,09

2. Dokumen

LAKIN Satker

Eselon I tanpa

satker vertikal

19,31 0 0

TOTAL 76,96 28,30 36,78


Anggaran pada Layanan Perencanaan ini merupakan implementasi dari

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 106/PMK.02/2016 tentang

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017. Pelaksanaan layanan perencanaan

dapat dilakukan secara optimal dengan menghasilkan 4 dokumen yaitu Renja KL,

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), RKA K/L, dan dokumen Laporan

Kinerja BPH Migas tahun 2016. Dengan dokumen yang dihasilkan selama tahun

2017 tersebut menunjukkan pencapaian target kinerja mencapai 100%. Akan tetapi

relisasi anggaran hanya 36,78% dikarenakan anggaran Dokumen RKA dan LAKIN

Satker Eselon I tanpa satker vertikal dengan standar biaya yang telah ditetapkan

namun biaya yang diperlukan untuk kegiatan Laporan Kinerja lebih besar, sehingga

pembiayaan kegiatan Laporan Kinerja diambil dari output Layanan Dukungan

Manajemen lainnya.

III. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

REALI

SASI

% KEGIATAN


PAGU REALI

SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya BPH

Migas

Dukungan

Manajemen

Eselon I

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

100 1. Menyusun Regulasi

Bidang Hilir Migas

920,34 674,90 73,33

2. Melaksanakan Layanan

Perencanaan dan

Laporan Kegiatan

3.971,85 3.386,71 85,27

3. Menyusun Laporan

Keuangan

3.577,65 3.310,53 92,53


Pertimbangan Hukum

3.125,29 1.637,42 52,39


Kehumasan

8.373,05 5.426,35 64,81


Kepegawaian.

Organisasi dan

Ketatalaksanaan

5.097,33 4.003,97 78,55


Kerumahtanggan

3.159,51 2.818,43 89,20


Pengelolaan Sistem

Data Informasi dan

Keprotokoleran

3.179,35 2.361,38 74,27

TOTAL 31.404,37 23.619,69 75,21


Sesuai arahan dari DJA, Layanan Dukungan Manajemen Eselon I merupakan

output di satuan kerja Sekretariat BPH Migas yang mengakomodir seluruh kegiatan

Sekretariat BPH Migas dijadikan ke dalam satu output dengan total pagu sebesar

Rp31.404.373.000 dan realisasi sebesar Rp23.619.686.205 atau pencapaian

sebesar 75,21%. Dari evaluasi realisasi anggaran tersebut, terdapat 4 kegiatan

dengan realisasi dibawah rata – rata. Realisasi anggaran Layanan Pertimbangan

Hukum sebesar 52,39% disebabkan oleh anggaran yang disiapkan untuk kegiatan

litigasi namun tidak adanya masalah litigasi yang dihadapi BPH Migas pada tahun

2017. Berikut merupakan capaian dari output layanan dukungan manajemen Eselon

I Sekretariat BPH Migas, antara lain sebagai berikut:

a) Menyusun regulasi bidang hilir migas. Dengan pagu sebesar Rp920,34 Juta dan

realisasi sebesar Rp674,90 Juta atau 73,33%. Hal ini disebabkan karena secara

umum target kinerja telah tercapai dengan realisasi anggaran tersebut. Kegiatan

ini menghasilkan jumlah regulasi yang dikeluarkan sebanyak 5 peraturan, yaitu:

1. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 01 Tahun 2017.

Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 365.perubahan atas peraturan BPH

Migas nomor 22/P/BPH MIGAS/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi

untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.


Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 422 tentang Harga Jual Gas Bumi

melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada

Jaringan Pipa Distribusi Kota Tarakan.


Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1192 tentang Tarif Pengangkutan Gas

Bumi melalui Pipa Ruas Transmisi Arun (Aceh) ke - Belawan (Sumatera

Utara) untuk PT Pertamina Gas.


Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1311 Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa

untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa

Distribusi Kota Depok.


Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1479 tentang Tarif Pengangkutan Gas

Bumi melalui Pipa Ruas Transmisi Gunung Megang - Singa Station (Sumatera

Selatan) untuk PT Mitra Energi Gas Sumatera.


b) Melaksanakan layanan perencanaan dan laporan kegiatan, dengan pagu

anggaran sebesar Rp3.971,85 Juta dan realisasi sebesar Rp3.386,71 Juta atau

85,27%. Hal ini disebabkan karena secara umum target kinerja telah tercapai

dengan realisasi anggaran tersebut. Adapun kinerja yang dihasilkan, antara lain:

1. Revisi anggaran selama tahun 2017 adalah sebanyak 7 kali.

2. Laporan Kinerja BPH Migas Tahun Anggaran 2017;

3. Laporan Kegiatan BPH Migas kepada Presiden RI untuk Periode 1 Juli s.d

31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d 30 Juni 2017;

4. Laporan Tahunan (Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV);

5. Bahan Paparan/ Laporan Rapat Pimpinan, Rapat Dengar Pendapat dan

Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI;

6. Penetapan target PNBP BPH Migas untuk tahun anggaran 2018.

c) Menyusun laporan keuangan, dengan pagu sebesar Rp3.577,65 Juta dan

realisasi sebesar Rp3.310,53 Juta. Adapun laporan yang dihasilkan selama

tahun 2017 adalah, antara lain :

1. Laporan Keuangan membahas tentang Penjelasan Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas;

2. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal

KESDM tentang temuan dan tindak lanjut temuan BPK dan Itjen KESDM;

3. Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) membahas tentang aset-

aset yang terdapat pada BPH Migas;

d) Layanan pertimbangan hukum telah dilakukan selama 12 bulan layanan.dengan

pagu anggaran sebesar Rp3.125,29 Juta dan realisasi sebesar Rp1.637,42 Juta

atau sebesar 52,39%. Hal ini dikarenakan tidak ada masalah litigasi yang

dihadapi BPH Migas pada tahun 2017 sehingga anggaran yang semula

disiapkan untuk litigasi tidak dapat terserap. Tindak-lanjut Pengaduan

Masyarakat yang dilakukan selama tahun 2017 antara lain:

1. Pengintegarsian JDIH BPH Migas dengan JDIH BPHN secara database

sesuai dengan amanat Perpres 33 tahun 2012;

2. Menindaklanjuti pengaduan oleh masyarakat yang masuk baik melalui

aplikasi lapor yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Pusat

Komunikasi Publik KESDM maupun email pengaduan BPH Migas dimana

telah dilakukan tindak lanjut dari pengaduan tersebut baik jawaban secara


tertulis maupun langsung turun ke lapangan mendatangi lokasi pengaduan

tersebut. Terdapat sebanyak 53 Pengaduan yang masuk ke BPH Migas

yang dapat ditindaklanjuti.

3. Terdapat kelemahan konsep usulan perubahan Undang-undang Migas yang

dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Migas. sehingga BPH Migas membuat

draft usulan terkait hal tersebut.

e) Layanan kehumasan dengan pagu anggran sebesar Rp8.373,05 Juta dan

realisasi sebesar Rp5.426,35 Juta atau sebesar 64,81%.. Kegiatan sosialisasi

pelaksanaan pengawasan pendistribusian BBM dan kegiatan usaha

pengangkutan gas bumi melalui pipa kepada masyarakat dan Pemda yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut:

• Sosialisasi dengan tema Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun

2016 Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar

MInyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di

Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara. Sosialisasi ini dilaksanakan pada

tanggal 23 Maret 2017 dengan mengundang berbagai stakeholders

seperti Gubernur Provinsi Maluku Utara. Bupati dan Walikota Provinsi

Maluku Utara. Komando Daerah Militer Provinsi Maluku Utara. Kepolisian

Daerah Provinsi Maluku Utara. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara. PT

Pertamina MOR VIII. dan Hiswana Migas Provinsi Maluku Utara.

• Sosialisasi dengan tema Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016

Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar

MInyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di

Kota Sorong. Provinsi Papua Barat. Sosialisasi ini dilaksanakan pada

tanggal 8-11 April 2017 dengan mengundang berbagai stakeholders

seperti Gubernur Provinsi Papua Barat. Bupati dan Walikota Provinsi

Papua Barat. Komando Daerah Militer Provinsi Papua Barat. Kepolisian

Daerah Provinsi Papua Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

Kepala Dinas Pertambangan an Energi Provinsi Papua Barat. PT

Pertamina MOR I. dan Hiswana Migas Provinsi Papua Barat.

f) Layanan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan dengan pagu sebesar

Rp5.097,33 Juta dan realisasi sebesar Rp4.003,97 Juta atau sebesar 78,55%


dari pagu. Hal ini disebabkan karena secara umum target kinerja telah tercapai

dengan realisasi anggaran tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

1. Sosialisasi permen ESDM no 35 tahun 2015 dan identifikasi wajib lapor

LHKPN tahun 2016;

2. Penyusunan SKP Pegawai BPH Migas dan Sosialisasi Konsep SOP di

Lingkungan BPH Migas;

3. Implementasi penetapan status penggunaan (PSP Barang milik negara di

lingkungan ESDM.

Adapun Pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan sumber daya pegawai

BPH Migas diantaranya:

1. Profesional Secretary Training. Bandung;

2. Pelatihan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu. Lombok;

3. Pelatihan Pra Purna Bakti. Yogyakarta;

4. Pelatihan Gas Pipeline Risk Assessment. Batam;

5. Pelatihan Peningkatan Kemampuan PPNS BPH Migas. Surabaya;

6. Diklat Teknis Pelaksana. Bandung;

7. Diklat Leader as a Coach. Bandung;

8. Bimbingan Teknis Kepegawaian. Bekasi;

9. Diklatpim IV. Bandung;

10. Building Web Application. Bandung;

11. Diklat Infografis. Bandung;

12. Diklat Karya Tulis Ilmiah. Bandung;

13. Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Bandung;

14. Diklat Bendahara. Bandung;

15. Diklat Public Speaking. Bandung;

16. Diklat Strategic Communication Planning;

17. Diklat Teknis Kepemimpinan Alam terbuka. Bandung.

g) Layanan kerumahtanggan dengan pagu sebesar Rp3.159,51 Juta dan realisasi

sebesar Rp2.818,43 Juta atau sebesar 89,20% yang terdiri dari kegiatan:

1. Mengelola Barang Milik Negara. Selama tahun 2017 berhasil melelang

12 mobil, genset dan 124 barang investasi;

2. Mengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan;

3. Menatausaha dan Menyimpan Arsip BPH Migas;

4. Mengoptimalkan Profesionalisme Satuan Pengamanan BPH Migas.


h) Layanan pengelolaan sistem data informasi dan keprotokoleran dengan pagu

sebesar Rp3.179,35 Juta dan realisasi sebesar Rp2.361,38 Juta atau sebesar

74,27%.

1. Koordinasi dengan Pusdatin terkait IT master plan KESDM sesuai

Permen ESDM Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

KESDM

2. Penyelarasan Pengelolaan Teknologi Informasi di Lingkungan BPH

Migas

3. Sosialisasi dan implementasi aplikasi e-office BPH Migas

4. Pengembangan sistem informasi geografis (GIS) BPH Migas bersama

dengan Puslitbang tekMIRA

5. Terjaminnya stabilitas informasi dan komunikasi data di BPH Migas

6. Pelatihan keprotokolan dan etiket pelayanan professional untuk pimpinan

BPH Migas

7. Pendampingan Komite BPH Migas untuk kegiatan kunjungan kerja

bersama Komisi VII DPR RI

8. Ikut mengawasi pelaksanaan BBM satu harga di seluruh wilayah NKRI

9. Ikut menyiapkan bahan paparan Kepala BPH Migas diacara Sekretariat

Nasional (SEKNAS Jokowi)

10. Melakukan penyusunan acara kegiatan pimpinan BPH Migas (Sidang

Komite. Rapat Rutin Komite BPH Migas. Koordinasi dgn instansi terkait.

serta menyelaraskan seluruh kegiatan Pimpinan terkait dgn Tupoksi

BPH Migas).

IV. Layanan Internal (Overhead)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

REALI

SASI % KEGIATAN


PAGU REALI

SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dukungan

manajemen dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya BPH

Migas

Internal

(Overhead)

1

Layanan

1

Layanan

100 1. Peralatan dan

Mesin 2.831.90 2.634.81 93.04

2. Gedung dan

Bangunan 3.923.61 3.014.45 76.83

3. Data dan Informasi 3.391.67 2.854.88 84.17

TOTAL 10.147,19 8.332,61 82,12


Sesuai tabel tersebut diatas, realisasi kinerja layanan internal (overhead)

adalah sebesar 100%. Realisasi anggaran yang tidak terserap antara lain

disebabkan karena relokasi perpustakaan yang belum dapat dilakukan pada tahun

2017. Adapun kegiatan yang dilakukan selama tahun 2017 adalah, antara lain:

1. Belanja modal peralatan dan mesin, yaitu melakukan pengadaan sound system

aula, handy talky, metal detector, furniture lantai 1 dan 4 serta furniture rumah

dinas;

2. Belanja modal gedung dan bangunan, yaitu melakukan renovasi ruangan kerja

komite, renovasi lantai 1, dan renovasi rumah dinas;

3. Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan,

merupakan jasa konsultan perencana dan pengawas rumah dinas, lantai 1, dan

ruang kerja komite;

4. Belanja modal data dan informasi, antara lain pembelian printer, router,

notebook dan PC, scanner, serta penambahan kapasitas server.

V. Layanan Perkantoran

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

REALI

SASI % KEGIATAN


PAGU REALI

SASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya BPH

Migas

Layanan

Perkantoran

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

100 1. Gaji dan

Tunjangan 39.350,82 35.394,48 89,95

2.Penyelenggar

aan

Operasional

Satker

30.575,54 25.521,17 83,47

TOTAL 69.926,36 60.849,15 87,02

Berdasarkan tabel diatas Layanan Perkantoran menargetkan 12 bulan

layanan dengan realisasi kinerja 100%. Layanan perkantoran untuk menunjang

belanja gaji dan tunjangan PNS dan Non PNS dan penyelenggaraan operasional

satker, seperti perawatan gedung kantor berupa kegiatan jasa konsultan dan

pemeliharaan gedung dan bangunan, perawatan peralatan kantor berupa barang

persediaan dan ATK, perawatan kendaraan bermotor berupa servis rutin kendaraan

operasional, biaya sewa kendaraan pejabat Komite BPH Migas, Eselon II, Eselon III

dan Eselon IV. perawatan sarana gedung berupa pemeliharaan alat dan mesin

gedung BPH Migas, langganan daya dan jasa, serta jasa keamanan dan kebersihan.


Realisasi Anggaran

Anggaran kegiatan Sekretariat BPH Migas tahun 2017 adalah sebesar

Rp123.879.827.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp100.502.026.561 atau

81,13%. Kendala dalam penyerapan anggaran tersebut antara lain karena adanya

Output Cadangan sesuai evaluasi hasil penelaahan tanggal 8 November 2016

sebesar Rp4.025.247.000, dana blokir sebesar Rp1.414.525.000, adaya mutasi

pegawai BPH ke unit KESDM lain dan anggaran tunjangan ke-14 yang tidak dapat

dicairkan menyebabkan terdapat sisa belanja pegawai sebesar Rp3.956.348.400,

terdapat kegiatan yang belum terbayar di tahun 2017 sebesar Rp238.018.160, dan

belanja lain yang tidak terlaksana sebesar Rp13.743.661.879. Penjelasan lebih rinci

sebagai berikut :


1931 Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Tekhnis BPH Migas

123.879.827.000 100.502.026.561 23.377.800.439 81.13

1931.074.001 Iuran Badan Usaha 8.299.694.000 7.672.278.335 627.415.665 92.44

201 Melaksanakan Rekonsiliasi Iuran Triwulanan dan Tahunan Kepada Badan Usaha

3.902.841.000 3.774.094.758 128.746.242 96.70

A Rekonsiliasi Iuran Triwulanan dan Tahunan Kepada Badan Usaha

3.902.841.000 3.774.094.758 128.746.242 96.70

202 Melaksanakan Tugas Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Sektor Hilir Migas

1.505.067.000 1.382.871.393 122.195.607 91.88

203 Melakukan Penyediaan Layanan Informasi Iuran Badan Usaha

1.592.728.000 1.262.300.300 330.427.700 79.25

A Penyediaan Layanan Informasi Iuran Badan Usaha

762.668.000 644.677.300 117.990.700 84.53

B Pembangunan Sistem Informasi Penatausahaan Iuran Badan Usaha

830.060.000 617.623.000 212.437.000 74.41

204 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan APBN BPH Migas

1.299.058.000 1.253.011.884 46.046.116 96.46

1931.901.U01 DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SATKER ESELON 1 TANPA SATKER VERTIKAL

57.660.000 28.304.000 29.356.000 49.09

051 Pelaksanaan 48.700.000 28.304.000 20.396.000 58.12

052 Pelaporan 8.960.000 8.960.000 0.00

1931.901.U10 Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal

19.305.000 19.305.000 0.00

051 Pelaksanaan 2.405.000 2.405.000 0.00

052 Pelaporan 16.900.000 16.900.000 0.00

1931.950.001 Dukungan Manajemen Eselon I 31.404.373.000 23.619.686.204 7.784.686.796 75.21

162 Menyusun Regulasi Bidang Hilir Migas 920.344.000 674.902.301 245.441.699 73.33

A Melaksanakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi

920.344.000 674.902.301 245.441.699 73.33

163 Melaksanakan Layanan Perencanaan dan Laporan Kegiatan

3.971.850.000 3.386.709.604 585.140.396 85.27

A Penyusunan Program dan Kegiatan BPH Migas 306.026.000 260.798.250 45.227.750 85.22

B Revisi Anggaran (koordinasi dan penelaahan oleh tim perencanaan dan laporan)

463.119.000 396.724.500 66.394.500 85.66

D Menyusun Bahan Paparan/ Laporan Untuk Pimpinan

1.040.902.000 773.235.561 267.666.439 74.29



E Melakukan Evaluasi Rencana Strategis BPH Migas

1.022.684.000 940.554.653 82.129.347 91.97

F Menyusun Laporan Kegitan BPH Migas Untuk Presiden

628.475.000 548.455.340 80.019.660 87.27

G Menyusun Program Kegiatan dan Target PNBP BPH Migas

510.644.000 466.941.300 43.702.700 91.44

164 Menyusun Laporan Keuangan 3.577.648.000 3.310.529.000 267.119.000 92.53

A Melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Sektor Hilir Migas

1.243.618.000 1.162.828.000 80.790.000 93.50

B Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual

916.244.000 824.223.240 92.020.760 89.96

C Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan PNBP BPH Migas

1.417.786.000 1.323.477.760 94.308.240 93.35

165 Melaksanakan Layanan Pertimbangan Hukum 3.125.289.000 1.637.416.683 1.487.872.317 52.39

A Melaksanakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

191.842.000 143.767.900 48.074.100 74.94

B Asistensi Hukum Untuk Masalah Litigasi Atau Non Litigasi

1.966.654.000 637.944.700 1.328.709.300 32.44

C Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Terhadap Distribusi BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

966.793.000 855.704.083 111.088.917 88.51

166 Melaksanakan Layanan Kehumasan 8.373.050.000 5.426.345.050 2.946.704.950 64.81

A Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Kepada Masyarakat dan Pemda

908.767.000 522.042.023 386.724.977 57.45

B Koordinasi Penguatan Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat Pada Stakeholder Hilir Migas

611.850.000 567.360.000 44.490.000 92.73

C Melaksanakan Kegiatan Pameran dan Monitoring Berita

544.575.000 442.395.834 102.179.166 81.24

D Menyusun dan Melaksanakan Percetakan Majalah Hilir Migas

461.430.000 162.800.000 298.630.000 35.28

E Sosialisasi Melalui Media Cetak. Radio. Digital. Giant Billboard. Running Text di TV. Airport TV Bandara. Sosialisasi di Commuter Line. dan Talkshow di Televisi

3.029.550.000 2.239.596.500 789.953.500 73.93

F Penyusunan dan Pencetakan Buku Agenda dan Kalender BPH Migas

442.000.000 394.735.000 47.265.000 89.31

G Peliputan Kegiatan BPH Migas 616.003.000 612.669.961 3.333.039 99.46

H Pencetakan dan Pemasangan Stiker BPH Migas Pada Penyalur JBT dan JBKP

866.629.000 466.895.732 399.733.268 53.87

I Melaksanakan Kegiatan Kehumasan Bersama Wartawan dan Badan Usaha

298.026.000 17.850.000 280.176.000 5.99

J Pemaksimalan Publikasi Kinerja BPH Migas (K2) 594.220.000 594.220.000 0.00

167 Melaksanakan Layanan Kepegawaian. Organisasi dan Ketatalaksanaan

5.097.333.000 4.003.973.606 1.093.359.394 78.55

A Meningkatkan Kompetensi Pegawai BPH Migas 3.129.479.000 2.400.337.119 729.141.881 76.70

B Mendukung Reformasi Birokrasi BPH Migas 637.707.000 492.866.380 144.840.620 77.29

C Membina dan Mengelola Administrasi Kepegawaian

388.925.000 316.788.667 72.136.333 81.45

D Menyempurnakan Analisis Jabatan BPH Migas 839.522.000 793.981.440 45.540.560 94.58

E Sistem Manajemen Mutu BPH Migas (K2) 101.700.000 101.700.000 0.00

168 Melaksanakan Layanan Kerumahtanggan 3.159.506.000 2.818.425.921 341.080.079 89.20

A Mengelola Barang Milik Negara 759.871.000 612.612.506 147.258.494 80.62

B Mengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan 1.126.170.000 1.081.178.323 44.991.677 96.00

C Menatausaha dan Menyimpan Arsip BPH Migas 571.769.000 498.047.008 73.721.992 87.11

D Mengoptimalkan Profesionalisme Satuan Pengamanan BPH Migas

701.696.000 626.588.084 75.107.916 89.30



169 Melaksanakan Layanan Pengelolaan Sistem Data Informasi dan Keprotokoleran

3.179.353.000 2.361.384.039 817.968.961 74.27

A MENGELOLA DUKUNGAN MANAJEMEN BPH MIGAS

1.119.086.000 836.079.671 283.006.329 74.71

B MENGELOLA PROTOKOLER BPH MIGAS 752.320.000 509.003.349 243.316.651 67.66

C MENGELOLA DAN MENGOLAH CLOUD STORAGE DALAM PENYIMPANAN DATA DAN INFORMASI BPH MIGAS

702.086.000 578.575.519 123.510.481 82.41

D Mengelola Data dan Informasi Badan Usaha pada Dashboard War Room BPH Migas

605.861.000 437.725.500 168.135.500 72.25

1931.951.002 Internal (Overhead) 10.147.185.000 8.332.611.179 1.814.573.821 82.12

007 Peralatan dan Mesin 2.831.901.000 2.634.805.060 197.095.940 93.04

008 Gedung dan Bangunan 3.923.612.000 3.014.446.119 909.165.881 76.83

A Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.531.112.000 2.632.443.119 898.668.881 74.55

B Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

392.500.000 382.003.000 10.497.000 97.33

009 Data dan Informasi 3.391.672.000 2.683.360.000 708.312.000 79.12

1931.994 Layanan Perkantoran 69.926.363.000 60.849.146.843 9.077.216.157 87.02

1931.994.003 Layanan Perkantoran 69.926.363.000 60.849.146.843 9.077.216.157 87.02

185 Belanja Pegawai Non PNS 39.350.824.000 35.394.475.600 3.956.348.400 89.95

A Belanja Gaji Pegawai Non PNS 37.386.244.000 34.105.682.000 3.280.562.000 91.23

B Uang Lembur 68.100.000 68.071.600 28 99.96

C Uang Makan 1.896.480.000 1.220.722.000 675.758.000 64.37

186 Poliklinik/Obat-obatan 902.400.000 633.602.908 268.797.092 70.21

187 Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknisi Lainnya

251.574.000 209.500.000 42.074.000 83.28

188 Perawatan Gedung Kantor 2.307.330.000 2.117.451.259 189.878.741 91.77

A Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.307.330.000 2.117.451.259 189.878.741 91.77

189 Perawatan Peralatan Kantor 2.868.978.000 2.863.061.218 5.916.782 99.79

190 Perawatan Kendaraan Bermotor 1.605.090.000 1.051.314.617 553.775.383 65.50

A Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 1.500.090.000 1.032.814.617 467.275.383 68.85

B Overhaul Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 105.000.000 18.500.000 86.500.000 17.62

191 Biaya Sewa 5.392.680.000 4.992.144.480 400.535.520 92.57

A Sewa Peralatan Kantor 600.000.000 471.168.480 128.831.520 78.53

B Sewa Kendaraan 4.792.680.000 4.520.976.000 271.704.000 94.33

192 Perwatan Sarana Gedung 5.444.030.000 4.535.028.920 909.001.080 83.30

193 Langganan Daya dan Jasa 1.773.000.000 1.505.913.935 267.086.065 84.94

194 Jasa Keamanan dan Kebersihan 3.668.830.000 2.856.355.120 812.474.880 77.85

195 Jasa Pos dan Giro/Sertifikat 78.040.000 77.806.955 233 99.70

196 Rapat Koordinasi 1.080.816.000 538.479.500 542.336.500 49.82

197 Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran 949.400.000 749.630.000 199.770.000 78.96

A Pengelola Pelaksanan Anggaran 602.000.000 488.330.000 113.670.000 81.12

B Pengelola PNBP 226.800.000 226.800.000 0 100.00

C Pengelola SAI dan BMN 42.600.000 34.500.000 8.100.000 80.99

D Pengelola Website 78.000.000 78.000.000 0.00

198 Sewa Jaringan/Leased Line 1.958.200.000 1.152.000.000 806.200.000 58.83

199 Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.225.171.000 2.160.382.331 64.788.669 97.09

A Dalam Negeri 1.625.171.000 1.579.230.235 45.940.765 97.17



B Luar Negeri 600.000.000 581.152.096 18.847.904 96.86

200 Pembuatan Kartu Tanda pengenal 70.000.000 12.000.000 58.000.000 17.14

1931.999 Output Cadangan 4.025.247.000 4.025.247.000 0.00

1931.999.250 Output Cadangan 4.025.247.000 4.025.247.000 0.00

251 Output Cadangan 4.025.247.000 4.025.247.000 0.00

A Efisiensi Hasil Penelaahan 8 November 2016

B Efisiensi Perjalanan Dinas akun 524XXX

C Sisa Output Cadangan setelah Usulan Pemanfaatan Output Cadangan

4.025.247.000 4.025.247.000 0.00

3.4. REALISASI ANGGARAN

Anggaran BPH Migas sesuai DIPA Petikan T.A. 2017 Nomor SP.DIPA-

020.14.1.986860/2017 Tanggal 7 Desember 2016 adalah sebesar Rp209,90 Miliar

dimana terdapat output cadangan sebesar Rp19,39 Miliar sehingga anggaran efektif

menjadi Rp187,51 Miliar. Namun terdapat revisi pemanfaatan output cadangan pada

Revisi 2 tanggal 5 September 2017 sehingga ouput cadangan berkurang menjadi

Rp4,02 Miliar sehingga anggaran final BPH Migas yang dapat digunakan di tahun

2017 menjadi Rp202,87 Miliar dengan realisasi sampai dengan tanggal

31 Desember 2017 sebesar Rp155,55 Miliar atau mencapai 75.18%. Penyerapan

anggaran belum mencapai 100% karena terdapat kendala dalam penyerapan

anggaran yaitu adanya anggaran belanja jasa lainnya yang tidak diubah menjadi

kegiatan swakelola sebesar Rp17.646.958.666, output cadangan dan dana blokir

sebesar Rp5.439.772.000, sisa belanja pegawai karena adaya mutasi pegawai BPH

ke unit lain dan anggaran tunjangan ke-14 tidak dapat dicairkan sebesar

Rp3.956.348.400, terdapat kegiatan yang belum terbayar di tahun 2017 sebesar

Rp373.418.160, sisa honor output kegiatan akibat pembatasan dari rencana 24 tim

kegiatan menjadi 20 tim kegiatan sebesar Rp3.153.347.245, dan belanja lain yang

tidak terlaksana sebesar Rp20.775.541.131.

Tabel 36 Pagu dan Realisasi Belanja BPH Migas

Tahun Anggaran 2017 (Dalam Rupiah)

No BELANJA PAGU REALISASI SISA PAGU %

a. Belanja Pegawai 39.350.824.000 35.394.475.600 3.956.348.400 89,95

b. Belanja Barang 157.344.917.000 111.771.520.619 45.573.396.381 71,04

c. Belanja Modal 10.204.495.000 8.388.854.179 1.815.640.821 82,21

Total 206.900.236.000 155.554.850.398 51.345.385.602 75,18


Gambar 44. Rencana dan Realisasi Belanja BPH Migas Tahun Anggaran 2017

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut:


986860 BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)

206.900.236.000 155.554.850.398 51.345.385.602 75,18

020.14.10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

206.900.236.000 155.554.850.398 51.345.385.602 75,18

1929 Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bbm

62.925.139.000 38.721.669.799 24.203.469.201 61,54

1929.050.001 Layanan Pengaturan Atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM

1.684.441.000 734.929.184 949.511.816 43,63

205 Menyusun/ Merevisi Peraturan yang Terkait dengan Pengaturan dan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM

371.650.000 331.825.573 39.824.427 89,28

206 Melakukan Evaluasi Peraturan/Juklak/Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM

49.940.000 49.940.000 0,00

208 Melakukan Koordinasi Penyiapan Pengaturan Pengelolaan dan Pengawasan Cadangan BBM Nasional

1.262.851.000 403.103.611 859.747.389 31,92

1929.051.001 Layanan Penugasan Badan Usaha Pelaksana P3JBT dan P3JBKP

1.446.076.000 881.095.648 564.980.352 60,93

209 Mempersiapkan Penugasan Badan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) Tahun Berikutnya

1.104.626.000 560.723.248 543.902.752 50,76

210 Mempersiapkan Penugasan Badan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun Berikutnya

341.450.000 320.372.400 21.077.600 93,83

1929.051.002 Layanan Penyusunan Alokasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) per Kabupaten/Kota dan Konsumen Pengguna

29.645.196.000 10.995.168.174 18.650.027.826 37,09

207 Melakukan Supervisi Implementasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Melalui Sub Penyalur

25.286.674.000 6.881.980.273 18.404.693.727 27,22

211 Menyusun Alokasi Kuota JBT dan JBKP setiap Kabupaten/Kota di Seluruh Wilayah NKRI

1.369.838.000 1.306.770.217 63.067.783 95,40

212 Menyusun Alokasi Kuota JBT untuk Konsumen Pengguna Sektor Transportasi

1.607.449.000 1.531.160.684 76.288.316 95,25

213 Menyusun Alokasi Kuota JBT untuk Konsumen Pengguna Sektor Non Transportasi

1.381.235.000 1.275.257.000 105.978.000 92,33

1929.052.001 Layanan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak

24.601.844.000 21.580.948.548 3.020.895.452 87,72

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

PAGU REALISASI SISA DANA

BELANJA PEGAWAI 39.350.824.000 35.394.475.600 3.956.348.400

BELANJA BARANG 157.344.917.000 111.771.520.619 45.573.396.381

BELANJA MODAL 10.204.495.000 8.388.854.179 1.815.640.821

Juta

Ru

pia

h

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL



214 Melakukan Koordinasi dan Memberikan rekomendasi Hasil Penyelidikan dan Keterangan Ahli pada Kegiatan Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan & Pendistribusian BBM

1.809.794.000

1.732.231.691 77.562.309 95,71

215 Melakukan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM Jenis Tertentu, BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum di Seluruh Wilayah NKRI

2.641.465.000

2.615.785.179 25.679.821 99,03

216 Melakukan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Bahan Bakar Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah Tertinggal, Terluar dan Perbatasan

8.637.928.000

6.636.190.372 2.001.737.628 76,83

217 Melakukan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Umum dan Jenis BBM Khusus Penugasan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga BBM

1.938.903.000

1.822.881.745 116.021.255 94,02

218 Melakukan Koordinasi dan Monitoring Penyediaan Bahan Bakar Minyak Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Indonesia

1.496.885.000

1.383.672.181 113.212.819 92,44

219 Melakukan Monitoring dan Koordinasi di Daerah dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM

1.491.013.000

1.333.803.024 157.209.976 89,46

220 Melakukan Monitoring Pelaksanaan Penyedian dan Pendistribusian BBM dalam Rangka Mengamankan Pasokan BBM Menghadapi Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

2.699.127.000

2.518.066.928 181.060.072 93,29

221 Melakukan Monitoring Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Nabati oleh Badan Usaha dalam Rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM

285.023.000

271.109.113 13.913.887 95,12

222 Melakukan Monitoring Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG dalam Rangka Menjaga Kelancaran Penyediaan dan Pendistribusian Minyak Tanah pada Masa Transisi

1.299.392.000

1.232.468.610 66.923.390 94,85

223 Melakukan Koordinasai dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu di Wilayah Pesisir

1.442.611.000

1.253.771.221 188.839.779 86,91

224 Melakukan Monitoring Cadangan Operasional Badan Usaha dalam Rangka Menjaga Ketahanan Stok BBM

859.703.000 780.968.484 78.734.516 90,84

1929.053.001 Layanan Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM

3.636.339.000 2.686.933.785 949.405.215 73,89

225 Melakukan Monitoring dan Updating Data dan Infrastruktur Penyediaan dan Pendistribusian BBM Berbasis IT

1.090.295.000 962.993.011 127.301.989 88,32

226 Melakukan Interkoneksi Sistem Pelaporan Badan Usaha BBM Non PSO

1.493.486.000 755.031.806 738.454.194 50,56

227 Melakukan Pemberian Nomor Registrasi Usaha (NRU) dan Nomor Registrasi Penyalur BBM Bersubsidi (NRPB) serta Monitoring atas Perselisihan Antar Badan Usaha

1.052.558.000 968.908.968 83.649.032 92,05

1929.951.001 Layanan Internal (Overhead) 1.911.243.000 1.842.594.460 68.648.540 96,41

228 Membuat Skema Pengembangan Pembentukan Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan BPH Migas dengan Komparasi dari Badan Pengatur/Kementerian Hilir Minyak dan Gas Bumi di Negara Lain

296.844.000 272.707.698 24.136.302 91,87

229 Melakukan Dukungan Manajemen Kegiatan Direktorat BBM

1.614.399.000 1.569.886.762 44.512.238 97,24

1930 Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

20.095.270.000 16.331.154.038 3.764.115.962 81,27

1930.060.001 Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

3.671.101.000 3.326.767.766 344.333.234 90,62

130 Menetapkan Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

997.845.000 943.013.956 54.831.044 94,51

131 Melaksanakan Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

649.585.000 601.216.482 48.368.518 92,55



132 Melaksanakan Persiapan/Pelaksanaan Lelang Ruas Transmisi dan Atau Wilayah Jaringan Distribusi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus

479.366.000 434.953.692 44.412.308 90,74

133 Melaksanakan Kajian Potensi Pemanfaatan Gas Bumi 1.544.305.000 1.347.583.636 196.721.364 87,26

1930.061.002 Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

5.340.759.000 3.501.886.882 1.838.872.118 65,57

136 Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

278.944.000 252.085.477 26.858.523 90,37

137 Koordinasi BPH Migas dengan Pihak Terkait Dalam Rangka Pengaturan Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

4.575.191.000 2.828.717.805 1.746.473.195 61,83

138 Melaksanakan Evaluasi Pengaturan Akses (Access Arrangement) Pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Milik Badan Usaha

486.624.000 421.083.600 65.540.400 86,53

1930.062.003 Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

2.009.637.000 1.761.056.009 248.580.991 87,63

141 Melaksanakan Analisa Perhitungan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk Badan Usaha yang Telah Memiliki Hak Khusus

1.115.264.000 1.030.715.878 84.548.122 92,42

142 Verifikasi Nilai Aset dan Biaya Operasi & Pemeliharaan Berdasarkan Akun Pengaturan dan Rencana Kerja Perusahaan

894.373.000 730.340.131 164.032.869 81,66

1930.063.004 Ketetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Keciil

1.948.230.000 1.796.976.826 151.253.174 92,24

144 Menyiapkan Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Kota Gas

689.808.000 650.470.899 39.337.101 94,30

145 Mengawasi Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Terkait dengan Penugasan Pengelolaan Jargas yang Dibangun oleh Pemerintah

1.258.422.000 1.146.505.927 111.916.073 91,11

1930.065.006 Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

5.291.067.000 5.043.811.676 247.255.324 95,33

146 Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

1.133.266.000 1.084.392.869 48.873.131 95,69

147 Melaksanakan Verifikasi Volume dan Uji Petik Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Badan Usaha

1.500.218.000 1.428.306.700 71.911.300 95,21

148 Fasilitasi Pembangunan Pipa Transmisi dan Distribusi 1.354.004.000 1.266.329.007 87.674.993 93,52

150 Menyusun Pemutakhiran Data Infrastruktur Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

1.303.579.000 1.264.783.100 38.795.900 97,02

1930.951.001 Layanan Internal (Overhead) Direktorat Gas Bumi 1.834.476.000 900.654.879 933.821.121 49,10

151 Menyusun Perencanaan dan Mengevaluasi Kegiatan Direktorat Gas Bumi

664.985.000 587.864.660 77.120.340 88,40

152 Menyusun Data dan Informasi Pengusahaan Hilir Gas Bumi

1.169.491.000 312.790.219 856.700.781 26,75

1931 Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Tekhnis BPH Migas

123.879.827.000 100.502.026.561 23.377.800.439 81,13

1931.074.001 Iuran Badan Usaha 8.299.694.000 7.672.278.335 627.415.665 92,44

201 Melaksanakan Rekonsiliasi Iuran Triwulanan dan Tahunan Kepada Badan Usaha

3.902.841.000 3.774.094.758 128.746.242 96,70

202 Melaksanakan Tugas Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Sektor Hilir Migas

1.505.067.000 1.382.871.393 122.195.607 91,88

203 Melakukan Penyediaan Layanan Informasi Iuran Badan Usaha

1.592.728.000 1.262.300.300 330.427.700 79,25

204 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan APBN BPH Migas 1.299.058.000 1.253.011.884 46.046.116 96,46

1931.901.U01 DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SATKER ESELON 1 TANPA SATKER VERTIKAL

57.660.000 28.304.000 29.356.000 49,09

051 Pelaksanaan 48.700.000 28.304.000 20.396.000 58,12

052 Pelaporan 8.960.000 8.960.000 0,00



1931.901.U10 Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal 19.305.000 19.305.000 0,00

051 Pelaksanaan 2.405.000 2.405.000 0,00

052 Pelaporan 16.900.000 16.900.000 0,00

1931.950.001 Dukungan Manajemen Eselon I 31.404.373.000 23.619.686.204 7.784.686.796 75,21

162 Menyusun Regulasi Bidang Hilir Migas 920.344.000 674.902.301 245.441.699 73,33

163 Melaksanakan Layanan Perencanaan dan Laporan Kegiatan

3.971.850.000 3.386.709.604 585.140.396 85,27

164 Menyusun Laporan Keuangan 3.577.648.000 3.310.529.000 267.119.000 92,53

165 Melaksanakan Layanan Pertimbangan Hukum 3.125.289.000 1.637.416.683 1.487.872.317 52,39

166 Melaksanakan Layanan Kehumasan 8.373.050.000 5.426.345.050 2.946.704.950 64,81

167 Melaksanakan Layanan Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan

5.097.333.000 4.003.973.606 1.093.359.394 78,55

168 Melaksanakan Layanan Kerumahtanggan 3.159.506.000 2.818.425.921 341.080.079 89,20

169 Melaksanakan Layanan Pengelolaan Sistem Data Informasi dan Keprotokoleran

3.179.353.000 2.361.384.039 817.968.961 74,27

1931.951.002 Internal (Overhead) 10.147.185.000 8.332.611.179 1.814.573.821 82,12

007 Peralatan dan Mesin 2.831.901.000 2.634.805.060 197.095.940 93,04

008 Gedung dan Bangunan 3.923.612.000 3.014.446.119 909.165.881 76,83

009 Data dan Informasi 3.391.672.000 2.683.360.000 708.312.000 79,12

1931.994 Layanan Perkantoran 69.926.363.000 60.849.146.843 9.077.216.157 87,02

1931.994.003 Layanan Perkantoran 69.926.363.000 60.849.146.843 9.077.216.157 87,02

185 Belanja Pegawai Non PNS 39.350.824.000 35.394.475.600 3.956.348.400 89,95

186 Poliklinik/Obat-obatan 902.400.000 633.602.908 268.797.092 70,21

187 Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknisi Lainnya

251.574.000 209.500.000 42.074.000 83,28

188 Perawatan Gedung Kantor 2.307.330.000 2.117.451.259 189.878.741 91,77

189 Perawatan Peralatan Kantor 2.868.978.000 2.863.061.218 5.916.782 99,79

190 Perawatan Kendaraan Bermotor 1.605.090.000 1.051.314.617 553.775.383 65,50

191 Biaya Sewa 5.392.680.000 4.992.144.480 400.535.520 92,57

192 Perwatan Sarana Gedung 5.444.030.000 4.535.028.920 909.001.080 83,30

193 Langganan Daya dan Jasa 1.773.000.000 1.505.913.935 267.086.065 84,94

194 Jasa Keamanan dan Kebersihan 3.668.830.000 2.856.355.120 812.474.880 77,85

195 Jasa Pos dan Giro/Sertifikat 78.040.000 77.806.955 233 99,70

196 Rapat Koordinasi 1.080.816.000 538.479.500 542.336.500 49,82

197 Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran 949.400.000 749.630.000 199.770.000 78,96

198 Sewa Jaringan/Leased Line 1.958.200.000 1.152.000.000 806.200.000 58,83

199 Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.225.171.000 2.160.382.331 64.788.669 97,09

200 Pembuatan Kartu Tanda pengenal 70.000.000 12.000.000 58.000.000 17,14

1931.999 Output Cadangan 4.025.247.000 4.025.247.000 0,00

1931.999.250 Output Cadangan 4.025.247.000 4.025.247.000 0,00

251 Output Cadangan 4.025.247.000 4.025.247.000 0,00


BAB VI

P E N U T U P

Laporan Kinerja Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Tahun 2017

merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan tahun

2017 berdasarkan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan

Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan

Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Dari hasil penilaian Laporan Kinerja BPH Migas tahun 2017, dapat

disimpulkan secara umum Sasaran Strategis (Outcome) yang telah ditetapkan

dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 dapat dicapai oleh BPH Migas, hal ini

ditunjukan dengan tercapainya 1 program dengan 3 kegiatan dan 3 Sasaran

Strategis (Outcome) yang ditetapkan.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi bagi

manajemen dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja BPH Migas pada

tahun 2017 disamping itu juga dapat sebagai acuan kegiatan dan rencana

kinerja dimasa mendatang, yaitu untuk :

1. Meningkatkan evaluasi kinerja dalam penilaian kinerja tahun berikutnya;

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya manusia,

dana yang tersedia untuk mencapai tujuan dan Sasaran Strategis

(Outcome) yang ditetapkan;

4. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral, Kementerian Keuangan dan Instansi terkait lainnya.


Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2017 diharapkan dapat memberikan

gambaran mengenai capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan yang

menjadi tugas dan fungsi BPH Migas. Laporan ini merupakan akuntabilitas

BPH Migas dalam melaksanakan berbagai macam tugas dan kewajiban.

Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2017 ini belum sepenuhnya

sempurna seperti yang diharapkan. oleh karena itu diharapkan perlu adanya

penyempurnaan dalam penyusunan laporan ini agar terwujud transparansi,

obyektif, jujur, dan akuntabel.

Documents

bphmigas.go.id · fungsi dan tugas Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas), adalah melakukan